Ts Om
yag
Ag
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
1 TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
KESEHATAN
JAMINAN
NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam
rangka
optimalisasi
pelaksanaan
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan
untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional,
dengan ini menginstruksikan:
11.
Menteri
Koordinator
Bidang
Pembangunan
N
Manusia dan Kebudayaan,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
UR»
Menteri Dalam Negeri:
Menteri Luar Negeri:
Menteri Agama,
Menteri Hukum
0 NO
Kepada
dan Hak Asasi Manusia:
Menteri Keuangan,
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi:
Menteri Kesehatan,
10.
Menteri Ketenagakerjaan,
11.
Menteri Perindustrian:
12.
Menteri Pekerjaan Umum
13.
Menteri Perhubungan:
14.
Menteri Komunikasi dan Informatika:
15.
Menteri Pertanian:
dan Perumahan Rakyat:
16. Menteri...
Ta 2 ny
Ng
Ay
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-216.
Menteri Kelautan dan Perikanan,
17. Menteri Agraria
dan
Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional:
18.
Menteri Badan Usaha Milik Negara,
19.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
20.
Menteri Sosial:
2
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
dan Transmigrasi:
ZA,
28.
Menteri
Pariwisata
dan
Ekonomi
Badan
Pariwisata dan Ekonomi
Menteri
Investasi/Kepala
Penanaman
Kreatif/ Kepala
Kreatif:
Badan
Koordinasi
Modal:
24.
Jaksa Agung,
25.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
26.
Kepala
Badan
Pelindungan
Pekerja
Indonesia,
27.
Direksi
Migran
)
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Kesehatan:
28.
Para Gubernur,
29.
Para Bupati/Wali Kota, dan
30.
Ketua Dewan
Jaminan
Sosial Nasional.
Untuk
PERTAMA
: Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan
masing-masing
untuk
melakukan
optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
KEDUA
: Khusus kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan:
a. melakukan...
$
JAN su
Kg
na
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3a. melakukan
koordinasi,
pengendalian
atas
sinkronisasi,
pelaksanaan
dan
Instruksi
Presiden ini, dan
b.melaporkan
pelaksanaan
kepada Presiden
Instruksi
Presiden
ini
secara berkala setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
a. melakukan
Usaha
upaya agar peserta penerima
Rakyat
menjadi
Peserta
Kredit
aktif
dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional: dan
b.melakukan
penyempurnaan
regulasi
terkait
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka
optimalisasi
pelaksanaan
program
Jaminan
Kesehatan Nasional.
. Menteri Dalam Negeri untuk:
a. melakukan
sinkronisasi
regulasi
terkait
norma,
standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik
di daerah dalam rangka memastikan setiap orang
terdaftar
menjadi
Peserta
aktif dalam
program
Jaminan Kesehatan Nasional:
b.menyediakan
Nomor
akses
Induk
data
penduduk
Kependudukan
berbasis
untuk
dapat
dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
c. mendorong
Gubernur
dan
Bupati/Wali
Kota
untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha
dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
d. mendorong...
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-4d. mendorong Gubernur dan Bupati/ Wali Kota agar
Peserta
Pekerja
Penerima
Upah
Penyelenggara
Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah
mendaftarkan
anggota
menjadi
aktif dalam
Peserta
Kesehatan
Nasional
keluarga
segmen
yang
lain
program
Jaminan
Pekerja
Penerima
Upah Penyelenggara Negara:
e. menugaskan
untuk
Gubernur
melakukan
penduduk
sebagai
yang
Peserta
dan
Bupati/Wali
langkah-langkah
berada
agar
di wilayahnya
aktif dalam
Kota
setiap
terdaftar
program
Jaminan
Kesehatan Nasional:
f. menugaskan
Gubernur
dan
Bupati/Wali
Kota
untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data
seluruh
segmen
kepesertaan
program
Jaminan
Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya,
g. menugaskan
Gubernur
dan
Bupati/Wali
untuk
mengidentifikasi
dan
seluruh
pekerja
termasuk
pegawai
dengan
status
non-Aparatur
Kota
mendaftarkan
Sipil
pemerintah
Negara
di
wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program
Jaminan
Kesehatan Nasional:
h. memastikan
Bupati/Wali
Kota
mendaftarkan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
i. memastikan
untuk
Gubernur
mengalokasikan
optimalisasi
dan
Bupati/Wali
anggaran
pelaksanaan
dalam
program
Kota
rangka
Jaminan
Kesehatan Nasional:
j-. memastikan...
Yng
BP
x
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5j. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran
untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran
Jaminan
Kesehatan
sesuai
kapasitas
fiskal
daerah:
k. memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran
dan
membayar
penduduk
Daerah
yang
iuran
dan
bantuan
didaftarkan
oleh
iuran
Pemerintah
Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan
Penerima
Upah
dan
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3,
serta mengalokasikan
anggaran
dan
membayar
bantuan
iuran
bagi
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dan
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3:
l. memastikan
anggaran
iuran
Bupati/Wali
dan
bagi
membayar
penduduk
Pemerintah
Kota
Daerah
mengalokasikan
iuran
yang
dan
bantuan
didaftarkan
Kabupaten/Kota
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat
ruang
perawatan
oleh
sebagai
Upah
dan
pelayanan
di
Kelas 3, serta mengalokasikan
anggaran
dan
membayar
bantuan
iuran
bagi
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dan
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat
pelayanan
di
ruang perawatan Kelas 3:
m. menugaskan
Gubernur
untuk menyediakan
dan
Bupati/Wali
Kota
sarana dan prasarana pada
fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di
bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing:
dan
n. meningkatkan...
SANA “3
x
Ag
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6n. meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan
kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam
pelaksanaan
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi
tidak
mendapatkan
terkait
kepatuhan
pelayanan
dalam
publik
tertentu
program
Jaminan
program
Jaminan
Kesehatan Nasional.
4. Menteri Luar Negeri untuk:
a.melakukan
diseminasi
Kesehatan
Nasional
kepada
perwakilan
negara
asing dan organisasi internasional di Indonesia:
b. memastikan
seluruh
asing dan
organisasi
internasional,
diplomatik
dan
diplomatik
keluarganya
non
yang
negara pengirim
staf di perwakilan
berasal
dan
negara
kecuali
staf
beserta anggota
ditugaskan
dari
sesuai asas timbal balik, yang
bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia
menjadi
Peserta
aktif dalam
program
Jaminan
Kesehatan Nasional, dan
c. mendorong
Negara
Sipil
seluruh
Indonesia
Negara
menjadi
pegawai
dengan
status
di Perwakilan
Peserta
pemerintah
aktif dalam
Warga
non-Aparatur
Republik
Indonesia
program
Jaminan
Kesehatan Nasional.
5. Menteri Agama untuk:
a. mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha
dan
pekerja
pada
penyelenggara
perjalanan
dan
penyelenggara
ibadah
ibadah
umrah
khusus
menjadi
Jaminan
Kesehatan Nasional:
Peserta
aktif
dalam
haji
program
b. mensyaratkan...
RA Oia
x
Ay
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7b. mensyaratkan
haji
khusus
calon jamaah umrah
dan jamaah
merupakan
aktif
program Jaminan
c. memastikan
dalam
Kesehatan Nasional, dan
peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan
formal
Peserta
pada
maupun
Kementerian
satuan
pendidikan
nonformal
Agama
di
baik
lingkungan
merupakan
Peserta
aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:
a. mengambil
agar
langkah-langkah
pemohon
umum,
pelayanan
pelayanan
yang
diperlukan
administrasi
kekayaan
hukum
intelektual,
dan
pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
dan
b.menyediakan
data
dimanfaatkan
badan
usaha
untuk
dalam meningkatkan
dapat
kepesertaan
program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Menteri Keuangan untuk:
a. melakukan
kerja
Kementerian
sama
Keuangan
pertukaran
data
antara
dalam hal ini Direktorat
Jenderal
Pajak
dengan
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial Kesehatan untuk meningkatkan
kepatuhan
Peserta program Jaminan
Kesehatan
Nasional,
sesuai
peraturan
dengan
ketentuan
perundang-undangan,
b. menyiapkan
regulasi dalam
rangka mendukung
kelancaran
pembayaran
iuran
anggota
keluarga
Upah
Penyelenggara
instansi Pemerintah
aktif
dalam
yang
kepesertaan
lain
Pekerja
Penerima
Negara
di
lingkungan
Pusat agar menjadi Peserta
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional,
c. menjaga...
ni O
Ti,
n
S
jan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8c. menjaga
kesinambungan
pendanaan
Jaminan Kesehatan Nasional, dan
d. melakukan
pemotongan
Dana
program
|
Alokasi
Umum
dan/atau
Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah
Daerah
yang
dalam
program
tidak
memenuhi
Jaminan
kewajibannya
Kesehatan
Nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
.Menteri
Pendidikan,
Teknologi
untuk
pendidik,
dan
Kebudayaan,
memastikan
tenaga
peserta
kependidikan
pendidikan
baik
merupakan
Peserta aktif dalam
Kesehatan
Riset,
formal
didik,
pada
maupun
dan
satuan
nonformal
program
Jaminan
Nasional.
. Menteri Kesehatan untuk:
a. melakukan
evaluasi,
pengkajian,
dan
penyempurnaan
regulasi
terkait
pelayanan
kesehatan
program
Jaminan
Kesehatan
dalam
Nasional:
b. mempercepat
penyelesaian
pelayanan melalui Pedoman
standardisasi
Nasional Pelayanan
Kedokteran,
c. memastikan
tenaga
kesehatan
yang
menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada
program
pemerintah
merupakan
peserta
aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
d. menjamin
bagi
ketersediaan obat dan alat kesehatan
peserta
program
Jaminan
Kesehatan
pada
formularium
Nasional
dengan
mengacu
nasional
dan
kompendium
alat
kesehatan
bersama Pemerintah Daerah:
e. menjamin...
pg
2N
x
2
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-9e. menjamin
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber
daya
manusia
di
bidang
kesehatan
bersama
sistem
tarif
pelayanan
prinsip
kendali
Pemerintah Daerah,
f. menyempurnakan
kesehatan
sesuai
mutu
dan
kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional,
g. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh
antar
sistem
informasi
program
Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
dan
Badan
Kesehatan
Penyelenggara
sesuai
dengan
Jaminan
ketentuan
Sosial
peraturan
perundang-undangan,
h. memprioritaskan
preventif
pelayanan
perorangan
promotif
dalam
manfaat
dan
program
Jaminan Kesehatan Nasional: dan
i. meningkatkan
implementasi
penyelenggara
peran
jaminan
asuransi
koordinasi
untuk
antar-
mengoptimalkan
Badan
Usaha
Milik
pengkajian,
dan
terkait
cara
Negara/swasta.
10. Menteri Ketenagakerjaan untuk:
a. melakukan
evaluasi,
penyempurnaan
regulasi
pengenaan dan pencabutan
bagi Pemberi
atas
tata
sanksi administratif
Kerja selain Penyelenggara
kepatuhan
terhadap
program
Negara
Jaminan
Kesehatan Nasional:
b.meningkatkan
kepatuhan
Penyelenggara
Jaminan
pengawasan
kepada
Negara
dan
Pemberi
pemeriksaan
Kerja
terhadap
selain
program
Kesehatan Nasional:
c. memastikan...
Pnt(t
La
IK
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10c. memastikan
paling
seluruh
sedikit
6
orang asing
(enam)
yang
bulan
di
bekerja
Indonesia
merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
d. memastikan
perpanjangan
pemohon
pengurusan
perizinan
berusaha
ketenagakerjaan merupakan
maupun
di
bidang
Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Menteri Perindustrian untuk:
a.menyinergikan
data
industri
kerja,
perusahaan
industri,
dan
perusahaan
kawasan
industri,
dengan
data
kepesertaan
Badan
Penyelenggara
jumlah
Sosial
tenaga
Kesehatan
untuk
yang
dapat
memuat
Jaminan
dimanfaatkan
dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan
sektor
industri
dalam
program
Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
b. memastikan
perusahaan
industri
dan
industri
patuh
dalam
memberikan
data
pekerja
perusahaan
kawasan
mendaftarkan
dan
beserta anggota keluarganya secara lengkap dan
benar,
dan
membayar
iuran
program
Jaminan
Kesehatan Nasional.
