PEDOMAN PERJANJIAN
KERJA SAMA DISTRIBUSI
Contract
Guide Book
for Sales Departement
2024
Prepared by
Reza Aldo Agusta
rezaaldoagusta4@gmail.com
PEDOMAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PT ________________
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………..
B. TUJUAN ……………………………………………………………………………………..
C. JENIS – JENIS PERJANJIAN DISTRIBUSI …………………………………………..
D. HUBUNGAN ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR ………………………….
E. PRAKTIK YANG DILARANG ……………………………………………………………..
1. RESALE PRICE MAINTANANCE …………………………………………………..
2. EXCLUSIVE AGREEMENT ………………………………………………………….
3. PENGUASAAN PASAR ……………………………………………………………….
F. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN …………………………………………….
1
2
2
2
3
3
4
6
7
BAB II KERANGKA PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
A. JUDUL ……………………………………………………………………………………….
B. PEMBUKAAN ……………………………………………………………………………….
C. KOMPARISI …………………………………………………………………………………
D. RECITAL …………………………………………………………………………………….
E. ISI ……………………………………………………………………………………………..
1. OBJEK DAN RUANG LINGKUP ……………………………………………………
2. SPESIFIKASI DAN PRODUK ………………………………………………………..
3. HARGA DAN PENAGIHAN …………………………………………………………..
4. JANGKA WAKTU ………………………………………………………………………
5. WILAYAH DISTRIBUSI ……………………………………………………………….
6. KOMITMEN DAN PERNYATAAN …………………………………………………..
7. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN ……………………………………………….
8. GARANSI ………………………………………………………………………………..
F. KLAUSA ANTISIPASI ……………………………………………………………………..
1. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL …………………………………………………..
2. PEMBERITAHUAN ……………………………………………………………………
3. INFORMASI RAHASIA ……………………………………………………………….
4. PENGHENTIAN ………………………………………………………………………..
5. KEADAAN KAHAR …………………………………………………………………….
6. BAHASA …………………………………………………………………………………
7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ………………………………………………….
8. HUKUM YANG BERLAKU …………………………………………………………..
G. PENUTUP ……………………………………………………………………………………
ATURAN PENUTUP ……………………………………………………………………….
9
9
9
10
10
10
11
12
12
13
14
15
15
17
17
18
19
20
20
21
22
22
22
22
BAB III STANDARD OPERATING PROCEDURE
A. LATAR BELAKANG …………………………………………………………………..……
B. TUJUAN ……………………………………………………………………………………..
C. RUANG LINGKUP ………………………………………………………………………….
D. ISTILAH ATAU DEFINISI ………………………………………………………………...
E. KETENTUAN UMUM ……………………………………………………………………..
F. PROSEDUR …………………………………………………………………………………
24
24
24
24
25
25
LAMPIRAN I BERITA ACARA NEGOSIASI ………………………………………………..
LAMPIRAN II FORM PENGAJUAN …………………………………………………………
LAMPIRAN III PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI ……………………………..
26
27
29
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam era globalisasi ini, kemitraan bisnis menjadi fondasi yang kuat dalam memperluas
jangkauan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk kemitraan yang paling
masif adalah Kerja Sama Distribusi. Kerja Sama tersebut membutuhkan landasan untuk
mencapai kolaborasi yang saling menguntungkan yakni Perjanjian Kerja Sama antara Produsen
dan Distributor.
Persaingan bisnis yang semakin ketat, para Produsen memahami betapa pentingnya menjalin
hubungan yang kokoh dan berkelanjutan dengan Distributor. Distributor tidak hanya menjadi
rekan dalam mendistribusikan produk, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan
produk dengan konsumen akhir. Dengan demikian, keberhasilan sebuah Perjanjian Kerja Sama
Distribusi tidak hanya tercermin dari kesepakatan hukum yang kuat, tetapi juga dari kesamaan
visi, nilai, dan komitmen antara kedua belah pihak.
Guna menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang, fleksibilitas dan ketepatan waktu
dalam menyesuaikan strategi distribusi menjadi kunci keberhasilan bagi setiap Produsen. Oleh
karena itu, penyusunan Pedoman Perjanjian Kerja Sama Distribusi bukanlah sekadar upaya
formalitas, melainkan sebuah inisiatif strategis untuk memberikan arahan yang jelas dan terinci
bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan semangat kolaborasi dan keinginan untuk mencapai kesuksesan bersama, penyusunan
Pedoman Perjanjian Kerja Sama Distribusi ini menjadi momentum penting dalam membangun
fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Diharapkan bahwa melalui
pedoman ini, para Produsen dapat menjalin kemitraan yang berkesinambungan, memperluas
jangkauan pasar, dan menginspirasi inovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
B. TUJUAN
Pedoman Perjanjian Kerja Sama Distribusi diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam
memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kerjasama antara Produsen dan Distributor dalam
mengoptimalkan distribusi produk, yang memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan Panduan yang Jelas
Untuk memberikan panduan yang jelas dan terinci kepada semua pihak yang terlibat dalam
Perjanjian Kerja Sama Distribusi. Dengan demikian, setiap pihak akan memahami dengan baik
hak, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan perjanjian.
2. Memastikan Kepatuhan Hukum
Untuk memastikan bahwa semua kegiatan distribusi yang dilakukan oleh Produsen sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut, meliputi aspek-aspek perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual, Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
3. Mendorong Kerjasama yang Berkelanjutan
Dengan memberikan arahan yang jelas dan adil bagi Produsen dan Distributor. Hal ini meliputi
pengembangan hubungan yang saling menguntungkan, komunikasi yang efektif, dan
penyelesaian konflik secara konstruktif.
1
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
4. Meminimalkan Risiko dan Sengketa
Untuk meminimalkan risiko dan potensi sengketa antara Produsen dan Distributor dengan
menyediakan pedoman yang jelas mengenai pemenuhan kewajiban, penyelesaian perselisihan,
dan mekanisme penegakan hukum.
C. JENIS-JENIS PERJANJIAN DISTRIBUSI
Setiap jenis Perjanjian Kerja Sama Distribusi memiliki karakteristik dan pertimbangan hukum
yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk merancang perjanjian yang sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan bisnis secara spesifik, adapun terbagi menjadi 2 (dua) jenis Perjanjian
Distribusi:
a. Perjanjian Distribusi Hak Eksklusif
Perjanjian yang memberikan hak kepada Distributor untuk menjadi satu-satunya distributor
yang diberi wewenang untuk mendistribusikan produk di wilayah tertentu. Dalam perjanjian
ini, terdapat target penjualan yang harus dicapai oleh Distributor untuk mempertahankan
eksklusivitasnya.
b. Perjanjian Distribusi Non-Hak Eksklusif
Perjanjian yang memberikan kebebasan kepada Produsen untuk menggunakan beberapa
Distributor dalam wilayah yang sama. Distributor tidak memiliki hak eksklusif untuk
mendistribusikan produk di wilayah yang ditunjuk.
D. HUBUNGAN ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR
Pelaku Usaha sebagai Produsen yang memproduksi diwajibkan melakukan penjualan dengan
mekanisme Distribusi secara tidak langsung. Produsen skala usaha besar dilarang
mendistribusikan barang kepada Pengecer ataupun langsung menjual kepada Konsumen akhir.
Produsen harus mendistribusikan barang melalui Distributor sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU 7/2014”) jo
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang
Perdagangan (“PP 29/2021”)
Pasal 7 UU 7/2014 jo Pasal 34 dan 35 PP 29/2021:
1) “Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak
langsung atau langsung kepada Konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha
Distribusi.
2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
a. distributor dan jaringannya;
b. agen dan jaringannya; atau
c. waralaba.
Pasal 55 ayat (1) PP 29/2021:
“Produsen, Distributor, dan Grosir/Perkulakan dilarang mendistribusikan Barang
secara eceran kepada Konsumen.”
Hubungan antara Produsen dan Distributor adalah komponen krusial dalam rantai distribusi.
Hubungan ini harus didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan kesepahaman yang jelas
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib dimuat dalam suatu perjanjian
yang sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 34 PP 29/2021, yang berbunyi:
“Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi
melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan,
dan/atau bukti transaksi secara tertulis.”
2
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Selanjutnya, dalam membuat Perjanjian—Produsen dengan Distributor wajib memuat sekurangkurangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen (“Permendag
24/2021”).
Pasal 6 ayat (3) Permendag 24/2021:
“Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
b. maksud dan tujuan perjanjian;
c. status keagenan atau kedistributoran;
d. jenis Barang yang diperjanjikan;
e. wilayah pemasaran;
f. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
g. kewenangan;
h. jangka waktu perj an j ian;
i. cara pengakhiran perjanjian;
j. cara penyelesaian perselisihan;
k. hukum yang dipergunakan; dan
l. tenggang waktu penyelesaian.”
E. PRAKTIK YANG DILARANG
Perusahaan wajib memperhatikan dan menghindari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dalam menjalankan kerja sama distribusi. Hal tersebut, guna untuk mencegah pelanggaran
hukum serta menjaga reputasi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut adalah praktikpraktik yang dilarang dalam kerja sama distribusi yang diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (“UU 5/1999”):
1. Resale Price Maintance (Penetapan Harga Jual Kembali)
a) Pengertian
Resale Price Maintenance (RPM) adalah praktik usaha Produsen untuk mengontrol harga
pada saat barang / jasa dijual dari Distributor kepada konsumen akhir. RPM yang dilarang
dalam praktik usaha adalah Penetapan Minimum Harga Jual Kembali yang mana
Distributor tidak diizinkan untuk menjual produk di bawah harga yang ditetapkan oleh
Produsen. RPM bertentangan dengan kebijakan harga yang bebas atau kompetisi harga, di
mana Distributor biasanya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual mereka
sendiri. Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 5/1999 yang berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual
atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga
yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
b) Bentuk Perjanjian yang Dilarang
Adapun bentuk-bentuk Perjanjian Penetapan Minimum Harga Jual Kembali yang dilarang
dalam UU 5/1999:
1) Produsen menentukan harga jual minimum untuk penjualan kembali produknya;
2) Produsen mensyaratkan Distributor agar tidak menjual produknya lebih rendah dari
harga jual minimum yang telah ditentukan;
3) Produsen melakukan perjanjian dengan Distributor dalam pengadaan suatu barang
dimana terdapat persyaratan mengenai harga jual minimum tertentu;
3
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
4) Produsen akan menghentikan atau menahan pasokan barang kepada Distributor
kecuali jika Distributor menyetujui untuk tidak menjual produk di bawah harga jual
minimum yang telah ditentukan; dan/atau
5) Produsen menahan pasokan barang kepada Distributor karena Distributor telah
menjual produk di bawah harga jual minimum yang telah ditentukan.
c) Sanksi
Apabila Perusahaan terbukti melakukan praktik Penetapan Minimum Harga Jual Kembali,
maka dapat dikenakan Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana yang diatur dalam UU
5/1999:
2) Sanksi Administratif
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berwenang dapat menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Penetapan
Minimum Harga Jual Kembali yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (a), (c), (f) dan
(g UU 5/1999, yang berbunyi:
Pasal 47 ayat (2) huruf (a), (c), (f) dan (g) UU 5/1999:
a. “Penetapan Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek
monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau
merugikan masyarakat.”
f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
3) Sanksi Pidana Pokok
Selain sanksi administratif terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat Perusahaan
bila terbukti melakukan praktik Penetepaan Minimum Harga Jual Kembali yang diatur
dalam Pasal 48 ayat (2) UU 5/1999, yang berbunyi:
Pasal 48 ayat (2) UU 5/1999:
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal
20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana
serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana
kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.”
4) Sanksi Pidana Tambahan
Sanksi Pidana Tambahan yang dapat menjerat Perusahaan bila terbukti melakukan
praktik Penetepaan Minimum Harga Jual Kembali yang diatur dalam Pasal 49 UU
5/1999, yang berbunyi:
Pasal 49 UU 5/1999:
a. “Pencabutan izin usaha; atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.”
2. Exclusive Agreement (Perjanjian Tertutup)
a) Pengertian
Terdapat beberapa bentuk yang termuat dalam Exlusive Agrement yang dilarang dalam
praktik usaha, sebagai berikut:
4
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
1) Exclusive Distribution Agreement
Perjanjian antara Produsen dengan Distributor yang memuat persyaratan bahwa
Distributor yang diperjanjikan kepada pihak tertentu atau di tempat tertentu saja.
Pasal 15 ayat (1) UU 5/1999:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya
akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.”
2) Tying Agreement
Perjanjian antara Produsen dengan Distributor yang memuat ketentuan bahwa Distributor
diperbolehkan untuk membeli barang dari Produsen dengan syarat harus membeli barang
lain juga dari Distributor.
Pasal 15 ayat (2) UU 5/1999:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus
bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”
3) Special Discout
Perjanjian antara Produsen dengan Distributor yang memuat ketentuan bahwa Distributor
ingin mendapatkan harga diskon untuk suatu produk tertentu yang dibelinya dari
Produsen, maka Distributor harus bersedia membeli produk lain dari Produsen atau tidak
akan membeli produk yang sama atau sejenis dari Pihak lain yang menjadi pesaing
Produsen.
Pasal 15 ayat (3) UU 5/1999:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga
tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku
usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok; atau
b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku
usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha
b) Bentuk Perjanjian yang Dilarang
1) Perjanjian Distribusi Eksklusif;
2) Perjanjian Penjualan/Pembelian Barang dan/atau Jasa yang bersifat mengikat (Tying
Agreement);
3) Perjanjian penetapan harga dan/atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan Tying
Agreement; atau
4) Perjanjian penetapan harga dan/atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan
pelarangan untuk membeli barang dan/atau jasa dari pesaing (Exclusive Dealing
dikaitkan dengan potongan harga)
c) Sanksi
Apabila Perusahaan terbukti melakukan praktik Perjanjian Tertutup, maka dapat
dikenakan Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana yang diatur dalam UU 5/1999:
1) Sanksi Administratif
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berwenang dapat menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Perjanjian
Tertutup yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (a), (c), (f) dan (g)) UU 5/1999, yang
berbunyi:
Pasal 47 ayat (2) huruf (a), (c), (f) dan (g) UU 5/1999:
5
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
a) “Penetapan Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek
monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau
merugikan masyarakat.
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”
2) Sanksi Pidana Pokok
Selain sanksi administratif terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat Perusahaan
bila terbukti melakukan praktik Perjanjian Terturup yang diatur dalam Pasal 48 ayat
(2) UU 5/1999, yang berbunyi:
Pasal 48 ayat (2) UU 5/1999:
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal
20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana
serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana
kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.”
