Analisis Piutang Pajak &
Hutang Pajak
(dalam pengujian SPT)
Azas Pembayaran Pajak
1. Pelunasan pajak mengikuti azas Convenience of Payment yaitu:
Saat membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan
menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan.
Sistem “PAYE = Pay as You Earn”
Pajak dipotong/dibayar secara berangsur-angsur selama setahun sehingga
tidak terasa bagi Wajib Pajak bahwa pajaknya telah lunas.
2. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui:
a. Pemotongan pajak oleh pihak lain;
b. Pemungutan pajak oleh pihak lain;
c. Angsuran/dibayar sendiri Wajib Pajak.
Akun Perkiraan Piutang/Hutang Pajak pada
Neraca
HARTA = HUTANG + EKUITAS
NERACA
NERACA/LAPORAN POSISI KEUANGAN
Harta (Piutang Pajak)
= Debit – Neraca
Hutang (Hutang Pajak)
= Kredit – Neraca
Modal/Ekuitas
= Kredit – Neraca
Laporan LABA RUGI
PENGHASILAN = BIAYA + LABA
Penghasilan
Biaya
= Kredit
= Debit
Catatan: Neraca dan Laporan Laba Rugi sebagai Lampiran SPT PPh Badan/Orang Pribadi
Contoh Akun Neraca –
Aktiva
Ini contoh Akun Neraca Pada
sisi Aktiva Neraca terdapat
perkiraaan Pajak Dibayar
Dimuka, yang disebut juga
Piutang Pajak.
Angka-angka pada Piutang
Pajak dapat mengindikasikan
adanya
penghasilan
(penjualan barang kepada
pemungut
pajak
mis.
Bendahara, penghasilan atas
jasa)
ataupun
adanya
pembelian barang kena
pajak, mis. impor barang.
Contoh Akun NeracaLiabilitas
Ini contoh Akun Neraca Pada sisi
Pasiva
Neraca
terdapat
perkiraaan
Liabilitas,
yang
disebut juga Utang Pajak.
Angka-angka pada Utang Pajak
dapat mengindikasikan adanya
penghasilan/ penjualan barang
tertentu dan wajib pajak penjual
diwajibkan memungut pajak
penghasilan pasal 22, ataupun
adanya pembelian barang kena
pajak dan wajib pajak pembeli
diwajibkan memungut pajak
penghasilan pasal 22 mis.
pembelian
barang
hasil
pertanian/perkebunan.
Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 20 Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa:
1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib
Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh
pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.
2) Pelunasan pajak dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.
3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak
yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak
yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat
final.
Pelunasan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri, akan tercatat pada Saldo di Neraca baik Saldo
Piutang Pajak/ Uang Muka Pajak maupun saldo Hutang Pajak.
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pasal 15A ayat 1 - UU Pajak Pertambahan Nilai:
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
Pelunasan pajak melalui pemungutan PPN oleh penjual ( PPN Keluaran) atau oleh
pemungut PPN sebagai pembeli (PPN Masukan) akan tercatat pada Saldo di Neraca baik
Saldo Piutang Pajak/ Uang Muka Pajak maupun saldo Hutang Pajak.
Pemotongan/ Pemungutan Pajak pada Tahun Berjalan muncul
pada Neraca/Laporan Posisi Keuangan
• Wajib Pajak yang pajaknya dipotong / dipungut oleh pihak lain akan muncul pada
Neraca/Laporan Posisi Keuangan Wajib Pajak yang dipotong/dipungut sebagai Piutang
Pajak.
• Wajib Pajak yang melakukan pemotongan / pemungutan pajak penghasilan terhadap
Wajib Pajak lain pada Tahun Berjalan akan muncul pada Neraca/Laporan Posisi
Keuangan Wajib Pajak pemotong/pemungut sebagai Hutang Pajak.
