Uploaded by RSIA ANUGERAH Semarang

KODERSI PERSI 2015

advertisement
KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA
(KODERSI)
DAN PENJELASANNYA
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)
ISBN 978-602-8904-83-4
DAFTAR ISI
Sambutan Ketua Umum PERSI ............................................................................................... v
Kata Pengantar Ketua MAKERSI..........................................................................................vii
Tim Finalisasi Revisi KODERSI .............................................................................................. ix
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia......................................................................................... 1
Kode Etik Perilaku Tenaga Kesehatan.............................................................................. 15
Penjelasan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia .............................................................. 17
Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan
Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia....................................................... 31
iii
SAMBUTAN KETUA UMUM PERSI
Assalamu’alaikum Wr.Wb,
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
petunjukNya, PERSI telah mempunyai Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang
baru serta Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis
Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia.
Kode Etik Rumah Sakit pertama kali yang pada waktu itu disingkat ERSI
disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalanannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perbaikan berikutnya
dilakukan pada tahun 2000, dan digunakan sampai saat ini. Perkembangan
dan perubahan pesat di bidang ilmu dan teknologi kedokteran-kesehatan dalam dasa warsa terakhir ini telah membawa perubahan besar dalam pelayanan
kesehatan di rumah sakit. PERSI sebagai wadah perhimpunan rumah sakit di
Indonesia dan Makersi (Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit) memandang
perlu untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang ada termasuk
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). Untuk itu Pengurus Pusat PERSI
membentuk Tim Finalisasi Revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia menyusun
revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang dikeluarkan PERSI tahun2000,
dan melakukan sosialisasi.
Harapan kami, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
insan perumahsakitan dan dijadikan acuan dalam menerapkan etika rumah
sakit. Selanjutnya kepada Ketua dan Pengurus Majelis Kehormatan Etik
Rumah Sakit (MAKERSI) Pusat, Tim penyusun, dan pihak terkait lainnya, kami
v
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan waktu dan
tenaga dalam penerbitan buku ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 20 Oktober 2015
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA
Dr. dr. Sutoto, MKes
Ketua Umum
vi
KATA PENGANTAR
M
asuknya Negara kita ke dalam persaingan global, mengharuskan kita
mengubah paradigma tentang rumah sakit. Saat ini, rumah sakit tidak
bisa lagi dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi
institusi yang bersifat sosio ekonomis. Dengan paradigma baru ini maka
kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi “industri” rumah sakit, tanpa harus
meninggalkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi sosial yang sarat dengan
norma, moral dan etika. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks
dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang
mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain:
1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan
bermutu, efektif, dan efisien,
2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan
teknologi kedokteran,
3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial,
dan budaya),
4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi, dan
5. Diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan
profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang
tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI). Kode Etik
Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral
perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi
setiap insan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah
vii
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati
oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit
yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur
profesi kedokteran.
Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar
atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan
teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan
rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik
Rumah Sakit (KERS). Sedangkan di tingkat pengurus cabang/pusat, badan
etik rumah sakit Indonesia dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
Indonesia (MAKERSI). Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu dibuat
acuan dasar prosedural dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite Etik
Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (selanjutnya
disingkat Pedoman). Dengan adanya pedoman ini diharapkan penerapan
KODERSI dalam pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan sehingga
rumah sakit di Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan
derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Penghargaan kami sampaikan kepada Dr. dr. Sintak Gunawan, MA dan
seluruh anggota Tim Finalisasi Revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dan
semua pihak yang telah turut serta dalam menyusun buku ini. Harapan kami
agar buku ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai bahan acuan bagi rumah
sakit dalam melaksanakan etika di rumah sakit.
Jakarta, 20 Oktober 2015
MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA
dr. Umar Wahid, Sp.P
Ketua
viii
TIM FINALISASI REVISI KODE ETIK
RUMAH SAKIT INDONESIA
Ketua:
Dr. dr. Sintak Gunawan, MA
Wakil Ketua:
Dr. dr. Widyastuti Wibisana, MSc
Sekretaris:
dr. Exsenveny L., MKes
Anggota:
1. Dr. dr. Sutoto, Mkes
2. dr. Wasista Budiwaluyo, MHA
3. dr. Umar Wahid, SpP
4. dr. Achmad Haryadi, M.Sc
5. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SpF, SH
6. dr. Agung Sutioso, SpOT, MM, MARS
7. dr. Krisnajaya, M.Sc
8.
