PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
LEMBAGA LEGISLATIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Putra Dinantio Nugroho
2106746032
Makalah Ujian Akhir Semester
Perbandingan Politik - A
Dosen Pengampu: Dr. Phil. Aditya Perdana, S. IP., M. Si.
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
2023
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan data di era digital merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Data terkait pribadi
atau organisasi kita sekarang bisa diakses oleh siapapun karena adanya digitalisasi dan internet.
Data-data pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk
Kependudukan, yang terintegrasi di dalam internet jika tidak dilindungi secara baik akan
membawa kerugian yang signifikan pada kita sendiri.1 Penegakan hukum terkait perlindungan data
pribadi dapat menjadi salah satu cara untuk menjauhkan data-data pribadi masyarakat dari oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan terbaru dari National Cyber Security Index
(NCSI), keamanan sibernya masih berada di peringkat bawah di dunia, yakni peringkat 84 dengan
poin 38,96. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan data tersebut
adalah perlindungan data pribadi.2 Oleh karena itu, perlindungan data pribadi di Indonesia masih
tergolong kurang memadai. Padahal pada tahun 2022, Indonesia melalui DPR dan Presiden sudah
mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yakni UU No. 27 Tahun 2022. UU
tersebut dihadirkan untuk memungkinkan masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan atas
perlindungan data pribadi.
1
Moh, Hamzah Hizbullah, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal Hukum
Unissula, No. 2 (Desember, 2021), hal. 119-133
2
M. Irfan Dwi Putra, “Keamanan Siber di Indonesia: Apakah Kita Benar-Benar Aman di Dunia Siber?,”
https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2023/03/28/keamanan-siber-di-indonesia-apakah-kita-benar-benar-aman-didunia-siber/ (akses 4 Juni 2023)
1
Sementara itu, salah satu negara terbesar di dunia, Amerika Serikat berdasarkan laporan
terbaru National Cyber Security Index (NCSI) tingkat kemanan sibernya berada di urutan ke 44 di
dunia dengan poin 64,94.3 Ini menunjukkan bahwa keamanan siber di Amerika lebih bagus
dibandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri terdapat beberapa undang-undang
yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti The Privacy Act of 1974, The Health
Insurance Portability and Accountability Act, The Children’s Online Privacy Protection Act.
Berangkat dari semua itu, tulisan ini akan mencoba untuk membandingkan pembuatan
kebijakan tentang perlindungan data pribadi di lembaga legisatif Indonesia dan Amerika. Hal yang
akan dicoba untuk ditelusuri dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pembuatan undang-undang
tentang perlindungan data pribadi di masing-masing negara dapat mempengaruhi kualitas
perlindungan data pribadi di keduanya. Selain itu, di akhir nanti juga akan dibuat prediksi untuk
memperkirakan kondisi tingkat perlindungan data pribadi di masing-masing negara pada masa
yang akan datang.
B. Deskripsi Kontekstual
a. Deskripsi Kontekstual Amerika Serikat
Amerika Serikat merupakan negara federal yang memiliki lebih dari 50 negara bagian. Sistem
pemerintahan yang dianut oleh Amerika Serikat adalah sistem demokrasi dan presidensial.
Warga Amerika Serikat tidak hanya dapat berkontribusi pada politik Amerika melalui
pemilihan umum, tetapi juga bisa memberikan pendapatnya terhadap lembaga-lembaga
3
National Cyber Security Index, “United States – NCSI,” https://ncsi.ega.ee/country/us/ (akses 4 Juni 2023)
2
negara, seperti legislatif.4 Amerika Serikat juga merupakan negara yang menjalankan Trias
Politica dan menerapkan sistem presidensial. Ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat adalah
demokrasi liberal.
b. Deskripsi Kontekstual Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem
pemerintahannya.5 Indonesia juga merupakan negara yang menerapkan trias politica untuk
membagi kekuasaan di pemerintahannnya. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang
menganut sistem presidensial. Ideologi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi
Pancasila. Terkait kebijakan tentang perlindungan data pribadi, Indonesia baru memiliki itu
pada tahun 2022.
C. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana perbandingan dari pembuatan kebijakan tentang perlindungan data pribadi di
lembaga legislatif Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana pengaruh pembuatan kebijakan di lembaga legislatif Indonesia dan Amerika
Serikat terhadap kualitas keamanan data pribadi di masing-masing negara tersebut?