Pelunasan PPh
1.WP Dalam Negeri &
2.Bentuk Usaha
Tetap (BUT)
Pelunasan PPh
PPh Pasal 25
Pembayaran
Sendiri
Pasal 4 (2)
PPh Final
Pasal 15
PPh Pasal 21
Pasal 19
PPh Pasal 22
Pemotongan/
Pemungutan oleh
Pihak Lain
WP Luar Negeri Non BUT
PPh Pasal 29
Pemotongan PPh Pasal
26
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
Pasal 4 (2)
PPh Final
Pasal 15
Iktisar Akun Pajak pada Neraca/Laporan Laba Rugi
Jenis Pajak
Posisi di
Neraca/
Laba Rugi
Saldo di
Neraca
Jumlah di
Laba Rugi
Bertindak Sebagai
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemotong/Membayar Gaji
SPT PPh Badan/ OP- Biaya Gaji ,
SPT PPh Ps 21- Objek PPh Ps 21
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Ph Gaji
SPT PPh OP – Penghasilan
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemungut/Pembelian Barang
SPT PPh Badan – Biaya Pembelian
(mis. Hasil pertanian/perkebunan)
Neraca
Piutang Pajak
-
Setor sendiri/Impor Barang
SPT PPh Badan - Pembelian Impor
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemungut/Penjualan Barang
SPT PPh Badan - Penjualan Semen
Kertas, Farmasi, Otomotif, Baja.
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipungut/Pembelian Barang
SPT PPh Badan- Penjualan ke
Pemungut mis ke Bendaharawan
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemotong/Membayar Biaya
SPT PPh Badan/OP - Biaya Jasa
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Penghasilan
SPT PPh Badan- Penghasilan Jasa
5.PPh Pasal 24 di Luar
Negeri
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Penghasilan
Dividen,Bunga, Royalti dari LN
SPT PPh Badan/OP: Penghasilan
dari Luar Negeri
6.PPh Pasal 25 Tiap
Masa
Neraca
Piutang Pajak
-
Setor Sendiri
SPT PPh Badan/OP: Kredit Pajak
Penghasilan
1.PPh Psal 21/26
2.PPh Pasal 22 –
sebagai Pembeli
3.PPh Pasal 22 –
sebagai Penjual
4.PPh pasal 23
Dapat Menguji Sumber Lain
(menguji SPT)
Iktisar Akun Pajak pada Neraca/Laporan Laba Rugi
Jenis Pajak
Posisi di
Neraca/
Laba Rugi
Saldo di
Neraca
Jumlah di
Laba Rugi
7.PPh Pasal 25 –Desember
Neraca
Hutang Pajak
-
Bertindak Sebagai
Dapat Menguji Sumber
Lain (menguji SPT)
Setor Sendiri
SPT PPh Badan/OP:
Bukti Setor Pajak
8.PPN Keluaran
Pemungut/Penjualan/
Penghasilan Jasa
SPT PPh Badan/OP:
Penghasilan
9.PPN Masukan Dapat
dikreditkan
Dipungut/Pembelian/
Pembayaran Jasa
SPT PPh Badan/OP:
Pembelian, Biaya Jasa
Dipungut / atas
Pembelian Barang
SPT PPH Badan/OP:
Biaya
10. PPN Masukan Tidak
Dapat Dikreditkan
Laba Rugi
11. PPh Pasal 28 A akhir
tahun
Neraca
Piutang Pajak
-
setor sendiri
SPT PPH Badan/OP:
Kredit PPh
12. PPh Pasal 29 akhir tahun
Neraca
Hutang Pajak
-
setor sendiri
Neraca
Laba Rugi
-
Laba Rugi
-
13. PPh Final
Biaya
Biaya
Pemotong/Membayar
Biaya
Penghasila Dipotong/Menerima
n
Penghasilan
SPT PPH Badan/OP:
Biaya
SPT PPH Badan/OP:
Penghasilan Final
Akun PPh Pot Put dan PPN pada Neraca
