PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
i dari iv
DAFTAR ISI
Daftar Isi
i
Sejarah Dokumen
iii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi
iv
1.
Ruang Lingkup
1
2.
Tujuan
1
3.
Acuan
1
4.
Definisi
1
4.1
Kontrak Tahun Jamak
1
4.2
Kota Besar
2
4.3
Kuasa Pengguna Anggaran
2
4.4
Pejabat Pembuat Komitmen
2
4.5
Penyedia Barang/Jasa
2
5.
Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur
2
5.1
Ketentuan Umum
2
5.1.1
Persyaratan Penggunaan Rumusan Penyesuaian Harga
2
5.1.2
Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga
3
5.1.3
Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak
7
5.1.4
Sumber Indeks Penyesuaian Harga
8
5.1.5
Mata Pembayaran yang Tidak Mendapatkan Penyesuaian Harga
10
5.1.6
Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga Dituangkan Dalam
Adendum Kontrak
10
5.1.7
Pembayaran Penyesuaian Harga
10
5.1.8
Pencantuman Rumus Penyesuaian Harga
10
5.1.9
Informasi Rumusan Penyesuaian Harga Satuan
10
5.2
Rincian Prosedur
11
6.
Kondisi Khusus
11
7.
Bagan Alir
13
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
ii dari iv
8.
Bukti Kerja
14
9.
Lampiran
14
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
iii dari iv
SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL
CATATAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
iv dari iv
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
No. Distribusi
Unit Penerima Dokumen
Notasi
001
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga
SET
002
Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan
PJJ
003
Direktorat Pembangunan Jalan
PAJ
004
Direktorat Preservasi Jalan
PEJ
005
Direktorat Jembatan
JEM
006
Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan
Fasilitas Jalan Daerah
JBHFJD
007
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I
BPJN I
008
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
BBPJN II
009
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III
BPJN III
010
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV
BPJN IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
BBPJN V
012
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
BBPJN VI
013
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
BBPJN VII
014
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
BBPJN VIII
015
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
BPJN IX
016
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X
BPJN X
017
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI
BBPJN XI
018
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII
BPJN XII
019
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII
BBPJN XIII
020
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV
BPJN XIV
021
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV
BPJN XV
022
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI
BPJN XVI
023
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII
BPJN XVII
024
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII
BBPJN XVIII
025
Balai Jembatan Khusus dan Terowongan
BJKT
Catatan :
Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada
unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
1 dari 31
1. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Prosedur Penyesuaian Harga ini mencakup tahapan perhitungan proses
pembayaran dengan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) bagi pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.
2. Tujuan
Tujuan dari prosedur penyusunan Prosedur ini adalah agar dapat memberikan
petunjuk/pedoman didalam proses pelaksanaan pembayaran dengan penyesuaian harga
sesuai dengan ketentuan.
3. Acuan
1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
3.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2011, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
4.
Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor IK.0204.Db/03 tanggal 9 Januari 2009,
Perihal Penetapan Indeks Harga/Koefisien Komponen Kontrak Pekerjaan.
(Berdasarkan Surat Ka.BPKSDM No. 0204-KK/175) 30 Desember 2008 Tentang
Penetapan Indeks Harga/Koefisien Komponen Kontrak Pekerjaan.
4. Definisi
4.1. Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran.
(Sumber : Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasar 52 Ayat (2)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
2 dari 31
4.2. Kota Besar
Kota besar adalah ibukota Kabupaten/Kota/Provinsi dari lokasi proyek yang
tercantum pada Indikator Ekonomi.
4.3. Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.
(Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 1 angka 6).
4.4. Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
(Perpres No. 4 Tahun 2015, pasal 1 angka 7)
4.5. Penyedia Barang/Jasa
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
(Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 1 angka 12).
