Penguatan Sistem Manajemen Mutu dalam Penetapan Lokasi Usulan Kegiatan
Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kementerian PUPR
Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di Kementerian PUPR yang
saat ini banyak dilaksanakan di Direktorat Jenderal Cipta Karya seperti PAMSIMAS,
SANIMAS dan PISEW saat ini belum memiliki aturan penetapan lokasi yang dapat
diadopsi dengan baik. Pasalnya standar teknis pelaksanaan kegiatan IBM saat ini
ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Cipta Karya yang diterbitkan setiap tahun
sehingga cenderung sangat dinamis serta transaksional.
Usulan lokasi kegiatan IBM yang saat ini berdasarkan pada usulan dari Komisi
5 DPR RI belum memiliki standar penetapan yang jelas sehingga unsur pemerataan
dan keberlanjutan pembangunan akan sulit dicapai. Bahkan dalam kurun waktu
beberapa tahun terakhir fenomena usulan lintas daerah pemilihan (Dapil) terjadi yang
tentu akan terus mendorong kesenjangan pembangunan. Selain itu terdapat
beberapa lokasi yang mendapatkan bantuan secara terus menerus karena unsur
politik sehingga cenderung kurang tepat sasaran dan rawan terhadap
penyalahgunaan anggaran.
Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang dalam dewasa ini banyak diterapkan
adalah ISO 9001:2015 yang merupakan standar manajemen mutu keluaran
Organization for Standardization atau ISO yang berisi persyaratan yang harus
dipenuhi sebuah organisasi dalam membentuk quality management system.
Penetapan lokasi yang memiliki standar jelas memastikan bahwa pembangunan
infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran dan memastikan pemerataan pembangunan
infrastruktur.
Saat ini kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat murni merupakan usulan dari
Anggota DPR RI Komisi 5. Alur pengusulan lokasi kegiatan IBM secara lengkap
adalah sebagai berikut:
1. Secara informal Koordinator Kegiatan IBM pada masing-masing direktorat
menyampaikan kriteria lokasi kegiatan IBM kepada Anggota DPR Komisi 5;
2. Anggota DPRD RI Komisi 5 mengajukan usulan lokasi kegiatan IBM kepada
Menteri PUPR;
3. Dilakukan verifikasi usulan oleh Direktorat pelaksana kegiatan terhadap usulan
lokasi sesuai kriteria yang disampaikan;
4. Lokasi yang lolos verifikasi akan ditetapkan dalam SK Menteri PUPR;
5. Kemudian Dirjen Cipta Karya menetapkan Surat Edaran pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan yang berisi kriteria lokasi ; dan
6. Masing-masing Direktorat akan menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan secara detail dari perencanaan hingga serah terima aset.
Berdasarkan alur pengusulan lokasi eksisting tersebut kita dapat menarik beberapa
gap yang terjadi yaitu:
1. Belum adanya kriteria yang tetap dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam
penentuan lokasi IBM setiap tahunnya;
2. Kriteria secara resmi baru muncul pada SE Dirjen Cipta Karya sementara SE
muncul setelah lokasi ditetapkan dalam SK Menteri;
3. Verifikator usulan tidak memiliki dasar yang kuat untuk menerima atau menolak
usulan sehingga cenderung terjadi proses yang transaksional;
4. Didapatkan lokasi yang berulang setiap tahun mendapatkan kegiatan IBM dan
adanya usulan lintas Dapil sehingga kurang tepat sasaran; dan
5. Juknis yang berisi aturan rinci ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan
setelah lokasi ditetapkan sehingga masalah yang terjadi karena usulan lokasi
yang kurang tepat tidak dapat diselesaikan menggunakan aturan juknis.
Skema pengusulan yang belum terstandar secara baik berdampak pada munculnya
beberapa masalah pada saat pelaksanaan kegiatan:
1. Karena kegiatan dilaksanakan oleh Masyarakat ketika terdapat konflik
kepentingan dengan pihak pengusul maka perubahan lokasi mudah dilakukan
dan cenderung kurang tepat sasaran;
2. Kelompok masyarakat pengelola kegiatan dipilih berdasarkan kepentingan
politik sehingga kecenderungan penyalahgunaan anggaran;
3. Pada kegiatan PISEW karena dilaksanakan pada 2 desa maka kecenderungan
konflik antar desa terjadi sehingga dalam beberapa kasus kegiatan terpaksa
dihentikan; serta
4. Lokasi kegiatan IBM banyak yang berulang setiap tahun sehingga
menimbulkan kesenjangan antar wilayah serta terdapat pembangunan yang
dilakukan pada titik yang sama sehingga terdapat temuan pada proses audit;
5. Beberapa kegiatan terpaksa dihentikan saat proses konstruksi sudah berjalan
karena berada pada kawasan lindung.
