Regulasi Mineral dan Batubara Aspek Teknik dan Lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ir. M. Hendrasto, M.Sc. Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang PENGHAPUSAN DAN REVISI REGULASI/PERIZINAN/SERTIFIKASI/REKOMENDASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHAP I 22 Januari 2018 TAHAP II 5 Februari 2018 Regulasi Sertifikasi/ Regulasi Rekomendasi/ Perizinan TAHAP III 12, 19, 26 Februari 2018 TAHAP IV 5 Maret 2018 REKAPITULASI Unit Eselon I Regulasi Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan Sertifikasi/ Sertifikasi/ Regulasi Rekomendasi/ Regulasi Rekomendasi/ Perizinan Perizinan Minerba - 7 - 25 51 - 13 32 64 Migas - 11 2 6 21 1 - 18 23 Ketenagalistrikan 11 4 - 5 - - - 20 - EBTKE - 5 - - - - 9 5 9 SKK Migas - 3 - 6 - 3 - 12 - BPH Migas - - - 3 - - - 3 - Jumlah 11 30 2 45 72 4 22 90 96 Penyederhanaan 19 Peraturan Menteri ESDM, 11 Keputusan Menteri ESDM, dan 2 Peraturan Dirjen Sub Sektor Minerba 32 PERATURAN DICABUT Tujuan • Menghilangkan duplikasi sertifikasi • Memangkas Birokrasi • Penyederhanaan tahapan kegiatan usaha • Penyederhanaan dan efektifitas evaluasi melalui RKAB (1 kali setahun) • Efektifitas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Revisi 1. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Kewilayahan, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 revisi 5 Permen, 1 Kepmen, dan 2 Perdirjen). 2. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, revisi 11 permen) 3. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan (Permen ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, revisi 3 Permen dan 3 Kepmen) 64 SERTIFIKASI/REKOMENDASI /PERIZINAN DICABUT Cakupan • Penggunaan satu penjaminan reklamasi untuk seluruh kegiatan usaha pertambangan • CNC, Sertifikasi Kelayakan Peralatan dan Instalasi • Rekomendasi tenaga kerja asing • Tanda registrasi • Persetujuan laporan eksplorasi • Surat Keterangan terdaftar Penyederhanaan Regulasi Tahap III Sub Sektor Minerba No Peraturan yang dihapus 1 Permen ESDM 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Permen ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Permen ESDM 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Kepmen ESDM 555.K Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum 5 Kepmen ESDM 1211 Tahun 1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada usaha petrambangan umum 6 Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi Peraturan yang menghapus Latar belakang penghapusan/revisi Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha Permen ESDM 1. Penyesuaian dengan ketentuan 1.Menyederhanakan proses No 26 Tahun 2018 UU Nomor 23 Tahun 2014, UU bisnis dan rantai birokrasi tentang 4 Tahun 2009 dalam pelaksanaan kaidah Pelaksanaan Kaidah 2. Memberikan pedoman dalam teknik di bidang mineral dan Pertambangan Yang penerapan kaidah batubara untuk Baik dan Pengawasan pertambangan (good mining mewujudkan good mining Pertambangan Mineral practice), sesuai ketentuan PP practice dan Batubara Nomor 55 Tahun 2010 2.Memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara 3.Meningkatkan efektifitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan 9 BAB BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara BAB V PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII KETENTUAN LAINLAIN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP Kewajiban Penerapan untuk IUP Pasal 3 ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan Kaidah pertambangan yang baik. Kewajiban Penerapan untuk IUP Olah Murni Pasal 4 ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melaksanakan Kaidah pertambangan yang baik. Kewajiban Penerapan untuk IUJP Pasal 5 (1) Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya (2) Kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, dan b. Tata Kelola Pengusahaan Jasa Pertambangan RESUME ASPEK PELAKSANAAN PENERAPAN KAIDAH TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Ekplorasi dan IUPK Operasi Produksi Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian 1.teknis pertambangan; 2.konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; 3.keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan; 4.keselamatan operasi Pertambangan; 5.pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang serta pascaoperasi; dan 6.pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan 1. teknis kegiatan Pengolahan 1. upaya pengelolaan lingkungan dan/atau Pemurnian; hidup, keselamatan pertambangan, 