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur
5.1. Ketentuan Umum
5.1.1
Persyaratan Penggunaan Rumusan Penyesuaian Harga
Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)
adalah sebagai berikut :
a. Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya
penyesuaian harga sesuai dengan peraturan.
b. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang
masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan.
c. Penyesuaian harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran,
kecuali mata pembayaran Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga
Satuan timpang.
d. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh komponen harga
satuan (upah, bahan, peralatan, dan bahan bakar), tidak termasuk
komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
3 dari 31
dalam penawaran.
e. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
f. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut.
g. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat
adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani.
h. Jenis pekerjaan yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan
indeks harga terendah antara indeks harga jadwal awal dengan indeks
harga jadwal pelaksanaan pekerjaan.
i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 02 HS Bab. VI SSUK
B.4.40.1)
5.1.2
Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga
1. Penetapan Indeks Harga Satuan/Koefisien Komponen Kontrak
Pekerjaan
a. Koefisien Komponen Kontrak Pekerjaan untuk Kontrak Tahun Jamak di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana dalam
lampiran dokumen kontrak.
b. Untuk jenis pekerjaan yang koefisien komponennya belum tercantum
dapat diteliti berdasarkan Analisis Harga Satuan Penawaran dengan
menetapkan koefisien tetap 0,15
c. Bila a tidak sama dengan 0,15 maka masing-masing koefisien
komponen pekerjaan diatas (l, f, m1 ,m2, m3 dan e) harus dikalikan
dengan {(1 - a) / 0,85} sehingga a + l + f + m1 + m2 + m3 + e =
1,0000
(Surat Dirjen Bina Marga No IK 0204.Db/03 tgl 09-01-2009)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
4 dari 31
2. Rumus Umum Penyesuaian Harga Satuan
Hn
=
Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+............)
Hn
=
Harga Satuan
dilaksanakan.
Ho
=
Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran
a
=
Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.
Barang/Jasa
pada
saat
pekerjaan
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah
0,15 (15 %)
b,c,d
=
Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja dsb.
Penjumlahan a+b+c+d ......dst. adalah 1,00.
Bn,Cn,Dn
=
Indeks harga
dilaksanakan.
komponen
pada
saat
pekerjaan
Bo,Co,Do
=
Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah
penandatanganan Kontrak.
(Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3))
Catatan :
1. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh
Kementerian yang terkait
2. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat
Statistik (BPS).
3. Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan
indeks harga yang disiapkan oleh instansi teknis.
(Sumber : Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (4),(5) dan (6))

Untuk pekerjaan yang terlambat, menggunakan indeks harga pada bulan sesuai jadual pelaksanaan tersetujui (approved
schedule). Sedangkan untuk pekerjaan yang lebih cepat menggunakan indeks harga pada bulan sesuai aktual pelaksanaan.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
5 dari 31
3. Rumus Penyesuaian Harga Satuan
Hn = H0 x {a+ l (Ln/L0) + m1 (M1n/M10) + m2 (M2n/M20) + m3
(M3n/M30) + e (En/E0) + f (Fn/F0)}
l
=
Koefisien komponen harga untuk tenaga kerja (Labour).
Didapat dari Daftar koefisien Komponen Pekerjaan
Bidang Bina Marga (Lihat Lampiran Surat Dirjen Bina
Marga No IK 0204.Db/03 tgl 09-01-2009).
m1
=
Koefisien komponen harga untuk material. Didapat dari
Daftar Koefisien Komponen Pekerjaan Bidang Bina Marga
(Lihat Lampiran Surat Dirjen Bina Marga No IK
0204.Db/03 tgl 09-01-2009).
m2
=
Koefisien komponen harga untuk semen, aspal dan
semua macam metal. Didapat dari Daftar Koefisien
Komponen Pekerjaan Bidang Bina Marga (Lihat Lampiran
Surat Dirjen Bina Marga No IK 0204.Db/03 tgl 09-012009).
m3
=
Koefisien komponen harga untuk aditif, cat, karet,
elektrikal, besi, dsb. (Lihat Lampiran Surat Dirjen Bina
Marga No IK 0204.Db/03 tgl 09-01-2009)
e
=
Koefisien komponen harga untuk peralatan (Equipment)
f
=
Koefisien komponen harga untuk Bahan Bakar (Fuel).