sebagai alat uji Penghasilan, Biaya dan Aset
Akun PPh Pot Put dan PPN pada DEBET Neraca
Jenis Pajak
Posisi di
Neraca/
Laba Rugi
Saldo di
Neraca
Jumlah di
Laba Rugi
Bertindak Sebagai
Dapat Menguji Sumber Lain
(menguji SPT)
1.PPh Psal 21/26
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Ph Gaji
SPT PPh OP – Penghasilan
2.PPh Pasal 22 –
sebagai Pembeli
Neraca
Piutang Pajak
-
Setor sendiri/Impor Barang
SPT PPh Badan - Pembelian Impor
3.PPh Pasal 22 –
sebagai Penjual
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipungut/Pembelian Barang
SPT PPh Badan- Penjualan ke
Pemungut mis ke Bendaharawan
4.PPh pasal 23
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Penghasilan
SPT PPh Badan- Penghasilan Jasa
5.PPh Pasal 24 di Luar
Negeri
Neraca
Piutang Pajak
-
Dipotong/Terima Penghasilan
Dividen,Bunga, Royalti dari LN
SPT PPh Badan/OP: Penghasilan
dari Luar Negeri
6.PPh Pasal 25 Tiap
Masa
Neraca
Piutang Pajak
-
Setor Sendiri
SPT PPh Badan/OP: Kredit Pajak
Penghasilan
Akun PPh Pot Put yang bukan PPh Final pada DEBET Neraca (PPh Psl 22,23,24,25) akan hilang
pada akhir tahun setelah diperhitungkan dengan PPh Badan Terhutang pada akhir tahun
(sebagai kredit PPh Badan Terhutang).
Akun PPh Pot Put pada DEBET Neraca sebagai Alat Uji
Rumus Jumlah Tambahan Piutang PPh Pot Put satu tahun:
Saldo Akhir PPh Pot Put
:A
Ditambah:
Telah dikreditkan dg PPh Bdn : B
Yg tersedia
: A+B
Kurang:
Saldo Awal PPh Pot Put
:C
Jumlah Tambahan Piutang : D
Tindak lanjut:
1. Jumlah Tambahan Piutang PPh Pot Put setahun (D) di Gross Up untuk
mendapatkan jumlah Penghasilan atau Biaya.
2. Setelah Gross Up lakukan Ekualisasi dengan Penghasilan atau Biaya.
Jurnal PPh Badan Terhutang Terhadap Akun PPh Pot Put pada DEBET Neraca
Jurnal PPh Badan terhutang diperhitungkan dengan Kredit PPh Badan:
PPh Badan Terhutang
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX (jika PPh Badan Kurang Bayar)
ATAU
PPh Badan Terhutang
PPh Pasal 28 A
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
PPh Pasal 25
XXX
XXX
Jika PPH Badan Lebih Bayar)
XXX
XXX
XXX
XXX
Akun PPh Pot Put pada DEBET Neraca sebagai Alat Uji
Contoh:
PT ABC - usaha jasa konsultasi. Jurnal PPh Badan akhir tahun:
PPh Badan Terhutang
1.500.000.000
PPh Pasal 22 Impor
150.000.000
PPh Pasal 23 (jasa
850.000.000
PPh Pasal 24
100.000.000
PPh Pasal 25
100.000.000
PPh Pasal 29
300.000.000 PPh Badan Kurang Bayar)
Akun PPh Pot Put sebagai alat Uji:
1. Pengujian Pembelian Impor dengan cara Gross Up PPh Psl 22 Impor:
Rp.150.000.000 ; 2,5% = Rp.6.000.000.000.
Kesimpulan: terdapat pembelian Impor senilai Rp.6milyar.
2. Pengujian Penghasilan Jasa Konsultasi/ Peredaran Usaha dengan cara:
Gross Up PPh psl 23 (jasa) : Rp.850.000.000: 2%= Rp.42.500.000.000.
Kesimpulan: terdapat Penghasilan Jasa Konsultasi sebesar Rp.42.500.000.000.
