Norma Hubungan Kerja
Jakarta, 13 Juli 2024
Dasar Hukum
➢ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
➢ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja
TREY
research
2
PP NO 35
TAHUN 2021
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2. Alih Daya
3. PHK dan Pesangon
3
TREY
research
Hubungan Kerja?
Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
(Pasal 1 PP 35 tahun 2021)
Add a footer
TREY
research
4
Hubungan kerja terjadi karena
adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh.
Add a footer
TREY
research
5
Perjanjian Kerja?
perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak
TERTULIS
LISAN
*Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi
masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan
Add a footer
TREY
research
6
Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
• bertentangan 1 & 2 = dapat dibatalkan
• bertentangan 3 & 4 = batal demi hukum
*Cakapmenuruthukumuntukmembuatperjanjian(18tahun)
*BiayapembuatanPKtanggungjawabpengusaha
Add a footer
TREY
research
7
Muatan PK
Nama, alamat perusahaan,
dan jenis usaha
Jabatan atau jenis pekerjaan
Besaran upah dan cara
pembayaran upah
mulai dan jangka waktu
berlakunya perjanjian kerja
tanda tangan para pihak
dalam perjanjian kerja
g
i
e
h
c
f
a
d
b
Nama, jenis kelamin, umur,
dan alamat pekerja/buruh
Tempat pekerjaan
hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh sesuai PerUU dan/atau syarat
kerja yang diatur dalam PP/PKB
tempat dan tanggal perjanjian
kerja dibuat
Min 2 rangkap
*Tidakbisadiubahkecualiataspersetujuanparapihak
*TidakbolehlebihrendahdariPP/PKB
TREY
research
PKWTT
Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu
PKWT
Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu
TREY
research
Pengakhiran Perjanjian Kerja (Pasal 61UU 6/2023)
PK berakhir apabila:
a. Pekerja/Buruh meninggal dunia;
b. Jangka waktu PK berakhir;
c. Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. Adanya putusan pengadilan dan/atau lembaga penyelesaian PHI yang
punya kekuatan hukum tetap, atau
e. Adanya ketentuan/kejadian tertentu yang tercantum dalam PK, PP
atau PKB yang menyebabkan berakhirnya hubker.
*b & c Pengusaha wajib memeberikan uang kompensasi sesuai masa kerja
*e Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan
Add a footer
TREY
research
10
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWT
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Ketentuan:
• Tertulis
• Bahasa Indonesia
• Huruf latin
• Jika dibuat bahasa Indonesia dan bahasa asing
(Jika ada perbedaan penafsiran?)
• Tidak boleh mensyaratkan masa percobaan kerja.
(Jika ada masa percobaan bagaimana?)
Pasal 57, 58 UU no. 6 tahun 2023
1. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu
2. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap
Note: demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu jika tidak memenuhi kedua ketentuan tersebut
Pasal 59 UU no. 6 tahun 2023
TREY
research
12
Pekerjaan yang Sifatnya Tetap?
Pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak
terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan
merupakan bagian dari suatu proses produksi
dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang
bukan musiman
Add a footer
TREY
research
13
Pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu
sebagai berikut (Pasal 59):
1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan;
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
Add a footer
TREY
research
14
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 35 TAHUN 2021
Jangka Waktu
(Paling lama 5 Tahun)
PKWT
Tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap
Selesainya
Pekerjaan tertentu
Pekerjaan tertentu lainnya yang
jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap
Pekerjaan belum selesai
diperpanjang dengan kesepakatan
( akumulasi tidak lebih dari 5 tahun))
Pekerjaan belum selesai dapat
diperpanjang hingga selesainya
pekerjaan
Perjanjian kerja harian
TREY
research
PKWT DIDASARKAN ATAS:
Jangka Waktu (1)
(*max 5 tahun)
Selesainya Suatu Pekerjaan
Tertentu (2)
(*Batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai)
1. Pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama
2. Pekerjaan yang bersifat
musiman; atau
3. Pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan.
1. Pekerjaan yang sekali selesai;
atau
2. Pekerjaan yang sementara
sifatnya.