L0
=
Indeks harga komponen l pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
M10
=
Indeks harga komponen m1 pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
M20
=
Indeks harga komponen m2 pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
M30
=
Indeks harga komponen m3 pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
6 dari 31
E0
=
Indeks harga komponen e pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
F0
=
Indeks harga komponen f pada saat penyusunan harga
penawaran {28 (dua puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran}.
Ln
=
Indeks Harga Komponen L pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Didapat dari Indeks Umum (General Index)
untuk Kota besar terdekat dan bulan yang relevan pada
”Indikator Ekonomi” BPS, Tabel 1.4
M1n
=
Indeks harga komponen M1 pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Didapat dari ”Indeks Harga Perdagangan
Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia”, menurut
kelompok jenis barang pada IHPBI BPS (Barang galian
segala jenis dan batu split).
M2n
=
Indeks harga komponen M2 pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Didapat dari ”Indeks Harga Perdagangan
Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia”, menurut
kelompok jenis barang pada IHPBI BPS (semen, aspal
dan segala jenis metal).
M3n
=
Indeks harga komponen M3 pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Didapat dari ”Indeks Harga Perdagangan
Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia”, menurut
kelompok jenis barang pada IHPBI BPS (Aditif, cat, karet,
elektrikal, besi apabila M2 adalah semen).
En
=
Indeks Harga Komponen E pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Didapat dari ”Indeks Harga Perdagangan
Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia”, menurut
kelompok jenis barang pada IHPBI BPS (Peralatan).
Fn
=
Indeks Harga Komponen F pada saat pekerjaan
dilaksanakan. Di dapat dari ” Indeks Harga Perdagangan
Besar Indonesia” Sektor Industri Pada IHPBI BPS (solar).
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
7 dari 31
5.1.3
Rumusan Penyesuaian Nilai Kontrak
Pn
=
(Hn1 x V1)+(Hn2 x V2)+(Hn3 x V3)+............dst
Pn
=
Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan
Barang/Jasa.
Hn
=
Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah
dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan
penyesuaian Harga Satuan;
V
=
Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
(Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (7))
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
8 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
:
L
Indeks
Tabel (Sumber)
Indeks Umum
Jenis Kelompok
Solar Industri
Seluruh
Seluruh
Batu Split
Agregat
Base, Hotmix,
Beton, Perkerasan blok
Beton
Galian
Aspal
Hotmix, prime coat, Tack
coat
Segala Urugan Biasa, Urugan
Pilihan, Pasangan batu,
Bronjong
Semen
Barang dari besi dan Gorong-gorong pipa baja
Baja Tulangan
CTB/CTSB,
blok beton,
Beton,
Perkerasan
dsb
Bahan
Jenis
Mata Pembayaran
Nomor Revisi
Uraian
Tenaga Kerja
Tabel 1.4 indeks harga Konsumen di 66
kota dan perubahannya
15
3.38.2 Besi Beton
12
7
13
2
3.21.5 Solar
IHPBI Indeks Sektor : Industri
Pertamina
M1b
IHPBI Bahan Bangunan/ Konstruksi Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
IHPBI Bahan Bangunan/ Konstruksi Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
M2a
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
M1a
F
5.1.4 Sumber Indeks Penyesuaian Harga
No.