12. Menteri
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
untuk
memastikan
pelaksana
pekerja
pada
pembangunan
proyek
proyek
Rakyat
dan
infrastruktur
dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum
Perumahan
Rakyat
yang
para
dan
pembiayaannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan
Kesehatan
Nasional.
13. Menteri...
On,
x
Ap
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-1113. Menteri
Perhubungan
kepatuhan
pekerja
udara,
untuk
meningkatkan
setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan
pada
dan
sektor
perhubungan
perkeretaapian
darat,
termasuk
laut,
transportasi
dalam jaringan (online) menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
a. melakukan
diseminasi
masyarakat
program
agar
dan
menjadi
Jaminan
edukasi
Peserta
Kesehatan
kepada
aktif
Nasional
dalam
melalui
berbagai saluran komunikasi, dan
b. memfasilitasi
penyediaan
infrastruktur
telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan
terdepan
dalam
rangka
meningkatkan
kemampuan
sistem teknologi informasi program
Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Menteri
Pertanian
untuk
penerima
program
Kementerian
penyuluh,
dan
pendamping
Pertanian merupakan
memastikan
petani
Pertanian,
program
tenaga
Kementerian
Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan
nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan,
petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan
penerima
program
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Menteri
Agraria
dan
Tata
Pertanahan
Nasional untuk
pendaftaran
peralihan
Ruang/Kepala
memastikan
hak tanah
merupakan Peserta aktif dalam
Kesehatan Nasional.
Badan
pemohon
karena jual beli
program
Jaminan
18. Menteri...
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-1218. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
a. memastikan
seluruh
anggota
dewan
komisaris/dewan
karyawan
Badan
anggota
keluarganya
Usaha
direksi,
anggota
pengawas,
dan
Negara
beserta
Milik
merupakan
Peserta
aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
b. memastikan
untuk
Direksi Badan
menerapkan
hal
Usaha
Milik Negara
sebagaimana
dimaksud
pada huruf a kepada anak perusahaannya, dan
c. memastikan
data
kepesertaan
program
yang
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data
kepesertaan
Badan
Sosial
Kesehatan
dalam
rangka
data
kepesertaan
Jaminan
19, Menteri
Penyelenggara
untuk
dapat
pemutakhiran
dan
Kesehatan
Koperasi
Jaminan
dimanfaatkan
dan
peningkatan
kepatuhan
program
Nasional.
dan
Usaha
Kecil dan
Menengah
untuk:
a. melakukan
pengawas,
langkah-langkah
dan
anggota
agar
koperasi
pengurus,
serta
pelaku
usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi
Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional, dan
b. menyediakan
data
koperasi
serta badan
skala mikro,
kecil, dan
menengah
dimanfaatkan
dalam
peningkatan
dan
kepatuhan
program
Jaminan
untuk
usaha
dapat
kepesertaan
Kesehatan
Nasional.
20. Menteri...
3PnApDg,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13 20. Menteri Sosial untuk:
a. menetapkan
Iuran
perubahan
Jaminan
data Penerima Bantuan
Kesehatan
seluruhnya
berbasis
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,
b. melakukan
verifikasi
percepatan pemutakhiran
dan
validasi
oleh
data hasil
Pemerintah
Daerah
untuk penetapan dan perubahan data Penerima
Bantuan
Turan
berkala
melalui
Jaminan
Kesehatan
secara
sistem
informasi
yang
terintegrasi, dan
c. memastikan
data
Iuran Jaminan
Pemerintah
Peserta
Penerima
Bantuan
Kesehatan tersampaikan kepada
Daerah
mencantumkan
setiap
bulan
dengan
dan
alamat
secara
nama
lengkap.
21. Menteri
dan
Desa,
Pembangunan
Transmigrasi
menetapkan
untuk
Daerah
untuk
kebijakan
mendukung
Tertinggal,
menyusun
dan
penggunaan
dana
desa
optimalisasi
pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Nasional.
22. Menteri
Badan
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif/ Kepala
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:
a. mendorong
pelaku usaha
dan
pekerja di sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional, dan
b. memastikan
peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan,
bawah
pada
Kementerian
lembaga
pendidikan
Pariwisata
dan
Ekonomi
Ekonomi
Kreatif
Kreatif/Badan
Pariwisata
merupakan
Peserta
dan
aktif
dalam
di
program
Jaminan Kesehatan Nasional.
23. Menteri...
£
R:V any
x
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
-1423. Menteri
Investasi/Kepala
Penanaman
Badan
Modal
penyelenggaraan
Koordinasi
untuk
program
mendukung
Jaminan
Kesehatan
Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui
sistem Online Single Submission.
24. Jaksa Agung untuk:
a. memberikan
pendapat
pendampingan
hukum
hukum
dan
perdata
hukum
atas
dan/atau
permasalahan
tata usaha
negara
terkait
program Jaminan Kesehatan Nasional,
b. memberikan
bantuan
optimalisasi
hukum
pelaksanaan
dalam
rangka
program
Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
c. meningkatkan
koordinasi
Kementerian/Lembaga,
dengan
Pemerintah
Badan
Usaha
Milik Negara,
Badan
Daerah,
dan
pihak
lain
pengawasan
dan
pemeriksaan
pelaksanaan
program
dalam
Daerah,
Usaha
Milik
melaksanakan
Jaminan
kepatuhan
Kesehatan
Nasional.
25. Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
untuk:
a. melakukan
memastikan
Surat
Tanda
Keterangan
aktif
dalam
penyempurnaan
regulasi
pemohon
Izin
Surat
Nomor
Catatan
Kendaraan,
Kepolisian
program
untuk
Mengemudi,
dan
Surat
adalah
Peserta
Jaminan
Kesehatan
Nasional: dan
b. meningkatkan...
aa"
Kg
1
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15b.meningkatkan
terhadap
upaya
Pemberi
Negara
yang
membayar
penegakan
Kerja
belum
iuran
selain
Penyelenggara
melaksanakan
program
hukum
kepatuhan
Jaminan
Kesehatan
Nasional.
26. Kepala
Badan
Pelindungan
Pekerja
Migran
Indonesia untuk:
a.mewajibkan
menjadi
calon
Peserta
Pekerja
Migran
Indonesia
aktif
program
Jaminan
Kesehatan Nasional:
b.mewajibkan
Pekerja
Migran
Indonesia
yang
bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan
untuk
menjadi
Jaminan
Peserta
Kesehatan
aktif
dalam
Nasional
selama
program
berada
di
luar negeri, dan
c.menyusun
dan
menetapkan
untuk
mendukung
regulasi
teknis
pelaksanaan
program
Jaminan Kesehatan Nasional.
27. Direksi
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
Kesehatan untuk:
a. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional
mendapatkan
akses
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas
melalui
pemberian
identitas
Peserta
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
b.meningkatkan
sosialisasi
(public
advokasi,
kampanye,
education)
program
dan
Jaminan
Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta:
c. meningkatkan
kerja
kepentingan
dalam
pelayanan
pendaftaran,
kemudahan
sama
dengan
rangka
pemangku
meningkatkan
mengembangkan
pendaftaran dan pembayaran
iuran
program Jaminan Kesehatan Nasional:
d. meningkatkan...
tag
x
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
- 16 d. meningkatkan
upaya
pendaftaran
serta
dan
penyampaian
upaya
pembayaran
penegakan
penagihan
kepatuhan
data
dan
Peserta,
kepatuhan
iuran program Jaminan
Kesehatan
Nasional)
e. meningkatkan
kepentingan
pelayanan
kerja
sama
dengan
dalam
rangka
penegakan
publik
dan
pemangku
sanksi
terlaksananya
program
Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal,
f. meningkatkan
fasilitas
perluasan
pelayanan
kebutuhan
sesuai
kerja
sama
kesehatan
dengan
dengan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
g. melakukan
serta
pengkajian
pengembangan
dan
evaluasi
regulasi
inovasi
untuk
perbaikan
implementasi
program
Jaminan
Nasional
menjamin
keberlangsungan
kualitas
program
Jaminan
data
kepesertaan
guna
peningkatan
—
Kesehatan
dan
Kesehatan Nasional:
h.melaksanakan
pemadanan
dengan
Kementerian/Lembaga
Peserta
dalam
dan
validitas
rangka
data
penyedia
meningkatkan
Peserta
program
data
akurasi
Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
i. melakukan
kerja
sama
Keuangan
dalam
penagihan
Peserta
program
Jaminan
dengan
Kementerian
piutang
Kesehatan
iuran
Nasional
setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
j. melakukan...
RI Oitng
x
Ay
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17j. melakukan interoperabilitas sistem secara penuh
antar
sistem
informasi
program
Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
dan
Badan
Penyelenggara
Kesehatan,
serta
Jaminan
menyediakan
Sosial
data
dan
informasi melalui akses sistem informasi program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
kepada
Dinas
Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan
di bidang
kesehatan
di daerah
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan
pelayanan
dalam
promotif
manfaat
Nasional
dan
preventif
perorangan
program
Jaminan
Kesehatan
sesuai
ditetapkan
dengan
dalam
kebijakan
peraturan
yang
perundang-
undangan, dan
Il. meningkatkan
implementasi
penyelenggara
peran
jaminan
asuransi
koordinasi
untuk
antar-
mengoptimalkan
Badan
Usaha
Milik
menetapkan
regulasi
serta
Negara/swasta.
28. Para Gubernur untuk:
a.menyusun
dan
mengalokasikan
pelaksanaan
anggaran
program
untuk
mendukung
Jaminan
Kesehatan
Nasional di wilayahnya,
b. memastikan
Pintu
seluruh
Pelayanan
Terpadu
Satu
mensyaratkan
kepesertaan
aktif program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu
kelengkapan
dokumen
pengurusan
perizinan
berusaha dan pelayanan publik:
Cc. memastikan...
Ur, Fa,
T
ia
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
c. memastikan
setiap
penduduk
wilayahnya
terdaftar
yang
sebagai
berada
Peserta
di
aktif
program Jaminan Kesehatan Nasional)
d.mendorong
Peserta
Penyelenggara
Pekerja
Negara
di
Penerima
Upah
lingkungan
instansi
Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan
anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif
dalam
program
Jaminan
dalam
segmen
Pekerja
Kesehatan
Nasional
Penerima
Upah
pegawai
Penyelenggara Negara,
e. memastikan
seluruh
pekerja termasuk
pemerintah
dengan
status
Negara
di wilayahnya
non-Aparatur
merupakan
Sipil
Peserta
aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:
f. memastikan
Bupati/Wali
Kota
mendaftarkan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
g. memastikan
perencanaan,
pembayaran
Bantuan
kontribusi
Iuran
penganggaran
iuran
Jaminan
Peserta
dan
Penerima
Kesehatan
sesuai
kapasitas fiskal daerah:
h.melakukan
pengalokasian
anggaran
dan
pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk
yang
didaftarkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah
dan
pelayanan
Bukan
di
ruang
Pekerja
dengan
perawatan
dan
Kelas
manfaat
3,
serta
pengalokasian
anggaran
pembayaran
bantuan
iuran
bagi
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dan
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3,
i. memastikan...
2 On, Ta
x
8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 i. memastikan
Bupati/Wali Kota
anggaran
membayar
iuran
dan
bagi
penduduk
Pemerintah
Daerah
mengalokasikan
iuran
yang
dan
didaftarkan
Kabupaten/Kota
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat
ruang perawatan
bantuan
oleh
sebagai
Upah
dan
pelayanan
di
Kelas 3, serta mengalokasikan
anggaran
dan
membayar
bantuan
iuran
bagi
Peserta
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dan
Bukan
Pekerja
dengan
manfaat
pelayanan
di
ruang perawatan Kelas 3,
j. memastikan
anggota
dewan
komisaris/dewan
pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta
anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah
beserta anak perusahaannya merupakan Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional:
k. menjamin
bagi
ketersediaan obat dan alat kesehatan
Peserta
Nasional
program
di wilayahnya
formularium
nasional
Jaminan
dengan
dan
Kesehatan
mengacu
pada
kompendium
alat
kesehatan bersama Kementerian Kesehatan:
1. menjamin
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber
daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama
Kementerian Kesehatan:
m. melaksanakan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 m. melaksanakan
pengenaan
sanksi
tidak
mendapatkan
kepada
Pemberi
Kerja
selain
Penyelenggara
Negara
dan
setiap
orang
selain
Pemberi
pekerja
dan
Penerima
Kesehatan
dalam
yang
pelayanan
administratif
Bantuan
tertentu
Iuran
tidak memenuhi
program Jaminan
sesuai dengan
publik
Kerja,
Jaminan
kewajibannya
Kesehatan
Nasional
ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan
n.
meningkatkan
kepada
pembinaan
Bupati/Wali
pelaksanaan
dan
Kota
program
pengawasan
dalam
Jaminan
rangka
Kesehatan
Nasional.
