Kerjasama Internasional Indonesia Dengan ASEAN Mengatasi Cyber Trafficking
Lalu Teguh Kensha Dian Permana
(Hubungan Internasional ; Universitas Mataram)
(L1A020048)
PENDAHULUAN
Dalam dunia Internasional yang sekarang segala jenis kegiatan baik formal / nonformal,
state dengan non-state, individu dengan individu lain dan masih banyak lagi jenis kegiatan yang
melibatkan banyak aktor di dalamnya. Semua hal tersebut merupakan kemudahan yang
ditawarkan Internet kepada banyak sekali orang, dari segala bidang dan tujuan yang berbedabeda dapat ditingkatkan efektivitasnya oleh internet, seperti pada bidang ekonomi, politik, socialbudaya, dll. Banyak yang berpendapat Internet merupakan suatu yang sangat berpengaruh
terhadap tatanan dunia namun suatu hal yang tidak dapat dilihat bentuknya ataupun sampai mana
batas dari kuasa internet ini sendiri. Adapun pendapat yang melihat dari kacamata yang melihat
internet dengan pemikiran ini yang di kemukakan oleh Bruce Sterling :
“Although it is not exactly ‘real’, ‘cyberspace/internet’ is a genuine place. Things
happen there that have very genuine consequences. This ‘place’ is not ‘real’ but it is serious, it is
earnest. Ten thousands of people have dedicated their lives to it, to the public service
communication by wire and electronic”
Oleh karena itu internet merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan dunia
pada zaman globalisasi sekarang, namun penggunaan dan tujuan dari internet sendiri sudah
menjadi dilemma internasional karena pada dasarnya internet merupakan suatu media atau
tempat yang tidak memiliki tuan atau tanpa pemilik tunggal yang menguasai setiap sudut dari
internet ini yang menyebabkan tidak adanya batasan dan aturan yang absolut yang dapat
mengikat internet ini. masalah batasan ini lah yang menjadi isu yang sangat gencar di
perbincangan di dalam konferensi-konferensi internasional salah satunya ASEAN.
Penyalahgunaan dari internet ini lah yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan dunia
Maya/siber. Cybercrime atau kejahatan siber adalah suatu istilah yang sangat sering digunakan
dalam menggambarkan aktivitas kejatahan yang dalam proses nya menggunakan sarana
/prasarana yang dapat terhubungan dengan media interner, layaknya computer, laptop,
handphone, dan segala macam alat elektronik yang dapat mengakses internet. Penggunaan saran
ini termasuk kedalam kejahatan siber ketika memiliki tujuan untuk menggunakannya dalam
kegiatan-kegiatan illegal. Cybercrime ini dapat terjadi di empat bagian dari internet, yaitu :
1. Open web, merupakan bagian internet yang dapat mengakses jenis-jenis informasi yang
terbatas atau informasi yang dapat diakses secara public dan address dari pengguna
masih bisa terlihat.
2. Deep web, merupakan bagian dari internet yang menawarkan jenis-jenis informasi
tertentu yang aksesnya masih dapat digunakan secara perorangan atau secara privat
namun address dari pengguna masih dapat terlihat.
3. Dark web, merupakan bagian dari internet yang di dalam nya merupakan jenis informasi
yang biasanya tidak diperuntukkan untuk publik dan biasanya bersifat illegal di berbagai
negara namun masih bisa diakses oleh publik, address dari pengguna ini tidak dapat
terlihat.
4. Deep and dark web, merupakan bagian dari internet yang menawarkan berbagai macam
informasi legal dan illegal yang aktivitas didalamnya tidak dapat dirantai sama sekali atau
dapat dikatakan tanah tak bertuan. Segala jenis kejahatan dapat terjadi dan penggunaan
dari bagian internet ini hanya dapat diakses secara privat dan address dari pengguna tidak
dapat dilihat atau dengan kata lain seluruh kegiatan di dalam bagian ini privat dan
tersembunyi.
Adapun karakteristik dari cybercrime sebagai berikut :
- Merupakan kejahatan yang dapat terjadi di lingkup global
- Merupakan kejahatan non-violance atau tidak melibatkan kekerasan tubuh fisik sama
sekali
- Pelaku kejahatan tidak terbatas oleh satu negara saja namun dapat timbul atau muncul di
berbagai tempat, waktu, dan usia. Karena ketidakpastian pelaku ini bersifat universal.
- Merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi.
- Dampak atau jenis kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat material atau pun nonmaterial1
Dalam hubungan internasional, kejahatan berskala internasional tentunya tidak serta
merta merupakan hal yang transparan atau sesuatu yang dapat kita teliti hanya dari satu kacamata
saja namun harus juga melihat dari faktor aktor, kepentingan, tujuan, dan keuntungan. Internet
sendiri juga merupakan alat yang digunakan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata oleh
beberapa pihak dan organisasi/kelompok krimanal sebagai alat untuk mencapai level kegiatan
yang tinggi atau melakukan tindakan-tindakan krimanal pada skala transnasional. Segala jenis
kegiatan kejahatan terjadi setiap harinya di dalam media internet / cyberspace, namun sedikit
yang dapat terlihat di oleh mata masyarakat dunia. Oleh karena itu yang membuat banyak sekali
negara-negara yang terus menerus melakukan perkembangan cybersecurity di dalam negaranya
dengan melakukan banyak sekali program-program yang berhubungan dengan keamanan siber
dan juga menerapkan berbagai kebijakan kepada lingkungan siber di dalam negaranya.
