BUPATI TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR: 100.3.3.2/… TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT TAHUN 2024-2026 BUPATI TEGAL, Menimbang : a. bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan sebagaimana nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah; c. bahwa untuk membentuk forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten; d. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi: a. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat dalam penyusunan kebijakan; dan b. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Slawi pada tanggal Pj. BUPATI TEGAL, AGUSTYARSYAH 2024 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT TAHUN 2024-2026 NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT TAHUN 2024-2026 No. Jabatan dalam Lembaga 1 Ketua Merangkap Anggota 2 Wakil Ketua Merangkap Anggota 3 Sekretaris Merangkap Anggota 4 Anggota : A. Unsur Pemerintahan B. Unsur Pengusaha C. Unsur Serikat Pekerja Keterangan Bupati 1. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo); 3. Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 2. Sekretaris Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 3. Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 4. Staff pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 5 (lima) orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). 5 (lima orang) dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pj BUPATI TEGAL, AGUSTYARSYAH