See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/362646691 Transnational Money Laundering: Studi Kasus Bank HSBC Amerika Serikat Article · August 2022 CITATIONS READS 0 1,179 1 author: Ahmad Jidan Pahlevi Brawijaya University 5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Ahmad Jidan Pahlevi on 12 August 2022. The user has requested enhancement of the downloaded file. Transnational Money Laundering: Studi Kasus Bank HSBC Amerika Serikat Ahmad Jindan Pahlevi1 ABSTRACT There are various types of Transnational Organized Crime, in which there is Money Laundering crime as a crime problem in the contemporary era. The Money Laundering case is very interesting to discuss, this time the author will explore the Money Laundering crime committed by HSBC Bank in the United States. In this case, HSBC Bank is suspected of conducting Money Laundering which has caused losses to various parties of up to billions of dollars. HSBC Bank is also suspected of being involved in financing terrorism groups from various countries. Therefore, the authors are interested in conducting further research to identify the available factors in the HSBC Money Laundering Bank case. Keyword : Money Laundering, Transnational Organized Crime, Bank HSBC, United States, Terorism INTRODUCTION Transnational Organized Crime menjadi ancaman keamanan kompleks yang menuntut pendekatan dan tanggapan berlapis. Dikarenakan tidak terlepas juga karena perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Menurut konvensi PBB, Transnational Organized Crime merupakan kelompok yang terdiri dari tiga maupun lebih anggota didalamnya yang terorganisir dan diorganisir untuk jangka waktu tertentu sebelum maupun setelah mereka bertindak melakukan “serious crime” yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, salah satunya berupa keuntungan finansial. Transnational Organized Crime dianggap sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan (United Nations Convention against Transnational Organized Crime, n.d.).” Pada umumnya, Transnational Organized Crime terbagi atas dua bentuk, yaitu Mafia dan Bisnis Internasional. Mafia merupakan suatu bentuk kejahatan tertentu menjual 1 Ahmad Jindan Pahlevi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Brawijaya, perlindungan pribadi, dan mafia terkadang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pejabat maupun Lembaga pemerintah serta sering mengambil peran kuasi pemerintah dalam masyarakat. Bentuk kejahatan ini sangat sulit dihilangkan, karena mafia secara tidak langsung menggantikan peran negara dalam kontrak sosial, artinya Mafia mempunyai peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam suatu entitas politik, hal itulah yang menjadi alasan mafia sangat sulit dibasmi. Contohnya; Mafia Sisilia, La Costra Nostra America, dan Yakuza. Yang kedua, Transnational Organized Crime yang dimana sistemnya hampir sama dengan bisnis Internasional. Kelompok ini melakukan tindakan kriminal lintas batas antar negara untuk mendapatkan keuntungan secara illegal, biasanya erat dengan negara-negara yang dipengaruhi penggunaan korupsi (UNO, 2010). Contohnya; penipuan Nigeria dan penyelundupan orang. United Nations Convention against Transnational Organized Crime, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 55/25 15 November 2000, adalah instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota pada Konferensi Politik tingkat tinggi diselenggarakan untuk tujuan itu di Palermo, Italia, pada 12-15 Desember 2000 dan mulai berlaku tanggal 29 September 2003 (Security Studies: An Introduction - Google Buku, n.d.). United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tidak memuat definisi yang jelas mengenai transnational organized crime atau kejahatan lintas negara terorganisir namun mendefinisikan dua elemen tindak kejahatan tersebut yaitu “kelompok kejahatan terorganisir dan lintas negara‟. UNTOC menyebut karakteristik kelompok kejahatan terorganisir yaitu; 1. Kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan dibentuk dengan tujuan tertentu; 2. Eksis untuk jangka waktu tertentu; 3. Bersama-sama melakukan tindak kejahatan; dan 4. Memiliki tujuan untuk mendapat materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konvensi tersebut juga menyebut elemen lintas negara yaitu; 1. Dilakukan di lebih dari satu negara; 2. Dilakukan di satu negara tapi direncanakan di negara lain; 3. Dilakukan di satu negara oleh sindikat yang beroperasi di banyak negara; 4. Dilakukan di satu negara namun membawa dampak signifikan terhadap negara lain (Security Studies, n.d.). Transnational Organized Crime bukanlah merupakan fenomena baru dalam tatanan global, Organized Crime yang melintasi lintas batas antar negara-negara sudah ada sejak dulu. Istilah “Transnasional” bukan digunakan sebagai wujud baru dari kejahatan regional atau global tetapi istilah ini diartikan sebagai pengakuan tentang bagaimana cara kelompokkelompok kejahatan ini berhasil memanfaatkan perubahan teknologi dan politik. Adanya globalisasi dimana terjadi perubahan dalam penyebaran informasi dan komunikasi global memberikan alat yang baru pada kelompok-kelompok kejahatan untuk melakukan bentuk kriminalitas baru. Perubahan gepolitik selama 20 tahun terkahir juga telah membuka peluang Transnational Crime, dampak yang positif juga akan diikuti oleh dampak yang negatif dimana revolusi kemajuan perusahaan transnasional juga telah diikuti oleh perkembangan Transnational Crime. Kegiatan kriminal setidaknya telah diperkirakan menghabiskan antara 5 sampai 20% PDB per tahun, yang menjadikan pendapatan ekonomi politik terlarang yang sangat signifikan. Pasar kriminal sangat erat dengan meningkatkan kasus pencucian uang dan penyebaran korupsi politik. Kegiatan kriminal transnasional terbesar yaitu; narkoba, perdagangan manusia, dan senjata. Narkoba menjadi wadah pasar yang terbesar yang menjadi ladang perkembangan kegiatan kriminal ini secara global. Kejahatan selalu berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Adanya kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Sehingga saat ini kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja namun dapat melampaui batas-batas suatu wilayah negara lainnya. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara adalah pencucian uang (Money Laundering). Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Hal tersebut dimulai dengan adanya transaksi keuangan, bahkan dalam transaksi tersebut terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. 3 Institusi perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat terkait dengan masalah pencucian uang, makin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sector perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Pada makalah ini, penulis membahas kasus money laundering pada Bank HSBC Amerika Serikat. Bank HSBC terlibat dalam kasus penipuan dengan modus pencucian uang (money laundering). Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd yang berkantor pusat di London, Inggris ini diduga mengetahui aksi penipuan dengan mengizinkan pelaku menstransfer dana bernilai puluhan juta dolar AS ke seluruh dunia, tanpa mempertanyakan asal usul dana. Dalam kasus ini, HSBC dituntut untuk membayar kepada otoritas Amerika Serikat sebesar 1,9 miliar dolar atau sekitar Rp18,2 triliun. Tuntutan ini muncul karena bank yang berbasis di Inggris ini diduga telah membantu adanya pencucian uang milik kartel narkoba. Menanggapi kasus ini, Bank HSBC pun mengakui bahwa pihaknya memang memiliki sistem yang buruk untuk mengatasi pencucian uang. Oleh karena itu, mereka menyiapkan dana sebesar 1,5 miliar dolar untuk menyelesaikan kasus ini. ANALYTICAL FRAMEWORK Transnational Organized Crime Transnational Organized Crime menjadi isu yang sangat terkenal di berbagai penjuru negara pada era globalisasi yang ada pada saat ini, dan juga sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan sehingga menarik untuk dibahas. Untuk memberantas kasus-kasus yang termasuk dalam Transnational Organized Crime ini, dibutuhkan bantuan dari banyak pihak, termasuk pihak pemerintah dari masing masing negara, penegak hukum, masyarakat sipil, negara transit, juga negara tujuan, dan media nasional maupun internasional yang ikut serta membahas isuisu dari Transnational Organized Crime ini. Urgensi dari Transnational Organized Crime, berdampak serius pada perekonomian, kerusakan lingkungkan, pendistorsian pasar, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kerja sama internasional yang kuat (P. D. Williams, 2019). Istilah "organized crime" telah muncul di Chicago pada tahun 1919, dan istilah tersebut mempertahankan dasar dari geng-geng bajakan yang lazim selama era itu. Fenomena aktivitas Organized Crime jauh sebelum manifestasi telah berkembang pesat sejak saat itu. Yang bergantung pada definisi dari pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai organized crime selalu ada, namun belakangan ini negara-negara di dunia mulai membandingkan catatan dan berkolaborasi dalam tanggapan kolektif demi memberantas organized crime ini (P. Williams, 1998). Dimana berbagai macam kegiatan kriminal dapat dilakukan secara transnasional dengan cara yang terorganisir, dan bentuk kejahatan baru muncul secara konstan seiring dengan perubahan kondisi global dan lokal dari waktu ke waktu. Pertumbuhan pesat dalam skala dan cakupan masalah di dunia pasca Perang Dingin menyebabkan disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Transnational Organized Crime, yang mulai berlaku pada akhir tahun 2003. Konvensi tersebut merupakan langkah maju yang besar dalam perang melawan Transnational Organized Crime dan menandakan pengakuan oleh Negara Anggota atas keseriusan masalah yang ditimbulkannya, serta kebutuhan untuk membina dan meningkatkan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi masalah tersebut. Negara yang meratifikasi instrumen ini berkomitmen untuk mengambil serangkaian tindakan terhadap Transnational Organized Crime, termasuk pembuatan tindak pidana domestik (partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, pencucian uang, korupsi dan menghalangi peradilan); adopsi kerangka kerja baru dan luas untuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan kerja sama penegakan hukum; dan promosi pelatihan dan bantuan teknis untuk membangun atau meningkatkan kapasitas yang diperlukan dari otoritas nasional. Transnational Organized Crime tentunya memberikan implikasi terhadap respon dalam tiga tinglatan konseptual. - Pertama, yaitu respon dalam level global, di mana kejahatan ‘memasuki’ norma dan institusi yang dapat dikatakan penting untuk pemeliharaan sistem internasional yang menimbulkan timbal balik dari aktivitas global terhadap kejahatan yang terjadi. - Kedua, yaitu level regional dimana aktivitas-aktivitas illegal yang terjadi akibat Transnational Organized Crime suatu kelompok ataupun suatu oknum yang terorganisir dalam skala lintas batas negara menimbulkan ancaman bukan hanya pada negara dan tatanan Internasional tetapi regional suatu Kawasan juga ikut terancama, dikarenakan hal tersebut kita dapat menganalisa sutau bentuk Tindakan yang dapat dilakukan suatu Kawasan secara regional dalam menanggulangi kejahatan Transnational Organized Crime yang terjadi di Kawasan tersebut. - Ketiga, tingkat lokal dimana pada tingkat ini, Transnational Organized Crime mengguncang lingkup internal negara sehingga timbul upaya sebagai bentuk responsif suatu negara dalam penanganan kejahatan Transnational Organized Crime. Dalam Analisa Transnational Organized Crime juga terdapat beberap komponen indicator variable model yang dikembangkan dengan tujuan membantu Analisa eksplisit mengenai studi kasus kejahatan transnasional, itu meliputi; Variabel Model of Condition Variabel Model of Condition memberikan penjelasan mengenai kondisi yang menjadi suatu penyebab aktivitas TOC dapat terjadi di suatu negara diterangkan melalui sejumlah indikator meliputi political model, economic model dan social model yang mana dalam masing-masing indikator tersebut terdapat sejumlah parameter beserta sebuah preposisi (Williams, P., & Goodson, 2002). Variabel Model of Operation Variabel Model of Operation menjelaskan kondisi penyebab terjadinya aktivitas TOC sekaligus cara kerja / operasi dari aktivitas TOC tersebut melalui indikator strategic model, trans model (transnational) dan hybrid model (transshipment) (Williams, P., & Goodson, 2002). RESULT AND DISCUSSION Identifikasi Transnational Organized Crime Bank HSBC Amerika Serikat Salah satu kasus pencucian uang yang terbesar di dunia adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Bank HSBC pada tahun 2012 . Bank HSBS yang berbasis di Inggris terjerat dalam Kasus pencucian uang di amerika serikat sehingga dikenakan denda sebesar 1,9 miliar dollar. Denda ini ditetapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat dalam kasus penyelesaian pencucian uang yang dilakukan bank HSBC. Kasus pencucian uang yang dilakukan bank HSBC di amerika serikat adalah; 1. Bank HBSC di Amerika Serikat melayani sebagai perantara kartel narkoba Meksiko dan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan menunjukkan kurangnya proses kontrol yang memadai dalam kepatuhan dan anti pencucian uang (Dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak akun HSBC di Meksiko dan AS yang digunakan oleh bandar narkoba untuk mencuci uang mereka) 2. HSBC menyediakan layanan pencucian uang lebih dari $881 juta untuk berbagai kartel narkoba termasuk kartel Sinaloa Meksiko dan kartel Norte del Valle Kolombia. 3. HBUS menyediakan layanan perbankan koresponden, seperti transfer dana dan pertukaran mata uang, yang merupakan sumber aliran gelap dalam menghadapi kontrol AML yang lemah. 4. Mereka bukan satu-satunya, dimana bank termasuk ING, Barclays, dan Credit Suisse di masa lalu semuanya telah membayar denda untuk memfasilitasi transaksi dengan negara-negara jahat seperti Iran, Libya, Sudan, dan Myanmar yang melanggar sanksi. 5. Mengaktifkan bisnis peredaran narkoba dan terorisme yang disponsori negara dalam mengejar keuntungan menyebabkan konsekuensi sosial yang mengerikan. Menyalahkan dapat ditempatkan di kaki bank dan regulator sama. 6. Juga disebutkan bahwa HSBC secara rutin berhubungan dengan Iran, Korea Utara dan negara lain yang terkena sanksi larangan berbisnis dari AS (Kontan.id, 2012). Kasus pencucian uang ini terjadi karena pemotongan biaya sebagai bagian dari restrukturisasi bank secara luas melalui penjualan bisnis tidak menguntungkan bagi Bank HSBC, namun saat HSBC mulai menjadi perantara dalam layanan transfer uang yang dilakukan Kartel Narkoba, transaksi tersebut menjadi penggerakan uang yang besar bagi HSBC dan unit Bank Meksiko ke AS dan traksansi ini sedikit atau tanpa pengawasan sama sekali. Bukti- Bukti atau Data Yang Mendukung Dugaan Pencucian Uang 1. Keterlibatan HSBC dalam penipuan USD 80 juta, atau setara Rp 1,176 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS) itu tercatat dalam dokumen rahasia laporan aktivitas mencurigakan bank, atau yang disebut File FinCEN. 2. Dokumen tersebut menunjukan penipuan investasi yang dikenal sebagai skema Ponzi yang dimulai setelah bank tersebut terkena denda USD 1,9 miliar di Amerika Serikat atas dugaan pencucian uang. 3. Dalam sebuah laporan berdasarkan investigasi selama setahun terhadap tindakan di bank oleh Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi, ketua komite Senator Carl Levin (D-Michigan) menyatakan “HSBC menggunakan bank AS-nya sebagai pintu gerbang ke sistem keuangan AS untuk beberapa afiliasi HSBC di seluruh dunia untuk menyediakan layanan dolar AS kepada klien sambil bermain cepat dan longgar dengan aturan perbankan AS. HBUS (afiliasi HSBC AS) mengekspos Amerika Serikat ke uang narkoba Meksiko, cek perjalanan yang mencurigakan, perusahaan pembawa saham, dan yurisdiksi nakal. 