Sedangkan dukungan lainnya khususnya dari eksternalnya, banyak negara-negara bersatu dengan
melakukan hubungan diplomasi dan melakukan Kerjasama yang di sah kan di dalam bentuk
perjanjian ataupun segala jenis bantuan yang dapat membantu mengembangkan cybersecurity
dengan negara-negara sekitar. Banyak sekali bentuk-bentuk baru dari masalah siber seperti
masalah trafficking yang menggunakan media internet yang digunakan untuk merekrut dan
mempromosikan suatu kegiatan trafficking yang berkedok sebagai suatu peluang yang eksklusif
1
(Putri, 2021)
bagi para korban. Oleh sebab itu tindakan pencegahan diperkukan untuk menanggulangi
permasalahan ini, namun kembali lagi realita dunia internasional yang bergerak berdasarkan
kepentingan negera dimana tindakan negara-negara hanya bisa terjadi ketika adanya kepentingan
baik yang menguntungkan atau ada satu dan lain hal yang mengharuskan negara tersebut
meminta bantuan dengan negara lain atau dengan kata lain yang merugikan negara tersebut. Hal
ini juga menjadi salah satu tantangan untuk dunia internasional dalam memerangi cybercrime.2
Salah satu jenis dari cybercrime adalah cyber trafficking. Menurut Greiman dan Bain
cyber trafficking adalah kejahatan perdagangan/penculikan manusia menggunakan sistem
computer, layanan internet, perangkat seluler, layanan papan bulletin lokal, atau perangkat
apapun yang mampu menyimpan atau mentransmisikan data elektronik untuk memaksa, menipu,
dan menyetujui untuk tujuan ekploitasi. Lingkup dari eksploitasi ini mencakup prostitusi atau
ekploitasi seksual lainnya, pekerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang lebih mirip
dengan perbudakan dan penghambaan. Sedangkan cyber trafficking dapat diartikan sebagai
perekrutan, pengiklanan, pembujukan, pentransportasian/pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan manusia dengan tujuan ekploitasi dengan atau tanpa persetujuan dari
manusia/korban tersebut.3
Cyber Trafficking ini banyak sekali terjadi di lingkungan masyarakat dunia, karena
pelaku atau aktor di dalam kejahatan ini tidak selamanya organisasi kejahatan/terorisme namun
juga datang dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk
mengubah kebijakan-kebijakan disekitarnya. Kemudian dengan bantuan dari internet atau media
sejenisnya layaknya Instagram, Facebook, Snapchat, Kik, Meetme, dan WhatsApp menjadi
sarana beberapa pihak berkepentingan untuk menjajakan atau mempromosikan hal-hal yang
mereka tawarkan kepada korban eksploitasi nantinya. Layaknya lowongan pekerjaan khususnya
yang mangambil tenaga kerja asing sebagai pegawainya, kebanyakan korban akan ditawarkan
berbagai keuntungan yang ditawarkan perusahaan dan juga bagaimana jenjang karir yang akan
korban dapatkan. Namun kebanyakan pada kenyataanya banyak sekali janji-janji tersebut
dipatahkan ketika korban sudah menandatangani perjanjian, mulai dari ketidaksesuaian
penempatan kerja, eksploitasi pekerja, dan rantai yang mengatas namakan kontrak mengurung
mereka tanpa jalan keluar.
Asean atau Association of Southeast Asian nations adalah organisasi yang didirikan oleh
negara-negara di Asia Tenggara, yang beranggotakan 10 negara dan dibentuk pada tanggal 8
Agustus 1967 di Bangkok. tercatat diantaranya Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam,
Brunei Darussalamm, Filipina, Singapura, Myanmar, dan Thailand. Pada awalnya Asean
dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Lima
2
3
(SYKIOTOU, 2017)
(Bain, 2013)
negara selanjutnya bergabung setelah 17 tahun organisasi ini dibuat. Urutan negara yang
bergabung di tahun selanjutnya antara lain :
- Brunei Darussalam (8 Januari 1984)
- Vietam (28 Juli 1995)
- Laos (23 Juli 1995)
- Myanmar (23 Juli 1995)
- Kamboja (30 April 1999)
Di Asia Tenggara sendiri tingkat perdagangan manusia sangat lah tinggi, dikarenakan banyak
nya jumlah manusia yang ada di dalam satu wilayah dan negara-negara di Asia Tenggara masih
banyak berstatus negara berkembang. Pada kawasan Asia Tenggara bentuk dari perdagangan
manusia adalah dengan kontrak kerja atau kerja paksa, tindakan ini banyak terjadi kepada
pekerja imigran, wanita pada usia produktif, dan anak-anak. Setiap bentuk atau tujuan dari
perdagangan akan berbeda-beda disetiap negara, ada yang bekerja sebagai pekerja seksual yang
banyak terjadi di Malaysia dan Thailand, adapun sebagai pekerja paksa yang banyak terjadi di
Indonesia. Selain itu, ada beberapa negara lain yang menjadi sumber perdagangan manusia.