9.
10.
11.
12.
Prof. Dra. Elly Nurachmah, DNSc
Soemaryono Rahardjo, SE, MBA
Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, FACLM
Dr. dr. Hanny Rono Sulistyo, SpOG(K), MM
dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM, MH.Kes
13. dr. IBN Banjar
14. Dra. Khafifah Am
15. dr. J. Suwanta Sinarya, MKes
ix
KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA
(KODERSI)
Mukadimah
B
ahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai
bagian dari sejarah peradaban manusia, yang bersumber pada kemurnian
rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri tolong menolong di antara
sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat
manusia.
Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta
perkembangan tatanan sosiobudaya masyarakat, dan sejalan pula dengan
kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan
kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa
suatu “unit sosio ekonomi” yang majemuk.
Bahwa perumahsakitan di Indonesia, sesuai dengan perjalanan
sejarahnya telah memiliki jatidiri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas
perumahsakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia.
Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan
upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan
Indonesia.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh niat suci dan
keinginan luhur, demi tercapainya:
1. Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, merata material
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya
dalam bidang kesehatan.
Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit
3
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma
perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan
berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di
Indonesia.
4
BAB I
Kewajiban Umum Rumah Sakit
Pasal 1
Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan
rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI
dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan.
Pasal 2
Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.
Pasal 3
Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan
pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan
keluarga, bermutu, non diskriminasi, efektif, dan efisien sesuai dengan standar
pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 4
Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.
Pasal 5
Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua
kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit
berupa audit kinerja dan audit klinis.
5
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 6
Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen
yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral,
bisnis, dan hukum yang berlaku.
Pasal 7
Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip, baik medik maupun
non medik secara baik. Pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk
insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah
Sakit dilaksanakan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Pasal 8
Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif,
tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan
berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
6
BAB II
Kewajiban Rumah Sakit Terhadap
Masyarakat
Pasal 9
Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara
berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya;rumah sakit harus
melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada
pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.
Pasal 10
Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang menghargai martabat
dan kehormatan pasien; karyawan rumah sakit menunjukkan sikap dan
perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adat
istiadat yang berlaku setempat.
Pasal 11
Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada
harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pasal 12
Rumah Sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan
Rumah Sakit kepada masyarakat.
7
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 13
Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta
berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
Pasal 14
Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggungjawab terhadap
lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.
8
BAB III
Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien
Pasal 15
Rumah sakit berkewajiban menghormati dan mengindahkan hak pasien dan
keluarganya selama dalam pelayanan.
Pasal 16
Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
Pasal 17
Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya
tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang
melakukannya.
Pasal 18
Rumah sakit harus meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum
melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien
mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin
terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya
pengobatan.
Pasal 19
Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam
proses pelayanan.
9
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 20
Rumah sakit harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak,
kewajiban, dan tanggungjawab mereka yang berhubungan dengan penolakan
atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini.
Rumah sakit berkewajiban membantu dengan memberikan alternatif bagi
pasien dan keluarganya.
Pasal 21
Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada
pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah
sakit.
Pasal 22
Rumah Sakit harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi
dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran
hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan
permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas
persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 23
Rumah sakit berkewajiban memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan
mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam
memberikan pelayanan.
Pasal 24
Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan
seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel),
lanjut usia, dan lainnya.
10
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 25
Rumah sakit berkewajiban menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh
tanggung jawab.
11
BAB IV
Kewajiban Rumah Sakit Terhadap
Pimpinan, Staf, dan Karyawan
Pasal 26
Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya
memperoleh jaminan sosial nasional.
Pasal 27
Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata
kelola klinis, dan tata kelola pasien yang baik.
Pasal 28
Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan,
pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.
Pasal 29
Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara
seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.
Pasal 30
Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga
rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan
keterampilannya.
12
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 31
Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan
berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang
bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika
profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.
Pasal 32
Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan
menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13
BAB V
Hubungan Rumah Sakit dengan
Lembaga Terkait
Pasal 33
Rumah sakit harus memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan
menghindarkan persaingan yang tidak sehat.
Pasal 34
Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau
badan lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
Pasal 35
Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan
dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait
dengan kedokteran dan kesehatan.
Pasal 36
Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan
serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.
