Rekonsiliasi Fiskal Orang Pribadi dan Badan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Dasar Hukum UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 PMK No. 96 Tahun 2009 – Jenis- Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan KEP No. 220 Tahun 2002 – Perlakuan PPh atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan Pembukuan “catatan atas harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya utang pajak” Pasal 28 UU KUP WP Orang Pribadi yang berada di Indonesia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (peredaran bruto >= 4.8M) Wajib pembukuan melakukan kegiatan usaha (peredaran bruto < 4.8M) Pencatatan (PP 23 thn 2018) melakukan pekerjaan bebas (peredaran bruto < 4.8M) Pencatatan (PER 17 thn 2015) tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pencatatan Wajib pembukuan WP Badan yang berada di Indonesia Pencatatan (PPh Final UMKM) Siklus Akuntansi dan Rekonsiliasi Fiskal adjustment posting Dokumen Laba rugi fiskal (PKP) Jurnal Rekonsiliasi fiskal: - Koreksi positif - Koreksi negatif Buku besar Laba rugi komersial Trial balance Adjusted Trial Balance Laporan Keuangan: 1. Laporan posisi keuangan 2. laporan laba rugi 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan Rekonsiliasi Fiskal Rekonsiliasi Fiskal Koreksi Positif (menambah laba fiskal) Koreksi Negatif (mengurangi laba fiskal) Perbedaan LK Fiskal dan Komersial dapat menyebabkan: 1. Beda Waktu / Temporer -> depresiasi, amortisasi 2. Beda Permanen -> Penghasilan yg dikenai pajak final, non deductible expense, penghasilan yang bukan objek pajak ❑Penyusunan rekonsiliasi fiskal dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh OP atau PPh Badan bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan. ❑Rekonsiliasi fiskal tidak terbatas pada penghasilan saja tetapi juga biaya pada suatu periode tertentu. Pengertian Penyesuaian Fiskal (+) dan (-) Penyesuaian terhadap penghasilan neto komesial dalam rangka menghitung PKP berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah PKP. Contoh: Penghasilan yang merupakan objek pajak yang belum tercantum dalam Laporan Keuangan Komersial, NDE Penyesuaian terhadap penghasilan neto komesial dalam rangka menghitung PKP berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi PKP. Contoh: Penghasilan bukan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak final, dan biaya penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Beda Waktu/ Beda Temporer Beda temporer terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya beban antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, yang disebabkan karena perbedaan metode/penilaian. Beda Tetap/Beda Permanen Beda tetap terjadi karena perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (beda menurut UU atau peraturan perpajakan) REKONSILIASI ORANG PRIBADI Rekonsiliasi - WP OP Keterangan Komersial Pasal 4(2),4(3), 9 Koreksi + Koreksi - Fiskal Peredaran usaha xx xx HPP xx xx Laba/rugi bruto usaha xx xx Biaya usaha xx xx Penghasilan neto usaha xx xx Penghasilan neto non usaha xx xx Penghasilan neto usaha & non usaha xx xx Zakat/sumbangan keagamaan xx xx Kompensasi kerugian xx xx Laba (Penghasilan neto) setelah kompensasi kerugian xx xx PTKP (TK/K/I//1/2/3) xx PKP xx PPh terutang: PKP x tarif Psl 17: 5%,15%,25%,30%,35%* xx Kredit pajak xx PPh kurang bayar/lebih bayar xx Pasal 4 (1) Pasal 6 Pasal 17 Pasal 21,22, 23,24,25 Pasal 28A, 29 Contoh soal rekonsiliasi fiskal Doni status sudah menikah, memiliki 2 orang anak kandung, dan 1 mertua yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Doni memiliki usaha perdagangan alat elektronik Toko Karunia di Kota Bogor. Berikut data selama tahun 2022: Keterangan (Tahun 2022) Peredaran bruto Retur penjualan Harga pokok penjualan Biaya operasional: - Gaji pegawai (termasuk gaji Doni Rp120.000.000) - Uang lembur karyawan - Biaya makan dan minum seluruh karyawan di tempat kerja Nominal 4.900.000.000 30.000.000 2.800.000.000 970.000.000 - Kendaraan 65.000.000 diperoleh pada 55.000.000 tanggal 30 Maret 2021. - Premi asuransi kebakaran bangunan kantor (Rp24.000.000 untuk periode 1/5/22-30/4/23) 24.000.000 - Perbaikan kendaraan milik perusahaan (termasuk milik Doni Rp2.500.000) 38.000.000 Komersial : masa manfaat 10 tahun. Fiskal: kelompok 2. - Biaya penyusutan kendaraan milik perusahaan, harga perolehan Rp260juta - Biaya perjalanan dinas karyawan dalam negeri - Biaya rekreasi Doni dan keluarga ke lombok - Biaya listrik dan telepon (termasuk rumah tinggal Doni Rp1.000.000) - Kerugian piutang tidak tertagih, alamat debitur tidak ditemukan lagi. - Biaya sewa ruko (Rp180.000.000 untuk periode 1/3/22-28/2/23) - Biaya entertainment didukung dengan daftar nominatif - Ongkos kuli angkut - Biaya bunga pinjaman usaha kepada Bapak Joko - Sumbangan untuk 17 Agustus Laba operasional Penghasilan: - Dividen dari PT.Jaya yg tidak diinvestasikan kembali - Bunga deposito di Bank Pakar - Warisan tanah dan bangunan dari orang tua Doni - Klaim asuransi atas kecelakaan yang menimpa Doni 26.000.000 18.000.000 30.000.000 Metode penyusutan garis lurus 6.500.000 - Bukti potong PPh Pasal 4(2) 7.000.000 Rp1.500.000 dan 180.000.000 Rp.2.000.000 6.000.000 - PPh pasal 25 tahun 3.000.000 2022 sebesar Rp 10 48.000.000 juta per bulan 1.000.000 Susunlah rekonsiliasi fiskal dan berapakah 15.000.000 pajak yang terutang 10.000.000 oleh Bapak Doni? 500.000.000 7.500.000 REKONSILIASI BADAN Rekonsiliasi - WP Badan Keterangan Komersial Pasal 4(2),4(3), 9 Koreksi + Koreksi - Fiskal Penghasilan Neto DN: Peredaran usaha xx xx HPP xx xx Laba/rugi bruto usaha xx xx Biaya usaha xx xx Penghasilan neto usaha xx xx Penghasilan neto dari luar usaha xx xx Penghasilan neto usaha & dari luar usaha xx xx Penghasilan Neto LN xx xx Total penghasilan Neto DN dan LN xx xx Laba (penghasilan neto) sebelum xx kompensasi kerugian xx Kompensasi kerugian xx PKP xx PPh terutang: - Tarif Pasal 17 (2) - Tarif Pasal 31 E xx Kredit pajak xx PPh kurang bayar/ lebih bayar xx Pasal 4 (1) Pasal 6 Pasal 17(2), Pasal 31E Pasal 22, 23,24,25 Pasal 28A, 29 Tarif Pajak Terutang bagi WP Badan Penghasilan bruto ≤ 4,8M ❑ PPh Final UMKM= Penghasilan bruto x 0,5% ❑ Pasal 31 E = 50% x 22% x PKP Pencatatan Batas waktu penggunaan PPh UMKM: PT 3th, CV, firma, koperasi 4th Pembukuan Penghasilan bruto: 4,8M < x ≤ 50 M Penghasilan bruto > 50M ❑ PKP fasilitas = 4,8M/peredaran bruto x PKP PPh dari PKP fasilitas = 50% x 22% x PKP fasilitas ❑ PKP non fasilitas = PKP – PKP fasilitas PPh dari PKP non fasilitas = 22% x PKP non fasilitas 25% Pembukuan Pembukuan 22% x PKP • s/d 2019 Pasal 31 E 22% • 2020dst Tarif Pasal 17 (1b) Contoh -1 Penghasilan bruto < 4,8M CV. Suka merupakan toko elektronik yang berdiri sejak tahun 2020. Peredaran bruto tahun 2021 Rp.3M Berikut informasi tahun 2022: Total penjualan bruto dari usaha DN Rp 4,4 M, terdiri dari: omzet Jan Rp200jt, Feb Rp 200jt, Mar s/d Des @Rp 400jt. Total biaya Rp.1,8 M, yang terdiri dari: Jan- Des @ Rp150jt Hitunglah pajak terutang terkait dengan penghasilan bulan Januari 2021? Jawab: Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 < 4,8M, maka tahun 2022 CV. Suka dapat menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. PPh final terutang Masa Januari= 0.5% x Rp.200.000.000 = Rp.1.000.000 Contoh -2 Penghasilan bruto < 4,8M CV. Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan elektronik yang berdiri sejak 2020. Peredaran bruto tahun 2021 Rp.5M. Berikut informasi tahun 2022: Total penjualan bruto dari usaha Rp 4,4 M, terdiri dari: omzet Jan Rp 200jt, Feb Rp 200jt, Mar s/d Des @Rp 400jt. Total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.1,8 M, yang terdiri dari: JanDes @ Rp150jt. Kredit pajak: PPh 22 Rp.50 jt, PPh 23 Rp.20jt, PPh 25 Rp.10jt. Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022? Jawab: Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV. Suka tidak dapat menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. CV Suka wajib melakukan pembukuan dan dapat menghitung pajaknya menggunakan skema Fasilitas Pasal 31E. Penjualan bruto Rp.4.400.000.000 Biaya operasional 1.800.000.000 Total laba/ PKP 2.600.000.000 Pajak terutang: Tarif pasal 31 E 50% x 22% x Rp.2.600.000.000 Kredit pajak: - PPh 22 - PPh 23 - PPh 25 PPh 29 Kurang bayar 286.000.000 50.000.000 20.000.000 10.000.000 206.000.000 Contoh -3 Penghasilan bruto > 4,8M dan < 50M CV.Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan alat elektronik yang berdiri sejak 2020. Peredaran bruto tahun 2021 Rp.5M. Berikut informasi tahun 2022: Total penjualan bruto dari usaha Rp 6 M, total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.4,5 M. Kredit pajak: PPh 22 Rp.50 jt, PPh 23 Rp.20jt, PPh 25 Rp.10jt Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022? Jawab: Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV.Suka tidak dapat menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. Peredaran bruto tahun 2022 4,8M < x ≤ 50M maka menggunakan skema Fasilitas Pasal 31E. Biaya operasional PKP fasilitas = 4.800.000.000 x 1.500.000.000 = 1.200.000.000 6.000.000.000 4.500.000.000 PPh fasilitas = 50% x 22% x 1.200.000.000 = 132.000.000 Total laba/ PKP 1.500.000.000 Pajak terutang: Tarif pasal 31 E 198.000.000 Penjualan bruto Kredit pajak: - PPh 22 - PPh 23 - PPh 25 PPh 29 Kurang bayar Rp.6.000.000.000 PKP non fasilitas = 1.500.000.000 – 1.200.000.000 = 300.000.000 PPh non fasilitas = 22% x 300.000.000 = 66.000.000 Total PPh terutang Rp.198.000.000 50.000.000 20.000.000 10.000.000 118.000.000 Contoh -4 Penghasilan bruto > 50 M CV.Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan alat elektronik yang berdiri sejak 2020. Peredaran bruto tahun 2021 Rp.40 M. Berikut informasi tahun 2022: Total penjualan bruto dari usaha Rp 51 M, total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.48 M. Kredit pajak: PPh 22 Rp.500 jt, PPh 23 Rp.200jt, PPh 25 Rp.100jt Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022? Jawab: Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV.Suka tidak dapat menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. Peredaran bruto tahun 2022 > 50 M maka menggunakan tarif pasal 17 (1b) yang berlaku umum, tanpa fasilitas. Penjualan bruto Biaya operasional Total laba/ PKP Rp.51.000.000.000 48.000.000.000 3.000.000.000 Pajak terutang: Tarif pasal 17 (2) 22%x PKP 660.000.000 Kredit pajak: - PPh 22 - PPh 23 - PPh 25 500.000.000 200.000.000 100.000.000 PPh 28A lebih bayar 140.000.000 Thank you