Dunia maya adalah cerminan dunia nyata
Administrator adalah pejabat eksekutif, cracker adalah koruptor, hacker adalah
polisi dan para petugas keamanan, netter adalah informan, bloger adalah para
ilmuwan, serta mailing list adalah seminar.
1
BAB 1
TINJAUAN UMUM ETIKA
Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan memahami:
a. Pengertian etika dari beberapa sudut pandang
b. Hubungan antara etika, moralitas, dan hukum
c. Berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat
d. Pelanggaran Etika & Motifnya
e. Etika & tantangan masa depan
A. Pendahuluan
Dalam kehidupan bermasyarakat maka sebetulnya setiap individu
dituntut untuk mampu bersikap, berperilaku yang bertindak sesuai dengan
aturan atau pola-pola interaksi yang berlaku. Hal tersebut berlaku mengikat
baik secara sementara atau temporer maupun mengikat secara kuat atau laten.
Perilaku yang mengikat secara sementara, hanya berlaku pada saat tertentu saja
dan tidak menuntut terlalu dalam terhadap kebebasan individu. Namun nilainilai yang berlaku kuat akan terus memberikan dorongan kepatuhan pada setiap
individi didalamnya untuk melakukannya baik secara sukarela atau dengan
paksaan. Nilai ini kemudian berkembang pesat menjadi aturan, norma dan nilai
yang selalu berubah menurut ketentuan dan tuntutan masyarakat. Inilah yang
menjadikan pokok-pokok ketentuan itu menjadi menarik untuk dicermati dan
menjadi kajian yang mampu memperluas cakrawala akan ketentuan dalam
bersikap dalam sebuah masyarakat.
2
B. Pengertian Etika
Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”,
yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya
berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin,
yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat
kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik
(kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral
lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat
perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang
dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang
berlaku.
Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata ‘moral’ yaitu
mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai
arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti
kata ‘etika’, maka secara etimologis, kata ’etika’ sama dengan kata ‘moral’
karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan,adat.
Dengan kata lain, kalau arti kata ’moral’ sama dengan kata ‘etika’, maka
rumusan arti kata ‘moral’ adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.
Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu ‘etika’ dari
bahasa Yunani dan ‘moral’ dari bahasa Latin. Jadi bila kita mengatakan bahwa
perbuatan pengedar narkotika itu tidak bermoral, maka kita menganggap
perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku
dalam masyarakat. Atau bila kita mengatakan bahwa pemerkosa itu bermoral
bejat, artinya orang tersebut berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang
tidak baik.
3
‘Moralitas’ (dari kata sifat Latin moralis) mempunyai arti yang pada
dasarnya sama dengan ‘moral’, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara
tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan atau
baik buruknya perbuatan tersebut. Moralitas adalah sifat moral atau
keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Istilah lain
yang identik dengan etika, yaitu:
1.
Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan
hidup (sila) yang lebih baik (su).
2.
Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.
Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan
tentang pembahasan Etika, sebagai berikut:
1. Terminius Techicus, Pengertian etika dalam hal ini adalah, etika dipelajari
untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan
manusia.
2. Manner dan Custom, Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan
kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (In herent in human
nature) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah
laku atau perbuatan manusia.
3. Pengertian dan definisi Etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok
perhatiannya; antara lain:
a. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan
dan sifat dari hak (The principles of morality, including the science of
good and the nature of the right)
b. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan
bagian utama dari kegiatan manusia. (The rules of conduct, recognize in
respect to a particular class of human actions)
4
c. Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai
individual. (The science of human character in its ideal state, and moral
principles as of an individual)
d. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The science of duty)
Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah
Etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi,
secara etimologis (asal usul kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa
yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).
Biasanya bila kita mengalami kesulitan untuk memahami arti sebuah kata
maka kita akan mencari arti kata tersebut dalam kamus. Tetapi ternyata tidak
semua kamus mencantumkan arti dari sebuah kata secara lengkap. Hal tersebut
dapat kita lihat dari perbandingan yang dilakukan oleh K. Bertens terhadap arti
kata ‘etika’ yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama dengan
Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang
lama (Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens,2000), etika
mempunyai arti sebagai : “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak
(moral)”. Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang
baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens
2000), mempunyai arti :
1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat.
Dari perbadingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus
Bahasa Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu etika sebagai
ilmu. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti.
Kalau kita misalnya sedang membaca sebuah kalimat di berita surat kabar
“Dalam dunia bisnis etika merosot terus” maka kata ‘etika’ di sini bila
5
dikaitkan dengan arti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang
lama tersebut tidak cocok karena maksud dari kata ‘etika’ dalam kalimat
tersebut bukan etika sebagai ilmu melainkan ‘nilai mengenai benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat’. Jadi arti kata ‘etika’ dalam
Kamus Bahasa Indonesia yang lama tidak lengkap.
K. Bertens berpendapat bahwa arti kata ‘etika’ dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya
lebih baik dibalik, karena arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata keSehingga arti dan susunannya menjadi seperti berikut :
1. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.Misalnya, jika orang berbicara
tentang etika orang Jawa, etika agama Budha, etika Protestan dan
sebagainya, maka yang dimaksudkan etika di sini bukan etika sebagai ilmu
melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisaberfungsi dalam
hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial.
2. Kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik.
Contoh : Kode Etik Jurnalistik, kode etik ilmuwan teknologi informasi
3. Ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu bila
kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang
dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu
masyarakat dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi
suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan
filsafat moral.
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan
hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur
bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut
menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata
krama, protokoler dan lain-lain.
6
Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan
masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung
tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang
tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari
tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat
kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana
yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik,
berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai,
kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik,
seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :
1. Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia
dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang
tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk,
sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara
mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam
hidupnya.
Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan
manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya
melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia
untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini.
Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang
tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yangpelru kita pahami bersama
bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita,
dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai
dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.
7
C. Macam-macam Etika
Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang
tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral
(mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh
mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara
kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan
jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya.
Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan
dengan etika, terdapat dua macam etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:
1 Etika Deskriptif
Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku
manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai
sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai
fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai
suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Da-pat
disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa
nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu
memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
2. Etika Normatif
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan
seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan
oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika
Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia
bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai
dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Dari
berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut di atas dapat
diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut:
a.
Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus
membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
8
b.
Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang
membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan
bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada
keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat,
akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat
sosiologik.
c.
Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat
normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya
terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan
adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi
etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.
D. Norma dan Kaidah
Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal dengan istilah norma-norma
atau kaidah, yaitu biasanya suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman
atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak,
dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati
bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (norm) atau kaidah
yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto: 1989:7).
Kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang
beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi
kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam
kehidupan sehari-hari dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang
mengatur tingkah laku dalam masyarakat, yang disebut peraturan hidup.Untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan aman, tertib dan damai
tanpa gangguan tersebut, maka diperlukan suatu tata (orde=ordnung), dan tata
itu diwujudkan dalam “aturan main” yang menjadi pedoman bagi segala
pergaulan kehidupan sehari-hari, sehingga kepentingan masing-masing anggota
masyarakat terpelihara dan terjamin.
9
Setiap anggota masyarakat mengetahui “hak dan kewajibannya masingmasing sesuai dengan tata peraturan”, dan tata itu lazim disebut “kaedah”
(bahasa Arab), dan “norma” (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi
pedoman, norma-norma tersebut mempunyai dua macam menurut isinya, yaitu:
1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu
oleh karena akibatnya dipandang baik.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat
sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.Artinya norma adalah
untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang hams
bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus
dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil,
1989:81).
Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi, yaitu berupa
ancaman hukuman terhadap siapa yang telah melanggarnya. Tetapi dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma,
tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu
norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifatnya suatu
pelanggaran yang terjadi, misalnya sebagai berikut:
1. Semestinya tahu aturan tidak akan berbicara sambil menghisap rokok di
hadapan tamu atau orang yang dihormatinya, dan sanksinya hanya berupa
celaan karena dianggap tidak sopan walaupun merokok itu tidak
dilarang.Seseorang tamu yang hendak pulang, menurut tata krama harus
diantar sampai di muka pintu rumah atau kantor, bila tidak maka sanksinya
hanya berupa celaan karena dianggap sombong dan tidak menghormati
tamunya.
2. Mengangkat gagang telepon setelah di ujung bunyi ke tiga kalinya serta
mengucapkan salam, dan jika mengangkat telepon sedang berdering dengan
kasar,
maka
sanksinya
dianggap
“intrupsi”
adalah
menunjukkan
10
ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon
atau orang yang ada disekitarnya.
3. Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan
pemiliknya, maka sanksinya cukup berat dan bersangkutan dikenakan
sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti
rugi).
Kemudian norma tersebut dalam pergaulan hidup terdapat empat (4)
kaedah atau norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum .
Dalam pelaksanaannya, terbagi lagi menjadi norma-norma umum (non
hukum) dan norma hukum, pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek
kehidupan dapat digolongkan ke dalam dua macam kaidah, sebagai berikut:
a. Aspek kehidupan pribadi (individual) meliputi:
1)
Kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau
kehidupan yang beriman.
2)
Kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada kebaikan
hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nu-rani yang berakhlak
berbudi luhur (akhlakul kharimah).
b. Aspek kehidupan antar pribadi (bermasyarakat) meliputi:
1)
Kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata krama dan etiketdalam
pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat (pleasant living together).
2)
Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada terciptanya ketertiban,
kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat
yang penuh dengan kepastian atau ketenteraman (peaceful living
together).Sedangkan masalah norma non hukum adalah masalah yang
cukup penting dan selanjutnya akan dibahas secara lebih luas mengenai
kode perilaku dan kode profesi Humas/PR, yaitu seperti nilai-nilai moral,
etika, etis, etiket, tata krama dalam pergaulan sosial atau bermasyarakat,
sebagai nilai aturan yang telah disepakati bersama, dihormati, wajib
dipatuhi dan ditaati.
11
Norma moral tersebut tidak akan dipakai untuk menilai seorang dokter
ketika mengobati pasiennya, atau dosen dalam menyampaikan materi kuliah
terhadap para mahasiswanya, melainkan untuk menilai bagaimana sebagai
profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai
manusia yang berbudi luhur, juiur, bermoral, penuh integritas dan bertanggung
jawab.Terlepas dari mereka sebagai profesional tersebut jitu atau tidak dalam
memberikan obat sebagai penyembuhnya, atau metodologi dan keterampilan
dalam memberikan bahan kuliah dengan tepat. Dalam hal ini yang ditekankan
adalah “sikap atau perilaku” mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi
sebagai profesional yang diembannya untuk saling menghargai sesama atau
kehidupan manusia.
Pada akhirnya nilai moral, etika, kode perilaku dan kode etik standard
profesi adalah memberikan jalan, pedoman, tolok ukur dan acuan untuk
mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam
berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau
keahliannya masing-masing. Pengambilan keputusan etis atau etik, merupakan
aspek kompetensi dari perilaku moral sebagai seorang profesional yang telah
memperhitungkan konsekuensinya, secara matang baik-buruknya akibat yang
ditimbulkan dari tindakannya itu secara obyektif, dan sekaligus memiliki
tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Kode etik profesi dibentuk dan
disepakati oleh para profesional tersebut bukanlah ditujukan untuk melindungi
kepentingan individual (subyektif), tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan
yang lebih luas (obyektif).
E. Etiket
Pengertian etiket dan etika sering dicampuradukkan, padahal kedua istilah
tersebut terdapat arti yang berbeda, walaupun ada persamaannya. Istilah etika
sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral (mores),
sedangkan kata etiket adalah berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama
dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia
12
secara normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma
tertentu yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan
tidak melakukan sesuatu perbuatan.Istilah etiket berasal dari Etiquette
(Perancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya
dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta
dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan.
Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai
peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian (tata
busana), cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan
si kap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal atau
resmi.Definisi etiket, menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu
merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia
yang beradab.
Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun
yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam
bertingkah
lake
sebagai
anggota
masyarakat
yang
baik
dan
menyenangkan.Menurut K. Bertens, dalam buku berjudul Etika, 1994. yaitu
selain ada persamaannya, dan juga ada empat perbedaan antara etika dan etiket,
yaitu secara umumnya sebagai berikut:
1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai
pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket adalah
menetapkan cara, untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang
diharapkan.
2. Etika adalah nurani (bathiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik
yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Etiket adalah formalitas
(lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan
kebaikan.
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau
perbuatan baik mendapat pujian dan yang
salah harus mendapat
13
sanksi.Etiket bersifat relatif, yaitu yang dianggap tidak sopan dalam suatu
kebudayaan daerah tertentu, tetapi belum tentu di tempat daerah lainnya.
Etika berlakunya, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain
yang hadir. Etiket hanya berlaku, jika ada orang lain yang hadir, dan jika tidak
ada orang lain maka etiket itu tidak berlaku.
F. Perbedaan Etika Dan Moralitas
1. Moralitas
Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang
terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan
manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana manusia
harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara
kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan
kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya
merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai
suami atau isteri, sebagai pustakawan. Moral berkaitan dengan moralitas.
Moralitas adala sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket
atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama
atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber.
2. Etika Dan Moralitas
Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan
filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima
ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Rasional
berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang
bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin
mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan
pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah.
Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.
14
Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk menurut
adat masyarakat, berbeda dengan moral yang lebih ke arah baik atau buruk
menurut hati nurani seseorang. Dapat digambarkan jika seorang batur
(pembantu) di lingkungan keraton, saat bertemu dengan Sultan maka etika
batur itu adalah menunduk tidak baik jika dia hanya berjalan lenggang biasa
saja. Berbeda saat seorang anak muda melihat nenek yang kesulitan
menyeberang di jalan raya, maka jika anak muda itu punya moral, dia akan
membantu nenek itu menyeberang jalan, karena hati nuraninya berkata
bahwa menolong orang itu baik. Jadi berdasarkan contoh kedua kejadian di
atas, dapat dilihat bahwa etika dan moral sedikit berbeda. Etika tergantung
pada lingkungan/adat suatu masyarakat atau komunitas, sedangkan moral itu
hanya tergantung pada hati nurani manusia
G. Pelanggaran Etika
Interaksi hubungan dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai
dengan penyalahgunaan, pelanggaran, ataupun penyimpangan. Walaupun telah
ada etika sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, namun ada
sebagian diantaranya yang tidak taat, atau menentang dan bahkan membuat
pelanggaran terhadap pedoman yang telah ada. Kondisi demikian akan
menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Pola interaksi antar
masyarakat tidak lagi berjalan lancar, karena muncul konflik dan saling tidak
percaya, terjadi ketidakharmonisan dalam penghormatan terhadap etika yang
ada, dimana ada yang masih setia terhadap etika, namun sebagian cenderung
menentang dan membenarkan tindakannya. Dalam kondisi ini maka jika etika
ataupun aturan yang berlaku tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan
permasalahan, maka masyarakat dalam kondisi krisis dan kekacauan pasti akan
timbul.