Sebagai contoh, Filipina merupakan sumber sekaligus negara transit untuk kerja paksa dan
eksploitasi seksual.Laos adalah sumber kerja paksa bagi pria, wanita dan anak-anak, budak seks
Kamboja telah menjadi sumber imigrasi karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang
tinggi. Manajemen ekonomi yang buruk membuat Myanmar menjadi sumber perdagangan
manusia pelanggaran HAM di bawah rezim militer negara
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang sudah di bahas sebelumya, makalah ini akan berfokus kepada
beberapa hal yang nantinya dijadikan pertanyaan dasar dalam bagian hasil dan pembahasan.
Rumusan masalah tersebut diantara lain
1. Bagaimana kondisi dan perkembangan Human Trafficking kawasan di Asia Tenggara
2. Mengapa Cybercrime menjadi isu baru di perkembangan zaman
METODE PENELITIAN
 Jenis Penelitian
Penelitian adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan
suatu jawaban dari suatu subjek yang menjadi suatu fokus dari suatu permasalahan atau
fenomena social yang sedang terjadi atau merupakan hal yang sudah lama berlalu dengan
mencari informasi yang memiliki kebenaran didalamnya atau informasi yang valid
adanya. Hasil akhir dari suatu penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan
teori. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang valid tersebut dibutuhkan metode
ilmiah oleh peneliti yang memiliki integritas ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksaan penelitian harus ada teori, prinsip, dan asumsi ilmu pengetahuan yang
mendasari suatu penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu
penelitian yang dalam proses nya rumusan masalah yang ditentukan dari sebelum
penelitian dibuat lah yang nantinya akan menjadi acuan dasar dalam pengembangan hasil
yang diinginkan peneliti, rumusan masalah tersebut lah yang nantinya yang memandu
peneliti untuk mengeksplorasi subjek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan
mendalam.
Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilka data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diamati, penelitian kualitatif ini berfokus pada
fenomena social. Kualitatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilakum
persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
Bahasa.

Teknik Pengumpulan Data
Studi Pustaka adalah Teknik pengumpulan data denga mengadakanstudi penelaah
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang memilki
hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan oleh
peneliti bertujuan untuk mendapatkan sumber data yang nantinya menjadi landasan
tertulis yang di lakukan dengan membaca dan memahami berbagai jenis literatur yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pusataka dalam mengumpulkan
data yang digunakan sebagai sumber untuk mencari hasil Akhil dari makalah ini. sumbersumber literatur seperti Jurnal dan Artikel yang berhubungan dengan permasalahan
banyak digunakan di dalam penelitian ini.

Konsep
Teori Strategi Keamanan
Pengkajian keamanan internasional telah mengalami perkembangan yang
signifikan. Pemahaman konsep keamanan pasca perang dingin tidak lagi sempit
sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada
keamanan untuk masyarakat. Arnold Wolfers dalam mendefinisikan keamanan sebagai
berikut, “security, in any objective sense, measures the absence of threats to acquired
values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be at tacked.
Sementara itu, strategi oleh John P. Lovell diartikan sebagai “serangkaian langkahlangkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi
kompetititf dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. Strategi
adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan dengan
menggunakan power yang tersedia, termasuk juga kekuatan militer.
Menurut Spiegel ancaman juga dapat berasal dari lingkungan global, yang
dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non negara. Dimensi berikutnya adalah
nature of threats, jika ancaman terhadap keamanan tradisional bersifat militer. Namun
seiring berkembangnya zaman ancaman menjadi jauh lebih rumit tidak sekedar
bersifat militer, melainkan muncul ancaman yang bersifat non militer, atau berkaitan
dengan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, HAM dan persoalan
keamanan lainnya yang lebih komprehensif. Dalam politik luar negeri, strategi
merupakan pola perencanaan yang digunakan para pembuat keputusan untuk
memajukan serta mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan disertai
usaha mencegah engara lain melakukan tabrakan atau menghambat tercapainya
kepentingan itu.
Konsep Keamanan Siber
Terdapat beragam terminologi dan interpretasi yang dihubungkan dengan konsep cyber
security atau keamanan siber. Hal ini dikarenakan cyberspace merupakan ruang virtual
yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Teknologi yang
dimaksud ialah teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, konsep keamanan
siber tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap
keamanan nasional.
Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan perubahan signifikan
mengenai konsep keamanan, kini ruang interaksi tidak bisa hanya dibatasi seara fisik
(physic) tapi juga meluas ke dunia maya (cyber). Konsekuensinya, negara harus
beradaptasi dengan perkembangan ini konsep keamanan dunia maya (cyber security)
sudah saatnya ditetapkan sebagai salah satu “wilayah” negara yang jaga keamanannya
sebagaimana kewajiban negara mengamankan teritorialnya. Apalagi, serangan cyber
tidak hanya terjadi pada institusi publik saja, namun juga menyerang institusi pemerintah
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini penulis menggunakan bebeberapa literatur yang berhubungan
dengan pembahasan yang dibahas di dalam makalah ini salah satunya adalah Jurnal
Hukum Lex General dengan judul topik pembahasan “Kerjasama Indonesia dengan
Asean mengenai cyber security dan cyber resilience dalam mengatasi cyber crime” yang
secara garis besar membahas bagaimana perkembangan dari setiap negara yang ada di
Asia Tenggara khususnya negara-negara Asean yang menghadapi permasalahan atau isu
yang sama yaitu cybercrime. Seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku namun fokus pada
pembahasan ini berputar pada negara Indonesia, oleh karena itu untuk menutup
kekurangan itu penulis menggunakan Jurnal Asia Pasific Studies dengan judul (Strategi
Keamanan Cyber Security Di Kawasan Asia Tenggara : Self-Help Atau Multilateralism?)