4. HBUS menyediakan layanan perbankan koresponden, seperti transfer dana dan pertukaran mata uang, yang merupakan sumber aliran gelap dalam menghadapi kontrol AML yang lemah. Ini mengakibatkan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh, dan undang-undang AML lainnya. Respon Studi Kasus di level Global dan Regional Beberapa lembaga perbankan telah menjadi penuntutan pidana yang begitu besar yang mengakibatkan pencabutan piagam perbankan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, dan mungkin global. Jaksa Agung A.S. dan jaksa penuntut lainnya dengan demikian ditinggalkan dengan dilema moral: memastikan keadilan melalui penuntutan atau mengabaikan proses pidana untuk melindungi ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Pada bulan Desember 2012, lembaga perbankan multinasional HSBC dihukum rekor $1,92 miliar oleh Amerika Serikat karena melanggar undang-undang yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. HSBC selalu dicurigai dan dua kali diberi peringatan dan perintah untuk memperkuat program anti-pencucian uang oleh AS antara tahun 2003 dan 2010 tetapi gagal melakukan penyesuaian yang tepat. Denda $ 1,92 miliar, yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dijatuhkan setelah sebuah laporan dan penyelidikan selanjutnya yang mengkonfirmasi bahwa bank tersebut telah membuat rekening luar negeri untuk kartel narkoba dan tersangka penjahat di Jersey. Eksekutif perbankan HSBC mengaku melakukan pencucian uang sebanyak $881 miliar dolar (HSBC’s Deferred Prosecution Agreement, 2012). § Players - HSBC North American Holdings, Inc.: perusahaan induk Grup HSBC, salah satu grup layanan perbankan dan keuangan terbesar di dunia. HSBC memiliki lebih dari 6900 kantor di lebih dari 80 negara. - HSBC Bank USA: anak perusahaan yang disewa secara federal dari HSBC North American Holdings, Inc.; berkantor pusat di McLean, Virginia dengan kantor utamanya di New York City. HSBC Bank USA adalah entitas khusus yang didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. - Eric Holder: Jaksa Agung Amerika Serikat; secara terbuka membela keputusan untuk tidak menuntut secara pidana para eksekutif HSBC Bank USA. - HSBC Bank USA Executives: Khususnya mereka yang bertanggung jawab atas lemahnya program pemantauan dan kelalaian lainnya yang melanggar UndangUndang Rahasia Bank. - HSBC Bank USA Employees: akan kehilangan pekerjaan mereka jika HSBC terpaksa menghentikan operasi perbankan di Amerika Serikat. - Perekonomian Amerika Serikat (dan mungkin global): Sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa Agung Eric Holder, perekonomian nasional akan sangat menderita jika piagam perbankan AS HSBC dicabut. - Departemen Keuangan Amerika Serikat: Sebagai salah satu pengatur urusan keuangan Bank HSBC AS, Departemen Keuangan ditugaskan untuk memberi nasihat kepada Departemen Kehakiman tentang dampak ekonomi dari penuntutan terhadap HSBC. - Kantor Pengawas Keuangan: Sebagai pengatur piagam perbankan HSBC Bank USA, Pengawas Keuangan dapat mencabut hak istimewa perbankan HSBC Bank USA di AS jika eksekutifnya dituntut dan dihukum. § Instruments - Bank Secrecy Act (31 USC 5311): disahkan oleh Kongres untuk mewajibkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk membuat dan memelihara program anti pencucian uang dan praktik lain untuk mencegah pendanaan teroris dan kejahatan keuangan lainnya. Selain program dan pemantauan internal, Bank Secrecy Act (BSA) juga mewajibkan pelatihan karyawan dan uji tuntas berkelanjutan untuk rekening koresponden asing. - Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan: Untuk menghindari tuntutan pidana atas pelanggaran BSA, eksekutif HSBC setuju untuk membayar denda $1,92 miliar dan mematuhi standar pemantauan yang lebih tinggi untuk masa percobaan lima tahun ((Bank Secrecy Act), n.d.). Dari tahun 2003-2006, HSBC Bank USA berada di bawah kecurigaan besar oleh regulator Amerika Serikat dan beroperasi di bawah perjanjian tertulis untuk memperbaiki kekurangan praktik operasional mereka. HSBC Bank USA secara khusus setuju untuk meningkatkan program anti pencucian uangnya untuk mencapai kepatuhan yang memadai terhadap Bank Secrecy Act. Antara tahun 2006 dan 2010, HSBC Bank USA melanggar beberapa komponen BSA: Risiko pencucian uang yang terkait dengan melakukan bisnis dengan pelanggan Meksiko tertentu diabaikan, masalah kepatuhan di HSBC Meksiko diabaikan, dan program anti pencucian uang yang memadai BSA tidak diterapkan. Pengadilan mencatat empat kegagalan signifikan HSBC Bank USA: - HSBC gagal mendapatkan dan mempertahankan uji tuntas pada Afiliasi Grup HSBC. - HSBC gagal memantau secara memadai lebih dari $200 triliun dalam transfer kawat antara tahun 2006 dan 2009 dari pelanggan di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai risiko "standar" atau "sedang" ($670 miliar dalam transfer kawat khusus dari HSBC Meksiko). - HSBC Bank USA gagal memantau secara memadai miliaran dolar dalam pembelian uang kertas AS. - HSBC Bank USA gagal menyediakan staf dan sumber daya yang tepat yang diperlukan untuk mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif. Sebagai bagian dari Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan, HSBC Bank USA mengakui pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Kerahasiaan Bank, termasuk kegagalan untuk membuat dan mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif, kegagalan untuk menetapkan uji tuntas, dan keterlibatan dalam pencucian lebih dari $881 miliar. Denda yang memecahkan rekor, terdiri dari $1,256 miliar dalam bentuk penyitaan dan $665 juta dalam hukuman perdata, memungkinkan HSBC untuk sementara menggagalkan penuntutan pidana sambil menunggu masa percobaan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang. Masa percobaan terdiri dari perjanjian lima tahun dengan Departemen Kehakiman US yang mencakup pemantau independen program anti-pencucian uang internal HSBC, penghargaan bonus oleh eksekutif puncak bank, dan pencabutan bonus dari beberapa eksekutif saat ini dan mantan yang memiliki keterlibatan tertentu. dalam pelanggaran yang disengaja terhadap peraturan AS (Mill, 1957). Pada bulan Maret 2013, Jaksa Agung Eric Holder membela keputusan pemerintah AS untuk tidak melanjutkan penuntutan pidana terhadap HSBC dengan mengklaim bahwa penuntutan terhadap lembaga-lembaga besar tersebut berdampak negatif pada perekonomian nasional. Pernyataannya memicu kemarahan. Gagasan bahwa perusahaan terbesar, yang dianggap setara dengan orang di bawah hukum oleh Mahkamah Agung AS dalam kasus Citizens United pada tahun 2010, sekarang juga diberikan kebebasan dari tuntutan pidana. Di garis depan advokat penuntutan adalah Senator Elizabeth Warren, yang secara terbuka menyuarakan penghinaannya atas keputusan untuk tidak menuntut HSBC atas pencucian uang. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada Departemen Kehakiman: “Berapa miliar dolar uang narkoba yang harus Anda cuci sebelum seseorang mempertimbangkan untuk menutup bank?” Tidak satu pun pejabat Departemen Keuangan atau Departemen Kehakiman yang menawarkan jawaban langsung kepadanya (Stempel, 2013). Satu hal yang jelas: Departemen Kehakiman tampaknya memegang semua kartu dalam memutuskan nasib kemampuan HSBC untuk terus beroperasi di AS Pengawas Keuangan tidak dapat mencabut piagamnya tanpa hukuman pidana dan peran Departemen Keuangan hanya untuk memberi tahu DEPARTEMEN KEHAKIMAN tentang dampak institusi terhadap perekonomian. Terlepas dari alasan ekonomi, keputusan untuk tidak menuntut mempertanyakan integritas seluruh sistem peradilan. Bisakah kita membenarkan penundaan penuntutan untuk kegiatan kriminal yang disengaja atas nama melindungi ekonomi nasional? Perdebatan menyajikan dilema etika antara keadilan dan utilitarianisme. Utilitarianisme, juga dikenal sebagai "prinsip kebahagiaan terbesar" menyatakan bahwa keputusan dan tindakan adalah tepat selama mereka mempromosikan utilitas proporsional, dan dengan kesepakatan yang sama tidak tepat karena mereka menghasilkan utilitas negatif secara keseluruhan. Pandangan utilitarian, kemudian, akan menganjurkan suatu tindakan jika manfaat yang lebih besar akan diberikan kepada lebih banyak individu dalam masyarakat. Prinsip ini mendukung keputusan Departemen Kehakiman untuk tidak menuntut HSBC, karena tidak menuntut HSBC menguntungkan lebih banyak individu dalam masyarakat melalui perlindungan ekonomi dari bahaya, bahkan dengan mengorbankan tindakan kriminal yang sebagian besar tidak dihukum. Di bawah pandangan utilitarian tradisional, maka, keputusan Departemen Kehakiman untuk tidak menuntut secara pidana pejabat HSBC tampaknya masuk akal, karena sebagian besar masyarakat mendapat manfaat dari HSBC mempertahankan operasi (belum lagi jumlah pekerjaan yang diselamatkan) dan menjaga ekonomi dari penderitaan lebih lanjut di sudah sulit keuangan kali. Penalti moneter yang memecahkan rekor dan periode pemantauan percobaan mungkin ditujukan untuk mencegah kesalahan di masa depan oleh HSBC dan lembaga keuangan besar lainnya. Namun, meskipun $1,92 miliar merupakan denda terbesar yang dikenakan pada lembaga perbankan mana pun dalam sejarah, itu tidak mencerminkan jumlah yang dapat secara efektif menghalangi lembaga keuangan sebesar HSBC. Menurut Bankers Almanac, laba sebelum pajak tahunan HSBC berjumlah lebih dari $23 miliar. Denda $ 1,92 miliar yang dijatuhkan oleh AS mewakili sekitar keuntungan sebulan. Jika HSBC dan bankbank besar lainnya tidak secara efektif dihalangi untuk melanjutkan praktik keuangan ilegal dan tidak etis, pada suatu saat hasil utilitarian dari pencucian uang untuk organisasi ilegal menjadi merugikan sebagian besar orang di masyarakat. Faktanya, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa mengejar tuntutan pidana terhadap eksekutif HSBC kemungkinan menghasilkan hasil utilitarian yang lebih besar dalam jangka panjang. Sementara efek langsung dari penuntutan dapat berdampak buruk pada sejumlah besar individu dalam masyarakat melalui pukulan terhadap ekonomi dan hilangnya pekerjaan, efek jangka panjang dari membiarkan lembaga perbankan seperti HSBC terlibat dalam kegiatan kriminal tanpa risiko tuntutan pidana, hukuman penjara, atau bahkan kehilangan izin perbankannya, menghadirkan bahaya moral. Denda $1,92 miliar untuk pencucian hingga $881 miliar sepertinya bukan insentif untuk melakukan uji tuntas dalam praktik di masa depan. Bahkan, hasil