D. Uji Hipotesis
Tulisan ini menawarkan hipotesis yang berisikan sebagai berikut: “Tingkat perlindungan data
pribadi di Indonesia termasuk kategori buruk sehingga jumlah permasalahan terkait data pribadi
dan potensi kemunculannya di masa yang akan datang cenderung tinggi,” atau “Tingkat
4
Rizki, A. A., Cici, F., & Yana, S. H., “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika
Serikat,” Jurnal Pendidikan dan Konseling, No. 1 (2023), hlm 2347-2353
5
Ibid.
3
perlindungan data di Amerika Serikat termasuk kategori baik sehingga jumlah permasalahan
terkait data pribadi dan potensi kemunculannya di masa yang akan datang cenderung rendah.”
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kerangka Teori
a. Teori Sistem Politik menurut Easton
Menurut Easton setidaknya terdapat tiga hal dasar yang harus dipahami dalam memahami
sistem politik.6 Pertama adalah ciri khas sistem yang memuat ketergantungan antarunit di
dalamnya. Oleh karena itu, koherensi dihasilkan dari itu. Kedua adalah sistem harus terbebas
dari ideologi dan bersifat netral. Ketiga adalah terdapat co-varience dan ketergantungan
antarunit yang membangun sistem dan dijadikan acuan oleh sistem.
Sistem politik menurut Easton memiliki setidaknya empat ciri yang membedakannya dari
sistem lain.7 Pertama adalah identifikasi. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses
identifikasi ini adalah unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Unit-unit dalam sistem
politik adalah tindakan politik, sedangkan pembatasan berkaitan saat kita membedakan antara
lingkungan dengan sistem politik. Kedua adalah input dan output. Input yang rutin diperlukan
oleh sistem politik untuk menjaga keberlangsungannya. Sementara itu, output diperlukan
untuk mengevaluasi kinerja sistem politik. Ketiga adalah diferensiasi dalam sistem politik yang
membagi pekerjaan tiap-tiap unit dalam sistem politik. Keempat adalah integrasi dalam sistem
yang merupakan usaha untuk mengatur kekuatan dan kegiatan dalam sistem politik.
6
Toto P., Ali M., Susanti, “Pendekatan Analisis Sistem Politik,” https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf (akses 4 Juni 2023)
7
Ibid.
5
Terdapat beberapa unsur yang membentuk suatu sistem politik, seperti input, konversi,
output, feedback, dan lingkungan.8 Input di dalam sistem politik bisa berupa dukungan atau
tuntutan yang berasal dari masyarakat atau lingkungan. Input tersebut selanjutnya diteruskan
kepada lembaga yang bertugas untuk merancang undang-undang untuk dikonversi menjadi
output. Konversi ini diibaratkan sebagai black box karena tidak banyak masyarakat yang tahu
tentang apa yang terjadi di dalamnya. Input yang telah dikonversi menjadi output selanjutnya
mendapatkan feedback dari masyarakat atau lingkungan dan selanjutnya dapat mempengaruhi
kembali input.
B. Klasifikasi dalam Studi Kasus Pembuatan Kebijakan tentang Perlindungan Data
Pribadi di Indonesia dan Amerika Serikat
a. Input
Tuntutan akan pembentukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang
perlindungan data pribadi di Indonesia berasal dari masyarakat dan lingkungan itu sendiri.
Sebagian masyarakat menilai bahwa undang-undang sebelumnya yang paling bisa dijadikan
acuan dalam permasalahan terkait perlindungan data pribadi, yakni UU No. 19 tahun 2016
tentang ITE dinilai kurang spesifik dalam membahas “data pribadi”. Tidak adanya undangundang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi ini menghasilkan
maraknya kasus kebocoran data dan permasalahan terkait data pribadi lainnya di Indonesia.
Sanksi-sanksi pidana bagi pelanggaran terkait data pribadi ini pun belum ada sebelumnya.
8
Ibid.