Jika dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu
yang diperjanjikan maka PKWT putus demi hukum
pada saat selesainya pekerjaan dan apabila pekerjaan
belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan
PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya
yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap
(perjanjian kerja harian) (3)
TREY
research
Perjanjian Kerja Harian
• PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau
kegiatannya bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan
volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
• PKWT sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian (dibuat secara tertulis)
• Dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu)
bulan.
• Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih maka Perjanjian Kerja harian tersebut menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.
Pasal 10, 11 PP 35 tahun 2021
Add a footer
TREY
research
17
Muatan Perjanjian Kerja Harian
a. Nama dan alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
b. Nama dan alamat Pekerja/Buruh;
c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d. besarnya upah.
Add a footer
TREY
research
18
Pencatatan PKWT
• PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring
max 3 hari sejak penandatanganan PKWT
• Apabila pencatatan PKWT secara daring belum tersedia
maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha
secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
penandatanganan PKWT.
Add a footer
TREY
research
19
Pemberian
Uang Kompensasi
Pengusaha Wajib memberikan
Kompensasi bagi
Pekerja/Buruh PKWT.
Kompensasi Diberikan pada
saat berakhirnya PKWT
Dalam hal Perpanjangan PKWT, maka
kompensasi diberikan pada saat
sebelum perpanjangan PKWT
Masa Kerja minimal 1 bulan secara
terus menerus
Kompensasi Perpanjangan
PKWT diberikan saat berakhirnya
perpanjangan PKWT
Besaran Uang Kompensasi
PKWT pada usaha mikro dan
kecil berdasarkan kesepakatan
Kompensasi tidak
berlaku bagi TKA
Berakhirnya PKWT merupakan wujud kesamaan hak atas
perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir antara pekerja
PKWT dan pekerja PKWTT.
TREY
research
PKWT 12 bulan
secara terus
menerus, sebesar
1 bulan upah.
2
Dasar Perhitungan Pembayaran
Kompensasi
1
PKWT 1 bulan atau lebih tetapi
kurang dari 12 bulan.
•
Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
•
Perusahaan tidak menggunakan
Upah Pokok dan Tunjangan
Tetap, maka Pembayaran
Kompensasi yaitu Upah Tanpa
Tunjangan
•
Upah terdiri atas Upah Pokok dan
Tunjangan Tidak Tetap,maka
Dasar perhitungan Kompensasi
yaitu Upah Pokok.
Masa Kerja x 1 Bulan Upah
12
PKWT lebih dari 12 bulan
Masa kerja x 1 Bulan Upah
12
3
TREY
research
Bagaimana pemberian kompensasi jika salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja?
Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT,
Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya
dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah
dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.
Add a footer
TREY
research
22
Apa konsekuensi apabila salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja?
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja
waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak
yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi
kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
Add a footer
TREY
research
23
AKIBAT HUKUM
❖ PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
demi hukum berubah menjadi PKWTT
❖ Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap dengan waktu kerja ≥ 21 hari
selama 3 bulan berturut demi hukum berubah
menjadi PKWTT
TREY
research
24
Sanksi tidak memberikan Kompensasi
Pasal 61 PP 35 thn 2021
•
•
Pengusaha yang melanggar Pasal
15 ayat (1)…. dst…. dikenakan
sanksi administratif
Pasal 15 ayat (1), berbunyi
“Pengusaha WAJIB memberikan
uang kompensasi kpd P/B yang
Hknya berdasarkan PKWT
Sanksi Administratif
a.
b.
c.
d.
Teguran tertulis;
Pembatasan Kegiatan Usaha;
Penghentian sementara
Sebagian atau seluruh alat
produksi; dan
Pembekuan kegiatan usaha.
TREY
research
Contoh Draft PKWT
https://halohubungankerja.kemnaker.go.id/contoh_pkwt.php
TREY
research
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
PKWTT
Masa Percobaan di PKWTT
•
•
Dapat mensyaratkan masa
percobaan max 3 bulan.