1
2
Bahan Bakar
Pelumas
&
3
Komponen Material
Produk Quarry (M1)
4
Komponen Material
Aspal, Semen, Baja
dlll. (M2)
IHPBI Indonesia Sektor: Industri
M2b
M2c
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
M2d
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
:
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
9 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
00
menurut Kelompok Jenis Barang
5
3.31 Barang-barang
karet lainnya
dari Perletakan Elastomerik
Pancang Kayu, turap
kayu, lantai kayu, dsb
baja dasar
bergelombang,
baja
Bahan bangunan dan struktur, baja prategang,
guadrail, dll
kayu
:
M2e
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
IHPBI Indonesia Sektor: Industri
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind. 6
menurut Kelompok Jenis Barang
Cat, vernis dan lak
3.38.2 Besi Beton
Baja
Tulangan,
apabila M2 semen
listrik Lampu penerangan jalan
Besi
Marka,
pekerjaan
pengecatan, dsb
Barang-barang
dari Anyaman Filter plastik,
9
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
plastik
menurut Kelompok Jenis Barang
geogrid,
Geomembran,
Kaca
dan
barang- dsb
IHPBI Indonesia Sektor: Industri
3.33
barang dari kaca
Marka (glassbid)
M3a
IHPBI Indonesia Sektor: Industri
IHPBI Indonesia Sektor: Industri
Bahan kimia dan barang Aditif, Modifier, dsb
kimia lainnya
M3c
IHPBI Bahan Bangunan / Konstruks Ind.
menurut Kelompok Jenis Barang
3.28
M3b
M2i
M2g
M2f
Nomor Revisi
5
Komponen Material
Aditif, cat, karet,
plastik,
elektrikal,
baja, dll (M3)
M3d
Perlengkapan
lainnya
22
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
10 dari 31
5.1.5
Mata Pembayaran yang Tidak Mendapatkan Penyesuaian Harga
Mata Pembayaran yang tidak mendapatkan penyesuaian harga adalah
Mata Pembayaran dengan Satuan Lumpsum (LS) yaitu no. Mata
Pembayaran Divisi 1 (Umum), Divisi 9 (Pekerjaan Harian) dan Divisi 10
(Pemeliharaan Rutin)
(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK.02 HS Bab. VI
SSUK B.4.40.1.c)
5.1.6
Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga Dituangkan Dalam
Adendum Kontrak
Hasil perhitungan penyesuaian harga [untuk kontrak jangka panjang
yang lebih dari 12 (dua belas) bulan] harus dituangkan dalam Adendum
Kontrak yang dibuat secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam)
bulan.
(Sumber : Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK.02 HS Bab. VI
SSUK B.4.40.1.g)
5.1.7
Pembayaran Penyesuaian Harga
Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna barang/jasa
apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data. Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
5.1.8
Pencantuman Rumus Penyesuaian Harga
Pejabat Eselon I menerapkan Rumus Penyesuaian Harga Satuan dan
koefisien komponen kontrak dalam bentuk “Tabel data penyesuaian”
secara lengkap yang berlaku di lingkungan unit kerjanya untuk di
cantumkan dalam dokumen pengadaan/pemilihan penyedia jasa.
Apabila rumusan dan tabel data penyesuaian tidak di cantumkan dalam
dokumen pengadaan/pemilihan penyedia jasa, maka penyesuaian harga
tidak dapat diberlakukan dan dianggap penawar telah menghitung harga
penawarannya dengan memperkirakan Harga Satuan pekerjaan sampai
berakhirnya kontrak.
5.1.9
Informasi Rumusan Penyesuaian Harga Satuan
Pada awal tahun anggaran, Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
meminta Informasi Rumusan Penyesuaian Harga Satuan kepada Unit
Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Bina Marga (untuk koefisien
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
11 dari 31
komponen l, f, m1, m2, m3, e) yang wajib dipedomani oleh Unit
Pelaksana Kegiatan.
5.2. Rincian Prosedur
1. Menetapkan Zero Indeks
Zero Indeks ditetapkan 28 hari sebelum pemasukan
(Periode/tanggal akhir pemasukan penawaran).
penawaran.
2. Menetapkan Koefisien Komponen Harga.
Koefisien Komponen di dapat dari Daftar Koefisien Komponen Bidang Bina
Marga, lampiran dari Surat Dirjen Bina Marga No.IK.2004/.Db/03 tgl 09-012009
3. Menetapkan Indeks Harga Komponen
L0 dan Ln, M10 dan M1n, M20 dan M2n, M30 dan M3n, E0 dan En, F0 dan Fn
(Lihat ketentuan umum butir 5.1.2)
Catatan:
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia dapat diminta langsung ke
Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya Subdirektorat Statistik Harga
Perdagangan Besar untuk jenis/kelompok barang yang relevan/dipergunakan
dalam perhitungan Penyesuaian Harga. (Khususnya bilamana IHPBI yang
diperlukan belum dipublikasikan).