1. Adapun beberapa hal yang membuat seseorang melanggar etika antara
lain:
15
a.
Kebutuhan Individu : Kebutuhan seringkali adalah hal utama yang
mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran, misalnya
seorang anak rela mencuri untuk mendapatkan uang demi untuk
membayar uang tunggakan sekolah. Seorang bapak yang akhirnya tewas
digebukin massa gara-gara mengambil susu dan beras di swalayan untuk
menyambung hidup bayi dan istrinya. Karyawan sebuah pabrik yang
bertindak anarkis, karena THR belum juga dibayarkan, padahal sudah
melebihi jadwal yang dietentukan pemerintah, dan lain-lain
b.
Tidak Ada Pedoman : Ketika masyarakat dihadapkan pada
persoalan yang belum jelas aturannya, maka mereka melakukan
intrepretasi
sendiri
atas
persoalan
yang
dialami.
Contohnya
pembangunan rumah kumuh di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan
layang, di tanah kosong. Hal ini dikarenakan belum adanya perda
ataupun ketentuan mengikat yang memberikan kejelasan bahwa daerah
tersebut tidak boleh ditempati dan dibangun pemukiman liar. Sehingga
masyarakat mengitrepretasikan, bahwa lahan kosong yang tidak
digunakan boleh dibuat tempat tinggal, apalagi mereka bagian dari warga
Negara. Sehingga pada saat tiba waktunya untk membersihkan, maka
sudah terlalu komplek permasalahannya dan sulit dipecahkan.
c.
Perilaku dan Kebiasaan Individu : kebiasaan yang terakumulasi
dan tidak dikoreksi akan dapat menimbulkan pelanggaran. Contohnya;
anggota DPR yang setiap menelurkan kebijakan selalu ada komisi atau
uang tips, ataupu ada anggota yang tidup pada saat sidang berlangsung.
Hal demikian ini salah dan keliru. Namun karena telah dilakukan
bertahun-tahun, dan pelakunya hampir mayoritas, maka perilaku yang
menyimpang tadi dianggap biasa, tidak ada masalah.
d.
Lingkungan Yang Tidak Etis: Lingkungan yang memiliki daya
dukung moral yang buruk, akan mampu membuat seseorang menjadi
menyimpang perilakunya untuk tidak taat terhadap pedoman yang
berlaku. Contonnya seorang residivis kambuhan, yang selalu keluar
16
masuk penjara. Dalam penjara yang notabene merupakan tempat yang
kurang baik, maka mempebgaruhi pola pikir seseorang. Sehingga setiap
kali dia masuk penjara, ketika keluar telah memiliki informasi, keahlian,
ketrampilan
yang
baru
untuk
dapat
menyempurnakan
tndakan
kejahannya.
e.
Perilaku Orang yang Ditiru: Dalam hal ini, ketika seseorang
melakkan pelanggaran terhadap etika, dapat juga karena dia mengimitasi
tindakan orang yang dia pandang sebagai tauladan. Seoarng anak yang
setiap hari melihat ibunya dipukuli oleh bapaknya, maka bisa jadi pada
saat dalam pergaulan, si anak cenderung kasar baik dalam perkataan
ataupun perbuatan. Dan itu semua dia dapatkan dari pengamatan di
rumah yang dilakuakan oleh bapaknya.
2. Sanksi Pelanggaran Etika :
a.
Sanksi Sosial: Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa
melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial
biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat
dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan
leh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dsb. Pedoman yang
digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama.
b.
Sanksi Hukum: Sanksi ini diberikan oleh pihak berwengan, dalam
hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan
tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana
ataupun perdata. Pedomannya seuatu KUHP.
17
BAB 2
DEHUMANISASI & TEKNOLOGI
Setelah mengikuti mata kuliah ini maka diharapkan mahasiswa akan
memahami:
a. Globalisasi dan dampaknya bagi manusia
b. Perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa
c. Korelasi antara etika, teknologi dan hukum
d. Etika dalam pengunaan komputer
A. Pendahuluan
Dalam perkembangan peradapan yang semakin mutakhir seperti saat ini,
maka keberadaan teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan
taraf hidup manusia. Tekonologi menjadika kehidupan menjadi lebih mudah,
bergerak dengan lebih cepat, dan pengeluaran biaya yang lebih murah. Orang
asing menyebut teknologi dengan slogan, “easier, cheaper, faster”.
Disadari teknologi merupakan sebuah inovasi karya manusia yang
dibuat untuk memberikan kemudahan dalam segala hal. Penggunaan computer
dalam pekerjaan misalnya mampu membuat pekerjaan menjadi lebih cepat,
lebih sempurna hasilnya karena dilakukan dengan control yang optimal.
Adalah fakta tak terbantahkan, globalisasi terus mengepakkan sayap,
menancapkan kuku-kuku dan menghujamkan utopia masa depan yang
semakin tanpa batas. Globalisasi tak pernah tuntas dibahas, sebagaimana
ditengarai Prof George Lodge dari Harvard Business School: Tak satu pun
18
pakar globalisasi di jagat ini, kecuali mungkin dia utusan dari langit, tuntas
bicara tentangnya. Dalam bahasa Ricoeur, globalisasi mencakup surface
structure dan deep structure yang tak cukup dibahas secara sekilas.
Karena itu, atas nama kemanusiaan global, kita mesti menempatkan
pembicaraan tentang globalisasi dalam kerangka humanisasi. Bagaimana
globalisasi yang tak bisa ditolak dan menjadi fakta tak terbantahkan pun tak
terbatalkan dapat menumbuhkan aspek-aspek human dignity dan human
compassion?
Menurut para ahli sosiologi, perkembangan teknologi telah melahirkan
tripartit problem pokok bagi kemanusiaan. Pertama, ia telah melahirkan
inequality, yakni problem konfliktual antara kelas-kelas sosial, kasta tinggi
dan kasta rendah, kaya dan miskin, yang berkuasa dan yang marginal. Kedua,
ia memunculkan pertanyaan menyangkut cohesion, yakni apakah manusia
yang makin otonom bisa membentuk komunitas dan merasa bertanggung
jawab satu sama lain atau tidak. Ketiga, problem rationalization, suatu
pendekatan rasional terhadap penghimpunan pengetahuan, terhadap barang
produksi, kontrol atas hidup industrial dan sosial.
Persoalan kesenjangan saat ini telah mulai nampak. Bahwa teknologi
telah menyingkirkan fungsi manusia sebagai salah satu faktor produksi yang
dominan. Pabrik-pabrik berskala besar lebih memilih memakai mesin dalam
melakukan kegiatan produksi dan merumahkan jutaan karyawan dengan alan
efisiensi. Kemunculan masyarakat dalam beragam strata sosial yang notabene
dipengaruhi oleh kesanggupan dalam mengakses teknologi. Situasi ini
membawa dampak dikotomi sosial dalam masyarakat, dimana satu sama lain
sering memunculkan konflik.
Persoalan kohesifitas menimbulkan sifat otonom pada individu-individu
yang kemudian sangat independen dalam suatu komunitas yang bersifat
eksklusif. Pada tataran ini maka pemaknaan fungsi sebgai makhluk sosial
menjadi sempit, hanya dibatasi oleh komunitas saja. Hal ini membuat manusia
menjadi enggan berhubungan dengan orang lain yang bukan komunitas
19
mereka. Sikap ketidahacuhan terhadap lingkungan berkembang, dan
menjadikan fungsi sosialisasi menjadi kurang optimal sehingga rentan
terhadap konflik.
Persoalan rasionalisasi mengarah pada persoalan ketergantungan yang
besar manusia terhadap teknologi. Hal ini akan menimbulkan dampak
kurangnya kontrol sosial terhadap kehidupan individi dan masyarakat.
Sehingga terkadang jika kitasmpat berfikir, saat ini kehidupan yang kita jalani
selalu diarahkan dan diatur oleh teknologi. Seperti apa kita sangat tergantung
dari perkembangan teknologi yang kita akses. Dengan demikian secara tidak
sadar, kehidupan yang saat ini kita jalani, sangat tergantung pada teknologi.
Artinya apa, ketiadaan teknologi, bisa jadi membuat kita tidak merasa
”hidup”.
Tantangan terbesar dihadapkan kepada kita, bagaimana kita mampu
menjadikan globalisasi dan perkembangan teknologi ini sebagai peristiwa
manusiawi
yang
mempunyai
dampak
bagi
"keselamatan",
yakni
interkoneksitas dalam hal kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan harmoni di
Bumi ini. Kalau demikian, globalisasi lantas menjadi gratia efficient, dampak
menyelamatkan bagi setiap insan
Contoh sederhana: Penggunaan teknologi yang memberikan dampak
terhadap dehumanisasi individu dan masyarakat antara lain.
Penggunaan e-mail, ataupu sms dalam berkomunikasi dengan orang lain
akan merubah gaya seseorang dalam bertutur kata dengan orang lain. Nilai
dan etika kesopanan dalam berkomunikasi akhirnya luntur dan tidak banyak
lagi digunakan.
Permainan play station atau game online membuat orang (anak) menjadi
malas keluar rumah, sibuk dengan dirinya yang seolah-olah adalah pahlawan
dalam game yang dia mainkan. Hal ini akan berdampak pada pola sosialisasi
mereka dengan lingkungan, interaksi dengan teman, dll. Dan masih banyak
20
kasus penggunaan teknologi yang akhirnya membawa dampak dehumanisasi
terhadap individu penggunanya.
B. Integritas Dan Etika Ilmuan Terhadap Iptek
1. Kemajuan Sains dan Teknologi tanpa Etika akan Menghancurkan
Hidup Manusia
Manusia sebagai makhluk yang berakal budi tidak henti-hentinya
mengembangkan pengetahuannya. Akibatnya teknologi berkembang
sangat cepat dan tidak terbendung seperti tampak dalam teknologi
persenjataan, computer informasi, kedokteran, biologi dan pangan.
Kemajuan teknologi tersebut bila tidak disertai dengan nilai etika akan
menghancurkan hidup manusia sendiri seperti terbukti dengan perang
Irak, pemanasan global, daya tahan manusia yang semakin rendah,
pemiskinan sebagian penduduk dunia, makin cepat habisnya sumber alam,
rusaknya ekologi, dan ketidakadilan. Pertanyaan yang secara etis dan
kritis harus diajukan adalah, apakah teknologi yang kita kembangkan
sungguh demi kebahagiaan
manusia
secara menyeluruh?
“Nilai
kemanusiaan” sebagai salah satu nilai etika perlu ditaati dalam
mengembangkan teknologi
Memasuki abad ke 21, berarti menapaki abad global. Akibat
perkembangan tehnologi informasi dan transportasi, dunia Inteernasional
pada abad ini mengalami sebuah perubahan besar, yang dikenal dengan
era global. Dalam era demikian, situasi dunia menjadi amat transparan,
jendela internasional, terdapat hampir disetiap rumah. Apa yang terjadi
dsalah satu sudut bumi dalam waktu singkat dapat ditangkap dari
beerbagai belahan dunia, pintu gerbang antar Negara semakin teerbuka,
sekat sekat budaya semakin hilang dan ujung ujungnya akan terbentuk apa
yang disebut JHON NEISBITT sebagai Gaya Hidup Global.
21
Abad ini ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi yang
sangat pesat. Kemajuan itu terutama dipacu oleh kemajuan teknologi
computer dan informasi sehingga zaman ini sering disebut era revolusi
baru yaitu revolusi informasi.Produk dari kemajuan sains dan teknologi
kian canggih dan bermutu. Hampir dalam semua bidang kehidupan kita
dapat menikmati produk teknologi modern mulai dari peralatan rumah
tangga sampai dengan peralatan industri yang besar. Dengan semua
kemajuan itu hidup manusia dipermudah, diperlancar, dan lebih sejahtera.
Tetapi di sisi yang lain, kita melihat bahwa berbagai kemajuan tersebut
juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia seperti
lingkungan hidup yang tidak nyaman, ketidakadilan dan bahkan
penghancuran kelompok manusia. Karenanya patut dipertanyakan, apakah
kemajuan sains dan teknologi tersebut perlu dibatasi. Persoalan inilah
yang ingin digali dalam makalah ini.
2. Dampak Positif dari Kemajuan Sains dan Teknologi
Dampak positif dari kemajuan sains dan teknologi sangat besar, banyak,
dan kita rasakan setiap hari. Kemajuan yang paling menonjol adalah bidang
teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti internet,
komunikasi antara manusia di dunia ini menjadi sangat cepat, tepat dan
transparan. Dengan kemajuan itu semua, dunia yang tadinya terasa luas dan
besar, kini terasa kecil karena jarak tidak lagi sangat menentukan. Apa
yang terjadi di suatu belahan bumi akan diketahui di tempat lain sehingga
hamper semua kejadian dapat diketahui dari tempat manapun. Penemuan
dan kemajuan sains dan teknologi oleh para ahli di suatu negara dengan
cepat dapat diketahui oleh para ahli dari negara lain sehingga hasilnya
cepat dapat digunakan oleh banyak orang. Kemajuan teknologi informasi
dengan jelas juga membantu proses demokrasi di dunia ini karena apapun
yang terjadi dalam suatu negara tidak dapat ditutupi lagi oleh
pemerintahnya. Ketidakadialan, atau sikap dictatorial pemerintah di suatu
negara tidak dapat ditutupi lagi dari pengamatan negara lain karena dengan
22
mudah diberitakan lewat internet dan peralatan telekomunikasi lain yang
canggih. Dengan demikian tanggapan dari negara lain dapat masuk dengan
cepat pula. Gagasan seseorang juga sulit diberangus dalam era informatika
ini, karena sekali gagasan orang itu keluar dan disebarkan lewat teknologi
informasi yang canggih, semua orang dapat menangkapnya. Dalam banyak
hal jelas lancarnya komunikasi informasi telah membantu hidup manusia
menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih sejahtera.