14
KODE ETIK PERILAKU TENAGA KESEHATAN
P
erilaku yang pantas adalah perilaku yang mendukung kepentingan pasien,
membantu pelaksanaan asuhan pasien, dan ikut serta berperan mendukung
keberhasilan pelaksanaan kegiatan perumahsakitan. Setiap tenaga kesehatan
yang bekerja di rumah sakit harus mengikuti kode etik perilaku yang tercantum
dalam peraturan internal staf rumah sakit.
Kode etik perilaku merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan
pedoman perilaku di rumah sakit. Kode etik perilaku bertujuan membantu
menciptakan dan mempertahankan integritas, membantu menciptakan
lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan dimana setiap orang dihargai
dan dihormati martabatnya setara sebagai anggota tim asuhan pasien.
Jenis Perilaku:
1. Perilaku yang pantas.
Tenaga kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi jika berperilaku pantas,
sebagaimana contoh-contoh di bawah ini.
a. Penyampaian pendapat peribadi atau profesional pada saat diskusi,
seminar, atau pada situasi lain:
i. Penyampaian pendapat untuk kepentingan pasien kepada pihak
lain (dokter, perawat, atau direksi rumah sakit) dengan cara yang
pantas dan sopan
ii. Pandangan profesional
iii. Penyampaian pendapat pada saat diskusi kasus.
b. Penyampaian ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas kebijakan
melalui tata cara yang berlaku di rumah sakit tersebut.
15
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
c.
Menyampaikan kritik konstruktif atau kesalahan pihak lain dengan
cara yang tepat, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan
pihak tersebut.
d. Menggunakan pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan masalah.
e. Menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan langsung sesuai dengan
kebutuhan situasi dan kondisi pasien, misalnya penanganan pasien
gawat darurat.
2. Perilaku yang tidak pantas,
Tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi jika berperilaku tidak pantas,
sebagaimana contoh-contoh di bawah ini:
a. Merendahkan atau mengeluarkan perkataan tidak pantas kepada
pasien, dan atau keluarganya.
b. Dengan sengaja menyampaikan rahasia, aib, atau keburukan orang
lain.
c. Menggunakan bahasa yang mengancam, menyerang, merendahkan,
atau menghina.
d. Membuat komentar yang tidak pantas tentang tenaga medis di depan
pasien atau di dalam rekam medis.
e. Tidak peduli, tidak tanggap terhadap permintaan pasien atau tenaga
kesehatan lain.
f. Tidak mampu bekerjasama dengan anggota tim asuhan pasien atau
pihak lain tanpa alasan yang jelas.
g. Perilaku yang dapat diartikan sebagai menghina, mengancam,
melecehkan, atau tidak bersahabat kepada pasien dan atau keluarganya.
h. Melakukan pelecehan seksual baik melalui perkataan ataupun
perbuatan kepada pasien atau keluarga pasien.
16
PENJELASAN KODE ETIK RUMAH SAKIT
INDONESIA
17
Umum
P
eristiwa sejarah menunjukkan bahwa peradaban umat manusia me-
munculkan kepermukaan berbagai sistem tingkah laku sosial yang
terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kesadaran
umum dan kecerdasan lahir batin persekutuan hidup ini pada hakikatnya
telah memicu kepedulian sosial yang bersumber pada kemurnian akhlak
insani yang pada gilirannya menggugah tanggung jawab bersama atas nasib
sesama manusia yang ditimpa musibah. Dalam peradaban yang progresif, kuat
keyakinan warga masyarakat untuk meningkatkan kewajiban berdasarkan
amal ibadah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum
tercakup di dalamnya pelayanan kesehatan, dimana pelayanan bedah pada
hakikatnya muncul lebih awal dalam sejarah peradaban manusia dari pada
pelayanan rumah sakit dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang menyediakan
berbagai kemudahan pengobatan dan perawatan pasien. Kisah pertumbuhan
dan perkembangan rumah sakit di mana-mana disambut sebagai keunggulan
peradaban manusia atas barbarisme pada umumnya, altruisme atas
egoisme, dan perilaku watak gotong royong atas individualisme khususnya.
Penyelenggaraan rumah-rumah sakit sampai dengan saat ini pada dasarnya
berlangsung sebagai akibat getaran jiwa insani yang luhur yakni kasih sayang
yang sejati. Kendatipun pergaulan hidup senantiasa mengalami perubahan
yang berkesinambungan, watak dan budi pekerti manusia boleh dibilang
sepanjang masa relatif tetap sama.