Alamat Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Jl. Dr. Sutomo 6 – 8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508,
3810291, faks (62-21) 3857046 website : http://www.bps.go.id
4. Menetapkan Progres per item pekerjaan
Menetapkan volume per item mata pembayaran yang memerlukan
penyesuaian harga.
5. Menetapkan Volume yang setara pada Jadwal Pelaksanaan
Membandingkan setiap volume mata pembayaran dengan volume rencana.
6. Menetapkan Waktu yang setara pada Jadwal Pelaksanaan
Jika realisasi kurang dari rencana maka tetapkan volume yang setara pada
rencana untuk mendapat indeks harga pada bulan yang relevan. Jika
realisasi lebih besar dari rencana maka digunakan indeks harga pada bulan
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
12 dari 31
yang sesuai dengan rencana.
7. Menghitung Penyesuaian Harga Satuan
Menghitung penyesuaian Harga Satuan (Hn) dengan menggunakan koefisien
komponen upah, bahan bakar, bahan material dan alat-alat (lihat butir
5.1.3).
8. Menghitung Selisih Penyesuaian Harga Satuan
Menghitung selisih Harga Satuan penyesuaian dengan Harga Satuan awal
(Hn-Hs).
9. Menghitung Penyesuaian Harga Bulan Berjalan
Menghitung Penyesuaian harga total tagihan bulan berjalan.
10. Membuat Adendum Kontrak
Untuk proses pembayaran penyesuaian harga, PPK dan Penyedia Jasa
membuat Adendum Kontrak.
6. Kondisi Khusus
6.1. Bila dalam penawaran tidak tercantum komponen overhead dan profit [a], maka
komponen [a] diterapkan 0,15
(Surat Dirjen Bina Marga No IK 0204.Db/03 tanggal 09-01-2009)
6.2. Apabila rumusan dan tabel data penyesuaian tidak di cantumkan dalam dokumen
pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa, maka tidak dapat diberlakukan (Penyesuaian
Harga) dan penawar menghitung harga penawarannya dengan memperkirakan
Harga Satuan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak.
6.3. Dalam dokumen penawaran harus ditetapkan ada eskalasi.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
13 dari 31
7. Bagan Alir
PENANGGUNG
JAWAB
PROSES
LAMA
PROSES
DOKUMEN/REKAMAN
MULAI
1
MENETAPKAN ZERO INDEKS
Jadwal Pelaksanaan
Penawaran
MENETAPKAN KOEFISIEN
KOMPONEN
Daftar Koef. Komponen
Bina Marga
MENETAPKAN INDEKS HARGA
KOMPONEN
Indeks Harga
Perdagangan (IPHB)
Indonesia
2
3
4
Tidak
MENETAPKAN PROGRESS
PER ITEM PEKERJAAN
Lebih Kecil
dari Rencana
Ya
Penyedia Jasa
5
MENETAPKAN VOLUME YANG
SETARA PADA CURVA S
Jadwal Pelaksanaan
MENETAPKAN WAKTU YANG
SETARA PADA CURVA. S
Jadwal Pelaksanaan
6
7
MENGHITUNG PENYESUAIAN
HARGA SATUAN
8
9
10
PPK/Penyedia Jasa
Hasil Perhitungan
Penyesuaian Harga
Satuan
MENGHITUNG SELISIH
PENYESUAIAN HARGA
SATUAN
MENGHITUNG PENYESUAIAN
HARGA BULAN BERJALAN
MENGHITUNG PENYESUAIAN
HARGA BULAN BERJALAN
Hasil Perhitungan
Penyesuaian Harga
Addendum Kontrak
SELESAI
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
14 dari 31
8. Bukti kerja
8.1
Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan
8.2
Nilai Kontrak Setelah Penyesuaian Harga
8.3
Adendum Penyesuaian Harga
9. Lampiran
9.1
Daftar Simak Pembayaran Dengan Penyesuaian Harga
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.2
Contoh Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan Pekerjaan Lataston (AC-WC)
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.3
Contoh Formulir standar untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.4
Contoh Rekapitulasi Pembayaran Penyesuaian Harga
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.5
Contoh Perhitungan Penyesuaian Harga
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.6
Contoh Daftar Koefisien Komponen Harga Pekerjaan Bidang Bina Marga
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
9.7
Contoh Sumber Indeks Harga untuk masing-masing Mata Pembayaran
 Indikator Ekonomi
 Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
15 dari 31
Lampiran 9.1
Daftar Simak
Pembayaran Dengan Penyesuaian Harga
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
No
PEMENUHAN
PERSYARATAN
URAIAN
YA
1.
Pembayaran Penyesuaian Harga telah ditentukan
dan sesuai dengan pasal dalam dokumen kontrak
2.
Tata cara perhitungan dan rumus penyesuaian
harga
3.
Penetapan waktu berlakunya Zero Indeks telah
sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
4.
Penyedia Jasa menetapkan koefisien komponen (a)
yang berbeda dengan rumusan (0,15)
5.
Jika ”ya” maka koefisien komponen pekerjaan
(masing-masing item) telah disesuaikan dengan
tabel yang berlaku (yang menggunakan faktor
a=0,15)
6.
Jika ”tidak” maka koefisien komponen (a) ditetapkan
0,15 sesuai rumusan
7.
Penatapan H0 telah sesuai (tidak termasuk faktor
Overhead dan keuntungan).
8.
Perhitungan Indeks untuk pekerjaan yang terlambat
menggunakan/disetarakan dengan Schedule Awal.
9.
Perhitungan Indeks untuk pekerjaan yang lebih
cepat menggunakan Schedule Actual.
10.
Kontraktor
telah
mengajukan
permintaan
pembayaran
penyesuaian
harga
dilengkapi
perhitungannya dan Indeks harga dari BPS.
11.
Perhitungan penyesuaian harga telah dibahas oleh
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
12.
Panitia Peneliti Kontrak telah
permintaan penetapan kepada PPK.
TDK
mengajukan
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ACUAN
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
16 dari 31
13.
Penyesuaian harga telah mendapat persetujuan dari
PPK.
14.
Telah dibuat Memorandum
penyesuaian harga.
kontrak
untuk
Catatan :
Petugas Pemeriksa,
( …………….……………… )
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
17 dari 31
Lampiran 9.2
Contoh Perhitungan Penyesuaian Harga Satuan
Pekerjaan Lataston Permukaan (AC-WC)
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Data – Data : Pekerjaan Lataston permukaan (AC-WC) Item 6.3.(5)
I. Data Kontrak :
1. Pemasukan Penawaran akhir bulan Februari 2008
2. Tanda Tangan kontrak akhir bulan Mei 2008
3. Kontrak Tahun Jamak > 12 bulan
4. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Mei 2008 – Juni 2009
5. Daftar Koefisien Komponen Pekerjaan Bidang Bina Marga
II. Data BPS (Badan Pusat Statistik) :
1. IHPBI (Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia) Thn 2008
2. Indikator Ekonomi Bulan Januari – November 2008
Hitung :
Berapa Penyesuaian Harga Pekerjaan Lataston permukaan (AC-WC) Item 6.3.(5) untuk Bulan
Mei - November 2008 (Hn) ?
Hitungan :
1. Harga Penawaran Pekerjaan Lataston permukaan (AC-WC) Item 6.3.(5) pada saat
penawaran (Ho) dari penyedia jasa Rp. 76.717,52,2. Inventarisasi Data :
Komponen
Nilai
Sumber Data
Lo
160,15
Indeks Harga Konsumen Bulan Januari 2008 didapat dari
Indikator Ekonomi BPS Table 1.4 (Indeks Harga Konsumen
dan perubahannya pada Kota besar terdekat) Tabel Hal 12.
M1o
280,09
M2o
287,21
M3o
-
Indeks Dasar diambil dari Indeks Harga Komponen IHPBI
Bulan Januari Th2008. Menurut kelompok Jenis Barang (28
hari sebelum akhir pemasukan penawaran).
Eo
158,44
Fo
1399,22
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
18 dari 31
Komponen
Nilai
Sumber Data
Ln
113,36
Indeks Harga Konsumen Bulan November 2008 didapat dari
Indikator Ekonomi BPS Tabel 1.4 (Indeks Harga Konsumen
dan perubahannya pada Kota besar terdekat) Tabel Hal 13.
Fn
1545,66
Indeks Harga Komponen dari IHPBI
Industri(3.21.5.Solar).Tabel Hal 35.
M1n
343,87
Indeks Harga komponen dari IHPBI 2008. Menurut
Kelompok Jenis Barang (13. Batu Split). tabel hal.68
M2n
408,92
Indeks Harga Komponen dari IHPBI 2008. Menurut
Kelompok Jenis Barang (7. Aspal) Tabel Hal. 67
M3n
-
Indeks Harga Komponen dari IHPBI 2008. Menurut
Kelompok Jenis Barang (Dalam Contoh ini M3n tidak
dipakai).
En
191,48
Indeks Harga Komponen dari IHPBI 2008. Menurut
Kelompok Jenis Barang (20. Alat-alat Berat dan
Perlengkapannya. Tabel Hal 69
2008.
Sektor
3. Penyesuaian Nilai Koefisien Komponen
Apabila komponen Overhead dan profit [a] yang tercantum dalam penawaran tidak
sama dengan 0,15 maka masing-masing koefisien komponen pekerjaan diatas
(l,f,m1,m2,m3 dan e) harus dikalikan dengan { (1 - a ) / 0,85 } sehingga a + l + f + m1
+ m2 + m3 + e = 1,0000
 Koefisien komponen dari Pekerjaan Lataston permukaan (AC-WC) Item 6.3.(5)
telah ditetapkan sebagai berikut :
Overhead &
Profit
[a]
:
=
Upah
[l]
:
=
0,006
BBM
[f]
:
=
0,110
Bahan 1
[ m1 ] :
=
0,198
Bahan 2
[ m2 ] :
=
0,386
Bahan 3
[ m3 ] :
=
0,000
Peralatan
[e]
=
0,150
:
Total (a + l + f + m1 +
m2 + m3 + e)
0,15
=
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
0,85
1,00
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
19 dari 31

Hasil perhitungan Koefisien Komponen apabila pada penawaran a ≠ 0,15
Overhead &
Profit
[a]
:
=
Upah
[l]
: 0,006 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,006
BBM
[f]
: 0,110 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,116
Bahan 1
[ m1
]
: 0,198 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,210
Bahan 2
[ m2
]
: 0,386 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,409
Bahan 3
[ m3
]
: 0,000 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,000
Peralatan
[e]
: 0,150 x ( 0,90 / 0,85 )
=
0,159
0,10
Total (a + l + f + m1 + m2 +
m3 + e)
0,90
1,00
(Surat Dirjen Bina Marga No IK 0204.Db/03 tgl 09-01-2009)
4. Dengan Rumusan Penyesuaian Harga Satuan dapat dihitung Penyesuaian Harga
Pekerjaan Lataston Permukaan (AC-WC) Item 6.3.(5).