6
Sementara itu, di Amerika Serikat munculnya undang-undang yang mengatur tentang
perlindungan data pribadi, yakni The Privacy Act 1974 didasari atas tuntutan dari luar terhadap
kongres yang prihatin dengan penyelidikan illegal terhadap individu oleh agen federal yang
terungkap dalam skandal Watergate. Itu juga berangkat dari tuntutan masyarakat atas
kekhawatirannya terkait potensi penyalahgunaan yang ditimbulkan oleh penggunaan komputer
oleh pemerintah untuk menyimpan dan mengambil data pribadi melalui pengidentifikasi
universal.9
b. Konversi dalam Lembaga Legislatif
Di Indonesia, RUU PDP ini sejatinya sudah diinisiasi sejak 2016 lalu. RUU PDP ini lebih
lanjut menjadi inisiatif pemerintah yang diprioritaskan pada tahun 2019 untuk dibahas oleh
DPR. Per Oktober 2019, RUU PDP itu telah menyelesaikan proses harmonisasi antar lembaga.
Pada tahuh 2020, RUU PDP akhirnya dikirimkan kepada DPR untuk diproses ke dalam dua
tahap, yakni pendahuluan dan pembicaraan tingkat I. Pihak-pihak yang terlibat dalam
pembahasan itu di antaranya adalah Menkominfo, Mendagri, Menkumham, dan Tim Panja
Pemerintah. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, pada tahun 2022, RUU PDP
akhirnya disahkan dalam pembahasan tingkat II dan memuat 16 bab dan 76 pasal.10
Sementara itu, di Amerika Serikat, The Privacy Act 1974 didasarkan atas dua kompromi
terpisah, satu diperkenalkan di Kongress dan satunya di senat. RUU senat, S. 3418, cenderung
9
Office of Justice Programs, “Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. SS 552a,” https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-
liberties/authorities/statutes/1279 (akses 4 Juni 2023)
10
Andrean W. Finaka, “Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi,” https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-
uu-perlindungan-data-pribadi (akses 4 Juni 2023)
7
memiliki persyaratan yang lebih ketat dengan pemerintah dibandingkan RUU Kongress. Itu
termasuk hukuman yang lebih keras untuk pelanggaran undang-undang dan pembentukan
komisi perlindungan privasi untuk mengawasi jalannya penerapan undang-undang tersebut.
Kedua badan akhirnya mempertimbangkan tagihan yang berbeda di akhir sesi dan selanjutnya
memutuskan untuk mendamaikan bahasa tersebut dalam pertemuan informal antara Kongress
dan Senat. Kompromi yang terbentuk dan perubahan yang terakhir dilakukan oleh senat
akhirnya disahkan pada 17 Desember 1974 dan keesokan harinya oleh Kongress. Pada tahun
1975 presiden Ford akhirnya menandatangani Privacy Act menjadi undang-undang.11
c. Output
Di Indonesia output dari tuntutan tentang urgensi kehadiran undang-undang yang khusus
mengatur tentang perlindungan data pribadi terwujud ke dalam UU No. 27 Tahun 2022 atau
UU PDP. UU ini menyatakan bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan
bisnis atau e-commerce di rumah dapat dimasukkan ke dalam kategori pengendali data pribadi.
Oleh karena itu, ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang
dikerjakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP.12 Secara umum, UU PDP
ini merupakan instrumen hukum yang mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi di
Indonesia.13
11
EPIC, “The Privacy Act of 1974,” https://epic.org/the-privacy-act-of-1974/ (akses 4 Juni 2023)
12
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum,”
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915 (akses 4 Juni 2023)
13
Badan
Pemeriksa
Keuangan,
“UU
No.
27
Tahun
2022
tentang
Perlindungan
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022 (akses 4 Juni 2023)
8
Data
Pribadi,”
Sementara itu, di Amerika Serikat, output kebijakan tentang perlindungan data pribadi salah
satunya terwujud ke dalam The Privacy Act 1974. Undang-undang tersebut memiliki beberapa
fungsi, seperti melindungi catatan individu yang diambil dengan pengidentifikasi pribadi,
melarang pengungkapan catatan tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari individuindividu terkait, dan memuat aturan yang mengatur tentang pengumpulan nomor jaminan
sosial.14 Selain itu, sebenarnya di Amerika Serikat juga terdapat undang-undang yang
membahas tentang perlindungan data pribadi, seperti The Health Insurance Portability and
Accountability Act, The Gramm-Leach-Bliley Act, The Children's Online Privacy Protection
Act.
C. Analisis
Meskipun UU yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi di Indonesia
sudah disahkan nyatanya Indonesia masih mengalami permasalahan terkait kebocoran data.