yang membahas mengenai ancaman cybercrime terhadap negara-negara di Asia Tenggara
dan bagaimana tindakan Negara-negara di Asia Tenggara terhadap isu ini. kemudian
untuk melihat bagaimana cybercrime itu bekerja dan apa yang dimaksud dengan
cybercrime penulis menggunakan salah satu karya literatur milik Esther Sabatini Assa
yang berjudul “Cyber Trafficking Dalam Hukum Internasional” yang membahas
mengenai isu cyber crime khususnya permasalah trafficking yang terjadi melalui sudut
pandang dunia internasional dan membagi kebiasan-kebiasan dunia internasional menjadi
beberapa kebiasaan yang menyebabkan trafficking ini. kemudian untuk melihat relasi
dari cyber dengan trafficking penulis menggunakan karya literatur milik Athanassia P.
Sykiotou yang berjudul “Cyber trafficking: recruiting victims of human trafficking
through the net” yang menjelaskan bagaimana Cyber berhubungan dengan trafficking dan
bagaimana perkembangan teknologi ini memberikan keuntungan terhadap pelaku-pelaku
kejahatan human trafficking. Untuk memperdalam pembahasan atau pemahaman penulis
terhadap isu penulis menggunakan dua karya literatur milik Ahmad Baihaqi Midhol yang
berjudul “Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara” dan karya milik Kirana Intan
Mawarni yang berjudul “Isu Human Trafficking Dalam Asean Political Security
Community”. Kedua karya literatur tersebut membahas mengenai isu-isu human
trafficking yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya Anggota Asean.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Isu Human Trafficking di Asia Tenggara
Human trafficking kejahatan yang sudah ada sejak dahulu, ketika peradaban muncul,
pada zaman dulu komoditas ini sangat banyak merajarela disetiap sudut dunia. Namun
setelah munculnya Hak Asasi Manusia dalam tatanan dunia, komoditas ini sudah
dianggap hal yang illegal dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Lebih tepatnya
pelarangan ini dimulai pada tahun 1880 an. Walaupun sekarang perdagangan manusia
sudah menjadi hal yang illegal dan sudah dilarang, namun dengan perkembangan zaman
bentuk dan jenis dari perbudakan atau perdagangan ini berevolusi dengan motif yang
baru. Motif dari perdagangan ini juga berbeda-beda disetiap negara, faktor yang
mempengaruhi keberagaman tersebut diantaranya ketidakstabilan ekonomi, kurangnya
lapangan pekerjaan, gaya hidup dan budaya. Faktor lain juga yang mempengaruhi
perbedaan ini adalah pola piker manusia yang tinggal di dalam suatu negara, karena
beragamnya pola piker mengenai perdagangan ini yang membuat masyarakat sendiri juga
ikut bingung dengan apa dan seperti apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia
atau human terafficking.
Di Asia Tenggara sendiri tingkat perdagangan manusia sangat lah tinggi,
dikarenakan banyak nya jumlah manusia yang ada di dalam satu wilayah dan negaranegara di Asia Tenggara masih banyak berstatus negara berkembang. Pada kawasan Asia
Tenggara bentuk dari perdagangan manusia adalah dengan kontrak kerja atau kerja paksa,
tindakan ini banyak terjadi kepada pekerja imigran, wanita pada usia produktif, dan anakanak. Setiap bentuk atau tujuan dari perdagangan akan berbeda-beda disetiap negara, ada
yang bekerja sebagai pekerja seksual yang banyak terjadi di Malaysia dan Thailand,
adapun sebagai pekerja paksa yang banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, ada beberapa
negara lain yang menjadi sumber perdagangan manusia. Sebagai contoh, Filipina
merupakan sumber sekaligus negara transit untuk kerja paksa dan eksploitasi
seksual.Laos adalah sumber kerja paksa bagi pria, wanita dan anak-anak, budak seks
Kamboja telah menjadi sumber imigrasi karena tingkat pengangguran dan kemiskinan
yang tinggi. Manajemen ekonomi yang buruk membuat Myanmar menjadi sumber
perdagangan manusia pelanggaran HAM di bawah rezim militer negara.4
Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan Human Trafficking terhadap negara asia
tenggara khususnya negara-negara anggota Asean. Dampak-dampak ini dibagi menjadi
beberapa macam sesuai dengan sektor yang dipengaruhi. Sebagai berikut :
4
(Midhol, 2022)
-
Dampak pada Ekonomi
Melemahnya perekonomian suatu daerah akan sangat berdampak dengan
pola pikir yang ada di dalam masyarakat khususnya yang tinggal di daerah
terpencil. Ketika terjadi perubahan pada sektor perekonomian ini berdampak
pada penghasilan dari daerah-daerah terpencil yang memaksa masyarakat lokal
nya untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya, pekerjaan
yang tidak membutuhkan persyaratan banyak dan banyak dicari adalah pekerja
imigran. Kondisi ini lah yang akhirnya dimanfaatkan oleh aktor/pelaku dari
perdagangan manusia ini masuk menjadi jembatan untuk orang-orang tersebut
menjadi imigran. Namun pada kenyataan nya mereka hanya dijadikan pekerja
paksa atau bahkan perkerja seksual yang dikirim ke negara lain.
