Uploaded by yuniar riana

Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional PP 28/2024

advertisement
REGULASI PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
DALAM PP 28 TAHUN 2024
ADV DR Dr ABD HALIM SpPD SH MH MM MMRS CMED CLA CMHt
SEKJEN PP PERHIMPUNAN DOKTER HIPNOSIS MEDIS INDONESIA
BANJARBARU 7 AGUSTUS 2024
NAMED
JAMU
HERBAL
LAGI
VIRAL
LAGI
VIRAL
SANGAT MIRIP
DENGAN DOKTER
LAGI
VIRAL
Pasal 479 PP 28
Pelayanan Kesehatan tradisional
merupakan Pelayanan Kesehatan
yang dilakukan berdasarkan pada
pengetahuan,keahlian, dan/atau
nilai yang bersumber dari kearifan
lokal
REGULASI YANKES TRADISIONAL
UU RI No 17 TAHUN 2023 PASAL 160 - 164
 PP 28 TAHUN 2024 PASAL PASAL 479 -494
 PERMENKES NO 1109 TAHUN 2007 : TERAPI KOMPLEMENTER ALTERNATIF DI
FASYANKES
 Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, No. HK.03.05/I/199/2010
tentang pedoman kriteria penetepan metode pengobatan komplementer
– alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan
 PERMENKES NO 61 TAHUN 2016 : PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
EMPIRIS
 PERMENKES NO 37 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL INTEGRASI
 PERMENKES 15 TAHUN 2018 : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL KOMPLEMENTER

Terapi sebagai pilihan terapi
konvensional
Terapi
Alternatif
Terapi
Komplementer
Terapi pelengkap
dari terapi
konvensional
Terapi
Holistik
Terapi yang mempengaruhi
individu secara menyeluruh
PROMOTIF
PREVENTIK
KURATIF
REHABILITAF
PALLIATIF
PASAL 480
PELAYANAN KESEHATAN TRADASIONAL
Tradisional Empiris
Penerapan kesehatan
tradisional yang manfaat dan
keamanannya terbukti secara
empiris.
PENYEHAT TRADISONAL
TURUN TEMURUN
NONFORMAL
STPT
PASAL 487
Tradisional
Komplementer
Tradisional Integrasi
Memanfaatkan ilmu biomedis
dan biokultural dalam
penjelasannya serta manfaat
dan keamanannya terbukti
secara ilmiah.
Mengombinasikan pelayanan
kesehatan konvensional dengan
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer, baik bersifat sebagai
pelengkap atau pengganti.
OLEH TENAGA KESEHATAN TRADIONAL
PENDIDIKAN FORMAL
PASAL 486
STR TKT
SIP TKT
Pasal 3
(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris dilaksanakan oleh Penyehat
Tradisional berdasarkan pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh
secara turun temurun atau melalui
pendidikan non formal
(2)Pengetahuan dan keterampilan secara
turun temurun diperoleh melalui
magang pada senior yang telah
memiliki pengalaman memberikan
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris secara aman dan bermanfaat
paling sedikit 5 (lima) tahun.
(3) Pengetahuan dan keterampilan
yang didapat dari pendidikan non
formal) diperoleh melalui pelatihan
atau kursus yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi
(LSK) yang menjadi mitra dan diakui
oleh Instansi Pembinaan Kursus dan
Pelatihan Kementerian Pendidikan
Penyehat tradisional yang sbg tenaga kesehatan,
harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan
KONSEP
Pasal 11
Konsep pelayanan kesehatan tradisional meliputi:
a) Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan
olehketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual,
sosialdan budaya;
b) Manusia memiliki kemampuan beradaptasi
danpenyembuhan diri sendiri (self healing); dan
c) penyehatan dilakukan dengan pendekatan
holistik(menyeluruh) dan menggunakan pendekatan
alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan
kembali antara kemampuan adaptasi dengan
penyebab gangguan kesehatan
KEWENANGAN
PASAL 17
Upaya promotif dan
preventif harus sesuai
dengan pendekatan
akar budaya
Sesuai dengan
pengetahuan dan
kemampuan yang
dimilikinya
SESUAI DENGAN KODE ETIK PENYEHAT TRADISIONAL
OLEH ASOSIASI PENYEHAT TRADISONAL DAERAH
PASAL 18
• Tidak dapat
digantikan oleh
Penyehat
Tradisional
lainnya.
• Tidak mampu
memberikan
pelayanan
wajib mengirim
kliennya ke
fasyankes.
KOMPLEMENTER
Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer
diberikan oleh tenaga
kesehatan tradisional dalam
rangka upaya promotif,
preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
Harus sesuai
dengan standar
profesi, standar
pelayanan, dan
standar prosedur
operasional.