6. Usulan lintas Dapil akan menambah kesenjangan karena sebagai contoh Dapil
Papua memindahkan usulan ke provinsi lain padahal lokasi tersebut jauh lebih
membutuhkan;
Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi
permasalahan tersebut yang dibagi menjadi 3 tahapan utama:
1. Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan IBM dengan Peraturan
Menteri PUPR
Penetapan Juknis dengan peraturan menteri tentu akan mendorong penguatan
regulasi pelaksanaan kegiatan. Pada Peraturan Menteri tersebut harus
memunculkan kriteria penentuan lokasi untuk masing-masing kegiatan IBM di
setiap Direktorat dan perbaikan alur usulan sebagai berikut:
1. Dilakukan sosialisasi petunjuk teknis kepada DPR RI Komisi 5 terkait
pelaksanaan kegiatan IBM secara umum khususnya kriteria pengusulan
lokasi;
2. DPR RI Komisi 5 mengusulkan lokasi kegiatan IBM kepada Menteri PUPR;
3. Masing-masing direktorat melakukan verifikasi usulan berdasarkan kriteria
yang terdapat pada Permen PUPR;
4. Penetapan lokasi oleh Menteri PUPR;
5. Penerbitan SE Ditjen Cipta Karya terkait pelaksanaan kegiatan IBM secara
umum; dan
6. Penerbitan Petunjuk teknis IBM secara detail pada masing-masing
direktorat.
2. Verifikasi usulan dilakukan standarisasi dengan penetapan manajemen mutu
dengan ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 digunakan untuk menetapkan kriteria lokasi yang disepakati
bersama sebelum proses pengusulan. Selain kriteria lokasi ISO juga akan
mendetailkan terkait alur pengusulan hingga pelaksanaan kegiatan dalam SOP
yang akan dilengkapi dengan pembagian tugas untuk masing-masing pihak.
Beberapa hal yang harus didetailkan dalam ISO 9001:2015 terkait usulan lokasi
IBM adalah:
1. Proses pengusulan berasal dari masyarakat yang dapat menjamin komitmen
kelompok masyarakat yang menjamin tidak adanya konflik ke depan yang
menyebabkan perubahan lokasi dibuktikan dengan surat komitmen;
2. Memastikan bahwa usulan tidak boleh diberikan pada titik lokasi yang sama
dan tidak pada kawasan lindung untuk memastikan efektivitas pembangunan
dibuktikan dengan peta delineasi kawasan; dan
3. Usulan lintas Dapil harus disertai dengan latar belakang dan urgensinya yang
dibuktikan dengan kajian urgensi.
3. Penggunaan teknologi informasi untuk memastikan transparansi proses
pengusulan serta pengamanan database yang baik
Penggunaan teknologi informasi dapat diwujudkan dengan pengembangan
sistem infomasi manajemen untuk proses pengusulan. Pengembangan dapat
dikakukan pada tahap:
1. Pengusulan lokasi dari masyarakat melalui Pemerintah Daerah yang sudah
melalui tahap prioritasi sehingga mudah untuk dilakukan verifikasi;
2. Proses unggah dokumen surat komitmen kelompok masyarakat, peta
delineasi kawasan, dan kajian urgensi lokasi lintas Dapil;
3. Proses verifikasi dokumen dilakukan dengan skoring usulan lokasi yang terlihat
pada dashboard oleh semua pihak secara adil.
Penetapan lokasi usulan yang lebih terstruktur dan teregulasi dengan baik ini
tentu akan mengurangi permasalahan yang terjadi. Namun tantangan tentu akan
muncul khususnya karena ini berhadapan dengan kepentingan politik. Selama
terdapat regulasi yang jelas serta alur yang menguntungkan bagi semua pihak
kegiatan ini dapat terwujud. ISO 9001:2015 tentu akan menjadi hal besar yang harus
ditempuh agar pelaksanaan kegiatan ini dapat memiliki standar mutu yang baik.
Dengan regulasi yang jelas serta sistem manajemen yang baik dan didukung
dengan teknologi informasi maka pencapaian tujuan dalam hal ini dalam mendukung
pelayanan dasar dan pembangunan ekonomi serta mewujudkan smart living secara
partisipatif dan berkelanjutan dapat terlaksana serta memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat.