PENGANTAR HUKUM PAJAK Introduction of Tax Law Ikatan Akuntan Indonesia – Jawa Timur Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007) Retribusi • Adalah pungutan daerah • sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu • yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Sumbangan • Adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela, • yang digunakan untuk membantu • kelompok masyarakat tertentu PENERIMAAN (BUDGETAIR) Sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan MENGATUR (REGULERENT) Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan (kebijakan) tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah REDISTRIBUSI Menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan di masyarakat, seperti tarif pajak progresif DEMOKRASI Wujud dari sistem gotong royong dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak 1. Equality Bersifat final, adil, dan merata. Pajak yg dibayar adalah sebanding dengan kepentingan / manfaat pembayarnya 2. Certainty Penetapan pajak tdk boleh sewenang-wenang. Pembayar pajak harus tahu secara jelas & pasti berapa yang terhutang, kapan & batas waktu pembayarannya. 3. Convenience Kapan pembayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat yang tidak menyulitkan pembayar pajak. 4. Economy Biaya pemungutan, pemenuhan, dan beban pajak diharapkan seminimal mungkin. Stelsel Nyata Stelsel Pajak Stelsel Fiktif Stelsel Campuran Asas Tempat Tinggal Asas Pemungutan Asas Kebangsaan Asas Sumber Official Assessment Sistem Pemungutan Self Assessment Withholding Stelsel Pajak 1. 2. 3. Stelsel Nyata (riil stelsel) - Didasarkan pada obyek yang nyata - Pemungutan baru dapat dilakukan setelah penghasilan sesungguhnya diketahui - Kekuatan stelsel ini : lebih realistis - Kelemahan stelsel ini : baru dapat dikenakan pada akhir periode Stelsel Anggapan (fictif stelsel) - Didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang, misal penghasilan suatu tahun dianggap sama sama dengan tahun sebelumnya sehingga di awal tahun dapat ditetapkan besarnya pajak dalam tahun berjalan - Kekuatan stelsel ini : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan - Kelemahan stelsel ini : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya Stelsel Campuran - Didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang, dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. - Jika pajak berdasarkan kenyataan lebih besar dari anggapan → WP harus lunasi pajaknya - Jika pajak berdasarkan kenyataan lebih kecil dari anggapan → WP dapat meminta kelebihan pajak CARA PEMUNGUTAN PAJAK - Asas Pemungutan 1. Asas tempat tinggal - Negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber penghasilan atau pendapatannya diperoleh (dari sumber negara yang bersangkutan dimana dia tinggal atau dari sumber luar negeri) dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. - Jadi pada prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek pajak dari manapun penghasilan tersebut diperoleh. 2. Asas Kebangsaan - Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. - Yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut. 3. Asas Sumber − Negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (apakah berdomisili di dalam atau diluar negara tempat sumber penghasilan tersebut) dan kewarganegaraan wajib pajak. − Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut. CARA PEMUNGUTAN PAJAK - Sistem Pemungutan 1. Official Assessment System - Wewenang unt menetapkan besarnya pajak tergantung pada fiscus - WP bersifat pasif - Utang pajak timbul setelah terbit Surat Ketetapan Pajak 2. Self Assessment System Memberi kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar & melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan 3. Witholding System Memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong / memungut pajak yang terhutang oleh WP SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PERPAJAKAN INDONESIA Hak/Kewajiban WP dalam Self Assessment : 4M Menghitung Memperhitungkan Menyetor Melapor Mulai diterapkan sejak berlakunya UU KUP 1983 Top Back Next SKEMA PERPAJAKAN SELF ASSESSMENT Memperoleh Identitas sbg Wajib Pajak Menghitung Sendiri, Memotong & Memungut NPWP & Pengukuhan PKP Melaporkan Sendiri Penghitungan & Penyetoran Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Menyetor Sendiri Pajak yang Terutang Surat Setoran Pajak (SSP) A. Menurut Golongannya Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya; PPN B. Menurut Sifatnya Pajak Subjektif Pajak Objektif Jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai daya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya baik berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya PPN misalnya: Pajak Penghasilan C. Menurut Pemungutnya Pajak Pusat Pajak Daerah • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) • Pajak Penjualan Barang Mewah • Pajak Kendaraan Bermotor (PPNBM) • Pajak Restoran • Pajak Hotel • Bea Materai • Pajak Reklame • Pajak Hiburan • Pajak Penerangan Umum • Dll. 1 Pemerintah Pusat Departemen KementerianKeuangan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Bea & Cukai 2 Pemerintah Daerah Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Tarif Proporsional/Sebanding tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak Tarif Degresif tarif pemungutan pajak dengan persentase yang turun dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak Tarif Tetap tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. 1 Perlawanan Pasif 2 Perlawanan Aktif Tax Avoidance (Penghindaran Diri) Tax Evasion (Pengelakan Diri) Melalaikan Pajak Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak). Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Hukum Materiil • Objek Pajak • Keadaan • Perbuatan • Peristiwa • Subjek Pajak • Tarif Pajak • Timbul dan Hapusnya Utang Pajak • Hubungan Hukum Antara Pemerintah dan Wajib Pajak Hukum Formal • Bentuk dan Tata Cara Mewujudkan Hukum Materiil menjadi Kenyataan, seperti: • Tata Cara Mendaftar Sebagai Wajib Pajak • Tata Cara Membayar Pajak dan Melaporkan SPT • Tata Cara Penetapan Utang Pajak • Hak-hak Fiskus • Hak-hak Wajib Pajak Hukum Materiil Hukum Formil • UU PPN/PPnBM • UU PPh • UU KUP • UU PPSP • UU PP Hukum Materiil • UU PBB & Formil Dalam • UU BPHTB Satu Naskah • UU Bea Materai …….. - 1983 1. Warisan Belanda (Sifatnya kolonialistik) 2. Sistem official assessment. 1983 1983 - …….. Melakukan reformasi • Memperkenalkan Self Assessment • Menghilangkan kelemahan sistem perpajakan yang ada dgn memperluas objek dan subjek pajak, menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundangundangan Perpajakan - • Undang-Undang Dasar - • Undang-Undang/Perpu - • Peraturan Pemerintah - • Peraturan Menteri Keuangan - • Peraturan Dirjen Pajak No Materi Undang Undang Perubahan Perubahan ke-1 ke-2 Perubahan ke-3 Perubahan ke-4 Perubahan ke-5 Perubahan ke-6 Perubahan ke-7 1 KUP No. 6 Tahun 1983 No. 9 No. 16 Tahun 1994 Tahun 2000 No. 28 Tahun 2007 No. 16 Tahun 2009 No. 11 No. 7 Tahun Tahun 2020 2021 No. 6 Tahun 2023 2 PPh No. 7 Tahun 1983 No. 7 No. 10 Tahun 1991 Tahun 1994 No. 17 Tahun 2000 No. 36 Tahun 2008 No. 11 No. 7 Tahun Tahun 2020 2021 No. 6 Tahun 2023 3 PPN & PPnBM No. 8 Tahun 1983 No. 11 No. 18 Tahun 1994 Tahun 2000 No. 42 Tahun 2009 No. 11 No. 7 Tahun Tahun 2020 2021 No. 6 Tahun 2023 4 PBB No. 12 Tahun 1985 No. 12 Tahun 1994 5 Bea Materai No. 13 Tahun 1985 (dicabut) 6 Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 7 PPSP No. 19 Tahun 1997 No. 19 Tahun 2000 8 BPHTB No. 21 Tahun 1997 No. 20 Tahun 2000 No. 10 Tahun 2020 PEMAHAMAN AWAL PERPAJAKAN (PUSAT) Introduction of Tax Law Ikatan Akuntan Indonesia – Jawa Timur 23 September 2024 Memahami Subjek Pajak dan Objek Pajak Subjek Pajak? Subjek Pajak dan Objek Pajak akan menentukan Pajak mana yang akan terutang?? Objek Pajak? PENGHASILAN yang diterima atau diperoleh dengan nama dan bentuk apapun Memahami istilah Subjek Pajak dan Objek Pajak Memahami tata cara HITUNG, BAYAR, dan LAPOR Pajak Memahami mekanisme pembayaran Pajak (bisa disetor sendiri, di potong pihak lain, atau di pungut pihak lain Memahami peraturan perpajakan Withholding Tax Withholding tax system • Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Provisional (sementara) kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Final kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan ORANG PRIBADI Menjalankan Usaha & Pekerjaan Bebas Tidak menjalankan usaha/pekerjaan Bebas (Karyawan) Orang Pibadi selain yang di atas BADAN SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : • • • • • • PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD (Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun) FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL, Atau ORGANISASI LAINNYA; LEMBAGA DAN BENTUK BADAN LAINNYA TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) Ps. 1 angka 3 UU KUP Pembayar Pajak….? PT. Y ▪ Memperoleh Deviden PT. Z Memiliki Saham Bank ABC PT. X PT. X menerima Penghasilan sehingga PT. X-lah yang mempunyai kewajiban membayar pajak Maka : ▪ PT. X mempunyai kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya Pembayar Pajak….? PT. Y ▪ Memperoleh Gaji, dll PT. Z Pak Ahmad Pak Ahmad menerima Penghasilan sehingga Pak Ahmadlah yang mempunyai kewajiban membayar pajak Maka: ▪ Pak Ahmad mempunyai kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya Bank ABC Pemotong/Pemungut Pajak Karyawan ▪ PT. X membayar penghasilan ke pihak lain yang menurut ketentuan perpajakan merupakan objek pemotongan/ pemungutan PPh ▪ PT. X wajib memotong / memungut PPh atas transaksi tersebut Maka: ▪ PT. X mempunyai kewajiban menghitung, memotong/memungu, menyetorka dan melaporkan pajak atas pemotongan/ pemungutan tersebut PT. X Memotong PPh Konsultan Membayar Jasa konsultan Pemilik Gedung JENIS-JENIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI PEMBAYAR ORANG PRIBADI PPh Tahunan Orang Pribadi Angsuran PPh Masa Pasal 25 BADAN PPh Tahunan Badan Angsuran PPh Masa Pasal 25 Peraturan Baru mencabut Peraturan Lama Aturan yang mendasari Lihat bagian penutup Peraturan Baru merubah Peraturan Lama Terima Kasih Ikatan Akuntan Indonesia – Jawa Timur
0
advertisement
Download
advertisement
Add this document to collection(s)
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersAdd this document to saved
You can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users