Perumahsakitan di Indonesia memiliki sejarah yang khas dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam
pergerakan bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, yang telah membuahkan momentum penting yaitu “kebangkitan nasional” yang telah dijadikan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam
19
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
menggalang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bermottokan
“satu Nusa, satu Bangsa dan satu Bahasa”, telah mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Latar belakang kemajemukan dan keanekaragaman sosial
ekonomi dan kebudayaan telah dapat dicairkan, dan digantikan oleh semangat
yang dilambangkan sebagai “Bhineka Tunggal Ika”; semua ini telah mendasari
seluruh peri kehidupan, termasuk perkembangan perumahsakitan di Indonesia. Selanjutnya juga keterlibatan perumahsakitan beserta para tenaga kesehatannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tercapainya Indonesia Merdeka dan berdirinya “Negara Republik Indonesia, yang
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”, telah pula turut mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Semua ini harus dijadikan modal dalam menghadapi
masa depan bangsa Indonesia yang penuh tantangan, yang diwujudkan dalam
“Pembangunan Nasional” termasuk di dalamnya “Pembangunan Kesehatan
Nasional”, khususnya pembangunan perumahsakitan Indonesia.
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai lembaga
lahan pengembangan dan pengabdian profesi dalam bidang perumahsakitan
yang telah didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, merupakan mitra
pemerintah yang bertujuan turut menyukseskan program pemerintah dalam
pembangunan bidang kesehatan pada umumnya dan perumahsakitan pada
khususnya. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Kode Etik Rumah
Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan normanorma perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi
segenap insan perumahsakitan yang secara langsung maupun tidak langsung
terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah
sakit di Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam KODERSI ini merupakan nilai-nilai etik
yang identik dengan nilai-nilai akhlak atau moral, yang mutlak diperlukan
guna melandasi dan menunjang berlakunya nilai-nilai atau kaidah-kaidah
lainnya dalam bidang perumahsakitan, seperti perundang-undangan, hukum
dan sebagainya, guna tercapainya pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah
sakit, yang baik, bermutu dan profesional.
20
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 1
Rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI,
dapat memasukkan unsur dari etika profesi, dan tidak bertentangan dengan
prinsip moral dan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan
memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai dengan
kebutuhan pasien dan dengan mempertimbangkan kemampuan rumah sakit.
Dalam hal rumah sakit tidak mampu maka rumah sakit berkewajiban mencari
jalan lain seperti merujuk pasien ke rumah sakit lain.
Pasal 3
Pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, baik, dan bermutu
pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh,
yang satu dengan yang lain terkait erat sedemikian rupa. Hal yang perlu
diperhatikan rumah sakit adalah:
 Setiap saat siap memberikan layanan.
 Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu
kesatuan psiko-sosio-somatik.
 Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan
kemampuan dan ketrampilan terbaik.
 Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan
dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh kehati-hatian.
Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman
yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain
21
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar
asuhan keperawatan. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional
adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk
menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional
memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama
untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh
sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan tanggung jawab rumah sakit disini ialah:
a. Tanggung jawab umum.
b. Tanggung jawab khusus yang meliputi tanggung jawab hukum, etik, dan
disiplin.
Tanggung jawab umum rumah sakit merupakan kewajiban pimpinan
rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahanpermasalahan peristiwa, kejadian dan keadaan di rumah sakit. Tanggung
jawab khusus muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar
kaidah-kaidah, baik dalam bidang hukum, etik dan atau disiplin. Audit kinerja
adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja
keuangan. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap
mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan
rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis
Pasal 6
Cukup jelas.
22
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 7
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi
informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur
proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan
dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan
akurat dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
Pasal 8
Promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan dengan pemberian
informasi yang jujur, jelas, tidak berlebihan dan tidak membanding-bandingkan
dengan rumah sakit lain. Promosi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif bagi khalayak ramai umumnya
dan pasien khususnya.
Informatif :
memberikan pengetahuan mengenai hal ikhwal yang ada
relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah
sakit yang efektif bagi pasien/konsumen.
Edukatif :
memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi
dan Program rumah sakit, penyelenggaraan kegiatan upaya
kesehatan, meliputi perbekalan kesehatan di rumah sakit yang
bersangkutan.
Preskriptif : pemberian petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai umumnya
dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan
kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi.
Preparatif :
membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan
keputusan.
Pasal 9
Cukup jelas.
23
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 10
Pelayanan rumah sakit harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan
kehormatan pasien. Hal ini tercermin pada sikap dan perilaku tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Sikap dan perilaku tenaga
kesehatan haruslah sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang
berlaku setempat.
Pasal 11
Kebijakan pelayanan rumah sakit harus senantiasa berorientasi kepada
kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperhatikan antara lain tingkat
sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, komposisi
penduduk, pola penyakit dan sebagainya.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Rumah sakit dalam operasionalisasinya banyak menggunakan bahan-bahan
berbahaya dan dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat
mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan bahkan
membahayakan kehidupan manusia, baik itu berupa unsur-unsur fisik,
biologik, kimia dan sebagainya. Untuk ini, penyelenggara dan manajemen
rumah sakit dituntut memperhatikan hal ini, menyediakan dan memelihara
secara terus menerus sarana dan prasarana yang bertujuan mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan
kehidupan manusia.
24
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 15
Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki
pasien sebagai seorang mahluk Tuhan, terutama yang dimaksud dalam pasal
ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, yang
dalam hal ini ada dua hak dasar pasien, yaitu :
1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan
yang bermutu, sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar
profesi keperawatan.
2. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti
hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk
memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat
dokter lain (sebagai second opinion), hak atas privacy dan atas kerahasiaan
pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan atau pengobatan yang
akan dilakukan oleh dokter dan lain-lain; kecuali yang dianggap bertentangan
dengan undang-undang, dengan nilai-nilai agama, moral dan dengan nilai-nilai
Pancasila, seperti tindakan “eutanasia”, aborsi tanpa indikasi medik dan lain
sebagainya tidak bisa dibenarkan.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patient safety) adalah proses
dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman.
Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi dan manajemen risiko
terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar
dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta
meminimalkan timbulnya risiko.
Pasal 17
Cukup jelas.
25
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 18
Setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan dari pasien
kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan darurat. Persetujuan dapat
diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat. Persetujuan tersebut diberikan
secara lisan atau tertulis. Persetujuan tertulis hanya diberikan pada tindakan
kedokteran berisiko tinggi.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan yang sedang dijalani.
Pasien yang menolak pengobatan karena alasan finansial harus diberikan
penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam
rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan
bersifat rahasia.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
26
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 25
Sebagai akibat kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran,
telah menyebabkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus dipikul
oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga semua
ini memerlukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan ilmu dan
teknologi kedokteran di rumah sakit benar-benar sesuai dengan persyaratan
profesi. Penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran di
rumah sakit bisa terjadi sebagai akibat ketidaktahuan, ketidakmampuan atau
mungkin pula karena kesengajaan dengan tujuan agar mendapat imbalan yang
lebih banyak, baik untuk kepentingan pribadi (dokter) sebagai pelaku pemberi
pelayanan, untuk mendapat honor lebih banyak, maupun untuk peningkatan
pendapatan rumah sakit. Namun apapun alasannya perbuatan demikian
merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan pelanggaran
KODERSI maupun KODEKI, yang tidak boleh terjadi di sebuah rumah sakit.
Adalah menjadi kewajiban manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah
terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan teknologi kedokteran
yang merugikan pasien. Maka untuk ini rumah sakit harus memiliki standar
pelayanan medik yang baku yang wajib untuk ditaati oleh semua staf rumah
sakit. Standar ini harus senantiasa dipantau, bila perlu setiap saat dapat
dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru. Dengan demikian
kwalitas pelayanan yang baik dapat terjamin dan perhitungan biaya yang
harus dikeluarkan oleh pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah sakit
dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen
rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas,
27
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola
klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi
kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti,
peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan,
pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ciri-ciri rumah sakit modern adalah padat karya, padat modal, padat
teknologi bahkan padat perubahan dan penyesuaian, sehingga unsur sumber
daya manusia senantiasa perlu diberikan kesempatan meningkatkan dan
mengembangkan kemampuannya demi peningkatan mutu pelayanan rumah
sakit.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Kewajiban rumah sakit untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan dan
menjaga keselamatan kerja, pada hakikatnya adalah merupakan penerapan
manajemen sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit secara
profesional, handal, adil dan bijak, serta memperlakukan para karyawan
rumah sakit sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya sebagai manusia.
Yang menyangkut kesejahteraan karyawan, antara lain berupa penetapan
28
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
upah/imbalan materi yang memadai sesuai dengan prestasi yang diberikan
oleh masing-masing karyawan kepada rumah sakit, pemberian berbagai
jaminan dan atau tunjangan sosial, tunjangan-tunjangan khusus sesuai
dengan profesi yang dimilikinya dan tugas pekerjaannya, yang antara lain
tugas pekerjaan yang mengandung risiko, membahayakan bagi keselamatan
dirinya dan atau mengancam kesehatannya. Pemberian kesempatan untuk
memperoleh kemajuan, juga merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan
yang harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Sementara yang
menyangkut keselamatan kerja adalah merupakan penerapan berbagai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenaga-kerjaan
khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.
Sebagaimana kita ketahui bahwa di rumah sakit sangat banyak faktor-faktor
yang membahayakan, baik itu berupa faktor mekanik yang dapat menimbulkan
kecelakaan pada karyawan, faktor-faktor biologik, fisik, kimia dan sebagainya
yang dapat mengancam kesehatan para karyawan. Semua ini merupakan
kewajiban manajemen rumah sakit untuk melakukan pencegahannya lewat
berbagai cara.
Pasal 33
Memelihara hubungan baik antar rumah sakit, harus senantiasa diupayakan,
antara lain dengan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat, mengadakan
kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan dalam hal pelayanan,
pemanfaatan bersama peralatan dan fasilitas, maupun sumber daya manusia,
pendidikan dan latihan staf dan karyawan dan lain-lain. Semua ini bisa
dilakukan dalam wadah dan koordinasi dari PERSI sebagai organisasi profesi
perumahsakitan.
Pasal 34
Pada dasarnya pelayanan kesehatan diselenggarakan secara berjenjang dari
upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih tinggi, sehingga kerja
29
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
sama antara rumah sakit dengan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang
kesehatan termasuk badan-badan usaha bidang kesehatan perlu digalang
dengan tetap berpegang pada etika/norma yang berlaku.
Pasal 35
Sudah sejak permulaan dalam sejarahnya, rumah sakit selain merupakan sarana
pelayanan kesehatan, juga berfungsi dan digunakan sebagai sarana atau lahan
pendidikan tenaga kesehatan dan sebagai tempat penelitian bidang kesehatan.
Pendidikan dan latihan tenaga kesehatan harus diartikan sebagai upaya
kelanjutan dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan
penelitian bidang kesehatan harus diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki
dan meningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adanya kegiatan
pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit tidak boleh berakibat
menurunnya mutu, efektivitas dan efisiensi pelayanan, sehingga merugikan
pasien. Porsi dan bobot kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di
rumah sakit sangat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya tersedianya
sarana dan fasilitas, sumber daya manusia, orientasi program rumah sakit,
serta adanya afiliasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.
Pasal 36
Cukup jelas.
30
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
KOMITE ETIK RUMAH SAKIT DAN MAJELIS
KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT
INDONESIA
BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang
Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional dan diterima pasien
merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah
dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga
medis, perawat dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidak
puasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima.
Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan
dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong
kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain:
1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan
bermutu, efektif dan efisien,
2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan
teknologi kedokteran,
3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial
dan budaya) dan
4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi.
Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan
komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi
yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan
komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan.
Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi
kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang
33
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan
di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu
ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah
medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung
pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya
mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit
adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik
Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan
norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman
dan pegangan bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan
kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar
tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai
dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama
kali disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam
perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan.
Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar
atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan
teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan
rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik
Rumah Sakit (KERS). Sedangkan di tingkat pengurus cabang/pusat, badan
etik rumah sakit Indonesia dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
Indonesia (MAKERSI). Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu dibuat
acuan dasar prosedural dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite
Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia
(selanjutnya disingkat Pedoman). Dengan adanya pedoman ini diharapkan
penerapan KODERSI dalam pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan
sehingga rumah sakit di Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam
meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
34
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Pedoman ini ialah Anggaran Dasar & Anggaran
Rumah Tangga PERSI dan pelbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan bagi tugas dan fungsi KERS dan MAKERSI.
Landasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah:
1. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/
PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan
Departemen Kesehatan.
Sedangkan landasan ketentuan dan keputusan Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia yang dimaksud ialah:
1. Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.
3. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode
Etik Rumah Sakit Indonesia, 1993.
4. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan KODERSI, 2000.
5. Surat Keputusan Kongres IX , tentang Tata Tertib Organisasi, 2003.
6. Surat Keputusan Kongres PERSI X, tentang perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PERSI, 2006.
7. Hasil Rapat Kerja PERSI di Balikpapan, 2008.
8. Surat Keputusan Kongres PERSI XI, 2009.
35
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
Pasal 1
Pengertian
Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan umum
dan pengertian pokok sebagai berikut :
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan
dan diatur oleh peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia.
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan unit sosial
ekonomi, harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan
fungsi sosialnya.
2. Insan perumahsakitan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan
penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.
3. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma-norma moral
yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang
perumahsakitan di Indonesia.
4. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non
struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan
rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI
5. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah organisasi
yang menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia
6. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah badan
otonom PERSI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan Daerah
untuk menjalankan KODERSI.
Pasal 2
Tujuan
Pedoman ini menjadi acuan tatalaksana pembentukan dan tatakerja Komite
Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia.
36
BAB II
Tatalaksana Organisasi Komite Etik
Rumah Sakit
Pasal 3
Pembentukan KERS
1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan perangkat organisasi rumah
sakit di bentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah
sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit.
2. Pembentukan KERS adalah wajib.
3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan
Rumah Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERS sekurang-kurangnya
harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris,
dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7
(tujuh) orang.
4. Keanggotaan KERS harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit.
5. Dalam struktur organisasi rumah sakit, posisi KERS setingkat direktur
rumah sakit dan komite medik rumah sakit. Selain itu KERS juga bisa
berada di bawah direktur rumah sakit dan setingkat komite medik rumah
sakit.
6. Komite etik rumah sakit bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
rumah sakit atau yang mengangkatnya.
7. Bila dipandang perlu anggota KERS dapat berasal dari individu di luar
rumah sakit.
37
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
8. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota KERS: berjiwa Pancasila,
memiliki integritas, kredibilitas sosial, dan profesional. Ia juga memiliki
kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan dan kemanusiaan.
9. Keanggotaan KERS diupayakan tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan
struktural di rumah sakit.
Pasal 4
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab KERS
1. Secara umum KERS bertugas membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Secara khusus KERS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:
a. Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara komprehensif dan
berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan
KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing
di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif,
edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan
atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui
pendidikan, pelatihan, diskusi kasus dan seminar.
b. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan
atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik rumah sakit
c.
Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit
yang terkait dengan etika rumah sakit.
d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah sakit
e. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak
yang membutuhkan.
f.
38
Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi
di lingkungan rumah sakit.
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
g. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandang dapat
membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.
3. Dalam melaksanakan tugasnya KERS wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Medik serta struktur lain
di rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing.
4. Pimpinan dan anggota KERS wajib mematuhi peraturan rumah sakit dan
bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit serta menyampaikan
laporan berkala pada waktunya.
5. KERS dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah
bila menghadapi kesulitan.
6. KERS wajib memberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai
pelaksanaan KODERSI di rumah sakit , minimal sekali setahun.
7. KERS wajib melaporkan masalah etik yang serius atau tidak mampu
ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah.
39
BAB III
Tata Laksana Organisasi MAKERSI
Pasal 5
Pembentukan MAKERSI
1. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah badan
otonom, perangkat organisasi PERSI.
2. MAKERSI dibentuk di tingkat pusat disebut MAKERSI Pusat dan di tingkat
propinsi/kotamadya disebut sebagai MAKERSI Daerah.
3. Pembentukan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah adalah wajib.
4. Pembentukan MAKERSI Daerah hanya dibenarkan jika di propinsi tersebut
telah ada pengurus PERSI Daerah.
5. Apabila di suatu daerah belum terbentuk MAKERSI Daerah maka MAKERSI
Pusat berwenang menunjuk MAKERSI Daerah terdekat untuk menjalankan
tugas dan fungsi MAKERSI di daerah tersebut.
Pasal 6
Pemilihan Pengurus MAKERSI
1. Pemilihan Ketua MAKERSI Pusat dilakukan melalui formatur.
2. Jumlah formatur maksimum 3 orang.
3. Calon formatur diusulkan oleh utusan Daerah.
4. Kriteria calon Ketua MAKERSI Pusat:
a. Mempunyai kemampuan visioner dalam organisasi
b. Mempunyai pengalaman dalam memimpin rumah sakit
c. Pernah menjadi pengurus PERSI atau MAKERSI
40
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
5. Ketua MAKERSI Pusat dipilih dalam Kongres PERSI, untuk masa jabatan
selama Kepengurusan Persi Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kongres
PERSI.
6. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya
harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris,
dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 9 (sembilan) orang.
7. Pemilihan Ketua MAKERSI Daerah dapat melalui aklamasi atau formatur
dalam Rapat Pleno anggota PERSI Daerah.
8. Ketua MAKERSI Daerah dipilih dalam Rapat Pleno untuk masa jabatan
selama Kepengurusan Persi Daerah dan bertanggung jawab kepada Rapat
Pleno PERSI Daerah.
9. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya
harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris,
dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 5 (lima) orang.
10. Anggota MAKERSI harus mewakili berbagai profesi yang ada di dalam
rumah sakit.
11. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota MAKERSI:
a. Berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial dan profesional.
b. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan dan kemanusiaan.
c. Memiliki pengalaman sebagai pimpinan atau jabatan lain yang
berkaitan dengan manajemen rumah sakit.
12. Keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah, tidak dibenarkan
merangkap jabatan dalam kepengurusan PERSI yang setingkat; ialah
jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan jabatan struktural
lainnya dalam kepengurusan PERSI yang setingkat. Tidak termasuk jabatan
sebagai penasehat atau kelompok kerja.
41
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
13. Apabila salah seorang pengurus MAKERSI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau karena sesuatu hal diberhentikan sebagai pengurus, maka
penggantiannya dilakukan oleh Ketua MAKERSI.
14. Batasan masa jabatan Ketua MAKERSI dalam tingkatan manapun maksimal
dua kali berturut-turut dan setelah satu periode masa jabatan tidak
menduduki jabatan Ketua MAKERSI dapat dipilih kembali untuk masa
jabatan berikutnya.
Pasal 7
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab MAKERSI
MAKERSI Pusat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai
berikut:
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program
pembinaan KODERSI secara nasional.
2. Membuat pedoman pelaksanaan KODERSI.
3. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan secara lisan dan atau
tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang
menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Pusat.
4. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi
profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi
di tingkat nasional.
5. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan
oleh MAKERSI Daerah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah.
MAKERSI Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai
berikut:
1. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan KERS di rumah-rumah
sakit yang berada di wilayah dari Cabang PERSI yang bersangkutan sesuai
42
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MAKERSI
Pusat.
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan secara lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang menyangkut
KODERSI kepada Pengurus PERSI Daerah.
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi
profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi
di tingkat cabang
4. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan
oleh KERS setempat.
5. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah maka
dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Pusat.
Pasal 8
Rapat-rapat
Rapat MAKERSI terdiri dari:
1. Kongres, dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.
2. Rapat Kerja Tahunan, merupakan rapat antara Pengurus Pusat dan
Pengurus Daerah, membicarakan pelaksanaan program kerja dan masalahmasalah yang baru timbul.
3. Rapat Pengurus MAKERSI Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kali
setahun.
4. Rapat Pengurus MAKERSI Daerah diadakan menurut kebutuhan.
Pasal 9
Sumber Keuangan
1. Sumber keuangan KERS berasal dari anggaran Rumah Sakit yang
bersangkutan.
43
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya
2. Sumber keuangan Makersi Pusat berasal dari PERSI Pusat.
3. Sumber Keuangan Makersi Daerah berasal dari PERSI Daerah.
44
BAB IV
Pasal 10
Penutup
1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatalaksana ini dapat diputuskan
sendiri oleh MAKERSI Pusat atau MAKERSI Daerah.
2. Keputusan yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan tatalaksana
ini dan atau pelbagai ketentuan organisasi lainnya dari PERSI serta harus
dikomunikasikan kepada MAKERSI pusat.
3. Dengan demikian diharapkan KODERSI dapat dilaksanakan dengan baik di
rumah sakit di Indonesia.
45
Download