2. keselamatan Pengolahan dan/atau konservasi Mineral dan Batubara, Pemurnian; dan teknis pertambangan sesuai 3. pengelolaan lingkungan hidup dan dengan bidang usahanya; dan pascaoperasi; dan 2. kewajiban untuk mengangkat 4. konservasi Mineral dan Batubara penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. IUJP Sanksi Administratif Bab VI Pasal 50 Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Ekplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, Pemegang IUJP, Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif Sanksi Administratif dapat berupa: • Peringatan tertulis • Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha • Pencabutan izin Sanksi Administratif diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Kaidah Pertambangan yang Baik Permen ESDM No 26 Tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Pertambangan yang Baik Kaidah Teknik 12 Aspek Teknis Pertambangan Teknis Pertambangan (PermenPERTAMBANGAN ESDM No. 26/2018 PasalYANG 12) BAIK PENERAPAN KAIDAH TEKNIK Kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP OP, IUPK OP, dan IUP OPK Olah Murni dalam pelaksanaan aspek teknis pertambangan: a. Menggunakan metode eksplorasi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian sesuai persetujuan RKAB; b. Menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten; c. Menyusun rencana kerja yang transparan, akuntabel, dan rasional; d. Melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan memenuhi kelaikan teknis. Pengelolaan Teknis Pertambangan (Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Lampiran II ) SUBYEK Umum Eksplorasi MINERAL DAN BATUBARA MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN ➢ Sarana & prasarana → Tidak pada S/D & Cad Berlaku sama ➢ Peta → SRGI ➢ Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan → Tanda penghargaan ➢ Penyelidikan, pemeriksaan, pengujian dan/atau evaluasi terhadap kajian teknis → Laik teknis ➢ Personel → Orang yang Berkompeten (CP), Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten (TTB), Tata Cara Baku ➢ Perencanaan → Rencana eksplorasi ➢ Pelaksanaan • Eksplorasi Pendahuluan: S. Pustaka s.d. Prosp • Eksplorasi Rinci: Teknik Eksplorasi s.d. Est. S/D ➢ Pernyataan Sumberdaya dan Cadangan • Minerba → Max 15 Agustus setiap tahun (N-1) • Listing → Dirjen a.n Menteri terlebih dahulu Tidak harus melakukan prospeksi; 15 Pengelolaan Teknis Pertambangan (Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Lampiran II ) SUBYEK MINERAL DAN BATUBARA ➢ Umum → Min. 70% WIUP & S/D terunjuk/terukur, atau Studi 100% prospek S/D terunjuk/terukur Kelayakan Tambang ➢ S/D dan Cadangan → SNI 5015:2011, SNI 4726:2011 ➢ Geoteknik → CoF, FK statis, FK dinamis, PoF ➢ Hidro & Geohidrologi → Curah hujan data min 10 thn ➢ Kajian AAT → Geokimia & Permodelan ➢ Renc. Tambang → Data modifying factor min. 5 thn ➢ Renc. Olah Murni → Uji Met & Geomet, No Merkuri ➢ Renc. Pengangkutan → Cap. jalan 25% > mine prod ➢ Perubahan Studi Kelayakan Perubahan: • penambahan lokasi, jenis atau karakteristik komoditas; • urutan penambangan yang mengubah rona akhir; • umur tambang • sistem dan/atau metode penambangan; • metode pengolahan dan/atau pemurnian; • peningkatan kapasitas produksi. MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN Berlaku Sama Dikecualikan terbatas Geometri&Dim, Daya D. Pengelolaan sumber air Apabila ada Dikecualikan Kec. Bahan baku semen Dikecualikan Berlaku sama 16 Pengelolaan Teknis Pertambangan (Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Lampiran II ) SUBYEK Konstruksi dan Pengujian Alat Pertambangan (Commisioning) MINERAL DAN BATUBARA MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN ➢ Umum→ Renc. Kontruksi Berlaku Sama ➢ Perencanaan→ DED ➢ Pelaksanaan→ laik teknis min. 70% ➢ Teknologi baru→ Kajian teknis Berlaku sama Pemanfaatan Teknologi, ➢ Penggunaan & Uji coba→ Kemampuan Rekayasa, Persetujuan Dirjen Minerba Rancang Bangun, Pengembangan dan Penerapan ➢ Dirjen Minerba→ Daftar teknologi Teknologi Pertambangan Pengawasan Pemasangan Tanda Batas ➢ Kompilasi data wilayah dan Berlaku sama persiapan teknis; ➢ Pengukuran titik batas; ➢ Pemasangan tanda batas; ➢ Pemeliharaan tanda batas; dan ➢ Kompetensi tenaga pelaksana pengukuran 17 Pengelolaan Teknis Pertambangan (Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Lampiran II ) SUBYEK Penambangan MINERAL DAN BATUBARA MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN ➢ Umum → Renc. Penambangan sesuai FS dan