Laporan Surveillance Perbankan Indonesia - Triwulan III 2023
advertisement
LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA TW III 2023 Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan ii LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Kata Pengantar Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulanan III-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan. Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan III-2023 ini memuat overview dan analisis kondisi perekonomian global dan domestik dan kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, serta profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Dapat ditambahkan bahwa pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus terkait persoalan kelangkaan pasokan pangan dan dampaknya terhadap inflasi. Secara sekilas overview perekonomian global dan domestik dapat disampaikan bahwa pada periode laporan pertumbuhan ekonomi beberapa negara utama mengalami divergensi seiring dengan ketidakpastian global yang meningkat. IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% (yoy) menjadi 3,0% (yoy) pada 2023 dan 2,9% (yoy) pada 2024. Di tengah inflasi global yang mulai melandai, suku bunga acuan beberapa negara masih tetap pada level tinggi atau bahkan cenderung meningkat seiring dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target (2%). Meski mulai melandai, tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih berpotensi tinggi utamanya karena kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi geopolitik yang masih berlanjut serta adanya fenomena El Nino yang mengganggu proses dan tingkat produksi pangan. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global ke depan. Di tengah ketidakpastian global tersebut, pada triwulan III-2023 ekonomi domestik relatif tetap tumbuh kuat yaitu sebesar 4,94% (yoy), meski melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,17% (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik utamanya didorong permintaan yang solid tecermin pada kuatnya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya investasi di tengah turunnya pengeluaran Pemerintah dan kinerja ekspor, masing-masing karena pergeseran belanja pegawai dan penurunan nilai ekspor maupun impor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Ekonomi domestik yang tetap kuat juga terekam pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 8,96% (yoy) meskipun melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya (11,00%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut turut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha dan meningkatnya tingkat keyakinan (optimisme) konsumen. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 6,54% (yoy) atau sedikit melambat dari tahun sebelumnya sebesar 6,77% (yoy). Meski melambat, kondisi likuiditas bank umum masih memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 115,37% dan 25,83%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 27,33% yang utamanya ditopang perbaikan tingkat rentabilitas (ROA). Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL gross dan NPL net yang menurun dan relatif stabil masing-masing menjadi 2,43% dan 0,77%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan kredit/pembiayaan dan DPK masih tumbuh tinggi meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada BPRS. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masingmasing sebesar 30,94% dan 28,12%. iii Bab 1 Daftar Isi Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik 1. Perekonomian Global 3 2. Perekonomian Domestik 5 Kata Pengantar iii Daftar Isi v Daftar Box v Bab 2 Daftar Tabel vii Kinerja Industri Perbankan Nasional Daftar Grafik viii Ringkasan Eksekutif ix Infografis xi 1. Kinerja Bank Umum 17 2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 23 26 Bab 3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan Daftar Box Boks 1. Dampak Kelangkaan Pasokan Pangan Akibat Perubahan Iklim, Tingginya Biaya Produksi, dan Pembatasan Perdagangan Kian Membayangi Kenaikan Inflasi 9 A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS) 31 1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi 31 2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial) 33 3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM 36 B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS 38 1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi 38 2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial) 38 v Bab 4 Profil Risiko Perbankan 1. Risiko Kredit 43 2. Risiko Pasar 53 3. Risiko Likuiditas 55 4. Risiko Hukum 57 Bab 5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan 1. Pengaturan Perbankan 61 2. Kelembagaan Perbankan 66 Bab 6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 73 2. Koordinasi Bilateral 75 3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional 75 Lampiran vi I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko 81 II. Glossary 83 Daftar Tabel Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar Tabel 6 Komponen ATMR Bank Umum Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum Tabel 8 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS Tabel 10 Indikator Umum BPR Tabel 11 Indikator Umum BPRS Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial) Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial) Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank Tabel 21 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Tabel 26 Jaringan Kantor BUK Tabel 27 Jaringan Kantor BPR Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS 17 18 18 20 20 22 22 22 23 24 26 31 36 37 38 39 45 45 45 46 52 55 56 57 58 66 67 69 69 vii Daftar Grafik Grafik 1 Inflasi Konsumen 3 Grafik 2 Suku Bunga Acuan 3 Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan III-2023 4 Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara 4 Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas 5 Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran 5 Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor 6 Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan 6 Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha 7 Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum 18 Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen 19 Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta 19 Grafik 13 Kredit per Valuta 21 Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan 21 Grafik 15 Perkembangan Aset BPR 24 Grafik 16 Perkembangan DPK BPR 24 Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan 25 Grafik 18 Tren Aset BPRS 26 Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS 27 Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS 27 Grafik 21 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial) 35 Grafik 22 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM 36 Grafik 23 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net 43 Grafik 24 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit 43 Grafik 25 Pertumbuhan CKPN 44 Grafik 26 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19 44 Grafik 27 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi 49 Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi 50 Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi 50 Grafik 30 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial) 53 Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index 53 Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar 54 Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN 54 Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia 54 Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan 54 Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor 55 Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB 55 Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta 56 Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK 56 Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR 56 Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB 57 Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK 67 Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR 67 Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 68 Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 68 Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS 69 Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS 69 viii LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Ringkasan Eksekutif Pada triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi beberapa negara utama mengalami divergensi seiring dengan ketidakpastian global yang meningkat. IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% (yoy) menjadi 3,0% (yoy) pada 2023 dan 2,9% (yoy) pada 2024. Di tengah inflasi global yang mulai melandai, suku bunga acuan beberapa negara tetap dipertahankan pada level tinggi (higher for longer) atau bahkan meningkat seiring dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target (2%). Meski mulai melandai tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih tetap tinggi karena didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi geopolitik yang masih berlanjut, kondisi ekonomi yang semakin terfragmentasi, serta adanya fenomena El Nino yang dapat mendorong kenaikan harga pangan. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global ke depan. Di tengah ketidakpastian global tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 tetap tumbuh kuat yaitu sebesar 4,94% (yoy), meski melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,17% (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik masih didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi serta tumbuhnya investasi di tengah kontraksi pengeluaran pemerintah akibat pergeseran belanja pegawai dan kontraksi kinerja ekspor sejalan perlambatan ekonomi global. Ekonomi domestik yang tetap kuat juga terekam pada indikator perbankan sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 8,96% (yoy) meskipun melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya (11,00%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut turut didorong oleh membaiknya aktivitas usaha dan meningkatnya tingkat keyakinan (optimisme) konsumen di tengah ketidakpastian global. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 6,54% (yoy) atau sedikit melambat dari tahun sebelumnya sebesar 6,77% (yoy). Meski melambat, kondisi likuiditas bank umum masih memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 115,37% dan 25,83%, atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 27,33% yang utamanya ditopang peningkatan rentabilitas (ROA). Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL gross dan NPL net yang menurun dan stabil masingmasing menjadi 2,43% dan 0,77%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan kredit/pembiayaan dan DPK masih tumbuh tinggi meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada BPRS. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masingmasing sebesar 30,94% dan 28,12%. Meskipun kinerja perbankan masih terjaga, namun perlu diperhatikan risiko lainnya utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing dari sentimen kebijakan moneter global (suku bunga) yang diperkirakan masih tetap tinggi atau bahkan meningkat, serta potensi risiko kredit, baik apabila terjadi kegagalan restrukturisasi maupun karena meningkatnya biaya dana yang dapat berdampak pada penurunan daya beli nasabah. Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan berupa empat POJK dan dua SEOJK. Selain itu, OJK juga menerbitkan dua surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) terkait Kebijakan Relaksasi Pengaturan tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan Insentif bagi Bank Umum mengenai DHE SDA. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. ix LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan x INFOGRAFIS Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan III 2023 Ekonomi Global • Pertumbuhan ekonomi beberapa negara utama mengalami divergensi seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. AS tumbuh meningkat, UK tumbuh relatif stagnan, sementara Eropa dan Tiongkok tumbuh melambat. • IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% (yoy) menjadi 3,0% (yoy) pada 2023 dan 2,9% (yoy) pada 2024. • Di tengah inflasi global yang mulai melandai, suku bunga acuan beberapa negara tetap dipertahankan pada level tinggi (higher for longer) atau bahkan meningkat seiring dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target. Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Global % Suku Bunga Global % Ekonomi Domestik • Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meski melambat dari 5,17% (yoy) pada triwulan II-2023 sebagai pengaruh sudah tidak adanya faktor musiman seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetap kuatnya pertumbuhan masih didorong oleh konsumsi dan investasi, sementara pengeluaran pemerintah dan ekspor terkontraksi. • Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2023 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Sektor PAMM masih tumbuh tinggi sejalan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. PDB Indonesia Neraca Perdagangan Indonesia xi INFOGRAFIS Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan III 2023 KINERJA Aset DPK Kredit CAR ROA 7,73% (yoy) 6,77% (yoy) 11,00% (yoy) 25,09% 2,51% 7,13% (yoy) 6,54% (yoy) 8,96% (yoy) 27,33% 2,73% TW III-23 25,17% 2,53% 27,43% 2,76% TW III-22 Rp11.235T Rp8.147T Rp6.837T Bank Umum Bank Umum Konvensional 10,53% (yoy) 7,26% (yoy) 6,13% (yoy) 6,92% (yoy) 6,56% (yoy) 8,66% (yoy) Rp10.684T Rp7.715T Rp6.481T Bank Umum Syariah 18,19% (yoy) 19,54% (yoy) 20,97% (yoy) 23,52% 2,07% 11,31% (yoy) 6,04% (yoy) 14,81% (yoy) 25,14% 2,04% Rp551T Rp433T Rp357T Risiko Pasar Risiko Kredit NPL Gross LaR PDN Risiko Likuiditas LCR NSFR AL/NCD PROFIL RISIKO BANK UMUM xii INFOGRAFIS Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan III 2023 KINERJA Aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) DPK Kredit CAR 8,18% (yoy) 8,79% (yoy) 8,35% (yoy) 9,57% (yoy) 9,45% (yoy) Rp190T Rp135T 18,39% (yoy) 18,02% (yoy) 21,81% (yoy) 9,91% (yoy) Rp22T Rp14T 31,46% 1,78% TW III-22 30,94% 1,34% TW III-23 23,74% 1,82% 28,12% 2,18% Rp138T 15,79% (yoy) 13,02% (yoy) 18,15% (yoy) Bank Perekonomian Rakyat Syariah ROA Rp16T (BPRS) KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN III 2023 KETENTUAN PERIHAL TANGGAL OBJEK PENGATURAN POJK Nomor 9 Tahun 2023 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan 11 Juli 2023 Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB POJK Nomor 12 Tahun 2023 Unit Usaha Syariah (UUS) 12 Juli 2023 Unit Usaha Syariah (UUS) POJK Nomor 16 Tahun 2023 Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan 7 Agustus 2023 Sektor Jasa Keuangan (SJK) POJK Nomor 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) 14 September 2023 Bank Umum xiii INFOGRAFIS Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan III 2023 KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN III 2023 KETENTUAN SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 PERIHAL Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (SEOJK Produk BPRS) SEOJK Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Nomor 11/SEOJK.03/2023 Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah TANGGAL OBJEK PENGATURAN 27 Juli 2023 BPRS 15 Agustus 2023 BPR dan BPRS xiv 1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 2 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik Pada triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi antarnegara mengalami divergensi seiring dengan ketidakpastian global yang meningkat. Meski demikian, ekonomi domestik masih tumbuh kuat utamanya didorong masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, di tengah kontraksi pengeluaran pemerintah akibat pergeseran belanja pegawai dan kontraksi kinerja ekspor sejalan perlambatan ekonomi global. 1. Perekonomian Global Pada triwulan ekonomi III-2023, beberapa mengalami divergensi pertumbuhan Meski mulai melandai, tekanan inflasi ke negara utama depan diperkirakan masih tetap tinggi seiring dengan karena didorong oleh kenaikan harga ketidakpastian global yang meningkat. Di energi tengah inflasi global yang mulai melandai, geopolitik yang masih berlanjut, kondisi suku bunga acuan beberapa negara tetap ekonomi yang semakin terfragmentasi, dipertahankan pada level tinggi (higher for serta adanya fenomena El Nino yang dapat longer) atau bahkan meningkat seiring mendorong kenaikan harga pangan. Di dengan tingkat inflasi yang masih belum Eropa, mencapai target (2%). meningkatkan suku bunga acuannya untuk Grafik 1 Inflasi Konsumen dan pangan European akibat Central Bank eskalasi (ECB) menekan inflasi utamanya dikarenakan kenaikan harga energi. Sementara di Amerika Serikat (AS), The Fed diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) pada level tinggi hingga inflasi mencapai target. Tingginya FFR ini diperkirakan akan diikuti oleh kenaikan yield obligasi pemerintah AS (US Sumber: Reuters Grafik 2 Suku Bunga Acuan Treasury/UST) tenor jangka panjang karena naiknya kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah dan kenaikan premi risiko jangka panjang (term-premia). Kenaikan yield UST tersebut juga berpotensi memengaruhi peralihan arus modal keluar dari negara emerging, termasuk Indonesia, ke negara maju, salah satunya AS. Karena masih tingginya ketidakpastian Sumber: Reuters global tersebut, IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023 memproyeksi 3 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 pertumbuhan ekonomi akan dan pengeluaran pemerintah juga turut melambat dari tahun 2022 sebesar 3,5% mendorong pertumbuhan ekonomi AS (yoy) menjadi 3,0% (yoy) pada 2023 dan pada triwulan laporan. PMI Manufaktur AS 2,9% (yoy) pada 2024, turun 0,1% di tahun juga menunjukkan peningkatan meskipun 2024 dibanding proyeksi pada WEO Juli masih di level kontraksi sebagai pengaruh 2023. masih lemahnya permintaan baru. Namun Selain itu, global inflasi global juga diperkirakan melandai dari tahun 2022 demikian, sebesar 9,2% menjadi 5,9% pada 2023 dan tersebut masih dibayangi faktor risiko yang 4,8% pada 2024. dapat memengaruhi pertumbuhan triwulan Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan III-2023 pertumbuhan ekonomi AS mendatang seperti penurunan tabungan, berakhirnya relaksasi pembayaran student loan, serta kebutuhan pembayaran jatuh tempo refinancing utang korporasi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ekonomi UK juga masih menunjukkan pertumbuhan yang lemah atau relatif stagnan, di tengah tingkat inflasi yang masih tinggi. Ekspor menunjukkan Sumber: Trading Economics dan Reuters pertumbuhan yang terbatas sementara Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah menurun. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh PMI manufaktur UK yang masih berada di level kontraksi. Di sisi lain, ekonomi Eropa dan Tiongkok menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan ekonomi Eropa dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang tinggi sejalan dengan Sumber: Reuters Pada inflasi yang masih belum mencapai target triwulan ekonomi laporan, pertumbuhan negara-negara mengalami meskipun mulai melandai. Perlambatan utamanya didorong oleh turunnya divergensi. Di satu sisi, ekonomi AS tumbuh pertumbuhan ekonomi Jerman sebagai meningkat, oleh salah satu ekonomi terbesar di Eropa kenaikan konsumsi yang dipengaruhi oleh karena turunnya industri manufaktur akibat melandainya inflasi dan kondisi tenaga kenaikan kerja AS yang masih cukup baik. Kenaikan permintaan ekspor juga melemah. Hal ini tersebut juga terlihat pada tumbuhnya juga didukung oleh data PMI Manufaktur sektor jasa seperti perhotelan dan restoran Eropa yang masih menunjukkan level didorong naiknya konsumsi high-income kontraksi. utamanya ditopang earner di AS. Selain itu, naiknya investasi 4 harga energi. Selain itu, LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Perlambatan menjadi ekonomi salah dikarenakan Tiongkok satu perhatian pengaruhnya juga minyak, harga komoditas CPO juga dunia meningkat sebagai pengaruh sentimen terhadap faktor cuaca dari El Nino yang mengurangi permintaan global. Pada triwulan III-2023, ekonomi Tiongkok berhasil tumbuh 4,9% (yoy) di atas perkiraan pasar 4,6%, antara produksi CPO. Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas lain didorong oleh kenaikan konsumsi dan produksi manufaktur, tecermin pada PMI Manufaktur yang relatif meningkat dan berada pada level ekspansi. Meski demikian, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ekonomi Tiongkok tumbuh melambat utamanya masih dipengaruhi oleh krisis properti. Ke depan ekonomi Tiongkok juga masih dibayangi beberapa risiko seperti tingginya pengangguran usia Sumber: Reuters 2. Perekonomian Domestik muda, penurunan keyakinan sektor swasta Di serta tensi ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap terkait tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy) pada masih ketegangan berlangsungnya dengan AS tengah tingginya ketidakpastian perdagangan, teknologi, dan geopolitik. triwulan III-2023, meski melambat dari Di tengah masih tingginya ketidakpastian 5,17% (yoy) pada triwulan II-2023 sebagai global tersebut, pergerakan harga komoditas global juga menunjukkan arah yang beragam. Namun demikian, secara umum harga komoditas relatif menurun dari tahun lalu sebagaimana ditunjukkan oleh indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada September 2023 tercatat sebesar 501,79 turun dari 538,49 pada September 2022. Penurunan utamanya terlihat pada harga batubara antara lain dipengaruhi adanya carbon pricing yang pengaruh sudah tidak adanya faktor musiman seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik masih didorong oleh permintaan yang solid tecermin pada pertumbuhan konsumsi serta tumbuhnya investasi. pemerintah Sementara dan itu, ekspor pengeluaran mengalami kontraksi. Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran mendorong peralihan ke energi terbarukan serta perlambatan ekonomi global, khususnya Tiongkok, yang berdampak pada penurunan permintaan batubara. Sementara itu, harga minyak mentah dunia meningkat dipengaruhi pengurangan produksi minyak oleh Arab Saudi dan Rusia hingga akhir tahun 2023, serta turunnya stok minyak AS. Sejalan dengan harga Sumber: BPS 5 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Pada triwulan III-2023, konsumsi tumbuh Kontribusi 5,08% (yoy) didorong oleh konsumsi rumah melalui ekspor juga menunjukkan kontraksi tangga dan Lembaga Non-Profit yang sebesar -4,26% (yoy) sejalan dengan Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang perlambatan ekonomi global dan turunnya memiliki porsi terbesar yaitu 53,16%. harga Kenaikan konsumsi rumah tangga terdapat memengaruhi penurunan ekspor barang pada sektor non migas. Hal tersebut tecermin pada transportasi dan komunikasi serta makanan turunnya nilai ekspor pada September dan minuman. Hal ini sejalan dengan 2023 sebesar -16,22% (yoy), utamanya kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, karena turunnya ekspor non migas sebesar terjaganya daya beli masyarakat serta -17,72% (yoy), sementara ekspor migas didukung keyakinan konsumen yang tetap tumbuh 11,61% (yoy). Di lain sisi, impor optimis. Per September 2023, Indeks juga Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar -12,45% (yoy). Meski demikian, neraca 121,7 pada perdagangan masih mencatatkan surplus menunjukkan pada September 2023 sebesar USD3,41 naiknya optimisme konsumen. Selain itu, miliar atau selama triwulan III-2023 surplus konsumsi LNPRT juga tumbuh antara lain sebesar USD7,82 miliar. semua sektor meningkat September ditopang 2022 oleh utamanya dari 117,2 yang aktivitas partai politik menjelang Pemilu 2024. perdagangan komoditas menunjukkan internasional batubara kontraksi yang sebesar Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh tinggi 5,77% (yoy), didorong oleh investasi bangunan dan non bangunan. Investasi bangunan tumbuh sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah, Pemerintah termasuk di berbagai pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sementara itu, investasi non-bangunan didorong antara lain oleh Sumber: BPS Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan investasi kendaraan dan produk kekayaan intelektual. Di lain sisi, mencatatkan sebesar pengeluaran kontraksi -3,76% (yoy). pemerintah pertumbuhan Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya belanja pegawai karena pergeseran penyaluran gaji ke-13 yang jatuh pada triwulan II. Selain itu, Sumber: BPS penurunan juga dipengaruhi melambatnya Dilihat belanja barang dan belanja bansos. 6 berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 triwulan III-2023 utamanya didorong oleh itu, sektor penyediaan akomodasi dan sektor industri pengolahan, perdagangan makan minum (PAMM) juga mencatatkan besar dan transportasi dan pertumbuhan cukup tinggi sebesar 10,90% konstruksi yang (yoy) sejalan dengan naiknya kunjungan masing-masing tumbuh sebesar 5,20% wisatawan mancanegara dan domestik. Hal (yoy); 5,08% (yoy); 14,74% (yoy); dan 6,39% ini juga diperkuat dari data BPS yang (yoy). menunjukkan adanya kenaikan kunjungan pergudangan, eceran, serta Pertumbuhan tersebut sejalan dengan berlanjutnya perbaikan mobilitas, wisatawan mancanegara (wisman) di terjaganya kegiatan usaha pada level Indonesia mencapai 1,07 juta kunjungan ekspansi (PMI Manufaktur sebesar 52,3), pada September 2023 atau tumbuh 52,76% serta naiknya keyakinan konsumen yang (yoy). mendorong konsumsi masyarakat. Selain Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha Sumber: BPS 7 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 8 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Boks 1. Dampak Kelangkaan Pasokan Pangan Akibat Perubahan Iklim, Tingginya Biaya Produksi, dan Pembatasan Perdagangan Kian Membayangi Kenaikan Inflasi Beras merupakan sumber karbohidrat utama mayoritas penduduk di dunia dan menjadi komponen penting dalam ketahanan pangan global…. Beras yang berasal dari padi merupakan jenis tanaman pangan setelah jagung yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh penduduk dunia terutama di kawasan Asia, Amerika Selatan, dan sebagian Afrika. United States Department of Agriculture (USDA) melaporkan bahwa Tiongkok merupakan produsen sekaligus konsumen beras terbesar di dunia. Sementara itu, Indonesia menempati urutan keempat setelah India dan Bangladesh. Grafik 1 – Negara Penghasil Beras Terbesar 2018/19 - 2022/23 Grafik 2 – Negara Konsumen Beras Terbesar 2020/21 - 2022/23 Sumber: USDA, diolah Indonesia merupakan net importir beras sejak beberapa dekade terakhir meskipun menjadi salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia…. Pertumbuhan populasi penduduk Indonesia menjadi salah satu faktor utama penyebab negara agraris ini menjadi net importir beras sejak tahun 1980-an karena adanya kebutuhan konsumsi beras per kapita yang meningkat. Menurut data BPS, terjadi kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang cukup signifikan dalam 8 tahun terakhir dimana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 255,58 juta jiwa, lalu pada pertengahan tahun 2023 mencapai 278,69 juta jiwa atau meningkat sekitar 9,04% dibanding 8 tahun lalu, atau tumbuh 1,05% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 275,77 juta jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata konsumsi per kapita beras di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 81,04 kg/kapita/tahun. Sementara itu, standar konsumsi beras dunia yang ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) adalah sebesar 60-65 kg/kapita/tahun. Artinya, konsumsi beras penduduk Indonesia telah melebih standar kecukupan global. Ironisnya, produksi beras dalam negeri terus menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi beras perkapita nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, Indonesia harus mengimpor beras untuk menjaga kecukupan pasokan beras di dalam negeri sekaligus untuk menjaga kestabilan harga. Namun demikian, di sisi lain, upaya ini menyebabkan ketergantungan terhadap impor beras semakin tinggi sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatkan beban APBN dan penurunan cadangan devisa. Tabel 1 – Volume Impor Komoditas Beras Berdasarkan Negara Asal (Ton) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Total Negara India Thailand Vietnam Myanmar Pakistan Lainnya 2019 9.584 9.584 2020 53.900 58.117 49.732 58.950 1.365 222.064 2021 164.813 38.832 30.304 40.616 2.949 277.514 2022 129.185 31.527 30.849 46.028 3.852 241.441 2023 66.229 801.755 673.914 45.373 4.776 1.592.047 Sumber: Dikutip dari Situs Tempo, BPS diolah 9 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Grafik 3 – Perkembangan Jumlah Produksi dan Luas Panen Padi Sumber: BPS, diolah Keterangan: *) = angka estimasi hingga akhir tahun 2023 Grafik 4 – Perkembangan Jumlah Produksi Beras Menurut Periode Panen Sumber: BPS, diolah Perkembangan jumlah produksi padi6 pada pada tahun 2023 menunjukkan kontraksi sebesar -2,05% (yoy) menjadi 53,63 juta ton dari 54,75 juta ton pada tahun sebelumnya. Luas panen padi di Indonesia tahun 2023 juga mengalami kontraksi -2,45% (yoy) yaitu turun dari 10,45 juta hektar pada tahun sebelumnya menjadi 10,2 juta hektar (Grafik 3). Apabila dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan, maka produksi beras diperkirakan sebesar 30,90 juta ton pada 2023 (Grafik 4). Jumlah tersebut turun sebanyak 645,09 ribu ton atau terkontraksi -2,05% (yoy) dibandingkan produksi beras 2022 sebesar 31,54 juta ton. Perkembangan produksi tanaman pangan global dihadapkan pada tiga isu besar yaitu perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, dan pembatasan perdagangan beras oleh India…. El Nino7 merupakan fenomena perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara dan intensitas radiasi matahari serta perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim yang tidak menentu menjadikan datangnya musim hujan dan kemarau makin sulit diprediksi sehingga dapat mengganggu musim tanam dan hasil produksi. Tak ayal, fenomena ini memberikan dampak negatif pada gangguan produksi tanaman pangan utamanya padi di berbagai wilayah di dunia. Hasil studi IMF juga menyebutkan bahwa kekeringan akibat El Nino bisa memicu turunnya produksi pertanian diikuti kenaikan harga komoditas pangan. Padi merupakan tanaman pangan tropis yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Tanaman ini membutuhkan suhu relatif rendah, kelembaban tinggi, serta curah hujan teratur untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Winarto et al. 2013 8 perubahan iklim memiliki keterkaitan yang erat dengan produksi pertanian yang mencakup berbagai aspek mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, sistem produksi, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi cuaca ekstrem dapat berpotensi membatasi pasokan pangan, mendorong kenaikan harga, hingga inflasi umum. Selain isu perubahan iklim, produksi tanaman padi juga terkendala oleh kenaikan biaya produksi akibat melambungnya harga pupuk di seluruh dunia sejak 2021. Kenaikan harga pupuk ini dipicu antara lain: meningkatnya harga gas alam sebagai bahan baku utama dalam produksi pupuk; pembatasan ekspor bahan baku pupuk oleh Rusia dan Tiongkok9; dan tingginya permintaan pupuk terutama dari negara-negara berkembang yang sedang mengembangkan sektor pertaniannya. Sebagai implikasinya, petani mulai mengurangi penggunaan pupuk sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian. 6 7 8 9 Sebagaimana informasi, jumlah produksi padi ditentukan oleh luas panen dan produktivitas padi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti varietas padi, pemumpukan, pengendalian hama dan penyakit, serta irigasi. El Nino dikenal sebagai suatu fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih tinggi dari kondisi normal (biasanya ditandai dengan berkurangnya curah hujan serta kekeringan di sejumlah wilayah). Fenomena ini biasanya terjadi dalam waktu 3-5 tahun sekali dan berlangsung selama 9-12 bulan, tetapi dapat berlangsung lebih lama, bahkan hingga 18 bulan atau lebih. Winarto, Y.T., K. Stigter, B Dwisatrio, M. Nurhaga, and A. Bowolaksono. 2013. Agrometeorological learning increasing farmers’ knowledge in coping with climate change and unusual risks. Southeast Asian Studies 2(2):323-349. Kedua negara tersebut merupakan negara pengekspor utama bahan baku pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK). 10 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Grafik 5 – Kontribusi Negara Eksportir Utama pada Pasar Perdagangan Beras Global Sumber: Reuters Dampak kombinasi dari kedua faktor tersebut telah berpengaruh bagi produksi beras global yang menyebabkan kenaikan harga secara luas serta memicu kekhawatiran mengenai ketahanan pangan (terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok). Permasalahan ketersediaan pasokan pangan global semakin pelik ketika India yang berkontribusi lebih dari 40% ekspor beras dunia (Grafik 5) memberlakukan pembatasan perdagangan untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri. Pembatasan ini meliputi larangan ekspor beras non-basmati10 dan pembatasan ekspor beras basmati untuk memenuhi kebutuhan beras domestik agar harga beras dalam negeri India tetap terjaga di tengah menurunnya produksi tanaman pangan akibat perubahan iklim. Pada dasarnya, ketahanan pangan global mulai “terancam” sejak konflik geopolitik Rusia vs Ukraina yang diperburuk oleh fenomena cuaca El Nino sehingga menyebabkan gangguan produksi serta distribusi pangan global. Pembatasan perdagangan beras oleh India ini secara bersamaan telah memperparah kelangkaan pasokan beras global dan mendorong harga beras secara global menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memicu negara-negara yang bergantung pada perdagangan beras untuk pendapatan, impor dan konsumsi mulai berspekulasi mengenai harga sehingga berpotensi mengundang situasi yang mirip dengan krisis harga pangan global pada tahun 2008. Indeks harga sejumlah jenis beras meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap kelangkaan beras dunia…. Indeks harga beras dunia mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu mencapai 142,4 poin pada Agustus 2023. Sementara itu, berdasarkan jenisnya, beras Indica memiliki indeks harga tertinggi dibandingkan jenis beras lainnya mencapai 151,8 poin pada September 2023. Beras Indica merupakan salah satu jenis beras terpopuler yang paling umum dibudidayakan di Asia terutama India dan Asia Tenggara. Jenis beras ini memiliki kualitas yang lebih tinggi (bulir lebih ramping dan panjang, tekstur lebih pulen, serta aroma khas) sehingga lebih diminati oleh konsumen dari berbagai negara dibandingkan jenis padi lainnya. Selain itu, kenaikan indeks harga beras Indica ditengarai akibat penurunan jumlah produksi beras di India yang merupakan produsen beras terbesar komoditas tanaman pangan tersebut. Tabel 2 – Perkembangan Indeks Harga Beras Dunia Sumber: FAO 10 Beras basmati merupakan jenis beras yang berasal dari India dan Pakistan. Ukuran beras basmati lebih ramping dan panjang sehingga biasanya diolah untuk menjadi nasi briyani. Beras basmati memiliki aroma yang khas menyerupai kacang atau bunga. Sementara itu, dari segi tesktur beras basmati cenderung lebih lembut, pulen, serta tidak lengket dibandingkan jenis beras lainnya. 11 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Grafik 6 – Perkembangan Harga Rata-Rata Beras Pedagang Eceran Nasional Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah Kelangkaan pasokan beras turut berimbas pada harga rata-rata beras pedagang eceran nasional yang merangkak naik (Grafik 6). Badan Pangan Nasional mencatat harga beras premium meningkat cukup signifikan sebesar 17,87% (yoy) dari Rp12.590,00/kg menjadi Rp14.840,00/kg pada September 2023. Hal serupa terjadi pada harga beras medium yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan beras premium yaitu sebesar 19,84% (yoy) dari Rp11.040,00/kg pada September tahun lalu menjadi Rp13.230,00/kg. Kenaikan harga beras premium maupun medium terjadi secara merata hampir pada seluruh wilayah di Indonesia. Komoditas beras merupakan salah satu penyumbang kenaikan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau…. Tingkat inflasi pada September 2023 (Grafik 7) tercatat 2,28% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi September 2022 sebesar 5,95% (yoy) dan bulan sebelumnya sebesar 3,52% (yoy) serta masih berada di dalam rentang target inflasi 3%±1%. Tren melandainya tingkat inflasi Indonesia memang telah terjadi sejak triwulan-I 2023. Sebelumnya, inflasi tahunan (yoy, 2023) pada bulan Maret tercatat 4,97%, April 4,33%, Mei 4,00%, Juni 3,52%, Juli 3,08%, namun sedikit lebih tinggi pada Agustus 2023 menjadi 4,69%. Inflasi tahunan tersebut utamanya didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,17% (yoy) pada komoditas beras, tahu mentah, bawang putih, daging ayam ras, rokok putih, kentang, ikan segar, rokok kretek filter, serta rokok kretek. Hal ini membuktikan bahwa ketika permintaan beras melebihi penawaran pasokan beras dalam jangka pendek, maka harga beras akan semakin melambung dan meningkatkan tekanan inflasi (demand pull inflation). Grafik 7 – Perkembangan Inflasi Indonesia Sumber: BPS, diolah Secara tahunan, laju inflasi inti11 pada September 2023 tercatat 2,00% (yoy) lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,58% (yoy) dan September tahun lalu sebesar 3,21% (yoy). Namun demikian, laju inflasi inti yang mulai melandai ini perlu dicermati dari dua perspektif yang berbeda yakni bisa menjadi pertanda ketepatan strategi pengendalian harga yang diterapkan oleh Pemerintah atau malah justru merefleksikan bahwa perekonomian tidak bergerak secara normal yang terefleksi dari pelemahan daya beli yang selanjutnya mendorong stagnansi konsumsi masyarakat. Dalam kaitan tersebut, laju inflasi inti yang melandai di tengah kenaikan harga 11 Inflasi inti merupakan salah satu komponen pembentuk inflasi yang cenderung persisten (cenderung sulit bergerak naik atau turun). Menurut Bank Indonesia, pergerakan inflasi inti ini lebih dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. 12 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 beras juga perlu diwaspadai. Bagaimanapun, kenaikan harga beras akan meningkatkan biaya hidup masyarakat terutama pra-sejahtera dan dapat menyebabkan penurunan daya beli hingga kenaikan angka kemiskinan dan kelaparan. Pengendalian laju tekanan inflasi global melalui pengetatan kebijakan moneter berpotensi berdampak bagi usaha pertanian tanaman pangan terutama dari sisi biaya bunga kredit…. Kenaikan harga pangan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan inflasi global dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah Bank Sentral di berbagai negara telah mengambil langkah kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan laju inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) telah menaikkan suku bunga beberapa kali pada tahun 2023 untuk memerangi inflasi. The Fed terakhir kali menaikkan suku bunga pada Juli 2023 dan menahan suku bunga acuannya di kisaran 5,25%-5,5% sampai dengan September 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengambil langkah pengetatan kebijakan moneter untuk mengendalikan laju inflasi melalui kebijakan suku bunga BI7DRR di level 5,75% pada September 2023. Dalam kaitan tersebut, ketika suku bunga acuan dinaikkan, maka suku bunga pinjaman juga akan meningkat dan akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga berpotensi mengurangi permintaan kredit dan kemampuan bayar dari masyarakat, tanpa terkecuali bagi petani. Apabila berbagai potensi risiko tersebut tidak dikelola secara efektif, maka kualitas kredit bermasalah pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan dikhawatirkan dapat terpengaruh secara negatif. Grafik 8 – Porsi Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi pada September 2023 Grafik 9 – Perkembangan Kredit dan Non-Performing Loan (NPL) Subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Sumber: LBUT September, diolah Sumber: LBUT September, diolah Pada September 2023, kredit pertanian memiliki porsi sekitar 7,03% terhadap total kredit atau setara dengan Rp474,13 Triliun dan tumbuh 7,43% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit pada subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan mendominasi penyaluran kredit sektor pertanian dengan porsi 15,46% atau setara dengan Rp74,3 Triliun, masih tumbuh cukup baik yaitu 6,54% (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,77% (yoy). Kualitas kredit pertanian tanaman pangan dan perkebunan juga masih terjaga (di bawah threshold 5%) yaitu sebesar 2,42% walaupun sedikit turun dari 1,85% pada tahun lalu. Berdasarkan komoditas, porsi penyaluran kredit pertanian padi terhadap total kredit pertanian tanaman pangan tercatat paling besar yaitu mencapai 38,94% atau setara dengan Rp28,93 Triliun. Pertumbuhan kredit pertanian padi masih cukup baik sebesar 14,83% (yoy) meski melambat dari 33,70% (yoy) pada September tahun lalu. Kualitas kredit pertanian padi masih relatif terjaga sebesar 2,11% sedikit membaik dari 2,27%. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa meskipun lonjakan inflasi akibat kenaikan harga komoditas bahan pangan telah mendorong kenaikan suku bunga pinjaman, tetapi industri perbankan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor pertanian secara tepat sasaran berdasarkan prinsip kehati-hatian. Beberapa upaya konkret yang dilakukan Pemerintah dan OJK dalam rangka mendukung kedaulatan pangan nasional sesuai kewenangannya…. Pemerintah memiliki peran krusial dalam merespons fenomena kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada tren kenaikan inflasi pangan nasional melalui berbagai kebijakan baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand). Dari sisi permintaan, Pemerintah memberikan bantuan pangan untuk menjaga daya beli 13 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 tertutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Dari sisi penawaran, Pemerintah melakukan stabilisasi pasokan di pasar melalui pemantauan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan gelar pangan murah 12. Selain melalui kedua kegiatan tersebut, Pemerintah juga melakukan stabilitasi pasokan di pasar melalui impor beras. Di samping itu, Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa bantuan 10 kilogram beras setiap bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan kartu sembako senilai Rp29,8 Triliun untuk 18,5 juta KPM, dan menyediakan Bantuan Sosial (Bansos Pangan) senilai Rp8,2 Triliun (Maret s.d. Mei 2023) untuk pembelian beras, telur, dan ayam. Ke depan, Pemerintah telah mencanangkan anggaran prioritas 2024 untuk mendukung tranformasi ekonomi dari aspek ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan domestik (program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas), penguatan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional (availability and affordability). Sebagai mitra strategis Pemerintah, OJK turut berperan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional dengan cara meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan perbankan. Dalam hal ini, OJK mendorong industri perbankan untuk mengembangkan produk dan layanan kredit yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku sektor pertanian melalui berbagai kebijakan antara lain: 1. Mendukung pengembangan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan KUR kepada petani. KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM termasuk petani. Menerbitkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (GM Skema K/PSP) yang berfokus pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan. Dengan adanya GM Skema K/PSP diharapkan dapat menjadi acuan/referensi dalam mengimplementasikan program kredit/pembiayaan pada sektor pertanian serta guna mendukung upaya pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan sektor pertanian di masing-masing wilayah, serta menyajikan iklim bisnis sektor pertanian yang terintegrasi, aman, dan inklusif – kolaboratif bagi pihak yang terlibat. Mengembangkan skema pembiayaan pertanian berbasis rantai nilai (value chain financing) guna mendukung pencapaian salah satu Program Pemerintah yaitu Kedaulatan Pangan. Melalui skema ini, OJK mendorong peran industri jasa keuangan melalui perluasan akses pembiayaan khusunya kepada petani karena ruang pembiayaan di sektor pertanian masih terbuka lebar. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor pertanian dengan melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi kepada petani tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Hal ini dapat membantu petani untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan pembiayaan secara optimal. 2. 3. 4. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasi produksi tanaman pangan terutama beras, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani sehingga tujuan kedaulatan pangan nasional bisa tercapai. 12 Gelar pangan murah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjual bahan pangan pokok terutama beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. 14 2 Kinerja Industri Perbankan Nasional LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 16 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 2 Kinerja Industri Perbankan Nasional Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan III-2023 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik meski kredit dan DPK bank umum tumbuh melambat dari tahun sebelumnya. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga dan meningkat pada bank umum meski pada BPR menurun. 1. Kinerja Bank Umum Secara umum ketahanan perbankan pada dari kredit dan DPK yang masih tumbuh, triwulan III-2023 cukup terjaga, tecermin dari meskipun melambat dibandingkan tahun tingkat permodalan bank yang cukup solid sebelumnya. Selanjutnya, rentabilitas dan dan ditopang ketersediaan likuiditas yang efisiensi perbankan juga tercatat meningkat memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik tercatat jauh di atas threshold. Fungsi dibandingkan tahun sebelumnya, dan juga intermediasi perbankan membaik terlihat diiringi dengan penurunan risiko kredit. Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum Indikator Total Aset (Rp Miliar) BUK BUS Kredit (Rp milyar) BUK BUS DPK (Rp Miliar) BUK BUS - Giro (Rp Miliar) BUK BUS - Tabungan (Rp Miliar) BUK BUS - Deposito (Rp Miliar) BUK BUS 2022 2023 qtq Sep Jun Sep Jun '23 Sep '23 10.487.576 11.052.100 11.234.971 0,66% 1,65% 9.992.629 10.511.028 10.684.050 0,68% 1,65% 494.947 541.072 550.921 0,21% 1,82% 6.274.901 6.656.016 6.837.296 3,27% 2,72% 5.964.174 6.312.779 6.480.552 3,25% 2,66% 310.727 343.236 356.744 3,66% 3,94% 7.647.334 8.042.101 8.147.169 0,46% 1,31% 7.239.294 7.619.675 7.714.502 0,68% 1,24% 408.041 422.426 432.667 -3,43% 2,42% 2.250.347 2.415.360 2.471.698 -0,83% 2,33% 2.186.147 2.353.650 2.407.130 -0,39% 2,27% 64.200 61.710 64.568 -15,37% 4,63% 2.525.287 2.592.815 2.576.624 2,03% -0,62% 2.371.822 2.435.822 2.415.460 2,28% -0,84% 153.465 156.992 161.163 -1,73% 2,66% 2.871.700 3.033.926 3.098.848 0,18% 2,14% 2.681.325 2.830.203 2.891.912 0,23% 2,18% 190.375 203.723 206.936 -0,51% 1,58% yoy Sep '22 Sep '23 7,73% 7,13% 7,26% 6,92% 18,19% 11,31% 11,00% 8,96% 10,53% 8,66% 20,97% 14,81% 6,77% 6,54% 6,13% 6,56% 19,54% 6,04% 13,52% 9,84% 12,95% 10,11% 37,44% 0,57% 10,05% 2,03% 9,33% 1,84% 22,53% 5,02% -0,47% 7,91% -1,27% 7,85% 12,40% 8,70% Sumber: SPI September 2023 17 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 1.1 Aset Bank Umum kelompok Aset Bank Umum tumbuh 7,13% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya Bank BUMN (porsi 41,56%) tumbuh dari 5,72% (yoy) menjadi 8,00% (yoy). yang tumbuh 7,73% (yoy). Perlambatan Aset pertumbuhan dengan terkonsentrasi pada beberapa bank. Total secara aset 4 Bank Umum terbesar mencapai umum pada periode laporan. Jika dilihat dari 49,94% atau setengah dari aset perbankan jenis usaha bank, baik aset BUK maupun BUS Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum tercatat melambat dibandingkan periode terbesar September 2022. perbankan. Sebagian besar aset bank umum merupakan Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum perlambatan aset seiring pertumbuhan DPK aset BUK dengan porsi 95,10%, sementara itu perbankan mencapai masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut Sep '22 Des '22 Mar '23 Jun '23 Sep '23 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,72% walaupun secara nominal tumbuh melambat dari 18,19% (yoy) menjadi 11,31% (yoy). 79,16% masih dari aset Aset Tahun aset BUS memiliki porsi 4,90%. Meskipun Indonesia CR4 % 53,09 52,03 53,09 52,58 49,94 CR20 % 81,67 81,09 81,67 81,39 79,16 Sumber: OJK Berdasarkan kelompok bank, perlambatan Grafik 10 Perkembangan Aset Bank aset utamanya disebabkan oleh perlambatan Umum kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (45,09%) yang tumbuh 7,02% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,73% (yoy). Selain itu, kelompok Bank KCBLN (porsi 4,93%) juga tumbuh 5,25% (yoy), melambat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,40% (yoy). Kendati demikian, aset Sumber: SPI September 2023 Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Kelompok Bank Nominal (Rp M) Sep '22 Sep '23 Porsi qtq Jun '23 yoy Sep '23 Sep '22 Sep '23 BUMN 4.323.082 4.601.300 4.668.797 41,56% 1,03% 1,47% 5,72% 8,00% BUSN 4.733.662 4.995.530 5.066.066 45,09% 0,12% 1,41% 8,73% 7,02% BPD 904.090 936.091 945.728 8,42% 1,90% 1,03% 7,61% 4,61% KCBLN 526.742 519.180 554.381 4,93% 0,36% 6,78% 16,40% 5,25% 10.487.576 11.052.100 11.234.971 100% 0,66% 1,65% 7,73% 7,13% Total Sumber: SPI September 2023 18 Jun '23 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 1.2 Sumber Dana Bank Umum terbesar (85,10%) tercatat tumbuh 6,29% DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,23% dari total sumber dana perbankan, diikuti pinjaman yang diterima (2,97%) dan kewajiban kepada bank lain (2,24%). Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 6,54% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,77% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat melambat pada BUS yang tumbuh 6,04% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 19,54% (yoy). Di (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,50% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada DPK Rupiah, DPK Valas tercatat tumbuh 7,98% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 8,37% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat tumbuh sebesar 6,04% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 1,69% (yoy). Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta sisi lain, DPK pada BUK cenderung meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh dari 6,13% (yoy) menjadi 6,56% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada komponen giro dan tabungan yang tercatat tumbuh masing-masing 9,84% (yoy) dan 2,03% (yoy), melambat dari tahun lalu sebesar 13,52% (yoy) dan 10,05% (yoy). Di sisi lain, deposito yang merupakan komponen DPK dengan porsi terbesar (38,04%) tumbuh Sumber: SPI September 2023 7,91% (yoy), meningkat dibandingkan tahun Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar sebelumnya yang terkontraksi -0,47% (yoy), DPK berada di kelompok Bank BUSN sebesar seiring dengan peningkatan tren suku bunga 44,89%, diikuti BUMN sebesar 42,96%. DPK deposito sejak setengah tahun terakhir. BUSN tumbuh melambat menjadi 5,54% Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 7,59% (yoy). DPK KCBLN terkontraksi -2,35% (yoy) setelah tahun sebelumnya mampu tumbuh 16,86% (yoy). Selain itu, Kelompok BPD juga mengalami perlambatan DPK di mana tahun sebelumnya mampu tumbuh 5,81% (yoy) menjadi 3,21% (yoy). Di sisi lain, DPK BUMN justru tumbuh 9,07% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,38% (yoy). Namun demikian, Sumber: SPI September 2023 pertumbuhan DPK BUMN belum dapat Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga menarik ke atas pertumbuhan DPK Bank merupakan Umum secara total. komponen dengan porsi 19 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Secara spasial, penghimpunan DPK masih diikuti Jawa Timur (8,89%) dan Jawa Barat terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, (7,76%). Besarnya penghimpunan DPK di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis Sumatera Utara dengan total porsi 77,80%. dan perputaran uang yang masih terpusat di Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,47%) Pulau Jawa. Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank Kelompok Bank Nominal (Rp M) Porsi (%) Sep '22 Jun '23 Sep '23 BUMN 3.208.804 3.452.904 3.499.801 42,96 BUSN 3.465.547 3.612.354 3.657.644 44,89 BPD 712.809 729.466 735.657 9,03 KCBLN 260.173 247.377 254.067 3,12 7.647.334 8.042.101 8.147.169 100 Total qtq Jun '23 1,81% -0,39% 0,48% -5,40% 0,46% yoy Sep '23 Sep '22 1,36% 1,25% 0,85% 2,70% 1,31% 5,38% 7,59% 5,81% 16,86% 6,77% Sep '23 9,07% 5,54% 3,21% -2,35% 6,54% Sumber: SPI September 2023 Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar Nominal Rp(M) Wilayah % Pangsa terhadap total DPK Sep '22 Jun '23 Sep '23 DKI Jakarta 3.962.464 4.233.552 4.274.530 52,47% Jawa Timur 700.559 711.006 724.130 8,89% Jawa Barat 610.091 639.478 632.166 7,76% Jawa Tengah 373.622 391.292 400.468 4,92% Sumatera Utara 303.132 302.908 307.112 3,77% Total DPK 5 Provinsi 5.949.869 6.278.235 6.338.405 77,80% Total DPK 7.647.334 8.042.101 8.147.169 Sumber: SPI September 2023, diolah 1.3 Penggunaan Dana Bank Umum melambat dari tahun sebelumnya 20,97% Sebagian besar (61,21%) dana perbankan (yoy), dengan porsi relatif kecil (5,22%). disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk bentuk rupiah dengan porsi 85,74%, sedangkan surat berharga (16,91%) dan penempatan pada Bank Indonesia (8,20%). Kredit Bank Umum tumbuh 8,96% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 11,00% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 8,66% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,53% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 14,81% (yoy) 20 kredit valas sebesar 14,26%. Secara umum, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada kredit valas. Kredit Rupiah tumbuh 9,92% (yoy) sedikit meningkat dari tahun sebelumnya 9,84% (yoy), sementara kredit valas tercatat melambat pada periode laporan tumbuh 3,54% (yoy) di mana tahun sebelumnya tumbuh tinggi 18,11% (yoy). Jika LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 menggunakan perhitungan kurs tetap, kredit valas tercatat tumbuh 1,68% (yoy), jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,83% (yoy). 1.4 Rentabilitas Bank Umum Pada September 2023, rentabilitas Bank Umum tercatat membaik dengan meningkatnya ROA sebesar 22 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,51% menjadi Grafik 13 Kredit per Valuta 2,73%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 17,06% (yoy) melebihi pertumbuhan rerata total aset sebesar 7,72% (yoy). Dari sisi margin, NIM tercatat meningkat 8 bps menjadi sebesar 4,85% dari 4,77% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 9,12% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset produktif Sumber: SPI September 2023 Berdasarkan jenis penggunaan, kredit yang tercatat sebesar 7,19% (yoy). didominasi kredit produktif (72,54%), yang Sementara itu, efisiensi Bank Umum juga terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar tercatat membaik tecermin dari rasio BOPO 45,65% dan kredit investasi (KI) sebesar perbankan yang turun 82 bps dari 77,16% 26,89%, sedangkan kredit konsumsi (KK) menjadi 76,34%. Perbaikan dipengaruhi oleh sebesar 27,46%. Perlambatan kredit secara peningkatan pendapatan operasional yang umum disebabkan oleh Kredit Produktif yang tumbuh tercatat tumbuh 9,11% (yoy), melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,71% mencapai 12,25% (yoy). 13,45% (yoy) biaya melampaui operasional yang (yoy) terutama perlambatan pada KMK yang tumbuh sebesar 7,92% (yoy) dari 12,26% (yoy) pada tahun sebelumnya. Demikian pula kredit konsumsi tercatat tumbuh 8,57% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,20% (yoy). Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan 1.5 Permodalan Bank Umum Pada periode laporan, permodalan perbankan meningkat tecermin dari naiknya CAR sebesar 224 bps, dari tahun lalu sebesar 25,09% menjadi 27,33%. Peningkatan ditopang turunnya ATMR di tengah naiknya modal. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terkontraksi -0,41% (yoy) jauh menurun dari tahun lalu yang tumbuh 8,85% (yoy). Penurunan ATMR utamanya dipengaruhi oleh turunnya ATMR operasional yang terkontraksi -46,84% (yoy) seiring dengan Sumber: SPI September 2023 21 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 implementasi Operasional Basel sejak III awal pada ATMR tahun 2023. Sementara itu, modal tumbuh 8,49% (yoy) relatif stabil dari tahun lalu yang tumbuh 8,47% (yoy). mendorong Kenaikan Hal tersebut kemudian naiknya CAR perbankan. rasio permodalan tersebut Tabel 6 Komponen ATMR Bank Umum Komponen ATMR (Rp T) ATMR Kredit ATMR Operasional ATMR Pasar Total ATMR Sep '23 5.896 538 103 6.529 yoy Sep '22 Jun '23 Sep '23 9,33% 6,89% 7,69% 8,81% -37,31% -46,84% -15,86% 15,09% 32,72% 8,85% 0,08% -0,41% Sumber: OJK menunjukkan ketahanan perbankan yang cukup solid dalam menyerap risiko. Tabel 7 Rasio Keuangan Bank Umum Indikator CAR (%) BUK BUS ROA (%) BUK BUS NIM / NOM (%) BUK BUS BOPO (%) BUK BUS NPL / NPF Gross (%) BUK BUS NPL / NPF Net (%) BUK BUS LDR / FDR (%) BUK BUS AL/DPK (%) BUK BUS AL/NCD (%) BUK BUS 2022 Sep 25,09 25,17 23,52 2,51 2,53 2,07 4,77 4,86 2,66 77,16 77,18 76,67 2,78 2,79 2,57 0,77 0,78 0,67 82,05 100,66 76,15 27,35 27,50 24,68 121,62 121,74 119,38 2023 qtq Jun Sep Jun '23 Sep '23 26,74 27,33 205 59 25,41 27,43 78 202 25,35 25,14 (66) (21) 2,73 2,73 (4) 2,76 2,76 (4) 0 2,08 2,04 (10) (4) 4,80 4,85 3 5 4,90 4,96 4 6 2,77 2,72 (14) (5) 77,34 76,34 (202) (100) 77,39 76,34 (209) (105) 76,02 76,53 24 51 2,44 2,43 (5) (1) 2,44 2,44 (6) 2,36 2,28 (2) (8) 0,77 0,77 5 0,78 0,77 5 (1) 0,68 0,69 82,76 83,92 225 116 82,84 84,00 205 116 81,25 82,45 556 120 26,73 25,83 (218) (90) 26,95 25,89 (227) (106) 22,87 24,92 (68) 205 119,05 115,37 (982) (368) 119,38 115,03 (1027) (435) 112,37 121,93 (173) 956 yoy Sep '22 Sep '23 (9) 224 (1) 226 (144) 162 60 22 62 23 20 (3) 25 8 24 10 67 6 (645) (82) (650) (84) (502) (14) (44) (35) (43) (35) (62) (29) (27) (24) (1) 312 187 2.155 (1.666) 89 630 (618) (152) (615) (161) (516) 24 (3.118) (625) (3.097) (671) (2.973) 255 Sumber: SPI September 2023 Tabel 8 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum Rasio CAR ROA BOPO NIM Rasio CAR ROA BOPO NIM Sep '22 28.58% 1.27% 89.59% 4.94% KBMI 1 KBMI 2 Jun '23 Sep '23 Sep '22 Jun '23 Sep '23 31.93% 33.32% 36.21% 35.66% 36.94% 1.42% 1.46% 1.15% 1.53% 1.48% 87.46% 87.98% 94.33% 93.77% 92.98% 4.92% 5.40% 3.81% 4.18% 4.19% Sep '22 23.56% 1.74% 78.04% 4.05% KBMI 3 KBMI 4 Jun '23 Sep '23 Sep '22 Jun '23 Sep '23 25.22% 26.50% 22.53% 23.80% 24.33% 1.92% 1.82% 3.51% 3.76% 3.79% 78.47% 79.52% 64.23% 64.03% 63.39% 3.82% 3.95% 5.47% 5.42% 5.50% Sumber: SPI September 2023 22 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Overview Kinerja BPR dan BPRS Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh cukup baik. Aset BPR dan BPRS tumbuh relatif stabil sebesar 9,07% (yoy) seiring dengan relatif stabilnya kredit/pembiayaan BPR dan BPRS yang tumbuh 10,32% (yoy). Selain itu, DPK BPR dan BPRS tumbuh 9,89% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 9,59% (yoy). Permodalan BPR dan BPRS tetap terjaga, namun perlu diperhatikan adanya penurunan kualitas kredit pada BPR dan BPRS. Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS Nominal Indikator Total Aset (Rp Miliar) BPR BPRS Kredit/Pembiayaan (Rp milyar) BPR BPRS DPK (Rp Miliar) BPR BPRS Tabungan (Rp Miliar) BPR BPRS qtq Sep '22 194.624 Jun '23 206.554 Sep '23 212.284 175.659 185.702 18.966 yoy Jun '23 Sep '23 Sep '22 Sep '23 2,30% 2,77% 9,10% 9,07% 190.324 2,26% 2,49% 8,18% 8,35% 20.853 21.960 2,68% 5,31% 18,39% 15,79% 140.001 151.695 154.451 2,52% 1,82% 10,99% 10,32% 126.052 135.751 137.970 2,36% 1,63% 9,91% 9,45% 13.950 15.944 16.481 3,90% 3,37% 21,81% 18,15% 135.636 144.496 149.054 2,71% 3,15% 9,59% 9,89% 122.909 130.614 134.671 2,77% 3,11% 8,79% 9,57% 12.727 13.882 14.383 2,12% 3,61% 18,02% 13,02% 42.021 42.990 44.811 1,08% 4,23% 13,60% 6,64% 38.129 38.926 40.488 1,35% 4,01% 13,85% 6,19% 11,07% 3.892 4.064 4.323 -1,49% 6,36% 11,29% Deposito (Rp Miliar) 93.614 101.506 104.244 3,42% 2,70% 7,88% 11,35% BPR BPRS 84.779 91.687 94.183 3,39% 2,72% 6,66% 11,09% 8.835 9.818 10.061 3,69% 2,47% 21,26% 13,87% Sumber: OJK 2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pada periode September 2023, kinerja BPR threshold meskipun tercatat turun dibanding masih menunjukkan kondisi yang cukup tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR positif. DPK tercatat tumbuh meningkat perlu diperhatikan seiring dengan laba dan diiringi dengan kredit yang juga masih efisiensi yang turun dibandingkan tahun tumbuh melambat sebelumnya, yang juga disertai adanya dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan peningkatan risiko kredit pada periode BPR juga cukup solid didukung dengan laporan. meskipun sedikit permodalan yang masih tinggi di atas 23 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Tabel 10 Indikator Umum BPR Nominal Indikator qtq Sep '22 Jun '23 Sep '23 185.702 190.324 Kredit (Rp milyar) 175.659 126.052 135.751 137.970 Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) Total Aset (Rp milyar) yoy Jun '23 Sep '23 Sep '22 Sep '23 2,49% 8,18% 8,35% 2,36% 1,63% 9,91% 9,45% 9,57% 2,26% 122.909 130.614 134.671 2,77% 3,11% 8,79% - Tabungan (Rp milyar) 38.129 38.926 40.488 1,35% 4,01% 13,85% 6,19% - Deposito (Rp milyar) 84.779 91.687 94.183 3,39% 2,72% 6,66% 11,09% 31,46 31,76 30,94 (97) (82) (55) (52) 1,78 1,54 1,34 (28) (20) 2 (44) 83,94 85,92 87,20 155 128 (41) 326 8,12 9,27 10,05 76 78 59 193 CAR (%) ROA (%) BOPO (%) NPL Gross (%) 5,37 6,37 6,90 60 53 35 153 LDR (%) 76,25 77,34 76,88 36 (46) 135 63 CR (%) 13,12 12,74 13,21 40 47 3 9 NPL Net (%) Sumber: SPI, Juni 2023 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) 2.1 Aset BPR Kendati demikian, tabungan hanya tumbuh Aset BPR pada September 2023 tumbuh 8,35% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,18% (yoy). Peningkatan tersebut linear dengan pertumbuhan DPK yang juga meningkat dari tahun sebelumnya. 6,19% (yoy) melambat dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh 13,85% (yoy). Adapun peningkatan pertumbuhan deposito antara lain dipengaruhi oleh naiknya suku bunga deposito BPR. Grafik 16 Perkembangan DPK BPR Grafik 15 Perkembangan Aset BPR Sumber: SPI September 2023 Sumber: SPI, September 2023 2.3 Penggunaan Dana BPR 2.2 Sumber Dana BPR DPK BPR pada September 2023 tumbuh 9,57% (yoy) menjadi Rp134,67 triliun, meningkat dari 8,79% (yoy) pada September 2022. Pertumbuhan dipicu oleh kenaikan pada komponen deposito yang tumbuh 11,09% (yoy) dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,66% (yoy). 24 Kredit BPR pada September 2023 tumbuh 9,45% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,91% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,76%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (48,48%) dan Kredit Investasi/KI LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 (8,28%) sedangkan sisanya untuk Kredit rasio ROA sebesar 1,34% atau turun 44 bps Konsumsi/KK (43,24%). dibandingkan tahun sebelumnya (1,78%). Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh 13,41% (yoy), meningkat dari 11,93% (yoy), dan untuk KI tercatat tumbuh 16,34% (yoy), meningkat dari 11,85% (yoy). Namun demikian, kredit konsumtif tumbuh melambat sebesar 4,20% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 7,59% (yoy). Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 326 bps menjadi 87,20% dari 83,94% pada tahun sebelumnya. disebabkan Naiknya oleh rasio peningkatan BOPO beban operasional yang tumbuh 12,37% (yoy) yang melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 8,18% (yoy). 2.5 Permodalan BPR Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 30,94%, meski turun 52 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang Sumber: SPI, September 2023 tercatat 31,46%. Penurunan CAR disebabkan oleh melambatnya modal sejalan dengan 2.4 Rentabilitas BPR Rentabilitas BPR pada September 2023 turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari turunnya laba, sementara ATMR meningkat pertumbuhan seiring dengan peningkatan penyaluran kredit pada periode laporan. 25 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Kinerja BPRS pada September 2023 masih peningkatan rasio NPF gross pada periode tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, laporan. Ketahanan BPRS juga masih terjaga DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap yang tecermin pada permodalan yang masih tumbuh walaupun melambat dibanding cukup baik dan meningkat dibanding tahun tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebelumnya. Selaras dengan komponen tumbuh sebesar 15,79% (yoy), 13,02% (yoy), permodalan, rentabilitas dan efisiensi BPRS dan 18,15% (yoy). diperhatikan risiko Selain itu, perlu juga tercatat meningkat dibandingkan tahun pembiayaan BPRS sebelumnya. tercatat sedikit meningkat ditandai dengan Tabel 11 Indikator Umum BPRS Indikator Sep '22 18.966 13.950 12.727 3.892 8.835 23,74 1,82 86,51 6,87 109,61 Total Aset (Rp Miliar) Pembiayaan (Rp Miliar) Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) - Tabungan iB (Rp MIliar) - Deposito iB (Rp Miliar) CAR (%) ROA (%) BOPO (%) NPF Gross (%) FDR (%) Nominal Jun '23 Sep '23 20.853 21.960 15.944 16.481 13.882 14.383 4.064 4.323 9.818 10.061 23,86 28,12 2,10 2,18 84,31 85,07 7,48 7,45 114,85 114,59 qtq Jun '23 Sep '23 2,68% 5,31% 3,90% 3,37% 2,12% 3,61% -1,49% 6,36% 3,69% 2,47% 108 426 40 8 (138) 76 36 (3) 197 (26) yoy Sep '22 Sep '23 18,39% 15,79% 21,81% 18,15% 18,02% 13,02% 11,29% 11,07% 21,26% 13,87% (12) 438 (2) 36 (130) (144) (107) 58 341 498 Sumber: SPS September 2023 Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps) 3.1 Aset BPRS Pada September 2023, aset BPRS tercatat Grafik 18 Tren Aset BPRS sebesar Rp21,96 triliun atau tumbuh 15,79% (yoy), melambat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,39% (yoy). Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (164 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total kelompok ini sebanyak 157 BPRS. 26 aset pada Sumber: SPS September 2023 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 3.2 Sumber Dana BPRS Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK BPRS sebesar Rp14,38 triliun. Pada September 2023, DPK BPRS tumbuh 13,02% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,02% (yoy). Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad Mudharabah yakni 69,95% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (36,76% atau senilai Rp5,29 triliun). Secara keseluruhan deposito iB BPRS tumbuh 13,87% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 21,26% (yoy). Selain itu, tabungan iB BPRS juga tumbuh 11,07% (yoy) sedikit melambat dari tahun lalu yang tumbuh 11,29% (yoy). Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 58,82% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 47,22%) masih tumbuh cukup tinggi 28,17% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 35,12% pembiayaan (yoy). modal Sejalan kerja, dengan pembiayaan investasi tumbuh melambat sebesar 9,34% (yoy) dibandingkan tahun lalu tumbuh 11,54% (yoy). Selain itu, pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 10,73% (yoy) setelah tahun sebelumnya dapat tumbuh 13,71% (yoy). 3.4 Rentabilitas BPRS Pada periode laporan, rentabilitas BPRS meningkat tecermin dari rasio ROA naik 36 bps menjadi 2,18% dari 1,82% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rentabilitas turut didukung peningkatan efisiensi BPRS tecermin dari rasio BOPO yang turun 144 bps menjadi 85,07%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 86,51%. Turunnya rasio BOPO disebabkan pendapatan Sumber: SPS September 2023 3.3 Penggunaan Dana BPRS Pada September 2023, pembiayaan BPRS oleh operasional peningkatan yang tumbuh 20,72% (yoy) yang melampaui pertumbuhan beban operasional yaitu sebesar 18,72% (yoy). Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS mencapai Rp16,48 triliun, tumbuh sebesar 18,15% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 21,81% (yoy). Secara spasial, Pembiayaan BPRS sebagian besar berada di Jawa (75,28%) dan Sumatera (16,04%). Pembiayaan BPRS di Jawa utamanya terpusat di Jawa Barat dan Jawa Tengah Sumber: SPS September 2023 masing-masing sebesar Rp5,49 triliun dan Rp2,93 triliun. 27 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 3.5 Permodalan BPRS Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 28,12%, meningkat 438 bps dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,74%. Peningkatan CAR didorong 28 oleh pertumbuhan modal BPRS yang lebih besar dari pertumbuhan ATMR BPRS. CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas threshold. 3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 30 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan Pada triwulan III-2023, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan masih cukup baik sejalan dengan aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif dan konsumsi rumah tangga yang terjaga. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada triwulan ini utamanya didorong oleh sektor rumah tangga dan perantara keuangan, sementara pada BPR dan BPRS kenaikan kredit/pembiayaan utamanya didorong oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel. A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS) 1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum dibandingkan triwulan sebelumnya yang (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan III- tumbuh 3,27% (qtq). Perlambatan kredit 2023 masih tumbuh baik sebesar 8,96% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh high based effect meski melambat dibandingkan periode yang penyaluran kredit pada tahun lalu karena sama tahun sebelumnya yang tumbuh pemulihan paska pandemi dan juga karena 11,00% (yoy). Secara triwulanan, kredit masih tingginya ketidakpastian global. tumbuh 2,72% (qtq), meski melambat Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi No Sektor Ekonomi 1 Lapangan Usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan akomodasi dan PMM Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate Administrasi Pemerintahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan Jasa Perorangan Badan Internasional Bukan Lapangan Usaha Rumah Tangga Bukan Lapangan Usaha Lainnya Industri Kredit (Rp T) Sep '22 Jun '23 qtq Sep '23 447,33 473,71 480,55 19,54 220,12 1.047,50 160,56 386,86 1.047,69 122,60 319,00 20,15 253,17 1.060,25 157,30 403,11 1.083,33 122,92 343,19 20,73 270,01 1.080,43 173,10 399,72 1.105,80 128,20 354,56 271,87 304,67 37,06 14,73 29,79 112,18 4,04 0,01 334,37 334,33 48,21 15,70 34,45 139,53 4,00 0,02 1.486,17 243,18 6.275 1.574,03 254,24 6.656 Jun '23 Sep '23 Sep '22 Sep '23 1,44% 10,99% 9,80% 49,51% 14,86% -8,64% 0,69% 8,56% 1,52% 7,68% 6,10% 0,30% 22,66% 3,95% 3,14% 15,80% 7,81% 2,53% 3,32% 5,85% 5,55% 16,17% 4,57% 1,88% 11,15% 5,19% 345,69 5,08% 3,39% 345,15 4,85% 3,23% 54,20 12,64% 12,42% 16,04 5,49% 2,17% 36,58 6,62% 6,19% 144,99 6,55% 3,91% 4,00 0,78% -0,11% 0,02 -16,23% -4,57% 25,51% 19,33% 21,43% 5,50% 2,65% 16,59% 3,39% -96,62% 27,15% 13,28% 46,25% 8,95% 22,78% 29,25% -1,07% 60,61% 1,78% 1,45% 3,27% 2,62% 3,18% 2,72% 9,54% 7,21% 11,00% 7,43% Porsi 2,89% 2,89% 6,72% 6,65% 2,53% 1,90% 3,86% 10,04% -0,10% -0,84% 2,96% 2,07% 0,18% 4,30% 13,16% 3,31% 1.615,20 262,32 6.837 2,47% yoy 7,03% 5,06% 5,05% 0,79% 0,23% 0,54% 2,12% 0,06% 0,00% 8,68% 23,62% 7,87% 3,84% 8,96% 100% Sumber: SPI September 2023 31 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,86% masih kepada non-lapangan usaha sektor (yoy) dan terkontraksi -4,65% (yoy). rumah tangga (porsi: 23,62%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 8,68% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,54% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 12,66% (yoy), utamanya didorong oleh pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 (porsi 6,09%) yang tumbuh 8,44% (yoy) meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,19% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal s.d tipe 21 dan rumah tinggal tipe diatas 70 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi masing-masing sebesar 49,44% (yoy) dan 18,25% (yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil (3,30% dari total kredit). Kredit rumah tangga untuk kepemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh sebesar 6,67% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan pemilikan mobil roda empat yang tumbuh 15,82% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 13,84% (yoy). Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,17%). Kredit pada sektor ini tumbuh 5,55% (yoy), melambat setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,56% (yoy). Perlambatan pada sektor ini antara lain dipengaruhi melambatnya subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor, serta terkontraksinya perdagangan ekspor. Meski demikian, sektor perdagangan masih tumbuh cukup baik didorong oleh naiknya pertumbuhan subsektor penjualan mobil dan penjualan sepeda motor yang tumbuh masing-masing 22,93% (yoy) dan 37,28% (yoy), meningkat 32 Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,80%) juga tercatat melambat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 3,14% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,86% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan sektor ini masih cukup baik didorong tumbuhnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 8,74% (yoy), meski melambat dari tahun lalu yang tumbuh 21,48% (yoy). Selain itu, industri furniture dan industri kayu mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi masing-masing sebesar 23,98% (yoy) dan 21,18% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang terkontraksi -1,99% (yoy) dan tumbuh 13,17% (yoy). Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,03% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 7,43% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,99% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit (porsi: 4,22%) yang tumbuh 5,12% (yoy) meningkat dari tahun lalu tumbuh 4,18% (yoy). Selain itu, subsektor pembibitan dan budidaya unggas (porsi: 0,50%) tumbuh cukup tinggi sebesar 19,65% (yoy) meski melambat dari tahun lalu mampu tumbuh 65,49% (yoy). Sektor ekonomi pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh tinggi 22,66% (yoy), meski melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya 49,51% (yoy). LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh (yoy), naik pada leasing maupun selain subsektor pertambangan batubara serta leasing. pertambangan logam dan bijih timah yang tumbuh tinggi masing-masing 39,43% (yoy) dan 22,66% (yoy). Penyaluran Kredit sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga mencatatkan pertumbuhan yang meningkat menjadi 11,15% (yoy) dari kredit ke sektor perantara tahun sebelumnya yang tumbuh 7,68% (yoy). keuangan juga masih cukup tinggi yaitu Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong tumbuh 27,15% (yoy), meningkat dari tahun oleh pertumbuhan pada subsektor pos dan sebelumnya yang tumbuh 25,51% (yoy). telekomunikasi yang tumbuh 9,16% serta Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor jasa penunjang dan pelengkap subsektor perantara keuangan lainnya (non- kegiatan angkutan dan jasa perjalanan wisata bank) yang tumbuh 35,46% (yoy) meningkat yang tumbuh 21,54% (yoy). dari tahun sebelumnya yang tumbuh 15,88% 2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial) Pada triwulan III-2023, distribusi penyaluran didorong oleh sektor perantara keuangan kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut dengan kenaikan nominal kredit sebesar kredit) berdasarkan wilayah Rp72,41 triliun atau tumbuh meningkat dari perbankan penyebaran (spasial) masih didominasi oleh 28,75% Jawa dan Sumatera dengan porsi masing- Sementara itu, penyaluran kredit pada masing 13,75%. provinsi Jawa Timur (porsi: 14,39%) tercatat Penyaluran kredit pada wilayah Jawa tercatat tumbuh melambat dari 16,10% (yoy) menjadi tumbuh melambat yakni 9,79% (yoy) dari 8,20% (yoy) meskipun secara nominal kredit periode yang sama tahun sebelumnya meningkat Rp51,05 Triliun. Perlambatan sebesar 10,54% (yoy). Demikian halnya kredit pada provinsi tersebut utamanya dengan penyaluran kredit pada wilayah dipengaruhi oleh sektor rumah tangga yang Sumatera yang melambat dari triwulan III- tumbuh melambat dari 11,66% (yoy) menjadi 2022 sebesar 12,37% (yoy) menjadi 4,10% 8,42% (yoy). Pada sektor rumah tangga di (yoy). Jawa Timur, kredit subsektor rumah tangga sebesar 68,43% dan Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh provinsi DKI Jakarta dengan porsi 46,01%. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di wilayah Jawa yang mengalami peningkatan pertumbuhan kredit yaitu untuk (yoy) menjadi pemilikan flat 29,42% atau (yoy). apartemen terpantau turun sebesar Rp122,68 miliar sehingga menyebabkan pertumbuhannya terkontraksi -4,42% (yoy) dari tahun lalu tumbuh 16,85% (yoy). sebesar 11,52% (yoy) dibandingkan periode Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh Sumatera didominasi oleh provinsi Sumatera 8,83% (yoy). Penyaluran kredit pada provinsi Utara dengan porsi 26,97%. Penyaluran tersebut meningkat secara nominal kredit kredit pada Provinsi Sumatera Utara turun sebesar Rp222,41 triliun. Peningkatan kredit Rp2,28 Triliun atau terkontraksi -0,89% (yoy) pada dari 11,11% (yoy) pada triwulan III-2022. provinsi DKI Jakarta utamanya 33 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Penurunan Utara di pulau ini sebagian besar disalurkan pada utamanya didorong oleh sektor industri provinsi Sulawesi Selatan (porsi: 45,39%) dan pengolahan yang turun Rp7,82 triliun atau tumbuh meningkat dari 7,22% (yoy) menjadi terkontraksi –12,14% (yoy) dibandingkan 8,94% periode yang sama tahun sebelumnya yang provinsi tersebut utamanya didorong sektor tumbuh 29,32% (yoy). Penyaluran kredit rumah tangga yang meningkat Rp4,17 triliun pada sektor pertanian juga menurun sebesar sehingga mendorong pertumbuhan kredit Rp2,77 mendorong dari 5,74% (yoy) menjadi 8,44% (yoy). terjadinya kontraksi dari tahun sebelumnya Sementara itu, provinsi yang menyumbang yang tumbuh positif sebesar 1,08% (yoy) perlambatan kredit terbesar pada Pulau menjadi Sebagaimana Sulawesi adalah Sulawesi Tengah (porsi: merupakan 18,10%) dan tumbuh melambat dari 37,86% sektor andalan utama di Sumatera Utara. (yoy) menjadi 7,24% (yoy). Perlambatan Penurunan kredit pada sektor tersebut pertumbuhan kredit di Sulawesi Tengah terbukti tidak menyurutkan kinerja ekspor utamanya terdapat pada sektor listrik, gas, komoditas pertanian Sumatera Utara yaitu dan air yang turun Rp1,56 triliun atau sebesar Rp13,2 triliun hingga September terkontraksi -17,27% (yoy). diketahui, kredit triliun di Sumatera sehingga -6,07% (yoy). sektor pertanian 2023. Beberapa komoditas unggulan ekspor pertanian Sumatera mendunia antara Utara lain yang minyak telah sawit, cangkang sawit, kopi biji, pinang, dan kubis. (yoy). Peningkatan kredit pada Tidak hanya itu saja, penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) juga tumbuh melambat dari 11,01% (yoy) menjadi 9,42% (yoy). Penyaluran kredit di Penyaluran kredit di wilayah Kalimantan juga wilayah Bali Nusra didominasi oleh provinsi tumbuh melambat yaitu dari 20,08% (yoy) Bali dengan porsi 45,54% dan tumbuh 5,11% menjadi 9,71% (yoy) meskipun porsinya (yoy), meningkat dari periode yang sama hanya sebesar 6,50%. Penyaluran kredit di tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,59% Pulau ini sebagian besar disalurkan pada (yoy). Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi provinsi Kalimantan Timur dengan porsi di provinsi tersebut didorong oleh sektor 42,33% dan tumbuh 11,99% (yoy), melambat perdagangan dari meningkat 31,00% (yoy) pada tahun lalu. besar Rp1,6 dan triliun eceran dan yang tumbuh Perlambatan kredit di Kalimantan Timur meningkat dari 5,63% (yoy) menjadi 5,77% utamanya pada sektor pertanian yang turun (yoy). Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Rp775,74 miliar sehingga menyebabkan Barat/NTB terjadinya (yoy) pertumbuhan kredit yang melambat menjadi menjadi -1,95% (yoy). Tidak hanya itu, 11,82% (yoy) dibandingkan periode yang penyaluran kredit pada sektor perantara sama tahun sebelumnya tumbuh 26,53% keuangan miliar (yoy). Perlambatan kredit pada provinsi sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi tersebut antara lain dipengaruhi oleh sektor dari 15,55% (yoy) menjadi -7,97% (yoy). penyediaan akomodasi dan penyediaan kontraksi juga dari turun 26,14% Rp350,93 Penyaluran kredit di wilayah Sulawesi (porsi: 5,25%) juga tumbuh melambat dari 9,85% (yoy) menjadi 7,96% (yoy). Penyaluran kredit 34 (porsi: 34,30%) mencatatkan makan minum yang turun Rp226,97 miliar atau terkontraksi -12,91% (yoy) dari tahun lalu tumbuh 2,04% (yoy). Meski demikian, LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 kredit di Nusa Tenggara Barat masih tumbuh signifikan dari 2,34% (yoy) menjadi 9,53% cukup baik salah satunya didorong oleh (yoy) meskipun porsinya sangat kecil hanya kredit pertambangan yang tumbuh 13,31% sebesar 1,57%. Penyaluran kredit pada (yoy). Hal ini dapat dipengaruhi antara lain wilayah tersebut didominasi oleh Provinsi oleh adanya pembangunan Pembangkit Papua dengan porsi sebesar 38,26% dan Tenaga Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) tumbuh meningkat dari 5,05% (yoy) menjadi untuk 10,79% (yoy). Peningkatan kredit pada mendukung operasional smelter tembaga di wilayah Batu Hijau, NTB. Di sisi lain, penyaluran kredit pada wilayah Papua dan Maluku justru meningkat cukup provinsi Papua didorong naiknya kredit sektor pertanian yakni dari 23,61% (yoy) menjadi 45,42% (yoy) dengan kenaikan nominal kredit kredit sebesar Rp1,68 triliun. Grafik 21 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial) Sumber: LBUT, diolah 35 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial) No. Sektor Ekonomi Pulau Jawa Lapangan Usaha 1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 2 Perikanan 3 Pertambangan dan Penggalian 4 Industri Pengolahan 5 Listrik, Gas, dan Air 6 Konstruksi 7 Perdagangan Besar dan Eceran 8 Penyediaan Akomodasi dan PMM 9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 10 Perantara Keuangan 11 Real Estate 12 Administrasi Pemerintahan 13 Jasa Pendidikan 14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 15 Jasa Kemasyarakatan 16 Jasa Perorangan 17 Badan Internasional 18 Kegiatan yang belum jelas batasannya Bukan Lapangan Usaha Lainnya 19 Rumah Tangga 20 Bukan Lapangan Usaha Lainnya Total Pulau Sumatera Pulau Kalimantan Porsi Pulau Sulawesi Bali dan Nusa Tenggara Papua dan Maluku 3,43% 0,22% 2,44% 17,76% 2,74% 7,13% 15,73% 1,68% 6,53% 7,20% 6,35% 1,11% 0,26% 0,59% 2,26% 0,05% 0,00% 0,00% 16,82% 0,38% 3,73% 16,30% 2,13% 2,72% 16,24% 1,41% 2,32% 0,19% 2,11% 0,02% 0,22% 0,54% 1,55% 0,07% 0,00% 0,00% 25,26% 0,35% 13,41% 6,98% 1,72% 3,84% 13,46% 1,08% 2,89% 0,22% 2,22% 0,03% 0,10% 0,14% 1,84% 0,03% 0,00% 0,00% 7,28% 1,02% 4,07% 6,72% 3,79% 3,54% 19,92% 1,70% 1,40% 0,39% 2,37% 0,08% 0,20% 0,34% 2,39% 0,09% 0,00% 0,00% 5,37% 0,46% 12,76% 3,44% 1,06% 2,42% 21,73% 9,50% 1,32% 0,27% 1,49% 0,03% 0,22% 0,65% 2,26% 0,11% 0,00% 0,00% 8,32% 0,57% 3,76% 9,51% 0,08% 3,07% 17,18% 2,01% 4,23% 0,47% 2,00% 0,47% 0,02% 0,18% 2,11% 0,43% 0,00% 0,00% 21,08% 3,44% 100,00% 29,19% 4,06% 100,00% 25,54% 0,89% 100,00% 35,81% 8,89% 100,00% 28,49% 8,43% 100,00% 39,52% 6,06% 100,00% Ket: Shading hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut Sumber: LBUT, diolah 3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM Pada triwulan III-2023, kredit UMKM tumbuh 3,88%, meskipun sedikit naik dari tahun 8,34% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebelumnya yang tumbuh 17,13% (yoy). kenaikan rasio NPL utamanya terdapat pada Porsi sektor perantara keuangan yang meningkat penyaluran kredit UMKM per 3,86%. dari terhadap total kredit bank umum. menjadi 6,41%, namun dengan porsi NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 47,43%) yang tumbuh 4,70% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 19,04% (yoy) sehingga mendorong ke bawah pertumbuhan kredit UMKM. Selain sebelumnya Adapun September 2023 tercatat sebesar 20,83% Penyaluran kredit UMKM masih terfokus tahun sebesar sebesar 3,72% yang relatif kecil yaitu hanya 1,36% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor konstruksi; listrik, gas, dan air; serta real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan. itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran Grafik 22 Penyebaran Kredit/Pembiayaan kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, UMKM perburuan dan kehutanan (16,47%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 16,63% (yoy), juga melambat dari 38,26% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun kredit UMKM melambat, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah threshold 5% yaitu sebesar 36 Sumber: SPI September 2023 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM meskipun melambat dari tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 22,46% (yoy). sebesar 56,84%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,40%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Sumatera Selatan sebesar 20,71% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 16,84% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,88%), tumbuh 8,65% (yoy) Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM (63,05%) yang disalurkan oleh BUMN tumbuh 8,90% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 25,21% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,52% (yoy) dan 15,57% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 4,01% (yoy) dan 13,61% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi 36,74% (yoy) dibanding namun tahun sedikit membaik sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam -41,03% (yoy). Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank Kelompok Bank BUMN BUSN BPD KCBLN Total UMKM Baki Debet (Rp M) Sep '22 824.580 398.220 91.713 92 1.314.605 Jun' 23 880.625 413.376 98.404 77 1.392.481 Sep '23 897.933 420.207 105.992 58 1.424.191 qtq yoy Jun '23 Sep '23 Sep '22 Sep '23 63,05% 2,43% 1,97% 25,21% 8,90% 29,50% 1,76% 1,65% 4,01% 5,52% 7,44% 7,06% 7,71% 13,61% 15,57% 0,004% -2,03% -23,90% -41,03% -36,74% 100% 2,54% 2,28% 17,13% 8,34% Porsi Sumber: SPI September 2023 Terkait dengan kredit UMKM dalam program Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut data dari KUR tersebut sebagian besar disalurkan di Kementerian sektor perdagangan (44,5%), diikuti sektor Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi KUR selama tahun pertanian, 2023 sampai dengan 30 September 2023 (30,4%), serta jasa-jasa (15,7%). Sementara tercatat sebesar Rp177,54 triliun (60% dari berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih target tahun 2023 sebesar Rp297 triliun) dan di dominasi oleh wilayah Jawa sebesar diberikan 50,94% kepada 3,21 juta debitur. perburuan, atau sebesar dan kehutanan Rp90,43 triliun, Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR utamanya di wilayah Jawa Tengah (Rp30,09 disalurkan triliun), Jawa Timur (Rp26,67 triliun), dan Jawa kepada KUR Mikro sebesar Rp109,32 triliun (61,58%), diikuti KUR Kecil Barat (Rp20,03 triliun). Rp64,18 triliun (36,15%), KUR Super Mikro Rp4,02 triliun (2,26%), dan KUR PMI Rp19,58 miliar (0,01%). 37 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS 1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS 16,15% (yoy). Pertumbuhan kredit pada (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan III- kedua sektor tersebut antara lain sejalan 2023 tumbuh 10,32% (yoy), sedikit melambat dengan keyakinan konsumen yang tetap dibandingkan tahun lalu yang tumbuh optimis dan naiknya mobilitas masyarakat 10,99% (yoy). sehingga turut mendorong permintaan konsumsi dan pariwisata. Hal ini juga Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu tecermin pada tumbuhnya kredit pada sektor kredit terbesar antara lain disalurkan ke transportasi, pergudangan dan komunikasi sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel sebesar 36,22% (yoy), meningkat dari tahun dengan porsi 22,38%. Kredit pada sektor ini sebelumnya yang tumbuh 17,90% (yoy). tumbuh sebesar 11,11% (yoy), meningkat Selain itu, penyaluran kredit ke sektor dari 9,37% (yoy) pada tahun sebelumnya. perantara Selain itu, penyaluran ke sektor bukan keuangan juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar lapangan usaha - rumah tangga juga cukup 42,53% (yoy), namun dengan porsi yang besar dengan porsi 11,77% dan tumbuh relatif kecil hanya 1,39% dari total kredit BPR sebesar 7,05% (yoy) meski melambat dari dan BPRS. pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi No Sektor Ekonomi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sep'22 8.467 551 944 4.024 170 7.647 31.116 3.704 1.504 Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan, Restoran dan Hotel Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa 6.147 11 Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan 250 Jaminan Sosial Wajib 12 Jasa Pendidikan 403 13 Jasa Sosial/Masyarakat 11.368 14 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 294 15 Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya 28 16 Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 16.985 17 Bukan Lapangan Usaha - Lainnya 46.399 Total 140.001 Kredit (Rp M) Jun'23 9.435 636 1.137 4.873 273 9.309 34.386 4.887 2.041 Sep-23 9.163 629 1.231 5.117 251 10.089 34.573 5.045 2.143 qtq Jun'23 Sep'23 -1,46% -2,88% 3,57% -1,13% 2,00% 8,22% 7,27% 5,00% 24,54% -8,22% 9,94% 8,38% 3,62% 0,54% 13,90% 3,25% 11,29% 4,98% yoy Sep'22 Sep'23 18,39% 8,21% 12,90% 14,19% 42,68% 30,33% 41,12% 27,14% 14,89% 47,84% 29,60% 31,93% 9,37% 11,11% 17,90% 36,22% 93,25% 42,53% Porsi 5,93% 0,41% 0,80% 3,31% 0,16% 6,53% 22,38% 3,27% 1,39% 6.954 244 7.273 249 5,22% 8,52% 4,59% 1,86% 20,38% 157,28% 18,32% -0,48% 4,71% 0,16% 462 11.408 228 12 17.509 47.900 151.695 475 11.543 210 14 18.182 48.265 154.451 7,82% 1,33% -5,46% 59,59% -4,65% 1,93% 2,52% 2,67% 1,19% -7,83% 12,97% 3,85% 0,76% 1,82% 11,71% 28,08% -64,08% -98,97% 16,15% 5,47% 10,99% 17,69% 1,54% -28,62% -50,78% 7,05% 4,02% 10,32% 0,31% 7,47% 0,14% 0,01% 11,77% 31,25% 100% Sumber: SPI dan SPS September 2023 2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial) Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit wilayah ini tumbuh 10,09% (yoy), melambat BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dari tahun lalu yang tumbuh 13,13% (yoy). dengan porsi sebesar 60,50%. Kredit di Meski demikian, pertumbuhan di wilayah ini 38 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 masih didorong utamanya oleh provinsi Jawa didorong oleh provinsi Kepulauan Riau yang Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang tumbuh 21,59% (yoy). masing-masing tumbuh 7,17% (yoy); 16,58% (yoy) dan 9,59% (yoy). Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut. Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi sebesar 29,46% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 25,13% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil hanya Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di sebesar 2,69% dari total kredit BPR dan BPRS. wilayah Sumatera dengan porsi 18,83%. Pertumbuhan Kredit di wilayah ini tumbuh 13,55% (yoy) didorong oleh provinsi Kalimantan Selatan meningkat dari tahun sebelumnya yang dan Kalimantan Tengah yang masing-masing tumbuh 8,41% (yoy). Peningkatan utamanya tumbuh 58,25% (yoy) dan 35,18% (yoy). di wilayah ini terutama Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial) Jawa Sumatera Kalimantan Bali - Nusra Sulampua Total Kredit (RP M) Sep'22 Jun'23 Sep'23 84.883 92.187 93.450 25.616 28.074 29.086 3.204 3.927 4.148 15.003 15.757 15.848 11.295 11.750 11.919 140.001 151.695 154.451 qtq Jun'23 3,18% 2,56% -5,49% 1,59% 1,47% 2,52% yoy Sep'23 1,37% 3,61% 5,61% 0,58% 1,43% 1,82% Sep'22 13,13% 8,41% 25,13% 5,43% 5,67% 10,99% Sep'23 10,09% 13,55% 29,46% 5,63% 5,52% 10,32% Porsi 60,50% 18,83% 2,69% 10,26% 7,72% 100% Sumber: SPI dan SPS September 2023 39 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 40 4 Profil Risiko Perbankan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 42 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 4 Profil Risiko Perbankan Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portfolio SSB (bonds’ portfolio rebalancing) yang dimiliki. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi (higher for longer) serta risiko dari pelemahan nilai tukar. 1. (yoy), utamanya dipengaruhi oleh turunnya Risiko Kredit Pada September 2023, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL gross tercatat sebesar 2,43%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,78%. Selain itu, rasio NPL net juga masih terjaga stabil sebesar 0,77%, meskipun CKPN menurun namun juga sejalan dengan turunnya nominal NPL. Grafik 23 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net CKPN NPL sebesar dibandingkan tumbuh tahun 2,16% -9,51% (yoy) sebelumnya yang Meskipun CKPN (yoy). menurun, namun coverage CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar meningkat menjadi sebesar 16,55% (tahun sebelumnya 14,46%). Coverage CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) juga masih memadai sebesar 31,08% meningkat dari tahun lalu (30,50%). Selain itu, coverage CKPN terhadap NPL juga sedikit meningkat menjadi sebesar 207,94% dari tahun lalu 207,16%. Hal ini mengindikasikan antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai. Perbankan senantiasa didorong Sumber: SPI September 2023 Grafik 24 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit untuk terus meningkatkan coverage CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, antisipatif serta berakhirnya sebagai stimulus langkah kredit restrukturisasi yang diperpanjang kembali hingga 31 Maret 2024 secara targeted sector, yaitu kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, industri yang menyediakan lapangan kerja besar, seperti Sumber: SPI September 2023 Secara total CKPN turun -4,21% (yoy), dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 6,54% industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki, serta Provinsi Bali sebagai sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus. Kebijakan ini tertuang 43 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Rp188,86 triliun (porsi 46,58%). Penurunan Nomor 34/KDK.03/2022. kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan Grafik 25 Pertumbuhan CKPN membaik membayar seiring debitur dengan yang berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan mengantisipasi aspek prudensial terjadinya dan pemburukan kualitas kredit ke depan seiring masih Sumber: LBUT tingginya ketidakpastian global seperti risiko Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan suku bunga global yang masih tinggi (higher sudah turun lebih dalam sebesar -24,48% for longer) serta kenaikan tensi geopolitik (yoy) dibandingkan posisi September 2022 yang yang turun -20,50% (yoy) sejalan dengan tekanan ekonomi domestik. Selain itu, tetap membaiknya kondisi perekonomian pasca perlu diwaspadai rasio Loan at Risk sebesar pandemi kredit 12,07%, meskipun sudah menurun dari tahun restrukturisasi masih didominasi oleh kredit sebelumnya (15,91%) serta naiknya kredit restrukturisasi kualitas Covid-19. Adapun kualitas Lancar sebesar Rp340,78 triliun atau 54,88% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -38,90% (yoy) dapat Dalam Perhatian restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 4,98% dari 8,89% pada September 2022. Lebih lanjut, kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren penurunan. Pada September 2023 tercatat sebesar Rp316,98 triliun, atau terkontraksi -39,00% (yoy) dari Rp519,64 tahun sebelumnya sebesar triliun. Seiring dengan perpanjangan stimulus kredit restrukturisasi, penyaluran kredit restru ke sektor targeted sebesar Rp137,33 triliun (porsi 43,32%) menurun dari posisi Maret 2023 sebesar 44 Khusus yang Grafik 26 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19 yang turun -25,77% (yoy). Porsi kredit juga meningkatkan berpotensi memburuk menjadi NPL. lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya kredit berpotensi Sumber: SLIK OJK LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit Kualitas Kredit (Rp T) Sep'22 Jun'23 Sep'23 5.834 5.276 6.169 5.779 6.353 6.012 1. Lancar - Non Restru - Restru 2. DPK 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet Nominal NPL Rasio NPL Gross % Rasio NPL Ne t % Kredit DPK + Restru Kredit Lancar Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar Loan at%Risk (LaR) Rasio Loan at Risk (LaR) Total Kredit 558 389 341 266 21 31 122 174 2,78% 0,77% 824 13,13% 325 23 28 111 162 2,44% 0,77% 715 10,74% 318 23 30 114 166 2,43% 0,77% 658 9,63% 999 15,91% 6.275 877 13,17% 6.656 825 12,07% 6.837 Porsi 92,92% 87,93% 4,98% 4,65% 0,33% 0,43% 1,67% qtq Jun'23 Sep'23 2,74% 2,99% 4,19% 4,03% -14,81% -12,48% 15,74% -2,31% 23,56% -2,71% -8,67% 5,61% -0,05% 3,01% 1,09% 2,64% -5 0 5 -1 -3,18% -7,85% -71 -111 -2,41% -5,91% -77 -111 3,27% 2,72% yoy Sep'22 Sep'23 12,53% 8,90% 19,02% 13,95% -25,77% -38,90% -7,04% 19,25% -17,12% 9,94% 18,94% -5,71% -6,23% -6,73% -4,08% -4,57% -44 -35 -27 0 -20,60% -20,10% -523 -350 -18,13% -17,39% -566 -385 11,00% 8,96% Sumber: SPI September 2023 Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam basis point (bps) 1.1 Risiko Kredit Penggunaan berdasarkan Jenis (KI) masing-masing turun menjadi 3,13% dan 1,93% dari 3,68% dan 2,39% pada tahun Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi KMK KI KK Total Kredit Sep'22 2.892 1.653 1.729 6.275 Jun'23 3.035 1.793 1.828 6.656 Sep'23 3.121 1.839 1.878 6.656 yoy Sep'22 Sep'23 12,26% 7,92% 10,75% 11,19% 9,20% 8,57% 11,00% 6,07% sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,65% menjadi 1,78%. Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit (Rp T) (KK) Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan NPL Gross % NPL KMK NPL KI NPL KK Total NPL Sep'22 Jun'23 3,68 2,39 1,65 2,78 3,22 1,81 1,75 2,44 yoy Sep'22 Sep'23 3,13 -56 -55 1,93 -49 -46 1,78 -23 13 2,43 -44 -35 Sep'23 Sumber: SPI September 2023 Penurunan rasio NPL KMK terjadi pada perbaikan rasio NPL KI juga terjadi pada semua kelompok bank, utamanya didorong hampir seluruh kelompok bank, kecuali pada oleh Kantor Cabang Bank berkedudukan di KCBLN yang mengalami kenaikan NPL KI dari Luar Negeri (KCBLN) dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya 1,73% menjadi 1,89%, sebesar 2,38% menjadi 1,40%, serta Bank namun Persero yang turun dari tahun lalu 3,97% threshold. Sementara itu, kenaikan NPL KK menjadi 3,07%. Sejalan dengan hal tersebut, tertinggi terdapat pada kelompok Bank masih terjaga jauh di bawah 45 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Persero menjadi 1,77% dari tahun lalu 1,54%, 1,08%, meski sedikit naik dari tahun lalu yaitu namun masih relatif terjaga rendah. Hanya 1,02%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara KCBLN yang mengalami perbaikan NPL KK lain yaitu dari tahun lalu 2,16% menjadi 2,15%. prasarana BPD dalam penyaluran kredit Rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK BPD tercatat membaik menjadi 6,18% dari 6,42% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, NPL KK BPD tercatat terendah yaitu sebesar karena produktif keterbatasan seperti sarana infrastruktur dan dalam melakukan monitoring, serta kompetensi dan knowledge SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,32%, sedikit membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,33%. Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank Kelompok Kepemilikan Bank Bank Persero Bank Swasta BPD KCBLN TOTAL KMK Porsi KMK Thdp Total Kredit (%) 45,55 48,90 20,77 78,13 45,65 Kredit (Rp M) 1.423.678 1.438.375 124.153 134.997 3.121.204 Kredit (Rp M) NPL (%) 3,07 3,09 6,18 1,40 3,13 888.029 841.168 82.835 26.533 1.838.566 KI Porsi KI Thdp Total Kredit (%) 28,41 28,60 13,86 15,36 26,89 Kredit (Rp M) NPL (%) 2,08 1,72 2,38 1,89 1,93 813.800 661.832 390.648 11.246 1.877.527 KK Porsi KK Thdp Total Kredit (%) 26,04 22,50 65,37 6,51 27,46 NPL (%) NPL (%) 1,77 2,18 1,08 2,15 1,78 2,45 2,49 2,32 1,52 2,43 Sumber: SPI September 2023 1.2 Risiko Kredit Ekonomi berdasarkan Perbaikan kredit Sektor sampai dengan triwulan III-2023 telah mencapai 18,5 juta ton yang terdiri dari berdasarkan perikanan tangkap dan budidaya masing- penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada masing sebanyak 5,76 juta ton dan 12,74 juta beberapa sektor antara lain: perikanan; ton (dalam bentuk ikan 4,75 juta ton dan penyediaan akomodasi dan makan minum rumput laut 7,98 juta ton). Di samping itu, (PMM); industri pengolahan; transportasi; KKP juga mencatat bahwa ekspor produk pertambangan; perdagangan besar dan perikanan Indonesia telah mencapai USD4,1 eceran; listrik gas, dan air; serta konstruksi. miliar atau setara dengan Rp64,3 triliun risiko Sektor perikanan mencatatkan penurunan rasio NPL terbesar meskipun masih tergolong tinggi yakni dari 7,03% menjadi 5,33%. Hal tersebut seiring dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp268,47 miliar (yoy) yang utamanya didorong oleh subsektor penangkapan biota di laut. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah produksi perikanan 46 selama periode Januari s.d. September 2023. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah mengembangkan model dalam pembangunan kelautan perikanan ekonomi biru (blue economy) sebagai salah satu strategi utama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Konsep blue pemanfaatan berkelanjutan economy sumber bagi laju merupakan daya laut pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 ekosistem laut. Adapun dalam menjalankan antara lain: pengembangan desa wisata; fungsi intermediasinya, industri perbankan bantuan atau insentif ke pelaku usaha dapat pengembangan pariwisata; sertifikasi tempat-tempat wisata penerapan blue economy di antaranya sesuai standar Cleanliness, Health, Safety, melalui penyaluran dana kepada berbagai and Environment Sustainability (CHSE), dan usaha yang terkait dengan sektor kelautan penyediaan fasilitas vaksinasi Covid-19 di dan perikanan seperti usaha: perikanan lokasi wisata. mendukung tangkap dan budidaya; pengolahan hasil perikanan dan kelautan; pariwisata bahari; dan jasa kelautan. Risiko kredit pada Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat membaik dari September 2022 sebesar 4,65% menjadi 3,60% sejalan dengan sektor penyediaan penurunan nominal NPL sebesar Rp9,88 akomodasi dan makan minum juga tercatat triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya menurun dari 5,07% menjadi 3,52% dengan didorong oleh subsektor industri karet, penurunan nominal NPL sebesar Rp1,70 barang dari karet, dan barang dari plastik triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya serta industri mesin dan perlengkapannya. diperkirakan subsektor Secara umum, perbaikan kualitas risiko kredit penyediaan akomodasi hotel bintang sejalan pada sektor industri pengolahan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan dengan kegiatan manufaktur yang masih yang menginap di hotel berbintang pada ekspansif triwulan-III 2023. Purchasing Pariwisata dan didorong oleh Data Kementerian Ekonomi sebagaimana tecermin pada Index (PMI) Manager’s Kreatif manufaktur Indonesia berada pada level 52,3 (Kemenparekraf) mencatat bahwa Tingkat pada September 2023. Di samping itu, data Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kementerian Indonesia mencapai rata-rata 53,02% (yoy) juga mencatat bahwa Indeks Kepercayaan pada September 2023 atau meningkat Industri (IKI) September 2023 juga berada dibandingkan periode yang sama tahun pada fase ekspansif yakni mencapai 52,51. sebelumnya sebesar 50,02% (yoy). Beberapa Dalam rangka menjaga keberlangsungan provinsi yang mengalami peningkatan TPK laju secara signifikan yaitu Bali (naik 12,80 poin senantiasa berkomitmen untuk melanjutkan dari 46,45%, yoy menjadi 59,25%, yoy), kebijakan hilirisasi yang antara lain dinilai Gorontalo (naik 9,40 poin dari 47,05%, yoy stategis dalam mendorong peningkatan nilai menjadi 56,45%, yoy), dan Sulawesi Tengah tambah (naik 8,04 poin dari 46,63%, yoy menjadi penyerapan 54,67%, yoy). Secara kumulatif, TPK hotel penerimaan devisa. berbintang di Indonesia meningkat dari 45,40% (ctc) selama Januari s.d. September 2022 menjadi 49,43% (ctc). Perkembangan ini menjadi sinyal positif dari efektivitas beragam dukungan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan industri pariwisata nasional melalui instrumen APBN, Perindustrian ekspansi sektor bahan ini, baku tenaga (Kemenperin) Pemerintah dalam kerja negeri, lokal, dan Rasio NPL sektor transportasi juga tercatat membaik dari 1,72% menjadi 1,03% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,82 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong angkutan air domestik. oleh untuk Kenaikan subsektor penyeberangan jumlah penumpang 47 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 angkutan laut dalam negeri selama periode satu Januari s.d. September 2023 mencapai 14,8 mendorong terjadinya peningkatan produksi juta orang atau naik 12,06% (ctc) ditengarai batabara menjadi pendorong permintaan batubara global terutama dari membaiknya rasio NPL sektor transportasi Tiongkok dan India. Secara bersamaan, dibandingkan periode yang sama tahun tingginya sebelumnya. Kenaikan jumlah penumpang tersebut dapat direspon oleh beberapa tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi perusahaan pertambangan batubara dalam nasional negeri dengan cara meningkatkan kapasitas salah yang satu faktor mendorong peningkatan faktor utama yang nasional yaitu permintaan ditengarai menguatnya akan komoditas mobilitas masyarakat termasuk penggunaan produksinya. Hal angkutan laut dalam negeri untuk keperluan memberikan dampak bisnis maupun wisata. Sebagai informasi, perekonomian nasional mengingat batubara bertepatan merupakan salah satu komoditas ekspor dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang jatuh pada 17 September 2023, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan pentingnya transformasi dan inovasi dalam menciptakan modernisasi di sektor transformasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kemenhub akan terus berkomitmen meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia dengan paradigma Indonesia Sentris yakni tidak hanya membangun infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan tetapi hingga ke pelosok daerah. Rasio sektor pertambangan positif tentunya bagi utama Indonesia. Rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran juga tercatat membaik dari 4,08% menjadi 3,69% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,93 trilun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor). Perkembangan tersebut sejalan dengan kinerja penjualan sebagaimana eceran tecermin pada tahunan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tercatat sebesar dan 201,1 pada September 2023 atau tumbuh penggalian tercatat membaik dari 2,75% 1,5% (yoy). Kinerja penjualan eceran yang menjadi 2,13% dengan penurunan nominal tetap kuat didorong oleh Subkelompok NPL sebesar Rp308,71 miliar (yoy). Perbaikan Sandang, Kelompok Suku Cadang dan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh Aksesori, serta Bahan Bakar Kendaraan subsektor batubara, Bermotor yang tumbuh lebih tinggi dari penggalian gambut, gasifikasi batubara, dan periode yang sama tahun sebelumnya. pembuatan briket batubara. Sejalan dengan Secara umum, peningkatan kinerja subsektor perkembangan tersebut, berdasarkan data perdagangan besar dalam negeri pada Minerba One Data Indonesia (MODI) dari September 2023 ini terutama didorong oleh Kementerian subsektor peningkatan permintaan seiring dengan pertambangan batubara pada triwulan III- meningkatnya aktivitas ekonomi nasional 2023 secara keseluruhan menunjukkan tren yang ditandai dengan pertumbuhan Produk positif (qtq) Domestik Bruto (PDB) yang positif serta dibandingkan triwulan sebelumnya. Salah optimisme konsumen yang tecermin dari 48 NPL tersebut pertambangan yaitu ESDM, kinerja sebesar 5,71% LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia dengan penurunan nominal NPL sebesar berada pada level 121,7 per September 2023. Rp329,75 Rasio NPL sektor listrik, gas, dan air tercatat membaik dari 0,80% menjadi 0,40% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp578,24 miliar (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor gas dari 6,02% menjadi 2,74% seiring penurunan nominal NPL sebesar Rp421,84 miliar. Subsektor ketenagalistrikan juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 0,33% menjadi 0,20% yang didorong oleh penurunan nominal NPL sebesar Rp150,25 miliar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), miliar. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor konstruksi gedung bangunan dan sipil. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data Kementerian Koordinasi Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM), perkembangan realisasi investasi sektor konstruksi Indonesia di cukup positif. Adapun realisasi investasi di Indonesia periode Januari s.d September 2023 sebesar Rp1.053,1 triliun, setara 75,2% dari target tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Dari jumlah tersebut, menyumbang sektor realisasi konstruksi investasi sekitar Rp27,2 triliun. kinerja subsektor ketenagalistrikan secara Di tengah perbaikan NPL tersebut, perlu keseluruhan masih menunjukkan tren positif. diperhatikan adanya kenaikan rasio NPL Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui pada sektor pertanian yaitu dari tahun lalu Kementerian serius sebesar 1,51% menjadi 2,21%. Kenaikan menggarap potensi besar Energi Baru dan antara lain didorong oleh naiknya NPL pada Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai subsektor perkebunan kelapa. Selain itu, sumber energi andalan di masa depan, salah kenaikan rasio NPL juga terjadi pada sektor satunya melalui akselerasi pengembangan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu dari EBT baik listrik maupun non listrik. tahun sebelumnya sebesar 0,47% menjadi ESDM tengah Terakhir, perbaikan kualitas risiko kredit juga terjadi pada sektor konstruksi yang ditandai dengan rasio NPL dari 3,74% menjadi 3,53% 0,85%. Meski demikian, rasio NPL pada kedua sektor tersebut secara umum masih terjaga dan berada di bawah threshold 5%. Grafik 27 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi Sumber: SPI September 2023, diolah 49 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi Sumber: SPI September 2023, diolah Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi Sumber: SPI September 2023 1.3 Risiko Kredit (Spasial) berdasarkan Lokasi Timur utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp3,46 triliun Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko atau secara rasio membaik dari 4,70% kredit terjadi di seluruh wilayah sejalan menjadi 2,17%. Perkembangan tersebut dengan momentum pemulihan ekonomi sejalan dengan kinerja industri pengolahan domestik yang masih terus berlanjut dan Jawa Timur (PDRB) yang tumbuh 1,46% (qtq) menunjukkan pada penguatan sehingga triwulan III-2023 meningkat mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar pemulihan kinerja, aktivitas sektor usaha, dan 0,26% (qtq). Peningkatan tersebut didorong meningkatkan permintaan kredit. oleh kenaikan produksi perkebunan seiring Rasio NPL pada wilayah Jawa tercatat membaik dari 2,76% menjadi 2,50%. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya pada provinsi Jawa Timur (porsi kredit: 14,39% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) sebesar Rp2,3 triliun dengan perbaikan rasio NPL dari 3,89% menjadi 3,26%. Penurunan nominal NPL provinsi Jawa 50 masa panen tebu, tembakau, kopi, dan hortikultura, yang merupakan bahan baku produk industri pengolahan. Selain itu, perbaikan rasio NPL Jawa Timur juga ditopang oleh sektor real estate dari 8,80% menjadi 3,83% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp619,06 miliar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, salah satu LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 pengembang properti terbesar di Surabaya, tercatat mencapai Rp25,83 triliun hingga Citraland, berhasil membukukan penjualan September 2023. properti hingga September 2023 telah mencapai 80% dari target Rp700 miliar pada tahun 2023 seiring dengan masih tingginya potensi pasar yang membutuhkan hunian. Selanjutnya, wilayah Sumatera juga Selain itu, rasio NPL di wilayah Kalimantan juga menunjukkan perbaikan dari 2,21% menjadi 1,63% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,72 triliun. Penurunan nominal NPL di wilayah Kalimantan mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,90% utamanya didorong oleh Provinsi Kalimantan menjadi 2,56%. Penurunan nominal NPL Timur (porsi kredit 42,33% dari total kredit terbesar utamanya didorong oleh provinsi yang disalurkan di wilayah Kalimantan) Sumatera Utara (porsi: 26,97% dari total sebesar Rp1,75 triliun atau secara rasio turun kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) dari 2,47% menjadi 1,27%. Dalam hal ini, sebesar Rp1,13 triliun atau secara rasio penurunan nominal NPL di provinsi tersebut membaik 2,03%. sebagian besar didorong oleh sektor industri Penurunan nominal NPL provinsi Sumatera pengolahan serta perdagangan besar dan Utama utamanya ditopang oleh sektor eceran. Secara umum, perbaikan risiko kredit perdagangan besar dan eceran sebesar di Rp737,44 miliar dengan perbaikan rasio NPL diperkirakan akan terus berlanjut, salah dari 5,43% menjadi 3,46%. Sejalan dengan satunya perkembangan tersebut, berdasarkan data pengesahan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu neraca perdagangan di provinsi tersebut Kota tercatat mendorong dari surplus 2,46% menjadi USD412 juta pada perekonomian didorong Kalimantan oleh implikasi Undang-Undang Negara juga Timur Republik ditengarai percepatan atas akan pembangunan September 2023. Tiga negara penyumbang proyek strategis dan infrastruktur prioritas surplus lainnya terbesar neraca perdagangan yang secara langsung akan Sumatera Utara adalah Amerika Serikat berdampak positif terhadap kinerja sektor (USD68 Juta), India (USD55 Juta), dan konstruksi Tiongkok (USD51 Juta). Selain itu, penurunan investor. nominal NPL provinsi Sumatera Utara juga didorong oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp507,34 miliar atau secara rasio membaik dari 2,24% menjadi 1,65%. Perbaikan rasio NPL pada sektor industri pengolahan Sumatera Utara ini ditengarai seiring dengan meningkatnya permintaan domestik dan konsumsi listrik di bidang industri yang tetap kuat. Sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang cukup besar dengan porsi 41,22% pada realisasi penerimaan pajak Sumatera Utara yang dan meningkatkan appetite Perbaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Sulawesi dari 3,86% menjadi 3,18% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,42 triliun. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya ditopang oleh Provinsi Sulawesi Selatan (porsi: 55,73% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) sebesar Rp1,58 penurunan NPL triliun. di Dalam provinsi hal ini, tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan konstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan 51 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 untuk sektor konstruksi industri pengolahan mencatatkan dan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,87% (qtq) dan 12,74% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 0,56% (qtq) dan 6,48% (qtq). Namun demikian, rasio NPL pada kedua sektor tersebut masih terbilang relatif tinggi (>5%) sehingga perlu menjadi perhatian. provinsi Bali yang masih didominasi oleh sektor PMM. Terakhir, rasio NPL pada wilayah Papua dan Maluku menunjukkan perbaikan dari 2,44% menjadi 2,00% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp248,33 miliar. Penurunan nominal NPL terbesar utamanya didorong oleh provinsi Maluku (porsi: 18,02% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Maluku) sebesar Rp175,54 miliar. Penurunan Nusra) juga terjadi perbaikan rasio NPL dari tersebut utamanya didorong oleh sektor 2,91% menjadi 1,83% dengan penurunan perikanan. Perkembangan ini sejalan dengan nominal triliun. meningkatnya ekspor ikan hidup dari Maluku Penurunan nominal NPL terbesar utamanya sebesar 66,67% (yoy) hingga September didorong oleh provinsi Bali (porsi: 45,54% 2023 atau meningkat dari 169.093 ekor pada dari total kredit yang disalurkan di wilayah periode yang sama tahun sebelumnya Bali Nusra) sebesar Rp1,77 triliun. Penurunan menjadi 281.822 ekor berdasarkan data nominal NPL di Provinsi Bali antara lain Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dipengaruhi oleh sektor PMM, perdagangan Hasil Kelautan Perikanan (BP2MHKP) Ambon. besar dan eceran, serta transportasi. Rasio Adapun ekspor komoditas perikanan Maluku NPL sektor PMM turun dari 10,50% menjadi periode 2,52%. Demikian halnya dengan rasio NPL didominasi oleh udang vannamei, ikan tuna, sektor perdagangan dan sektor transportasi dan kepiting bakau. Beberapa negara tujuan yang masing-masing turun dari 3,14% dan ekspor utama pada periode tersebut antara 4,54% menjadi 2,36% dan 0,21%. Adapun lain Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, salah satu faktor yang ditengarai mendorong Hongkong, Vietnam, Australia, Malaysia, perbaikan rasio NPL tersebut yaitu didukung Thailand, oleh Kanada, dan Korea Selatan. NPL sebesar restrukturisasi Rp2,02 kredit Covid-19 di Januari s.d. Singapura, September Belanda, 2023 Filipina, Tabel 21 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Pertanian Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Papua & Maluku Total NPL % NPL % NPL % NPL % NPL % NPL % Sumber: LBUT, diolah 52 3,19% 2,04% 0,49% 5,58% 1,51% 0,61% 2,21% Pertambangan 2,09% 7,65% 0,77% 1,42% 0,01% 0,04% 2,13% Industri Listrik, Gas Konstruksi Perdagangan Transportasi Rumah Perantara Pengolahan dan Air Besar Tangga Keuangan 4,02% 0,33% 2,81% 3,65% 0,97% 2,06% 0,52% 1,73% 0,04% 7,28% 4,24% 1,23% 1,69% 5,96% 0,39% 3,15% 5,86% 3,61% 0,78% 1,65% 3,70% 9,76% 0,11% 6,64% 4,41% 3,07% 0,05% 1,42% 1,23% 0,28% 12,27% 2,45% 1,04% 1,26% 1,25% 0,43% 1,71% 9,96% 3,51% 3,16% 1,43% 2,11% 3,60% 0,40% 3,53% 3,69% 1,03% 1,89% 0,56% Total 2,50% 2,56% 1,63% 3,18% 1,83% 2,00% 2,43% LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial) Sumber: LBUT, diolah 2. Risiko Pasar 2.1 Risiko Nilai Tukar Tekanan di pasar keuangan global sudah Pada akhir September 2023, nilai tukar lebih rendah dari tahun lalu meski terjadi Rupiah terhadap USD tercatat sebesar kenaikan pada akhir triwulan III-2023 akibat Rp15.526/USD, melemah 1,83% dari posisi masih tingginya ketidakpastian global, akhir sehingga membuat suku bunga global Rp15.247/USD. diperkirakan masih akan berada pada level pelemahan nilai tukar Rupiah masih lebih tinggi (higher for longer). Hal ini tecermin rendah dibandingkan dengan pelemahan pada volatility index (VIX) yang mulai negara lain seperti Tiongkok dan Jepang meningkat pada bulan September 2023 yang melemah masing-masing sebesar serta naiknya dollar index. Tingginya suku 2,64% dan 3,18% point-to-point dari posisi bunga global diperkirakan akan diikuti oleh akhir September 2023 terhadap akhir kenaikan September 2022. yield obligasi tenor jangka panjang negara maju, utamanya obligasi pemerintah AS, sehingga berpotensi mendorong peralihan arus modal keluar (capital outflow) ke negara maju dan mendorong penguatan dollar AS terhadap berbagai mata uang, termasuk Rupiah. Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index September 2022 Meski sebesar demikian, Ditengah pelemahan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada September 2023 masih terjaga rendah sebesar 1,76% meski meningkat dari tahun lalu sebesar 1,32%, serta masih berada pada posisi Long dan dampaknya terhadap pendapatan perbankan yang masih positif. Rendahnya rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah threshold 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar Sumber: Reuters 53 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 bank devisa (47 bank) memiliki rasio PDN non-residen yang rendah (<2%). mencatatkan net sell setahun terakhir Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar di pasar saham yang sebesar Rp14,13 triliun. Meski demikian, kepercayaan investor masih cukup baik di pasar SBN yang mencatatkan net buy transaksi non-residen sebesar Rp92,74 triliun dalam setahun terakhir. Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia Sumber: Bank Indonesia 2.2 Risiko Suku Bunga Sebagai pengaruh dari sentimen suku bunga yang bertahan pada level tinggi, yield Treasury AS (UST) juga menunjukkan peningkatan Sumber: DJPPR dan BEI September 2023. tersebut juga Di perbankan, risiko suku bunga yang dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan dilihat dari nilai wajar berdasarkan market- pembiayaan Pemerintah AS dan premi to-market masih terjaga. Hal tersebut risiko terlihat dari nilai wajar portofolio obligasi Kenaikan hingga yield jangka UST panjang (term-premia). Peningkatan tersebut berdampak pada kategori semakin menyempitnya spread yield UST Comprehensive dengan dapat menunjukkan penurunan kerugian seiring arus dengan penurunan yield. Pada September modal asing masuk ke domestik atau 2023, yield SBN turun menjadi 6,86% bahkan capital outflow. dibandingkan dengan posisi tahun lalu yield memengaruhi SBN terbatasnya yang aliran Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN Fair Value Income Through (FVTOCI) Other yang (September 2022) sebesar 7,41%. Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan Sumber: PHEI dan Reuters Pada pasar keuangan, hal tersebut tecermin pada transaksi investor asing atau 54 Sumber: Reuters dan LBUT LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori Nominal SSB (Rp T) Sep-22 Jun-23* Sep-23 859,36 852,04 850,74 119,54 136,22 154,95 844,75 847,33 883,39 1.823,66 1.835,59 1.889,07 Kategori SSB FVTOCI FVTPL AC Total Industri Porsi SSB (%) Sep-22 Jun-23* Sep-23 47,12% 46,42% 45,03% 6,56% 7,42% 8,20% 46,32% 46,16% 46,76% 100% 100% 100% *Ket: revisi data posisi Juni 2023 Sumber: LBUT Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor kontraksi dari tahun sebelumnya -7,12% (yoy). Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK Sumber: LBUT Selain itu, risiko suku bunga yang berasal 3. Risiko Likuiditas dari portofolio banking book juga masih Pada periode laporan, kondisi likuiditas terjaga tecermin dari Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,19%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,58%. Penurunan melambatnya IRRBB didorong kewajiban dengan oleh suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh 27,19% (yoy) (tahun lalu tumbuh 107,95%, yoy) utamanya karena turunnya pinjaman yang diterima. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh 43,09% (yoy), meningkat dari tahun lalu tumbuh 0,41% (yoy) utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -3,55% (yoy) melanjutkan perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam Kemampuan range likuiditas (78%-92%). bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas threshold, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang masih berada di atas threshold (100%). Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan pada volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana jangka pendek oleh Bank. 55 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Pada September 2023, LDR perbankan terpantau memadai. Hal tersebut tecermin tercatat dari sebesar 83,92%, meningkat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dibandingkan periode yang sama tahun perbankan yang berada jauh di atas 100% sebelumnya sebesar 82,05%. Peningkatan yaitu sebesar 228,88% meskipun menurun LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah dibandingkan tahun lalu sebesar 236,49%. menjadi 84,55% dari tahun sebelumnya Penurunan tersebut dipengaruhi oleh Net sebesar 81,76%. Selain itu, rasio AL/NCD Cash Outflow (NCO) yang tumbuh lebih dan AL/DPK masing-masing masih terjaga tinggi sebesar 5,00% (yoy) dibandingkan sebesar 115,37% dan 25,83%, jauh berada dengan pertumbuhan High Quality Liquid di atas threshold (masing-masing sebesar Asset (HQLA) sebesar 1,62% (yoy). 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 121,62% dan 27,35%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK yang melebihi pertumbuhan alat likuid. Meskipun alat likuid per September 2023 tumbuh relatif rendah yaitu hanya sebesar 0,62% (yoy), namun sudah membaik dibandingkan tahun lalu yang terkontraksi -12,90% (yoy). Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan Kelompok KBMI 2 KBMI 3 KBMI 4 Bank Asing TOTAL HQLA Kelompok KBMI 2 KBMI 3 KBMI 4 Bank Asing TOTAL NCO Kelompok KBMI 2 KBMI 3 KBMI 4 Bank Asing LCR Industri Sumber: OJK Sep-22 401 639 1.365 117 2.522 HQLA (Rp T) Jun-23 Sep-23 403 402 669 659 1.406 1.384 116 119 2.594 2.563 Sep-22 145 286 592 44 1.067 NCO (Rp T) Jun-23 Sep-23 141 145 291 285 652 644 43 46 1.127 1.120 Sep-22 277,07 223,87 230,69 262,61 236,49 LCR (%) Jun-23 Sep-23 286,76 277,79 229,83 231,48 215,55 214,77 271,33 256,11 230,24 228,88 Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR Sumber: LBUT Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK Sumber: OJK Sumber: Bank Indonesia Sumber: APOLO Lebih lanjut, kemampuan mengantisipasi bank dalam memelihara pendanaan yang penarikan dana dalam jangka pendek (30 stabil juga masih memadai, tecermin dari hari ke depan), likuiditas perbankan masih rasio pendanaan stabil bersih atau Net Selanjutnya, 56 untuk LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Stable Funding Ratio (NSFR) yang terjaga yang pada meningkat pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap dibandingkan posisi yang sama tahun PKP yang telah diterima pada triwulan III sebelumnya maupun level 135,35%, sebesar 133,84%. Pada diterima pada dari satuan periode kerja sebelumnya, September 2023, tidak terdapat bank yang sebanyak empat KB dengan 11 PKP sedang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah dalam proses, satu KB dengan satu PKP threshold 100%. ditindaklanjuti dengan langkah-langkah Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat pengawasan dan sebanyak dua KB dengan empat PKP telah selesai diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan. Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan diiringi suku bunga rata-rata tertimbang Triwula n III- 2 0 2 3 Ta ha pa n Ke gia ta n yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan KB P KP 1. P KP ya ng dite rima 4 9 2 . P KP da la m prose s *) 4 11 3 . P KP ya ng dike mba lika n *) 1 1 acuan BI 7-Days Repo Rate (BI7DRR) 4 . P KP ya ng dilimpa hka n ke pa da P e nyidik O JK *) 2 4 setahun terakhir hingga September 2023 *) Termasuk carryover PKP yang diterima dari periode sebelumnya Sumber: OJK keputusan BI meningkatkan suku bunga telah naik sebesar 150 bps menjadi 5,75%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban GWM BI. Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB Selain itu, dalam pendalaman rangka melakukan terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) Bersama Pengawas terhadap 17 kantor bank. 4.2 Pemberian Keterangan dan/atau Saksi Dalam rangka memenuhi Ahli permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama Sumber: LBUT Harian triwulan III-2023 telah diberikan pemberian 4. Risiko Hukum keterangan Ahli dan keterangan Saksi 4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) Pelapor sebanyak 13 kali. Pemberian Selama triwulan III-2023, terdapat empat pemenuhan atas tujuh permintaan dari Kantor sembilan Polri, empat permintaan dari Kejaksaan RI, Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) dan satu permintaan dari Penyidik OJK. Bank (KB) dengan keterangan Ahli tersebut merupakan 57 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Sedangkan pemberian keterangan Saksi terkait Pelapor merupakan pemenuhan atas satu pengawasan permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir pegawai dalam menangani kasus dugaan dalam persidangan. tipibank. Keterangan Ahli yang diberikan merupakan ketentuan bank perbankan serta pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi No. Permintaan APH Ahli Saksi 1 Polri 7 2 Kejaksaan RI 4 3 Penyidik OJK 1 Total Sumber: OJK 58 pengalaman Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh dan 12 Total - 7 1 - 5 1 1 13 5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 60 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan Pada periode laporan, OJK menerbitkan enam ketentuan terkait perbankan yaitu berupa empat POJK dan dua SEOJK. Selain itu, OJK juga menerbitkan dua surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) terkait Kebijakan Relaksasi Pengaturan tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan Insentif bagi Bank Umum mengenai DHE SDA. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholders antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan. 1. Pengaturan Perbankan bagi AP. Selanjutnya dari sisi penerapan Pada triwulan III-2023, OJK menerbitkan aktivitas AP dan KAP pada OJK, perlu enam ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk empat Peraturan OJK (POJK) dan dua Surat Edaran OJK (SEOJK), antara lain sebagai berikut: 1.1 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Untuk terciptanya disiplin didukung informasi transparan dan Informasi keuangan keuangan dari yang dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, POJK ini diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan OJK seiring dengan perkembangan aktivitas AP dan KAP, yang menggantikan POJK Nomor dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pihak. berkualitas fungsi audit Kantor Akuntan Publik (KAP). Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi AP yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa penyelenggaraan koordinasi yang eksternal oleh Akuntan Publik (AP) dan dalam melalui Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kelola yang baik oleh Pihak di antaranya penyelenggaraan administrasi pengelolaan perlu merupakan cerminan dari penerapan tata melalui penyederhanaan 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa pasar berkualitas dilakukan fungsi audit, diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan hubungan yang independen antara Pihak dengan AP dan KAP serta untuk memberikan learning curve yang memadai Dalam POJK ini diatur tentang peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, penyampaian laporan dari Pihak kepada OJK, pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP, publikasi daftar AP dan KAP pada OJK, pengunduran diri AP dan KAP, independensi AP dan KAP terhadap Pihak, komunikasi AP dan KAP terhadap OJK, penyampaian laporan dari AP dan KAP kepada OJK, media penyampaian permohonan dan laporan AP dan KAP kepada OJK, tindak lanjut pengawasan terhadap penggunaan jasa AP dan/atau KAP, dan ketentuan peralihan. 61 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 1.2 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pejabat POJK tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja UUS. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Pengembangan antaranya direktur yang membawahkan UUS, Tahun 2023 tentang dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam hal eksekutif; jaringan kantor UUS; pemisahan dan konsolidasi UUS; pencabutan izin usaha UUS kepengurusan penyempurnaan UUS, ketentuan BUK; tata cara pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS; rencana strategi pengembangan bisnis UUS; ketentuan peralihan; dan sanksi administratif. 1.3 POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan terkait permintaan penyampaian perizinan dan laporan UUS; penguatan permodalan dan efisiensi UUS, penguatan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 persyaratan dan proses pemisahan UUS yang tentang diselaraskan dengan strategi konsolidasi memberikan kewenangan kepada OJK untuk perbankan. melakukan penyidikan tindak pidana di POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS), penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi. POJK UUS akan menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku yaitu PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya 15/14/PBI/2013, PBI serta Nomor ketentuan pelaksanaannya SEBI Nomor 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya SEBI Nomor 15/51/DPbS. Selain itu, POJK UUS juga akan mencabut POJK Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Dalam POJK ini diatur tentang kelembagaan UUS meliputi: izin usaha dan pembukaan UUS; permodalan; kepengurusan termasuk di 62 Otoritas Jasa Keuangan telah sektor jasa keuangan. Selanjutnya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dicabut dengan pemberlakuan POJK ini. Dalam POJK ini diatur tentang kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan dan pemblokiran penyidikan. rekening, dan administrasi LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 1.4 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, Penerapan Tata Kelola Bagi Bank ketentuan Umum (POJK Tata Kelola) 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata POJK ini diterbitkan sehubungan dengan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen pelaksanaan POJK Nomor Kelola bagi Bank Umum dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk Dalam POJK ini diatur tentang kewajiban mendorong kualitas Bank menerapkan prinsip tata kelola yang pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan baik pada Bank dalam penyelenggaraan prinsip kehati-hatian dan beretika, dalam kegiatan usaha, penerapan prinsip tata mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelola, dan laporan pelaksanaan tata kelola stabilitas nasional, meningkatkan daya saing dan penilaian penerapan tata kelola. bank, peningkatan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam 1.5 SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2023 penerapan tanggung jawab sosial dan tentang lingkungan, dengan tetap memperhatikan Bank Perekonomian Rakyat Syariah kepentingan (SEOJK Produk BPRS) pemegang saham dan pemangku kepentingan. POJK Tata Kelola ini juga sejalan dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang dan Penguatan Sektor Pengembangan Keuangan (UU P2SK). SEOJK ini Penyelenggaraan diterbitkan Produk dalam rangka mewujudkan BPRS yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk POJK Tata Kelola menjadi ketentuan payung mendorong yang menyelaraskan berbagai ketentuan, penyelenggaraan produk BPRS dengan tetap baik terkait aspek tata kelola yang diatur memperhatikan prinsip permodalan yang dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, memadai, ketentuan terkait lain, termasuk memberikan secara efektif dan penerapan prinsip kehati- penguatan hatian. atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini yang berlaku bagi seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah. POJK ini berlaku bagi Bank umum konvensional dan Bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. pengembangan penerapan manajemen risiko SEOJK Produk BPRS merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. SEOJK Produk BPRS ini menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Dengan diterbitkan POJK ini, maka POJK Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Rakyat Syariah. Tata Kelola bagi Bank Umum dicabut dan 63 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Dalam SEOJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pengelompokan produk, kategori produk dan Batas Maksimum Penyaluran Dana baru, produk, (BMPD), penyesuaian sandi referensi dalam mekanisme penyelenggaraan produk baru, pelaporan BMPK BPR terkait perubahan penyesuaian definisi prinsip produk ini diatur penyelenggaraan rencana baru, penyelenggaraan penghentian produk, pihak terkait, perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPK dan perlindungan konsumen dan masyarakat BMPD, dalam penyelenggaraan produk, pelaporan, berdasarkan serta peminjam atau nasabah penerima fasilitas, ketentuan peralihan dalam penyelenggaraan produk BPRS. serta penetapan kategori hubungan output kelompok keuangan pelaporan antar berdasarkan informasi pelanggaran dan pelampauan 1.6 SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian BMPK BMPD yang disampaikan BPR dan BPRS melalui laporan bulanan. Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat 1.7 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Syariah Pada triwulan III-2023, OJK juga menerbitkan Sebagai tindak lanjut atas penerbitan POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diperlukan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundangundangan serta mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sehingga penyaluran konsentrasi dana penyediaan tidak terpusat atau pada individual atau kelompok peminjam atau kelompok nasabah Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP), yaitu: (1) Surat Nomor S16/D.03/2023 perihal Kebijakan Relaksasi Pengaturan SEOJK 27/SEOJK.03/2022 Nomor tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; dan (2) Surat Nomor S-17/D.03/2023 perihal Insentif bagi Bank Umum mengenai Devisa Hasil Ekspor Pengusahaan, dari Kegiatan Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA). • Surat KEPP Nomor S-16/D.03/2023 fasilitas Surat KEPP ini diterbitkan sehubungan tertentu. Selain itu, untuk menjaga stabilitas dengan telah ditetapkannya SEOJK dan mendorong peningkatan kinerja Bank Nomor Perekonomian Lembaga Rakyat penerima dua (BPR) dan Bank 27/SEOJK.03/2022 Pengelola tentang Informasi Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perkreditan upaya penanggulangan potensi dan/atau penegasan yang tertuang dalam Surat permasalahan likuiditas BPR dan BPRS lain. KEPP Nomor S-4/D.03/2023 tanggal 2 Dalam SEOJK ini diatur tentang penjelasan Februari 2023 mengenai Penyesuaian lebih lanjut antara lain mengenai penambahan kriteria pengendalian pada definisi pihak terkait dalam perhitungan 64 (SEOJK LPIP) dan dan Penegasan SEOJK LPIP, serta untuk mendukung peran LPIP dalam peningkatan pertumbuhan kredit dan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 inklusi keuangan nasional terutama Menindaklanjuti pada sektor usaha mikro, kecil, dan memberikan menengah, dalam bentuk surat, dengan pokok relaksasi diperlukan pengaturan kebijakan SEOJK LPIP. Adapun pokok ketentuan, antara lain: a) Dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi LPIP untuk penyesuaian dan merealisasikan strategi bisnis, pengenaan biaya perolehan data akan dilaksanakan secara bertahap. b) Informasi Debitur yang diperoleh LPIP dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) termasuk fasilitas penyediaan dana dengan kode kondisi dihapusbukukan dan hapus tagih dengan historis 24 (dua puluh empat) bulan terakhir namun tidak termasuk agunan dengan jenis giro, tabungan, dan deposito. c) Data SLIK akan diberikan flagging untuk debitur non UMKM yang memiliki fasilitas kredit/ pembiayaan melebihi Rp10 miliar. d) OJK menyediakan disclosure room dengan rentang waktu tertentu sebagai sarana LPIP untuk evaluasi produk, rekalibrasi pengembangan, modeling dan dalam menghasilkan scoring. • Surat KEPP Nomor S-17/D.03/2023 Sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), terdapat amanat pada Pasal 10 ayat (3) agar OJK memberikan insentif kepada bank yang mengelola rekening khusus DHE SDA. hal tersebut, dukungan OJK insentifnya ketentuan sebagai berikut: a) OJK mendukung kebijakan yang diatur dalam PP DHE SDA. Adapun salah satu dalam pokok PP pengaturan dimaksud ialah kewajiban eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit USD250.000 untuk memasukkan DHE SDA dengan persentase besaran dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan instrumen pada Rekening penempatan Khusus DHE SDA sesuai yang ditetapkan otoritas (Bank Indonesia). b) Bank dapat memperlakukan dana DHE SDA agunan dimaksud tunai sebagai sebagaimana persyaratan yang diatur dalam peraturan OJK mengenai kualitas aset bank umum, serta peraturan OJK mengenai kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah (sepanjang bertentangan tidak dengan prinsip syariah) dengan memastikan dana dimaksud tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana PP DHE SDA. c) Selanjutnya, bagian dari kredit/pembiayaan yang dijamin dengan dana memenuhi DHE SDA dan persyaratan sebagaimana angka 2 ditetapkan memiliki kualitas lancar. 65 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 2. Kelembagaan Perbankan 2.1.2 Jaringan Kantor 2.1 Bank Umum Konvensional (BUK) 2.1.1 Perizinan Pada triwulan III-2023, terdapat 120.216 jaringan kantor BUK, terdiri dari 120.150 Pada triwulan III-2023, telah diselesaikan 23 jaringan kantor di dalam negeri dan 66 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari 13 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan perizinan pembukaan sembilan perizinan jaringan kantor, penutupan Kantor kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik Cabang (KC), dan satu perizinan pemindahan (ATM/CDM/CRM) sebanyak 92.829 unit. alamat Kantor Pusat (KP). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan sebanyak 944 jaringan kantor, dengan penambahan terbanyak pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM). Tabel 26 Jaringan Kantor BUK JARINGAN KANTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kantor Pusat Operasional Kantor Pusat Non Operasional Kantor Cabang Bank Asing Unit Usaha Syariah Kantor Wilayah Kantor Cabang (Dalam Negeri) Kantor Cabang (Luar Negeri) Kantor Cabang Pembantu Bank Asing Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Kantor Fungsional Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM) JARINGAN KANTOR UUS Kantor Cabang (Dalam Negeri) Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Kantor Kas Kantor Fungsional Payment Point Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Layanan Syariah Bank Umum TOTAL Sumber: APOLO OJK Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia 66 2023 TW II TW III 38 37 55 54 7 7 20 20 146 150 2.731 2.705 17 17 23 23 19.655 19.334 6 6 1.097 1.106 12 12 5 5 91.516 92.829 185 214 52 12 77 23 193 3.187 119.272 189 232 18 24 60 20 195 3.172 120.216 β (1) (1) 4 (26) (321) 9 1.313 4 18 (34) 12 (17) (3) 2 (15) 944 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Berdasarkan pembagian wilayah untuk Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data jaringan kantor tersebut sebagian besar perubahan berada di pulau Jawa sejumlah 74.796 perizinan disebabkan antara lain terdapat jaringan kantor (62,25%), diikuti pulau perbedaan antara periode perizinan dengan Sumatera 19.570 (16,29%), Sulampua 11.162 periode efektif berlakunya perizinan karena (9,29%), Kalimantan 8.587 (7,15%), dan Bali- adanya masa proses transisi, termasuk carry Nusa Tenggara 6.035 (5,02%). Dibandingkan over hasil perizinan periode sebelumnya. dengan triwulan sebelumnya, penambahan jaringan kantor terdapat pada seluruh wilayah dengan penambahan terbanyak di wilayah Sumatera. Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK jumlah BPR dengan data Tabel 27 Jaringan Kantor BPR 2023 TW II TW III 1.413 1.410 1.924 1.915 2.707 2.728 353 380 1.892 2.025 8.289 8.458 JARINGAN KANTOR - Kantor Pusat (KP) - Kantor Cabang (KC) - Kantor Kas (KK) - ATM - Payment Point TOTAL β (3) (9) 21 27 133 169 Sumber: OJK Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan payment point) masih terpusat di wilayah Jawa dengan Sumber: APOLO OJK porsi sebesar 71,07% (6.011 jaringan kantor), 2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 2.2.1 Perizinan diikuti wilayah Sumatera sebesar 15,28% (1.292 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan Pada triwulan III-2023, terdapat dua jenis jaringan permohonan perizinan BPR yang telah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Jawa disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan Sumatera. (merger) dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut: 1. Penggabungan PT BPR kantor di seluruh wilayah di Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR Dharma Pejuang Empat Lima ke dalam PT BPR Sago Luhak Limapuluh. 2. Pencabutan izin usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Karya Remaja Indramayu. 2.2.2 Jaringan Kantor Sumber: OJK Pada triwulan III-2023, terdapat 1.410 BPR dengan 8.458 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.053 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi 2.2.3 Tata Kelola Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 67 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor dipersyaratkan. 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan terdapat 1 BPRS yang belum memenuhi sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan BPR dan BPRS akan menentukan antara lain Dewan Komisaris sesuai persyaratan. syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS. Pada triwulan III-2023, terdapat 971 BPR yang sudah memenuhi Sementara itu, masih Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan, meningkat dari 941 BPR pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, masih terdapat 105 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Sumber: OJK persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di remote area, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan profesi ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR. Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2.3 Perbankan Syariah 2.3.1 Perizinan Pada triwulan III-2023, telah diselesaikan tiga permohonan perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdiri dari satu pemberian izin usaha BUS hasil pembukaan pemisahan Kantor (spin Cabang off), satu Pembantu Syariah dan satu pemindahan alamat Kantor Induk Kegiatan UUS. Untuk perizinan BPRS, pada triwulan III-2023, terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui, yaitu permohonan perubahan kegiatan usaha PT BPR Balerong Bunta menjadi PT BPRS Balerong Bunta. 2.3.2 Jaringan Kantor Pada triwulan jaringan kantor III-2023, BUS, terdapat dengan 6.729 tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar Sumber: OJK negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Untuk BPRS, pada triwulan III-2023, terdapat Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, 138 BPRS yang sudah memenuhi masing- secara total terdapat peningkatan sebanyak masing jumlah anggota Direksi dan anggota 14 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan Dewan 68 Komisaris sesuai dengan yang LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 terbanyak pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BUS. Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah 2023 JARINGAN KANTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TW II Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah Kantor Wilayah Bank Umum Syariah Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah Kantor Fungsional Bank Umum Syariah Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah Layanan Syariah Bank Umum 7 6 17 378 1 1.543 346 1 4.416 6.715 TW III β 7 6 17 378 2 1.555 339 4.425 6.729 1 12 (7) (1) 9 14 Sumber: APOLO OJK Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS sebagian besar berada di wilayah Jawa dan umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa Sumatera masing-masing memiliki porsi (68,53%, 649 kantor), diikuti Sumatera yang sama yaitu 41,54% atau sebesar (24,60%, 233 kantor), Sulampua (4,44%, 42 masing-masing 2.794 kantor. Selanjutnya kantor), Bali-Nusa Tenggara (1,69%, 16 diikuti Bali-Nusa Tenggara (7,26%, 488 kantor), dan Kalimantan (0,74%, 7 kantor). kantor), Sulampua (5,32%, 358 kantor), dan Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS Kalimantan (4,34%, 292 kantor). Terdapat peningkatan jaringan kantor di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara, sementara terdapat pengurangan jaringan kantor di Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua. Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS JARINGAN KANTOR - Kantor Pusat (KP) - Kantor Cabang (KC) - Kantor Kas (KK) - ATM - Payment Point TOTAL 2023 TW II TW III 170 172 218 219 296 303 74 74 180 179 938 947 β 2 1 7 (1) 9 Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS Sumber: APOLO OJK Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 947 jaringan kantor, bertambah sembilan jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Sumber: OJK 69 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 70 6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 72 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan III-2023 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Executives' Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), dan Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF). 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Pada Senin, 30 Oktober 2023, Menteri Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan (LPS) melaksanakan Rapat Berkala KSSK IV Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Undang- tahun 2023. Dalam siaran Pers KSSK tersebut Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang disimpulkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Keuangan (SSK) pada triwulan III-2023 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tetap terjaga di tengah meningkatnya tentang Kebijakan Keuangan Negara dan ketidakpastian perekonomian dan pasar Stabilitas keuangan Sistem Keuangan untuk Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), (OJK), bahwa, global. dan Ketua Stabilitas Dewan Sistem Perkembangan ini Penanganan Pandemi Corona Virus Disease didukung oleh kondisi perekonomian dan 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka sistem keuangan domestik yang resilien serta Menghadapi Ancaman yang Membahayakan koordinasi dan sinergi KSSK yang terus Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas diperkuat. Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Merespons perkembangan terkini di pasar serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. keuangan global, OJK terus mencermati dampak volatilitas pasar dan kenaikan signifikan yield surat utang terhadap pasar modal dan lembaga jasa keuangan domestik. Dalam rangka menjaga ketahanan dan stabilitas SJK pada saat terjadinya fluktuasi di pasar keuangan, LJK juga diharapkan untuk terus memonitor perkembangan portofolio investasi yang dimilikinya. 73 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 OJK terus melanjutkan upaya penguatan SJK dan dan infrastruktur pasar, di antaranya melalui Sandbox, penyempurnaan penerapan tata kelola bagi turunan dari UU P2SK yang berkaitan dengan bank umum (yang telah tertuang dalam POJK Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Nomor 17 Tahun 2023) dengan dukungan dan aset keuangan digital, termasuk aset manajemen risiko dan kepatuhan yang kripto. Koordinasi dengan Bappebti juga terintegrasi, serta berkoordinasi dengan terus dilanjutkan terkait peralihan tugas perbankan, aparat penegak hukum, dan pengaturan dan pengawasan aset keuangan PPATK untuk memblokir rekening-rekening digital, termasuk aset kripto, sebagaimana yang digunakan diatur dalam UU P2SK. Sesuai amanat UU dalam aktivitas ilegal, termasuk investasi ilegal dan pinjol ilegal. Dalam kerangka akselerasi dekarbonisasi ekonomi, OJK pada 26 September 2023 meluncurkan Bursa Karbon mengimplementasikan dan perdagangan perdana Unit Karbon. Selain itu dalam kerangka keuangan berkelanjutan, OJK juga mengembangkan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berlandaskan keberlanjutan, dan mendukung komitmen ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dalam merealisasikan meningkatkan serta fungsi menerbitkan Regulatory ketentuan P2SK, OJK saat ini sedang dalam proses penyusunan beberapa peraturan mengenai: (i) penyelenggaraan kegiatan usaha Bulion untuk memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha Bulion; (ii) ketentuan terkait penguatan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan (iii) penyempurnaan ketentuan mengenai produk dan pemasaran asuransi seiring dengan penyesuaian perkembangan teknologi informasi. roadmap pasar modal berkelanjutan di KSSK berkomitmen terus meningkatkan ASEAN. OJK saat ini juga sedang melakukan sinergi dalam mengantisipasi meningkatnya pengkinian ketidakpastian Taksonomi Hijau Indonesia global terutama potensi menjadi Taksonomi Berkelanjutan Indonesia, rambatannya pada perekonomian dan sektor yang keuangan domestik, termasuk memperkuat bertujuan untuk mendukung pemenuhan target Nationally Determined coordinated Contribution Indonesia serta menindaklanjuti kewaspadaan untuk memitigasi berbagai berbagai perkembangan inisiatif di tingkat risiko bagi perekonomian dan SSK. nasional dan global mengenai transisi energi. policy response dan Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Selanjutnya, OJK meluncurkan Peta Jalan Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen Pengembangan Penguatan menyelesaikan 2023-2027 pelaksanaan Perasuransian dan Indonesia perumusan amanat UU peraturan P2SK secara “Restoring Confidence through Industrial kredibel dengan melibatkan berbagai pihak Reform”, sebagai pedoman penyusunan terkait, termasuk pelaku industri keuangan strategi pengembangan dan penguatan dan masyarakat. industri perasuransian. OJK juga menerbitkan serangkaian kebijakan untuk mengembangkan inovasi keuangan digital 74 KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari 2024. LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 2. Koordinasi Bilateral 2.1. OJK dan BI OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS. tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Sehubungan dengan hal tersebut, pada mengamanatkan yang lebih intensif sesuai dengan Nota OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama triwulan dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait: a. Pelaksanaan pertukaran data perubahan kesepahaman terkait nota koordinasi a. Pertukaran kondisi kesepahaman melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan; e. Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan ketentuan turunan UU Nomor 4 tahun Pengembangan 2023 dan tentang Penguatan maupun nota terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga; d. Pembahasan ketentuan turunan UU Nomor 4 tahun Pengembangan 2023 dan tentang Penguatan Sektor Keuangan; e. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan lembaga; juga umum c. Penandatanganan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua yang pengkinian BPR/BPRS; terkait d. Pemutakhiran daftar bank sistemik bank dan b. Persiapan dan pelaksanaan resolusi Likuiditas Jangka Pendek; perubahan data BPR/BPRS; dalam rangka pemberian Pinjaman c. Pembahasan dilaksanakan yaitu: dan/atau Informasi; b. Finalisasi telah beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Pada triwulan III-2023, OJK III-2023 peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada triwulan III-2023 juga telah diadakan High Level Meeting OJK-LPS yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK bersama dengan ADK LPS yang membahas isu-isu strategis antara OJK dan LPS. 2.2. OJK dan LPS Partisipasi OJK Internasional 3.1. Basel Committee Supervision (BCBS) Sesuai dengan amanat Undang-Undang OJK merupakan anggota BCBS Committee Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem dan beberapa Groups BCBS lainnya di Level Keuangan bentuk 2 dan Level 3, yaitu Supervisory Cooperation Undang- Group (SCG), Policy and Standard Group Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang (PSG), Risk and Vulnerability Assessment Pengembangan dan Penguatan Sektor Group (RVG), Task Force on Climate-related Keuangan (UU P2SK), terdapat beberapa Financial Risk (TFCR), Accounting and Audit aspek kerja sama dan koordinasi antara Expert Group (AAEG), dan Financial and Sektor Keuangan. respons (UU atas PPKSK) serta diterbitkannya 3. dalam on Fora Banking 75 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Technology Group (FTG). Pada triwulan III2023, OJK aktif berpartisipasi dalam pertemuan dan menyampaikan tanggapan 3.2. Executives' Meeting of East AsiaPacific Central Banks (EMEAP) 1) Working Group on Banking Supervision sebagai berikut: (WGBS) 1) Berpartisipasi aktif dalam 54th EMEAP – BCBS Dilaksanakan pertemuan Basel WGBS dengan agenda Committee on Banking Supervision pertukaran informasi terkait risks and (BCBS) utama vulnerabilities in the banking sector and and outlook in the region, presentasi sovereign digital bank policy framework oleh OJK dengan exchange views supervisory agenda on market development, risk, global stress test, booking model, dan G-SIB assessment, digitalization of Groups finance, climate-related financial risks, Sustainable dan Macroprudential Analysis. persetujuan laporan/publikasi beberapa yaitu: risk data aggregation report, margin practices 2) APRA, pembahasan (IG) di Interest bidang Recovery, Finance, dan Study Group on Resolution (EMEAP SGR) consultation report, dan cryptoasset SGR disclosure consultation paper. 2) Meeting melakukan studi mengenai identifikasi critical function dalam hal RVG resolusi bank baik dalam lingkup Dilaksanakan pertemuan Risk and domestik maupun cross-border. Studi Vulnerabilities Group (RVG) dengan ini agenda adalah kesamaan pada critical function yang pelaksanaan global stress test bersama diidentifikasi oleh sebagian besar bank BCBS dan Financial Stability Board dan/atau anggota EMEAP. yang dibahas menemukan bahwa terdapat (FSB), risk horizon scanning discussion, dan investigasi yang dilakukan oleh Jasa (Banking as a Service/BaaS), 3.3. Working Committee Banking Integration (WC-ABIF) termasuk risiko yang ditimbulkannya. OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan State SCG Bank of Vietnam (SBV) menjadi ketua RVG terhadap Bank sebagai Penyedia 3) Dilaksanakan pertemuan Supervisory Cooperation agenda Group yang (SCG) dengan dibahas adalah supervision of liquidity risk, supervision of interest rate risk in the banking book (IRRBB), business model analysis, dan supervisory effectiveness. judgement and bersama (Co-chairs) – ASEAN Framework WC-ABIF periode 2022-2024. Pada tanggal 12 Juli 2023, telah dilaksanakan pertemuan ke-14 WC-ABIF dalam rangkaian pertemuan jalur keuangan (finance track) ASEAN dimana OJK menjadi Co-Chair utama yang memimpin jalannya pertemuan tersebut. Adapun beberapa agenda utama membahas antara lain: • Presentasi Progress report ABIF Review oleh OJK bersama dengan BI 76 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 • dan SBV yang menjelaskan sejauh akan dilakukan melalui pembentukan mana perkembangan program kerja Task Force (TF) lintas komite dan yang telah dilakukan sesuai timeline kajian untuk memformulasi analisis dan bersifat sebagai living document revisiting mandat dimaksud. Secara sampai dengan nanti penyelesaian umum ABIF Review final pada akhir tahun berkeberatan dengan pembentukan 2024. TF Laporan hasil survei mengenai perkembangan pencapaian Bilateral Agreement, Regional Agreement serta Qualified ASEAN Bank (QAB) terkini oleh OJK. Sampai dengan posisi Juni 2023, terdapat 3 Bilateral Agreement existing, 2 QAB existing dan terdapat 1 tambahan Supervisory Arrangement di antara negara anggota. • anggota dan WC-ABIF akan tidak menunggu perkembangan selanjutnya. Hasil pertemuan ke-14 WC-ABIF telah dilaporkan kepada ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group (AFCDM-WG) pada tanggal 14 Juli 2023 dan ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM) pada tanggal 24 Agustus 2023. Rencana revisiting mandat Working Committees (WCs) di ASEAN yang 77 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 78 Lampiran LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 80 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 LAMPIRAN I Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko No. Nama Rumus Indikator Kinerja Perbankan 1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 2. Return on Asset (ROA) 3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 4. Net Interest Margin (NIM) 5. Net Operation Margin (NOM) 6. Cash Ratio (CR) Risiko Kredit Non Performing Loan (NPL) 7. atau Non Performing Finance (NPF) Gross Non Performing Loan (NPL) 8. atau Non Performing Finance (NPF) Net 9. Rasio Loan at Risk (LaR) Modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Laba Sebelum Pajak Rata − rata Total Aset Total Beban Operasional Total Pendapatan Operasional Pendapatan Bunga Bersih Rata − rata Aktiva Produktif Pendapatan Operasional Bersih Rata − rata Aktiva Produktif Total Alat Likuid Total Hutang Lancar Kredit/Pembiayaan Bermasalah Total Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan Bermasalah − CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah Total Kredit/Pembiayaan Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL Total Kredit/Pembiayaan Risiko Pasar 10. Rasio PDN Rasio Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB) Risiko Likuiditas 11. Posisi Devisa Netto Total Modal Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 12. Loan to Deposit Ratio (LDR) 13. Finance to Deposit Ratio (FDR) 14. AL/DPK Alat Likuid Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 15. AL/NCD Alat Likuid 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito 16. Liquidity Coverage Ratio (LCR) π»ππβ ππ’ππππ‘π¦ πΏπππ’ππ π΄π π ππ‘π (HQLA) πππ‘ πΆππ β ππ’π‘ππππ€ (NCO) 17. Net Stable Funding Ratio (NSFR) π΄π£πππππππ ππ‘ππππ πΉπ’πππππ (ASF) π πππ’ππππ ππ‘ππππ πΉπ’πππππ (RSF) Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 81 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 82 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 LAMPIRAN II GLOSSARY Istilah Aktivitas Bank Keterangan A Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti). AL/DPK Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = Final Excess Reserve + Kas + Penempatan pada BI lainnya + Reserve Repo) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/DPK>10%. AL/NCD Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/NCD>50%. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Capital Adequacy Ratio (CAR) B Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. C Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan threshold yang ditetapkan oleh BIS (Bank for International Settlements) sebesar minimal 8%. Cash Ratio (CR) Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS). Concentration Ratio Concentration Risk digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset. 83 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Istilah Keterangan D Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) Deposito Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) F Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI) Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi G Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) Giro Giro Wajib Minimum (GWM) Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) I Risiko suku bunga pada aset di banking book, atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi banking book pada bank. Kewajiban Penyediaan Minimum (KPMM) K Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum) KUR (Kredit Usaha Rakyat) 84 Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017) Modal Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017). LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Istilah Keterangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) L Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Liquidity Coverage Ratio (LCR) Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan total arus keluar bersih (Net Cash Outflow/NCO) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun Local entity (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015) Loan at Risk (LaR) Loan at Risk (LaR) merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013). Modal Inti M Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (Common Equity Tier 1) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, minority interest hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara 85 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Istilah Mudharabah Net Interest Margin (NIM) Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah). N Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). Net Stable Funding Ratio (NSFR) Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017) Non Performing Loan/Finance (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam Pembiayaan Istishna’ 86 Keterangan modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. P Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Istilah Pembiayaan Musyarakah Keterangan Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masingmasing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) Pembiayaan Qardh Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) Pendanaan Non Inti Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (borrowing) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum) Posisi Devisa Neto (PDN) Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum) Produk Bank Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti). Rencana Bisnis Bank (RBB) R Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Return on Asset (ROA) Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. Risiko Nilai Tukar Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban. 87 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Istilah Risiko Operasional Keterangan Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, fraud, serta kejadian eksternal. Risiko Pasar Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga. Risiko Suku Bunga Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai trading book maupun banking book. Tabungan 88 T Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan) LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Halaman ini sengaja dikosongkan 89 LAPORAN SURVEILLANCE PERBANKAN INDONESIA - Triwulan III 2023 Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat Telp: 021-29600000 e-mail: dsapi@ojk.go.id 90