Human trafficking atau perdagangan manusia berdampak buruk untuk pasar
tenaga kerja, hal ini dapat menimnulkan menghilangnya sumber daya manusia
karena ditahan oleh pelaku-pelaku perdagangan. Kerugian yang ditimbulkan
tidak dirasakan langsung namun perlahan dan pasti, karena wanita serta anakanak yang diperdagangankan tentunya akan tidak mendapatkan Pendidikan
yang nantinya akan berdampak kepada pendapatan pemerintah karena
menurunnya kualitas sdm dan juga menurunnya produktifitas dari
perekonomian di dalam negara tersebut.
-
Dampak pada keamanan
Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang merupakan
tindakan pidana atau kejahatan lintas batas negara yang fimana kejahatan
tersebut menimbulkan berbagai permasalahan. Kejahatan perdagangan manusia
ini marak terjadi di negara-negara Asia Tenggara khususnya pada kawasan
perbatasan antar negara yang dikarenakan kurangnya perhatian negara-negara
terhadap isu ini. seharusnya permasalahan seperti ini perlu diperhatikaan oleh
negara-negara karena Kerjasama antar negara khususnya anggota Asean dalam
memberantas kejahatan transnasional ini yang diimplentasikan oleh para
kepada delegasi Asean yang berbagi pengalaman dalam memerangi kejahatan
di Asia Tenggara dan berusaha untuk meningkatkan Kerjasama antar negara
anggota Asean.
Dampak pada politik
ASEAN adalah sebuah asosiasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus
1967 oleh sepuluh negara berkembang di Asia Tenggara. Asosiasi ini didirikan
oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand dengan
menandatangani Deklarasi Bangkok. Kerjasama antar negara ASEAN terus
berkembang dari tahun ke tahun. Berbagai sengketa yang muncul di kawasan
ini selalu diupayakan untuk diselesaikan secara damai antar negara anggota.
Pertemuan tingkat tinggi diadakan setiap tahun untuk membahas isu-isu terkini
dan berpartisipasi dalam diskusi untuk memecahkan masalah regional secara
kolektif. Pertemuan ASEAN membahas sengketa seperti sengketa perbatasan
teritorial, masalah ekonomi, dan masalah kejahatan transnasional. Tujuan
-
ASEAN adalah untuk memelihara dan memperkuat perdamaian, keamanan,
ketahanan, dan kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan ilegal. ASEAN juga
bertujuan untuk memperkuat demokrasi, mempromosikan dan melindungi hak
asasi manusia dan lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang aman
terhadap narkoba. Selain itu, ASEAN mengembangkan sumber daya manusia,
meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu
human trafficking malah akan memhambat tujuan-tujuan yang ingin di capai
oleh Asean.5
B. Trafficking to Cyber Crime
a. Hubungan antara Human Trafficking dengan Cyber Crime
Dalam internet ada kejahatan yang disebut dengan cybercrime yang tentunya terjadi
hanya di lingkungan internet itu sendiri. Kejahatan siber yang terjadi ada yang terjadi
di dalan cyberspace sendiri atau ada kejahatan yang berhubungan dengan cyberspace
dalam melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Contohnya kejahatan human
trafficking, kemudian cyber trafficking merupakan salah satu jenis atau cara dari
trafficking yang dalam proses kejahatannya memanfaatkan internet untuk merekrut
dan memasarkan hal-hal yang dapat menarik minat seseorang khususnya bagi kaumkaum yang kurang mampu karena mereka lah yang paling mudah untuk diperdaya
dengan tawaran-tawaran manis di awal. Dalam trafficking, pelaku kejahatan akan
melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian dari para korban yang akan di
rekrut. ketika proses dari perekrutan dan pemasaran itu terjadi di dalam cyberspace
maka kejahatan tersebut disebut dengan cyber trafficking.
Berdasarkan Council of Eurupe Convention on Cybercrime yang dimaksud dengan
cyber trafficking yaitu :
- Perekrutan korban
- Pemasaran ke para korban
- Pemasaran melalui penawaran-penawaran atau service yang mereka akan
dapatkan
- Menarik para client yang nantinya menggunakan jasa pekerja yang sudah
direkrut.