Akun PPh Pot Put dan PPN pada KREDIT Neraca
Jenis Pajak
Posisi di
Neraca/
Laba Rugi
Saldo di
Neraca
Jumlah di
Laba Rugi
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemotong/Membayar Gaji
SPT PPh Badan/ OP- Biaya Gaji ,
SPT PPh Ps 21- Objek PPh Ps 21
2.PPh Pasal 22 –
sebagai Pembeli
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemungut/Pembelian Barang
SPT PPh Badan – Biaya Pembelian
(mis. Hasil pertanian/perkebunan)
3.PPh Pasal 22 –
sebagai Penjual
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemungut/Penjualan Barang
SPT PPh Badan - Penjualan Semen
Kertas, Farmasi, Otomotif, Baja.
4.PPh pasal 23
Neraca
Hutang Pajak
-
Pemotong/Membayar Biaya
SPT PPh Badan/OP - Biaya Jasa
1.PPh Psal 21/26
Bertindak Sebagai
Dapat Menguji Sumber Lain
(menguji SPT)
• Akun PPh Pot Put pada KREDIT Neraca akan hilang JIKA TELAH DIBAYAR / DILUNASI
Wajib Pajak.
• Dalam pengujian akun PPh Pot Put pada Kredit Neraca, harus memperhitungkan
jumlah yang telah dibayar.
Akun PPh Pot Put pada KREDIT Neraca sebagai Alat Uji
Rumus Jumlah Tambahan Hutang PPh Pot Put satu tahun:
Saldo Akhir hutang PPh Pot Put
:A
Ditambah:
Jumlah Pembayaran Pajak PPh PPh Pot Put :B (data pembayaran dari MPN)
Jumlah Hutang PPh Pot Put
:A+B
Dikurang:
Saldo Awal hutang PPh Pot Put
:C
Jumlah Tambahan Hutang PPh Pot Put 1 thn :D
Tindak lanjut:
1. Jumlah Tambahan Hutang PPh Pot Put setahun (D) di Gross Up untuk
mendapatkan jumlah Penghasilan atau Biaya.
2. Setelah Gross Up lakukan Ekualisasi dengan Penghasilan atau Biaya.
Contoh Akun PPh Pot Put pada KREDIT Neraca sebagai Alat Uji
PT Semen (pabrikan semen) pada 2023 menjual semen ke PT Distributor Semen Rp. 150.000.000. (tidak
termasuk PPN). Pada saat penjualan, PT. Semen akan memungut PPh Pasal 22.
Jumlah PPh Psl 22 terhutang: 0,25% X Rp.150.000.000= Rp 375.000.
a. Jurnal saat penjualan semen oleh PT Semen.
D. Piutang Usaha Rp.166.875.000
K. Utang Pajak - PPh Pasal 22 Rp.
375.000
K. PPN Keluaran
Rp. 16.500.000
K. Penjualan
Rp. 150.000.000
Analisis Neraca pada PT Semen sebagai pemungut PPh Psl 22:
Pada Neraca 2023 PT Semen sebagai pemungut, akan tampak Utang Pajak - PPh Pasal 22 yang dipungut PT
Semen sebesar Rp.375. 000.
Jika Utang Pajak PPh Pasal 22 telah dibayar WP Rp. 200.000. Saldo hutang PPh Psl 22 menjadi Rp.175.000.
Data pembayaran utang PPh psl 22 akan terlihat pada MPN.
Pengujian terbalik untuk mengetahui Penjualan Semen:
Saldo utang PPh pasal 22
Rp.175.000
Pembayaran PPh Psl 22 (dari MPN)
Rp.200.000
Total hutang PPh Psl 22
Rp.375.000
Gross Up PPh Psl 22: Rp.375.000 : 0,25% = Rp.150.000.000. Jumlah Penjualan semen sebesar Rp.150.000.00
Timbulnya Akun PPh Pot Put dan PPN pada
DEBET & KREDIT Neraca
PELUNASAN PAJAK dalam TAHUN BERJALAN sebagai KREDIT PPH
Pasal 20 UU Pajak Penghasilan
a. Pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak
dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sehubungan dengan hubungan kerja dengan
Pemberi Kerja (objek PPh Pasal 21),
b. Pemungutan pajak atas penghasilan dari penyerahan barang (objek PPh Pasal 22),
c. Pemotongan pajak atas Penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu (objek
PPh Pasal 23),
d. Pembayaran oleh WP sendiri atas angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh Ps.25).
Poin a -- d merupakan angsuran pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan
(dapat mengurangkan) PPH Badan atau PPh Orang Pribadi yang terutang untuk
tahun pajak yang bersangkutan), kecuali untuk PPN, PPh bersifat Final.
PPh Pasal 21/26
Objek Pemotongan PPh Pasal 21:
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri / luar negeri
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang berasal dari dalam negeri. Contoh: gaji,
tunjangan, honorarium, bonus, dll.
Contoh:
PT ABC pada Desember 2023 membayar gaji karyawan Rp.1 milyar, serta memotong PPh Pasal 21 Rp.50.000.000.
Jurnal: D. Biaya Gaji
Rp.1.000.000.000
K. Hutang PPh Pasal 21
Rp. 50.000.000
K. Kas/Bank
Rp. 950.000.000
Analisis Neraca PT ABC sebagai pemotong pajak:
Pada Neraca 31 Desember 2023 PT ABC akan tampak Hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp.50.000.000. Dalam analisis
Neraca, Hutang PPh Pasal 21 ini dapat menguji:
1. Besarnya Biaya Gaji bulan Desember pada SPT PPh PT ABC tahun 2023
2. Besarnya Objek PPh Pasal 21 bulan Desember pada SPT PPh Pasal 21 form 1721.
PPh Pasal 22
Objek Pemungutan PPh Pasal 22: (PMK 48/PMK.010/2023)
1. Pembayaran atas penyerahan/pembelian barang oleh bendahara pemerintah
2. Pembayaran atas penyerahan/pembelian barang oleh badan usaha tertentu (BUMN)
3. Kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
kertas, baja, otomotif, dan farmasi kepada distributor dalam negeri.
5. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang
Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor kepada Pembeli kendaraan bermotor di dalam negeri,
tidak termasuk alat berat.
6. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada pembeli bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
7. Pembelian
Hasil
Kehutanan,
Perkebunan,
Pertanian,
Peternakan
Dan
Perikanan
Oleh Industri Atau Eksportir oleh Badan usaha Industri atau eksportir yang melakukan pembelian hasil
kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri
manufaktur, untuk keperluan industri atau ekspornya dari Penjual bahan-bahan berupa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.
PPh Pasal 22 (lanjutan)
Objek Pemungutan PPh Pasal 22: (PMK 48/PMK.010/2023)
8. Ekspor Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, Dan Mineral Bukan Logam
9. Pembelian Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam, Dan Mineral Bukan Logam oleh Badan usaha yang
melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari Badan
atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
10. Penjualan / Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas,
Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas
Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/ Atau Batu Permata Dan/ Atau Batu
Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/Atau
Pengusaha Emas Batangan
11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang
yang tergolong sangat mewah
PPh Pasal 22
Contoh 1:
PT ABC bln Desember 2023 menjual mesin genset ke Rumah Sakit Pemerintah Rp. 100.000.000.
(tidak termasuk PPN)
Bendahara RS Pemerintah akan memungut PPh Pasal 22 saat membayar. Jumlah PPh Psl 22 :
1,5% X Rp.100.000.000= Rp 1.500.000.
Jurnal PT ABC Saat penyerahan Barang oleh PT ABC:
Jurnal PT ABC Saat pembayaran oleh bendahara RS
D. Piutang Usaha
Rp.111.000.000.
K. PPN ke Pemungut
Rp. 11.000.000
K. Penjualan
Rp.100.000.000
D. Kas/Bank
Rp. 98.500.000
D. Uang Muka PPh Pasal 22 Rp. 1.500.000
D. PPN ke Pemungut
Rp. 11.000.000
K. Piutang Usaha
Rp. 111.000.000
Analisis Neraca pada PT ABC sebagai pihak yang dipungut PPh dan dipungut PPN oleh Bendahara RS:
Pada Neraca 31 Desember 2023 PT ABC, akan tampak Uang Muka Pajak/Piutang Pajak PPh Pasal 22 sebesar
Rp.1.500. 000.