Hal itu salah satunya ditunjukkan saat Hacker bernama Bjorka dengan mudahnya mencuri
data-data pribadi masyarakat Indonesia dan tidak diproses secara hukum. Menurut, Juru Bicara
BSSN, Ariandi Putra, meskipun serangan siber mulai menurun pada akhir tahun 2022 tetapi
kebocoran data masih menghantui masyarakat.15 Dengan demikian, implementasi dari UU
14
Health and Human Services, “The Privacy Act | HHS.gov,” https://www.hhs.gov/foia/privacy/index.html (akses 4
Juni 2023)
15
Kharismaningtyas, “Cyber Security Summit 2023 Bahas Penanggulangan Kebocoran Data Pribadi Masyarakat
Indonesia,”
https://www.kompas.tv/article/370603/cyber-security-summit-2023-bahas-penanggulangan-
kebocoran-data-pribadi-masyarakat-indonesia (akses 4 Juni 2023)
9
PDP ini masih bisa dibilang kurang efektif dan ditambah dengan kurangnya perhatian
masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi. Menurut National Cyber Security
Index pula, tingkat keamanan siber di Indonesia masih berada di peringkat bawah.
Sementara itu, Amerika Serikat cenderung memiliki tingkat perlindungan data pribadi
yang lebih baik. Hal ini salah satunya ditujukkan oleh data perusahaan keamanan siber,
Surshark, Amerika satu peringkat lebih rendah dibandingkan Indonesia dalam kasus kebocoran
data. Indonesia mencatatkan 12.742.013 akun yang diretas sementara amerika hanya 4.827.286
akun.16 Selain itu, menurut National Cyber Security Index, Amerika Serikat berada di urutan
44 dalam hal keamanan siber. Itu berbeda jauh dengan Indonesia yang berada di urutan 84. Di
sisi lain, masyarakat di Amerika Serikat juga lebih melek terkait perlindugan data pribadi.
D. Lampiran
a. Tabel Perbandingan
No
Variabel
Indonesia
Amerika Serikat
1.
Contextual
Background
Indonesia merupakan negara
penganut sistem presidensial dan
demokrasi. Indonesia juga
merupakan negara yang menganut
Trias Politica dan berideologi
demokrasi Pancasila.
Amerika Serikat merupakan negara
federal yang nenganut sistem
demokrasi dan presidensial.
Amerika Serikat juga merupakan
negara yang menganut Trias
Politica dan berideologi demokrasi
liberal.
2.
Classification
Input dari kebijakan tentang
perlindungan data pribadi di
Indonesia berasal dari tuntutan
akan dibentuknya undang-undang
Input dari kebijakan tentang
perlindungan data pribadi di
Amerika Serikat berasal dari
tuntutan dari luar terhadap kongres
16
Cindy Mutia Annur, “Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data di Dunia,”
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasuskebocoran-data-terbanyak-dunia (akses 4 Juni 2023)
10
yang secara spesifik tentang
perlindungan data dan penegakan
hukumnya. Konversi input ke
output di Indonesia dilakukan oleh
DPR dan disahkan oleh presiden
yang berlangsung dari tahun 2016
sampai 2022. Output dari itu
semua adalah UU No. 27 Tahun
2022.
yang prihatin dengan pembatasan
pengawasan
dan
penyelidikan
illegal terhadap individu oleh agen
federal yang terungkap dalam
skandal Watergate dan tuntutan
masyarakat atas kekhawatirannya
terkait potensi penyalahgunaan yang
ditimbulkan
oleh
penggunaan
komputer oleh pemerintah untuk
menyimpan dan mengambil data
pribadi. Sementara itu, konversi
input terkait kebijakan tersebut di
Amerika Serikat oleh lembaga
legislatifnya dilakukan bersama
senat. Output dari itu semua adalah
The Privacy Act of 1974. Selain itu,
ada juga The Health Insurance
Portability and Accountability Act,
The Gramm-Leach-Bliley Act, The
Children's Online Privacy Protection
Act.
3.
Hypothesis
Tingkat perlindungan data pribadi
di Indonesia termasuk kategori
buruk sehingga jumlah
permasalahan terkait data pribadi
dan potensi kemunculannya di
masa yang akan datang cenderung
tinggi
Tingkat perlindungan data di
Amerika Serikat termasuk kategori
baik sehingga jumlah permasalahan
terkait data pribadi dan potensi
kemunculannya di masa yang akan
datang cenderung rendah
4.
Prediction
Indonesia masih akan
membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk memperoleh tingkat
keamanan data pribadi yang miripmirip dengan Amerika sekarang.
Dalam beberapa tahun ke depan,
Indonesia akan memiliki tingkat
keamanan data pribadi yang lebih
baik dibandingkan sebelum ia
memiliki undang-undang yang
secara khusus mengatur tentang
perlindungan data pribadi.
Tingkat perlindungan data pribadi
di Amerika Serikat akan cenderung
stabil dan bahkan lebih baik
tergantung penegakan undangundang tentang perlindungan data
pribadi yang dimilikinya
11
BAB III
PENUTUP
E. Kesimpulan
Pembuatan undang-undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan Amerika Serikat
sama-sama dilakukan oleh lembaga legislatif, Indonesia oleh DPR dan Amerika oleh kongres dan
senat, dalam periode waktu yang berbeda. Indonesia sendiri baru membuat kebijakan tentang itu
pada 2016 dan baru disahkan pada tahun 2022. Sementara itu, Amerika Serikat sudah memiliki
undang-undang tersebut sejak 1974. Proses pembuatan undang-undang di Indonesia tersebut
meskipun dilakukan lebih lama, tetapi masih belum menghasilkan dampak positif yang signifikan
bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Di sisi lain, Amerika yang hanya perlu setahun untuk
membuat undang-undang itu cenderung lebih baik dalam hal keamanan data.
Berdasarkan semua temuan di atas, Indonesia masih akan membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk memperoleh tingkat keamanan data pribadi yang mirip-mirip dengan Amerika
sekarang. Hal itu selanjutnya juga perlu diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pentingnya melindungi data pribadi. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan lebih
mungkin untuk mengalami jumlah kebocoran data yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat
tetapi itu setidaknya lebih baik daripada sebelum undang-undang tentang perlindungan data
pribadi di Indonesia disahkan. Indonesia akan bisa lebih baik jika memiliki undang-undang tentang
perlindungan data pribadi yang lebih beragam seperti Amerika Serikat. Di sisi lain, tingkat
perlindungan data pribadi di Amerika Serikat akan cenderung stabil dan bahkan lebih baik
tergantung penegakan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang dimilikinya.
12
DAFTAR PUSTAKA
Adinda, R. A., Hijri, Y. S. & Fatmala, C. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial
di Indonesia dan Amerika Serikat. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5 (1), hlm 2347-2353.
Diakses
dari:
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11325/8718
Annur, C. M. (2022). Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data di Dunia.
Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia
HHS.
(2022).
The
Privacy
Act
|
HHS.gov.
Diakses
dari:
https://www.hhs.gov/foia/privacy/index.html
Hisbulloh, M. H.. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.
Jurnal
Hukum
Unissula,
37(2),
hlm
119-133.
Diakses
dari:
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/16272/6156
Finaka, A. W. (2022). Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi. Diakses dari:
https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi
NCSI. (2023). United States - NCSI. Diakses dari: https://ncsi.ega.ee/country/us/
Putra, M. I. D. (2023). Keamanan Siber di Indonesia: Apakah Kita Benar-Benar Aman di Dunia
Siber?.
Diakses
dari:
https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2023/03/28/keamanan-siber-di-
indonesia-apakah-kita-benar-benar-aman-di-dunia-siber/
Kharismaningtyas. (2023). Cyber Security Summit 2023 Bahas Penanggulangan Kebocoran Data
Pribadi Masyarakat Indonesia. Diakses dari: https://www.kompas.tv/article/370603/cybersecurity-summit-2023-bahas-penanggulangan-kebocoran-data-pribadi-masyarakat-indonesia
13
MKRI. (2023). Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum . Diakses
dari: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915
OJP.
(2023).
Privacy
Act
of
1974,
5
U.S.C.
SS
552a.
Diakses
dari:
https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes/1279
Pribadi, T., Muhyidin, A., & Susanti (2014). Pendekatan Analisis Sistem Politik. Diakses dari:
https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf
BPK. (2022). UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diakses dari:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
EPIC. (2023). The Privacy Act of 1974. Diakses dari: https://epic.org/the-privacy-act-of-1974/
14