MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 80/M-DAG/PER/ 10/2014 TENTANG MINYAKGORENG WAJIB KEMASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa Pengemas untuk mendukung dan Pelaku terhadap kemasan, Peraturan 80/M-DAG/PER/ Produsen, dalam memenuhi Usaha kewajiban memperdagangkan menggunakan kesiapan minyak perlu Menteri 10/2014 goreng dengan dilakukan perubahan Perdagangan tentang Wajib Kemasan sebagaimana dengan Peraturan Menteri Nomor Minyak Goreng telah diubah Perdagangan Nomor 21 /M-DAG /PER/3/2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan 80/M-DAG/PER/ tentang Menteri Perubahan Kedua Perdagangan 10/2014 Tentang atas Nomor Minyak Goreng 1999 tentang Wajib Kemasan; Mengingat 1. Undang-Undang Per lind ungan Nomor 8 Kon sum en Tahun (Lembaran Negara -2- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang ten tang Nomor Merek Indonesia Tahun (Lembaran Tahun Lembaran 15 2001 Negara Negara Republik 110, Tambahan Nomor Republik 2001 Indonesia Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara 4131); 3. Undang-Undang ten tang Nomor Kementerian Republik Indonesia Negara Tahun Lembaran Tambahan 39 2008 Negara Nomor Republik 166, Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor Pangan ten tang Indonesia 2012 Negara Negara Nomor Republik 2012 Tahun (Lembaran Tahun Lembaran 18 Republik Tambahan 227, Indonesia Nomor Tahun 2014 Negara Republik 5360); 5. Undang-Undang tentang Nomor Perdagangan Indonesia Tahun (Lembaran 2014 Negara Lembaran 7 Nomor 45, Tambahan Indonesia Republik Nomor 5512); 6. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Nomor Iklan 69 Pangan Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 (Lembaran 1999 Nomor 131, Republik Indonesia Nomor 3867); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 8. Keputusan 2014 dan Presiden ten tang Pengangkatan 2014-2019; Nomor Pembentukan Kabin et 121/P Tahun Kementerian Kerja Tahun -3- 9. Keputusan 2015 Presiden tentang Negara Nomor Penggantian Kabinet 79/P Tahun Beberapa Menteri Periode Tahun Kerja 2014-2019; 10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 48 Tahun 2015 71 Tahun 2015 7 tentang Organisasi Kementerian Negara; 11. Peraturan Presiden Nomor tentang Kementerian Perdagangan; 12. Peraturan Presiden ten tang Nomor Pengadaan Barang Penyimpanan dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan; 14. Peraturan Menteri Perdagangan 20/M-DAG/PER/5/2009 Tata Cara tentang Pengawasan Nomor Ketentuan Barang dan dan/atau Jasa; 15. Peraturan Perdagangan Menteri ten tang Organisasi Kementerian Perdagangan 31/M-DAG/PER/7 /2010 dan Kerja Tata telah sebagaimana Peraturan Menteri Nomor diubah Perdagangan dengan Nomor 57 /M- DAG/PER/8/2012; 16. Peraturan Menteri Perdagangan 31/M-DAG/PER/ 10/2011 ten tang Nomor Barang Dalam Keadaan Terbungkus; 17. Peraturan Menteri Perindustrian ten tang 87 /M-IND/PER/ 12/2013 Standar Goreng telah Nasional Sawit diubah Indonesia Secara dengan Nomor Pemberlakuan (SNI) Wajib Minyak se bagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/PER/ 11/2015; 18. Peraturan Menteri 80/M-DAG/PER/ 10/2014 Perdagangan ten tang Minyak Nomor Goreng -4- Wajib Kemasan sebagaimana dengan Peraturan Menteri telah diubah Perdagangan Nomor 21 /M-DAG/PER/ 3/2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR80/M-DAG/PER/ 10/2014 TENTANG MINYAKGORENGWAJIBKEMASAN. Pasall Ketentuan Pasal Perdagangan Minyak diubah 12 Nomor Goreng dengan dalam Menteri Peraturan ten tang 80/M-DAG/PER/ 10/2014 Wajib Kemasan Peraturan 21/M-DAG/PER/3/2015 telah sebagaimana Menteri Perdagangan Nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Produsen, Pengemas, dan Pelaku Usaha dalam memperdagangkan Minyak Goreng yang: a. berbahan baku ketentuan Pasal Menteri ini sawit 2 harus dan mulai memenuhi Pasal tanggal 3 1 Peraturan April 2017; dan b. berbahan baku nabati lainnya harus memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai tanggal 1 Januari 2018. (2) Khusus untuk Produsen menengah/rumah Minyak harus tangga Goreng yang usaha kecil memperdagangkan berbahan baku nabati lainnya, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 memenuhi Peraturan skala Menteri ini mulai tanggal 1 Januari 2019. Pasal II Peraturan diundangkan. Menteri ini mulai berlaku pada tanggal - 5Agar setiap orang pengundangan Peraturan mengetahuinya, memerintahkan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2016 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal