1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. Program ini
diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses kesehatan
yang lebih luas kepada seluruh penduduk Indonesia.
Salah satu tujuan utama JKN adalah memberikan akses kesehatan yang adil dan merata kepada
seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, program ini bersifat universal, artinya semua
warga negara Indonesia dan penduduk asing yang tinggal di Indonesia memiliki hak untuk
terdaftar dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan.
Untuk menjadi peserta JKN, setiap peserta diwajibkan membayar premi bulanan. Besar premi
ini tergantung pada tingkat penghasilan dan status peserta. Terdapat dua jenis peserta, yaitu
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta bukan PBI. Peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) adalah mereka yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan dan didanai oleh
pemerintah. Sementara itu, peserta bukan PBI adalah mereka yang mampu membayar iuran
secara mandiri.
JKN menawarkan berbagai manfaat kesehatan kepada pesertanya, termasuk pelayanan rawat
inap, rawat jalan, persalinan, operasi, rehabilitasi medis, dan obat-obatan. Peserta jaminan
kesehatan nasional dapat memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan dokter-dokter yang
telah terdaftar.
2. Jaminan Kecelakan Kerja (JKK)
Jaminan kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada
pekerja oleh pemerintah atau perusahaan tempat mereka bekerja dalam hal terjadinya
kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan mereka. Jaminan ini bertujuan untuk
memberikan bantuan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau cedera saat bekerja, baik
dalam bentuk pemberian uang tunai, penggantian biaya pengobatan, maupun kompensasi bagi
keluarga apabila terjadi kematian. Program jaminan kecelakaan kerja dapat didanai oleh
pemerintah, perusahaan tempat pekerja bekerja, atau keduanya.
Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program jaminan kecelakaan
kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemberi
kerja biasanya mengambil kebijakan asuransi kecelakaan kerja untuk melindungi pekerjanya.
Biaya premi asuransi tersebut menjadi tanggungan pemberi kerja.
Selain memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan, jaminan
kecelakaan kerja juga mendorong pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Perusahaan sering
kali diwajibkan untuk mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh
pemerintah guna mengurangi risiko kecelakaan.
3. Jaminan Kematian (JKm)
Jaminan kematian adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk memberikan
manfaat kepada keluarga atau ahli waris seseorang jika dia meninggal dunia. Manfaat ini dapat
digunakan untuk membayar biaya-biaya seperti pemakaman, hutang-hutang, kebutuhan hidup
sehari-hari, pendidikan anak-anak, atau keperluan finansial lainnya. Jaminan kematian ini
biasanya diperoleh melalui polis asuransi jiwa, yang merupakan perjanjian antara pemegang
polis (pemegang asuransi) dan perusahaan asuransi.
Untuk mendapatkan jaminan kematian, pemegang polis membayar premi kepada perusahaan
asuransi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam polis. Besar premi biasanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, kesehatan, jumlah perlindungan yang diinginkan,
dan faktor risiko lainnya. Jika pemegang polis meninggal dunia selama periode polis berlaku,
ahli waris atau keluarganya akan menerima manfaat kematian sesuai dengan ketentuan polis.
Besarnya manfaat kematian biasanya telah ditetapkan pada awal kontrak dan akan dibayarkan
kepada penerima manfaat setelah klaim diajukan dan diverifikasi oleh perusahaan asuransi.
Pemegang polis biasanya menentukan siapa yang akan menjadi penerima manfaat dari jaminan
kematian dalam polis asuransi jiwa. Penerima manfaat ini bisa berupa keluarga langsung, ahli
waris, atau pihak lain yang ditunjuk.
4. Jaminan Pensiun (JP)
Di Indonesia, jaminan pensiun disediakan melalui program Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola
oleh BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Program
ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan buruh agar dapat memperoleh
penghasilan setelah memasuki masa pensiun. Setiap pekerja atau buruh yang memiliki
penghasilan dari pekerjaan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh pengusaha
atau perusahaan tempat mereka bekerja wajib menjadi peserta program jaminan pensiun. Ini
mencakup pekerja formal dan informal. Kontribusi untuk jaminan pensiun dibayarkan oleh
peserta (pekerja atau buruh) dan juga oleh pemberi kerja (perusahaan/tempat kerja). Besarnya
kontribusi ini berdasarkan pada penghasilan bulanan yang dilaporkan oleh peserta kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Peserta yang memenuhi syarat pensiun akan menerima manfaat pensiun
bulanan setelah mencapai usia pensiun yang ditetapkan (biasanya 56-58 tahun). Manfaat
pensiun ini diberikan dalam bentuk uang tunai.
5. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia adalah program jaminan sosial yang ditujukan untuk
karyawan yang sudah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal
dunia. Program ini bertujuan untuk menjamin karyawan terdaftar agar menerima uang tunai
apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dengan
kata lain, JHT bertindak seperti tabungan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Iuran yang dibayarkan ke JHT berasal dari potongan gaji pekerja dan perusahaan. Peserta
membayar iuran sebesar 5,7% dari upah sebulannya, dengan ketetapan 2% ditanggung pekerja
dan 3,7% ditanggung perusahaan/pemberi kerja. Nantinya, peserta bisa mengklaim manfaat
JHT berupa uang tunai dalam kondisi tertentu.
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) adalah program jaminan sosial baru yang diterbitkan oleh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan ini memberikan perlindungan kepada pekerja atau
buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Peserta JKP harus memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan harus
rutin membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK. Jika terjadi PHK,
peserta akan mendapatkan bantuan uang tunai bulanan sampai dengan 6 bulan, bimbingan dan
rekomendasi karir, dan akses informasi bursa kerja.
Untuk membuat klaim JKP, peserta harus melaporkan kasus PHK kepada pihak pemberi kerja
(perusahaan). Jika peserta belum melaporkan kasus PHK, ia dapat melakukannya sendiri.
Prosedur pengajuan klaim JKP meliputi pengajuan klaim bulan kedua sampai ke-enam, laporan
kasus PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan pengajuan klaim kepada pihak pemberi kerja
(perusahaan).
Daftar Pustaka
Putri, A. E. (2014). Paham JKN: Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Friedrich-EbertStiftung, Kantor Perwakilan Indonesia.
Putri, A. E. (2020). Paham JKK dan JKM: Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia.
Aurelia, Bernadetha. "Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun." Hukum Online.
26 September 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-jaminan-hari-tuadengan-jaminan-pensiun-lt5dbbc64cdb70e/.
BPJS Ketenagakerjaan: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilanganpekerjaan.html