PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jakarta, Mei 2021 DEFINISI BLUD UU No 1 Tahun 2014 PP No. 12 Tahun 2005 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya KARAKTERISTIK BLUD Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah Memberikan pelayanan kepada masyarakat 01 04 02 03 Mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya Menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD 01 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 03 Perpres No.12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 Pasal 211 Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018 (PASAL 76) Ayat (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Ayat (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018 (PASAL 77) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. SKEMA PENGATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD UU Nomor 23 Tahun 2014 Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 61 (1) huruf a Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Pendapatan BLUD Pasal 76 ayat (2) diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Pasal 77 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalarn pasal 76 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah APBD Peraturan Kepala Daerah Pasal 76 ayat (1) Dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menqenai pengadaan barang/jasa pemerintah PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang Lingkup Pasal 2 Pengecualian BLUD Pasal 61 Ayat (1) • Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/PD yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. • Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah • Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri • Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 61) Ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Ayat (3) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini Ayat (2) Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD PASAL 3 PERATURAN LKPP NO 5 TAHUN 2021 01 02 03 04 Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD Pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLU/BLUD, BLU/BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN PEDOMAN PBJ PADA BLU 01 Peraturan Perundang-undangan (Ekosistem Pengadaan ) 04 Metode Pengadaan 07 Penanganan Keadaan Darurat 02 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika 05 Jenjang Nilai 08 Penyampaian Data Kontrak dan Rencana Pengadaan 03 Tahapan Pengadaan 06 Kriteria Penunjukan Langsung 09 Pengembangan Sistem Kebijakan 01. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BLU (EKOSISTEM PENGADAAN) Peraturan perundangundangan terkait BLUD Peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan best practice lainnya sebagai rujukan Tata Kelola SDM Peraturan Sektoral (Pendidikan, Kesehatan, Pengelolaan Dana, dll) 02. TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN ETIKA Tujuan PBJ Kondisi yang kita inginkan, agar pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika dapat menghasilkan manfaat yang maksimal dan selaras dengan tujuan instansi Prinsip PBJ Landasan yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi pengaturan dan • pelaksanaan pengadaan • Diterjemahkan kedalam regulasi, prosedur dan tata cara pengadaan • Menentukan bagaimana pengadaan dikelola • Kebijakan PBJ Strategi dan cara bagi instansi untuk mencapai tujuan pengadaan yang efektif Etika PBJ Standar dan pedoman perilaku bagi para pelaku yang terlibat dalam pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan 01 02 03 04 meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 05 06 07 08 mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonomi; mendorong Pengadaan Berkelanjutan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; Prinsip Pengadaan Perpres 16 Tahun 2018 PMK 129 Tahun 2020 Efisien Efisiensi Efektif Efektivitas Transparan Transparansi Bersaing Terbuka Adil Adil/ Tidak Diskriminatif Akuntabel Akuntabilitas Ekonomis Praktek Bisnis yang Sehat Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan Menghindari Penyalahgunaan wewenang Tertib dan Tanggung Jawab Etika Pengadaan Mencegah pemborosan Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mempengaruhi Menghindari Conflict of Interest Menerima & Tanggung Jawab Hubungan Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Good Governance Prinsip Etika Kebijakan disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik Best Value For Money Cost Perencanaan Pengadaan Penentuan Standar dan Spesifikasi Procurement Survey Pasar Pemilihan Penyedia Administrasi Perjanjian 03. TAHAPAN PENGADAAN Persiapan Pengadaan 01 Perencanaan Pengadaan 02 Pelaksanaan Pemilihan 03 Persiapan Pemilihan 04 05 Pelaksanaan Kontrak 04. METODE PENGADAAN Risk Strategi Pemilihan Penyedia III – Single Source I – Competition II – e Catalog IV – spot purchasing Value Pemisahan Fungsi Diatur berdasarkan Kewenangan Fungsi Perencanaan Fungsi Pelaksana Pemilihan Fungsi Menandatangani, Melaksanakan, dan Mengendalikan Kontrak Fungsi Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan Fungsi Pengawasan Organisasi Pengadaan 05. JENJANG NILAI PENGADAAN Risk Kategori Nilai vs Risiko PBJ High Bottleneck Critical Routine Leverage Medium Low Negligible 80 % of item = 20% of value 20 % of item = 80% of value Value 06 KRITERIA PENUNJUKAN LANGSUNG Sesuai Peraturan Perundang-undangan Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (life saving) Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masingmasing sektor BLUD contoh: BLU sektor Kesehatan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (outbreak); Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Komite Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLU 07 PENANGANAN KEADAAN DARURAT 01 Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 02 PerLKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan dalam Penanganan Keadaan Darurat 03 Surat Edaran Kepala LKPP 3/2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penganganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) 08 PENGUMUMAN RENCANA PENGADAAN DAN PENYAMPAIAN DATA KONTRAK PerLKPP 5/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengumuman rencana Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) harus tetap dilakukan. Data Kontrak 09 PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/ jasa Inovasi Pengadaan Barang/Jasa Contoh: pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa melalui vendor management system (VMS) Daftar Penyedia Mampu Harus dipastikan kesiapan infrastruktur, database, kriteria penilaian Penyedia, dll sebelum membuat pengaturan tentang Daftar Penyedia Mampu (vendor Management System) Pengadaan Secara Elektronik Untuk mendorong GCG, maka pengadaan barang/jasa didorong untuk dilaksanakan secara elektronik e-Procurement TERIMA KASIH Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Firmansyah 081310457315