Home BAB I BAB II BAB III BAB IV KELOMPOK 3 Jamal Manurung (2132150043) Patmawati Malau (2132150044) Anita Dian Pasaribu (2132150053) Amelia Dian Ayu K. N. (2132150058) BAB V BAB I APA ITU AKUNTANSI FORENSIK? Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Definisi Akuntansi Forensik Akuntansi Forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan, di sektor publik atau privat. Akuntansi forensik dapat di praktikan dalam bidang yang luas : 1. dalam penyelesaian sengketa antarindividu 2. di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya 3. di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara (BUMN, BUMD) 4. di departemen pemerintahan/kementerian, pemerintah pusat dan daerah, badan legislatif, dan lain-lain. Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Akuntan Forensik di Pengadilan Di Indonesia, penggunaan akuntan forensik di sektor publik lebih menonjol dari sektor privat karena jumlah perkara yang lebih banyak di sektor publik. Di sektor publik, para penuntut umum (dari kejaksaan dan KPK) menggunakan ahli dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal dari Departemen yang bersangkutan. Home BAB I BAB II Sengketa Sengketa dapat berupa : 1 Uang atau aset lain Reputasi 2 Peluang Bisnis Gaya Hidup Hak Lainnya 3 BAB III BAB IV BAB V Faktor yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa : Berapa besar konsekuensi keuangan pada pihak yang bersengketa Seberapa jauh pertikaian pribadi, rasa iri atau dendam antara pihak-pihak Apakah penyelesaian sengketa ini akan berdampak dalam penyelesaian kasus serupa? Seberapa besar dampak dari publisitas negatif yang ditimbulkan Seberapa besar beban emosional yang harus ditanggung Home BAB I BAB II BAB III BAB V BAB IV Model Akuntansi Forensik Akuntansi forensik adalah perpaduan antara akuntansi, hukum, dan audit. Ketika suatu audit umum diperoleh temuan audit, tuduhan, atau keluhan, auditor bersikap reaktif ; ia menanggapi temuan, tuduhan, atau keluhan tersebut. Akan tetapi jika hal itu mengarah adanya fraud, auditor akan bereaksi terhadap temuan audit, tuduhan, dan keluhan serta mendalaminya dengan melaksanakan audit investigatif. Hukum Auditing Akuntansi Home BAB I BAB II BAB III BAB IV Segitiga Akuntansi Forensik Perbuatan Melawan Hukum Kerugian Hubungan Kausalitas BAB V Home BAB I BAB II BAB III BAB IV FOSA DAN COSA 1 Fraud-Oriented Systems Audit (FOSA) merupakan kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud secara umum. 2 Corruption - Oriented Systems Audit (COSA) merupakan kajian sistem yang berfokus pada korupsi. BAB V Home BAB I Sistematika FOSA BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB II MENGAPA AKUNTANSI FORENSIK? Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (CPI) 2023 Home BAB I GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB) ASIA 2020 BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB III LINGKUP AKUNTANSI FORENSIK Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V PRAKTIK DI SEKTOR SWASTA Gambaran umum mengenai lingkup akuntansi forensik di sektor swasta atau sektor bisnis, menurut KAP Deloitte, salah satu kantor akuntan peringkat teratas (the Big Four) memerinci forensic services (jasa-jasa dibidang forensic) Home BAB I BAB II Jasa-jasa Di Bidang Forensik NO BAB III BAB IV Praktik di Sektor Swasta FORENSIC SERVICES Jasa jasa Di Bidang Forensik Analytic & Forensic Technology Teknologi analitik dan forensik 2 Fraud Risk Management Manajemen risiko terhadap fraud 3 FCPA Reviews and Investigations FCPA-review dan Investigasi 4 Anti Money Laundering Services Jasa Pencegahan Pencucian Uang 5 Whistleblower Hotline Whistleblower Hotline 1 BAB V Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Asset Recovery dan Expert Witness Asset Recovery atau pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali asset yang dijarah, misalnya dalam kasus korupsi, penggelapan dan pencucian uang (money laundering) Expert Witness, merupakan pemberian jasa forensic berupa penampilan Ahli (expert witness) di pengadilan Negara-negara Anglo Saxon begitu lazim. Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Akuntan Forensik dikaitkan dengan Pegadaian Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V FRAUD DAN AKUNTANSI FORENSIK Akuntansi forensic pada dasarnya menangani fraud. Oleh karena itu, para akuntan forensic di AS menamakan diri mereka sebagai Association of Certified Fraud Examiners yang disingkat ACFE. ACFE mempublikasikan penelitiannya tentang fraud, seperti konsep Fraud Tree dan Report to the Nation. Dari temuan ACFE mengenai hal-hal apa yang membantu terungkapnya fraud misalnya, penyedia jasa forensic memanfaatkan jasa whistleblower. Home BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Praktik di Sektor Pemerintahan Sama dengan praktik di sektor swasta, perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensic terbagibagi di antara berbagai lembaga dan keadaan politik serta macammacam kondisi lain yang akan memengaruhi lingkup akuntansi yang diterapkan, seperti pendekatan hukum dan nonhukum. Home BAB I BAB II BAB III BAB IV Akuntansi Forensik di Sektor Publik dan Swasta Untuk Indonesia, akuntansi forensic di sektor pulik jauh lebih dominan dibandingkan dengan akuntansi di sektor swasta. Dalam perekonomian yang didominasi sektor swasta, akan terlihat kebalikannya. BAB V BAB IV Atribut dan Kode Etik Akuntan Forensik serta Standar Audit Investigatif Home BAB I BAB II BAB IIII BAB IV BAB V Atribut Seorang Akuntan Forensik 5 Nasihat kepada seorang auditor dalam melakukan investivigasi terhadap fraud: 1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur 2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan” (perpetrators intent to commit fraud) 3. “Be creative, think like a perpetrator, do not be predictable” seorang fraud auditor harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak 4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan (collusion, conspiracy). Ada 2 macam persengkokolan yaitu ordaniry conspiracy dan pseudo conspiracy. 5. Dalam memilih proactive fraud detection strategy (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), auditor mesti mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau diluar pembukuan. Home BAB I BAB II BAB IIII BAB IV BAB V Karakteristik Seorang Pemeriksa Fraud Seorang pemeriksa fraud harus mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (fair), tidak memihak (independent), sahis (mengikuti ketentuan perundangundangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Home BAB I BAB II BAB IIII BAB IV Kualitas Akuntan Forensik Kreatif 1 Rasa Ingin Tahu 2 Tak Menyerah Akal Sehat 3 Business Sense Percaya Diri BAB V Home BAB I BAB II Standar Audit Investigatif BAB IIII BAB IV BAB V jika standar audit investigatif ada yang tidak dijalankan apakah masih tetap berjalan dengan baik? Standar adalah ukuran mutu. Akuntan publik memiliki Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang memuat standar – standar audit, atestasi, pengendalian mutu, dll. Berikut beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu: 1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui 2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian 3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman dan jejak audit tersedia 4. Pastikan para investigator mengerti hak – hak asasi pegawai 5. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. 6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat krisis ditinjau dari segi waktu 7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, dll. BAB V TATANAN KELEMBAGAAN Home BAB I BAB II DPR DPD MPR DAERAH BAB BAB IIII III BAB V BAB IV MK PRESIDEN MA KY PEMDA - PEMDA BPK PUSAT Home BAB I BAB II BAB BAB IIII III BAB IV BAB V lembaga Perwakilan Rakyat ( yang mempunyai hak bujet) Pemerintah ( Pengelolah keuangan negara ) SAI (Fungsi oversight) SAI (Supreme Audit Institutions) adalah lembaga - lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab untuk mengaudit penerimaan dan belanja negara . Tujuan utama SAI adalah mengawasi pengeolahan keuangan negara dan kualitas serta kredibilitas pelaporan keuagan pemerintah. Home BAB I BAB II BAB BAB IIII III BAB IV BAB V Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari ppengaruh kekuasaan manapun Tugas dan wewenang KPK : Melaksanakan Koordinasi Melakukan Supervisi Melakukan penyelidikan, penyidik dan penuntutan Melakukan Pencegahan Melakukan pemantauan (Monitoring) Home BAB I BAB II BAB BAB IIII III BAB IV Anti - Corruption Agencies Ada 2 jenis ACA 1. Multi - Agency Model 2. Single - Agency Moodel Indonesia menggunakan Multi -Agency moodel Memamfaatkan lembaga lembaga penegak hukum yang suda ada ( seperti : Kepolisian, Kejaksaan, Pengawas pasar modal, pengawas Perbankan, Lembaga ombusman, dan lain lain BAB V Home BAB I BAB II BAB BAB IIII III BAB IV Landskap Audit Pemerintahan Pemeriksaan untuk audit “Eksternal” Pengawasan untuk audit “Internal” Beberapa Faktor yang melemahkan proses audit BPK Tidak adanya undang undang audit negaran modern Departemen Keuangan, dan departemen departeman teknis BAB V -TERIMA KASIH-