Dengan kemajuan teknologi terutama computer yang terus
berkembang talah banyak mengubah cara kerja dan gaya hidup banyak
orang. Banyak hal yang dulu dikerjakan secara perlahan dan memakan
waktu lama, kini bisa deprogram dan diselesaikan dengan waktu yang lebih
singkat. Pekerjaan yang dulu harus diselesaikan oleh banyak orang,
sekarang cukup dilakukan oleh sedikit orang saja karena dukungan system
computer. Banyak pekerjaan yang dulu dilakukan oleh tangan manusia kini
digantikan robot yang dapat bekerja cepat dan tanpa lelah. Sistem computer
dan segala macam programnya, telah mempercepat manusia dalam
memecahkan banyak persoalan. Manusia terpacu untuk berpikir cepat,
memecahkan persoalan dengan cepat, temasuk dalam hubungan dengan
orang lain entah sebagai pribadi atau bisnis. Semua ini jelas mengubah
gagasan manusia tentang alam ini sendiri dan tentang relasi antara manusia.
Kemajuan dalam bidang teknologi komputer, akhirnya juga
mendorong kemajuan teknologi di bidang yang lain, seperti kedokteran,
militer, mesin industri, dan riset biologi yang juga menjadi makin canggih.
Di bidang militer, kini banyak menggunakan system persenjataan yang
serba otomatis dan bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan hasil yang
sangat akurat. Ketepatan pengeboman atau ketepatan sasaran bidik peluru
kendali, lebih bisa diprediksi.
Dalam dunia kesehatan, kita lihat juga kemajuan yang sangat besar
dengan segala macam peralatan yang menggunakan sistem komputer. Ini
memungkinkan semua proses pemeriksaan kesehatan menjadi lebih presisi
dan akurat. Bagian terdalam tubuh manusia dapat dilihat dengan lebih jelas
23
sehingga diagnose dokter lebih tepat dan tindakan kesehatan dapat lebih
diberikan secara lebih tepat pula. Peralatan operasi yang menggunakan
sinar laser dapat membantu dokter mengoperasi bagian tubuh yang lembut
dan tersembunyi. Bidang farmasi pun berkembang sangat cepat. Kehadiran
teknologi modern memungkinkan penemuan dan pembuatan obat dapat
dilakukan dengan lebih baik dan berdaya guna. Jelas semua itu menjadikan
bantuan kesehatan bagi manusia lebih baik.
Dalam bidang biologi, kemajuan sains dan teknologi dengan sangat
kentara menampakkan hasil yang besar. Bioteknologi sangat berkembang,
rekayasa genetik untuk mengembangkan produk pertanian dan peternakan
maju pesat. Yang terakhir dengan berhasilnya percobaan cloning pada
tumbuh-tumbuhan, binatang dan bagian tubuh manusia. Cloning tersebut
mau tidak mau telah membantu produksi buah-buahan lebih baik, lebih
besar dan dalam jumlah banyak; dan cloning bagian tubuh manusia telah
membantu untuk menggantikan bagian tubuh yang telah rusak. Semua itu
jelas menambah daya hidup manusia.
Dunia industri, mulai dari industri kecantikan sampai dengan
industri pangan dan mesin-mesin berat, berkembang sangat pesat. Kita
dapat melihat peralatan-peralatan pembangunan yang canggih dan otomatis
sehingga memungkinkan orang membangun gedung-gedung tinggi dengan
segala peralatan yang lengkap. Industri pangan dan industri kecantikan
begitu maju sehingga kehidupan dan juga tubuh manusia terjaga dengan
baik.
Kemajuan yang sama juga terjadi dalam bidang transportasi.
Manusia kini menjadi makin mudah untuk pergi kemana pun dalam waktu
yang lebih singkat dan nyaman. Jelas semuanya ini mempengaruhi cara
keja dan kinerja manusia.
Berbagai contohdi atas, jelas menunjukkan bahwa kemajuan sains
dan teknologi telah mengubah hidup manusia. Berbagai kemajuan itu telah
memungkinkan manusia mampu memecahkan hamper semua persoalan
mereka. Sehingga pertanyaannya kini adalah betulkah kemajuan teknologi
24
hanya memberikan dampak positif bagi umat manusia? Tidak adakah
dampak negatifnya? Apakah kemajuan sains dan teknologi perlu diberi
batas, diberi arah? Bila ya, arah apa yang kiranya dapat diterima? Inilah
beberapa persoalan yang perlu dijawab.
3. Dampak Negatif dari Kemajuan Sains dan Teknologi
Dari kenyataan yang ada, kecuali dampak positif, kemajuan sains
dan teknologi juga memberikan dampak negative bagi hidup manusia. Di
sini disebutkan beberapa dampak negatif yang telah muncul antara lain
dalam bidang (1) informatika, (2) persenjataan, (3) biologi, (4) medis, dan
(5) lingkungan hidup.
Informatika. Kemajuan teknologi komputer dan informasi,
faktanya juga membuat dunia kejahatan makin canggih. Praktek-praktek
pencurian melalui jaringan computer dan internet, seperti pembobolan
bank, penipuan transaksi dagang via internet, bahkan pembocoran rahasia
sebuah institusi atau negara, juga makin sering terjadi.
Kemajuan
teknologi
komputer
dan
informasi
ini,
juga
memungkinkan seseorang bisa dirusak kehidupan pribadinya dengan cara
penyebarluasan informasi yang tidak benar dan gambar yang direkayasa
menggunakan computer dan disebarkan melalui internet. Di beberapa
tempat, adanya internet ternyata juga punya dampak negatif bagi banyak
orang muda yang dengan mudah mengakses situs pornografi dan informasi
yang provokatif dan menghasut dari kelompok-kelompok tertentu. Dan
yang terburuk, terbukanya keran informasi akibat majunya teknologi
komputer dan informasi ini, membuat mereka yang tak siap menjadi
bingung menyikapinya.
Persenjataan. Persenjataan yang canggih juga memiliki dampak
negatif. Akibat yang ditimbulkan senjata modern dan canggih, bisa lebih
menimbulakn kerusakan dan kerugian yang lebih besar atau korban yang
jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang senjata konvensional, juga karena
dengan itu korban yang dibunuh dapat lebih banyak daripada perang
25
tradisional. Senjata modern dan canggih juga bisa membuat beberapa
negara merasa sangat kuat dan ingin menguasai atau memaksakan
kehendak pada negara lain. Senjata modern dengan efek penghancur yang
dahsyat, seperti senjata dengan uranium dan nuklir, bisa memicu
persaingan dan pada tingkat tertentu juga bisa menyulut pecahnya perang.
Dewasa ini bahkan banyak riset yang dilakukan untuk menciptakan senjata
modern dan canggih dengan daya penghancur luar biasa. Para ahli yang
melakukan riset penciptaan senjata itu, tentu juga berpikir untuk menguji
senjata hasil buatan mereka. Ini jelas bisa menjadi ancaman. Dalam situasi
normal dan tenang, mereka memang akan melakukan pengujian di darah
aman dan tanpa penghuni. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka
tak pernah berkeinginan untuk menguji senjata mereka dalam kondisi
sebenarnya, yakni menjadi mesin perang untuk menghancurkan suatu
Negara yang dihuni jutaan manusia.
Sebenarnya kita dapat bertanya, mengapa mereka membuat
persenjataan yang makin canggih? Mengapa tidak membuat peralatan yang
lebih berguna bagi kesejahteraan manusia?
Biologi. Teknologi rekayasa di bidang biologi juga mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Dengan teknologi ini, kalangan ahli biologi
kini mampu mengembangkan apa yang disebut sebagai cloning yang bisa
diterapkan pada tumbuhan, hewan, dan sangat mungkin juga pada manusia.
Dengan rekayasa cloning ini, para ahli memang dapat menciptakan mahluk
baru tanpa melalui pembiakan sebagaimana lazimnya. Termasuk dalam
menciptakan organ manusia yang diperlukan untuk memperbaiki atau
memperbarui organ yang rusak. Namun masalahnya tentu akan lain, juka
praktek cloning itu dilakukan untuk menciptakan manusia baru. Keinginan
untuk menciptakan manusia tanpa melalui perkawinan seperti ini, bahkan
sudah memicu munculnya pro-kontra diantara para ahli yang mendukung
dan yang menentangnya. Bila tidak disikapi secara kritis, praktek cloning
manusia itu, bisa melahirkan dampak negatif dalam kehidupan manusia
sendiri.
26
Dampak terburuk yang bisa terjadi bila praktek cloning manusia itu
dibiarkan adalah kemungkinan hilangnya kesadaran bahwa mereka adalah
mahluk ciptaan Tuhan. Kenyataan bahwa mereka bisa menciptakan
segalanya dengan cloning, bisa jadi justru akan membuat mereka
melupakan Sang Pencipta sendiri. Dampak lainnya adalah kemungkinan
munculnya sikap superioritas perempuan yang tidak akan membutuhkan
laki-laki, karena dapat mencipta manusia sendiri dari dirinya. Hal ini akan
mengganggu keseimbangan relasi manusia laki-laki dan perempuan yang
diciptakan Tuhan untuk saling membantu dalam suatu perkawinan. Maka
tata kehidupan baru akan bergolak.
Lingkungan
hidup.
Dari
banyak
pengalaman,
kerusakan
lingkungan akibat pembangunan industri masih terus terjadi. Sistem
pengelolaan limbah industri yang tidak ditata secara tepat dan baik,
menyebabkan lingkungan bukan hanya kotor, tapi juga tercemar. Asap dari
industri dan juga transportasi juga menyebabkan polusi udara yang
mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon dan terjadinya pemanasan
global.
Pengambilan sumber alam secara besar-besaran menggunakan
perangkat berteknologi canggih, melahirkan ancaman tidak tersedianya
sumber alam bagi generasi mendatang. Penebangan hutan secara besarbesaran yang dilakukan tanpa memperhitungkan akibatnya, menyebabkan
terjadinya penggundulan hutan yang juga mendorong makin meningkatnya
suhu udara di muka bumi ini. Pembangunan reactor nuklir di tempat yang
tidak tepat dan tidak secara teliti direncanakan telah ikut merusak
lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup banyak orang.
Dari sini tampak bahwa perkembangan teknologi di bidang industri
pun perlu memperhatikan pengaturan terhadap lingkungan hidup manusia.
Dalam lingkungan tertentu penggunaan teknologi canggih oleh kelompok
masyarakat tertentu, juga bisa berakibat kelompok masyarakat yang lain
terkalahkan dalam persaingan. Lihat bagaimana penggunaan pukat harimau
oleh perusahaan besar telah menyingkirkan dan mematikan nelayan-
27
nelayan tradisional. Akibatnya penduduk tidak dapat hidup layak lagi.
Maka terjadi ketidakadilan yang berakibat menyengsarakan orang kecil.
Medis. Kemajuan teknologi kedokteran sangat pesat, banyak
peralatan medis yang mutakhir ditemukan. Kecuali dampak yang positif,
sudah tampak bahwa peralatan yang modern itu juga membawa dampak
negatif. Beberapa rumah sakit yang mempunyai peralatan itu, sering secara
mudah menganjurkan pasien, termasuk yang secara ekonomi tak mampu,
untuk menjalani diagnosa dengan alat itu meski sebenarnya tidak perlu.
Akibatnya mereka harus membayar mahal. Bahkan ada beberapa dokter
“memaksakan” tindakan operasi dengan menggunakan peralatan yang
canggih, hanya demi mengembalikan investasi pembelian peralatan
tersebut. Jadi tindakan yang dilakukan terhadap pasien, tidak lagi
didasarkan pada pertimbangan untuk membantu pasien, tapi justru pada
alatnya.
Dari beberapa contoh di atas menjadi jelas bahwa kecuali dampak
positif dari kemajuan sains dan teknologi, juga terdapat banyak dampak
negatifnya. Maka kiranya diperlukan suatu aturan main, suatu pembatasan,
suatu arah bagi perkembangan teknologi, terutama dalam penggunaan hasil
teknologi. Persoalannya adalah pembatasan seperti apa yang diperlukan
bagi perkembangan sains dan teknologi? Pembatasan dan arah seperti apa
yang dapat diterima oleh mayoritas umat manusia, terutama para ahli sains
dan teknologi?
C.
Pokok-Pokok Etika Dalam Konteks Akademis
Dunia akademik ialah relung civitas academica. Di lingkungan ini, di
Indonesia tugas pokok warganya adalah Tridharma: penerusan dan
penyebarluasan iptek, pengembangan iptek, dan penerapan iptek dalam
pengabdian kepada masyarakat. Dalam ketiga dharma ini, dan terutama dalam
kedua dharma yang pertama, termasuk pula penerbitan karya ilmiah.
Etika yang merambah semua kegiatan inilah yang dimaksudkan dengan
etika akademik, ini meliputi sikap ilmiah, tanggungjawab ilmiah dan
28
professional, dan perilaku kolegial-profesional sebagai warga masyarakat
akademik. Semuanya bertumpu pada kejujuran ilmiah (scientific honesty),
perlakuan yang adil (fairness), dan keterbukaan serta penghargaan terhadap
pendapat orang lain.
Dalam publikasi, tidak etis untuk melanggar HAKI dan melakukan
penjiplakan. Penghargaan terhadap pendapat orang lain diwujudkan dengan
menyebutkan sumbernya bila kita mengutip, mengucapkan terima kasih secara
eksplisit kepada orang-orang yang telah membantu melahirkan publikasi itu,
dan tidak memelintir pendapat orang lain untuk menyesuaikannya dengan
kepentingan kita. Mencatut nama besar orang lain untuk “mendongkrak”
prestise karya tulis kita juga sangat tidak terpuji. Demikian pula
memampangkan “seabrek” acuan di bagian akhir makalah kita, padahal semua
atau sebagian besar dari acuan-acuan itu tidak penad (relevant) dengan isi
makalah kita. Tanggapan (renponse) atas pendapat orang lain dan tangkisan
(rebuttal) atas kritik yang kita terima boleh saja sangat tajam, tetapi tidak
boleh mempermalukan orang lain. Bukan orangnya yang kita kecam dan
tentang pandangannya
Ilmu dapat dipandang secara internalistik, artinya dicermati dari segi
kebenaran intersubjektif (konsistensi internal dan korespondensinya dengan
fakta dan empiria). Ini meliputi keseksamaan peranti (devices) dan rudas
(apparati) yang dipakai dalam pengamatan dan pengukuran serta ketepatan
penyusunannya dalam percobaan (experimental set-up), kejelian pengamatan
dan kecermatan pengukurannya, kebenaran metode percobaan dan analisis
datanya serta kelogisan penarikan kesimpulannya. Ilmu juga dapat dipandang
secara eksternalistik, artinya dicermati dari segi hubungannya dengan
dampaknya pada unsur-unsur kebudayaan lain di luar dirinya. Ini meliputi
keselarasannya dengan nilai-nilai etika dan agama serta akuntabilitas atas
resiko dari kesalahannya dan kurang tepatnya penerapannya.