Dalam analisis Neraca, piutang pajak ini dapat menguji:
Besarnya penghasilan atas penjualan ke Rumah Sakit Pemerintah pada SPT PPh PT ABC tahun 2023, diuji dengan
cara gross up PPh Psl 22 pada Neraca: Rp.1.500.000 / 1,5% = Rp.100.000.000.
PPh Pasal 22 contoh
Contoh 2:
PT Semen (pabrikan semen) pada 2023 menjual semen ke PT Distributor Semen Rp. 150.000.000.
(tidak termasuk PPN)
Pada saat penjualan, PT. Semen akan memungut PPh Pasal 22.
Jumlah PPh Psl 22 terhutang: 0,25% X Rp.150.000.000= Rp 375.000.
a. Jurnal saat penjualan semen oleh PT Semen.
D. Piutang Usaha Rp.166.875.000
K. Utang Pajak - PPh Pasal 22 Rp.
375.000
K. PPN Keluaran
Rp. 16.500.000
K. Penjualan
Rp. 150.000.000
Analisis Neraca pada PT Semen sebagai pemungut PPh dan sebagai pemungut PPN Keluaran:
1. Pada Neraca 2023 PT Semen sebagai pemungut, akan tampak Utang Pajak - PPh Pasal 22 yang dipungut PT
Semen sebesar Rp.375. 000.
Dalam analisis Neraca, utang pajak PPh Pasal 22 ini dapat menguji:
Besarnya penghasilan PT Semen pada SPT PPh PT Semen tahun 2023, diuji dengan cara gross up Utang
Pajak- PPh Psl 22 pada Neraca: Rp.375.000 / 0,25% = Rp.150.000.000.
2. Pada Neraca 2023 PT Semen, akan tampak Utang Pajak – PPN Keluaran yang dipungut PT Semen sebesar
Rp.16.500.000
Dalam analisis Neraca, PPN Keluaran ini dapat menguji:
Besarnya penghasilan PT Semen pada SPT PPh PT Semen tahun 2023, diuji dengan cara gross up PPN
Keluaran pada Neraca: Rp.16.500.000 / 11% = Rp.150.000.000.
PPh Pasal 22 contoh
b. Jurnal saat pembelian semen oleh PT Distributor
D. Pembelian/Persediaan
Rp.150.000.000
D. Uang Muka/ Piutang PPh Pasal 22 Rp.
375.000
D. PPN Masukan
Rp. 16.500.000
K. Hutang Usaha
Rp. 166.875.000
Analisis Neraca pada PT Distributor sebagai pihak yang dipungut PPh dan dipungut PPN Masukan oleh PT Semen:
1. Pada Neraca 2023 PT Distributor, akan tampak Piutang PPh Pasal 22 sebesar Rp.375. 000.
Dalam analisis Neraca, piutang PPh Psl 22 ini dapat menguji:
Besarnya pembelian PT Distributor pada SPT PPh PT Distributor tahun 2023, diuji dengan cara gross up Piutang
PPh Psl 22 pada Neraca: Rp.375.000 / 0,25% = Rp.150.000.000.
2. Pada Neraca 2023 PT Distributor, akan tampak Piutang PPN Masukan sebesar Rp.16.500.000.
Dalam analisis Neraca, PPN Masukan ini dapat menguji:
Besarnya pembelian PT Distributor pada SPT PPh PT Distributor tahun 2023, diuji dengan cara gross up PPN
Masukan pada Neraca: Rp.16.500.000 / 11% = Rp.150.000.000.
PPh Pasal 22 contoh
Contoh 3: PT ABC mengimpor Mesin dari Singapura. Nilai CIF US 15.000,- Bea Masuk 10% dari CIF.
Kurs 1 US Rp.14.500,- Kurs Tengah BI Rp. 15.000. Pajak pajak impor dibayar via bank.
US$
KursMK Kurs BI
CIF
15.000 14.500 15000
B. Masuk 1.500
14.500
DPP
16.500
PPh Psl 22 tarif 2,50%
PPN Impor tarif 11%
Nilai Kurs MK
217.500.000
21.750.000
239.250.000
5.981.250
26.317.500
Nilai Komersial Kurs BI
225.000.000
21.750.000
246.750.000
Jurnal saat Impor Barang:
Mesin
246.750.000 (nilai komersial CIF + BM)
PPN Impor
26.317.500
PPh Psl 22
5.981.250
Kas
54.048.750 (BM+PPN Impor+PPh Psl 22)
Hutang Usaha
225.000.000
Analisis Neraca pada PT ABC
1. Pada Neraca PT ABC Distributor, akan tampak :
a. Piutang PPN Impor Rp.26.317.500; b. Piutang PPh Pasal 22 sebesar Rp.5.918.250
Dalam analisis Neraca, piutang PPN Impor dan piutang PPh Psl 22 ini dapat menguji:
Besarnya pembelian Impor PT ABC dengan cara di gross up.
PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23:
Penghasilan yang diterima atau diperoleh olah Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT sehubungan
dengan modal, jasa, dan kegiatan yang berasal dari dalam negeri berupa:
a. Bunga, dividen, royalti
b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
c. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain harta yang berwujud
tanah dan/atau bangunan
d. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21
e. Imbalan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana diatur berdasarkan
PMK (PMK 69/PMK.03/2022).
PPh Pasal 23
Contoh:
Pada tahun 2023, PT. Jasa membayar biaya jasa perbaikan mesin kepada PT CSU (selaku Pengusaha Kena Pajak)
Rp.50.000.000.
a. Jurnal oleh PT Jasa saat pembayaran biaya jasa perbaikan oleh PT Jasa sebagai pemotong PPh:
D. Biaya jasa perbaikan
Rp.50.000.000
D. PPN Masukan
Rp. 5.500.000
K. Utang PPh pasal 23
Rp. 1.000.000
K. Kas/Bank
Rp. 54.500.000
Analisis Neraca pada PT Jasa yang membayar Biaya sebagai pemotong PPh, juga sebagai pihak yang dipungut
PPN Masukan oleh PT CSU:
1. Pada Neraca 2023 PT Jasa, akan tampak Utang Pajak - PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp.1.000.000.
Dalam analisis Neraca, Utang Pajak - PPh Pasal 23 ini dapat menguji:
Besarnya Biaya Jasa Perbaikan PT. Jasa pada SPT PPh PT Jasa tahun 2023, diuji dengan cara gross up Utang
Pajak- PPh Psl 23 pada Neraca: Rp.1.000.000 /2% = Rp.50.000.000.
2. Pada Neraca 2023 PT Jasa, akan tampak Piutang Pajak – PPN Masukan yang dipungut PT CSU sebesar
Rp.5.500.000
Dalam analisis Neraca, Piutang Pajak – PPN Masukan ini dapat menguji:
Besarnya Biaya Jasa perbaikan PT Jasa pada SPT PPh PT Jasa tahun 2023, diuji dengan cara gross up PPN
Masukan pada Neraca: Rp.5.500.000 / 11% = Rp.50.000.000.
PPh Pasal 23
b. Jurnal saat penerimaan penghasilan jasa perbaikan oleh PT CSU:
D. Kas/Bank
Rp.54.500.000
D. Piutang PPh Pasal 23
Rp. 1.000.000
K. Utang- PPN Keluaran
Rp. 5.500.000
K. Penghasilan
Rp. 50.000.000
Analisis Neraca pada PT CSU yang menerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh), juga sebagai Pemungut
PPN Keluaran:
1. Pada Neraca 2023 PT CSU, akan tampak Piutang PPh Pasal 23 sebesar Rp.1.000.000.
Dalam analisis Neraca, Piutang PPh Pasal 23 ini dapat menguji:
Besarnya Penghasilan Jasa Perbaikan PT CSU pada SPT PPh PT CSU tahun 2023, diuji dengan cara gross up
Piutang Pajak- PPh Psl 23 pada Neraca: Rp.1.000.000 /2% = Rp.50.000.000.
2. Pada Neraca 2023 PT CSU, akan tampak Piutang Pajak – PPN Keluaran yang dipungut dari PT Jasa sebesar
Rp.5.500.000
Dalam analisis Neraca, Piutang Pajak – PPN Keluaran ini dapat menguji:
Besarnya Penghasilan Jasa Perbaikan PT CSU pada SPT PPh PT CSU tahun 2023, diuji dengan cara gross up
PPN Keluaran pada Neraca: Rp.5.500.000 / 11% = Rp. 50.000.000.
PPh Pasal 24 atas Penghasilan dari Luar Negeri PPh a
 Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh WP Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undangundang PPh dalam tahun pajak yang sama.  PPh Pasal 24
 Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak dan batas maksimal pengkreditan pajak atas
penghasilan dari luar negeri, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK No.
192/PMK.03/2018).
Contoh:
Di tahun 2023, PT Cerdas memperoleh pendapatan neto dari dari usahanya di negara X (luar negeri)
sebesar Rp 100 juta. Tarif pajak di negara X = 15%. Penghasilan dalam negeri PT Cerdas senilai Rp 400 juta.
Penghitungan PPh Badan PT Cerdas:
a. Penghasilan DN
Rp. 400.000.000.
b. Penghasilan LN
Rp. 100.000.000
Total Penghasilan
Rp. 500.000.000
• PPh Badan terutang thn 2023 tarif Psl 17 UU PPh: 22% x Rp.500.000.000= Rp.110.000.000.
• PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak, maksimum:
(Penghasilan Neto dari Luar Negeri/Total Penghasilan) x Total PPh Terutang
100.000.000/Rp.500.000.000 x Rp.110.000.000
= Rp.22.000.000.
• PPh dipotong di luar negeri (negara X): 15% x Rp. 100.000.000
= Rp.15.000.000.
• Karena jumlah PPh terutang di negara X (Rp.15.000.000) lebih kecil dari perhitungan PPh pasal 24
maksimum yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak penghasilan (Rp.22.000.000), maka kredit
PPh Psl 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar yang dipotong di negara X = Rp.15.000.000.
PPh Pasal 24 atas Penghasilan dari Luar Negeri PPh a
Analisis Analisis Neraca pada PT Cerdas:
• Pada Neraca 2023 PT Cerdas , akan tampak Piutang Pajak - PPh Pasal 24 sebesar Rp.15.000.000.
Dalam analisis Neraca, Piutang Pajak - PPh Pasal 24 ini dapat menguji:
Besarnya Penghasilan dari Luar Negeri pada SPT PPh PT Cerdas tahun 2023, diuji dengan cara gross up
Piutang Pajak- PPh Psl 24 pada Neraca: Rp.15.000.000 /15% = Rp100.000.000.
• Namun karena jumlah PPh terutang di negara X (Rp.15.000.000) lebih kecil dari perhitungan PPh
pasal 24 maksimum yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak penghasilan (Rp.22.000.000),
maka kredit PPh Psl 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar yang dipotong di negara X =
Rp.15.000.000.
PPh Final
Tidak ada definisi tentang Pajak Penghasilan Final dalam Undang-Undang PPh.
Namun dalam prakteknya, PPh Final adalah Pajak Penghasilan yang selesai (final) jika telah
dibayar / disetorkan ke negara. Arti selesai adalah tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak
Penghasilan lain (sebagai Kredit pajak).
Objek Pemotongan PPh final:
1. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Peraturan
Pemerintah berupa:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan
e. penghasilan tertentu lainnya
2. Penghasilan Wajib Pajak tertentu yang dikenakan PPh berdasarkan Pasal 15 UU PPh yang
ditetapkan Menteri Keuangan seperti perusahaan pelayaran dan penerbangan, kecuali
penerbangan dalam negeri.
Kasus 5