Uploaded by MARIA EMILY SABELLA

2023 - Ganjil - Rekonsiliasi Fiskal OP dan Badan (untuk mahasiswa) (1)

advertisement
Rekonsiliasi Fiskal
Orang Pribadi dan
Badan
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan
Dasar Hukum
UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun
2023.
UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023
PMK No. 96 Tahun 2009 – Jenis- Jenis Harta yang Termasuk Dalam
Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
KEP No. 220 Tahun 2002 – Perlakuan PPh atas Biaya Pemakaian Telepon
Seluler dan Kendaraan Perusahaan
Pembukuan
“catatan atas harta, kewajiban, modal, penghasilan,
dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga
dapat dihitung besarnya utang pajak”
Pasal 28 UU KUP
WP Orang Pribadi
yang berada di
Indonesia
melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas
(peredaran bruto >= 4.8M)
Wajib
pembukuan
melakukan kegiatan usaha
(peredaran bruto < 4.8M)
Pencatatan
(PP 23 thn
2018)
melakukan
pekerjaan bebas
(peredaran bruto < 4.8M)
Pencatatan
(PER 17 thn
2015)
tidak melakukan
kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas
Pencatatan
Wajib
pembukuan
WP Badan yang berada
di Indonesia
Pencatatan
(PPh Final
UMKM)
Siklus Akuntansi dan Rekonsiliasi Fiskal
adjustment
posting
Dokumen
Laba rugi
fiskal
(PKP)
Jurnal
Rekonsiliasi
fiskal:
- Koreksi
positif
- Koreksi
negatif
Buku
besar
Laba rugi
komersial
Trial
balance
Adjusted
Trial
Balance
Laporan Keuangan:
1. Laporan posisi keuangan
2. laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan
keuangan
Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal
Koreksi Positif
(menambah laba fiskal)
Koreksi Negatif
(mengurangi laba fiskal)
Perbedaan LK Fiskal dan Komersial dapat menyebabkan:
1. Beda Waktu / Temporer -> depresiasi, amortisasi
2. Beda Permanen -> Penghasilan yg dikenai pajak final, non
deductible expense, penghasilan yang bukan objek pajak
❑Penyusunan rekonsiliasi fiskal dalam rangka pengisian SPT
Tahunan PPh OP atau PPh Badan bagi WP yang menyelenggarakan
pembukuan.
❑Rekonsiliasi fiskal tidak terbatas pada penghasilan saja tetapi juga
biaya pada suatu periode tertentu.
Pengertian Penyesuaian Fiskal (+) dan (-)
Penyesuaian terhadap
penghasilan neto komesial
dalam rangka menghitung PKP
berdasarkan UU PPh beserta
peraturan pelaksanaannya,
yang bersifat menambah PKP.
Contoh: Penghasilan yang
merupakan objek pajak yang
belum
tercantum
dalam
Laporan Keuangan Komersial,
NDE
Penyesuaian terhadap
penghasilan neto komesial
dalam rangka menghitung PKP
berdasarkan UU PPh beserta
peraturan pelaksanaannya, yang
bersifat mengurangi PKP.
Contoh: Penghasilan bukan
objek pajak, penghasilan yang
merupakan objek pajak final, dan
biaya penyusutan komersial di
bawah penyusutan fiskal.
Beda Waktu/ Beda Temporer
Beda temporer terjadi
karena adanya perbedaan
pengakuan besarnya
beban antara akuntansi
komersial dengan
akuntansi fiskal, yang
disebabkan karena
perbedaan
metode/penilaian.
Beda Tetap/Beda Permanen
Beda tetap terjadi karena
perbedaan pengakuan
antara akuntansi komersial
dengan akuntansi fiskal
(beda menurut UU atau
peraturan perpajakan)
REKONSILIASI
ORANG PRIBADI
Rekonsiliasi - WP OP
Keterangan
Komersial
Pasal
4(2),4(3), 9
Koreksi
+
Koreksi
-
Fiskal
Peredaran usaha
xx
xx
HPP
xx
xx
Laba/rugi bruto usaha
xx
xx
Biaya usaha
xx
xx
Penghasilan neto usaha
xx
xx
Penghasilan neto non usaha
xx
xx
Penghasilan neto usaha & non usaha
xx
xx
Zakat/sumbangan keagamaan
xx
xx
Kompensasi kerugian
xx
xx
Laba (Penghasilan neto) setelah
kompensasi kerugian
xx
xx
PTKP (TK/K/I//1/2/3)
xx
PKP
xx
PPh terutang: PKP x tarif Psl 17:
5%,15%,25%,30%,35%*
xx
Kredit pajak
xx
PPh kurang bayar/lebih bayar
xx
Pasal 4 (1)
Pasal 6
Pasal 17
Pasal 21,22,
23,24,25
Pasal
28A, 29
Contoh soal rekonsiliasi fiskal
Doni status sudah menikah, memiliki 2 orang anak kandung, dan 1 mertua yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Doni memiliki usaha perdagangan alat elektronik Toko Karunia di Kota Bogor. Berikut data selama tahun 2022:
Keterangan (Tahun 2022)
Peredaran bruto
Retur penjualan
Harga pokok penjualan
Biaya operasional:
- Gaji pegawai (termasuk gaji Doni Rp120.000.000)
- Uang lembur karyawan
- Biaya makan dan minum seluruh karyawan di tempat kerja
Nominal
4.900.000.000
30.000.000
2.800.000.000
970.000.000 - Kendaraan
65.000.000 diperoleh pada
55.000.000 tanggal 30 Maret
2021.
- Premi asuransi kebakaran bangunan kantor (Rp24.000.000 untuk periode 1/5/22-30/4/23)
24.000.000
- Perbaikan kendaraan milik perusahaan (termasuk milik Doni Rp2.500.000)
38.000.000
Komersial : masa
manfaat 10 tahun.
Fiskal: kelompok 2.
- Biaya penyusutan kendaraan milik perusahaan, harga perolehan Rp260juta
- Biaya perjalanan dinas karyawan dalam negeri
- Biaya rekreasi Doni dan keluarga ke lombok
- Biaya listrik dan telepon (termasuk rumah tinggal Doni Rp1.000.000)
- Kerugian piutang tidak tertagih, alamat debitur tidak ditemukan lagi.
- Biaya sewa ruko (Rp180.000.000 untuk periode 1/3/22-28/2/23)
- Biaya entertainment didukung dengan daftar nominatif
- Ongkos kuli angkut
- Biaya bunga pinjaman usaha kepada Bapak Joko
- Sumbangan untuk 17 Agustus
Laba operasional
Penghasilan:
- Dividen dari PT.Jaya yg tidak diinvestasikan kembali
- Bunga deposito di Bank Pakar
- Warisan tanah dan bangunan dari orang tua Doni
- Klaim asuransi atas kecelakaan yang menimpa Doni
26.000.000
18.000.000
30.000.000
Metode penyusutan
garis lurus
6.500.000 - Bukti potong PPh
Pasal 4(2)
7.000.000 Rp1.500.000 dan
180.000.000 Rp.2.000.000
6.000.000
- PPh pasal 25 tahun
3.000.000
2022 sebesar Rp 10
48.000.000
juta per bulan
1.000.000
Susunlah rekonsiliasi
fiskal dan berapakah
15.000.000 pajak yang terutang
10.000.000 oleh Bapak Doni?
500.000.000
7.500.000
REKONSILIASI
BADAN
Rekonsiliasi - WP Badan
Keterangan
Komersial
Pasal
4(2),4(3), 9
Koreksi +
Koreksi
-
Fiskal
Penghasilan Neto DN:
Peredaran usaha
xx
xx
HPP
xx
xx
Laba/rugi bruto usaha
xx
xx
Biaya usaha
xx
xx
Penghasilan neto usaha
xx
xx
Penghasilan neto dari luar usaha
xx
xx
Penghasilan neto usaha & dari luar
usaha
xx
xx
Penghasilan Neto LN
xx
xx
Total penghasilan Neto DN dan
LN
xx
xx
Laba (penghasilan neto) sebelum xx
kompensasi kerugian
xx
Kompensasi kerugian
xx
PKP
xx
PPh terutang:
- Tarif Pasal 17 (2)
- Tarif Pasal 31 E
xx
Kredit pajak
xx
PPh kurang bayar/ lebih bayar
xx
Pasal 4 (1)
Pasal 6
Pasal 17(2), Pasal 31E
Pasal 22, 23,24,25
Pasal 28A, 29
Tarif Pajak Terutang bagi WP Badan
Penghasilan bruto
≤ 4,8M
❑ PPh Final UMKM= Penghasilan bruto x 0,5%
❑ Pasal 31 E = 50% x 22% x PKP
Pencatatan
Batas waktu
penggunaan
PPh UMKM:
PT 3th, CV,
firma, koperasi
4th
Pembukuan
Penghasilan bruto:
4,8M < x ≤ 50 M
Penghasilan bruto
> 50M
❑ PKP fasilitas = 4,8M/peredaran bruto x PKP
PPh dari PKP fasilitas = 50% x 22% x PKP fasilitas
❑ PKP non fasilitas = PKP – PKP fasilitas
PPh dari PKP non fasilitas = 22% x PKP non fasilitas
25%
Pembukuan
Pembukuan
22% x PKP
• s/d
2019
Pasal
31 E
22%
• 2020dst
Tarif
Pasal
17
(1b)
Contoh -1 Penghasilan bruto < 4,8M
CV. Suka merupakan toko elektronik yang berdiri sejak tahun 2020. Peredaran
bruto tahun 2021 Rp.3M
Berikut informasi tahun 2022:
Total penjualan bruto dari usaha DN Rp 4,4 M, terdiri dari: omzet Jan Rp200jt,
Feb Rp 200jt, Mar s/d Des @Rp 400jt.
Total biaya Rp.1,8 M, yang terdiri dari: Jan- Des @ Rp150jt
Hitunglah pajak terutang terkait dengan penghasilan bulan Januari 2021?
Jawab:
Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 < 4,8M, maka tahun 2022 CV. Suka
dapat menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM berdasarkan PP No.
55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto.
PPh final terutang Masa Januari=
0.5% x Rp.200.000.000 = Rp.1.000.000
Contoh -2 Penghasilan bruto < 4,8M
CV. Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan elektronik yang berdiri sejak 2020.
Peredaran bruto tahun 2021 Rp.5M. Berikut informasi tahun 2022:
Total penjualan bruto dari usaha Rp 4,4 M, terdiri dari: omzet Jan Rp 200jt, Feb Rp 200jt, Mar
s/d Des @Rp 400jt. Total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.1,8 M, yang terdiri dari: JanDes @ Rp150jt. Kredit pajak: PPh 22 Rp.50 jt, PPh 23 Rp.20jt, PPh 25 Rp.10jt.
Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022?
Jawab:
Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV. Suka tidak dapat
menggunakan tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. CV Suka wajib melakukan pembukuan dan
dapat menghitung pajaknya menggunakan skema Fasilitas Pasal 31E.
Penjualan bruto
Rp.4.400.000.000
Biaya operasional
1.800.000.000
Total laba/ PKP
2.600.000.000
Pajak terutang:
Tarif pasal 31 E
50% x 22% x Rp.2.600.000.000
Kredit pajak:
- PPh 22
- PPh 23
- PPh 25
PPh 29 Kurang bayar
286.000.000
50.000.000
20.000.000
10.000.000
206.000.000
Contoh -3 Penghasilan bruto > 4,8M dan < 50M
CV.Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan alat elektronik yang berdiri sejak 2020.
Peredaran bruto tahun 2021 Rp.5M. Berikut informasi tahun 2022:
Total penjualan bruto dari usaha Rp 6 M, total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.4,5 M.
Kredit pajak: PPh 22 Rp.50 jt, PPh 23 Rp.20jt, PPh 25 Rp.10jt
Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022?
Jawab:
Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV.Suka tidak dapat menggunakan
tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. Peredaran bruto tahun 2022 4,8M < x ≤ 50M maka menggunakan
skema Fasilitas Pasal 31E.
Biaya operasional
PKP fasilitas = 4.800.000.000 x 1.500.000.000 = 1.200.000.000
6.000.000.000
4.500.000.000 PPh fasilitas = 50% x 22% x 1.200.000.000 = 132.000.000
Total laba/ PKP
1.500.000.000
Pajak terutang:
Tarif pasal 31 E
198.000.000
Penjualan bruto
Kredit pajak:
- PPh 22
- PPh 23
- PPh 25
PPh 29 Kurang bayar
Rp.6.000.000.000
PKP non fasilitas = 1.500.000.000 – 1.200.000.000 = 300.000.000
PPh non fasilitas = 22% x 300.000.000 = 66.000.000
Total PPh terutang Rp.198.000.000
50.000.000
20.000.000
10.000.000
118.000.000
Contoh -4 Penghasilan bruto > 50 M
CV.Suka merupakan toko elektronik dan jasa perbaikan alat elektronik yang berdiri sejak 2020.
Peredaran bruto tahun 2021 Rp.40 M. Berikut informasi tahun 2022:
Total penjualan bruto dari usaha Rp 51 M, total biaya usaha yang dapat dibebankan Rp.48 M.
Kredit pajak: PPh 22 Rp.500 jt, PPh 23 Rp.200jt, PPh 25 Rp.100jt
Hitunglah pajak terutang pada tahun pajak 2022?
Jawab:
Dikarenakan peredaran bruto tahun 2021 > 4,8M, maka tahun 2022 CV.Suka tidak dapat menggunakan
tarif pajak sesuai PPh Final UMKM. Peredaran bruto tahun 2022 > 50 M maka menggunakan tarif pasal
17 (1b) yang berlaku umum, tanpa fasilitas.
Penjualan bruto
Biaya operasional
Total laba/ PKP
Rp.51.000.000.000
48.000.000.000
3.000.000.000
Pajak terutang:
Tarif pasal 17 (2) 22%x PKP
660.000.000
Kredit pajak:
- PPh 22
- PPh 23
- PPh 25
500.000.000
200.000.000
100.000.000
PPh 28A lebih bayar
140.000.000
Thank
you
Download