Tanggung jawab akademik warga civitas academica dalam mengemban
tridharma meliputi kedua aspek tersebut di atas. Tanggung jawab dosen dalam
dharma pendidikan dan pengajaran, misalnya tidak terbatas dalam masa
29
berlangsungnya PBM itu saja, tetapi sampai pada akibatnya pada alumni
dalam karir mereka nanti. Kalaupun pertanggungjawaban legal-yuridis tidak
dapat diminta dari dosen yang dalam pengajarannya melakukan kesalahan
yang berakibat negatif pada alumni rasa bertanggung jawab atau tanggung
jawab moral harus ada. Inilah yang membedakan pendidikan (bildung) dari
indoktrinasi, apalagi kalau indoktrinasi itu begitu keras dan/canggihnya,
sehingga menjadi cuci otak (brainwashing).
Sebaiknya lembaga pendidikan tinggi mempunyai kode etik yang berlaku
bagi dan dimengerti serta diterima oleh semua civitas academica. Kode etik
(ethical codes of conduct) itu merupakan panduan untuk menjaga integritas
civitas academica dan citra lembaganya, sehingga mendapat kepercayaan dari
relasi dan rekan kerja di lembaga-lembaga lain serta dari masyarakat luas. Tak
ada gunanya suatu kode etik, bahkan yang ditulis dengan aksara indah dan
tinta emas pun, kalau ia hanya dijadikan pajangan belaka dan tidak berfungsi.
Kode etik juga tidak akan efektif kalau tidak ada sanksi bagi pelangarnya.
Demi fairness dalam menangani dugaan pelanggarannya, sebaiknya ada
mekanisme untuk membentuk secara ad hoc dan tepat --- sebuah Dewan
Kehormatan. Kalau diantara warga civitas academica ada yang cukup senior
dalam pengalaman, bagus reputasi akademiknya, dan tidak diragukan
integritas moralnya, lagi pula sangat dihormati oleh semua warga lainnya,
peran Dewan Kehormatan itu dapat diserahkan kepadanya, dengan secara
resmi mengangkatnya sebagai ombudsman tetap.
Sikap orang terhadap suatu ajaran (religius, filosofis, politis atau ilmiahteoritis) terentang di antara dua kutub yang diametral atau meridional. Kutub
ekstrim yang satu ialah fundamentalisme, sedangkan ekstrem yang satunya
lagi ialah liberalisme. Fundamentalisme ialah paham yang dengan ketat dab
kukuh meyakini kebenaran harfiah dari doktrin-doktrin atau dalil-dalil dalam
suatu ajaran. Sebaliknya liberalisme adalah paham yang condong ke arah
pandangan atau kebijakan yang pro reformasi dan kemajuan, sehingga
bertenggang rasa (tolerant) dan tidak berprasangka (prejudiced).
30
Karena iptek bertumpu pada kreativitas dan kreativitas hanya dapat
berkembang dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, maka sikap etis
civitas academica sebaiknya liberal, namun tidak sampai terperosok ke dalam
liberalisme. Justru karena liberal, maka kita bebas dari liberalisme. “Menjadi
liberal yang sejati”, menurut teologiwan Karl Barth, “berarti dan berbicara
dalam tanggung jawab dan keterbukaan di semua sisi dan dengan apa yang
dapat saya sebut keugaharian pribadi yang total”.
Bersikap ugahari (modest) berarti menyadari bahwa apa yang kita pikirkan
dan katakan ada batas-batasnya. Kesadaran akan adanya batas ini tidak
menghalangi kita untuk dengan tegas mengatakan apa yang kita pikirkan dan
apa yang kita ketahui, namun tanpa beranggapan bahwa kita harus senantiasa
benar. Dengan kata lain kita terbuka terhadap kritik orang lain, bersedia
merevisi pandangan kita, dan bahkan merombaknya habis-habisan bila perlu,
jika argument rasional dan/atau bukti-bukti empiris yang disodorkan para
pengecam kita ternyata memang telah memfalsifikasi pandangan kita.
Memiliki keugaharian ilmiah (scientific modesty) berarti tidak sok berpretensi
seolah-olah kita adalah orang yang paling pintar dan merupakan sumber
kebenaran. Ini selaras dengan “purata kencana” (the golden mean), asas yang
disarankan dalam etika Kebajikan (virtue ethics). “Jalan Tengah” (the
middleWay) dalam Budhisme juga menganjurkan hal yang sama.
D. Etika dalam Iptek
Telah dikatakan tadi bahwa dunia akademik ialah relungnya civitas
academica yang mengemban tugas menyebarluaskan, mengembangkan dan
mengabdikan iptek. Maka etika di dunia akademik juga etika dalam iptek.
Kalau di bagian ini Etika dalam Iptek dibicarakan tersendiri, itu karena
pembicaraan dalam Etika di dunia akademik baru dipumpunkan pada dharma
yang pertama dari tridharma, yakni pendidikan dan pengajaran untuk
mentransmisikan iptek. Jadi di bagian ini pumpun pembicaraan kita pada etika
dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
31
Secara umum, etika menuntut kejujuran dan dalam iptek ini berarti
kejujuran ilmiah (scientific honesty). Mengubah, menambah, dan mengurangi
data demi kepentingan tertentu termasuk dalam ketidakjujuran ilmiah.
Mengubah dan menambah data dengan rekaan sendiri dapat dimaksudkan agar
kurvanya
memperlihatkan
kecenderungan
yang
diinginkan.
Mungkin
penelitinya sendiri yang menginginkan agar hasil penelitiannya sesuai dengan
teori yang sudah mapan. Mungkin penaja (sponsor) peneliti itu yang ingin
menonjolkan citra produk industrinya. Mereka-reka data semacam itu
merupakan the sin of commission. Sebaliknya membuang sebagian data yang
“memperburuk” hasil penelitian adalah the sin commission. Penghapusan data
yagn “jelek” itu mungkin dimaksudkan oleh penelitinya agar analisis datanya
memperlihatkan keterandalan (realibility) yang lebih baik. Lebih jahat lagi
kalau dosa komisi itu dilakukan untuk menyembunyikan efek samping yang
negatif dari produk yang diteliti. Ketidakjujuran ilmiah semacam ini pernah
dilakukan peneliti yang ditaja pabrik penyedap rasa (monosodium glutamate)
di Thailand.
Kalau data yang dibuang itu dinilai sebagai penyimpangan dari kelompok
yang sedang diteliti, dan karenanya harus ikut diolah, kejujuran ilmiah
menuntut penjelasan tentang penghapusannya. Perlu juga disebutkan patokan
yang dipakai untuk menentukan ambang nilai data yang harus ikut dianalisis,
misalnya patokan Chauvenet.
Sekarang umat manusia menghadapi masalah-masalah yang sangat serius,
yang menyangkut teknologi dan dampaknya pada lingkungan. Kenyataan ini
memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang etika:
1. Norma-norma etika (dan agama) yang seperti apakah yang harus
kita patuhi dalam penelitian di bidang bioteknologi, fisika nuklir
dan zarah keunsuran, serta astronomi dan astrofisika?
2. Dalam penelitian kedokteran dan genetika, apakah arti kehidupan?
3. Dalam
penelitian
dampak
teknologi
terhadap
lingkungan,
bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan alam, baik yang
nirnyawa(the inanimate world) maupun yang bernyawa.
32
4. Apakah masyarakat yang baik itu, dan dapatkah dikembangkan
pengertian yang universal tentang kebaikan bersama yang
melampaui
individualisme,
nasionalisme,
dan
bahkan
antroposentrisme?
Dalam bioteknologi (termasuk rekayasa genetika) dan kedokteran,
pertanyaan tentang arti, mulai dan berakhirnya kehidupan sangat penad
(relevant). Apakah orang yang berada dalam keadaan koma dan fungsi faal
serta metabolismenya harus dipertahankan dengan alat-alat kedokteran
elektronik dalam jangka panjang yang tidak tertentu masih mempunyai
kehidupan yang berarti ? Tak bolehkah ia minta (misalnya sebelum terlelap
dalam keadaan seperti itu), atau diberi, euthanasia berdasarkan informed
consent dari keluarganya yang paling dekat? Ini mengacu ke arti dan
berakhirnya kehidupan. Mulainya kehidupan, penting untuk diketahui atau
ditetapkan (dengan pertimbangan ilmu dan agama) untuk menentukan etis dan
tidaknya menstrual regulation (“MR”) dan aborsi, terutama dalam hal indikasi
medis dari risiko bagi ovum yang telah dibuahi dan terlebih-lebih lagi bagi
ibunya, kurang meyakinkan.
Bioteknologi/rekayasa genetika mungkin hanya boleh dianggap etis jika
tingkat kegagalannya yang mematikan embrio relative rendah dan – bila
menyangkut manusia – hanya mengarah ke eugenika negatif. Tanaman dan
organisme harus disikapi dengan hati-hati, baik dari segi perkembangan
jangka panjangnya yang secara antropo sentries mungkin membahayakan
kehidupan kita, maupun dari segi pengaturannya dalam tata hukum dan
ekonomi internasional yang biasanya lebih menguntungkan negara-negara
maju. Etiskah untuk mematenkan organisme dan tanaman yang telah diubah
secara genetic (genetically modified)? Adilkah itu dan apakah itu tidak
mengancam kelestarian plasma nutfah? Keadilan yang dimaksudkan di sini
adalah keadilan agihan (distributive justice). Pengagihannya bukan hanya
secara spatial, tetapi juga secara temporal. Dimensi spatiotemporal dari
33
keadilan distributive ini tersirat dalam pengertian tentang “pembangunan yang
terlanjutkan” (sustainable development) menurut Gro Harlem Brundtland.
E. Sikap Ilmiah Yang Harus Dimiliki Ilmuan
Ilmu bukanlah merupakan pengetahuan yang dating demikian saja sebagai
barang yang sudah jadidan dating dari dunia hayal. Akan tetapi ilmu
merupakan suatu cara berfikir yang demikian dalam tentang sesuatu obyek
yang khas dengan pendekatan yang khas pula sehingga menghasilkan suatu
kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah. Ilmiah dalam arti bahwa
system dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Disebabkan oleh karena itu pula itu pula ia terbuka untuk diuji oleh siapapun.
Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang di dalam dirinya memiliki
karakteristik kritis, rasional, logis, obyektif, dan terbuka. Hal ini merupakan
suatu keharusan bagi seorang ilmuwan untuk melakukannya. Namun selain itu
juga masalah mendasar yang dihadapiilmuwan untuk melakukannnya. Namun
selain itu juga masalah mendasar yang dihadapi ilmuwan setelah ia
membangun suatu bangunan yang kokoh kuat adalah masalah kegunaan ilmu
bagi kehidupan manusia. Memang tak dapat disangkal bahwa ilmu telah
membawa manusia ke arah perubahan yang cukup besar. Akan tetapi dapatkah
ilmu yang kokoh, kuat dan mendasar itu menjadi penyelamat manusia bukan
sebaliknya. Disinilah letak tanggung jawab seorang ilmuwan, masalah moral
dan akhlak amat diperlukan.
Manusia sebagai makhluk Tuhan berada bersama-sama dengan alam dan
berada di dalam alam itu. Manusia akan menemukan pribadinya dan
membudayakan dirinya bilamana manusia hidup dalam hubungannya dengan
alamnya. Manusia yang merupakan bagian dalam tidak hanya merupakan
bagian yang terlepas darinya. Manusia senantiasa berintegrasi dengan
alamnya. Sesuai dengan martabatnya maka manusia yang merupakan bagian
dalam harus senantiasa merupakan pusat dari alam itu. Dengan demikian,
tampaklah bahwa diantara manusia dengan alam ada hubungan yagn bersifat
keharusan dan mutlak. Oleh sebab itulah, maka manusia harus senantiasa
34
menjaga kelestarian alam dalam keseimbangannya yang bersifat mutlak pula.
Kewajiban ini merupakan kewajiban moral tidak saja sebagai manusia biasa
lebih-lebih seorang ilmuwan dengan senantiasa menjaga kelestarian dan
keseimbangan alam yang juga bersifat mutlak.
Para ilmuwan sebagi orang yang professional dalam bidang keilmuan
sudah barang tentu perlu memiliki visi moral yaitu moral khusus sebagai
ilmuwan. Moral ialah di dalam filsafat ilmu disebut juga sebagai sikap ilmiah
(Abbas Hamami M, dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM,
1996).
Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Hal ini disebabkan oleh
karena sikap ilmiah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu
pengetahuan ilmiah yang bersifat obyektif. Sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan
bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara
untuk mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi dan dapat
dipertanggungjawabkan secara sosila untuk melestarikan dan kelestarian alam
semesta ini, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya selaras
dengan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan.
Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami
M, (1996) sedikitnya ada enam, yaitu:
1.
Tidak ada rasa pamrih (disinterstedness), artinya suatu sikap yang
diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang obyektif dengan
menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi.
2.
Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar ilmuwan
mampu mengadakan pemilihan terhadap pelbagai hal yang dihadapi.
Misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing
menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara penyimpulan
yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan
akurasinya.
3.
Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun
terhadap alat-alat indera serta budi (mind).
35
4.
Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan (belief) dan
dengan merasa pasti (conviction) bahan setiap pendapat atau teori yang
terdahulu telah mencapai kepastian.
5.
Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu
tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu
ada dorongan untuk riset, dan riset sebagai aktivitas yang menonjol
dalam hidupnya.
6.
Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis (akhlak) yang selalu
berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan
untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa
dan negara.
Norma-norma umum bagi etika keilmuan sebagaimana yang dipaparkan
secara normative tersebut berlaku bagi semua ilmuwan. Hal ini karena pada
dasarnya seorang ilmuwan tidak boleh terpengaruh oleh system budaya,
system politik, system tradisi, atau apa saja yang hendak menyimpangkan
tujuan ilmu. Tujuan ilmu yang dimaksud adalah obyektivitas yang berlaku
secara universal dan komunal.
Di samping sikap ilmiah berlaku secara umum tersebut, pada
kenyataannya masih ada etika keilmuan yang secara spesifik berlaku bagi
kelompok-kelompok ilmuwan tertentu. Misalnya etika kedokteran, etika
bisnis, etika politisi, serta etika-etika profesi lainnya yang secara normatif
berlaku dan dipatuhi oleh kelompoknya itu. Taat asas dan kepatuhan terhadap
norma-norma etis yang berlaku bagi para ilmuwan diharapkan akan
menghilangkan kegelisahan serta ketakutan manusia terhadap perkembangan
ilmu dan teknologi. Bahkan diharapkan manusia akan semakin percaya pada
ilmu yang membawanya pada suatu keadaan yang membahagiakan dirinya
sebagai manusia. Hal ini sudah barang tentu juga pada diri para ilmuwan tidak
ada sikap lain kecuali pencapaian obyektivitas dan demi kemajuan ilmu untuk
kemanusiaan.