b. Internet sebagai Jalur Baru bagi Pelaku Trafficking
Internet tentunya merupakan terobosan manusia yang paling banyak digunakan oleh
masyarakat dunia sekarang, ada banyak sekali hal yang ditawarkan didalamnya. Halhal layaknya pengetahuan, hiburan, dan memberikan kita akses terhadap koneksi
yaitu sudah tidak ada lagi batasan jarak yang memisahkan manusia yang hidup di
wilayah yang berbeda. Keuntungan ini juga tidak selamanya berdampak baik karena
dampak ini atau keuntungan yang diberikan internet ini juga dirasakan oleh pelakupelaku criminal/kejahatan yang membolehkan mereka menaikan skala kejatahan
mereka ke negara lain. Berikut beberapa keuntungan yang mereka dapatkan :
- Kemudahan dalam mengakses internet
5
(MAWARNI & INTAN, 2017)
-
Meningkatnya teknologi sekelas internet dengan harga yang murah
Adanya fitur penyamaran yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan
untuk melakukan kejahatan dan mengurangi resiko dari kejahatan tersebut
Hanya meninggal kan jejak digital
Memberikan akses kejahatan dimana saja dan kapan saja dengan kata lain
dimana pun tempatnya mereka tetep dapat beroperasi
Mudah digunakan
Susah dilacak apalagi jika pelaku berada di negara lain
Korban tidak dapat melaporkan pelaku karena kemungkinan pelaku
menggunakan fitur penyamaran
Tingginya angka kejahatan terkait dengan investasi
Kurangnya kebijakan dan undang-undang Negara yang tepat dan kurangnya
pembentukan undang-undang internasional tentang perdagangan dan
kejahatan dunia maya yang menimbulkan masalah tidak hanya dalam
penuntutan tetapi dalam yurisdiksi 6
Penggunaan internet juga semakin mendukung kegiatan kejahatan karena luasanya
internet seperti media social yang memberikan akses yang lebih luas lagi dengan
memberikan kemungkinan merekrut lebih banyak calon korban dari segala skala
umur dari manapun itu. Keuntungan sebesar ini tentunya membuat Cyber Trafficking
semakin menjadi-jadi dimasa globalisasi sekarang di berbagai negara.
c. Bentuk-bentuk Human Trafficking
a. Pekerja Migran
Pemahaman mengenai pekerja migran yaitu ketika manusia yang bermigrasi dari
wilayah asalnya tempat ia dilahirkan ke wilayah lain untuk nantinya bekerja di
wilayah baru tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian imigran sendiri dapat
di bedakan menjadi dua berdasarkan tempat ia bekerja, yaitu imigran internal dan
eksternal. Imigran internal adalah pekerja yang bekerja masih di dalam wilayah
kekuasan suatu aktor dalam dunia internasional atau yang dikenal dengan urbanisasi.
Imigran eksternal adalah pekerja yang bekerja diluar wilayah tempat ia berasal dan
pindah ke wilayah aktor internasional lain dengan tujuan untuk bekerja. Kedua jenis
imigran ini tentunya memiliki resikonya masing-masing, namun tingkat resiko yang
dimiliki imigran eksternal lebih tinggi dibandingkan imigran internal yang masih
berkerja di dalam wilayah kelahirannya. Pekerja imigran eksternal ini rentah terhadap
ekploitasi mulai dari perekrutan selama perantauan tersebut, sehingga mereka dipaksa
untuk bekeja dengan upah yang sangat minim dan tidak terkadang tidak sesuai denga
apa yang ada di dalam kontrak yang ditandatangani dengan memberika sanksi-sanksi
yang tidak manusiawi, kemudian dengan alasan tersebut juga upah mereka dipotong
secara perlahan.
6
(SYKIOTOU, 2017)
Adapun beberapa pelanggaran yang sering terjadi kepada pekerja imigran
eksternal yang terjadi pada wilayah/negara tempat mereka menetap sebagai pekerja
imigran :
- Pelanggaran kontrak kerja
- Kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk
- Terbatasnya kebebasan untuk bergerak
- Pelecahan dan kekerasan
- Kurangnya perlindungan social
Penyebab dari beberapa permasalahan tersebut kembali ke regulasi yang ada dan
kurangnya pemahaman para imigran terhadap kebijakan serta regulasi yang
digunakan dalam proses mereka hingga bisa bekerja di suatu wilayah baru.
Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mengetahui hak-hak hukum
yang mereka miliki. Karena dengan pemahaman tersebut mereka dapat mengurangi
kemungkinan-kemungkunan eksploitasi di wilayah tersebut, namun memang
kurangnya perhatian pemerintah atau penguasa dari negara asal mereka menjadi
problema lain yang perlu diperhatikan. Karena secara hukum pekerja hanya bisa
meminta bantuan kepada pemerintah/penguasa wilayah asalnya, namun kenyataan
nya banyak yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari Lembaga pemerintah
yang bersangkutan. Kemudian permasalahan regulasi yang berhubungan atau
memiliki keterkaitan dengan masalah dari sedikitnya pemahaman dari imgran, banyak
sekali pekerja imigran yang bekerja tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang
seharusnya dilakukan yang berakibat dari semakin susah bagi pihak pemerintah dari
wilayah asalnya untuk membantu permasalah yang mereka hadapi.
b. Pekerja Anak
Peradagangan anak dapat di definisikan sebagai segala bentuk eksploitasu
terhadap anak yang diantara nya perekrutan, transporati/pemindahan dalam negeri
atau negeri. kegiatan yang berhubungan dengan jual/beli, pengiriman, penerimaan
anak dengan cara menipu, kekerasan, hutang, dan memiliki tujuan untuk
memanfaatkan. Pemanfaatan atau eksploitasi ini dapat dipahami sebagai tindakan
dengan atau persetujuan korban yang meliputi terhadap pelacuran, organ reproduksi,
memanfaatkan tenaga oleh pihak yang mendapatkan keuntungan berupa keuntungan
materi ataupun non-materi.
Perekrutan anak-anak umumnya terjadi pada daerah-daerah terpencil atau wilayah
yang memiliki daerah dengan perekonomian yang sangat buruk, banyak perekrutan
ini menargetkan kota-kota besar sebagai target pasar dari penjualan anak sebagai
pekerja rumah tangga. Para pelaku perekrutan biasanya menipu anak-anak ini denga
janji-janji palsu tentang upah yang ditawarkan lebih besar jika bekerja di kota-kota
besar. Selain tawaran dengan upah yang besar, ada juga penawaran untuk
memberikan Pendidikan yang memadai kepada calon korbannya.
c. Kejahatan Prostitusi
Merupakan kejahatan yang memjual/belikan jasa wanita untuk dijadikan pemuas
seksual untuk lelaki atau sebaliknya, prostitusi ini dapat di artikan sebagai pertukaran
hubungan seksual dengan uang atau bonus sebagai suatu transaksi perdagangan.
Prostitusi ini sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu prostitusi di mana wanita dewasa
sebagai komoditi perdagangan dan prostitusi dimana anak perempuan menjadi
komoditi perdagangan. prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan
atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang
lainnyadengan imbalan uang atau imbalan lainnya 7
C. Bentuk Kerjasama Internasional Asean
Di wilayah Asean kesepakatan yang mengikat mengenai kejahatan trafficking
sayangnya masih belum ada. Negara-negara anggota Asean masih menggunakan
perjanjian internasional sebagai landasan dasar dalam pengatasi permasalahan trafficking,
namun ada 29 November 2004 dikeluarkan sebuah deklarasi Asean menentang human
trafficking khususnya terhadap kejahatan terhadap wanita dan anak-anak. Pendeklarasian
ini dilakukan untuk mempertahankan dan merupakan bentuk respon dari negara -negara
Asean dalam menanggapi isu human trafficking yang masih banyak terjadi di kawasan
Asian Tenggara. Berikut isi deklarasi tersebut:
1. Membangun jaringan regional untukmencegah dan memerangi human
trafficking di kawasan Asean
2. Melindungi integrasi dari paspor, identitas, dokumen perjalanan dinas dan lainya
dari penipuan
3. Melakukan pertukaran regular dari informasi tentang arus migrasi yang relevan
4. Mengintensifkan natara imigrasi dengan penegak hukum lain yang berwenang
5. Membedakan para korban human trafficking dengan pelaku dan memastikan
korban diperlakukan secara menusiawi serta diberikan bantuan medis serta
bantuan penting lainnya oleh masing-masing negara yang terlibat termasuk
repatriasi cepat di negara asala masing-masing
6. Melakukan tindakan menjaga dan melindungi martabat dan Hak Asasi Manusia
dari korban human trafficking tetapi, dalam menindaklanjuti masalah seperti
perdagangan manusia antar negara dengan cakupan wilayah yang lebih sempit
seperti Asia Tenggara, maka upaya dari Deklarasi Asean sengat kecil terlihat
Kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan perdagangan manusia di tingkat
regional melalui konferensi Kepolisian Asean (ASEANPOL) yang membahas mengenai
kejahatan lintas batas negara temasuk human security dan menyepakati mengenai
Kerjasama regional untuk mengatasi permalsuan dokumen perjalanan, penipuan lintas
negara serta perdagangan mannusia. Kemudian dilaksanakan pertemuan kembali yaitu
Pertemuan Tingkat Menteri Asean (AMMTC) di Hanoi pada 2005 yang dilaksanakan
dalam rangka memperkuat hasil dari pertemuan selanjutnya, pertemuan ini membahas
mengenai kejahatan transnasional ke-5. Kemudian pada tahun 2011 melalui KTT Asean
ke-18 dilakukan Kerjasama regional dalam upaya peningkatan pemberantasan human
7
(MAWARNI & INTAN, 2017)
trafficking. Namun kembali ke realita yang terjadi hasil yang dapat dilihat dari sekian
pertemuan tersebut belum dapat dilihat secara langsung.8
KESIMPULAN
Dalam hubungan internasional, kejahatan berskala internasional tentunya tidak serta
merta merupakan hal yang transparan atau sesuatu yang dapat kita teliti hanya dari satu kacamata
saja namun harus juga melihat dari faktor aktor, kepentingan, tujuan, dan keuntungan. Internet
sendiri juga merupakan alat yang digunakan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata oleh
beberapa pihak dan organisasi/kelompok krimanal sebagai alat untuk mencapai level kegiatan
yang tinggi atau melakukan tindakan-tindakan krimanal pada skala transnasional. Segala jenis
kegiatan kejahatan terjadi setiap harinya di dalam media internet / cyberspace, namun sedikit
yang dapat terlihat di oleh mata masyarakat dunia. Oleh karena itu yang membuat banyak sekali
negara-negara yang terus menerus melakukan perkembangan cybersecurity di dalam negaranya
dengan melakukan banyak sekali program-program yang berhubungan dengan keamanan siber
dan juga menerapkan berbagai kebijakan kepada lingkungan siber di dalam negaranya.
Sedangkan dukungan lainnya khususnya dari eksternalnya, banyak negara-negara bersatu dengan
melakukan hubungan diplomasi dan melakukan Kerjasama yang di sah kan di dalam bentuk
perjanjian ataupun segala jenis bantuan yang dapat membantu mengembangkan cybersecurity
den negara-negara sekitar.
Asean atau Association of Southeast Asian nations adalah organisasi yang didirikan oleh
negara-negara di Asia Tenggara, yang beranggotakan 10 negara dan dibentuk pada tanggal 8
Agustus 1967 di Bangkok. tercatat diantaranya Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam,
Brunei Darussalamm, Filipina, Singapura, Myanmar, dan Thailand. Pada awalnya Asean
dibentuk oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Lima
negara selanjutnya bergabung setelah 17 tahun organisasi ini dibuat. Urutan negara yang
bergabung di tahun selanjutnya antara lain :
- Brunei Darussalam (8 Januari 1984)
- Vietam (28 Juli 1995)
- Laos (23 Juli 1995)
- Myanmar (23 Juli 1995)
- Kamboja (30 April 1999)
Di Asia Tenggara sendiri tingkat perdagangan manusia sangat lah tinggi, dikarenakan banyak
nya jumlah manusia yang ada di dalam satu wilayah dan negara-negara di Asia Tenggara masih
banyak berstatus negara berkembang. Pada kawasan Asia Tenggara bentuk dari perdagangan
manusia adalah dengan kontrak kerja atau kerja paksa. Kemudian dampak dari human trafficking
ini sendiri dapat berdampak kebeberapa sektor yang ada, layaknya ekonomi, kemanan, dan
politik. Pada sektor ekonomi khususnya di Asia Tenggara human trafficking ini berdampak pada
pasar tenaga kerja asing yang membuat menurunnya kualitas serta jumlah tenaga kerja yang
tersedia, karena imigran illegal yang marak terjadi serta pelaku-pelaku human trafficking yang
banyak menipu imigran ke dalam perangkap kontrak yang tidak manusiawi. Kemudian pada
8
(Midhol, 2022)
sektor keamanan tentunya sudah pasti menjadi hal yang sangat berdampak kepada keamanan
kawasan Asua Tenggara karena mengancam keamanan setiap negara khususnya di daerah
pinggiran dan daerah miskin. Kemudian pada sektor perpolitik tentunya bedampak kepada
semakin banyaknya Kerjasama yang dilakukan negara-negara mengenai isu ini dan juga isu ini
akan berdampak pada penghambatan dari realisasi tujuan-tujuan yang disepakati negara-negara
di Asia Tenggara.
Hal lain yang dapat dilihat adalah bahwa perkembangan dari cyber crime di kawasan Asia
Tenggara cukup memprihatinkan karena pada dasarnya Negra-negara pada kawasan ini
merupakan negara-negara berkembang yang bisa dikatakan perkembangan teknologi yang
dimiliki masih jauh dari kata cukup dengan level teknologi informasi yang sudah ada pada
zaman ini. walaupun ada negara-negara sepertu Singapura yang menjadi pusat dari teknologi di
kawasan Asia Tenggara namun satu negara ini tentunya tidak bisa menjadi satu-satunya negara
yang dapat menyelesaikan masalah ini tanpa bantuan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Oleh karena itu dibutuhkan Kerjasama diantara negara-negara dengan melakukannya dengan
perjanjian-perjanjian yang membahas permasalahan ini, namun itupun tidak cukup harus adanya
kesadaran dari setiap negara mengenai isu ini, karena perjanjian tersebut yang sudah disetujui
negara-negara tanpa adanya tindakan untuk meninjak lanjuti kesepakatan yang sebelumnya
sudah disetujui.
Kemudian terkait kesadaran para korban atau imigran tentunya juga memiliki peran penting
dalam penyelesaian isu cyber trafficking ini, karena mereka lah yang merasakan kekejaman dari
kejahatan transnasional ini. kebanyakan kasus yang ada di lapangan atau realita para imigran
tidak memahami dan mengerti bagaimana hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai
imigran di kawasan lain yang menyebabkan terjadinya eksploitasi tanpa mereka sadari.
References
Assa, E. S., & Salain, M. S. (2019). CYBER TRAFFICKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL. Kertha Negara,
1-10.
Bain, V. G. (2013). The Emergence of Cyber Activity as a Gateway to Human Trafficking. Journal of
Information Warfare, 41-49.
MAWARNI, & INTAN, K. (2017). ISU HUMAN TRAFFICKING DALAM ASEAN POLITICAL SECURITY
COMMUNITY. Retrieved from onesearch:
https://onesearch.id/Record/IOS4109.36201/TOC#description
Midhol, A. B. (2022). KASUS HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA. Retrieved from osf.io:
https://osf.io/preprints/rvmzn/
Putri, K. V. (2021). Kerjasama Indonesia Dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience
Dalam Mengatasi Cyber Crime. Jurnal Hukum Lex Generalis, 542-551.
Ramadhan, I. (2019). STRATEGI KEAMANAN CYBER SECURITYDI KAWASAN ASIA TENGGARA:SELF-HELP
ATAU MULTILATERALISM? urnal Asia Pacific Studies, 181-192.
SYKIOTOU, A. P. (2017). Cyber trafficking: recruiting victims of human trafficking through the net. Europe
in Crisis: Crime, Criminal, Justice, and The Way Forward, 1548-1583.