Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ekonomi, Prodi Sarjana Akuntansi
Ganjil - Tahun Akademik 2023-2024
Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial
C ATATA N ( U A S) : PEN YA M PA IA N M AT ER I , TATA P M U K A D EN G A N U J IA N
LU R IN G
Materi internal khusus dipergunakan pada mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial, Fakultas
Ekonomi, PRODI SARJANA Akuntansi (Unpar – Bandung)
SELURUH BAHAN MATERI dan NARASUMBER/PENGARANG tertera pada daftar bacaan.
1
SESI 14
Pencucian Uang pengaruh terhadap Etika dan Bisnis
Money Laundering dan dampaknya bagi bisnis maupun pelaksana profesi khususnya
dunia akuntan
REFERENSI
Bahan dari pengajar , materi terkait dan kasus
terkini
MONEY
LAUNDRING
PENCUCIAN UANG DALAM BISNIS
• Proses Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktek Bisnis dapat dilakukan melalui
tindakan korupsi, kejahatan pajak, penyelundupan, illegal logging, dll.
• Proses pencucian uang terbanyak dilakukan melalui sarana perbankan, sehingga
dibentuk lembaga PPATK yang mengawasi peredaran uang melalui sarana perbankan.
• Kondisi tersebut ditambah dengan kemajuan sarana Teknologi yang memungkinan
peningkatan pelanggaran/Money Laundering.
PENCUCIAN UANG
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ( UU 8 / 2010 )
Tindakan pencucian uang antara lain : perbuatan dalam hal menempatkan,
mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
HASIL TINDAK PIDANA YANG DIPEROLEH
DARI TPPU
Pasal 2 (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga
kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di
bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan
senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s.
pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang . . . - 5 - v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan
perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (2) Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf N
6
Money Laundering
Proses pencucian uang terdiri dari:
1.
Placement: menempatkan uang dari hasil proses kejahatan atau tindak pidana pencucian
uang, misalnya dengan memecah sejumlah uang besar tunai menjadi jumlah kecil agar tidak
mencolok dan menyimpan kepada rekening bank atau dengan sarana bank, misalnya: cek,
deposito, traveler cheque.
2.
Layering memisahkan hasil tindak pidana pencucian uang melalui beberapa transaksi
keuangan , untuk menyembunyikan sumber uang , misalnya membuka rekening pada
beberapa bank dengan menggunakan nama atau perusahaan fiktif dalam satu Negara atau
beberapa Negara .
3.
Integration: Menetapkan landasan dana tindak pidana korupsi setelah melalui tahap
placement dan atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta yang halal. Contoh:

Dilakukan dengan melakukan investasi dana secara material maupun keuangan

Seolah olah melakukan kegiatan bisnis yang sah
MONEY LAUNDERING
MONEY LAUNDERING BERKAITAN DENGAN ETIKA dan
BISNIS
CONTOH KASUS TERKINI
SELAMAT MENGIKUTI UAS DAN SUKSES di ASPEK
KEHIDUPAN
8