Dilarang membayar upah di bawah
UM yang berlaku
*Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja.
Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan
kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan
dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam
perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa
percobaan kerja dianggap tidak ada.
Add a footer
TREY
research
28
Surat Pengangkatan PKWTT
•
PK secara lisan
wajib membuat surat pengangkatan;
• Surat pengangkatan min memuat:
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan;
d. besarnya upah;
*pelanggaran dikenai sanksi pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Add a footer
TREY
research
29
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(PHK)
Add a footer
TREY
research
30
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PP 35 TH 2021
1. Tata cara PHK.
2. Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak.
Add a footer
TREY
research
31
PHK
•
Pengertian: Pengakhiran hubker karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh
dengan Pengusaha.
•
•
Harus diupayakan agar tidak terjadi PHK
Jika PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahuan oleh
pengusaha;
Jika Pekerja/Buruh telah diberi tahu dan menolak, wajib dilakukan
perundingan bipartit;
Bipartit tidak menemukan sepakat, dilanjutkan ke mekanisme PPHI.
•
•
Add a footer
TREY
research
32
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Pengusaha wajib melaporkan PHK ke
Instansi Ketenagakerjaan
(Pasal 38 PP 35/2021)
PHK tidak
dapat dihindari
PHK diberitahukan kepada
Pekerja dan/atau SP/SB
(Pasal 37 Ayat 2 PP 35/2021)
Pelaporan ini terkait juga dengan
pengajuan manfaat Jaminan Sosial
Penyelesaian PHK diselesaikan
melalui mekanisme PPHI
(Pasal 39 PP 35/2021)
Penolakan disampaikan dalam bentuk
surat yang disertai dengan alasannya,
paling lambat 7 hari kerja setelah
diterimanya surat pemberitahuan.
33
TREY
research
1. Besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK
yang bersangkutan dan masa kerja pekerja.
2. Perubahan besaran kompensasi PHK dititik beratkan pada
perubahan besaran uang pesangon.
3. Untuk alasan PHK tertentu, terdapat besaran kompensasi PHK
lebih tinggi (pensiun, cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, sakit
berkepanjangan, meninggal dunia).
4. Untuk alasan PHK tertentu, dimungkinkan tidak mendapatkan
kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja, tetapi mendapatkan uang pisah.
5. Sanksi Pidana bagi Perusahaan yang tidak membayar uang
kompensasi PHK
34
TREY
research
Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan
alasan:
a. Berhalangan masuk kerja karena sakit max 12 bulan terus
menerus menurut keterangan dokter.
b. Memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai peraturan
perundang-undangan.
c. Menjalankan ibadah yang diperintah agamanya
d. Menikah
e. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
f. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan
dengan Pekerja/ Bunuh lainnya di dalam satu Perusahaan.
Add a footer
TREY
research
35
Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan
alasan:
g. mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus SP/SB, melakukan
kegiatan SP/SB di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan
Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan PK/PP/PKB.
h. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai
perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena Hubungan Kerja yang menurutt surat keterangan dokter yang
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan
Add a footer
TREY
research
36
Jika di PHK dengan alasan tersebut?
Batal demi hukum dan Pengusaha wajib
mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh
yang bersangkutan
Add a footer
TREY
research
37
PHK DAN PESANGON
38
1.
Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima
2.
Selain itu Pekerja/buruh yang ter-PHK mendapat perlindungan berupa jaminan
kehilangan pekerjaan.
1.
Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah
Pusat.
2.
Iuran JKP dibayar oleh Pemerintah Pusat.
3.
Manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan.
TREY
research
BESARAN KOMPENSASI PHK
(Berdasarkan Pasal 156 UU 6/2023)
Masa Kerja
(tahun)
Besar
Pesangon
Masa Kerja
(tahun)
Besar
UPMK
MK < 1
1 ≤ MK < 2
2 ≤ MK < 3
3 ≤ MK < 4
4 ≤ MK < 5
5 ≤ MK < 6
6 ≤ MK < 7
7 ≤ MK < 8
MK ≥ 8
1 bulan upah
2 bulan upah
3 bulan upah
4 bulan upah
5 bulan upah
6 bulan upah
7 bulan upah
8 bulan upah
9 bulan upah
3 ≤ MK < 6
2 bulan upah
6 ≤ MK < 9
3 bulan upah
9 ≤ MK < 12
4 bulan upah
12 ≤ MK < 15
5 bulan upah
15 ≤ MK < 18
6 bulan upah
18 ≤ MK < 21
7 bulan upah
21 ≤ MK < 24
8 bulan upah
MK ≥ 24
10 bulan upah
Uang Penggantian Hak meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja buruhh dan keluarganya ketempat
pekerja buruh diterima bekerja; dan
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan
Perjanjian Kerja Bersama.
TREY
research
39
ALASAN PHK DAN BESARAN KOMPENSASI PHK
NO
ALASAN PHK
Penggabungan,
peleburan
atau
pemisahan
Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia
melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak
bersedia
2 Pengambilalihan perusahaan
UP
UPMK UPH
Uang
Pisah
1
3 Pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat-syarat kerja dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja
4 Efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian
5 Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah
terjadinya kerugian
1
1
✓
-
1
1
✓
-
0,5
1
✓
-
0,5
1
✓
-
1
1
✓
-
TREY
research
40
ALASAN PHK DAN BESARAN KOMPENSASI PHK
NO
ALASAN PHK
6 Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2
(dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun
7 Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena
perusahaan mengalami kerugian
8 Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa
(force majeur)
9 Keadaan memaksa (force majeur) yang tidak
mengakibatkan perusahaan tutup
10 Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian
UP
Uang
UPMK UPH
Pisah
0,5
1
✓
-
1
1
✓
-
0,5
1
✓
-
0,75
1
✓
-
0,5
1
✓
-
TREY
research
41
NO
ALASAN PHK
11
Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
bukan karena perusahaan mengalami kerugian
12
13
Perusahaan Pailit
Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh
pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan
Pelanggaran Pasal 36 huruf g PP Nomor 35 Tahun 2021 / UU CK Pasal
154 ayat (1) huruf g
14
15
Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP Nomor 35 Tahun
2021 / UU CK Pasal 154 ayat (1) huruf g terhadap permohonan yang
diajukan oleh pekerja/buruh
Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1)
huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Lanjutan
Uang
UP UPMK UPH
Pisah
1
1
✓
-
0,5
1
✓
-
1
1
✓
-
-
-
✓
✓
-
-
✓
✓
TREY
research
42
NO
ALASAN PHK
16
Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti
yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut
dan tertulis
Lanjutan
Uang
UP UPMK UPH
Pisah
-
-
✓
✓
0,5
1
✓
-
Pekerja/buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama
-
-
✓
✓
Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan
akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana yang berkaitan dengan kerugian perusahaan
-
-
✓
-
20 Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan
akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana yang tidak berkaitan dengan kerugian perusahaan
-
1
✓
-
17
18
19
Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
TREY
research
43
Lanjutan
NO
ALASAN PHK
21
Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah merugikan perusahaan
-
-
✓
✓
22 Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah tidak merugikan
perusahaan
-
1
✓
-
23 Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan
2
1
✓
-
2
1
✓
-
1,75
2
1
1
✓
✓
TREY
-
24 Pekerja/buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada
Pengusaha karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau
cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya
setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
25 Pekerja/buruh memasuki usia pensiun
26 Pekerja/buruh meninggal dunia
UP UPMK UPH
Uang
Pisah
research
44
Korelasi Kompensasi PHK & Program Dana Pensiun
Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja dalam program
pensiun sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana
pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban
Pengusaha atas Uang Pesangon dan UPMK serta uang pisah.
02
01
Jika perhitungan manfaat dari program pensiun
tersebut lebih kecil daripada UP dan UPMK serta
uang pisah maka selisihnya dibayar oleh
Pengusaha.
Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama.
03
(Pasal 58 PP 35/2021)
TREY
research
Lanjutan
Pasal 59
Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi
Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan besaran
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha pada usaha mikro dan
usaha kecil dengan Pekerja/Buruh.
TREY
research
46
Proses PHK melalui PPHI
•
•
Kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajibannya
Pengusaha dapat melakukan skorsing Pekerja/Buruh dalam
proses PHK dengan tetap membayar upah dan hak yang biasa
diterima hingga proses PPHI selesai sesuai tingkatannya.
Add a footer
TREY
research
47
SANKSI PIDANA
Pasal 156 Ayat (1)
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayarkan uang pesangon,dan/atau uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”
Pasal 185 Ayat (1)
“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
xxxx, Pasal 156 Ayat (1) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1
(satu) Tahun dan paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000”
TREY
research
SANKSI ADMINISTRATIF
Dapat dikenakan pada pelanggaran pada pelanggaran :
1. Pasal 53 PP 35 / 2021 terkait bantuan kepada keluarga P/B ditahan pihak
berwajib
2. Pasal 59 PP 35 / 2021 terkait Pemberian uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah
pada usaha mikro dan usaha kecil
TREY
research
Alih Daya
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada
Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih
daya yang dibuat secara tertulis.
Add a footer
TREY
research
51
•
•
•
Add a footer
Hubker antara Perusahaan alih daya dengan
Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan
PK tertulis baik PKWT maupun PKWTT.
Perlindungan Perusahaan alih daya dengan
Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya
ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab
perusahaan alih daya
PKWT mensyaratkan pengalihan pelindungan hak
Pekerja/Buruh apabila terjadi perubahan
perusahaan alih daya dan sepanjang objek
pekerjaan tetap ada
TREY
research
52
Perizinan Perusahaan Alih Daya
•
•
•
•
•
Badan hukum, memenuhi perizinan berusaha
sesuai nspk yang ditetapkan
Pengaturan perizinan berusaha tertuang dalam PP
5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.
KBLI 78300 (Risiko Rendah)
Salah satu kewajiban perizinan berusaha
mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi
yang berwenang.
B to B
Add a footer
TREY
research
53
Sanksi
Administratif
alih daya berbentuk badan hukum dan wajib
memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat
(Pasal 190 UU 6/2023)
TREY
research
54
Sesi Tanya Jawab
TREY
research
55
Kasus:
Kadisnaker prov banten mendapat aduan dri pekerja dimana disampaikan bahwa
Pekerja bernama Pak Ino pekerja PT Maju Sejahtera, Kab. tangerang (Perusahaan alih
daya) yg dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu sebagai cleaning
service sejak tanggal 3 Januari 2022- 15 Februari 2024 dipekerjakan di PT sejahtera
usaha.
Pada tanggal 3 november 2023, pemberi kerja memutus hubungan kerja tsb thdp Sdr.
Ino.
Analisa kasus tersebut.
Hak apa saja yg harusnya diterima dan berapa besarnya?
Sebutkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pemeriksaan tsb.
TREY
research
56
Tanggapan :
1. Bukti PHK
2. Alasan PHK
3. Hak-hak yang belum dibayar :
a. Kompensasi 22/12 * upah
b. Ganti Rugi sisa kontrak (3 Bulan upah)
1. Pengunduran Diri
2. Hak-hak yang belum dibayar :
a. Kompensasi 22/12 * upah
b. Penalti 3 Bulan upah
TREY
research
57
Dokumen yang diperlukan
1. WLKP
2. PP/PKB
3. PK
4. Slip Gaji Pekerja
5. Daftar Presensi
6. ID Karyawan
7. Bukti Pencatatan PKWT ke Disnaker Kab/Kota
8. Akta Pendirian Perusahaan
9. Kartu Tanda Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
10. MoU Perusahaan dengan Perusahaan Alih Daya
11. NIB
12. Struktur Upah dan Skala Upah
13. Bukti pembayaran THR
14. Bukti PHK
15. Bukti Pelaporan Perusahaan Alih Daya
16. Bukti pembayarn kompensasi
17. Bukti pembayaran sisa kontrak
TREY
research
58
Terima Kasih
TREY
research
59