dari kasus HSBC sebenarnya dapat memberikan insentif bagi bank lain untuk lebih longgar dengan praktik anti pencucian uang mereka. Di antara efek yang paling mengkhawatirkan dari keputusan non-penuntutan adalah kerugian yang dilakukan terhadap sejumlah besar individu yang terkena dampak perdagangan narkoba. Karena itu, keadilan dan utilitas tampaknya paling baik dilayani oleh penuntutan pidana para eksekutif HSBC (DeGeorge, 2010). Masyarakat selalu memiliki minat yang besar dalam memberikan keadilan atas kesalahan individu. Mengenai pelanggaran hukum dan sanksi AS yang disengaja oleh eksekutif HSBC, keadilan dapat segera dicari dalam bentuk retribusi dan pencegahan. Keadilan retributif hanya memberikan hukuman yang memadai kepada pelanggar hukum sesuai dengan pelanggarannya. Retribusi memberikan dua hasil penting: disinsentif bagi pelaku untuk melakukan kembali tindakan yang salah dan pencegahan umum untuk seluruh masyarakat yang mungkin berpikir untuk bertindak salah. Sementara retribusi umumnya disajikan sebagai hukuman yang dihitung sebanding dengan tindakan yang salah, pencegahan paling sering dilakukan dengan hukuman yang melebihi tindakan yang salah, untuk memastikan penghindaran kesalahan di masa depan secara umum. Seringkali, hukuman ini datang dalam bentuk denda besar. Perilaku eksekutif HSBC yang secara sadar tidak mematuhi sanksi dan peraturan AS tentu saja tidak adil. Dalam membuat keputusan untuk menunda penuntutan para eksekutif HSBC Bank USA, pertimbangan utama dari pemerintah Amerika Serikat adalah untuk mencegah kerusakan pada ekonomi yang sedang berjuang. Sementara contoh mungkin ada ketika konsekuensi lain dapat mengurangi penerapan keadilan, efek jangka panjang dari menghindari penuntutan atas tindak pidana HSBC terlalu besar. Ketika pemerintah mengizinkan lembaga keuangan besar untuk sebagian besar tidak dihukum karena mencuci uang dalam jumlah besar untuk organisasi kriminal seperti kartel narkoba, itu pada dasarnya mendukung jumlah kerugian yang tak terukur yang terkait dengan kegiatan sehari-hari perdagangan narkoba global. Keadilan untuk melanggengkan perusahaan kriminal seperti itu tidak dapat diatur secara memadai hanya dengan hukuman finansial. Pendekatan deontologis menegaskan bahwa individu secara moral berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan seperangkat prinsip terlepas dari hasilnya. Orang yang rasional memiliki kewajiban untuk bertindak secara etis, apa pun konsekuensinya. Sistem peradilan pidana Amerika Serikat sebagian besar didasarkan pada cita-cita deontologis. Jaksa memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan. Jaksa dan Jaksa Agung, seperti semua pejabat pemerintah, dipilih atau ditunjuk berdasarkan janji untuk menegakkan hukum. Jaksa, dengan desain, dibebankan dengan tanggung jawab untuk secara adil dan tepat mengejar hukuman bagi pelaku kesalahan di masyarakat. Sementara semua manusia memiliki kewajiban umum yang sama untuk bertindak secara moral, jaksa mengambil kewajiban, atau tugas khusus, ketika menjabat. Jaksa menganggap tugas yang tinggi untuk membuat keputusan tertentu sebagai bagian dari peran mereka dalam sistem peradilan. Sebagai jaksa menerima mengambil peran mengejar keadilan untuk perilaku ilegal, mereka menganggap kewajiban etis untuk melakukannya secara adil dan rajin tidak peduli pelanggar. Jaksa Agung dan Departemen Kehakiman gagal dalam tugas penuntutan mereka. Mereka tidak menuntut pejabat HSBC karena hasil perkiraan yang tidak pasti (kerugian ekonomi). Pada akhirnya, mereka gagal memberikan keadilan untuk kesalahan berat. Keputusan untuk tidak menuntut juga mencegah regulator lain untuk menghukum HSBC. Pengadilan, dalam menegakkan hukuman finansial dan keputusan Departemen Kehakiman untuk tidak menuntut, menyatakan perlunya memberikan diskresi penuntutan yang luas kepada Cabang Eksekutif dalam hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, Pengawas Keuangan tidak dapat sepenuhnya mencabut hak istimewa perbankan AS HSBC tanpa beberapa bentuk keyakinan dari Departemen Kehakiman. Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan pada dasarnya memungkinkan HSBC lolos dengan izin $ 1,92 miliar untuk pencucian lebih dari $ 880 miliar (Lopez, 2013). Analisis etik di atas menerapkan teori keadilan, utilitarianisme, dan deontologi pada keputusan Departemen Kehakiman untuk tidak melakukan penuntutan terhadap eksekutif HSBC. Analisis menunjukkan bahwa penuntutan pidana mungkin merupakan langkah yang tepat, daripada perjanjian penuntutan yang ditangguhkan saat ini. Alasannya adalah: - Denda $1,92 miliar dan masa pemantauan percobaan selama 5 tahun tidak mungkin mencegah pelanggaran di masa depan. - Konsekuensi jangka panjang dari Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan mungkin lebih besar daripada kegunaan langsungnya. - Departemen Kehakiman tidak memenuhi tugas penuntutannya untuk mengejar hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Sementara beberapa orang mungkin percaya bahwa Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan mempromosikan kepentingan terbaik Amerika Serikat, efek jangka panjangnya pada akhirnya dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar. Respon Studi Kasus di level Lokal Dalam kasus Money Laundering yang terjadi pada Bank HSBC Amerika Serikat, terdapat beberapa respon dan sanksi yang dikenakan yaitu : 1. Dalam kasus ini, HSBC dituntut untuk membayar kepada otoritas Amerika Serikat sebesar 1,9 miliar dolar atau sekitar Rp18,2 triliun kepada pemerintah AS dalam penyelesaian kasus pencucian uang. 2. Selain HSBC, bank Standard Chartered Inggris juga akan membayar denda sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp2,8 triliun karena melanggar kebijakan sanksi AS. 3. Biaya penyelesaian HSBC sebesar 1,9 miliar dollar AS ini diperkirakan termasuk denda 1,25 miliar dollar AS dan denda sipil sebesar 650 juta dollar AS.2 Pemahaman negara Lokal tentang Citra HSBC adalah baik, sehingga dalam kasus yang tak terduga setiap negara termaksud Indonesia sangat merespon kejadian ini sebagai sebuah pembelajaran untuk lebih meningkatkan tingkat keamanan dan evaluasi dalam setiap bank agar tidak terjadi kasus yang seperti ini. Untuk tidak campur tangan langsung, setiap negara termaksud Indonesia tidak mengambil bagian apa-apa dan membiarkan urusan terjadi antara negara yang saling bersangkutan. Model of Conditions Dalam Analisa kasus Transnational Organized Crime mengenai Money Laundering yang telah dipaparkan diatas, kita dapat mengelaborasi mengenai Model of Transnational Organized Crime. Model of Transnational Organized Crime ini merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Phil Williams dan Roy Godson, di mana terdapat dua kerangka besar dalam konsep ini yaitu Model of Conditions dan Model of Operations3. Model of Conditions menjelaskan mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi perluasan suatu kejahatan transnasional dimana terdapat tiga komponen faktor dalam Model of Conditions, yaitu Political Models, Economic Models, dan Social Models. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa kasus 2 https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121211_hsbc_bayar_denda_ke_as Widya Utari Oktaviani, “PENGARUH FAKTOR POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DI INDIA PADA TAHUN 2013-2016,” n.d. 3 Money Laundering melalui faktor economic models dalam mengindentifikasi kasusu Money Laundering Bank HSBC Amerika Serikat mengakurasi tingkat keamanan dan pertahanan tatanan Internasional. Economic models menjelaskan bahwa munculnya kejahatan transnasional disebabkan oleh adanya permintaan pasar (market dynamics) ditambah lagi terkait timpangnya suplay and demand (Williams, P., & Goodson, 2002). Money Laundering yang dilakukan HSBC Amerika Serikat didorong oleh adanya permintaan dengan skala yang besar dari oknum-oknum yang diduga sebagai pihak kartel narkoba. Didorong oleh faktor ekonomi dengan cara penangguhan serta mengurangi proses kontrolisasi dalam bank melalui akun-akun bank HSBC di Meksiko dan AS yang digunakan oleh bandar narkoba untuk mencuci uang mereka. Keterlibatan antara Bank HSBC dan oknum kartel narkoba dilandasi oleh kepentingan ekonomi masing-masing maka Economic Models dalam kasus ini sangat terlihat. Economic models juga terdapat enterprise model, yang menjelaskan bahwa kejahatan transnasional dalam kasus Money Laudenring ini dilihat melalui keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Dana yang diberikan oleh oknum-oknum terhadap Bank HSBC sangat besar sedangkan oknum tersebut akan mendapat keleluasan dalam melakukan pencucian uang ilegalnya. Kemudian HSBC juga menyediakan layanan pencucian uang lebih dari $881 juta untuk berbagai kartel narkoba termasuk kartel Sinaloa Meksiko dan kartel Norte del Valle Kolombia serta HBUS menyediakan layanan perbankan koresponden, seperti transfer dana dan pertukaran mata uang, yang merupakan sumber aliran gelap dalam menghadapi kontrol AML yang lemah. Model of Operation Kasus Money Laundering Bank HSBC Amerika Serikat dapat dieksplorasi melalui Strategis Model yang lebih terspesifikasi pada Risk Prevention. Dalam melalukan suatu kejahatan Transnasional biasanya kelompok teorgansir melakukan peminimalisir resiko, ini dilakukan denga napa yang disebut safe haven dimana terdapat tempat aman dengan tujuan pengurangan risiko yang diterima. Money Laundering yang dilakukan HSBC Amerika Serikat yang dapat kita singkat HBUS melakukan pengurangan risiko melalui penyediaan layanan koresponden, itu meliputi transfer mengenai uang serta pertukaran mata uang dengan tujuan mengakurasi kemampuan kontrol AML dalam mengidentifikasi kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada pelanggaran Hukum Internasional. CONCLUSION Transnational Organized Crime telah menjadi perahtian utama dalam tatanan global dikarenakan kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat kompleks dan komprehensif terhadap negara-negara. kejahatan transnasional telah melewati lintas batas suatu negara, dalam kasus diatas kejahatan transnasional yang di highlight adalah mengenai Money Laundering bank HSBC Bank Amerika Serikat. Tulisan diatas telah mengeksplorasi bagaimana Bank HSBC dapat terlibat dalam kasus penipuan uang dengan modus pencucian uang atau yang biasa disebut sebagai Money Laundering. Dengan kompleksitas dari kasus tersebut dapat dianalisa melalui beberapa level seperti level lokal, regional dan global. Menurut laporan Bank HSBC memberikan izin transfer bernilai puluhan juta dolar AS ke penjuru dunia tanpa adanya kalkulasi yang jelas. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pencucian uang tersebut berkaitan dengan pencucian uang dinaungi kejahatan terorisme. Bank HSBC dikenakan denda sebesar miliar dolar dalam kasus tersebut, dalam level regional Bank HSBC terlibat dalam beberapa kartel narkoba seperti Meksiko dan Kolombia dimana beberapa negara dalam Kawasan regional Amerika Serikat berkaitan dengan apa yang terjadi terkait Bank HSBC. Dalam kasus regional maka dapat dilihat bahwa kejahatan transnasionalisme ini mengakurasi kemanan negara-negara regional Amerika Serikat. Mengaktifkan bisnis peredaran narkoba dan terorisme yang disponsori negara dalam mengejar keuntungan menyebabkan konsekuensi sosial yang mengerikan. Menyalahkan dapat ditempatkan di kaki bank dan regulator sama. Dalam level Global, studi kasus Bank HSBC menimbulkan perhatian yang lebih kepada dunia Internasional. lembaga perbankan multinasional HSBC dihukum rekor $1,92 miliar oleh Amerika Serikat karena melanggar undang-undang yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas keuangan ilegal lainnya. HSBC selalu dicurigai dan dua kali diberi peringatan dan perintah untuk memperkuat program anti-pencucian uang oleh AS antara tahun 2003 dan 2010 tetapi gagal melakukan penyesuaian yang tepat. Denda $ 1,92 miliar, yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan. Amerika Serikat menjadi aktor yang dapat dikatakan berperan tinggi dalam respon kasus tersebut. Dalam level lokal Citra HSBC adalah baik, sehingga dalam kasus yang tak terduga setiap negara termaksud Indonesia sangat merespon kejadian ini sebagai sebuah pembelajaran untuk lebih meningkatkan tingkat keamanan dan evaluasi dalam setiap bank agar tidak terjadi kasus yang seperti ini. Untuk tidak campur tangan langsung, setiap negara termaksud Indonesia tidak mengambil bagian apa-apa dan membiarkan urusan terjadi antara negara yang saling bersangkutan. Pada akhirnya denda yang dikenakan dan pelanggaran yang dijatuhkan kepada Bank HSBC menimbulkan perdebatan yang serius, Denda $1,92 miliar dan masa pemantauan percobaan selama 5 tahun tidak mungkin mencegah pelanggaran di masa depan serta Konsekuensi jangka panjang dari Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan mungkin lebih besar daripada kegunaan langsungnya. Ditambah lagi Departemen Kehakiman tidak memenuhi tugas penuntutannya untuk mengejar hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Sementara beberapa orang mungkin percaya bahwa Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan mempromosikan kepentingan terbaik Amerika Serikat, efek jangka panjangnya pada akhirnya dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar. REFERENCE : (Bank Secrecy Act). (n.d.). Declaration of Purpose. Accessed online: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/5311. DeGeorge, R. T. (2010). Business Ethics, Seventh Edition. Pearson Education, Inc. 2010. HSBC’s Deferred Prosecution Agreement. (2012). HSBC’s Deferred Prosecution Agreement, Statement of Facts. Case 1:12-cr-00763-ILG Document 3-3, December 11, 2012. Kontan.id. (2012). https://internasional.kontan.co.id/news/hsbc-didenda-dalam-kasuspencucian-uang. Lopez, L. (2013). Elizabeth Warren Savaged A Treasury Official During A Hearing On HSBC’s International Money Laundering Scandal. Business Insider. March 7, 2013. Accessed online: http://www.businessinsider.com/elizabeth-warren-hsbc-moneylaundering-2013-3. Mill, J. S. (1957). Utilitarianism. Edited by Oskar Piest. Prentice-Hall, Inc. 1957. Security Studies: An Introduction - Google Buku. (n.d.). Retrieved November 16, 2020, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=isnfBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ot s=qxcKgWJDDI&sig=3119wIrVV_RMrH8GpLAqWHxa2h0&redir_esc=y#v=onepage &q&f=false Security Studies. (n.d.). : An Introduction - from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=isnfBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&o t s=qxcKgWJDDI&sig=3119wIrVV_RMrH8GpLAqWHxa2h0&redir_esc=y#v=onepage &q&f=false. Stempel, J. (2013). HSBC Wins OK of Record $1.92 Billion Money Laundering Settlement. Reuters. Accessed online: http://www.reuters.com/article/2013/07/02/us-hsbcsettlement-laundering-idUSBRE9611B220130702. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. (n.d.). Retrieved December 4, 2020, from https://www.unodc.org/unodc/en/organizedcrime/intro/UNTOC.html UNO, D. (2010). The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment. Documentation, New York. Retrivied November 17, 2020, from https:// www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf. Williams, P., & Goodson, R. (2002). Anticipating organized and transnational crime. Crime, Law and Social Changne, 37, 311–355. https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1016095317864. Williams, P. (1998). Transnational Organized Crime and National and International Security : a Global Assesment. In Under Siege : Crime,Violence and Illegal Weapons. Halfway House. Retrieved from https://openlibrary.org/books/OL6830570M/Society_under_siege. Williams, P. D. (2019). S Ecurity S Tudies : a N I Ntroduction. 356. View publication stats