3) Sanksi Pidana Tambahan
Sanksi Pidana Tambahan yang dapat menjerat Perusahaan bila terbukti melakukan
praktik Perjanjian Tertutup yang diatur dalam Pasal 49 UU 5/1999, yang berbunyi:
Pasal 49 UU 5/1999:
a. “Pencabutan izin usaha; atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.”
3. Pengusaan Pasar
a) Pengertian
Produsen dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek
persaingan usaha tidak sehat dengan cara menghalangi Pelaku Usaha lain dengan
membatasi peredaran dan/atau penjualan barang di wilayah tertentu.
Pasal 19 huruf (c) UU 5/1999:
“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar
bersangkutan; atau
b) Bentuk Perjanjian yang Dilarang
1) Produsen menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan
kegiatan usaha yang sama dengan Distributor.
2) Produsen membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada
wilayah Distributor;
3) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
6
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
c) Sanksi
Apabila Perusahaan terbukti melakukan praktik Perjanjian Tertutup, maka dapat
dikenakan Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana yang diatur dalam UU 5/1999:
1) Sanksi Administratif
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) berwenang dapat menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Perjanjian
Tertutup yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf (c), (f) dan (g)) UU 5/1999, yang
berbunyi:
Pasal 47 ayat (2) huruf (c), (f) dan (g) UU 5/1999:
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk kegiatan yang terbukti menimbulkan
praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat
dan/atau merugikan masyarakat.
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).”
2) Sanksi Pidana Pokok
Selain sanksi administratif terdapat sanksi pidana yang dapat menjerat Perusahaan bila
terbukti melakukan praktik Penguasaan Pasar yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU
5/1999, yang berbunyi:
Pasal 48 ayat (1) UU 5/1999:
“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal
16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana
denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan
setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana
kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.”
3) Sanksi Pidana Tambahan
Sanksi Pidana Tambahan yang dapat menjerat Perusahaan bila terbukti melakukan
praktik Penetepaan Minimum Harga Jual Kembali yang diatur dalam Pasal 49 UU
5/1999, yang berbunyi:
Pasal 49 UU 5/1999:
a. “Pencabutan izin usaha; atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.”
F. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan bagi Perusahaan dalam menjalin Kerja Sama
Distribusi dengan Distributor:
1. Legalitas Distributor
Pastikan Distributor merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan
Hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Hal tersebut, dapat dibuktikan
dengan Akta Pendirian, SK Kemenkumham.
7
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
2. Tempat Usaha yang jelas dan terdaftar
Pastikan Distributor memiliki Tempat Usaha dan Gudang dengan alamat yang jelas dan terdaftar.
Hal tersebut, dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (“NIB”). Selanjutnya, dengan
dibuktikkan nya NIB, Produsen dapat melihat apakah Distributor memiliki izin Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perdagangan. Bila tidak terdapat, maka hal tersebut memiliki
risiko kemudian hari seperti aktifitas perusahaan Distributor terhenti karena tidak memiliki izin.
Kewajiban Distributor untuk memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam PP 29/2021,
yakni:
Pasal 36 PP 29/2021:
“Distributor atau Agen yang mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor atau
Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Pasal 38 huruf (a) PP 29/2021:
“Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi
ketentuan:
c. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;
d. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas”
3. Gudang yang jelas dan terdaftar
Pastikan Distributor memiliki Gudang dengan alamat yang jelas dan terdaftar . Hal tersebut, dapat
dibuktikan dengan Tanda Daftar Gudang. Alasan perlu mengetahui legalitas Gudang, yakni
Distributor sebagai kepanjangan tangan Produsen memiliki tanggung jawab untuk
mendistribusikan produknya secara langsung kepada Konsumen. Apabila terjadi permasalahan
terhadap produksi dari Produsen—Distributor dapat mengantisipasi hal tersebut dengan
persediaan stock yang dimiliki. Kewajiban Distributor untuk memiliki Gudang yang jelas dan
terdaftar sebagaimana diatur dalam PP 29/2021, yakni:
Pasal 38 huruf (c) PP 29/2021:
“Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi
ketentuan:
e. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar,
tetap, dan jelas”
4. Wilayah Distribusi
Pastikan Wilayah Distribusi produk yang akan dipasarkan oleh Distributor. Dalam hal ini, untuk
menghindari adanya persaingan usaha antara Para Distributor serta memberikan batasan kepada
mereka untuk tidak melewati batas-batas mendistribusikan produk maupun layanan diluar
wilayah yang telah ditetapkan.
5. Harga
Wewenang untuk menetapkan harga produk merupakan sepenuhnya hak Distributor. Akan
tetapi, Produsen dapat menyarankan rentang harga kepada Distributor guna menjaga stabilitas
harga.
6. Plafon
Perlu adanya pembatasan pesanan pembelian kepada Distributor untuk kredit produk pada waktu
tertentu. Dikarenakan, untuk mengantispasi penumpukan stock dan tunggakan pembayaran oleh
Distributor.
8
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
BAB II
KERANGKA PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
A. JUDUL
Judul wajib dibuat menurut jenis Perjanjian yang akan disepakati. Hal tersebut, guna
mencerminkan dengan tepat isi dari Perjanjian.
PERJAJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
NO. (____________)
B. PEMBUKAAN
Pembukaan mencakup keerangan mengenai lokasi dan tanggal Perjanjian dibuat, Hal tersebut,
guna memberikan informasi mengenai tempat berlakunya hukum dan waktu dimulainya
Perjanjian.
Perjanjian Kerja Sama Distribusi (“Perjanjian”) dibuat di ((____________)) pada tanggal
((____________), oleh dan antara:
C. KOMPARISI
Komparisi memberikan identifikasi yang jelas perihal Pihak yang terlibat dalam Perjanjian.
Sehingga, tidak ada kebingungan mengenai siapa pihak yang terlibat dalam kesepakatan.
1. PT ________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia dan kantornya beralamat di ____________, dalam hal ini diwakili oleh ____________,
dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan
atas nama PT ____________.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PT ________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia dan kantornya beralamat di ____________, dalam hal ini diwakili oleh ____________,
dalam hal ini bertindak selaku ____________, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk
dan atas nama PT ____________.
Bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur pada Surat Kuasa No. (____________))
tertanggal (____________) dan dengan demikian sah bertindak untuk atas nama PT.
(____________).
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dan masingmasing selanjutnya disebut sebagai "PIHAK").
Catatan:
 Perusahaan wajib diwakili Direktur secara langsung tidak dapat diwakilkan, karena Perjanjian
Kerja Sama Distribusi bersifat penting.
9
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.”
Pasal 95 UU PT:
“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (1).”
D. RECITAL
Recital membantu memperjelas niat dan maksud PARA PIHAK dalam Perjanjian dan memberikan
gambaran umum yang membantu memahami substansi Perjanjian.
PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan ini
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. PIHAK PERTAMA adalah ________________.
2. PIHAK KEDUA adalah __________________.
3. Pokok Perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk
meningkatkan usahanya ke berbagai lapisan konsumen di bidang penjualan produk pada
wilayah yang akan ditentukan dalam Perjanjian ini. PIHAK KEDUA merupakan perluasan
struktur komersial PIHAK PERTAMA dan terpadu ke dalam kebijakan komersial.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk menandatangani Perjanjian
ini dengan persetujuan bersama untuk tujuan distribusi, pemasaran dan penjualan Produk
kepada Pelanggan di Wilayah.
E. ISI
Isi Perjanjian Kerja Sama Distribusi dirancang untuk mencapai beberapa tujuan penting, yakni
mendefinisikan, mengatur, dan merinci hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari PARA PIHAK
yang terlibat dalam kesepakatan Perjanjian.
Berikut adalah Pasal-Pasal yang penting dari bagian Isi Perjanjian:
1. OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Klausa ini bertujuan untuk menetapkan secara jelas yang menjadi objek dan ruang lingkup
Perjanjian Kerja Sama Distribusi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa semua aktivitas
distribusi dilakukan dalam kerangka yang telah disepakati, sehingga meminimalisir potensi
konflik dan meningkatkan efisiensi operasional.
PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Distributor resmi (Authorized
Partner) dengan ketentuan Hak Ekslusif.
PIHAK KEDUA akan membeli Produk dari PIHAK PERTAMA dan menjualnya kembali kepada
Pelanggan di Wilayahnya, atas nama dirinya sendiri menanggung segala risiko terkait dengan
penjualan kepada Pelanggan dan tanpa batasan subordinasi apa pun terhadap PIHAK
PERTAMA. Produk akan dijual dalam kondisi yang sama seperti yang diterima dari PIHAK
PERTAMA. PIHAK KEDUA tidak boleh, kecuali diizinkan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis,
memodifikasi atau mengubah Produk maupun suku cadangnya. Untuk menghindari keraguan,
PIHAK KEDUA juga setuju untuk tidak mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun,
nomor atau merek dagang apa pun yang dibubuhkan atau dicetak pada Produk atau kemasan
Produk dan/atau pada suku cadangnya.
10
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa, dalam melaksanakan kewajiban masing-masing
berdasarkan Perjanjian ini, mereka adalah dan akan tetap menjadi Produsen dan Distributor.
Perjanjian ini bukan merupakan hubungan kerja, perwakilan, usaha patungan, atau kemitraan
antara PARA PIHAK. PIHAK KEDUA tidak boleh dianggap sebagai agen penjualan dan/atau
kuasa PIHAK PERTAMA dalam hal apa pun. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini tidak
memberikan PIHAK KEDUA hak atau wewenang apa pun untuk melakukan atau menimbulkan
tanggung jawab apa pun, tersurat maupun tersirat, antara PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga
mana pun.
Catatan:

Perusahaan dan Distributor adalah pihak-pihak yang independen dan tidak ada hubungan
kemitraan, usaha patungan, agen, atau hubungan kerja. Masing-masing pihak bertanggung
jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri.
2. SPESIFIKASI DAN PEMESANAN PRODUK
Klausa ini bertujuan untuk memandu cara produk dipesan oleh Distributor guna memastikan
bahwa proses pemesanan berjalan efisien. Selanjutnya, dengan memiliki persyaratan spesifikasi
dan pemesanan yang terperinci dalam perjanjian, risiko perselisihan antara Perusahaan dengan
Distributor dapat dihindari. Jika terjadi ketidaksepakatan, klausa ini dapat menjadi acuan yang
jelas untuk menyelesaikan konflik.
PIHAK PERTAMA akan memasok Produk yang akan dirinci pada lampiran “Daftar Spesifikasi
dan Harga Produk” yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PARA PIHAK sepakat melakukan pemesanan produk, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan
Pesanan Pembelian (“PO”).
Surat PO sekurang-kurangnya memuat informasi berikut:
a. Dekskripsi Produk;
b. Nomor surat PO;
c. Tanggal Pengiriman;
d. Jumlah Produk; dan
e. Harga.
PIHAK PERTAMA dapat meminta waktu tunggu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk
mengkonfirmasi Surat PO.
Catatan:
a. PO merupakan Perjanjian Payung dari Perjanjian Kerja Sama Distribusi yang memiliki
kekuatan hukum yang sama, sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002
“Purchase Order yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikat diri
merupakan kesepakatan, Sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat
Kedua Belah Pihak.”
b. Perusahaan dapat menolak PO yang dikeluarkan oleh Distributor, apabila dirasa tidak
memungkinkan dalam produksi maupun pengiriman.
11
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
3. HARGA DAN PENAGIHAN
Klausa ini bertujuan untuk menetapkan batas waktu Perjanjian Kerja Sama Distribusi sehingga
PARA PIHAK dapat mengetahui mulai dan berakhirnya Perjanjian.
Harga produk ("Harga") ditentukan dalam lampiran “Daftar Spesifikasi dan Harga Produk” yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA berhak merevisi harga Produk setiap triwulan. Dalam hal perubahan harga
Produk mengakibatkan kenaikan harga Produk lebih dari 10% (sepuluh persen) dari daftar harga
sebelumnya, PIHAK KEDUA berhak memilih untuk tidak menerima kenaikan tersebut dan
berhak untuk menolak. menarik diri dari Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan
tertulis kepada PIHAK PERTAMA tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
PARA PIHAK sepakat bahwa pesanan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA pada Batas Kredit Rp
_______ dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk membayar denda keterlambatan pembayaran atas
jumlah tagihan yang belum dibayarkan yang sudah jatuh tempo dengan tarif denda
keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai produk dengan
batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian.
Catatan:
a. Perusahaan dapat menentukan termin pembayaran 30 hari, 60 hari atau 90 hari pada setiap
pembayaran.
b. Untuk menghindari, kelalaian pembayaran setiap pemesanan produk dibatasi dengan plafon
yang disepakati nominalnya.
c. Jangka waktu pembayaran wajib disertakan untuk menghindari ketidakpastian hukum serta
menjadi dalil dalam menjatuhkan wanprestasi. Hal tersebut, sesuai dengan pandangan Hakim
Pengadilan Negeri, sebagai berikut:
Pengadilan Negeri Batam Nomor 72/Pdt.G/2020?PN Btm, halaman 9
“Menimbang, bahwa sebagaimana uraian gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Hakim menilai bahwa sengketa utang piutang
sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah rupiah) sebagaimana bukti surat P1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan saksi penggugat Nasrul Umahi, kemudian
dihubungkan pula dengan bantahan Tergugat, bahwa Perjanjian Utang Piutang yang
telah dibuat Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat jangka waktu tertentu
yang ditentukan oleh keduabelah pihak, khususnya bagi Tergugat untuk
melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah
diterimanya dari penggugat pada waktu dan jumlah tertentunya, sehingga
dengan demikian unsur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang harus
dibebankan kepada tergugat yang dianggap melakukan ingkar janji atau
wanprestasi tidak terpenuhi.”
4. JANGKA WAKTU
Klausa ini bertujuan untuk menetapkan batas waktu Perjanjian Kerja Sama Distribusi sehingga
PARA PIHAK dapat mengetahui mulai dan berakhirnya Perjanjian.
Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu
selama __ (__), terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan
12
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
berakhir hingga tanggal _____, terkecuali dalam hal diperpanjang berdasarkan persetujuan
PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
Apabila, salah satu PIHAK berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka
PIHAK tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Catatan:
a. Jangka waktu yang jelas dan spesifik membantu menghindari ketidakpastian hukum terkait
dengan status perjanjian setelah berakhirnya periode tertentu.
b.
Jangka waktu yang diperbolehkan untuk menunjuk Distributor paling sedikit 5 (lima) tahun
dan wajib diperpanjang 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Perdagangan (“PP
29/2021”).
Pasal 35 PP 29/2021
“Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun
dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.”
5. WILAYAH DISTRIBUSI
Klausa ini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan geografis yang jelas terkait dengan
wilayah yang akan dilayani oleh Distributor. Hal ini membantu menghindari tumpang tindih atau
persaingan yang tidak diinginkan antara Distributor. Selanjutnya, untuk meningkatkan komitmen
Distributor terhadap pengembangan pasar di wilayah yang ditugaskan.
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kepada PIHAK KEDUA Hak eksklusif untuk
mendistribusikan Produk kepada Pelanggan di Wilayah ______ (“Wilayah”). Sebagai konsekuensi
dari eksklusivitas ini, PIHAK PERTAMA dengan tegas tidak diperbolehkan untuk melakukan
penjualan langsung di Wilayah dan dengan bebas menunjuk distributor, agen, atau perantara
tambahan di Wilayah untuk tujuan mendistribusikan dan menjual Produk.
Dalam hal pesanan dan/atau pelanggan berasal dari luar Wilayah PIHAK KEDUA, maka PHAK
KEDUA diwajibkan untuk merujuk pesanan tersebut kepada Distributor yang wilayah kerjanya
sesuai dengan sumber pesanan agar dilayani sebagaimana mestinya, atau dirujuk langsung ke
PIHAK PERTAMA.
Apabila, PIHAK KEDUA terbukti melayani pesanan yang berasal dari luar Wilayahnya dengan
tanpa mengindahkan ketentuan ayat (3) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA memberikan
peringatan secara tertulis dan akan dipertimbangkan sebagai performa Distributor.
Catatan:
 Perusahaan wajib merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis
secara spesifik. Adapun 2 (dua) bentuk perjanjian distribusi, sebagai berikut:
a. Perjanjian Distribusi Hak Eksklusif
Perjanjian yang memberikan hak kepada Distributor untuk menjadi satu-satunya
distributor yang diberi wewenang untuk mendistribusikan produk di wilayah tertentu.
Dalam perjanjian ini, terdapat target penjualan yang harus dicapai oleh Distributor untuk
mempertahankan eksklusivitasnya.
b. Perjanjian Distribusi Non-Hak Eksklusif
13
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Perjanjian yang memberikan kebebasan kepada Produsen untuk menggunakan beberapa
Distributor dalam wilayah yang sama. Distributor tidak memiliki hak eksklusif untuk
mendistribusikan produk di wilayah yang ditunjuk.
6. KOMITMEN DAN PERNYATAAN
Klausa ini bertujuan untuk menetapkan tanggung jawab dan kewajiban Distributor terkait dengan
pelaksanaan perjanjian ini serta untuk memastikan berkomitmen dalam mematuhi semua
persyaratan, ketentuan, dan target yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
PIHAK KEDUA harus melakukan upaya terbaiknya untuk mempromosikan dan
mengembangkan distribusi Produk di Wilayahnya dan menjaga nama baik komersial serta itikad
baik PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA juga harus mengatur dan memelihara, dengan biaya dan pengeluarannya
sendiri, dukungan pelanggan purna jual yang efisien. PIHAK KEDUA setuju bahwa dukungan
pelanggan purna jual hanya akan menggunakan dan merekomendasikan penggunaan suku
cadang asli PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa semua biaya yang berkaitan dengan pendistribusian
dan penjualan Produk di Wilayah tersebut (termasuk pembayaran komisi, biaya, dan segala
imbalan atau tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada agen, atau personel lainnya)
akan menjadi tanggung jawabnya sendiri dan biaya. PIHAK PERTAMA tidak diharuskan
menanggung biaya-biaya ini.
PIHAK KEDUA akan, berdasarkan kebijakannya sendiri dan mutlak, menentukan harga jual
Produk yang didistribusikan olehnya. Dalam menentukan harga jual ini, PIHAK KEDUA harus
mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi nama baik komersial PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA dapat memberikan harga jual yang disarankan, namun PIHAK KEDUA tidak
berkewajiban untuk menerima saran PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa:
a. Perusahaannya terorganisir dengan baik, berdiri secara sah dan bereputasi baik di wilayah
kedudukan hukum organisasinya;
b. Memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis dan mempunyai reputasi yang baik di setiap
yurisdiksi di mana kualifikasi tersebut diperlukan untuk tujuan Perjanjian ini;
c. Mempunyai hak penuh, kekuasaan dan wewenang korporasi untuk mengadakan Perjanjian
ini, untuk memberikan hak dan lisensi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
d. Pelaksanaan Perjanjian ini oleh perwakilannya yang tanda tangannya tercantum di bagian
akhir Perjanjian ini telah diberi wewenang oleh semua tindakan korporasi PIHAK KEDUA
yang diperlukan.
Catatan:
 Distributor memiliki kewajiban untuk memiliki perizinan berusaha yang sah secara hukum
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 PP 29/2021, yang berbunyi:
“Distributor atau Agen yang mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor atau
Agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
14
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
7. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN
Klausa ini bertujuan untuk memberikan ketentuan yang jelas dan adil bagi PARA PIHAK dalam
mengatasi situasi di mana pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan dan menjaga hubungan baik
antara Produsen dan Distributor dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga atau keadaan
yang mengharuskan pembatalan atau penundaan pelaksanaan perjanjian.
Selain dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak memiliki hak
untuk membatalkan pemesanan yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA atau untuk
apapun menunda pengiriman.
Apabila, PIHAK PERTAMA memungkinkan PIHAK KEDUA untuk membatalkan pemesanan atau
menunda pengiriman, setelah diskusi dan membuat perjanjian secara tertulis PIHAK KEDUA
tidak dikenakan pembayaran.
Akan tetapi, apabila PIHAK KEDUA membatalkan pemesanan atau menunda pengiriman
sebelum didiskusikan dan tanpa ada perjanjian tertulis PIHAK KEDUA harus membayar semua
biaya PIHAK PERTAMA yang telah terjadi.
Catatan:
a. Distributor wajib memberitahukan dan seizin Perusahaan untuk membatalkan pemesanan,
karena Perusahaan telah mengeluarkan biaya produksi. Apabila tidak, maka wajib membayar
sesuai Purchase Order yang telah dikirimkan.
b. Distributor dilarang untuk menunda pengiriman sesuai yang disepakati, karena akan
menggangu lajur dari operasional Warehouse Perusahaan.
8. GARANSI
Klausa ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Distributor bahwa produk yang
didistribusikan oleh Perusahaan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Selanjutnya, untuk melindungi kepentingan Distributor dari kerugian finansial atau
reputasi akibat cacat produk atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dijanjikan.
PIHAK PERTAMA memberikan garansi Produk selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada PIHAK
KEDUA. Garansi ini terbatas pada setiap Barang Cacat, masalah kualitas dan/atau
ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA,
yang terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penyerahan Produk, dengan
ketentuan bahwa PIHAK KEDUA memberi tahu PIHAK PERTAMA perihal Barang Cacat, masalah
kualitas dan/atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk sesuai dengan ayat (2) Pasal ini.
Pemberitahuan tertulis mengenai setiap Barang cacat yang terlihat harus disampaikan kepada
PIHAK PERTAMA dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak PIHAK KEDUA menerima Produk
dan, dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal
penyerahan. Pemberitahuan tertulis mengenai barang cacat harus diberikan kepada PIHAK
PERTAMA dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak ditemukannya Cacat Produk dan, dalam
hal apa pun, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penyerahan.
Kegagalan PIHAK KEDUA untuk memberikan pemberitahuan tertulis akan mengakibatkan
hilangnya hak PIHAK KEDUA untuk mengajukan klaim berdasarkan garansi dan sebagai
pengakhiran garansi.
Setelah diberitahu mengenai Barang Cacat oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat,
berdasarkan kebijaksanaannya, meminta PIHAK KEDUA membongkar dan mengirimkan
Produk yang diduga cacat ke PIHAK PERTAMA (atau alamat lain yang diberikan oleh PIHAK
15
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PERTAMA) untuk diperiksa, dengan biaya PIHAK PERTAMA. Selama pembongkaran dan
pengiriman tersebut, PIHAK KEDUA wajib mematuhi secara ketat pedoman dan arahan tertulis
PIHAK PERTAMA. Alternatifnya, PIHAK PERTAMA dapat mengirimkan personelnya untuk
memeriksa dugaan Produk cacat. PIHAK PERTAMA kemudian akan melakukan pemeriksaan
menyeluruh terhadap Produk yang diduga cacat. Apabila, hasil pemeriksaan tersebut
menghasilkan tidak adanya Cacat pada Produk yang secara langsung disebabkan oleh PIHAK
PERTAMA, PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian biaya dari PIHAK KEDUA dari semua
biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan pembongkaran, pengiriman, dan Pemeriksaan
Produk tersebut.
Produk apa pun yang diperbaiki atau diganti sesuai dengan garansi yang dijelaskan dalam
Perjanjian ini, akan dikenakan garansi 6 (enam) bulan, terhitung sejak dan sejak tanggal
perbaikan, penggantian, atau penyerahan kepada PIHAK KEDUA, mana saja yang terjadi
kemudian. Garansi 6 (enam) bulan ini akan diberikan dengan syarat dan ketentuan yang pada
dasarnya sama (dengan pengecualian jangka waktu) dengan garansi 24 (dua puluh empat) bulan.
Semua komponen dan perangkat yang cacat akan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA, meskipun
ada pengangkutan atau pengiriman komponen dan perangkat yang cacat tersebut ke PIHAK
PERTAMA untuk diperiksa.
Catatan:
a. Perusahaan wajib melakukan penggantian produk atas kerusakan atau cacat tersembunyi
selama jangka waktu garansi. Perlindungan konsumen atas kerusakan atau cacat tersembunyi
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (“UU 8/1999”), sebagai berikut:
Pasal 4 huruf (f) UU 8/1999:
“Hak Konsumen adalah:
f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;”
Pasal 25 ayat (1) UU 8/1999:
“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan
dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.”
b. Perusahaan wajib memberikan jaminan bahwa produk yang dijual kepada Distributor dan
diterima oleh Konsumen memiliki kualitas baik, sebagaimana diatur sebagai berikut:
Pasal 7 huruf (d) dan huruf (f) UU 8/1999:
“Kewajiban pelaku usaha adalah:
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku;
f. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;”
c. Sanksi bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan garansi atas kerusakan atau cacat
tersembunyi produk yang dijual dapat dikenakan sanksi administtatif, sebagai berikut:
16
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1999:
1) “Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
F. KLAUSA ANTISIPASI
Klausa antisipasi adalah bagian dari perjanjian yang mengatur atau menetapkan kondisi di mana
salah satu pihak melanggar perjanjian sebelum waktu yang ditentukan, memungkinkan pihak
lain untuk mengambil tindakan tertentu.
Selanjutnya, dirancang untuk melindungi kepentingan pihak yang tidak melanggar Perjanjian jika
mereka memperoleh informasi atau keyakinan bahwa pihak lain tidak akan memenuhi
kewajibannya di masa depan. Klausul ini dapat memberikan dasar hukum bagi pihak yang tidak
melanggar perjanjian untuk bertindak lebih awal daripada menunggu pelanggaran aktual terjadi.
Berikut adalah Pasal-Pasal yang penting dalam bagian Klausa Antisipasi Perjanjian Kerja Sama
Distribusi:
1. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Klausa ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki
oleh Perusahaan tetap dilindungi sepenuhnya dan tidak dimanfaatkan tanpa izin serta semua
penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di
wilayah yang relevan, serta menjaga agar tidak melanggar hak pihak lainnya.
PIHAK KEDUA diberi wewenang untuk menggunakan Merek Dagang dan/atau Hak Kekayaan
Intelektual (“HKI”) PIHAK PERTAMA dalam pemasaran dan penjualan Produk di Wilayahnya.
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan lain apa pun serta
mengakui dan menyetujui bahwa HKI milik eksklusif PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA
menegaskan bahwa ia tidak berhak meminta sendiri lisensi atau hak tambahan apa pun atas
HKI atau memberikan lisensi atau hak apa pun atas HKI kepada pihak ketiga.
PIHAK KEDUA berjanji untuk:
Tidak menggunakan HKI untuk tujuan selain pemasaran atau penjualan Produk sesuai
dengan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
Tidak mendaftar atau mengajukan pendaftaran (termasuk di yurisdiksi mana pun di mana
HKI tidak terdaftar atau terkait dengan kelas produk apa pun yang terkait dengan HKI tidak
didaftarkan) atau merek dagang apa pun yang identik atau mirip dengan HKI atau yang
menyertakan HKI di dalamnya seluruhnya atau sebagian;
a. Memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA, apabila
terdapat aktivitas atau komunikasi pemasaran apa pun, yang menggunakan HKI;
b. Tidak memodifikasi, memalsukan atau mencocokkan, tidak sebagian, dan tidak
menggunakan HKI untuk menimbulkan kebingungan atau melemahkan ciri khasnya;
c. Segera memberi tahu PIHAK PERTAMA tentang setiap pelanggaran HKI yang mungkin
diketahuinya selama jangka waktu Perjanjian dan jika diminta, membantu PIHAK
PERTAMA dalam setiap proses yang dimulai oleh PIHAK PERYAMA di Wilayah sebagai
tanggapan terhadap pelanggaran tersebut; dan
17
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
d. Tidak merekayasa balik Produk dengan alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas
pada pembuatan produk turunan dan/atau untuk memperoleh informasi teknis mengenai
Produk.
Untuk tujuan mencegah peredaran produk palsu dan/atau palsu di Wilayahnya, PIHAK
KEDUA dengan ini setuju untuk segera memberi tahu PIHAK PERTAMA tentang tawaran apa
pun yang diterima PIHAK KEDUA untuk membeli produk apa pun yang tampaknya diproduksi
oleh PIHAK PERTAMA dari pihak ketiga mana pun.
Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, apapun yang timbul, PIHAK KEDUA harus segera
menghentikan penggunaan, mengiklankan, mempromosikan atau menampilkan HKI, nama
dagang, atau sebutan produk atau bagian mana pun dari Perjanjian ini yang serupa. atau
mirip dengan HKI PIHAK PERTAMA dan harus mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA
semua dokumen yang berisi atau ditempelkan dengan HKI, termasuk semua dokumen
promosi yang dimiliki dan/atau dikuasai PIHAK KEDUA, atas biaya PIHAK KEDUA sendiri
dan pengeluaran.
2. PEMBERITAHUAN
Klausa ini bertujuan untuk mengatur persyaratan dan prosedur pengiriman pemberitahuan
antara Perusahaan dengan Distributor. Selain itu, sebagai pemberitahuan yang sah dan dapat
digunakan sebagai dasar hukum apabila ada sengketa di kemudian hari.
Semua surat menyurat atau pemberitahuan – pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah
satu PIHAK kepada PIHAK lain melalui ekspedisi/kurir intern.
PIHAK PERTAMA
PT. A
Alamat : (to be inserted)
Telepon : (to be inserted)
Email : (to be inserted)
PIHAK KEDUA
PT. B
Alamat : (to be inserted)
Telepon : (to be inserted)
Email : (to be inserted)
Setiap alamat, nomor fax,alamat surat elektronik, atau departemen atau pegawai pengganti
yang akan diberitahukan oleh Pihak bersangkutan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu
tidak kurang dari 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.
Masing-masing pihak dapat mengubah titik kontaknya dengan memberikan pemberitahuan
tertulis kepada pihak lainnya.
Catatan:
 Alamat dalam klausul Pemberitahuan dapat menjadi petunjuk untuk menjadi dalil atau dasar
gugatan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalil atau dasar gugatannya, yaitu: Actor
Sequitur Forum Rei artinya kewenangan mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah
hukum tempat tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatu dalam Pasal 118 ayat (1) HIR
yang berbunyi:
18
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:
Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau
tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).”
3. INFORMASI RAHASIA
Klausa ini bertujuan untuk mengatur perlindungan informasi rahasia yang mencakup Hak
Kekayaan Intelektual dan Rahasia Dagang PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Distribusi
serta meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK PERTAMA dapat mengungkapkan atau menyediakan
Informasi Rahasia kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA tidak boleh kapan pun atau dengan cara apa pun menggunakan, menyalin,
mengungkapkan, membocorkan, mentransmisikan, menyampaikan, mentransfer, atau
mengomunikasikan Informasi Rahasia apa pun kepada orang atau badan mana pun, baik
secara langsung atau tidak langsung, tanpa izin tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA,
kecuali jika hal tersebut penggunaan, penyalinan, pengungkapan, pengungkapan, transmisi,
penyampaian, transfer atau komunikasi harus dilakukan kepada karyawan atau agen PIHAK
KEDUA sehubungan dengan dan dalam rangka pemasaran atau penjualan Produk oleh PIHAK
KEDUA.
PIHAK KEDUA juga harus melindungi dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan
setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama dengan informasi rahasia milik PIHAK KEDUA,
namun dalam hal apa pun dengan tingkat kehati-hatian yang wajar secara komersial.
Ketentuan Informasi Rahasian ini akan berlaku dan berlaku selama jangka waktu Perjanjian
ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya setelah pengakhiran
atau habis masa berlakunya karena alasan apa pun.
Catatan:
a. Informasi Rahasia Perjanjian Kerja Sama Distribusi merupakan Rahasia Dagang yang wajib
dijaga, disimpan, serta tidak boleh disebarluaskan oleh Distributor tanpa izin dari Produsen,
sebagaimana ketentuan sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasian Dagang (“”UU Rahasia Dagang”):
1) “Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat
rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui
upaya sebagaimana mestinya.
2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.”
Pasal 13 UU Rahasia Dagang:
“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari
kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang
bersangkutan.”
b. Perusahaan dapat mengenakan tuntutan kepada Distributor bila terbukti menggunakan
Rahasia Dagang tanpa persetujuan, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:
19
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Pasal 17 UU Rahasia Dagang:
“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain
atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
4. PENGHENTIAN
Klausa ini bertujuan untuk menentukan hal-hal yang memungkinkan salah satu PIHAK untuk
mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Disribusi atas pelanggaran, ketidakpatuhan, dalam Perjanjian
maupun Peraturan Perundang-undangan.
Seluruh aktifitas yang tertulis dalam Perjanjian disediakan selama jangka waktu yang
tercantum dalam Perjanjian. Selanjutnya, dapat diperbarui atau diperpanjang oleh PARA
PIHAK secara tertulis yang telah disepakati.
PIHAK KEDUA harus segera berhenti memasarkan dan mendistribusikan Produk, dan harus
segera berhenti menggunakan HKI serta materi periklanan atau perdagangan apa pun yang
mempromosikan atau berkaitan dengan Produk atau yang mana Merek Dagang tersebut
ditempelkan, dan harus segera mengirimkan ke PIHAK PERTAMA rincian inventaris Produk
yang masih tersimpan di gudangnya.
PIHAK PERTAMA hanya akan melaksanakan pesanan yang telah dikonfirmasi sebelum
tanggal pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA membayar
Produk sebelum pengiriman atau pembuatan Produk.
Apabila, salah satu Pihak mengajukan permohonan untuk likuidasinya atau mengadakan
rapat untuk mengusulkan keputusan likuidasinya atau mengajukan permohonan untuk
pengangkatan seorang pengurus atau telah ditunjuk seorang kurator atau kurator
administratif atasnya atau salah satu kekayaannya atau membuat perjanjian sukarela
dengan para krediturnya. Maka, Pihak lain dapat segera mengakhiri kontrak ini dengan
pemberitahuan tertulis kepada pihak yang disebutkan pertama.
PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata terkait dengan diperlukannya keputusan pengadilan untuk melakukan
pembatalan terhadap Perjanjian ini.
Catatan:
 Dikarenakan Perjanjian Kerja Sama Distribusi merupakan pelaksanaan pekerjaan yang bukan
skala besar. Guna menghindari pengeluaran biaya operasional untuk penyelesaian
perselisihan serta Perjanjian Kerja Sama Distribusi adanya pengakhiran Perjanjian ditengah
jalannya Proyek, maka apabila salah satu PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian, wajib
meminta ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHper:
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak
yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau
menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
5. KEADAAN KAHAR
Klausa ini bertujuan untuk melindungi PARA PIHAK dari risiko yang tidak dapat diprediksi. Dalam
hal terjadi keadaan kahar, klausul ini dapat memberikan kepastian hukum bagi PARA PIHAK
sehingga perjanjian tetap dapat dilaksanakan dengan baik.
20
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
Keadaan kahar dalam Perjanjian adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan
dan/atau kekuasaan salah satu PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya sehingga secara
langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
Berikan daftar peristiwa Keadaan Kahar dalam Perjanjian seperti, kebakaran, banjir,badai,
gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran, banjir, badai, gempa bumi, tanah longsor,
tsunami, dan perubahan peraturan yang disahkan Pemerintah yang mempengaruhi secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar
tersebut, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Bukti yang memadai perihal terjadinya keadaan kahar;
2. Kewajiban yang ditangguhkan;
3. Estimasi waktu untuk memulihkan keadaan kembali normal; dan
4. Tindakan yang akan dilakukan guna memenuhi kewaiban yang ditangguhkan.
Dalam Perjanjian harus merumuskan dampak pada pelaksanaan Perjanjian KSO apabila
terjadinya Keadaan Kahar. Terdapat 3 (tiga) opsi, yakni:
1. Penundaan Pelaksanaan Perjanjian;
2. Pembatalan Perjanjian; dan
3. Ganti Rugi.
Catatan:
 Apabila salah satu PIHAK tidak dapat membuktikkan keadaan kahar, maka konsekuensinya
adalah Ganti Rugi atas pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai dengan kewajiban dan
tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 KUHPer:
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak
dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya
waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak
terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya.”
6. BAHASA
Klausa ini bertujuan untuk menentukan bahasa resmi yang digunakan dalam Perjanjian. Selain
itu, meminimalisir risiko kesalahpahaman karena adanya perbedaan Bahasa.
Perjanjian dibuat bilingual dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila, terjadi
perbedaan maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.
Catatan:
 Perjanjian Kerja Sama Distribusi tidak wajib dibuat memakai bahasa Indonesia bila PARA
PIHAK sudah menyepakati bahwa bila ada perselisihan maka dilakukan melalui Lembaga
Arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (“UU 30/1999”).
“Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti
disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau
majelis arbitrase.”
21
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
7. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Klausa ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien. Selanjutnya,
memberikan ketentuan cara dan waktu yang dilakukan sebelum memulai proses penyelesaian
perselisihan.
Apabila, terjadi perselisihan diselesaikan dahulu dengan musyawarah dan mufakat, dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Selanjutnya, bila gagal maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyerahkan penyelesaiannya secara Arbitrase.
Catatan:
 Umumnya dalam Perjanjian Kerja Sama Distribusi diselesaikan secara Arbitrase melalui
Lembaga Arbitrase yang akan dipilih Para Pihak sesuai dengan Perjanjian.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
“Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan
diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka
arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban
para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”
8. HUKUM YANG BERLAKU
Klausa ini bertujuan untuk menentukan yuridiksi hukum yang mengatur dan menafisirkan
Perjanjian.
Perjanjian akan diatur oleh dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
G. PENUTUP
Penutup memberikan klarifikasi dan penegasan perihal implementasi Perjanjian Kerja Sama
Distribusi serta membantu menghindari keraguan dan mendorong konsistensi dalam pelaksanaan
Perjanjian.
ATURAN PENUTUP
Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi dan atau ditambah, baik untuk seluruhnya
maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan, modifikasi dan atau penambahan
tersebut dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam
Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA berhak untuk merujuk Perjanjian ini kepada induk Perusahaan atau
afiliasinya tanpa pemberitahuan sebelumnya sebatas tidak merugikan PIHAK KEDUA.
Rujukan tersebut akan diberitahukan secara resmi kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1
(satu) bulan pada saat pelaksanaannya.
Ketidakberlakuan sebagian:
a.
Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi
tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan
lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan
mengikat PARA PIHAK, kecuali ketentuan yang dianggap tidak sah tersebut mengubah
maksud dan tujuan Perjanjian ini.
22
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
b.
PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak
dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian akan diganti atau dibuatkan
adendum dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan mencerminkan maksud dan
tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.
Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran yang akan
dibuat kemudian oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
ini.
Catatan:
 Apabila antara pihak melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak maka dapat dikenakan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
Kaidah Hukum
“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung 1051/K/Pdt/2014 halaman 17, tertanggal 12 November
2023:
“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian
yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut
dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal
1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak;”
23
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
BAB III
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
A. LATAR BELAKANG
Standard Operating Prosedur (“SOP”) Perjanjian Kerja Sama Distribusi dirancang untuk
memenuhi kebutuhan legal dan bisnis Perusahaan. Perjanjian Kerja Sama Distribusi adalah
dokumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa semua proses distribusi dilakukan
dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Perusahaan
dengan Distributor. Dengan adanya SOP ini, diharapkan proses pembuatan, penandatanganan,
dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Distribusi dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai
dengan hukum yang berlaku.
B. TUJUAN
1. Memberikan pedoman atau panduan kepada Perusahaan untuk menjalin hubungan
kerjasama dengan Distributor.
2. Memastikan Perjanjian Kerja Sama Distribusi yang dibuat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3. Melindungi hak dan kewajiban Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama
Distribusi.
4. Petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Distribusi.
C. RUANG LINGKUP
1. Ketentuan pengelolaan Kerjasama antara Perusahaan dengan Distributor.
2. Prosedur pelaksanaan Kerjasama antara Perusahaan dengan Distributor.
3. Perusahaan dan Distributor sepakat untuk melakukan kegiatan yang
menguntungkan.
saling
D. ISTILAH ATAU DEFINISI
1. Perjanjian Kerja Sama Distribusi adalah dokumen penting yang digunakan untuk
memastikan bahwa semua proses distribusi dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati antara Perusahaan dengan Distributor.
2. Hubungan Kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan untuk menjalin kerjasama antara
Perusahaan dengan Distributor.
3. Perusahaan adalah PT ________ yang bertindak sebagai Produsen dalam memproduksi
Barang.
4. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri
dan/atau atas penunjukan dari Perusahaan.
5. Berita Acara Negosiasi adalah dokumen yang mencatat secara rinci seluruh proses dan
hasil dari suatu negosiasi yang dilakukan antara Produsen dengan Distributor.
6. Form Pengajuan adalah dokumen untuk mengajukan permintaan pembuatan suatu
Perjanjian Formulir ini berisi beberapa bagian yang harus diisi oleh pemohon dengan
informasi yang relevan dan diperlukan untuk proses pengajuan Perjanjian.
7. Unit adalah Departemen yang bertanggung jawab dalam menjalin kerja sama dengan
Distributor.
24
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
E. KETENTUAN UMUM
1. Kegiatan kerjasama bersifat menguntungkan kedua belah pihak, dalam Perjanjian Kerja
Sama Distribusi harus mencantumkan ruang lingkup serta waktu pelaksanaan
kesepakatan.
2. Kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak dapat terus dilakukan sepanjangan
Perjanjian Kerja Sama Distribusi masih berlaku dan apabila berakhir dapat diperpanjang
jika kedua belah pihak menghendakinya.
3. Semua kerjasama yang berlandaskan Perjanjian Kerja Sama Distribusi harus melibatkan
Direktur sebagai pimpinan yang memberikan persetujuan.
4. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan apabila kedua belah pihak menganggap kerjasama
tersebut tidak perlu lagi dan/atau terjadi permasalahan yang tidak menemukan titik
temu penyelesaian masalah.
5. Masing-masing Pihak dapat mengajukan keberatan atau koreksi apabila materi
Perjanjian Kerja Sama Distribusi menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama.
F. PROSEDUR
1. Unit melakukan permintaan Perjanjian Kerja Sama Distribusi melalui tertulis dengan
rujukan Berita Acara Negosiasi atau Form Pengajuan.
2. Legal menerima permintaan Perjanjian Kerja Sama Distribusi dari Unit.
3. Legal mengirimkan Draft Perjanjian Kerja Sama Distribusi kepada Unit.
4. Unit mengirimkan kepada Distributor untuk di-review.
5. Distributor mengirimkan kembali Draft Perjanjian Kerja Sama Distribusi kepada Unit.
6. Legal menyerahkan Perjanjian Kerja Sama Distribusi final kepada Direktur.
7. Persetujuan dan penandatangan naskah Perjanjian Kerja Sama Distribusi oleh kedua
belah pihak.
25
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
LAMPSIRAN 1
BERITA ACARA NEGOSIASI
BERITA ACARA NEGOSIASI
Nomor : __________________
Tanggal: __________________
(Masukkan Nama Perjanjian / Kegiatan)
Pada hari ini _____, tanggal _____, telah diadakan Negosisasi untuk (Masukkan Nama Perjanjian
/ Kegiatan) antara PT. _____, dengan PT. _____, dengan hasil sebagai berikut:
Nama Perjanjian
:
Tanggal Perjanjian
Jangka Waktu Perjanjian
Jangka Waktu Pengiriman
Rincian Harga
Metode Pembayaran
Dokumen Pembayaran
:
:
:
:
:
:
☐ Copy Perjanjian
☐ Asli Invoice
☐ Copy Purchase Order
☐ Asli Delivery Order
☐ Asli Goods Receiving Notes
☐ Faktur Pajak (2 lembar)
Dokumen yang ditukarkan
:
☐ Akta Pendirian
☐ Anggaran Dasar
☐ Nomor Induk Berusaha (NIB)
☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Penyelesaian Perselisihan
:
Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PT. _____
PT. _____
NAMA
Jabatan
NAMA
Jabatan
26
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
LAMPIRAN II
FORM PENGAJUAN
FORM PENGAJUAN PERJANJIAN
Detail Pengajuan
Departemen
Masukkan nama Departemen
Nama Pemilik Perjanjian
Masukkan nama User
E-mail
Masukkan nama email User
Telepon
Masukkan nomor telepon User
Detail Perjanjian
Judul Perjanjian
Masukkan nama Perjanjian /program/pengadaan
Nama Entitas Partner
Masukkan Nama Entitas Partner
Alamat Entitas Partner
Masukkan Alamat Entitas Partner
Nama PIC Partner
Masukkan Nama PIC Partner
Jabatan PIC Partner
Masukkan Jabatan PIC Partner
E-mail PIC Partner
Masukkan Nama E-mail PIC Partner
File / Nomor Perjanjian
File/nomor referensi
Deskripsi Kontrak
Berikan penjelasan singkat tentang
teridentifikasi dan hasil/hasil yang
Perjanjian.
kebutuhan yang
diharapkan dari
Pilih opsi:
☐ Pesanan Jual Beli
☐ Perjanjian Kerahasiaan
☐ Perjanjian Sewa Menyewa
☐ Perjanjian Distribusi
☐ Perjanjian Kerja Sama Operasi
☐ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
☐ Nota Kesepahaman
☐ Lainnya (detail) : _________________
Jenis Perjanjian
Jangka Waktu Perjanjian
Masukkan tanggal mulai Perjanjian
Tanggal Mulai Perjanjian
Masukkan tanggal mulai Perjanjian
Tanggal
Perjanjian
Masukkan tanggal berakhirnya Perjanjian
Berakhirnya
Total
Jangka
Perjanjian
Persyaratan
Pemberitahuan
Waktu
Masukkan tanggal jangka waktu Perjanjian
Cantumkan persyaratan pemberitahuan yang relevan terkait
dengan berakhirnya Perjanjian, yaitu:
- Periode pemberitahuan untuk penghentian dini
27
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
-
Periode pemberitahuan untuk melaksanakan opsi
perpanjangan (atau tidak)
Periode pemberitahuan untuk kadaluarsa alami (jika
relevan)
Bentuk Perjanjian
Tidak Berlanjut ☐ Berlanjut ☐
Pertanggungan
Perjanjian diharuskan untuk adanya asuransi berikut selama
jangka waktu kontrak:
Detail jenis asuransi & perlindungan yang diperlukan.
Misalnya
 Asuransi Pengiriman
 Asuransi Produk
Informasi Ringkasan
Perjanjian lain yang
relevan
Misalnya:
- Badan hukum, multi-lembaga, lintas pemerintahan
- Cakupan geografis
- Detail subkontraktor
Detail Keuangan
Nilai Perjanjian
Rp dasar nilai Perjanjian
Informasi Harga
Pilih opsi
☐ Variabel Nilai Tukar
☐ Tetap
☐ Lainnya (detail). _____________
Pengaturan Pembayaran
Misalnya:
- Pendanaan dibayarkan setiap termin
- Uang Muka
- Setelah menyelesaikan pencapaian, sebagaimana
dijelaskan dalam Perjanjian
Cara Pembayaran
Misalnya:
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- Bank Garansi
- Telegraph Transfer (T.T)
Detail Dokumen
Kelengkapan Dokumen
☐ Akta Pendirian
☐ Anggaran Dasar
☐ Nomor Induk Berusaha (NIB)
☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
☐ Berita Acara Negosiasi
28
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
(COOPERATION DISTRIBUTION OF AGREEMENT)
ANTARA
PT ____________
DAN
PT ____________
29
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PERJANJIAN KERJA SAMA
DISTRIBUSI
COOPERATION DISTRIBUTION OF
AGREEMENT
Perjanjian
Kerja
Sama
Distribusi
(“Perjanjian”) ini ditandatangani dan berlaku
sejak (tanggal).
Cooperation
Distribution
of
Agreement
("Agreement") are signed and effective as of
(date).
1. PT ________, suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia dan kantornya
beralamat di ____________, dalam hal ini
diwakili oleh ____________, dalam hal ini
bertindak selaku Direktur dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama PT ____________.
1. PT ________, a limited liability company
duly organized and existing under the laws
of the Republic of Indonesia and having its
registered office ____________,
in this
matter represented by ____________,
as
Direktur, therefore it is legitimate to act for
and on behalf of PT ____________.
Selanjutnya
PERTAMA
disebut
sebagai
PIHAK
2. PT ________, suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia dan kantornya
beralamat di ____________, dalam hal ini
diwakili oleh ____________, dalam hal ini
bertindak selaku Direktur dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama PT ____________.
Selanjutnya
KEDUA
disebut
sebagai
PIHAK
Referred to as the THE FIRST PARTY
2. PT ________, a limited liability company
duly organized and existing under the laws
of the Republic of Indonesia and having its
registered office ____________,
in this
matter represented by ____________,
as
Direktur, therefore it is legitimate to act for
and on behalf of PT ____________.
Referred to as the THE SECOND PARTY
___ dan ___ selanjutnya disebut sebagai
"PARA
PIHAK",
dan
masing-masing
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK").
(___ and ___ are hereinafter referred to as the
“PARTIES” and, each as a “PARTY”).
PARA PIHAK masing-masing bertindak
dalam kedudukannya tersebut diatas,
dengan ini menerangkan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:
The PARTIES, respectively acting in the
above position, hereby explain in advance
the following matters:
BAHWA
1. PIHAK PERTAMA adalah ________________.
WHEREAS
1. THE FIRST PARTY is ____________________.
2. PIHAK KEDUA adalah __________________.
2. THE SECOND PARTY is _________________.
3. Pokok Perjanjian ini adalah PIHAK
PERTAMA bekerja sama dengan PIHAK
KEDUA untuk meningkatkan usahanya
ke berbagai lapisan konsumen di bidang
penjualan produk pada wilayah yang
3. The subject of this Agreement is that the
FIRST PARTY cooperates with the SECOND
PARTY to increase its business to various
layers of consumers in the field of product
sales in the area to be determined in this
30
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
akan ditentukan dalam Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA merupakan perluasan
struktur komersial PIHAK PERTAMA dan
terpadu ke dalam kebijakan komersial.
Agreement. The SECOND PARTY is an
extension of the commercial structure of the
FIRST PARTY and is integrated into the
commercial policy.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
dengan
ini
bersedia
untuk
menandatangani Perjanjian ini dengan
persetujuan bersama untuk tujuan
distribusi, pemasaran dan penjualan
Produk kepada Pelanggan di Wilayah.
4. The FIRST PARTY and the SECOND
PARTY are hereby willing to enter into
this Agreement by mutual consent for
the purpose of distribution, marketing
and sale of the Products to Customers
in the Territory.
PASAL 1
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
ARTICLE 1
OBJECT AND SCOPE
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk
PIHAK KEDUA sebagai Distributor resmi
(Authorized Partner) dengan ketentuan
Hak Ekslusif.
1. The FIRST PARTY hereby appoints the
SECOND PARTY as an Authorised Partner
with the provision of Exclusive Rights.
2. PIHAK KEDUA akan membeli Produk dari
PIHAK
PERTAMA
dan
menjualnya
kembali kepada Pelanggan di Wilayahnya,
atas nama dirinya sendiri menanggung
segala risiko terkait dengan penjualan
kepada Pelanggan dan tanpa batasan
subordinasi apa pun terhadap PIHAK
PERTAMA. Produk akan dijual dalam
kondisi yang sama seperti yang diterima
dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA
tidak boleh, kecuali diizinkan oleh PIHAK
PERTAMA secara tertulis, memodifikasi
atau mengubah Produk maupun suku
cadangnya.
Untuk
menghindari
keraguan, PIHAK KEDUA juga setuju
untuk tidak mengubah, menghilangkan
atau dengan cara apa pun, nomor atau
merek dagang apa pun yang dibubuhkan
atau dicetak pada Produk atau kemasan
Produk dan/atau pada suku cadangnya.
2. The SECOND PARTY shall purchase the
Products from the FIRST PARTY and resell
them to the Customer in the Territory, on its
own behalf assuming any risks associated
with the sale to the Customer and without
any limitation of subordination to the FIRST
PARTY. The Products shall be sold in the
same condition as received from the FIRST
PARTY. The SECOND PARTY shall not,
unless authorised by the FIRST PARTY in
writing, modify or alter the Products or their
parts. For the avoidance of doubt, the
SECOND PARTY also agrees not to alter,
remove or in any way, any numbers or
trade marks affixed or printed on the
Products or the packaging of the Products
and/or on the spare parts thereof.
3. PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa,
dalam melaksanakan kewajiban masingmasing berdasarkan Perjanjian ini,
mereka adalah dan akan tetap menjadi
Produsen dan Distributor. Perjanjian ini
bukan merupakan hubungan kerja,
perwakilan,
usaha
patungan,
atau
kemitraan antara PARA PIHAK. PIHAK
KEDUA tidak boleh dianggap sebagai agen
3. The PARTIES hereby agree that in
performing their respective obligations
under this Agreement, they are and shall
remain the Manufacturer and Distributor.
This Agreement does not create an
employment, agency, joint venture or
partnership relationship between the
parties. The SECOND PARTY shall not be
deemed to be an agent and/or
representative of the FIRST PARTY in any
31
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
penjualan
dan/atau
kuasa
PIHAK
PERTAMA dalam hal apa pun. Untuk
menghindari keraguan, Perjanjian ini
tidak memberikan PIHAK KEDUA hak
atau
wewenang
apa
pun
untuk
melakukan atau menimbulkan tanggung
jawab apa pun, tersurat maupun tersirat,
antara PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga
mana pun.
respect. For the avoidance of doubt,
nothing in this Agreement shall give the
Second Party any right or authority to bind
or incur any liability, express or implied,
between the First Party and any third
party.
PASAL 2
SPESIFIKASI DAN PEMESANAN PRODUK
ARTICLE 2
PRODUCT SPECIFICATIONS AND
ORDERING
1. PIHAK PERTAMA akan memasok Produk
yang akan dirinci pada lampiran “Daftar
Spesifikasi dan Harga Produk” yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
1. The FIRST PARTY shall supply the Products
as specified in the Schedule “List of Product
Specifications and Prices” which forms an
integral part of this Agreement.
2. PARA
PIHAK
sepakat
melakukan
pemesanan
produk,
kemudian
dilanjutkan dengan pemesanan Pesanan
Pembelian (“PO”).
2. The PARTIES agree to place an order for
products, which will be followed by a
Purchase Order (“PO”).
3. Surat PO sekurang-kurangnya memuat
informasi berikut:
f. Dekskripsi Produk;
g. Nomor surat PO;
h. Tanggal Pengiriman;
i. Jumlah Produk; dan
j. Harga.
3. The PO letter should contain at least the
following information:
a. Product description;
b. PO letter number;
c. Delivery date;
d. Product quantity; and
e. Price.
4. PIHAK PERTAMA dapat meminta waktu
tunggu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk
mengkonfirmasi Surat PO.
4. The FIRST PARTY may request a waiting
period of 7 (seven) working days to confirm
the PO Letter.
PASAL 3
HARGA DAN PENAGIHAN
ARTICLE 3
PRICE ANDA BILLING
1.
Harga produk ("Harga") ditentukan
dalam lampiran “Daftar Spesifikasi dan
Harga Produk” yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA.
1. The price of the Products ("Price") is set out
in the Schedule "List of Product
Specifications and Prices" provided by the
FIRST PARTY.
2.
PIHAK PERTAMA berhak merevisi harga
Produk setiap triwulan. Dalam hal
perubahan harga Produk mengakibatkan
kenaikan harga Produk lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari daftar harga
sebelumnya, PIHAK KEDUA berhak
memilih untuk tidak menerima kenaikan
2. The FIRST PARTY reserves the right to
review the price of the Products on a
quarterly basis. In the event that the
change in the price of the Products results
in an increase in the price of the Products
of more than 10% (ten per cent) from the
previous price list, the SECOND PARTY
32
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
tersebut dan berhak untuk menolak.
menarik diri dari Perjanjian ini dengan
memberikan
pemberitahuan
tertulis
kepada PIHAK PERTAMA tidak kurang
dari 60 (enam puluh) hari kalender
sebelumnya.
shall have the right to elect not to accept
such increase and shall have the right to
terminate this Agreement by giving the
FIRST PARTY not less than 60 (sixty)
calendar days written notice.
3.
PARA PIHAK sepakat bahwa pesanan
harus dibayar oleh PIHAK KEDUA pada
Batas Kredit Rp _______ dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari.
3. The PARTIES agree that the order shall be
paid by the SECOND PARTY at the Credit
Limit of Rp _______ within a period not later
than 60 (sixty) days.
4.
PIHAK KEDUA harus membayar semua
jumlah tagihan atas Harga secara tepat
waktu
tanpa
kompensasi
atau
pengurangan
apapun
yang
telah
ditentukan dalam Perjanjian ini.
4. THE SECOND PARTY shall pay all invoiced
amounts for the price in a timely manner,
without any compensation or deduction as
specified in the agreement.
5.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk
membayar
denda
keterlambatan
pembayaran atas jumlah tagihan yang
belum dibayarkan yang sudah jatuh
tempo dengan tarif denda keterlambatan
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per
hari kalender dari nilai produk dengan
batas maksimum denda keterlambatan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai
Perjanjian.
5. The second party is responsible for the
payment of late payment penalties on
unpaid invoices. These penalties are
calculated at a rate of 0.1% (zero point one
per cent) per calendar day of the lease of
product, with a maximum limit of 5% (five
percent) of the agreement.
PASAL 4
JANGKA WAKTU
ARTICLE
TERM
1. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini
berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk
jangka waktu selama __ (__), terhitung
sejak
tanggal
ditandatanganinya
Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan
berakhir hingga tanggal _____, terkecuali
dalam hal diperpanjang berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK yang dibuat
secara tertulis.
1. The period of validity of this Agreement
shall be valid and binding on THE PARTIES
for a period of __ (__), commencing from the
date on which this Agreement is signed by
THE PARTIES and ending on _____, unless
;.extended based on the agreement of THE
PARTIES made in writing.
2. Apabila, salah satu PIHAK berkehendak
untuk memperpanjang jangka waktu
perjanjian, maka PIHAK tersebut wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada
PIHAK
lainnya
selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum
jangka
waktu
perjanjian
berakhir.
2. If, one of THE PARTIES wishes to extend
the term of the agreement, it shall give
written notice to the other PARTIES no later
than 60 (sixty) calendar days before the
term of the agreement expires.
33
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PASAL 5
WILAYAH DISTRIBUSI
ARTICLE 5
DISTRIBUTION AREA
1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan
kepada PIHAK KEDUA Hak eksklusif
untuk mendistribusikan Produk kepada
Pelanggan di Wilayah ______ (Wilayah).
Sebagai konsekuensi dari eksklusivitas
ini, PIHAK PERTAMA dengan tegas tidak
diperbolehkan
untuk
melakukan
penjualan langsung di Wilayah dan
dengan bebas menunjuk distributor,
agen, atau perantara tambahan di
Wilayah untuk tujuan mendistribusikan
dan menjual Produk.
1. The FIRST PARTY hereby grants to the
SECOND PARTY the exclusive right to sell
the Products to customers in the territory
______ (Territory). As a consequence of this
exclusivity, the FIRST PARTY is expressly
prohibited from making direct sales in the
Territory and is free to appoint additional
distributors, agents or intermediaries in the
Territory for the purpose of distributing and
selling the Products. The price of the
Products ('Price') is set out in the Schedule
'List of Product Specifications and Prices'
provided by the FIRST PARTY.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk fokus
melayani distribusi Produk hanya dalam
Wilayah, dan berkewajiban memenuhi
permintaan yang berasal dari pelanggan
di Wilayah PIHAK KEDUA.
2. The SECOND PARTY is obliged to
concentrate on the distribution of the
Products within the Territory only and is
obliged to fulfil requests from customers in
the Territory of the SECOND PARTY.
3. Dalam hal pesanan dan/atau pelanggan
berasal dari luar Wilayah PIHAK KEDUA,
maka PHAK KEDUA diwajibkan untuk
merujuk
pesanan
tersebut
kepada
Distributor yang wilayah kerjanya sesuai
dengan sumber pesanan agar dilayani
sebagaimana mestinya, atau dirujuk
langsung ke PIHAK PERTAMA.
3. In the event that orders and/or customers
originate from outside the SECOND
PARTY's Territory, the SECOND PARTY is
required to refer the order to the Distributor
whose working area is in accordance with
the source of the order to be served
accordingly, or referred directly to the
FIRST PARTY.
4. Apabila, PIHAK KEDUA terbukti melayani
pesanan
yang
berasal
dari
luar
Wilayahnya dengan tanpa mengindahkan
ketentuan ayat (3) pasal ini, maka PIHAK
PERTAMA memberikan peringatan secara
tertulis dan akan dipertimbangkan
sebagai performa Distributor.
4. In the event that the SECOND PARTY is
proven to be serving orders originating from
outside its territory without complying with
the provisions of paragraph (3) of this
Article, the FIRST PARTY shall issue a
written warning and shall be deemed to
have acted as a Distributor.
PASAL 6
KOMITMEN DAN PERNYATAAN
ARTICLE 6
COMMITMENT AND STATEMENT
1. PIHAK KEDUA harus melakukan upaya
terbaiknya untuk mempromosikan dan
mengembangkan distribusi Produk di
Wilayahnya dan menjaga nama baik
komersial serta itikad baik PIHAK
PERTAMA.
1. The Second Party shall use its best
endeavours to promote and develop the
distribution of the Products in its territory
and to maintain the commercial goodwill
and good faith of the First Party.
34
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
2. PIHAK KEDUA juga harus mengatur dan
memelihara,
dengan
biaya
dan
pengeluarannya
sendiri,
dukungan
pelanggan purna jual yang efisien. PIHAK
KEDUA
setuju
bahwa
dukungan
pelanggan purna jual hanya akan
menggunakan dan merekomendasikan
penggunaan suku cadang asli PIHAK
PERTAMA.
2. The SECOND PARTY shall also, at its own
cost and expense, organise and maintain
an effective after-sales service. The
SECOND PARTY agrees that the after-sales
service shall use and recommend the use
of only genuine FIRST PARTY spare parts.
3. PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa
semua biaya yang berkaitan dengan
pendistribusian dan penjualan Produk di
Wilayah tersebut (termasuk pembayaran
komisi, biaya, dan segala imbalan atau
tunjangan lainnya yang harus dibayarkan
kepada agen, atau personel lainnya) akan
menjadi tanggung jawabnya sendiri dan
biaya. PIHAK PERTAMA tidak diharuskan
menanggung biaya-biaya ini.
3. The Second Party hereby agrees that all
costs associated with the distribution and
sale of the Products in the Territory
(including the payment of commissions,
fees and any other remuneration or
benefits payable to agents or other
personnel) shall be its sole responsibility
and expense. The FIRST PARTY shall not
be liable for any such costs.
4. PIHAK
KEDUA
akan,
berdasarkan
kebijakannya
sendiri
dan
mutlak,
menentukan harga jual Produk yang
didistribusikan
olehnya.
Dalam
menentukan harga jual ini, PIHAK
KEDUA
harus
mempertimbangkan
kebutuhan untuk melindungi nama baik
komersial PIHAK PERTAMA. PIHAK
PERTAMA dapat memberikan harga jual
yang disarankan, namun PIHAK KEDUA
tidak berkewajiban untuk menerima
saran PIHAK PERTAMA.
4. The SECOND PARTY shall determine, in its
sole and absolute discretion, the selling
price of the Products it distributes. In
determining such selling price, the
SECOND PARTY shall have regard to the
need to protect the commercial goodwill of
the FIRST PARTY. The FIRST PARTY may
provide suggested selling prices but the
SECOND PARTY shall not be obliged to
accept the FIRST PARTY's suggestions.
5. PIHAK
KEDUA
menyatakan
dan
menjamin kepada PIHAK PERTAMA
bahwa:
5. The SECOND PARTY represents
warrants to the FIRST PARTY that:
and
a. Perusahaannya terorganisir dengan
baik,
berdiri
secara
sah
dan
bereputasi baik di wilayah kedudukan
hukum organisasinya;
a. The company is well organised, legally
established and in good standing in the
jurisdiction of the organisation's
registered office;
b. Memenuhi syarat untuk menjalankan
bisnis dan mempunyai reputasi yang
baik di setiap yurisdiksi di mana
kualifikasi tersebut diperlukan untuk
tujuan Perjanjian ini;
c. Mempunyai hak penuh, kekuasaan
dan wewenang korporasi untuk
mengadakan Perjanjian ini, untuk
b. Be qualified to do business and be in
good standing in each jurisdiction
where such qualification is required for
the purposes of this Agreement;
c.
Has the full right, power and authority
of the Company to enter into this
Agreement, to grant the rights and
35
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
memberikan hak dan lisensi yang
diberikan berdasarkan Perjanjian ini
dan
untuk
melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian
ini; dan
licences hereunder and to perform its
obligations hereunder; and
d. Pelaksanaan Perjanjian ini oleh
perwakilannya yang tanda tangannya
tercantum di bagian akhir Perjanjian
ini telah diberi wewenang oleh semua
tindakan korporasi PIHAK KEDUA
yang diperlukan.
d. The execution of this Agreement by its
representatives
whose
signatures
appear at the end of this Agreement
has been authorised by all necessary
corporate action of the SECOND PARTY.
PASAL 7
PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN
ARTICLE 7
CANCELLATION OR DELAY
1. Selain dengan persetujuan tertulis dari
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak
memiliki
hak
untuk
membatalkan
pemesanan yang disampaikan kepada
PIHAK PERTAMA atau untuk apapun
menunda pengiriman.
1. THE SECOND PARTY shall not have the
right to cancel an order submitted to the
FIRST PARTY or for any reason delay
delivery, unless the FIRST PARTY has
granted written consent.
2. Apabila, PIHAK PERTAMA memungkinkan
PIHAK KEDUA untuk membatalkan
pemesanan atau menunda pengiriman,
setelah diskusi dan membuat perjanjian
secara tertulis PIHAK KEDUA tidak
dikenakan pembayaran.
2. In the event that the FIRST PARTY permits
the SECOND PARTY to cancel the order or
delay delivery, following a discussion and
written agreement, the SECOND PARTY
shall not be liable for payment.
3. Akan tetapi, apabila PIHAK KEDUA
membatalkan pemesanan atau menunda
pengiriman sebelum didiskusikan dan
tanpa ada perjanjian tertulis PIHAK
KEDUA harus membayar semua biaya
PIHAK PERTAMA yang telah terjadi.
3. Nevertheless, should THE SECOND PARTY
cancel the order or delay delivery prior to
discussion and without any written
agreement, the second party shall be liable
for all costs incurred by THE FIRST PARTY.
PASAL 8
GARANSI
ARTICLE 8
WARRANTY
1. PIHAK PERTAMA memberikan garansi
Produk selama 24 (dua puluh empat)
bulan kepada PIHAK KEDUA. Garansi ini
terbatas pada setiap Barang Cacat,
masalah
kualitas
dan/atau
ketidaksesuaian
dengan
spesifikasi
produk yang menjadi tanggung jawab
PIHAK PERTAMA, yang terjadi dalam
waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal penyerahan Produk, dengan
ketentuan bahwa PIHAK KEDUA memberi
1. The FIRST PARTY provides the SECOND
PARTY with a 24 (twenty-four) month
Product Warranty. This warranty shall be
limited to any defects, quality problems
and/or non-compliance with product
specifications for which the FIRST PARTY is
responsible that occur within 24 (twentyfour) months from the date of delivery of the
Products, provided that the SECOND
PARTY notifies the FIRST PARTY of any
defects, quality problems and/or non-
36
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
tahu PIHAK PERTAMA perihal Barang
Cacat,
masalah
kualitas
dan/atau
ketidaksesuaian
dengan
spesifikasi
produk sesuai dengan ayat (2) Pasal ini.
compliance with product specifications in
accordance with paragraph (2) of this
Article.
2. Pemberitahuan tertulis mengenai setiap
Barang cacat yang terlihat harus
disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak
PIHAK KEDUA menerima Produk dan,
dalam hal apa pun, selambat-lambatnya
24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal
penyerahan.
Pemberitahuan
tertulis
mengenai barang cacat harus diberikan
kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 10
(sepuluh) Hari Kerja sejak ditemukannya
Cacat Produk dan, dalam hal apa pun,
selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat)
bulan
sejak
tanggal
penyerahan.
Kegagalan
PIHAK
KEDUA
untuk
memberikan pemberitahuan tertulis akan
mengakibatkan hilangnya hak PIHAK
KEDUA
untuk
mengajukan
klaim
berdasarkan
garansi
dan
sebagai
pengakhiran garansi.
2. Written notice of any visible defects shall
be given to the FIRST PARTY within 10 (ten)
Business Days of receipt of the Products by
the SECOND PARTY and in any event not
later than 24 (twenty-four) months from the
date of delivery. The FIRST PARTY must be
notified in writing of any defect in the
Products within 10 (ten) Business Days of
the discovery of the defect and in any event
no later than 24 (twenty-four) months from
the date of delivery. Failure by the
SECOND PARTY to give written notice shall
result in the loss of the SECOND PARTY's
right to claim under the Warranty and the
termination of the Warranty.
3. Setelah diberitahu mengenai Barang
Cacat oleh PIHAK KEDUA, PIHAK
PERTAMA
dapat,
berdasarkan
kebijaksanaannya,
meminta
PIHAK
KEDUA membongkar dan mengirimkan
Produk yang diduga cacat ke PIHAK
PERTAMA (atau alamat lain yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA) untuk
diperiksa, dengan biaya PIHAK PERTAMA.
Selama pembongkaran dan pengiriman
tersebut, PIHAK KEDUA wajib mematuhi
secara ketat pedoman dan arahan tertulis
PIHAK PERTAMA. Alternatifnya, PIHAK
PERTAMA
dapat
mengirimkan
personelnya untuk memeriksa dugaan
Produk cacat. PIHAK PERTAMA kemudian
akan
melakukan
pemeriksaan
menyeluruh terhadap Produk yang diduga
cacat.
Apabila,
hasil
pemeriksaan
tersebut menghasilkan tidak adanya
Cacat pada Produk yang secara langsung
disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK
PERTAMA berhak meminta penggantian
biaya dari PIHAK KEDUA dari semua
biaya dan pengeluaran yang berkaitan
3. Upon notice of Defective Goods from the
SECOND PARTY, the FIRST PARTY may, at
its discretion, require the SECOND PARTY
to disassemble and deliver the allegedly
defective Products to the FIRST PARTY (or
such other address as the FIRST PARTY
may specify) for inspection at the FIRST
PARTY's
expense.
During
such
disassembly and delivery, the SECOND
PARTY shall strictly comply with the
written guidelines and instructions of the
FIRST PARTY. Alternatively, the FIRST
PARTY may send its personnel to inspect
the allegedly defective Products. The FIRST
PARTY shall then carry out a thorough
inspection of the allegedly defective
Products: if the results of such inspection
show that there are no defects in the
Products directly caused by the FIRST
PARTY, the FIRST PARTY shall be entitled
to recover from the SECOND PARTY all
costs and expenses incurred in connection
with the unloading, delivery and inspection
of such Products.
37
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
dengan pembongkaran, pengiriman, dan
Pemeriksaan Produk tersebut.
4. Produk apa pun yang diperbaiki atau
diganti sesuai dengan garansi yang
dijelaskan dalam Perjanjian ini, akan
dikenakan garansi 6 (enam) bulan,
terhitung sejak dan sejak tanggal
perbaikan, penggantian, atau penyerahan
kepada PIHAK KEDUA, mana saja yang
terjadi kemudian. Garansi 6 (enam) bulan
ini akan diberikan dengan syarat dan
ketentuan yang pada dasarnya sama
(dengan pengecualian jangka waktu)
dengan garansi 24 (dua puluh empat)
bulan.
4. Any Product repaired or replaced under the
warranty described in this Agreement shall
be warranted for a period of 6 (six) months
from and after the date of repair,
replacement or delivery to the SECOND
PARTY, whichever is later. This 6 (six)
month warranty is provided under
substantially the same terms and
conditions (other than the term) as the 24
(twenty-four) month warranty.
5. Apabila, pemeriksaan menentukan bahwa
barang cacat disebabkan langsung oleh
PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA
berdasarkan kebijakannya sendiri dan
mutlak, memilih antara memperbaiki
atau mengganti Produk yang cacat,
dengan pengecualian perbaikan dan/atau
kompensasi lebih lanjut yang menjadi hak
PIHAK KEDUA. Untuk menghindari
keraguan, PARA PIHAK dengan ini
sepakat bahwa satu-satunya kewajiban
PIHAK PERTAMA jika terjadi Cacat pada
Produk
adalah
memperbaiki
atau
mengganti Produk yang cacat dan PIHAK
KEDUA hanya berhak meminta PIHAK
PERTAMA untuk memperbaiki atau
mengganti Produk cacat tersebut. Setelah
perbaikan atau penggantian Produk cacat
tersebut, PIHAK PERTAMA dianggap telah
memenuhi seluruh kewajibannya kepada
PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini
dan/atau berdasarkan hukum dan PIHAK
PERTAMA tidak bertanggung jawab atas
restitusi atau kompensasi lebih lanjut
kepada PIHAK KEDUA.
5. If the inspection reveals that the defect was
directly caused by the FIRST PARTY, the
FIRST PARTY shall, at its sole and absolute
discretion, either repair or replace the
defective Products, without prejudice to
any further repairs and/or compensation to
which the SECOND PARTY may be entitled.
For the avoidance of doubt, the parties
hereby agree that the sole obligation of the
FIRST PARTY in the event of a defect in the
Products shall be to repair or replace the
defective Products and the SECOND PARTY
shall only be entitled to require the FIRST
PARTY to repair or replace such defective
Products. Upon repair or replacement of
such defective Products, the FIRST PARTY
shall be deemed to have discharged all of
its obligations to the SECOND PARTY under
this Agreement and/or at law and the
FIRST PARTY shall not be liable for any
further restitution or compensation to the
SECOND PARTY.
6. Garansi yang dijelaskan dalam Perjanjian
ini secara tegas dikecualikan dalam hal
berikut:
a. Apabila cacat, masalah kualitas
dan/atau ketidaksesuaian dengan
spesifikasi produk timbul akibat
kegagalan PIHAK KEDUA dalam
6. The
warranties
described
in
this
Agreement are expressly excluded in the
following cases:
a. Where defects, quality problems
and/or non-compliance with product
specifications arise as a result of the
SECOND PARTY's failure to use the
38
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
menggunakan Produk sesuai dengan
pedoman lisan atau tertulis PIHAK
PERTAMA mengenai penyimpanan,
pemasangan,
penggunaan,
pembongkaran dan/atau pelestarian
Produk atau, jika tidak ada pedoman,
praktik teknis dan perdagangan yang
lazim;
products in accordance with the FIRST
PARTY's oral or written instructions
regarding the storage, installation, use,
dismantling and/or preservation of the
products or, in the absence of such
instructions, in accordance with
customary
technical
and
trade
practices;
b. Apabila, PIHAK KEDUA melakukan
penyesuaian,
perbaikan
atau
pergantian Produk tanpa izin tertulis
sebelumnya dari PIHAK PERTAMA;
dan/atau
b. If the SECOND PARTY makes any
adjustment, repair or replacement of
the PRODUCTS without the prior
written consent of the FIRST PARTY;
and/or
c. Apabila, cacat tersebut timbul karena
kelalaian, standar penyimpanan yang
tidak sesuai dengan standar industri,
atau kondisi kerja PIHAK KEDUA.
c.
If such defects are due to negligence,
storage standards not in accordance
with industry standards or working
conditions of the SECOND PARTY.
7. Semua komponen dan perangkat yang
cacat akan tetap menjadi milik PIHAK
KEDUA, meskipun ada pengangkutan
atau
pengiriman
komponen
dan
perangkat yang cacat tersebut ke PIHAK
PERTAMA untuk diperiksa.
7. All defective parts and devices shall remain
the property of the SECOND PARTY,
notwithstanding any transport or delivery
of such defective parts and devices to the
FIRST PARTY for inspection.
PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTEKTUAL
PASAL 9
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. PIHAK KEDUA diberi wewenang untuk
menggunakan Merek Dagang dan/atau
Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) PIHAK
PERTAMA
dalam
pemasaran
dan
penjualan Produk di Wilayahnya. PIHAK
KEDUA
tidak
diperbolehkan
menggunakan HKI untuk tujuan lain apa
pun serta mengakui dan menyetujui
bahwa HKI milik eksklusif PIHAK
PERTAMA. PIHAK KEDUA menegaskan
bahwa ia tidak berhak meminta sendiri
lisensi atau hak tambahan apa pun atas
HKI atau memberikan lisensi atau hak
apa pun atas HKI kepada pihak ketiga.
1. The Second Party shall be entitled to use
the First Party's trade marks and/or
intellectual property rights ("IPR") in the
marketing and sale of the Products in its
territory. The Second Party shall not use
the IPR for any other purpose and
acknowledges and agrees that the IPR is
the exclusive property of the First Party.
The SECOND PARTY confirms that it shall
not be entitled to seek any additional
licences or rights over the IPR for itself or to
grant any licences or rights over the IPR to
any third party.
2. PIHAK KEDUA berjanji untuk:
2. The SECOND PARTY undertakes to:
a. Tidak menggunakan HKI untuk
tujuan
selain
pemasaran
atau
penjualan Produk sesuai dengan
a. Not to use the IPR for any purpose other
than the marketing or sale of the
Products in accordance with the
39
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
dalam
performance of its obligations under
this Agreement;
b. Tidak mendaftar atau mengajukan
pendaftaran (termasuk di yurisdiksi
mana pun di mana HKI tidak terdaftar
atau terkait dengan kelas produk apa
pun yang terkait dengan HKI tidak
didaftarkan) atau merek dagang apa
pun yang identik atau mirip dengan
HKI atau yang menyertakan HKI di
dalamnya seluruhnya atau sebagian;
b. Not to register or apply for registration
(including in any jurisdiction in which
the IPR is not registered or in respect of
any class of goods in respect of which
the IPR is not registered) of any trade
mark which is identical or similar to the
IPR or which incorporates the IPR in
whole or in part;
c. Memberikan pemberitahuan tertulis
sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA,
apabila
terdapat
aktivitas
atau
komunikasi pemasaran apa pun, yang
menggunakan HKI;
c.
d. Tidak memodifikasi, memalsukan
atau mencocokkan, tidak sebagian,
dan tidak menggunakan HKI untuk
menimbulkan
kebingungan
atau
melemahkan ciri khasnya;
d. Not to modify, counterfeit or copy, even
partially, the IPR, nor to use them in
such a way as to cause confusion or
weaken their distinctive features;
e. Segera
memberi
tahu
PIHAK
PERTAMA tentang setiap pelanggaran
HKI yang mungkin diketahuinya
selama jangka waktu Perjanjian dan
jika diminta, membantu PIHAK
PERTAMA dalam setiap proses yang
dimulai oleh PIHAK PERYAMA di
Wilayah sebagai tanggapan terhadap
pelanggaran tersebut; dan
e. Promptly notify the FIRST PARTY of
any IPR infringement of which it
becomes aware during the term of the
Agreement and, if requested, assist the
FIRST PARTY in any proceedings
brought by the FIRST PARTY in the
Territory
in
response
to
such
infringement; and
f.
f.
pelaksanaan kewajibannya
Perjanjian ini;
3.
Tidak merekayasa balik Produk
dengan alasan apa pun, termasuk
namun
tidak
terbatas
pada
pembuatan produk turunan dan/atau
untuk memperoleh informasi teknis
mengenai Produk.
Untuk tujuan mencegah peredaran
produk palsu dan/atau palsu di
Wilayahnya, PIHAK KEDUA dengan ini
setuju untuk segera memberi tahu PIHAK
PERTAMA tentang tawaran apa pun yang
diterima PIHAK KEDUA untuk membeli
produk apa pun yang tampaknya
diproduksi oleh PIHAK PERTAMA dari
pihak ketiga mana pun.
Inform the FIRST PARTY in advance
and in writing of any marketing
activities or communications which
make use of the IPRs;
Not to reverse engineer the Product for
any reason, including but not limited to
the manufacture of derivative products
and/or to obtain technical information
about the Product.
3. In order to prevent the circulation of
counterfeit and/or falsified products in its
territory, the SECOND PARTY hereby
agrees to notify the FIRST PARTY
immediately of any offer received by the
SECOND PARTY to purchase from a third
party a product which appears to have
been manufactured by the FIRST PARTY.
40
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
4.
Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini,
apapun yang timbul, PIHAK KEDUA
harus segera menghentikan penggunaan,
mengiklankan, mempromosikan atau
menampilkan HKI, nama dagang, atau
sebutan produk atau bagian mana pun
dari Perjanjian ini yang serupa. atau mirip
dengan HKI PIHAK PERTAMA dan harus
mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA
semua dokumen yang berisi atau
ditempelkan dengan HKI, termasuk
semua dokumen promosi yang dimiliki
dan/atau dikuasai PIHAK KEDUA, atas
biaya PIHAK KEDUA sendiri dan
pengeluaran.
4. Upon termination of this Agreement for any
reason, the Second Party shall immediately
cease to use, advertise, promote or display
any IPR, trade name or product designation
or any part of this Agreement that is similar
or confusingly similar to the First Party's
IPR and shall return to the First Party, at
the First Party's sole cost and expense, all
documents containing or bearing any IPR,
including all promotional materials in the
SECOND PARTY possession and/or
control.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
ARTICLE 10
NOTICES
1. Setiap pemberitahuan, surat-menyurat,
tawaran, permintaan, persetujuan dan
lain sebagainya sehubungan dengan
Kesepakatan ini harus dilakukan secara
tertulis dan dikirimkan secara langsung,
melalui :
1. Every notification, correspondence, offer,
agreement, approval, and others in
connection with this agreement must be
made in writing and sent in person, via:
PT ___________
Jalan ____________
Telepon
: ____________
E-mail
: ____________
Untuk perhatian : ____________
PT ___________
Jalan ____________
Phone
: ____________
E-mail
: ____________
To Attention
: ____________
PT ___________
Jalan ____________
Telepon
: ____________
Email
: ____________
Untuk perhatian : ____________
PT ___________
Jalan ____________
Phone
: ____________
E-mail
: ____________
To Attention
: ____________
2. Setiap alamat, nomor fax, alamat surat
elektronik, atau departemen atau pegawai
pengganti yang akan diberitahukan oleh
Pihak bersangkutan kepada Pihak lainnya
dalam jangka waktu tidak kurang dari 14
(empat belas) hari kerja sebelumnya.
2. any address, fax number, electronic mail
address, or a substitute department or
employee that will be notified by the
concerned Party to the other Party within a
period of not less than 14 (fourteen)
working days in advance.
41
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
3. Masing-masing pihak dapat mengubah
titik kontaknya dengan memberikan
pemberitahuan tertulis kepada pihak
lainnya.
3. Each party may change its point of contact
by giving written notice to the other party
PASAL 11
INFORMASI RAHASIA
ARTICLE 11
CONFIDENTIAL INFORMATION
1.
PIHAK KEDUA mengakui bahwa PIHAK
PERTAMA dapat mengungkapkan atau
menyediakan Informasi Rahasia kepada
PIHAK KEDUA selama jangka waktu
Perjanjian ini.
1. The SECOND PARTY acknowledges that
the FIRST PARTY may disclose or make
available Confidential Information to the
SECOND PARTY during the term of this
Agreement.
2.
PIHAK KEDUA tidak boleh kapan pun
atau dengan cara apa pun menggunakan,
menyalin,
mengungkapkan,
membocorkan,
mentransmisikan,
menyampaikan,
mentransfer,
atau
mengomunikasikan Informasi Rahasia
apa pun kepada orang atau badan mana
pun, baik secara langsung atau tidak
langsung, tanpa izin tertulis sebelumnya
dari PIHAK PERTAMA, kecuali jika hal
tersebut
penggunaan,
penyalinan,
pengungkapan,
pengungkapan,
transmisi, penyampaian, transfer atau
komunikasi harus dilakukan kepada
karyawan atau agen PIHAK KEDUA
sehubungan dengan dan dalam rangka
pemasaran atau penjualan Produk oleh
PIHAK KEDUA.
2. The SECOND PARTY shall not at any time
or in any manner use, copy, disclose,
divulge, transmit, convey, transfer or
communicate any Confidential Information
to any person or entity, directly or
indirectly, without the prior written consent
of the FIRST PARTY, except that such use,
copy, disclosure, divulge, transmit, convey,
transfer or communicate may be made to
employees or agents of the SECOND PARTY
in connection with and in the course of the
marketing or sale of Products by the
SECOND PARTY.
3. Informasi Rahasia tidak mencakup:
3. Confidential Information does not include:
a. Informasi yang berada di ranah publik
atau masuk ke ranah publik, bukan
karena
pelanggaran
terhadap
Perjanjian ini oleh satu pihak dalam
Perjanjian ini;
a. Information which has been the public
domain or into the public domain, not
because of a violation of this Contract
by either Party to this Contract;
b. Informasi yang sudah tersedia bagi
satu Pihak atas dasar bukan rahasia
sebelum Perjanjian ini diadakan; dan
b. Information which has been available
to either Parties on the basis of non‐
confidential before entering into this
Contract; and
c. Informasi yang diwajibkan untuk
dibuka berdasarkan Undang‐undang,
perintah
pemerintah,
keputusan,
peraturan, atau aturan kepada mana
c. Information which must be disclosed
under the law, government orders,
decisions, regulations, or rules to which
42
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
satu Pihak atau perusahaan induknya
tunduk.
4. PIHAK KEDUA juga harus melindungi dan
menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia
dengan setidaknya tingkat kehati-hatian
yang sama dengan informasi rahasia milik
PIHAK KEDUA, namun dalam hal apa pun
dengan tingkat kehati-hatian yang wajar
secara komersial.
5.
Ketentuan Informasi Rahasian ini akan
berlaku dan berlaku selama jangka waktu
Perjanjian ini dan akan tetap berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
berikutnya setelah pengakhiran atau
habis masa berlakunya karena alasan apa
pun.
either Party or its parent company is
subject to.
4. The SECOND PARTY shall also protect and
maintain the confidentiality of the
Confidential Information with at least the
same degree of care as the SECOND
PARTY's own Confidential Information, but
in any event with a commercially
reasonable degree of care.
5. These Confidential Information Terms shall
be in force and effect during the term of this
Agreement and shall remain in force for a
further period of 2 (two) years following its
termination or expiry for any reason.
PASAL 12
PENGHENTIAN
ARTICLE 12
TERMINATION
1. Seluruh aktifitas yang tertulis dalam
Perjanjian disediakan selama jangka
waktu yang tercantum dalam Perjanjian.
Selanjutnya, dapat diperbarui atau
diperpanjang oleh PARA PIHAK secara
tertulis yang telah disepakati.
1. All activities written in the Agreement are
provided during the period stated in the
Contract. Furthermore, it can be renewed or
extended by the PARTIES in writing that
has been agreed upon.
2. PIHAK KEDUA harus segera berhenti
memasarkan
dan
mendistribusikan
Produk, dan harus segera berhenti
menggunakan
HKI
serta
materi
periklanan atau perdagangan apa pun
yang mempromosikan atau berkaitan
dengan Produk atau yang mana Merek
Dagang tersebut ditempelkan, dan harus
segera mengirimkan ke PIHAK PERTAMA
rincian inventaris Produk yang masih
tersimpan di gudangnya.
2. The SECOND PARTY shall immediately
cease marketing and distributing the
Products, and shall immediately cease
using the IPRs and any advertising or trade
materials promoting or relating to the
Products or to which the Trademarks are
affixed, and shall immediately deliver to
the FIRST PARTY details of the inventory of
Products still held in its warehouse.
3. PIHAK PERTAMA dapat, berdasarkan
kebijakannya
sendiri
dan
mutlak,
membeli kembali seluruh atau sebagian
Produk yang disimpan di gudang PIHAK
KEDUA pada saat pengakhiran Perjanjian
ini dengan harga pembelian awal.
3. The FIRST PARTY may, at its sole and
absolute discretion, repurchase all or part
of the Products stored in the SECOND
PARTY's warehouse upon termination of
this Agreement at the original purchase
price.
4. The FIRST PARTY shall only execute orders
confirmed prior to the termination date of
this Agreement, provided that the SECOND
43
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
4. PIHAK
PERTAMA
hanya
akan
melaksanakan pesanan yang telah
dikonfirmasi
sebelum
tanggal
pengakhiran Perjanjian ini, dengan
ketentuan
bahwa
PIHAK
KEDUA
membayar Produk sebelum pengiriman
atau pembuatan Produk.
5. Apabila,
PIHAK
KEDUA
melanggar
ketentuan Perjanjian ini dan pelanggaran
tersebut
tidak
diperbaiki
setelah
pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh)
hari kerja dari PIHAK PERTAMA. Maka,
PIHAK
PERTAMA
dapat
segera
menghentikan
seluruh
ketentuan
Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan
ganti rugi apapun.
6.
Apabila, salah satu Pihak mengajukan
permohonan untuk likuidasinya atau
mengadakan rapat untuk mengusulkan
keputusan likuidasinya atau mengajukan
permohonan
untuk
pengangkatan
seorang pengurus atau telah ditunjuk
seorang
kurator
atau
kurator
administratif atasnya atau salah satu
kekayaannya atau membuat perjanjian
sukarela dengan para krediturnya. Maka,
Pihak lain dapat segera mengakhiri
kontrak ini dengan pemberitahuan
tertulis kepada pihak yang disebutkan
pertama.
7. PARA
PIHAK
sepakat
untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
terkait dengan diperlukannya keputusan
pengadilan untuk melakukan pembatalan
terhadap Perjanjian ini.
PARTY pays for the Products prior to
delivery or manufacture of the Products.
5. In the event that the SECOND PARTY
violates the terms of this Agreement and
such violation is not corrected after 30
(thirty) working days written notice from
the FIRST PARTY. Then, the FIRST PARTY
may immediately terminate all provisions
of this Agreement without any claim for
compensation.
6.
In the event that either party files an
application for its liquidation, convenes a
meeting to propose a resolution for its
liquidation, files an application for the
appointment of an administrator, has been
appointed a curator or administrative
curator over it or any of its assets, or makes
a voluntary agreement with its creditors,
the other party may immediately terminate
this contract by written notice to the first
mentioned party.
7. The PARTIES agree to waive the provisions
of Article 1266 of the Civil Code regarding
the need for a court decision to cancel this
Agreement.
PASAL 13
KEADAAN KAHAR
ARTICLE 13
FORCE MAJURE
1. Tidak ada satu pihak yang akan
bertanggung jawab kepada pihak lain atas
keterlambatan
atau
kegagalan
pelaksanaan secara penuh dimana
keterlambatan
dan
kegagalan
berdasarkan karena terjadinya Keadaan
Kahar.
1. Neither party shall be liable to
the other for any delay or failure to
perform fully where such delay or failure
under the Agreement due to Force Majeure.
44
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
2. Pihak
tersebut
wajib
memberikan
pemberitahuan selambat-lambantnya 7
(tujuh) hari kalender kepada Pihak yang
lainnya
dan
pelaksanaanya
atas
Perjanjian akan dikecualikan untuk
sementara waktu.
2. Such Party shall give prompt notice to the
other Party, and its performance under the
Agreement shall be temporarily excused.
3. Pihak yang menerima imbas akan
mengambil
tindakan
yang
secara
komersial wajar untuk menangani efek
dari
Keadaan
Kahar
dan
untuk
melanjutkan
pelaksanaan
Perjanjian
segera mungkin. Tunduk pada ketentuan
berikut, dengan pemberitahuan, pihak
yang tidak terdampak dapat memilih
untuk memperpanjang jangka waktu
untuk pengecualian sementara karena
Keadaan kahar.
3. The affected party will use commercially
reasonable efforts to mitigate the effects of
the Force Majeure and to resume
performance as soon as practicable.
Subject to the following sentence, upon
notice, the unaffected party may elect to
extend the term for the period of delay or
inability to perform due to the Force
Majeure.
4. Dalam hal Keadaan Kahar mencegah
pelaksanaan Perjanjian lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kerja, maka pihak yang tidak
terdampak dapat sewaktu- waktu, selama
terjadinya Keadaan Kahar, dengan
pemberitahuan, mengakhiri Perjanjian
dengan segera.
4. In the event that Force Majeure prevents
the performance of the Agreement for more
than 30 (thirty) working days, the nonaffected party may at any time, during the
occurrence of Force Majeure, by notice,
terminate the Agreement immediately.
PASAL 14
BAHASA
ARTICLE 14
LANGUAGE
Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat
ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks
bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia,
maka teks bahasa Indonesia yang akan
berlaku dan teks bahasa Inggris akan secara
otomatis
diubah
untuk menyesuaikan
dengan dan untuk membuat teks bahasa
Inggris konsisten dengan teks bahasa
Indonesia.
This Agreement is drawn up in English and
Bahasa Indonesia. In the event of any
inconsistency or discrepancy between the
English text and the Bahasa Indonesia text,
the Bahasa Indonesia text shall prevail and the
English text shall be automatically amended to
conform and make the English text consistent
with the Bahasa Indonesia text.
PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 15
SETTLEMENT OF DISPUTE
1. Setiap
perselisihan
atau
tuntutan
yang
timbul
dari
atau
sehubungan dengan setiap Pesanan /
Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah
pertama kali dilakukan, maka PARA
1. If any dispute or claim arising out of or in
connection with any Order / Agreement
cannot be resolved by consultation within
30 (thirty) days from the first consultation,
then the PARTIES agree to submit its legal
settlement through the Indonesian National
45
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PIHAK sepakat untuk menyerahkan
penyelesaiannya secara hukum melalui
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(“BANI”) di Jakarta, Indonesia.
2. Majelis terdiri dari tiga arbiter. Masingmasing Pihak akan menunjuk satu
arbiter. Ketua majelis akan ditunjuk oleh
Kepala BANI.
3. Bahasa dari arbitrase adalah Bahasa
Indonesia. Segala komunikasi yang
dilakukan selama proses arbitrase adalah
Bahasa Indonesia. Dengan menerima
penunjukan sebagai arbiter maka setiap
arbiter
dianggap
setuju
untuk
penggunaan
Bahasa
Indonesia
sehubungan dengan proses arbitrase.
4. Pengadilan akan terikat pada ketentuan
hukum dalam membuat putusannya dan
tidak
diperkenankan
mengambil
keputusan berdasarkan prinsip keadilan
semata. Putusan dari majelis akan
bersifat final san mengikat terhadap PARA
PIHAK dan PARA PIHAK dengan ini secara
tanpa
dapat
dicabut
kembali
mengesampingkan
haknya
untuk
mendaftarkan atau mengajukan banding
kepada pengadilan dalam jurisdiksi
manapun sehubungan dengan segala hal
yang timbul sepanjang proses arbitrase
atau terkait dengan putusan yang
diterbitkan.
5. Biaya atas arbitrase akan dibayarkan
sesuai dengan putusan majelis arbitrase.
6. PARA PIHAK dengan ini dengan tanpa
dapat dicabut kembali menyetujui bahwa
mandat dari majelis yang disampaikan
berkaitan dengan ketentuan Perjanjian
akan tetap berlaku hingga putusan final
diterbitkan oleh majelis dan dengan ini
mengesampingkan
ketentuan,
suatu
peraturan atau undang-undang yang
akan mengatur sebaliknya.
Arbitration Board ("BANI") in Jakarta,
Indonesia.
2. The tribunal shall consist of three
arbitrators. Each Party shall appoint one
arbitrator. The Chairman of the tribunal
shall be appointed by the Chairman of
BANI.
3. The language of the arbitration shall be
Indonesian language. All communications
during the arbitration proceedings shall be
in Indonesian language. By accepting
appointment as an arbitrator, each
arbitrator shall be deemed to have agreed
to the use of Indonesian language in and
for all purposes connected to the
arbitration.
4. The tribunal shall be bound by strict rules
of law in making its decision and may not
pronounce judgment only on the basis of
equitable principles. The award of the
tribunal shall be final and binding on the
Parties and the Parties hereby irrevocably
exclude any right of application or appeal
to any court in any jurisdiction whatsoever
in connection with any question arising in
the course of any arbitration or in respect of
any award made.
5. The costs of any arbitration shall be borne
in accordance with the determination of the
arbitrator or the board of arbitration.
6. The Parties hereby irrevocably agree that
the mandate of the tribunal duly
constituted in accordance with the terms of
the Agreement shall remain in effect until a
final arbitration award has been issued by
the tribunal and hereby irrevocably waive
the provisions, any rules or regulations that
would provide otherwise.
46
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
PASAL 16
HUKUM YANG BERLAKU
ARTICLE 16
GOVERNING LAW
Perjanjian ini dan segala perselisihan atau
klaim yang timbul akan diatur oleh dan
diinterpretasikan
berdasarkan
Hukum
Republik Indonesia.
This Agreement and any dispute or claim
arising hereunder shall be governed by and
construed in accordance with the laws of the
Republic of Indonesia.
PASAL 17
PENUTUP
ARTICLE 17
CLOSING
1. Perjanjian ini tidak dapat diubah,
dimodifikasi dan atau ditambah, baik
untuk
seluruhnya
maupun
untuk
sebagian, kecuali apabila perubahan,
modifikasi
dan
atau
penambahan
tersebut dibuat dalam suatu Perjanjian
tertulis yang ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam Perjanjian ini.
1. This Agreement may not be amended,
modified and or added, either for all parts
or any part thereof, unless if such
amendment, modification and or addition
is made in a written agreement duly signed
by the PARTIES in this Agreement.
2.
PIHAK PERTAMA berhak untuk merujuk
Perjanjian ini kepada induk Perusahaan
atau afiliasinya tanpa pemberitahuan
sebelumnya sebatas tidak merugikan
PIHAK KEDUA. Rujukan tersebut akan
diberitahukan secara resmi kepada PIHAK
KEDUA dalam waktu 1 (satu) bulan pada
saat pelaksanaannya.
2. The FIRST PARTY reserves the right to refer
this Agreement to its parent company or
affiliate without prior notice to the extent
not detrimental to the SECOND PARTY.
Such referral shall be formally notified to
the SECOND PARTY within 1 (one) month
at the the time of its execution.
3.
Ketidakberlakuan sebagian:
3. Severability:
a.
Apabila salah satu atau lebih
ketentuan yang terkandung dalam
Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak
berlaku
atau
tidak
dapat
dilaksanakan,
maka
ketentuanketentuan lainnya dalam hal apapun
juga tidak akan terpengaruh dan akan
terus berlaku dan mengikat PARA
PIHAK, kecuali ketentuan yang
dianggap
tidak
sah
tersebut
mengubah maksud dan tujuan
Perjanjian ini.
a. If one or more provisions contained in
this Agreement shall become invalid,
illegal or unenforceable, then the other
provisions in any matter whatsoever
will not be affected and will remain to
be in force and binding to the PARTIES,
unless the provision deemed to be
invalid abovementioned shall change
the aim and objective of this Agreement.
b.
PARA PIHAK selanjutnya setuju
bahwa terhadap ketentuan yang tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Perjanjian
akan
diganti
atau
dibuatkan
adendum
dengan
ketentuan yang sah menurut hukum
b. The PARTIES there after agree that
against the invalid or unenforceable
provision as prescribed in this
Agreement will be made into an
addendum under the legal provision
according to the law and reflecting the
47
PEDOMAN PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI
dan mencerminkan maksud dan
tujuan
komersial
dibuatnya
ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.
4. Semua lampiran yang disebutkan dalam
Perjanjian ini atau lampiran-lampiran
yang akan dibuat kemudian oleh PARA
PIHAK merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
commercial aim and objective of making
such provision by the PARTIES.
4. All Attachments stated in this Agreement or
the Attachments which will be made
afterward by the PARTIES shall constitute
an integral and inseparable part of this
Agreement.
Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) Perjanjian
asli yang sama, masing-masing satu untuk
setiap Pihak.
This Contract has been made in 2 (two)
identical original Contracts, one for each Party
here to.
PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
_____________________
Direktur/Director
_____________________
Direktur/Director
48