Praktik dapat
digantikan dengan
tenaga kesehatan
tradisional lain yang
memiliki kompetensi
dan kewenangan
yang sama
Pasal 3
(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di
fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
Pasal 8
Berdasarkan kualifikasi
pendidikannya,
1. Tenaga Kesehatan
Tradisional PROFESI
2. Tenaga Kesehatan
Tradisional VOKASI.
ASING
Tenaga Kesehatan
Tradisional PROFESI
merupakan Tenaga
Kesehatan Tradisional
lulusan pendidikan tinggi
bidang kesehatan
tradisional paling rendah
PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI
Tenaga Kesehatan Tradisional
VOKASI Tenaga Kesehatan
Tradisional lulusan pendidikan
tinggi PALING RENDAH
PROGRAM DIPLOMA TIGA
BIDANG KESEHATAN
TRADISIONAL
Pasal 10
1. Tenaga Kesehatan Tradisional WARGA NEGARA ASING dapat didayagunakan dalam
Pelayanan Kesehatan Trandisional Komplementer dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan
teknologi.
2. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tradisional warga negara asing dilakukan atas
permintaan institusi pendidikan kesehatan tradisional dan Griya Sehat yang dipergunakan
sebagai wahana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelayanan Kesehatan
Tradisonal Integrasi merupakan
pelayanan kesehatan yang
mengombinasikan pelayanan
kesehatan konvensional
dengan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer
Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi
dilakukan secara bersama
oleh tenaga kesehatan
dan tenaga kesehatan
tradisional untuk
pengobatan/ perawatan
pasien/klien
KOLABORASI
TENAGA KESEHATAN TRADIONAL
TENAGA KESEHATAN KONVENSIONAL
Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Integrasi harus
diselenggarakan di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
WAJIB MEMILIKI SIP
Pasal 4
PASAL 1 ayat 1
Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang
mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional
komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu
JENIS PELAYANAN
Pasal 7
1. Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi
hanyadapat dilakukan
dengan menggunakan jenis
pelayanan kesehatan
tradisional komplementer
yang telah ditetapkan oleh
Menteri
Pasal 8
(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
penyelenggara Pelayanan
Kesehatan Tradisional Integrasi
meliputi Rumah Sakit dan
Puskesmas.
(2)Pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan harus menetapkan
pelayanan kesehatan tradisional
yang akan diintegrasikan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatannya
Penyelenggaraan Pelayanaan Kesehatan Tradisional Integrasi pada
Puskesmas (Permenkes RI. No. 37 th. 2017)
Unsur Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi
Terkait, Praktisi Bidang Terkait,
Pakar Bidang Kesehatan Tradisional
Komplementer, Orang Yang
Memiliki Pengetahuan Di Bidang
Kesehatan Tradisional.
Rekomendasi Dari Tim Yang
Dibentuk Oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Penetapan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi Pada Puskesmas
Dilakukan Oleh Kepala Puskesmas
Penetapan Penyelenggaran
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Integrasi Di Puskesmas
Jenis Dan Modalitas
Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Komplementer Yang
Akan Diintegrasikan
Pembentukan Dan
Penetapan Tim Yang
Akan Memberikan
Pelayanan.
Dokter Yang Memahami Konsep
Pengobatan Integratif Sebagai
Koordinator (Case Manager)
Tenaga Kesehatan Tradisional
Profesi Atau Tenaga Kesehatan
Tradisional Vokasi.
16
Alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Puskesmas
(Permenkes RI. No. 37 th. 2017)
Pendaftaran Berdasarkan Alur Pelayanan Kesehatan Konvensional
Pemeriksaan Dan Diagnosis Oleh Dokter Pemberi Pelayanan Kesehatan.
Dokter Memberikan Informasi Kepada Pasien Mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional
Integrasi
Pasien Setuju
Pelayanan Tradisional Integrasi
oleh Tim
Pasien Menolak
Pelayanan Kesehatan
Konvensional oleh Dokter
17
Penyelenggaraan Pelayanaan Kesehatan Tradisional Integrasi pada Rumah Sakit
(Permenkes RI. No. 37 th. 2017)
Area Klinis/Indikasi Pelayanan
Kesehatan Tradisional Integrasi.
Penetapan Jenis Dan
Modalitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Komplementer yg.
Diintegrasikan
Jenis Dan Modalitas Pelayanan Kesehatan
Tradisional Yang Akan Diintegrasikan
Penetapan Standar Prosedur
Operasional Pelayanan
Kesehatan Tradisional Integrasi
Hasil Kredensial Terhadap Staf Medis Dan Tenaga
Kesehatan Tradisional yg. Akan Melakukan
Penetapan Unit Pelayanan
Kesehatan Tradisional Integrasi
Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
Rekomendasi Dari Komite Medik
Penetapan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi Pada Rumah Sakit
Dilakukan Oleh Kepala Rumah Sakit
Pembentukan Dan
Penetapan Tim Yang Akan
Memberikan Pelayanan
Penerbitan Kewenangan Klinik
Tenaga Kesehatan yg.
Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Integrasi.
Dokter yg. Memahami Konsep
Pengobatan Integratif Sebagai
Koordinator (Case Manager)
Tenaga Kesehatan Tradisional
Profesi Atau Dokter yg. Memiliki
Kompetensi Teknik Terapi
Tradisional Komplementer.
Dokter yg. Memberikan Terapi
Pelayanan Kesehatan
Konvensional Pada Pasien
Sebagai Dokter Penanggung
Jawab Pelayanan (DPJP).
18
Alur Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit
(Permenkes RI. No. 37 th. 2017)
Pendaftaran Berdasarkan Alur Pelayanan Kesehatan Konvensional
Pemeriksaan Dan Diagnosis Oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Memberikan Informasi Kepada Pasien
Mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
Pasien Setuju
Pelayanan Tradisional Integrasi oleh
Tim dg. Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan (DPJP)
Pasien Menolak
Pelayanan Kesehatan Konvensional
oleh Dokter Penanggung Jawab
Pelayanan (DPJP)
19
OBAT BAHAN ALAMI
Pasal 926
Obat Bahan Alam digolongkan menjadi:
A. JAMU;
B. OBAT HERBAL TERSTANDAR;
C. FITOFARMAKA; DAN
D. OBAT BAHAN ALAM LAINNYA.
Pasal 927
(1) JAMU merupakan Obat Bahan Alam
berupa bahan atau ramuan yang bersumber
dari pengetahuan tradisional atau warisan
budaya Indonesia yang digunakan untuk
pemeliharaan Kesehatan, peningkatan
Kesehatan, pencegahan penyakit,
pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan
(2) OBAT HERBAL TERSTANDAR merupakan
Obat Bahan Alam yang telah digunakan
secara turun-temurun di lndonesia yang
digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan,
peningkatan Kesehatan, pencegahan
penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan
Kesehatan yang dibuktikan keamanan dan
khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik
serta bahan baku telah distandardisasi
(3) FITOFARMAKA merupakan Obat Bahan
Alam yang digunakan untuk pemeliharaan
Kesehatan, peningkatan Kesehatan,
pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau
pemulihan Kesehatan yang telah dibuktikan
keamanan dan khasiatnya secara ilmiah
dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan
baku dan produk jadinya telah distandardisasi
PELAKSANAN PRAKTEK PROFESI KESEHATAN
Pasal 274 UUKES
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dalam menjalankan praktik wajib
memberikan Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan profesi, standar
prosedur operasional, dan etika
profesi serta kebutuhan Kesehatan
Pasien
Pasal 276 huruf c UUKES
Pasie berhak mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
medis, standar profesi, dan pelayanan
yang bermutu;
Pasal 6 KODEKI
Setiap dokter wajib senantiasa
berhati-hati dalam mengumumkan
atau menerapkan setiap penemuan
teknik atau pengobatan baru yang
belum diuji kebenarannya dan
terhadap hal-hal yang dapat
menimbulkan keresahan masyarakat
STANDAR PENGOBATAN
PENGOBATAN KAUSAL
SIMPTOPATIK
ADJUVANT TERAPI
EBM
UPAYA TERBAIK
Pasal 280 UU KES
1. Dalam menjalankan praktik, Tenaga Medis dan
TenagaKesehatan yang memberikan Pelayanan
Kesehatankepada Pasien harus melaksanakan upaya
terbaik.
2. Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan,
dan standar profesi serta kebutuhan Kesehatan pasien.
EBM
FITOFARMAKA
KONSEP EBM
STANDAR
PENGOBATAN
SANKSI PIDANA
Pasal 439 UU KES
Setiap orang yang bukan Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik
sebagai Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang telah memiliki SIP
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp50O.0O0.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 441 UU KES
(1) Setiap Orang yang menggunakan identitas
berupa gelar atau bentuk lain yang
menimbulkan kesan bagI masyarakat yang
bersangkutan adalah Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR /SIP
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.00O,00 (lima ratus juta rupiah)
SANGAT MIRIP SEPERTI DOKTER
SEMOGA BERMANFAAT
BERBEDA PENDAPAT
ADALAH RAHMAT BAGI ILMU
Download