Berlaku sama RKAB ➢ Permukaan:Pembersihan lahan; Penanganan top soil ; Pemberaian Batuan; Pengupasan OB; Pengupasan Mud; OPD; IPD; Penimbunan Mud; Sea dyke; Pengalihan Sungai; Pengalihan Jalan Umum; Penambangan Bersama Perbatasan WIUP; Penempatan OB di Luar WIUP; Penggalian Minerba; Lereng Penambangan; Lereng Akhir; Pengelolaan Air; Penumpukan minerba; Jalan tambang ➢ Bawah Tanah: Jalan masuk, Lubang bukaan, Penyanggaan, Ventilasi, Pengelolaan air, Wet muck, Longwall mining, Penyanggaan alami, surface subsidence, ➢ Bawah Air: Kapal keruk, kapal isap, ponton isap produksi 18 Pengelolaan Teknis Pertambangan (Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Lampiran II ) SUBYEK Penambangan MINERAL DAN BATUBARA MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN ➢ Peralatan Penambangan: Berlaku sama • Unjuk kerja peralatan Utama Minimal: PA , MA, UA, EU & Produktifitas • Alat gali-muat; alat angkut; derek & hoist; LHD; UG truck; Supporting; Alat gali mekanis kontinyu ➢ Unjuk kerja peralatan utama minimal: PA, MA, UA, Pengolahan EU & Produktifitas dan Pemurnian ➢ Pengolahan batubara: crushing, washing, blending, milling, UCG ➢ Pengolahan: comminution, sizing, concentrating, dewatering ➢ Pemurnian: extracting & refining ➢ International Cyanide Management Code Pengangkutan ➢ Truk, Konveyor, Lokomotif & lori, Pipa, Tongkang Pengelolaan ➢ Tambang permukaan → kestabilan lereng Berlaku sama Comminution, Screening/sizing, Polishing & Kalsinasi Berlaku sama 19 Aspek Konservasi Minerba PERMEN ESDM NO. 26 TAHUN 2018 PASAL 3 KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK 1. Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik 2. Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan a. b. c. a. pemasaran; b. keuangan; c. pengelolaan data; d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi; e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan i. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan d. e. f. teknis pertambangan; konservasi Mineral dan Batubara; keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi; dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan Jujur Professional Melayani Inovatif Berarti IUP & IUPK Eks IUP & IUPK OP PERMEN ESDM NO. 26 TAHUN 2018 PASAL 4 KAIDAH PENGOLAHAN/PEMURNIAN YANG BAIK 1. Kaidah Teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian a. teknis Pengolahan dan/atau Pemurnian; b. keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; c. pengelolaan lingkungan hidup dan Pascaoperasi; dan d. konservasi Mineral dan Batubara 2. Tata Kelola Pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian a. b. c. d. e. f. g. Jujur Professional Melayani Inovatif Berarti pemasaran; keuangan; pengelolaan data; pemanfaatan barang, jasa dan teknologi; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian PERMEN ESDM NO. 26 TAHUN 2018 PASAL 24 DAN PASAL 25 UPAYA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA IUP/IUPK Eks dan IUP/IUPK OP IUP OPK Pengolahan/Pemurnian Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Penambangan Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Pengolahan Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Pengolahan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah Dan Mineral Kadar Rendah, Mineral Ikutan, Sisa Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Dan Cadangan Marginal Pemanfaatan Mineral Ikutan Pendataan Sisa Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah Dan Mineral Kadar Rendah, Mineral Ikutan, Dan Cadangan Marginal Pendataan Cadangan Mineral Dan Batubara Yang Tidak Tertambang Dan Sisa Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian RKAB dan Studi Kelayakan Jujur Professional Melayani Inovatif Berarti ACUAN RKAB KEPMEN ESDM NO. 1827.K/30/MEM/2018 → LAMPIRAN VII PEDOMAN PELAKSANAAN KONSERVASI MINERBA RUANG LINGKUP KONSERVASI MINERBA IUP dan IUPK Eksplorasi IUP dan IUPK Operasi Produksi IUP OPK Pengolahan/ Pemurnian Perencanaan Recovery Penambangan Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Penambangan Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Pengolahan Perencanaan Recovery Pengolahan Perencanaan dan Pelaksanaan Recovery Pengolahan Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah, Mineral Kadar Rendah, dan Mineral Kadar Rendah Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah, Mineral Kadar Rendah, Mineral Ikutan, Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Cadangan Marginal Pemanfaatan Mineral Ikutan Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah, Mineral Kadar Rendah, Mineral Ikutan, serta Cadangan Marginal Pendataan Cadangan Tidak Tertambang dan Sisa Hasil Pengolahan/Pemurnian Jujur Professional Melayani Inovatif Berarti Pendataan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian LAPORAN KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang No. 683/37.07/DBT/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal Pelaporan Konservasi Mineral dan Batubara Kepmen ESDM No. 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jujur Professional Melayani Inovatif Berarti Laporan Berkala: Lampiran VIIIM, Laporan Konservasi Minerba Laporan Khusus: LampiranXVI F, Laporan Khusus Kajian Teknis Pertambangan Aspek Usaha Jasa Pertambangan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 No. 1. Deskripsi Permen ESDM No. 34 Th. 2017 Permen ESDM No. 11 Th. 2018 Jenis, Bidang dan Subbidang a. Jenis Perencanaan, Konsultasi, Pelaksanaan Tetap b. Bidang 12 Bidang Tetap c. Subbidang 71 Subbidang 74 Subbidang a. Perusahaan Jasa Pertambangan Inti IUJP Tetap b. Perusahaan Jasa Pertambangan Non Inti TR Dihapuskan c. Rekomendasi RPTKA Terintegrasi dalam RKAB Dihapuskan 3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUJP ber-RKAB Dihapuskan 4. Kemitraan Mitra dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Mitra tidak dapat berbentuk PT hanya Koperasi/Perseorangan 2. Perizinan 27 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 No. 5. Deskripsi Kewajiban IUJP Permen ESDM No. 34 Th. 2017 Permen ESDM No. 11 Th. 2018 IUJP ber-RKAB Dihapuskan Mengangkat PJO sebagai pemimpin tertinggi dilapangan Tetap Mengangkat tenaga teknis yang berkompeten Tetap mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja lokal Tetap Menyampaikan laporan kegiatan → IUP/IUPK → KTT Tetap Keselamatan pertambangan Pengelolaan lingkungan Subkontraktor lokal Sesuai bidang usaha 6. Sanksi a. Peringatan tertulis Durasi 3 kali @ 10 hari kalender Durasi 3 kali @ 30 hari kalender b. Penghentian sementara sebagian/seluruh kegiatan usaha 60 hari kalender Tetap c. Pencabutan izin 1. Pelanggaran pidana 2. Kerusakan lingkungan; dan 28 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 ● Pasal 5 (ayat 3) Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik meliputi: a. upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya; dan b. kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. ● Pasal 5 (ayat 4) Tata kelola pengusahaan jasa pertambangan meliputi: a. pengutamaan produk dalam negeri; b. pengutamaan subkontraktor lokal sesuai dengan kompetensinya; c. pengutamaan tenaga kerja lokal; dan d. pengoptimalan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan. 29 Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran I Persyaratan Penanggung Jawab Operasional (PJO) 1. Persyaratan Administratif yang terdiri atas: a. pekerja perusahaan jasa pertambangan; b. riwayat hidup calon PJO; c. memiliki jabatan tertinggi di site; d. surat pernyataan dukungan dari Direksi Perusahaan jasa pertambangan; e. surat pernyataan komitmen calon PJO; f. bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan g. syarat lain yang ditentukan oleh KTT. 2. Persyaratan Teknis yang terdiri atas: a. memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan; b. memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan; c. memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan; dan d. jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT 30 Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Flowchart Tata Cara Permohonan Pengesahan PJO 31 Aspek Perlindungan Lingkungan KONSEP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN (LHP) PERMEN ESDM NO 26/2018 wajib melaksanakan pengelolaan LHP, Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi LAMPIRAN V KEPMEN ESDM NO 1827/2018 SISTEM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan,pengolahan/pemurnian PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP PENANGGULANGAN, PEMULIHAN TERHADAP PENCEMARAN/PERUSAKAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN LAMPIRAN VI KEPMEN ESDM NO 1827/2018 REKLAMASI & PASCATAMBANG RENCANA REKLAMASI JAMINAN REKLAMASI RENCANA PASCATAMBANG JAMINAN PASCATAMBANG PASCAOPERASI RENCANA PASCAOPERASI 33 POKOK-POKOK PENGATURAN Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (1) No Kegiatan Substansi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Eksplorasi ▪ Efisiensi pembukaan lahan ▪ Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan sebelum pengeboran, pembuatan sumur/paritan uji ▪ Kajian geokimia dalam rangka studi kelayakan 2 Konstruksi ▪ Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan ▪ Pengamanan, pengelolaan tanah zona pengakaran ▪ Sarana dan prasarana pertambangan dilengkapi fasilitas pengelolaan lingkungan (drainase, kolam pengendap, oil trap) 3 Penambangan ▪ Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan ▪ Pengamanan, pengelolaan tanah zona pengakaran ▪ Jarak aman penambangan/penimbunan terhadap fasilitas umum ▪ Pengutamaan backfilling ▪ Pengelolaan air larian permukaan, air tambang ▪ Integrasi pencegahan dan penanggulangan AAT dalam penambangan 34 POKOK-POKOK PENGATURAN Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (2) No Kegiatan Substansi 3 Penambangan ▪ T. Bawah Tanah: kajian, identifikasi, dan pemantauan subsidence ▪ T. Semprot, Kapal Keruk Darat: air kerja sirkulasi tertutup ▪ T. Kapal Keruk Laut: pencegahan dan penanggulangan tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia ▪ T. Ekstraksi Cair: daur ulang air kerja, pemantauan subsidence 4 Pengangkutan Pengendalian debu, pencegahan kebocoran, pencegahan dan penanggulangan tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia 5 Pengolahan/ pemurnian ▪ Air kerja sirkulasi tertutup atau air keluaran yang memenuhi baku mutu ▪ Larangan penggunaan merkuri ▪ Sirkulasi air kerja tertutup dan fasilitas minimum untuk pelindian timbunan bijih Pengaturan lain: 1. Tanggap darurat penanggulangan pencemaran/perusakan lingkungan 2. Sistem Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Pertambangan pada kegiatan pertambangan yang wajib AMDAL 35 POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (2) KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 Penyederhanaan KEPMEN 1827 TAHUN 2018 Rencana Reklamasi Tahap OP seluruh komoditas menyusun mineral bukan logam dan batuan ≤5 tahun: dimasukkan/digabungkan ke dalam rencana Pascatambang termasuk Jaminan Reklamasi Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi dan OP ▪ permohonan pencairan Jaminan Reklamasi tersendiri ▪ penyampaian laporan pelaksanaan tidak diatur ▪ tidak perlu ada permohonan pencairan ▪ paling lambat 31 Januari tahun berjalan Konsultasi Pemangku Kepentingan harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan Penebaran Tanah Zona Pengakaran dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk yang tidak wajib AMDAL pada saat peningkatan OP-nya Penebaran tanah zona pengakaran dilakukan setelah ada hasil analisis kualitas tanah 36 POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (3) KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 Pengaturan Baru KEPMEN 1827 TAHUN 2018 Rencana Pascaoperasi - ▪ IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian menyusun rencana Pascaoperasi ▪ disampaikan paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Reklamasi di Sungai - pengelolaan kualitas air, pencegahan dan penanggulangan erosi dan pendangkalan sungai, serta kestabilan sempadan sungai menyampaikan data spasial dalam bentuk shape file (.shp) Sistem data dan informasi Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi dan OP Fasilitas Pembibitan - penyesuaian inflasi - IUP OP wajib AMDAL perlu membangun POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (4) KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 KEPMEN 1827 TAHUN 2018 Penjelasan/Perincian Perubahan Rencana Pascatambang jika terjadi perubahan rencana Reklamasi ▪ jika ada perubahan atas tata guna lahan, dokumen studi kelayakan, dan/atau dokumen Lingkungan Hidup ▪ Jika mengajukan perpanjangan IUP/K Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap OP persetujuan pencairan paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan persetujuan pencairan setelah dilakukan penilaian pencairan Penetapan Pihak Ketiga ▪ jika 2 tahun berturut-turut pelaksanaan ≤60% ▪ diusulkan IUP/K, dievaluasi oleh Menteri/gubernur ▪ jika 2 tahun berturut-turut pelaksanaan ≤60% atau dinyatakan lalai ▪ jika tidak diusulkan IUP/K, ditetapkan oleh Menteri/gubernur POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (5) Keterangan Kompetensi tenaga Permen 7 Tahun 2014 Kepmen 1827 Tahun 2018 belum dijelaskan perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten Pembukaan kembali area reklamasi menyampaikan rencana kegiatan Penambangan dengan pertimbangan nilai keekonomian reklamasi menyampaikan rencana kegiatan Penambangan dengan pertimbangan nilai keekonomian reklamasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi kembali, penjaminan reklamasi kembali Kriteria keberhasilan Reklamasi selain revegetasi tahap OP belum dijelaskan diajukan IUP/K berdasarkan kajian Keanekaragaman hayati belum ditegaskan reklamasi revegetasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati Rencana Reklamasi 5 tahun pertama belum ditegaskan luasan reklamasi sesuai ketersediaan lahan, biaya reklamasi sesuai bukaan lahan Aspek Keselamatan Pertambangan PERMEN ESDM NO 26 TAHUN 2018 BAB II BAGIAN KETIGA PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengelolaan Keselamatan Sistem Manajemen dan Keselamatan Operasi Pengolahan dan/atau Keselamatan Pertambangan Pertambangan Mineral dan Pemurnian Batubara Pasal 18 dan Pasal 19 Pasal 16 dan Pasal 17 Pasal 14 dan Pasal 15 POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi KTT, WKTT dan KTBT Kepmen 555.K/26/MPE/1995 Hanya mengatur kelas, kewajiban dan tanggung jawab PTL Belum ada Pengawas operasional dan pengawas teknis Hanya mengatur kewajiban Penanggung jawab operasional Belum diatur Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Mengatur kelas, persyaratan, kewajiban dan tanggung jawab, prosedur permohonan, evaluasi dan pengesahan. Terdapat perubahan kelas KTT Mengatur kelas, persyaratan, kewajiban dan tanggung jawab, prosedur permohonan, evaluasi dan pengesahan. Mengatur persyaratan, kewajiban dan tanggung jawab, prosedur permohonan, evaluasi dan pengesahan (KPO). Mengatur persyaratan, kewajiban dan tanggung jawab, prosedur permohonan, evaluasi dan pengesahan. POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi Manajemen risiko Program K3 Kepmen 555.K/26/MPE/1995 Belum diatur Hanya secara umum Klasifikasi cidera kecelakaan tambang 5 kriteria kecelakaan Mati dalam waktu 24 jam Pendidikan dan pelatihan K3 Kampanye K3 Administrasi K3 Kriteria “benar-benar terjadi” tidak dijelaskan Mengatur kewajiban dan materi yang harus disampaikan Tidak diatur Hanya mengatur buku tambang dan buku daftar kecelakaan Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Kewajiban dan tahapan manajemen risiko dijelaskan Sudah dijelaskan secara detil meliputi tujuan dan komponen program yang diharuskan Tidak ada batasan waktu mati Kriteria “benar-benar terjadi” dijelaskan Mengatur kewajiban. Materi disesuaikan dengan jenis dan risiko yang ada dan mengacu kepada standar kompetensi yang berlaku/kualifikasi yang ditetapkan oleh KaIT Sudah diatur terkait kewajiban dan tata cara Mangatur buku tambang, buku daftar kecelakaan, pelaporan, RKAB, prosedur/instruksi kerja, dokumen dan laporan penggunaan kompetensi dan ketentuan persyaratan lainnya POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi Manajemen keadaan darurat Inspeksi K3 Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya Pemeriksaan kesehatan Pengelolaan kelelahan/Fatique Pengelolaan lingkungan kerja Kepmen 555.K/26/MPE/1995 Belum diatur secara detil Hanya mengatur kewajiban dan area yang wajib di inspeksi Dilakukan oleh KTT Hanya mengatur kewajiban dan jangka waktu Belum diatur Diatur secara umum Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Diatur secara detil antara lain kewajiban dan langkah-langkah manajemen keadaan darurat Mengatur kewajiban, area dan tahapan inspeksi Dilakukan oleh KTT, PTL atau Inspektur tambang berdasarkan pertimbangan KaIt/Kadis atas nama KaIT Mengatur secara detil kewajiban, jangka waktu dan persyaratan kewajiban pemeriksaan awal, berkala dan akhir Kewajiban pengelolaan dan persyaratan diatur secara detil Mengatur secara detil pengelolaan debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kuantitas dan kualitas udara kerja, iklim kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi dan kebersihan lingkungan kerja POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi Kepmen 555.K/26/MPE/1995 Sistim dan pelaksanaan Belum diatur secara detail pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana instalasi dan peralatan Pengamanan instalasi Belum diatur secara detail Tenaga teknis pertambangan yang kompeten Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan Evaluasi laporan hasil kajian teknis Keselamatan bahan peledak Belum diatur secara detail Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Mengatur secara detail kewajiban dan tahapan pelaksanaannya Mengatur secara detail kewajiban dan tahapan pelaksanaannya Mengatur secara detail kewajiban dan tahapan pelaksanaannya Belum diatur secara detail Mengatur secara detail kewajiban dan tahapan pelaksanaannya Belum diatur Mengatur secara detail kewajiban dan tahapan pelaksanaannya Terdapat perubahan yang menyesuaikan kondisi dan tantangan kedepan seperti: peningkatan kapasitas gudang dan adanya KPP pertama/KPP Madya Sudah ada POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi Keselamatan fasilitas pertambangan Keselamatan Eksplorasi Keselamatan tambang permukaan Keselamatan tambang bawah tanah Keselamatan kapal keruk/isap Keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian Kepmen 555.K/26/MPE/1995 Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Belum diatur secara detail Mengatur secara detail gudang dan bangunan, perbengkelan, tangki timbun, tangki portabel, stasiun pengisian bahan bakar, stockpile, instalasi pengolah air dan air limbah dan laboratorium Belum diatur Mengatur secara detil yang mencakup cara kerja aman, sistem komunikasi dan pengendalian operasional Sudah ada Terdapat perubahan yang menyesuaikan kondisi dan tantangan kedepan seperti adanya kewajiban pembuatan rencana kerja tambang permukaan. Sudah ada Terdapat perubahan yang menyesuaikan kondisi dan tantangan kedepan seperti adanya pengelolaan wet muck. Sudah ada Terdapat perubahan yang menyesuaikan kondisi dan tantangan kedepan seperti adanya pengelolaan ponton isap. Sudah ada Mengatur secara detail tata cara kerja aman dan pengendalian operasional pengolahan dan/atau pemurnian POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Substansi Elemen, mekanisme implementasi dan audit Permen 38 tahun 2014 Terdapat 7 elemen Kepmen 1827.K/30/MEM/2018 Terdapat perubahan yang menyesuaikan kondisi dan tantangan kedepan seperti adanya perubahan subelemen RKTTL Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan/Atau Pengesahan KTT, PTL, KTBT, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan/atau PJO LORUM IPSUM DOLOR LAMPIRAN I KEPMEN 1827 Kriteria KTT • KTT Kelas IV • KTT Kelas III • KTT Kelas II • KTT Kelas I Kriteria PTL • PTL Kelas III • PTL Kelas II • PTL Kelas I KTT Kelas IV • Untuk Pemegang IPR • Mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui KAIT KTT Kelas III a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot, Bor, Terbuka Berjenjang Tunggal, Kuari, dan Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap b. Jumlah Produksi Rata-Rata: 1) Tambang terbuka berjenjang tunggal, untuk batubara kurang dari atau sama dengan 150 metrik ton per hari 2) Mineral logam meliputi i. Tambang semprot kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per hari ii. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan menggunakan ponton kurang dari atau sama dengan 1 ton bijih per hari 3) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: i. Kuari kurang dari atau sama dengan 250 ton batuan ii. Mineral bukan logam dengan produksi kurang dari atau sama dengan 250 ton/hari c. Tanpa menggunakan bahan peledak d. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50 orang e. Memiliki sertifikat POP atau kualifikasi yang diakui KAIT KTT Kelas II KTT Kelas I a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang Semprot a. Tahap Eksplorasi, Tahap OP dengan metode Tambang (hidrolis), Tambang Terbuka, Tambang Bawah Tanah, Kuari, dan Semprot (hidrolis), Tambang Terbuka, Kuari, dan Kapal Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap Keruk dan/atau Kapal Isap b. Jumlah Produksi Rata-Rata: b. Jumlah Produksi Rata-Rata: 1) Tambang terbuka untuk batubara lebih dari 500 metrik ton per hari 1) Tambang terbuka batubara kurang dari atau sama dengan 500 metrik ton per hari 2) Tambang bawah tanah untuk batubara pada semua kapasitas produksi 2) Mineral logam meliputi 3) Mineral logam meliputi i. Tambang terbuka untuk mineral logam kurang i. Tambang semprot lebih dari dengan 5 ton bijih per hari dari atau sama dengan 1500 ton bijih per hari ii. Tambang terbuka untuk mineral logam lebih dari 1500 ii. Tambang semprot kurang dari atau sama ton bijih per hari dengan 5 ton bijih per hari iii. Tambang bawah tanah untuk mineral logam pada iii. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap dengan semua kapasitas produksi menggunakan ponton kurang dari atau sama iv. Kapal Keruk dan/atau Kapal Isap lebih dari 5 ton bijih dengan 5 ton bijih per hari per hari 3) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: 4) Mineral batuan dan mineral bukan logam meliputi: i. Kuari kurang dari atau sama dengan 500 ton i. Mineral batuan atau bukan logam dengan produksi lebih dari 500 ton/hari ii. Mineral bukan logam dengan produksi kurang ii. Tambang bawah tanah mineral bukan logam pada dari atau sama dengan 500 ton/hari semua kapasitas produksi c. Jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200 orang d. Memiliki sertifikat POM atau kualifikasi yang diakui KAIT c. Jumlah pekerja lebih dari 200 orang d. Memiliki sertifikat POU atau kualifikasi yang diakui KAIT PTL KELAS III PTL KELAS II PTL Kelas III memenuhi kriteria PTL Kelas II memenuhi kriteria sebagai berikut: sebagai berikut: • Bekerja mineral batuan pada bukan pengolahan • Bekerja pada pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau logam dan pengolahan batubara • Memiliki Sertifikat Kompetensi • Jumlah produksi di bawah 100.000 ton per tahun POP Pengolahan dan/atau Pemurnian atau sertifikat • Jumlah pekerja kurang dari 1.000 kualifikasi yang diakui oleh orang KAIT • Memiliki Sertifikat POM Pengolahan dan/atau Pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT Kriteria PTL PTL KELAS I PTL Kelas I memenuhi kriteria sebagai berikut: • Bekerja pada pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau pengolahan batubara • Jumlah produksi sama dengan atau lebih dari 100.000 ton per tahun • Jumlah pekerja sama dengan atau lebih dari 1.000 orang • Memiliki Sertifikat POU Pengolahan dan/atau Pemurnian atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT Bagaimana Persyaratan KTT untuk Warga Negara Asing? • Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kelas KTT yang diajukan atau memiliki Mine Manager Certificate atau sertifikat sejenis yang diterbitkan oleh negara asal dan diakui oleh KaIT; dan • Telah memiliki pendidikan dan pelatihan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik Bila WNA yang sudah disahkan sebagai KTT maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka 6 (enam) bulan). KAIT dapat membatalkan kembali pengesahan KTT tersebut apabila KTT tersebut belum lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Surat Edaran Kepala Inspektur Tambang Direksi diminta untuk segera menyesuaian seluruh aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan operasional dengan peraturan perundangan terbaru. Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pertambangan Meliputi Manajemen Risiko Program Pendidikan dan Keselamatan IPSUM LOREM Keselamatan Kerja Kerja DOLOR Pelatihan Kampanye consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Administrasi Manajemen Inspeksi Keselamatan Keadaan Darurat Keselamatan Kerja Kerja Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya Pengelolaan Kesehatan Kerja meliputi Program Kesehatan Kerja Higiene dan Sanitasi Pengelolaan Ergonomi Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja Tambang Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja pengelolaan debu; pengelolaan kebisingan; pengelolaan getaran pengelolaan pencahayaan pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja Pengelolaan Lingkungan Kerja meliputi pengelolaan iklim kerja pengelolaan radiasi pengelolaan faktor kimia pengelolaan faktor biologi pengelolaan kebersihan lingkungan kerja Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan meliputi 1 SISTEM DAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN SARANA,PRASARANA, INSTALASI DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 2 PENGAMANAN INSTALASI 3 TENAGA TEKNIS PERTAMBANGAN YANG BERKOMPETEN DI BIDANG KESELAMATAN OPERASI 4 KELAYAKAN SARANA,PRASARANA, INSTALASI DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 5 EVALUASI HASIL KAJIAN TEKNIS PERTAMBANGAN consectetur adipiscing elit, LOREM IPSUM 7 sed do eiusmod tempor KESELAMATAN BAHAN PELEDAK DAN PELEDAKAN incididunt ut labore et dolore magna aliqua KESELAMATAN FASILITAS PERTAMBANGAN 8 KESELAMATAN EXPLORASI 9 KESELAMATAN TAMBANG PERMUKAAN 10 KESELAMATAN TAMBANG BAWAH TANAH 11 KESELAMATAN KAPAL KERUK/KAPAL ISAP 12 KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 6 SMKP MINERBA ELEMEN I KEBIJAKAN ELEMEN III ORGANISASI DAN PERSONEL ELEMEN II PERENCANAAN ELEMEN IV IMPLEMENTASI ELEMEN VI DOKUMENTASI ELEMEN V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT SMKP Minerba tetap meliputi 7 elemen dengan sedikit penambahan nama pada Elemen V dan Elemen VII ELEMEN VII TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA TERIMA KASIH www.minerba.esdm.go.id Brown Canyon Semarang (Bekas tambang bahan galian C) sumber: https://id.pinterest.com/pin/714172453380403049/ 60