Hn
= Ho {a + l (Ln / Lo) + m1 (M1n/ M1o) + m2 (M2n/M2o) + m3 (M3n/M3o) +
e (En/Eo) + f (Fn/Fo)}
Hn
= Rp. 76.717,52 x {0,10 + 0,006 (113,36/160,15) + 0,210 (343,87/280,09) +
0,409 (408,92/287,21) + 0,159 (191,48/158,44) + 0,116 (1545,66/1399,22)
= 78.717,52 (0,10 + 0,0045 + 0,2578+ 0,5823 + 0,1921 + 0,1281)
= 76.717,52 x 1,2648 = Rp. 97.023,44
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
20 dari 31
Lampiran 9.3
CONTOH FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
PROYEK
:
No. PAKET KONTRAK
:
NAMA PAKET
:
PROP / KAB / KODYA
:
ITEM PEMBAYARAN No : 6.3 (5)
PERKIRAAN VOL. PEK. : 6.350,00
JENIS PEKERJAAN
: Lataston Permukaan ( AC – WC )
TOTAL HARGA (Rp.)
: 535.871,86
SATUAN PEMBAYARAN : M2
% THD.BIAYA PROYEK : 1,11
No.
PERKIRAAN
SATUAN
KUANTITAS
KOMPONEN
A.
B.
HARGA
SATUAN
(Rp.)
JUMLAH
HARGA
(Rp.)
TENAGA
1. Pekerja
Jam
0,0276
5.009,00
138,20
2. Mandor
Jam
0,0028
8.349,00
23,04
JUMLAH TENAGA KERJA
161,24
BAHAN
1. Agregat Kasar
M3
0,0280
119.170,99
3.335,46
2. Agregat Halus
M3
0,0369
114.944,21
4.246,65
3. Filler
Kg
1,2595
850,00
1.070,58
4. Aspal
Kg
7,4540
7.200,00
53.668,44
JUMLAH HARGA BAHAN 62.321,13
C.
Peralatan
1. Whell Loader
(E15)
Jam
0,0019
227.022,50
429,60
2. AMP
(E01)
Jam
0,0028 2.687.314,60
7.141,40
3. Genset
(E12)
Jam
0,0028
174.679,50
482,00
4. Dump Truck
(E09)
Jam
0,0139
319.834,86
4.435,16
5. Asp. Finesher
(E02)
Jam
0,0034
149.033,50
513,99
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
21 dari 31
6. Tandem Roller
(E17)
Jam
0,0032
168.460,00
541,24
7. P. Tyre Roller
(E18)
Jam
0,0023
173.765,00
298,77
Ls
1,0000
20,00
20,00
JUMLAH HARGA PERALATAN
14.235,15
8. Alat Bantu
D.
JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN
+C)
(A+B
76.717,52
Note: 1. SATUAN dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan,
Volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan
2. Kuantitas satuan adalan kuantitas setiap komponen untuk menyelesaikan satu
satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran.
3. Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai
operator.
4. Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pihak yang berkaitan
(tetapi tidak termasuk PPN yang harus dibayar dari kontrak) dan biaya – biaya
lainnya.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
22 dari 31
Lampiran 9.4
Contoh Rekapitulasi Pembayaran Penyesuaian Harga
Paket :...........................................
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Nomor Mata
Pembayaran
Uraian
Penyesuaian Harga
Jumlah
Jumlah (Termasuk PPn)
Penyedia Jasa
Konsultan
Pejabat Pembuat Komitmen
(.................)
(.................)
(.................)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
23 dari 31
Lampiran 9.5
Contoh Perhitungan Penyesuaian Harga
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Paket :
Lampiran 9.4.1
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
24 dari 31
Lampiran 9.6
Contoh Daftar Koefisien Komponen Bidang Bina Marga
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Dokumen
: SOP/UPM/DJBM-116
Tanggal Berlaku
:
2 Mei 2017
Nomor Revisi
: 00
Halaman
:
25 dari 31
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
26 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Lampiran 9.7
Contoh Sumber Indeks Harga Untuk Masing-Masing Mata Pembayaran
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-116 Rev:00)
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
27 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
28 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
29 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
30 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor Dokumen
:
:
00
SOP/UPM/DJBM-116
Halaman
Tanggal Berlaku
:
:
31 dari 31
2 Mei 2017
PROSEDUR PENYESUAIAN HARGA (PRICE ADJUSTMENT)
Nomor Revisi
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat