2 Daftar Isi Kondisi Perekonomian ….................. 5 Target Pembangunan ............................... 6 Fokus Kebijakan Fiskal 2024................7 Asumsi Dasar Ekonomi Makro .................. 8 PEMBIAYAAN & DEFISIT ANGGARAN 41 Pembiayaan Anggaran..........................43 Postur APBN.................................. 9 Pembiayaan Utang........... 44 BELANJA NEGARA Pembiayaan Investasi ..........................46 10 Belanja Pemerintah Pusat ........................12 Anggaran Tematik ............ ……………16 Transfer ke Daerah ...............................31 PENDAPATAN NEGARA 34 Penerimaan Perpajakan..................... 36 Penerimaan Pajak......................................... 38 Kepabeanan dan Cukai .................. 39 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....................................................................40 Informasi 4 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk mendukung tema kebijakan fiskal Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah-panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan, serta link and match; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis melalui efektivitas program jaminan kesehatan nasional dalam rangka meningkatlan akses, kualitas, dan financial protection, serta akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit TBC; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, serta Program Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan keberlanjutan pembangunan IKN; (iv) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor serta transportasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan energi baru dan terbarukan. Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada: (i) peningkatan kualitas SDM yang unggul, (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, (iii) inklusivitas, (iv) infrastruktur, (v) birokrasi dan regulasi, (vi) ekonomi kreatif dan kewirausahaan, (vii) pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi, serta (viii) nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Informasi Untuk mendukung seluruh strategi tersebut guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga disertai dengan penguatan fiskal yang holistik agar APBN tetap sehat, melalui kebijakan collecting more, spending better serta pembiayaan yang prudent dan innovative financing. Optimalisasi pendapatan dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Kebijakan pembiayaan yang prudent serta innovative financing dilakukan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, BLU, SWF, SMV, dan pengembangan skema KPBU. Melalui penguatan fiskal yang holistik tersebut akan dapat mengakselerasi target pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal melalui penguatan fiscal buffer yang andal dan efisien, dan lebih fleksibel. Hal ini juga diperkuat dengan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta harmonisasi yang semakin diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. 5 Kondisi Perekonomian APBN Tahun 2025 merupakan APBN transisi yang mempertimbangkan faktor perekonomian global serta bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Desain APBN untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju Informasi Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja resilien. Kinerja neraca perdagangan masih mencatatkan surplus di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India Fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif, perang RusiaUkraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industry termasuk hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural dan fiskal yang holistik 6 Target Pembangunan 2025 Tingkat Pengangguran (%) Indeks Modal Manusia 0,56 4,5 – 5,0 Gini Ratio 0,379 – 0,382 Nilai Tukar Petani 115 – 120 Kemiskinan Ekstrem(%) 0 Informasi Tingkat Kemiskinan(%) 7,0 – 8,0 Nilai Tukar Nelayan 105 – 108 7 Fokus Kebijakan Fiskal 2025 Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas) 2021 2022 (434,4) APBN 2025 Sehat, Akseleratif, dan Suportif Keseimbangan Primer (triliunRupiah) Defisit thd PDB (%) Informasi (633,1) (4,50) (5,70) Untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, serta innovative financing secara prudent 2023 2024 (38,5) (25,5) (2,27) (2,29) APBN 2025 (63,3) (2,53) 8 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2025 persen (%) 5,2 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi akan lebih ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, dan kebijakan fiskal yang akomodatif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional persen(%) persen (%) 2,5 7,0 Tingkat Bunga SBN 10 Tahun Inflasi Inflasi di tahun 2025 diperkirakan masih tetap terjaga, ditopang komitmen Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang strategis dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun daerah Rupiah/US$ 16.000 Nilai Tukar Pergerakan nilai tukar rupiah akan dipengaruhi oleh prospek ekonomi nasional yang diperkirakan masih kuat serta pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju yang mengurangi tekanan di pasar keuangan rpbh 605 Lifting Minyak Pasar SBN lndonesia diperkirakan akan resilien seiring dengan terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan investor terhadap kredibilitas Pemerintah dalam pengelolaan APBN US$/barel 82 Harga Minyak Mentah Asumsi harga minyak mentah akan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+ rbsmph 1.005 Lifting Gas Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik, dan pelaksanaan enhance oil recovery Informasi 9 Belanja Negara Pendapatan Negara Rp3.005,1 T Mencapai 12,36% dari PDB terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi • Perpajakan • PNBP • Hibah Rp2.490,9 T Rp513,6 T Rp0,6 T Rp3.621,3 T Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional • Belanja Pemerintah Pusat • Transfer Ke Daerah Rp2.701,4 T Rp919,9 T Pembiayaan Anggaran Postur APBN 2025 Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Rp616,2 T antara lain : • Pembiayaan Utang • Pembiayaan Investasi • Pemberian Pinjaman Rp775,9 T Rp(154,5) T Rp(5,4) T 11 Belanja Negara APBN 2025 Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dengan tetap mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing. Belanja Negara pada periode 20202024 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM serta pembangunan infrastruktur untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di tengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian dan kondisi domestik yang dinamis, APBN tetap diandalkan untuk menjadi shock absorber sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Secara umum kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain: (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. 12 Belanja Pemerintah Pusat Kualitas belanja ditingkatkan melalui efisiensi dan efektivitas untuk akselerasi transformasi ekonomi -1,0 17,8 2.301,6 2.302,5 1.954,5 945,8 1.833,0 1.032,0 922,6 2021 9,5 7,2 0,0 1.000,8 2.467,5 1.090,8 2.701,4 1.160,1 2.446,5 2.280,0 2.298,2 1.355,9 1.301,6 1.376,7 1.541,4 2022 2023 2024 APBN 2025 2.000,7 Belanja non-K/L (Rp triliun) Belanja K/L (Rp triliun) Pertumbuhan (%) Kebijakan BPP diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas guna mengakselerasi transformasi ekonomi, antara lain melalui kebijakan: ✓ Efisiensi belanja barang (Non operasional pemerintahan) ✓ Belanja untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif ✓ Penguatan Belanja modal diutamakan untuk mendukung mobilitas dan produktivitas; ✓ Reformasi subsidi dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan Informasi 13 Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi Pendidikan Pelayanan Umum Rp285,2 T (10,6%) Agama Rp850,0 T (31,5%) Rp13,2 T (0,5%) Ekonomi Pertahanan Rp748,1 T (27,7%) Rp166,1 T (6,1%) Perlindungan Sosial Rp273,0 T (10,1%) Perlindungan Lingkungan Hidup Rp8,5 T (0,3%) Perumahan dan Fasilitas Umum Ketertiban dan Keamanan Rp210,3 T (7,8%) Rp19,8 T (0,7%) Pariwisata Kesehatan Rp124,5 T (4,6%) Rp2,6 T (0,1%) Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 14 Belanja Kementerian/Lembaga Rp1.160,1 T 13,4 -8,4 1.032,0 2021 5,8 945,8 1.000,8 2022 2023 APBN (Rp Triliun) 9,0 6,3 1.090,8 1.160,1 2024 APBN 2025 Pertumbuhan (%) Kebijakan khusus a.l Kebijakan Umum a.l Penguatan Bidang Agenda Pembangunan: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perlinsos; (4) Ketahanan pangan, (5) Infrastruktur, (6) Hilirisasi industri, (7) Peningkatan investasi, dan (8) Pengarusutamaan gender. Kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah serta Tema Kebijakan Fiskal TA 2025 Menjaga kebutuhan belanja opersional minimum pemerintahan Penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN) Informasi 15 10 Kementerian/ Lembaga dengan Pagu Terbesar pada APBN 2025 Rp166,26 T Kemenhan Rp126,62 T Polri Rp110,95 T Kemen PU Kemenkes Rp105,65 T Kemensos Rp79,59 T Kemenag Rp78,60 T BGN Rp71,0 T Kemendiktisaintek Rp57,68 T Kemenkeu Rp53,20 T Kemendikdasmen Rp33,55 T Informasi Anggaran Pendidikan Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain melalui: (1) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (2) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (3) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; Informasi 16 (4) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (5) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (7) pelaksanaan program guru penggerak. Selanjutnya, pada tahun 2025 pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang dapat merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. 17 Anggaran Pendidikan Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Human Capital Index (HCI) yang lebih rendah dibandingkan ratarata negara ASEAN Tantangan Pendidikan Indonesia Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang belum meningkat signifikan Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing serta penanaman kesadaran HAM, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; Peningkatan kualitas sarpras untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan Perbaikan sekolah yang perlu renovasi P 2025 Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) yang belum optimal Kebutuhan sarpras serta tenaga pengajar berkualitas lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan Informasi Informasi Tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi Meningkatkan kualitas peserta didik dengan pemberian makanan bergizi 18 Anggaran Pendidikan Rp724,3 T Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 11,2 13,0 0,5 0,4 Melalui Pembiayaan Melalui TKD 75,4 66,4 Melalui BPP Pertumbuhan 69,5 117,4 6,5 77,0 305,6 346,6 284,5 299,1 290,5 187,9 184,5 213,4 249,2 241,5 2020 2021 2022 2023 2024 8,7 80,0 347,1 297,2 APBN 2025 Anggaran Pendidikan tahun 2025, terdiri dari: Rp297,2 T Rp347,1 T Melalui Belanja Pemerintah Pusat, a.l. Melalui Transfer ke Daerah , a.l. PIP kepada 20,4 juta siswa KIP Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa TPG Non PNS untuk 477,7 ribu guru non PNS • • • • • • • BOS untuk 43,4 juta siswa. BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK DAK Fisik Pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah Rp80,0 T Melalui Pembiayaan , a.l. Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan • Pemberian beasiswa melalui LPDP kepada 49.971 orang (kumulatif) • Beasiswa Gelar dan Non Gelar kerjasama dengan Kemendikbudristek dan Kemenag • Pendanaan Riset. 19 Anggaran Kesehatan Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan kesehatan berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan perlindungan keuangan masyarakat (financial protection) dalam mengakses fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan produktif. Oleh karenanya, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2016, pengalokasian anggaran untuk kesehatan melampaui 5 persen dari APBN untuk menangani tantangan kesehatan yang dihadapi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan prinsip money follow program. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran serta untuk optimalisasi pencapaian target pembangunan sektor kesehatan. Pengalokasian anggaran kesehatan dilakukan secara optimal guna penguatan well-being dengan meningkatkan kualitas SDM unggul dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Informasi Pada tahun 2020—2023, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 2,6 persen, yakni dari Rp172.254,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp185.478,8 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2023 serta kesinambungan Program JKN dan transformasi sistem kesehatan. Selanjutnya, anggaran kesehatan tahun 2025 disusun untuk menghadapi tantangan serta risiko bidang kesehatan, sehingga kebijakan bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. 20 Anggaran Kesehatan Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan Tantangan Kesehatan Indonesia Belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotifpreventif Koordinasi lintas sektor masih belum optimal Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal Antisipasi pemenuhan fasilitas kesehatan atas tren ageing population Jumlah nakes per populasi masih kurang dan belum merata Risiko kesehatan lainnya, a.l. dampak perubahan iklim dan peningkatan penyakit tidak menular Arah Kebijakan Kesehatan Indonesia Percepatan penurunan stunting, a.l. melalui pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita Upaya promotifpreventif a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis Informasi Peningkatan efektivitas program JKN Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarpras layanan kesehatan primer dan rujukan a.l. melalui pembangunan RS berkualitas di daerah Peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan Penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap 21 Anggaran Kesehatan Rp218,5 T Mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan 50,5 5,0 -20,1 -30,0 255,4 169,7 2021 2022 178,7 187,5 2023 2024 APBN Target Output Prioritas Informasi Informasi P 16,5 2025 218,5 APBN 2025 Pertumbuhan % Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa Sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel Penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (buffer stock) Penguatan 61 Puskesmas Rehabilitasi 537 balai penyuluhan KB Bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 2.990 orang Pengadaan 21 unit laparoskopi dengan kamera dan monitor Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.289 orang Penyediaan bantuan operasional kesehatan yang ditujukan untuk 10.165 puskesmas Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga Program Bangga Kencana di 6.231 balai penyuluhan KB Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Anggaran 22 Perlindungan Sosial Perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Perlinsos juga menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19. Kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen dari 10,14 persen di Maret 2021. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran dan kebijakan perlinsos. Informasi Dalam APBN Tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0 persen – 8,0 persen. Komitmen tersebut tercermin pada pengalokasian anggaran perlinsos tahun 2025 yang mencapai Rp503,2 triliun. Sejalan dengan komitmen tersebut, anggaran perlinsos pada tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung transformasi sosial serta mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif agar dapat mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan terutama bagi penduduk miskin dan rentan sehingga mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. 23 Anggaran Perlindungan Sosial Tantangan Perlinsos Masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (inclusion dan exclusion errors) dalam penyaluran bansos dan subsidi Terbatasnya integrasi antar program perlinsos yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program Arah Kebijakan Perlinsos Melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi inclusion dan exclusion error Informasi Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos Penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui sinergi dengan program pemberdayaan Perbaikan desain dan kualitas implementasi perlinsos agar lebih efektif Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk kelompok rentan serta mengantisipasi ageing population Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis 24 Anggaran Perlinsos Rp503,2 T Pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 800 9,7 5,6 10,3 4,3 1,3 408,8 431,5 476,0 496,8 503,2 2021 2022 2023 2024 APBN 2025 400 0 APBN (triliun rupiah) Pertumbuhan (%) Target Output Prioritas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM Penyaluran Subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter Program Bansos Sembako untuk 18,3 juta KPM Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 41,8 ribu anak, 37,4 ribu Lansia, serta 64,1 ribu penyandang disabilitas Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 7,05 juta debitur Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana melalui BNPB Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM keterangan: Program Perlisos termasuk penyaluran bansos melalui PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI JKN Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Anggaran 25 Ketahanan Pangan Sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pangan mempunyai peran vital dalam stabilitas sosial dan ekonomi. Kombinasi faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pada sisi eksternal, tensi geopolitik dan dinamika global ke depan dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok bahan pangan dunia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stok dan harga pangan nasional. Dalam lingkup internal, risiko perubahan iklim, bencana alam/non alam, serta gangguan hama/penyakit tanaman pangan dan ternak dapat berakibat pada stabilitas pasokan dan harga pangan domestik. Pembangunan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. Pemerintah menyediakan anggaran ketahanan pangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk mendukung kebijakan Informasi ketahanan pangan. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan bendungan dan rehabilitasi irigasi yang diharapkan dapat mendukung produksi pertanian khususnya pangan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian dan pupuk bersubsidi kepada petani serta bantuan benih dan alat penangkap ikan kepada nelayan untuk membantu produktivitas petani dan nelayan kecil. Peningkatan anggaran ketahanan pangan juga sejalan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga mencapai masing-masing sebesar 112,5 dan 105,4 pada tahun 2023, lebih tinggi dari target indikator pembangunan pada tahun 2023 yang masingmasing ditargetkan berada dalam rentang 105–107 dan 107–108. 26 Anggaran Ketahanan Pangan Tantangan • Produktivitas hasil pertanian masih rendah, a.l. karena alih fungsi lahan, keterbatasan sarpras pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses modal petani dan nelayan • Perubahan iklim dan keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT) menyebabkan gagal panen • Biaya distribusi pangan yang tinggi mengingat karakter geografis Indonesia yang berupa kepulauan • Hambatan rantai pasokan pangan dan stabilitas harga akibat dinamika geopolitik • Kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk Kebijakan Pembangunan Bidang KetahananPangan Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (a.l. pupuk, benih, alat, dan pestisida) Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan Penguatan program perikanan budidaya Penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani Pembangunan infrastruktur pertanian a.l. bendungan dan irigasi Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 27 Anggaran Ketahanan Pangan Rp144,6 T Kemandirian Pangan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian 25,7 12,9 9,7 -6,8 99,1 92,3 104,2 114,3 2021 2022 2023 2024 APBN 26,6 144,6 APBN 2025 Pertumbuhan (%) Target OutputPrioritas ✓ Cetak Sawah 225 ribu ha & Intensifikasi 80 ribu ha ✓ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Padi 2.676.000 ha dan Jagung 300 ribu ha ✓ Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) prapanen 74,7 ribu unit ✓ Bantuan sarana dan prasarana pasca panen 7,9 ribu unit ✓ Bantuan alat penangkapan ikan 11 ribu unit ✓ Bantuan benih dan calon induk ikan 72,1 juta ekor ✓ Bantuan Pangan Pengendalian Kerawanan Pangan 64,8 ribu paket Informasi ✓ Pembangunan bendungan 17 unit: 10 unit on going, 6 unit selesai, dan 1 unit bendungan baru ✓ Pembangunan jaringan irigasi seluas 10 ribu ha melalui pusat dan 3.186 ha melalui daerah ✓ Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 45 ribu ha melalui pusat dan 62.846 ha melalui daerah ✓ Pengadaan/rehabilitasi sumber-sumber air 649 unit ✓ Pembangunan jalan pertanian oleh daerah 304 unit ✓ Pembangunan unit olah pakan ternak 78 paket ✓ Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 63 pelabuhan perikanan ✓ Pembangunan/rehabilitasi 93 balai benih ✓ Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 809 paket/kegiatan Anggaran 28 Hukum dan Hankam Pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, upaya Pemerintah untuk memperkuat bidang tersebut antara lain tercermin dari kegiatan prioritas pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, KPK, dan Kejaksaan RI. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu strategis yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial di masyarakat. Oleh karena Informasi itu, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkahlangkah antisipasi untuk penguatan pertahanan dan keamanan pada tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI serta ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia. 29 Anggaran Hukum & Hankam Rp376,4 T Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5. Pemenuhan alutsista dan almatsus sesuai kemampuan keuangan negara Transformasi pelayanan hankam yang lebih baik dan berorientasi kepentingan publik Pencegahan dan penanggulangan narkoba Penguatan keamanan dan ketahanan siber serta sandi nasional Dukungan kegiatan operasional hankam 13,4 4,5 2,5 1,8 4,7 303,8 311,3 316,9 331,9 2021 2022 2023 2024 Anggaran Bid. Hukhankam Output Strategis a.l: Pengadaan/ Penggantian/ Harwat KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/ Rantis Matra Laut Pengadaan/ Penggantian/ Harwat Pesawat Udara Matra Udara Penyelesaian Pidana Narkoba, Pidana Umum dan Terorisme Informasi Informasi P 2025 Pengadaan/ Penggantian/ Harwat Ranpur/ Rantis Matra Darat Pengadaan/ Dukungan Alustsista TNI/ Almatsus Polri/ Sarpras Pertahanan dan Keamanan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 376,4 APBN 2025 Pertumbuhan (%) Tantangan a.l: Meningkatnya ketegangan politik dan keamanan global Ancaman siber Ancaman Terorisme dan Separatis Ancaman peredaran narkoba 30 Anggaran Subsidi Diarahkan U n tuk Stabilisasi Har ga d a n Menjaga Daya Beli, serta M e n d ukun g UMKM 700,0 300,0 200,0 600,0 500,0 61,8 5,2 -8,7 -4,2 7,7 100,0 - 400,0 300,0 200,0 175,4 298,5 74,7 86,5 286,0 96,9 307,9 -100,0 104,5 -200,0 -300,0 64,8 100,0 283,7 208,9 136,9 212,0 110,5 189,1 203,4 - -500,0 2021 2022 Energi 2023 Non Energi 2024 APBN 2025 Pertumbuhan (%) Kebijakan Subsidi Informasi Informasi Subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg Mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan Pemberian Subsidi Bunga KUR kepada UMKM/ petani/ nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha Pemberian subsidi untuk jenis pupuk Urea, NPK, dan Organik pada komoditas prioritas dan pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani secara bertahap Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah, sebagai stimulus kepada dunia usaha P 2025 -400,0 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 31 Transfer Ke Daerah diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan k es ej a ht era a n di da era h dengan nilai sebesar Rp919,9 triliun 4,13 5,26 1,17 1,23 795,5 804,8 814,7 857,6 2021 2022 2023 2024 TKD 7,26 919,9 APBN 2025 Pertumbuhan (%) Kebijakan TKD Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah Meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power, serta penguatan well-being Memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antar-daerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 32 Rencana Pencapaian DAK Fisik Kesehatan Pendidikan SEKOLAH - Revitalisasi Penyediaan Sarana Satuan Pendidikan di 14.690 U Satuan Pendidikan - Revitalisasi Sarana Prasarana Layanan Perpustakaan Daerah sebanyak 21 U - Penyediaan Puskesmas di 61 cama a - Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah untuk Mendukung Layanan KJSU di 11 - Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor 21 U - Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di 537 ala Konektivitas Jala Penanganan Jalan dan Jembatan pada 35 Prov dan 332 ab/ o a ra or a P ra ra Rehabilitasi/Peningkatan Fasiitas Pelabuhan sebanyak 64 Pak Sanitasi - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 6.859 - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 85.466 U - Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT 20 U Pangan Akuatik - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 63 Pelabuhan Perikanan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 131 U - Pembangunan/Rehabilitasi 93 Balai Benih - Rehabilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di 46 Kab/Kota Air Minum - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 125.003 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 69.928 Irigasi - Pembangunan Jaringan Irigasi 3.386 Ha - Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 58.046 - Peningkatan Jaringan Irigasi 23.552 Ha - Rehabilitasi Jaringan Irigasi 62.846 Ha - Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir 11,2 km Pangan Pertanian - Pengadaan/Rehabilitasi Sumber-sumber Air 649 u Perumahan dan Pemukiman - Peremajaan, Pemugaran, Relokasi dan Pembangunan Permukiman Baru total sebanyak 3.186 u - Jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang terbangun sebanyak 88.933 m r - Pembangunan Screen House Hortikultura 35 ak - Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak 78 ak - Pembangunan Jalan Pertanian 304 u - Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat 32 u Perlindungan Perempuan dan Anak - Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya 34 UP - Renovasi Rumah Perlindungan Sementara (RPS) dan penyediaan peralatannya 22 P Informasi Industri Kecil dan Menengah - Revitalisasi 3 ra M Perdagangan - Revitalisasi Pasar 4 u - Penyediaan Peralatan Uji dan Sarana Pendukung 3 ak 33 Rencana Pencapaian DAK Nonfisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 43,4 juta siswa untuk BOS Reguler dan 48.594 sekolah untuk BOS Kinerja Untuk 10.165 puskesmas BOP PAUD Untuk 32 ribu Peserta Pelatihan Dana PK2UMK Untuk 6,1 juta peserta didik dan 3.644 satuan pendidikan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Tunjangan Profesi Guru ASND Untuk Sentra IKM pada 27 daerah Untuk 1,5 juta Guru PNSD dan PPPK Tambahan Penghasilan Guru ASND Untuk 332,2 ribu Guru PNSD dan PPPK Untuk 6.231 balai penyuluhan KB Tunjangan Khusus Guru ASND Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Untuk 62,5 ribu Guru PNSD dan PPPK BOP Pendidikan Kesetaraan 939 ribu peserta didik dan 1.343 satuan pendidikan BOP Museum dan Taman Budaya Untuk 115 museum dan 29 taman budaya Informasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Untuk 304 daerah ` Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Untuk 809 paket/kegiatan 35 Pendapatan Negara 2025 Upaya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2025 dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Bauran keberlanjutan reformasi perpajakan serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN) diupayakan meningkatkan pendapatan negara pada APBN 2025 menjadi sebesar Rp3.005,1 triliun atau 12,36 persen PDB. Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun atau sekitar 10,24 persen PDB. Target tersebut memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi perpajakan. Kepabeanan dan Cukai 301,6 Meskipun perlu juga diwaspadai tantangan terutama risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; serta perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau. Selanjutnya PNBP ditargetkan sebesar Rp513, 6 triliun. Beberapa faktor yang akan memengaruhi PNBP pada tahun 2025 adalah moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan batu bara. Sementara itu, kontribusi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diproyeksikan meningkat. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,6 triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding). Pajak 2.189,3 Hibah 0,6 Informasi PNBP 513,6 36 Penerimaan Perpajakan Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan negara (collecting more) dengan tetap menjaga peran strategis dalam mengendalikan eksternalitas negatif, dan redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan serta mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Penerimaan perpajakan menghadapi berbagai tantangan diantaranya pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa sehingga mendorong peningkatan sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial serta pemberian insentif fiskal untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, penerimaan perpajakan mampu rebound dan tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi. Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Selanjutnya kinerja positif penerimaan perpajakan berlanjut tahun 2022 yang didorong kinerja perekonomian domestik serta implementasi UU HPP (Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN), serta low base effects, sehingga mampu tumbuh double digits. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 masih tumbuh stabil dipengaruhi oleh menguatnya aktivitas ekonomi dan keberlanjuatan reformasi perpajakan meskipun terdapat ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas. Di tengah proyeksi ekonomi global yang relatif stagnan dan dampak moderasi harga komoditas tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 masih relatif terjaga. Sampai dengan akhir tahun 2024, penerimaan perpajakan diperkirakan mampu tumbuh positif. Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi, target penerimaan perpajakan pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.490,9 triliun atau 10,24 persen PDB. 37 Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan 2025 diproyeksikan mencapai 10,24 persen PDB Perpajakan dalam APBN, 2021-2025 10,14 9,55 10,24 10,12 8,18 2,9% 23,5 % 18,7% 9,0 % 7,8 % 1.784,0 2.118,3 2.309,9 2.490,9 1.444,5 2021 2022 2023 2024 APBN 2025 Perpajakan % thd PDB Kebijakan Perpajakan Kenaikan/Penurunan Intensifikasi dan ekstensifikasi. Reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Pemanfaatan teknologi, joint program, serta penegakan hukum. Insentif yang semakin terarah dan terukur. Rasio PDB 9,00% Penerimaan Pajak Dipengaruhi efektivitas implementasi kebijakan UU HPP, proyeksi ekonomi domestik, dan risiko fluktuasi harga komoditas, d an core tax administration system Informasi 10,24% 1,24% Kepabeanan& Cukai Konsisten menjalankan instrumen dalam mendukung perekonomian domestik, melindungi masyarakat, dan sumber penerimaan negara 38 Penerimaan Pajak Rp2.189,3 T Dipengaruhi kinerja ekonomi domestik, efektivitas implementasi kebijakan (UU HPP), risiko fluktuasi harga komoditas, dan core tax administration system Kontribusi Per Jenis Pajak Kebijakan Teknis, antara lain: PPh ✓ Implementasi Core Tax ✓ Law enforcement ✓ Prioritas pengawasan atas WP HWI ✓ Peningkatan kerja sama perpajakan internasional ✓ Pemanfaatan digital forensic ✓ Insentif fiskal yang terarah dan terukur 1,9% 40,8% 2,6% 2024 2021 2022 55,2% 2025 8,71 9,00 22,4% 9,4 % 10,1 % 1.818,2 1.988,9 2.189,3 2023 2024 APBN 2025 Penerimaan PPh dipengaruhi: ✓ Proyeksi pertumbuhan ekonomi ✓ Perbaikan utilisasi tenaga kerja PBB dan PajakLainnya dipengaruhi: ✓ Objek pajak PBB-P3 dan fluktuasi harga komoditas ✓ Aktivitas transaksi bermeterai Informasi Rp 2.189,3 T 8,70 20,8 % 1.485,0 43,2% 57,3% 7,93 1.229,6 1,6% Rp1.988,9 T Pajak dalam APBN, 2021-2025 (Rp triliun) %PDB 6,96 PBB dan Pajak Lainnya PPN &PPn BM Penerimaan PPN & PPnBM dipengaruhi: ✓ Efektivitas implementasi UU HPP ✓ Konsumsi domestik ✓ Perluasan basis pajak 39 Kapabeanan & Cukai Rp301,6 T Dipengaruhi upaya pengawasan dan penindakan, implementasi MBDK, aktivitas perdagangan internasional, dan Harga Komoditas Terutama CPO Kontribusi terhadap total Kepabeanan danCukai Cukai Bea Masuk 5,5% 1,5% 17,5% 17,9% Bea Keluar Rp321,0 T Kebijakan Teknis Rp301,6 T 81,0% 76,7% antara lain mendukung: 2025 2024 • Perekonomian domestik: Percepatan pembangunan IKN, mendukung Hilirisasi SDA, Pemberdayaan UMKM (klinik ekspor) • Pengawasan: kebijakan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan prekursor Kepabeanan dan Cukai dalam APBN, 2021-2025 (Rp triliun) 215,0 299,0 300,1 321,0 301,6 2022 2023 2024 APBN 2025 • Penerimaan Negara: Upaya pengawasan dan penindakan, Ekstensifikasi BKC baru terbatas/MBDK, Penguatan Ceisa serta pembentukan core revenue system 2021 Penerimaan Cukai Penerimaan cukai mencapai Rp244,2 T (81,0 persen dari total kepabeanan dan cukai) yang didorong upaya konsisten penindakan BKC ilegal dan implementasi MBDK Pajak PerdaganganInternasional Bea Masuk mencapai Rp52,9 T (17,5 persen total penerimaan BC), dipengaruhi proyeksi aktivitas impor terutama komoditas utama Informasi Bea Keluar mencapai Rp4,5 T (1,5 persen total penerimaan BC), dipengaruhi harga CPO dan kebijakan hilirisasi SDA Penerimaan Negara Bukan Pajak 40 Rp513,6 T 61,5 7,1 -4,6 4,4 481,6 515,8 492,0 513,6 2022 2023 2024 APBN 2025 1,4 298,2 2021 PNBP Pertumbuhan (%) Proyeksi PNBP 2025 dipengaruhi oleh: Kebijakan Umum PNBP 2025 • Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$ dan • Optimalisasi • Optimalisasi lifting migas • Moderasi harga batubara (HBA) dan CPO • Implementasi Automatic Blocking System • Peningkatan inovasi dan kualitas layanan harga minyak bumi (ICP) (ABS) dan SIMBARA sektor minerba • Dukungan kinerja BUMN • Reformasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN serta optimalisasi pemanfaatan BMN • Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, a.l. SIMBARA dan Automatic Blocking System (ABS) Rp218,0 T Rp90,0 T Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan Dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$, moderasi harga komoditas minyak bumi dan minerba, serta optimalisasi lifting migas Didukung oleh upaya penguatan tata kelola dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN Rp127,7 T Rp77,9 T PNBP Lainnya Pendapatan Badan Layanan Umum ✓ Penjualan Hasil Tambang dan DMO dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi dan minerba ✓ Optimalisasi PNBP K/L dilakukan melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, pengelolaan aset BMN, serta peningkatan sinergi antarinstansi . Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ✓ Pendapatan BLU sawit dipengaruhi tren moderasi harga komoditas sawit ✓ Pendapatan BLU layanan didukung oleh peningkatan kemudahan akses layanan BLU dan sinergi antar-BLU 42 Pembiayaan Anggaran untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Keberlanjutan Pembangunan Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipengaruhi oleh dinamika perekonomian serta peristiwa luar biasa, seperti pandemi Covid-19. Pandemi yang berlangsung sejak 2019 hingga 2021 menyebabkan defisit anggaran melebar hingga 6,14 persen terhadap PDB pada 2020, jauh di atas batas normal 3 persen yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan upaya konsolidasi fiskal, defisit menurun menjadi 4,57 persen pada 2021, kemudian 2,35 persen pada 2022, dan mencapai 1,61 persen pada 2023. Tren positif ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional serta pengakhiran relaksasi defisit berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang berlaku hingga akhir 2022. Untuk tahun 2024, outlook defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,70 persen terhadap PDB, atau senilai Rp609,75 triliun. Kebijakan ini mendukung agenda pembangunan sambil menjaga keberlanjutan fiskal. Defisit anggaran tetap menjadi instrumen penting, terutama ketika pendapatan negara belum cukup untuk mendanai belanja prioritas. Pada 2025, kebijakan defisit anggaran dalam APBN diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan Informasi . ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan di masa transisi untuk melanjutkan program prioritas pembangunan yang telah berjalan dengan baik sekaligus memperkuat program unggulan menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pembiayaan anggaran diupayakan untuk tetap inovatif, prudent, dan berorientasi pada kegiatan produktif guna mendukung agenda pembangunan secara optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui sumber-sumber yang efisien dan berisiko rendah di tengah tekanan inflasi akibat gangguan rantai pasok global dan konflik geopolitik. Strategi pembiayaan dirancang untuk mengoptimalkan bauran sumber domestik dan global dengan memastikan biaya dan risiko tetap dalam batas kemampuan fiskal. Pada tahun 2025, target defisit anggaran sesuai UU APBN 2025 adalah sebesar 2,53 persen terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran direncanakan mencapai Rp616,2 triliun. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. 43 > Pembiayaan Anggaran 5,70 4,50 1.006,4 2,27 2,29 479,9 522,8 2023 2024 840,2 2021 2022 Pembiayaan Anggaran (triliun rupiah) ✓ Diarahkan untuk transformasi ekonomi a.l. infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi ✓ Mendorong skema KPBU yang sustainable dan lebih masif ✓ Pendalaman pasar keuangan (financial deepening) ✓ Penguatan peran BUMN. BLU, SMV, dan SWF Tantangan Pembiayaan Utang, a.l. ✓ Volatilitas dan pengetatan likuditas pasar keuangan global ✓ Pelemahan pertumbuhan ekonomi global ✓ Potensi pelemahan nilai tukar ✓ Potensi laju inflasi yang masih cukup tinggi ✓ Potensi tertahannya penurunan tingkat bunga P 2025 616,2 APBN 2025 Defisit APBN thd PDB (%) Kebijakan Pembiayaan, a.l. Informasi Informasi 2,53 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tantangan Pembiayaan Investasi, a.l. ✓ Perlunya peningkatan disiplin dalam Pembiayaan Investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui penugasan kepada BUMN agar hasilnya lebih berkualitas ✓ Perlunya menjaga good corporate governance agar pemanfaatan PMN berdampak positif ke masyarakat dan BUMN ✓ Perlunya peningkatan peran serta BLU untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, penyediaan perumahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat; ✓ Perlunya peningkatan komitmen dan koordinasi K/L dan Pemda dalam mendukung proyek infrastruktur ✓ Perlunya peningkatan tata kelola BLU untuk perluasan jangkauan layanan 44 Pembiayaan Utang Rp775,9 T Pembiayaan APBN dengan biaya yang minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi 53,86 -3,53 19,72 -19,85 -55,37 1.177,4 943,7 421,2 2021 2022 2023 Pembiayaan Utang (triliun rupiah) rah b jaka 648,1 2024 775,9 APBN 2025 Pertumbuhan (%) P mb ayaa U a • Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal • Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri Prinsip dan Strategi terkait Pengelolaan Utang k l ra f Memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan • Mengembangkan instrumen utang dalam rangka pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang • Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan didukung dengan edukasi dan komunikasi yang efektif • Mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang (liability management) dan lindung nilai dalam rangka manajemen risiko dan portopolio • Pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang Informasi fi Memperhatikan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang Seimbang Menjaga portofolio utang yang optimal pada keseimbangan antara biaya dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal 45 Mitigasi Risiko Pembiayaan Utang 2025 Mengoptimalkan pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan dalam negeri untuk mengendalikan risiko nilai tukar Diversifikasi pembiayaan inovatif dan kreatif melalui kombinasi instrument utang (blended financing) serta pengembangan sumber, skema, dan instrument pembiayaan dengan memperhatikan level biaya dan risiko Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain diantaranya pemanfaatan dana SAL, private placement institusi potensial, peningkatan penerbitan SBN ritel, penggunaan idle cash BLU dan pemanfaatan pinjaman tunai dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko utang serta kapasitas pemberi pinjaman Fleksibilitas atas size dan timing penerbitan utang dengan memperhatikan kondisi fiskal Stabilisasi pasar SBN melalui pengelolaan yang baik dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, pengendalian rasio utang terhadap PDB, serta mempertimbangkan parameter risiko keuangan negara lain Informasi Informasi P 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tantangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan 2025 Kebijakan ekonomi AS pasca hasil pemilihan Presiden berpotensi menahan tren penurunan Fed Fund Rate, mengakibatkan modal keluar dari emerging markets sehingga meningkatkan risiko kenaikan yield SBN Ketegangan geopolitik berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global sehingga meningkatkan risiko pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pemulihan ekonomi domestik akan mendorong penyaluran kredit perbankan sehingga berpotensi menekan likuiditas di pasar keuangan domestik APBN yang ekspansif untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan dan refinancing utang yang diterbitkan selama masa pandemi serta semakin ketatnya likuiditas berdampak pada meningkatnya tantangan bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 46 Pembiayaan Investasi Rp154,5 T Kepada BUMN dan BLU, Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, Investasi Pemerintah oleh BUN dan Investasi Lainnya 24,77 -23,54 -28,24 184,5 2021 -12,32 230,2 176,0 2022 2023 Pembiayaan Investasi (triliun rupiah) BUMN & BLU 59,5 Investasi pada BUMN dan BLU diperuntukkan pada bidang infrastuktur, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah. Informasi Informasi 0,12 P 2025 176,2 154,5 b jaka ✓ Meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiscal ✓ Mendorong peran BLU dan BUMN sebagai agent of development dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU ✓ Menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi ✓ Meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara Pertumbuhan (%) ✓ Mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya Organisasi/ LKI/BUI Rp1,8 T Non Permanen Rp18,8 T Investasi Lainnya Rp74,4 T Investasi kepada organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka: 1. menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional; 2. memenuhi kewajiban Indonesia sebagai Anggota organisasi/LKI/BUI dan 3. mempertahankan dan meningkatkan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP dalam rangka keberlanjutan program Pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Investasi lainnya yang dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan dan pembiayaan investasi 2024 APBN 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ✓ Mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan 47 Pengelolaan Risiko Fiskal Tahun 2025 Risiko perubahan kondisi ekonomi makro, risiko implementasi program dan kebijakan, risiko kewajiban kontijensi Pemerintah Pusat, risiko neraca konsolidasi sektor publik, dan risiko fiskal daerah perlu diantisipasi sehingga pelaksanaan APBN berjalan optimal. Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun RISIKO Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro Risiko yang berasal dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN, antara lain pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah; serta perubahan pada nilai aset dan kewajiban pada neraca Risiko Implementasi Program dan Kebijakan Risiko yang timbul akibat diambilnya atau diputuskannya suatu kebijakan dan/atau program yang berpotensi menyebabkan tambahan beban APBN, antara lain menurunnya pendapatan dan/atau bertambahnya beban belanja dan pembiayaan Pemerintah Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat Risiko yang timbul akibat adanya kewajiban dari perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah apabila faktor atau keadaan risiko sebagai pemicunya terjadi MITIGASI, antara lain: ▪ Monitoring dan evaluasi secara berkala. ▪ Analisis sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro. ▪ Alokasi dana cadangan sebagai bantalan (cushion). ▪ Pemanfaatan alokasi mandatory spending agar memberikan outcome yang optimal ▪ Peningkatan ruang fiskal melalui penggalian potensi penerimaan negara ▪ Peningkatan pembiayaan non-APBN, dengan skema kerjasama Pemerintah dan pihak swasta ▪ Efektivitas implementasi UU HPP ▪ Menjaga defisit sesuai dengan kaidah fiskal. ▪ Memprioritaskan sumber pembiayaan domestic dan creative financing. ▪ Pemantauan secara berkala ▪ Create buffer against risk (antara lain melalui dana cadangan) ▪ Menjaga eksposur pemberian Jaminan Pemerintah masih dalam Batas Maksimal Penjaminan (BMP) ▪ Risk sharing dengan PT PII (Persero) sebagai ring fencing terhadap APBN ▪ Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik Risiko berkaitan aset dan kewajiban negara secara agregrat yang dipicu oleh perubahan kebijakan, serta faktor ekonomi makro domestik dan internasional yang akan mengganggu kesinambungan negara. Risiko Fiskal Daerah Risiko yang bersumber dari kondisi fiskal Pemerintah Daerah yang berpotensi mempengaruhi kondisi fiskal Pemerintah Pusat Informasi Penguatan tata kelola dan manajemen risiko ▪ Monitoring dan Penguatan koordinasi ▪ Implementasi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ▪ Mendorong creative financing/blended financing ▪ Harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah ▪ Kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja ▪ Penguatan kelembagaan hai! we need your opinion Tahukah anda? Hasil penilaian Open Budget Survey (OBS) tahun 2023, Indonesia mendapat peringkat 20 dari 125 negara di dunia dengan skor 70. OBS diselenggarakan oleh International Budget Patnership. 23/115 Negara 2017 18/117 Negara 2019 17/120 Negara 20/125 Negara 2021 2023 Buku Informasi APBN adalah salah satu indikator dari penilaian survei tersebut. Oleh karena itu, sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Buku Informasi APBN selanjutnya, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi survei pada tautan di bawah. . Scan here bit.ly/surveiinformasiAPBN2025 terima kasih... Direktorat Penyusunan APBN menuju Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi PRUDENT Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan u u ol h Tim Kementerian Keuangan or: Dit. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran a o Bayu Segara Reza Ibnu Prakoso Data yang digunakan dalam buku ini 2021-2023 : APBN (Perpres Rincian terbaru) 2024 -2025 : APBN Informasi KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERALANGGARAN www.anggaran.kemenkeu.go.id
0
advertisement
Download
advertisement
Add this document to collection(s)
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersAdd this document to saved
You can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users