29. Para Bupati/ Wali Kota untuk:
a.menyusun
dan
mengalokasikan
pelaksanaan
menetapkan
anggaran
program
regulasi
serta
untuk
mendukung
Jaminan
Kesehatan
Nasional di wilayahnya,
b. memastikan
setiap
penduduk
wilayahnya
terdaftar
yang
sebagai
berada
Peserta
di
aktif
program Jaminan Kesehatan Nasional,
c. memastikan
Pintu
seluruh
Pelayanan
Terpadu
Satu
mensyaratkan
kepesertaan
aktif program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu
kelengkapan
dokumen
pengurusan
perizinan
berusaha dan pelayanan publik:
d.mendorong
Peserta
Penyelenggara
Pemerintah
Pekerja
Negara
Daerah
di
instansi
Kabupaten/Kota
untuk
keluarga
lain
anggota
menjadi
aktif dalam
Kesehatan
Nasional
Upah
lingkungan
mendaftarkan
Peserta
Penerima
dalam
yang
program
Jaminan
segmen
Pekerja
Penerima Upah Penyelenggara Negara:
e. memastikan...
an
JadOn "
eh
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
- 21e. memastikan
seluruh
pekerja termasuk
pemerintah
dengan
status
Negara
di wilayahnya
pegawai
non-Aparatur
merupakan
Sipil
Peserta
aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:
f. melakukan
penganggaran,
Desa
dan
pendaftaran,
perencanaan,
dan
iuran
pembayaran
Perangkat
Desa
Kepala
sebagai Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
g. melakukan
pengalokasian
pembayaran
iuran
penduduk
yang
dan
anggaran
bantuan
didaftarkan
dan
iuran
oleh
bagi
Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dengan
manfaat
pelayanan
Kelas
3,
pengalokasian
serta
pembayaran
dan
Bukan
di ruang
Pekerja
perawatan
anggaran
dan
bantuan iuran bagi Peserta Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
dan
dengan
manfaat
pelayanan
Bukan
di ruang
Pekerja
perawatan
Kelas 3:
h.memastikan
anggota
dewan
komisaris/dewan
pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta
anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah
beserta anak perusahaannya merupakan Peserta
aktif
dalam
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional,
i. menjamin
bagi
ketersediaan obat dan alat kesehatan
Peserta
Nasional
program
di wilayahnya
formularium
nasional
Jaminan
dengan
dan
Kesehatan
mengacu
pada
kompendium
alat
kesehatan bersama Kementerian Kesehatan:
j. menjamin...
an 2 ing
A3
Ag
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
- 22 j. menjamin
ketersediaan
sarana
pada fasilitas pelayanan
dan
kesehatan
prasarana
dan sumber
daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama
Kementerian Kesehatan: dan
.melaksanakan
pengenaan
sanksi
tidak
mendapatkan
kepada
Pemberi
Kerja
selain
Penyelenggara
Negara
dan
setiap
orang
selain
Pemberi
pekerja
dan
Penerima
Kesehatan
dalam
yang
publik
Bantuan
Jaminan
tertentu
Iuran
tidak memenuhi
program
sesuai dengan
pelayanan
administratif
Kerja,
Jaminan
kewajibannya
Kesehatan
Nasional
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
30.Ketua
Jaminan
Sosial
Nasional
mengoptimalkan
tugas,
fungsi,
dan
dalam melakukan
kajian dan sinkronisasi regulasi
Sistem
Dewan
Jaminan
Sosial
untuk
wewenang
Nasional
terhadap
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
KETIGA
: Pendanaan
untuk
optimalisasi pelaksanaan
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran
dibebankan
pada
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang
sah
dan
tidak
mengikat
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT
: Melaksanakan
Instruksi
Presiden
ini dengan
penuh
tanggung jawab.
Instruksi...
TS
PAS Na P3
A3
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
- 93 Instruksi
Presiden
ini mulai
berlaku
pada
tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,
La
MU
Yuli Harsono