36
F. Korelasi Etika Profesi, Teknologi Dan Hukum Terhadap Informasi
1. Sejarah dan Perkembangan Etika Komputer
Sesuai awal penemuan teknologi komputer di era 1940–an, perkembangan
etika komputer juga dimulai dari era tersebut dan secara bertahap
berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini.
Perkembangan tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang
akan dibahas berikut ini
a. Era 1940-1950-an
Munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai
dari pekerjaan profesor Norbert Wiener . yang mengembangkan suatu
meriam antipesawat
yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat
tempur yang melintas di atasnya. Pada perkembangannya, penelitian di
bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang
riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information
feedback.
Konsep cybernetics tersebut dikombinasikan dengan
komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener
akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan
teknologi
b. Era 1960-an
Pada pertengahan tahun 1960 , Donn Parker dari SRI
Internasional Menlo Park California melakukan berbagai riset untuk
menguji penggunaan komputer yang tidak tidak sesuai dengan
profesionalisme di bidang komputer. Selanjutnya, Parker melakukan
riset dan mengumpulkan berbagai macam contoh kejahatan komputer
dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para
profesional komputer. Dalam perkembangannya, ia menerbitkan “Rules
of Ethics in Information Processing” atau peraturan tentang etika dalam
pengolahan informasi.
37
Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi
profesional di bidang komputer, yang ditandai dengan usahanya pada
tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan Kode Etik
Profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing
Machinery (ACM).
c. Era 1970-an
Perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan
karya Walter Maner yang sudah mulai menggunakkan istilah “computer
ethics” untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan
dengan masalah etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer
waktu itu.
d. Era 1980-an
Pertengahan
80-an,
James
Moor
dari
Dartmouth
College
menerbitkan artikel menarik yang berjudul “What is computer Ethics?”
sebagai isu khusus pada Jurnal Metaphilosophy [Moor, 1985]. Deborah
Johnson dari Resselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks
Computer Ethics [Johnson, 1985], sebagai buku teks pertama yang
digunakan lebih dari satu dekade dalam bidang itu.
e. Era 1990-an Sampai Sekarang
Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat
riset, konfrensi, jurnal, buku teks dan artikel menunjukkan suatu
keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer.
Sebagai contoh, pemikir sepeti Donald Gotterbarn, Keith Miller, Simon
Rogerson, dan Dianne Martin .Para ahli komputer di Inggris, Polandia,
Belanda, dan Italia menyelenggarakan ETHICOMP sebagai rangkaian
konfrensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Terdapat pula konfrensi
besar tentang etika komputer CEPE yang dipimpin oleh Jeroen van
Hoven, serta di Australia terjadi riset terbesar etika komputer yang
dipimpin oleh Chris Simpson dan Yohanes Weckert.
38
2. Etika Komputer di Indonesia
Sebagai negara yang
tidak bisa dilepaskan dari perkembangan
teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam
mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikir dunia di
atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang
dilakukan hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di
Indonesia.
G. Etika Dan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti
revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik
dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan
keputusan.
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh
terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan normanorma dalam kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik,
melakukan
komunikasi
secara langsung dengan orang lain,
karena
perkembangan teknologi internet dan email maka interaksi tersebut menjadi
berkurang.
Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk
menjawab tantangan hidup. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat
penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi maka manusia
yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi
termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada
peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi
belaka. Ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak
tepat yaitu :
1.
Ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi
manusia sebagai pekerja
39
2.
Tingkat kompleksitas serata kecepatan yang sudah tidak dapat di tangani
secara manual
3.
Pengangguran dan pemindahan kerja
4.
Kurangnya tanggung jawab profesi
5.
Adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi
informasi
Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut maka dapat dilakukan :
1.
Di rancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia
2.
Adanya dukungan dari suatu organisasi, kompleksitas dapat ditangani
dengan Teknologi Informasi
3.
Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi
informasi. Jika adanya peningkatan pendidikan maka akan adanya umpan
balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi
4.
Perkembangan teknologi akan semakin meningkat namun hal ini harus di
sesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi di
bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.
H. Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama mengapa masyarakat
berminat untuk menggunakan komputer yaitu;
1. Kelenturan logika (logical malleability),
Memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan
apapun yang diinginkan oleh programmer untuk penggunannya.
2. Faktor Transformasi (transformation factors)
Memiliki
kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun
pengguna akan menuju ke suatu tempat.
40
3. Faktor tak kasat mata (invisibility factors).
Memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal
computer
sehingga
tidak
ada
peluang
bagi
penyusup
untuk
menyalahgunakan operasi tersebut.
Dengan adanya ketiga factor tersebut di atas maka terdapat implikasi
etis terhadap penggunaan teknologi informasi meliputi moral, etika dan
hukum. Sebelum di bahas mengenai hukum yang berlaku, ada hak sosial dan
komputer ( Deborah Johnson) dan hak atas informasi (Richard O. Masson)
yang harus dijabarkan:
Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson)
1.
Hak atas akses computer
Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus
memilikinya.
2.
Hak atas keahlian computer
Pada awal komputer dibuat, terdapat kekawatiran yang luas terhadap
masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran
digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan keahlian di
bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak;
3.
Hak atas spesialis komputer,
Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada
komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan
spesialis bidang komputer,
4.
Hak atas pengambilan keputusan computer
Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki
hak tersebut.
Hak atas Informasi (Richard O. Masson)
41
1. Hak atas privasi,
Sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun
dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang
kerahasiannya;
2. Hak atas Akurasi.
Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa
dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak
selalu tercapai;
3. Hak atas kepemilikan.
Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk
program-program
computer
yang
dengan
mudahnya
dilakukan
penggandaan atau disalin
secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan;
4.
Hak atas akses.
Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya
harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi
tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau
buku-buku online di Internet yang harus bayar untuk dapat
mengaksesnya.
Kedua hak tersebut tidak dapat diambil oleh siapapun, namun sebagai
pengguna teknologi ini, pengguna harus belajar bagaimana mempunyai etika
yang baik dalam berkomputer. Berikut sepuluh etika berkomputer, yang
nantinya akan mengurangi dampak negative dari penggunaan computer,
yaitu
1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain
2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain
3. Jangan memata-matai file-file yang bukan haknya
42
4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri
5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu
6. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar
7. Jangan menggunakan sumberdaya komputer orang lain tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan
8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain
9. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem
komputer yang dirancang
10.Selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat
menggunakan Komputer.
I. Hukum Pada Teknologi Informasi
Suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga
negaranya untuk mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang
didasarkan atas keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, yang secara
umum disebut Hukum. Hukum dalam arti luas , sesungguhnya mencakup
segala macam ketentuan hukum yang ada, baik materi hukum tertulis
( tertuang dalam perundang-undangan ) dan hukum tidak tertulis ( tertuang
dalam kebiasaan ataupun praktek bisnis yang berkembang). Keberadaan
hukum sebagai rule of law berbanding lurus dengan melihat sejauh mana
pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri terhadap
informasi hukum yang tengah berlaku.
Sistem hukum yang baik belum tentu dapat terwujud dengan
pembuatan perundang-undangan yang baru terus menerus, melainkan
memerlukan suatu kajian yang mendalam mengenai sejauh mana sistem
hukum yang berlaku dapat dioptimalkan. Pemanfaatan Teknologi Informasi,
media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun
peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan
43
komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas
(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara
signifikan berlangsung demikian cepat. teknologi informasi saat ini
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum.
Perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya suatu ilmu
hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau cyber law. Pada
saat
ini banyak
kegiatan
sosial maupun komersial dilakukan melalui
jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet), dimana permasalahan hukum seringkali dihadapi
ketika terkait dengan adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau
transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang
terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan
elektronik, untuk mengakomodasi
melalui sistem
permasalahan tersebut munculnya
beberapa bidang hukum yaitu hukum informatika, hukum telekomunikasi
dan hukum media yang saat ini dikenal dengan hukum telematika.
Masalah – masalah yang dihadapi pada hukum telematika sangat
luas, karena tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, dan dapat diakses
kapanpun dimanapun. Salah satu contoh yaitu kerugian dapat terjadi baik
pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan
transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di
Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting,
mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem
hukum secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk
diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam
waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun
bisa demikian kompleks dan rumit, sehingga perlu diperhatikan sisi
keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi,
44
media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena
itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu
pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika.
Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum,
persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
45
BAB 3
PROFESI, PROFESIONAL &
PROFESIONALISME
Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan mahasiswa memahami:
1. Definisi Profesi, Profesional dan Profesionalisme
2. Syarat satu pekerjaan menjadi profesi
3. Ciri-ciri profesi dan Profesional
4. Profesionalisme di dunia teknoli informasi
A. Pendahuluan
Dalam memenuhi kebutuhannya maka manusia diharapkan untuk mampu
beraktifitas dan menghasilkan sesuatu. Dalam aktifitasnya tersebut maka
mereka akan berhubungan dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi
kebutuhan. Dalam iteraksi tradisional hal tersebut disebut bekerja. Yaitu
sebuah aktifitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan
tujuan tertentu. Tujuan itu tentu saja untuk memperoleh pendapatan atau
penghasilan. Pengahasilan atau pendapatan tersebut yang nantinya akan
digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik ekonomi, psikis maupun
biologis.
Tak sedikit yang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut menghalalkan
segala cara sehingga merugikan manusia lain. Dalam konteks ini maka yang
mereka kejar adalah keuntungan secara individu dan bukan keuntungan
bersama. Untuk kasus ini maka pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan
46
cara-cara yang tidak baik atau tidak baik atau etika. Dalam bab ini kita akan
membahas bagaimana seseorang itu dalam mencukupi kebutuhannya
diharapkan melakukannya dengan cara yang baik, memiliki ketrampilan yang
mumpuni dan mampu mempertanggungjawabkannya dengan baik.
B. Definisi dan Subtansi Profesi
Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang
berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat
dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang
bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi
dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum
cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu
penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksaan, dan penguasaan
teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam
praktek. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi.
Secara umum ada 3 ciri yang disetujui oleh banyak penulis sebagai ciri
sebuah profesi. Adapun ciri itu ialah:
1.
Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki
sebuah profesi. Pelatihan ini dimulai sesudah eseorang memperoleh gelar
sarjana. Sebagai contoh mereka yang telah lulus sarjana baru mengikuti
pendidikan rofesi seperti dokter, dokter gigi, psikologi, apoteker, farmasi,
arsitektur ntuk Indonesia. Di berbagai negara, engacara diwajibkan
menempuh ujian profesi sebelum memasuki profesi.
2.
Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan.
Pelatihan tukang batu, tukang cukur, pengrajin meliputi ketrampilan fisik.
Pelatihan akuntan, engineer, dokter meliputi komponen intelektual dan
ketrampilan. Walaupun pada pelatihan dokter atau dokter gigi mencakup
ketrampilan fisik tetap saja komponen intelektual yang dominan.
Komponen intelektual merupakan karakteristik profesional yang bertugas
47
utama memberikan nasehat dan bantuan menyangkut bidang keahliannya
yang rata-rata tidak diketahui atau dipahami orang awam. Jadi
memberikan konsultasi bukannya memberikan barang merupakan ciri
profesi.
3.
Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada
masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk
kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Dokter, pengacara, guru,
pustakawan, engineer, arsitek memberikan jasa yang penting agar
masyarakat dapat berfungsi; hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
seorang pakar permainan caturmisalnya. Bertambahnya jumlah profesi dan
profesional pada abad 20 terjadi karena ciri tersebut. Untuk dapat
berfungsi maka masyarakat modern yang secara teknologis kompleks
memerlukan aplikasi yang lebih besar akan pengetahuan khusus daripada
masyarakat sederhana yang hidup pada abad-abad lampau. Produksi dan
distribusi enersi memerlukan aktivitas oleh banyak engineers. Berjalannya
pasar uang dan modal memerlukan tenaga akuntan, analis sekuritas,
pengacara,
konsultan
bisnis
dan
keuangan.
Singkatnya
profesi
memberikan jasa penting yang memerlukan pelatihan intelektual yang
ekstensif.
Di samping ketiga syarat itu ciri profesi berikutnya. Ketiga ciri tambahan
tersebut tidak berlaku bagi semua profesi. Adapun ketiga ciri tambahan
tersebut ialah:
1.
Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi
namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan
memiliki sertifikat praktek sebelum diizinkan berpraktek. Namun
pemberian lisensi atau sertifikat tidak selalu menjadikan sebuah pekerjaan
menjadi profesi. Untuk mengemudi motor atau mobil semuanya harus
memiliki lisensi, dikenal dengan nama surat izin mengemudi. Namun
memiliki SIM tidak berarti menjadikan pemiliknya seorang pengemudi
profesional. Banyak profesi tidak mengharuskan adanya lisensi resmi.
48
Dosen di perguruan tinggi tidak diwajibkan memiliki lisensi atau akta
namun mereka diwajibkan memiliki syarat pendidikan, misalnya sedikitdikitnya bergelar magister atau yang lebih tinggi. Banyak akuntan
bukanlah Certified Public Accountant dan ilmuwan komputer tidak
memiliki lisensi atau sertifikat.
2.
Adanya organisasi. Hampir semua profesi memiliki organisasi yang
mengklaim mewakili anggotanya. Ada kalanya organisasi tidak selalu
terbuka bagi anggota sebuah profesi dan seringkali ada organisasi
tandingan. Organisasi profesi bertujuan memajukan profesi serta
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan
anggotanya akan berarti organisasi profesi terlibat dalam mengamankan
kepentingan ekonomis anggotanya. Sungguhpun demikian organisasi
profesi semacam itu biasanya berbeda dengan serikat kerja yang
sepenuhnya mencurahkan perhatiannya pada kepentingan ekonomi
anggotanya. Maka hadirin tidak akan menjumpai organisasi pekerja tekstil
atau bengkel yang berdemo menuntut disain mobil yang lebih aman atau
konstruksi pabrik yang terdisain dengan baik.
3.
Otonomi dalam pekerjaannya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan
jasanya. Di berbagai profesi, seseorang harus memiliki sertifikat yang sah
sebelum mulai bekerja. Mencoba bekerja tanpa profesional atau menjadi
profesional bagi diri sendiri dapat menyebabkan ketidakberhasilan. Bila
pembaca mencoba menjadi dokter untuk diri sendiri maka hal tersebut
tidak sepenuhnya akan berhasil karena tidak dapat menggunakan dan
mengakses obat-obatan dan teknologi yang paling berguna. Banyak obat
hanya dapat diperoleh melalui resep dokter. Sepuluh ciri lain suatu profesi
(Nana 1997) :
a. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial
b. Memiliki keahlian/keterampilan tertentu
49
c. Keahlian/keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan
metode ilmiah
d. Didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas
e. Diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup
lama
f. Aplikasi dan sosialisasi nilai- nilai profesional
g. Memiliki kode etik
h. Kebebasan untuk memberikan judgement dalam memecahkan
masalah dalam lingkup kerjanya
i. Memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi
j. Ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan
profesinya.
C. Definisi dan Subtansi Profesional
Lebih lanjut Wignjosoebroto (1999) menjabarkan profesionalisme dalam
tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian
"jasa profesi" (dan bukan okupasi) ádalah :
1.
Bahwa kerja seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan
kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh
karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah
materiil;
2.
Bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis
yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau
pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat;
3.
Bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan
kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol
50
berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam
sebuah organisasi
4.
profesi. Ketiga watak kerja tersebut mencoba menempatkan kaum
profesional (kelompok sosial berkeahlian) untuk tetap mempertahankan
idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai
bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk
memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan
demi kesejahteraan umat manusia.
Kalau didalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam
imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar
"tanda kehormatan" (honour) demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas
akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan
bagi para pekerja upahan saja. Siapakah atau kelompok sosial berkeahlian
yang manakah yang bisa diklasifikasikan sebagai kaum profesional yang
seharusnya memiliki kesadaran akan nilai-nilai kehormatan profesi dan
statusnya yang sangat elitis itu? Apakah dalam hal ini profesi keinsinyuran
bisa juga diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok ini? Jawaban terhadap
kedua pertanyaan ini bisa mudah-sederhana, tetapi juga bisa sulit untuk
dijawab. Terlebih-lebih bila dikaitkan dengan berbagai macam persoalan,
praktek nyata, maupun penyimpangan yang banyak kita jumpai didalam
aplikasi pengamalan profesi di lapangan yang jauh dari idealisme pengabdian
dan tegak nya kehormatan diri (profesi).
D. Profesionalisme
Pada awal pertumbuhan "paham" profesionalisme, para dokter dan guru
-- khususnya mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang
lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama -- dengan jelas
serta tanpa ragu memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum
profesional. Kaum profesional (dokter, guru dan kemudian diikuti dengan
51
banyak profesi lainnya) terus berupaya menjejaskan nilai-nilai kebajikan yang
mereka junjung tinggi dan direalisasikan melalui keahlian serta kepakaran
yang dikembangkan dengan berdasarkan wawasan keunggulan. Sementara itu
pula, kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam
sebuah organisasi profesi (yang cenderung dirancang secara eksklusif) yang
memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi,
mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/
kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati
bersama.
E. Etika Profesi
Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan
bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur
perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan
yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola
perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua
bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional
yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang
semakin baik.
1. Prinsip-Prinsip Etika Profesi :
a. Tanggung jawab
1)
Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
2)
Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau
masyarakat pada umumnya.
a. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja
apa yang menjadi haknya.
b. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki
dan di berikebebasan dalam menjalankan profesinya.
52
2. Syarat-Syarat Suatu Profesi :
a. Melibatkan kegiatan intelektual.
b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
c. Memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar
latihan.
d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
e. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
f. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
h. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.
F. Peranan Etika Dalam Profesi
1. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan
orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok
yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilainilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai
untuk mengatur kehidupan bersama.
2. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi
landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat
umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat
profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya
tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik
profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
3. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku
sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai
pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik
profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi
53
tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya
mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian
klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak
mungkin menjamahnya.
G. Profesionalisme Kerja
Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu
rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu “profesi”.
Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk
keuntungan
atau
sebagai
sumber
penghidupan.
Disamping
istilah
profesionalisme, ada istilah yaitu profesi.
Profesi sering kita artikan dengan “pekerjaan” atau “job” kita sehari-hari.
Tetapi dalam kata profession ang berasal dari perbendaharaan Angglo Saxon
tidak hanya terkandung pengertian “pekerjaan” saja. Profesi mengharuskan
tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan,
tetapi dalam arti “profession” terpaku juga suatu “panggilan”.
Dengan begitu, maka arti “profession” mengandung dua unsur. Pertama
unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang “profesional”
harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan
untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan
teknik saja tidak membuat seseorang menjadi “profesional”. Kedua-duanya
harus menyatu.
Berkaitan dengan profesionalisme ini ada dua pokok yang menarik
perhatian dari keterangan Encyclopedia-Nya Prof, Talcott Parsons mengenai
profesi dan profesionalisme itu. pertama ialah bahwa manusia-manusia
profesional tidak dapat di golongkan sebagai kelompok “kapitalis” atau
kelompok “kaum buruh”. Juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok
“administrator” atau “birokrat”. Kedua ialah : bahwa manusia-manusia
profesional merupakan suatu kelompok tersendiri, yang bertugas memutarkan
54
roda perusahaan, dengan suatu leadership status. Jelasnya mereka merupakan
lapisan
kepemimpinan
dalam
memutarkan
roda
perusahaan
itu.
Kepemimpinan di segala tingkat, mulai dari atasan, melalui yang menengah
sampai ke bawah.
Profesionalisme merupakan suatu proses yang tidak dapat di tahan-tahan
dalam perkembangan dunia perusahaan modern dewasa ini. Parsons tidak tahu
arah lanjut proses profesionalisasi itu nantinya, tapi menurutnya, bahwa
keseluruhan kompleks profesionalisme itu tidak hanya tampil kedepan sebagai
sesuatu yang terkemuka, melainkan juga sudah mulai mendominasi situasi
sekarang.
Dalam
perkembangannya
perlu
diingat,
bahwa
profesionalisme
mengandung dua unsur, yaitu unsur keahlian dan unsur panggilan, unsur
kecakapan teknik dan kematangan etik, unsur akal dan unsur moral. Dan
kedua-duanya itulah merupakan kebulatan unsur kepemimpinan. Dengan
demikian, jika berbicara tentang profesionalisme tidak dapat kita lepaskan dari
masalah kepemimpinan dalam arti yang luas.
Menurut Soegito Reksodiharjo (1989), arti yang diberikan kepada kata
“profesi” adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan
merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Meskipun lazimnya profesi dikaitkan
dengan tarap lulusan akademi / universitas, suatu profesi tidak mutlak harus
dijalankan oleh seorang sarjana. Didalam masyarakat Indonesiapun kita telah
mengenal berbagai profesi non-akademik, seperti misalnya, profesi bidan,
pemain sepak bola, atau petinju “profesional”, dan bahkan “profesi tertua di
dunia”.
Walaupun obyek yang ditangani dapat berupa orang atau benda fisik,
yang menjadi penilaian orang tentang suatu profesi ialah hasilnya, yaitu
tentang mutu jasa atau baik buruk penanganan fungsinya. Dalam situasi yang
penuh tantangan dan persaingan ketat seperti sekarang ini, kunci keberhasilan
profesi terletak pada taraf kemahiran orang yang menjalankan. Taraf
kemahiran demikian hanya dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih
55
sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan untuk itu tercapai. Dalam
proses ini tidak terdapat jalan pintas. Bagi seseorang yang berbakat dan
terampil, proses itu mungkin dapat terlaksana secara lebih baik atau lebih
cepat dari pada orang lain yang kurang atau tidak memiliki kemampuan itu.
Bagi golongan terakhir ini, apabila mereka tidak bersedia untuk bersusah
payah melebihi ukuran biasa untuk menguasai sesuatu kejujuran, pilihan
terbaik ialah untuk mencari profesi lain yang lebih sesuai dengan bakat
mereka.
Dalam lapangan kerja, atasan seharusnya menilai kemampuan orang
bukan sematamata atas dasar diploma atau gelarnya, tetapi atas dasar
kesanggupannya untuk mewujudkan prestasi berupa kemajuan nyata dengan
modal pengetahuan yang ada padanya. Dalam praktek, kita jumpai bahwa
tidak semua orang mampu mendayagunakan pengetahuannya dalam pekerjaan.
Tidak jarang kita jumpai seorang sarjana yang mampu bekerja secara rutin.
Sebaliknya seorang non-sarjana yang kreatif ternyata mampu memberi bukti
kesanggupan berkembang dan menambah aneka bentuk faedah baru dengan
dasar pengetahuannya yang relatif masih terbatas itu.
Diploma dan gelar bukan jaminan prestasi seseorang. Prestasi harus
diukur di satu pihak dengan hasil yang diperoleh dari seseorang dan di lain
pihak dengan tolak ukur yang dikaitkan dengan kemampuan yang semestinya
ada pada orang itu. Diploma hanya memberi harapan tentang adanya
kemampuam itu, tetapi kemampuan nyata harus dibuktikan melalui hasil
penerapan
pengetahuan
yang
ditandai
dengan
diploma
tadi
dalam
pekerjaannya.
Untuk memperoleh kemampuan demikian, pengamalan merupakan guru
yang
terbaik.
Tanpa
kesanggupan
untuk
menarik
pelajaran
dari
pengalamannya, seseorang tidak akan mengalami proses kemajuan dan
pematangan dalam pekerjaan. Orang yang sudah puas dengan perolehan tanda
lulus atau gelar saja dan tidak meneruskan proses belajarnya dari praktek
56
bekerja, akan mengalami kemunduran dalam dunia yang dinamis ini dan akan
tertinggal dari yang lain.
1. Ciri profesionalisme :
a.
Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil
(perfect result), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan
mutu.
b.
Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja
yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.
c.
Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat
tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.
d.
Profesionalisme
memerlukan
integritas
tinggi
yang
tidak
tergoyahkan oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan
kenikmatan hidup.
e.
Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan
perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.
Ciri di atas menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang
pelaksana profesi yang profesional, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang
mendasarinya. Lebih jelas lagi di kemukakan oleh Tjerk Hooghiemstra bahwa
seorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau
memiliki kompetensikompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya.
Kompetensi menurut Tjerk Hooghiemstra, Hay group, The Netherlands
pada tulisannya yang berjudul “Integrated Management of Human Resources:,
Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang yang berhubungan dengan
unjuk kerja yang efektif atau superior pada jabatan tertentu.
Anggapan bahwa profesionalisme dapat diharapkan muncul sekedar
dengan anjuran, tidaklah benar. Selanjutnya diuraikan bahwa perlu dibedakan
antara unjuk kerja superior dengan rata-rata. Kompetensi dapat berupa motiv,
sifat, konsep diri pribadi, attitude atau nilai-nilai, pengetahuan yang dimiliki,
57
keterampilan dan berbagai sifat-sifat seseorang yang dapat diukur dan dapat
menunjukkan perbedaan antara rata-rata dengan superior.
Apa yang dikemukakan oleh Lyle M. Spencer dalam bukunya berjudul
“Competence at Work” tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Tjerk
Hooghiemstra sebelumnya; Kompetensi adalah karakteristik pokok seseorang
yang berhubungan dengan atau menghasilkan unjuk kerja yang efektif dan
atau superior pada jabatan tertentu atau situasi tertentu sesuai kriteria yang
telah ditetapkan. Karakteristik pokok mempunyai arti kompetensi yang sangat
mendalam dan merupakan bagian melekat pada pribadi seseorang dan dapat
menyesuaikan sikap pada berbagai kondisi atau berbagai tugas pada jabatan
tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi : motiv, sikap, konsep diri
(attitude, nilai-nilai atau imaginasi diri), pengetahuan dan keterampilan.
Menurut ILO/ASPDEP pada seminar penyusunan Regional Model
Competency Standards, Bangkok, 1999, kompetensi meliputi :
1.
Keterampilan melaksanakan tugas individu dengan efesien (Task skill).
2.
Keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaannya
(Task management skill).
3.
Keterampilan merespon dengan efektif hal-hal yang bukan merupakan
pekerjaan rutin dan kerusakan (Contigency management skill).
4.
Keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan
termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dalam kelompok (Job/role
environmen skill).
Kompetensi lebih menitik beratkan pada apa yang diharapkan dikerjakan
oleh pekerja ditempat kerja, dengan perkataan lain kompeten menjelaskan apa
yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang bukan latihan apa yang seharusnya
diikuti.
Kompetensi
juga
harus
dapat
menggambarkan
kemampuan
menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada situasi dan
lingkungan yang baru. Karena itu uraian kompetensi harus dapat
menggambarkan cara melakukan sesuatu dengan efektif bukan hanya mendata
58
tugas. Melakukan sesuatu dengan efektif dapat dicapai dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja. Sikap kerja atau attitude sangat mempengaruhi
produktivitas, namun sampai saat ini masih diperdebatkan bagaimana
merubah sikap kerja serta menilainya, tidak mungkin dapat dilaksanakan
dalam waktu yang relatif singkat.
Menurut konsep Jerman (dalam sistem ganda) menggunakan istilah
kompetensi rofesional atau kualifikasi kunci. Kompetensi profesional
mencakup kumpulan eberapa kompetensi yang berbeda seperti ditunjukkan di
bawah.
Komponen-Komponen yang perlu untuk Kompetensi Profesional
59
BAB 4
PROFESIONALISME BIDANG TEKNOLOGI
INFORMASI
Setelah mepelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan memahami:
a. Gambaran umum pekerkaan di bidang teknologi informasi
b. Pekerjaan di dunia TI sebagai sebuah profesi
c. Sertifikasi di dalam pekerjaan TI
d. Standarisasi profesi teknologi informasi
e. Pekerjaan di bidang teknologi informasi di Indonesia
A. Pendahuluan.
Pada bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana sebuah profesi
itu menemukan sisi profesionalisme dengan tiga hal besar antara lain; pertama
pengetahuan yang didapatkan melalui proses pendidikan yang terarah
berjenjang dan komprehensif. Kedua, tanggungjawab profesi, yaitu integritas
sebuah profesi menjadi sangat penting agar menumbuhkan kepencayaan dari
masyarakat. Integritas juga bisa dimaknai sebagai kompetensi yang mumpuni
dan memiliki kualifikasi strandar yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan
keinginan masyarakat penguna. Ketiga, kontrol yaitu bagaimana tingkah laku
dan cara kerjanya harus dilakukan dengan proses yang baik dan hasil yang
60
memuaskan. Khusus bab ini maka kita akan lebih detail melihat bagaimana
karir dalam bidang komputer dapat dirai melalui program kompetensi berbasis
sertifikasi dan ketrampilan.
B. Gambaran Umum Pekerjaan di Bidang TI
Jika Anda berada berada di antara ratusan pelamar yang berharap
mengisi beberapa lowongan di bidang TI, apa yang bisa membuat Anda
berbeda dengan pelamar-pelamar lain Lalu jika Anda sudah menjadi salah satu
bagian dari tenaga TI dan ingin meniti tangga karier, apakah yang bisa Anda
lakukan untuk menegaskan kualitas Anda dibanding sekian banyak rekan
seprofesi Anda? Apa yang dapat menjadi jaminan untuk perusahaanperusahaan yang ingin membayar Anda untuk solusi TI yang dapat Anda
berikan ?
Salah satu jawabannya adalah dengan mendapatkan pengakuan atau
sertifikasi untuk bidang spesialisasi Anda. Mungkin akan muncul pertanyaan,
apakah pendidikan formal yang sudah Anda kantongi belum cukup untuk
membuktikan kemampuan Anda?Cepatnya perkembangan TI serta semakin
kompleksnya teknologi tidak memungkinkan bagi lembaga pendidikan untuk
mengadopsi perubahan secara cepat. Keterbatasan kurikulum, dan keinginan
untuk independen terhadap produk tertentu menjadi kendala menghadapi
perubahan tersebut. Di sisi lain kebutuhan tenaga kerja TI sering
membutuhkan kompetensi yang lebih spesifik, seperti pengalaman terhadap
penggunaan software tertentu yang diimplementasikan dalam perusahaan
tersebut. Hal ini mendorong turun tangannya para vendor untuk ikut terjun
dalam program pendidikan yang pada akhirnya melahirkan standar kompetensi
atau sertifikasi.
C. Sertifikasi Profesi TI
Ada banyak keuntungan yang dapat menjadi tambahan alasan untuk
mempertimbangkan mengambil sertifikasi TI. Salah satu yang utama tentu saja
61
membuka
lebih
banyak
kesempatan
pekerjaan.
Sertifikat
TI
dapat
meningkatkan kredibilitas seorang profesional TI di mata pemberi kerja. Bagi
mereka yang sudah bekerja di bidang TI, sertifikasi memberi cara yang standar
dan terukur untuk mengukur kemampuan teknis. Dengan memiliki sebuah
sertifikat TI yang diakui secara global, seorang profesional TI akan memiliki
rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi terkait dengan keterampilan yang
dimilikinya. Ini karena melalui proses sertifikasi keterampilan yang dimiliki
sudah mengalami validasi oleh pihak ketiga, dalam hal ini lembaga pemberi
sertifikasi.
Selain itu pengalaman mengikuti sertifikasi akan memberikan wawasanwawasan baru yang mungkin tidak pernah ditemui pada saat mengikuti
pendidikan formal atau dalam pekerjaan sehari-hari. Selain mampu
memberikan jalan yang lebih mudah untuk menemukan pekerjaan di bidang
TI, sertifikasi juga sapat membantu Anda meningkatkan posisi dan reputasi
bagi yang sudah bekerja. Bahkan sertifikasi yang sudah diakui secara global ini
mampu meningkatkan kompetensi Anda dengan tenaga-tenaga TI dari manca
negara. Karena itu jangan heran jika sertifikasi yang telah Anda kantongi bisa
lebih dihargai dibandingkan ijazah formal Anda.
1. Sertifikasi untuk Bahasa Pemrograman
Di bagian ini akan dibahas dua sertifikasi TI dalam hal penguasaan
kemampuan yang terkait dengan bahasa pemrograman. Yang dipilih adalah
sertikasi untuk bahasa pemrograman Java dan sertifikasi untuk bahasa
pemrograman yang menggunakan platform Microsoft .Net.
a. Java
Pengunaan
bahasa
Java
dalam
pembuatan
aplikasi
terus
menunjukkan peningkatan. Secara pasti bahasa pemrograman Java mulai
merebut pangsa pasar yang dulunya diisi oleh bahasa-bahasa seperti
COBOL, Cobol, Visual Basic, C, System/390 Assembler dan SmallTalk.
62
Tentunya hal ini diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan akan
tenaga profesional yang menguasai bahasa pemrograman Java.
Sertifikasi Java dapat dimanfaatkan oleh paling tidak empat segmen.
Pertama, mereka yang ingin melakukan transisi karier dari posisi
nonteknis ke pengembangan aplikasi dan software. Yang dimaksud di
sini adalah mereka yang memiliki pengalaman nol dalam profesi TI
tetapi tertarik untuk beralih profesi ke bidang TI yang mungkin dinilai
lebih menggiurkan.
Kedua, mereka yang sudah bergerak dalam bidang TI dan berniat
untuk melakukan perpindahan posisi di perusahaan tempat mereka
bekerja.
Jika
Anda
sedang
merancang
sebuah
rencana
untuk
meningkatkan kredibilitas, tanggung jawab dan sukses di organisasi
Anda saat ini, sertifikasi layak menjadi komponen utama dari rencana
tersebut, utamanya jika Anda bekerja di perusahaan kecil atau menengah.
Sementara jika Anda memiliki keterampilan TI tetapi tidak memiliki
pengalaman menggunakan Java, sertifikasi Java dapat memberi Anda
kesempatan untuk mencoba pekerjaan yang menggunakan Java. Ketiga,
konsultan Java yang ingin memvalidasi keterampilan mereka dan
meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien.
Keempat adalah para profesional TI yang sedang memikirkan untuk
pindah perusahaan. Saat ini banyak lowongan kerja yang menyebutkan
sertifikasi Java sebagai suatu kualifikasi yang dapat mejadi nilai tambah.
Tentu saja adanya sertifikat dapat meningkatkan kemungkinan untuk
mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan dengan upah yang
lebih tinggi.
b. Mendaki Tangga Sertifikasi Java
Sun menawarkan tiga jenjang sertifikasi bagi programmer Java.
Dari tingkat dasar ke advanced jenjang tersebut adalah: Sun Certified
Programmer, Sun Certified Developer, dan Sun Certified Architect.
63
Setiap jenjang sertifikasi membutuhkan jenjang sebelumnya. Contoh,
untuk mengambil sertifikasi Developer Anda harus memiliki sertifikasi
Programmer.
Sun Certified Programmer adalah sertifikasi paling dasar dari Sun
untuk programmer Java. Untuk dapat menjadi seorang Certified Java
Programmer, Anda harus lulus ujian Sun Certified Programmer for the
Java 2 Platform 1.4 yang biayanya US$ 150. Ujian pilihan ganda ini
dirancang untuk menguji pemahaman sintaks dan struktur Java pada
materi-materi
berikut:
Dasar-dasar
bahasa
Java,
teknik
dasar
pemrograman berorientasi obyek, penggunaan threads, dan kemampuan
menggunakan paket standar Java seperti java.awt, java.lang, java.io, dan
java.util. Untuk pemegang sertifikasi Java versi terdahulu dapat
mengikuti ujian upgrade khusus.
Beberapa kursus yang dapat dikuti untuk mempersiapkan diri untuk
sertifikasi ini adalah Java Technology for Structured Programmers yang
ditujukan bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang bahasa
pemrograman terstruktur seperti COBOL; Java Programming Language
for Non-Programmers yang dirancang untuk programmer yang tidak
memiliki pengalaman melakukan pemrograman; dan Java Programming
Language atau pengenalan Java untuk programmer yang berpengalaman
dengan bahasa pemrograman lain.
Sun Certified Developer adalah anak tangga selanjutnya dari
sertifikasi Sun. Anda mungkin berpikir hanya perlu sekali lagi
mengerjakan soal-soal pilihan ganda untuk menjadi seorang Certified
Dava Developer, tetapi Sun menuntut lebih banyak dalam ujian untuk
jenjang ini.
Untuk sertifikasi SCJD selain harus sudah memiliki sertifikat
SCJP, Anda harus menyelesaikan tugas pemrograman yang dirancang
untuk menguji aplikasi keterampilan Java Anda dalam menghadapi
64
persoalan dunia nyata . Untuk ujian tugas pemrograman ini Anda harus
membayar biaya US$ 250.
Contoh, tugas pemrograman tersebut memiliki skenario berikut:
Setelah membayar uang ujian, Anda men download sebuah code
template dari Sun. Template ini harus Anda gunakan untuk membuat
sebuah aplikasi GUI yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi
dengan sebuah database melalui jaringan, dan melakukan konversi data
dari format teks ke format database tersebut. Selama membuat program
Anda diharuskan mendokumentasikan semua langkah yang Anda
lakukan.
Aplikasi
yag
Anda
buat
akan
dinilai
berdasarkan
maintainability, penggunaan design pattern yang tepat, kejelasan kode,
dan kesesuaian dengan code convention.
Setelah tugas pemrograman, Anda masih harus mengikuti ujian
esai dengan biaya US$ 150, yang terdiri dari 5 sampai 10 soal esai,
menanyakan berbagai hal tentang tugas pemrograman yang Anda
selesaikan. Beberapa kursus yang dapat diikuti untuk mempersiapkan diri
untuk mengikuti SCJD adalah Object-Oriented Application Analysis and
Design for Java Technology (UML), yang merupakan kombinasi dari
kuliah, tugas, dan diskusi yang mengajarkan analisa dan perancangan
sitem menggunakan UML. Selain itu juga Java Programming Language
Workshop
yang
memberikan
pengalaman
praktis
melakukan
perancangan aplikasi menggunakan Java.
Kalau Anda lebih tertarik untuk mengambil suatu spesialisasi
tertentu dalam pemrograman Java seperti pemrograman aplikasi Web
services atau aplikasi mobile , pada jenjang developer ini Sun
menawarkan empat jenis spesialisasi: Sun Certified Web Component
Developer (SCWCD), Sun Certified Business Component Developer
(SCBCD), Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS),
dan Sun Certified Mobile Application Developer untuk platform J2ME
(SCMAD). Untuk setiap spesialisasi ini Anda harus lulus satu ujian
65
pilihan ganda yang tergantung jenis spesialisasi yang ingin Anda ambil.
Biaya untuk setiap ujian berkisar US$ 150.
Sun Certified Enterprise Architect for J2EE adalah sertifikasi
premium dari Sun. Sebagaimana dicerminkan oleh namanya, sertifikasi
ini sangat berfokus pada enterprise. Ini berarti pemegang sertifikasi ini
dapat menangani pengembangan aplikasi berskala besar dengan tingkat
inavailability yang tinggi. Untuk mendapatkannya, seseorang harus
memiliki kedua sertifikat SCJP dan SCJD, lulus sebuah ujian pilihan
untuk menguji pengetahuan seputar Java. Apabila lulus ujian pertama
dilanjutkan menyelesaikan sebuah tugas pemrograman seperti pada saat
pengambilan SCJD, dan diakhiri dengan sebuah ujian esai.
Untuk persiapan mengikuti sertifikasi SCEA Anda dapat
mengikuti kursus Architecting and Designing J2EE Applications dan
Developing Applications for the J2EE Platform dari Sun. Materi pada
kursus tersebut difokuskan pada topik-topik seperti konsep pemrograman
berorientasi obyek tingkat advanced, UML dan Enterprise Java Beans
(EJB), dan aplikasi Standard Architecture Design Patterns.
c. Microsoft.Net
Untuk para developer ada dua jenis sertifikat yang ditawarkan oleh
Microsoft sebagai pengakuan atas keahlian dalam pengetahuan dan
keterampilan Microsoft .Net : Microsoft Certification Application
Developer (MCAD) dan Microsoft Certified Solution Developer
(MCSD). Sertifikasi MCAD dibuat oleh Microsoft sebagai respon
terhadap kebutuhan industri akan sebuah sertifikasi yang memungkinkan
mereka untuk menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan untuk
mengimplementasikan, me maintain, dan mendeploy aplikasi Web atau
desktop berbasis Windows dengan skala kecil sampai menengah. MCAD
ditujukan
untuk
mereka
yang
lingkup
pekerjaannya
meliputi
pengembangan aplikasi, komponen, atau layanan database dan jaringan
berskala kecil sampai menengah pada platform Windows.
66
Sebaiknya untuk mengambil sertifikasi MCAD Anda paling tidak
sudah memiliki pengalaman 1 - 2 tahun dalam membuat aplikasi dan
tidak asing dengan platform Microsoft .Net. Lingkup profesi yang terkait
dengan sertifikasi ini di antaranya adalah programmer, analis, dan
software developer.
Untuk mendapatkan sertifikasi MCAD kandidat harus terlebih
dahulu lulus dua ujian inti dan satu ujian pilihan dalam suatu area
spesialisasi. Untuk ujian inti Anda dapat memilih satu ujian dalam
spesialisasi Web Application Development atau Windows Application
Development. Untuk satu ujian inti lagi Anda harus mengikuti ujian
dalam bidang XML Web Services dan Server Components. Sementara
untuk ujian pilihan Anda harus membuktikan diri dengan melewati suatu
ujian keahlian dalam menggunakan salah satu produk server Microsoft,
atau melakukan implementasi application security dengan platform
Microsoft .Net.
Sertifikasi yang kedua adalah Microsoft Certified System
Developer (MCSD). Sertifikat MCSD merupakan salah satu sertifikat TI
dengan reputasi yang dikenal baik di kalangan industri. Dengan
mengantongi sertifikat MCSD, seseorang dianggap telah mampu
mendemonstrasikan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin
sebuah organisasi dalam proses perancangan, implementasi, dan
administrasi dari suatu solusi bisnis dengan menggunakan produk
Microsoft.
Karena
fokusnya
pada
kepemimpinan
dalam
proses
pengembangan solusi bisnis berskala enterprise, lingkup profesi yang
cocok dengan sertifikasi ini adalah software engineer, software
development engineer, software architect, and konsultan. Seorang
kandidat sertifikasi MCSD diharapkan sudah memiliki pengalaman
minimal dua tahun dalam pengembangan solusi dan aplikasi.
67
Untuk mendapatkan sertifikasi MCSD untuk Microsoft .Net
seorang kandidat harus lulus dalam empat ujian inti dan satu ujian
pilihan. Ujian inti meliputi satu ujian dalam bidang Web Application
Development,
satu
ujian
dalam
bidang
Windows
Application
Development, satu ujian dalam bidang XML Web Services and Server
Components, dan satu ujian dalam bidang Solution Architecture. Untuk
ujian pilihan Anda harus membuktikan diri dengan melewati suatu ujian
keahlian dalam menggunakan salah satu produk server Microsoft atau
melakukan
implementasi
application
security
dengan
platform
Microsoft .Net.
Walaupun ujian MCSD meliputi bidang-bidang yang sama dengan ujian
MCSA, setiap ujian memiliki tingkatan kesulitan yang lebih tinggi
dibanding MCSA. Pilihan untuk mengambil sertifikat MCSA atau
MCSD sebaiknya ditentukan berdasarkan jenis peran kerja yang sedang
atau ingin dijalani.
2. Sertifikasi untuk Database
Setelah membahas sertifikasi untuk bahasa pemrograman, pada bagian
ini akan dibahas macam sertifikasi untuk keterampilan dalam teknologi
database yang banyak digunakan. Kami memilih sertifikasi untuk Oracle dan
Microsoft SQl Server.
a. Oracle
Sampai sekarang perusahaan software kedua terbesar di dunia ini
masih merupakan penikmat pangsa pasar terbesar untuk software
database. Ini membuat sertifikasi Oracle menjadi salah satu sertifikasi
yang paling populer dan banyak dicari. Laporan IDC Certified Report
2002 menyebutkan bahwa sertifikasi Oracle adalah kualitas yang paling
dicari oleh pasar TI.
Dalam situsnya Oracle menyebutkan bahwa 97 dari pemegang
Oracle Certified Professional (OCP) mengatakan bahwa mereka
68
diuntungkan oleh sertifikasi tersebut, 89% merasa kepercayaan diri terkait
penguasaan keahlian Oracle meningkat, dan 96% mengaku menganjurkan
program sertifikasi Oracle kepada orang lain. Sementara bagi perusahaan
yang memiliki pegawai yang telah tersertifikasi, Oracle mengklaim
bahwa berdasarkan survai perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan
penurunan waktu downtime sebesar 49%.
Untuk memenuhi kebutuhan industri akan berbagai spesialisasi
keahlian dalam menggunakan teknologi Oracle, Oracle saat ini
menawarkan tiga jenis sertifikasi Oracle. Setiap jalur sertifikasi dirancang
untuk menguji penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam
menggunakan teknologi Oracle untuk suatu bidang kerja tertentu seperti
developer, administrator, atau Web server administrator.
Oracle Certified DBA adalah sertifikasi yang menguji penguasaan
teknologi dan solusi Oracle dalam menjalankan peran sebagai
administrator database. Pada jalur sertifikasi ini terdapat tiga jenjang
sertifikasi berikut:
1) Oracle Certified DBA Associate, dengan sertifikasi pada jenjang ini
sesorang dianggap memiliki pengetahuan dasar yang memungkinkan
mereka bekerja sebagai anggota yunior dalam sebuah tim yang terdiri
dari administrator database atau pengembang aplikasi. Ujian untuk
mengambil sertifikasi ini meliputi dasar-dasar SQL dan dasar-dasar
administrasi database. Sertifikasi ini tersedia untuk database Oracle9i
dan Oracle 10g dengan sedikit perbedaan pada jumlah ujian yang harus
dikuti.
2) Oracle Certified DBA Professional, sertifikasi ini ditujukan bagi
pemegang sertifikasi jenjang Associate yang ingin meningkatkan
penguasaan teknologi Oracle dalam administrasi database. Pada
jenjang ini kandidat akan mengikuti ujian yang meliputi teknik-teknik
lanjut dari administrasi database dan juga teknik-teknik dalam
melakukan performance tuning.
69
Sertifikasi ini juga tersedia untuk database Oracle9i dan Oracle 10g
dengan sedikit perbedaan pada jumlah ujian yang harus dikuti. Pada
jenjang ini kandidat yang berminat juga dapat mengambil ujian tambahan
untu untuk spesialisasi manajemen database Oracle pada lingkungan
sistem operasi Linux.
Oracle Certified DBA Master, merupakan jenjang tertinggi dalam
jalur sertifikasi DBA. Seorang OCM adalah seorang DBA profesional
yang sudah teruji dalam menangani aplikasi dan sistem database yang
memiliki karakter mission critical. Berbeda dengan ujian pada jenjang
OCA dan OCM yang berupa ujian teori, ujian OCM mengambil bentuk
praktikum di sebuah lab khusus di mana kandidat diminta untuk
memberikan solusi terhadap berbagai skenario permasalahan yang
meliputi konfigurasi database, konfigurasi jaringan database, konfigurasi
dan penggunaan Oracle Enterprise Manager, dan hal-hal kritis seperti
manajemen kinerja dan database recovery. Untuk wilayah Asia-Pasifik,
ujian OCM hanya dapat dilakukan di lab Oracle yang terdapat di
Hongkong dan Seoul.
Untuk jalur sertifikasi DBA juga tersedia ujian untuk meng upgrade
sertifikasi Oracle versi terdahulu untuk mendapatkan sertifikasi Oracle
terbaru.
1) Oracle Certified Developer. Jalur Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka
yang ingin mendapatkan pengakuan akan penguasaan pegetahuan dan
keterampilan penggunaan teknologi Oracle seperti PL/SQL dan Oracle
Forms dalam mengembangkan berbagai aplikasi dan solusi. Pada jalur
sertifikasi Developer terdapat tiga jenjang sertifikasi berikut :
2) Oracle9i PL/SQl Developer Certified Associate, profesional dengan
sertifikasi
jenjang
ini
memiliki
pengetahuan
dasar
yang
memungkinkan peran fungsional sebagai pengembang aplikasi
Oracle9i. Untuk sertifikasi ini kandidat harus mengikuti dua ujian yang
70
meliputi dasar-dasar SQL dan PL/SQL serta teknik pemrograman
dengan menggunakan PL/SQL.
3) Oracle9iForms Developer Certified Professional, untuk memiliki
sertifikasi ini kandidat harus sudah memiliki sertifikasi jenjang OCA.
Pemegang OCA yang ingin mendapatkan sertifikasi OCP harus
mengikuti satu ujian yang meliputi materi pengembangan aplikasi
Internet menggunakan Oracle9iForms.
Selain kedua jenjang tersebut pemegang sertifikasi Oracle versi
terdahulu dapat mengikuti ujian upgrade untuk mendapatkan sertifikasi
Oracle
versi
terbaru.
Oracle9iAS
Web
Administrator.
Seiring
meningkatnya kebutuhan akan profesional dalam bidang administrasi
Web, Oracle membuka sebuah jalur sertifikasi bagi mereka yang
menginginkan pengetahuan dan keterampilan sebagai Web Administrator
untuk Oracle9i Application Server. Jalur sertifikasi ini baru menyediakan
jenjang Oracle9iAS Web Administrator Certified Associate. Untuk
mendapatkan sertifikasi ini kandidat harus mengikuti satu ujian yang
meliputi materi administrasi dasar Oracle9i Application Server.
Salah satu yang membuat sertifikasi Oracle menjadi salah satu
sertifikat TI dengan reputasi yang tinggi adalah tingkat kesulitan untuk
mendapatkan sertifikasi tersebut. Untuk setiap ujian, peserta baru
dinyatakan lulus apabila skornya minimal 70 %. “Saya selalu menanyakan
kesiapan setiap calon peserta ujian sertifikasi. Ujian Oracle tidak murah
dan tidak mudah sehingga sayang sekali apabila harus tidak lulus,” ujar
Mardjuki (Education Director, Oracle University Indonesia).
Di lain pihak hal tersebut membuat pemegang sertifikat Oracle
menjadi barang langka. Di Indonesia misalnya, menurut Mardjuki baru
ada sekitar 300 pemegang sertifikat jenjang OCP, sementara untuk jenjang
OCM jumlah mungkin hanya sebatas hitungan jari.
3. Microsoft
71
Microsoft menawarkan satu jenis sertifikasi untuk penguasaan
teknologi produk database andalannya, Microsoft SQl Server. Microsoft
Certified DBA adalah sertifikasi yang diberikan sebagai pengakuan
kemampuan merancang, mengimplementasi, dan melakukan administrasi
database Microsoft SQl Server.
Untuk mendapatkan sertifikasi MCDBA setiap kandidat harus lulus
tiga ujian inti dan satu ujian pilihan. Ujian inti ini terdiri dari satu ujian
untuk materi administrasi SQL Server, satu ujian perancangan database
SQL Server, dan satu ujian Windows 2000 Sever atau Windows Server
2003. Sebagai tambahan ujian inti, kandidat harus lulus satu ujian pilihan
dalam salah satu bidang keahlian produk Microsoft.
a. Sertifikasi untuk Office
Sebagai aplikasi desktop, Microsoft Office mungkin menjadi aplikasi
yang paling akrab dengan keseharaian pekerjaan kita. Mulai dari
membantu menulis surat sampai membuat perencanaan proyek.
Populernya aplikasi Microsoft Office dan kemudahan pemakaiannya
seringkali membuat banyak penggunanya tidak merasa perlu untuk
mempelajarinya secara serius. Padahal hal tersebut mungkin berakibat
pada rendahnya utilitas pemanfaatan berbagai feature yang sebenarnya
disediakan oleh Microsoft Office, dan tanpa disadari membuat kerja tidak
seefisien seharusnya.
Sertifikasi Microsoft Office Specialist (Office Specialist) adalah
sertifikasi premium untuk aplikasi desktop Microsoft. Sertifikasi ini
merupakan sertifikasi dengan standar global untuk validasi keahlian
dalam menggunakan Microsoft Office dalam meningkatkan produktivitas
kerja.
Fokus dari sertifikasi Office Specialist adalah mengevaluasi pemahaman
menyeluruh terhadap program-program Microsoft Office dan Microsoft
Project, kemampuan untuk menggunakan feature-feature advanced, dan
72
kemampuan untuk mengintegrasikan program-program Office dengan
software lain.
Sertifikasi Office Specialist tersedia dalam tiga jalur: Office 2003
Editions, Office XP, dan Office 2000. Untuk setiap jalur sertifikasi
terbagi dalam tiga jenjang keahlian, yaitu Specialist, Expert, dan Master.
Selain untuk program-program yang termasuk suite aplikasi Microsoft
Office, sertifikasi Office Specialist juga menawarkan sertifikasi khusus
untuk Microsoft Project 2002 dan Microsoft Project 2000. Ujian
sertifikasi Office Specialist untuk Microsoft Project difokuskan pada
kemampuan menggunakan berbagai toolMicrosoft Project dalam
pelaksanaan berbagai tahapan proyek, seperti perencanaan proyek,
kustomisasi grafik dan laporan kemajuan proyek, dan memfasilitasi
berbagai kegiatan kolaborasi dan komunikasi tim.
b. Daftar Authorized Training Partners
Jika Anda sudah memiliki cukup pengalaman dan merasa yakin
menguasai software untuk sertifikasi yang ingin Anda ambil, tidak ada
salahnya langsung memasuki ruang ujian. Namun jika masih ragu-ragu,
ada baiknya mengikuti training yang diselenggarakan oleh beberapa
training center yang ada.Sebagai panduan, berikut beberapa training
center yang menjadi partner beberapa vendor aplikasi pemberi sertifikasi
tersebut.
Daftar Authorized Training Partners
Vendor Training Partners
Adobe Digital Studio
Alias Digital Studio
CIW PT Intellisys Tri Pratama
PT Executrain Nusantara Jaya
CompTIA PT States Information technology
Informatics
73
Cisco Training Partners (PT Datacraft Indonesia)
PT Inixindo
80 lembaga pendidikan yang menjadi Cisco Academy Partner
Macromedia Digital Studio
Sekolah Web Indonesia
Informatics
Microsoft PT Asaba Computer Center
PT Ebiz Infotama
PT Executrain Nusantara Jaya
PT Intellisys TriPratama
PT Iverson Technology
PT Mitra Integrasi Informatika
PT NETtrain Infotama
PT Sarana Solusindo Informatika
PT Sentra Karya Informatika
Oracle
PT Asaba Computer Center
PT Inixindo
PT Mitra Integrasi Informatika
SUN PT Inixindo
WOW WEB-C
4. Sertifikasi di Bidang Jaringan
Sertifikasi yang paling populer di bidang jaringan adalah sertifikasi
Cisco. Memang bukan rahasia bahwa Cisco merupakan pemegang pangsa
pasar terbesar di bidang jaringan sampai saat ini. Selain sertifikasi Cisco,
sertifikasi di bidang jaringan yang juga cukup populer adalah sertifikasi
yang diberikan oleh CompTIA, Novell, dan Solaris.
a. Cisco
74
Cisco memiliki tiga jenjang sertifikasi, yaitu Associate, Professional, dan
Expert. Jenjang sertifikasi Cisco secara umum meliputi Cisco Certified
Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional
(CCNP), dan Cisco Certified Internetworking Expert.(CCIE). Selain tiga
jenjang umum tersebut, Cisco juga memiliki jalur spesialisasi, seperti
network design, security, dan business networking. Beberapa jenis
sertifikasi untuk jalur spesialisasi ini di antaranya adalah Cisco Certified
Designing Associate (CCDA), Cisco Certified Designing Professional
(CCDP), dan Cisco Security Specialist 1 (CSS1), dan lain sebagainya.
Cisco Certified Network Associate (CCNA) merupakan fondasi awal
untuk menapaki jenjang sertifikasi yang lain. Pemegang sertifikasi ini
diharapkan sudah profesional dalam hal meng install, mengkonfigurasi,
dan mengoperasikan jaringan LAN atau WAN untuk jaringan kecil (100
client/PC atau kurang). Sementara bagi yang mengambil spesialisasi di
bidang network design. Kesempatan kerja bagi pemegang sertifikasi ini
umumnya adalah network administrator.
Jenjang berikutnya adalah Cisco Certified Network Professional
(CCNP). Pada jenjang ini pemegang sertifikasi dianggap telah ahli dalam
hal meng install, mengkonfigurasi, serta memecahkan permasalahan
LAN atau WAN dengan skala yang lebih luas (100 - 500 client/PC).
Untuk mencapai jenjang ini peserta harus mengikuti empat jenis ujian,
seperti membangun internetwork, multilayer switch network, remote
access network, dan troubleshooting.
Untuk memperoleh dua jenis jenis sertifikasi tersebut ada dua cara yang
bisa ditempuh dengan mengikuti kursus pada training center, atau
mengikuti pendidikan melalui Cisco Academy Program. Cisco Academy
Program merupakan program pendidikan yang digelar Cisco bekerja
sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) TI.
75
Berbeda dengan mengikuti kursus yang hanya membutuhkan waktu 10
hari, pendidikan melalui Academy Program ini memerlukan waktu lebih
panjang, sekitar 8 bulan - 1 tahun. Kelebihannya, program ini
memungkinkan bagi peserta yang belum memiliki pengalaman di
lapangan untuk memperoleh sertifikasi dari Cisco. Saat ini ada 80
lembaga pendidikan yang menjadi partner Cisco dalam Cisco Academy
Program.
Jika Anda ingin mengikuti training untuk mempersiapkan ujian
sertifikasi CCNA ini setidaknya Anda harus menyiapkan anggaran
sekitar US$ 500. Sementara untuk training CCNP diperlukan untuk
jangka waktu 20 hari dengan biaya sekitar US$ 2900. Menurut
Kurnijanto E Sanggono (Marketing Manager, Cisco Indonesia), training
ini sifatnya lebih sebagai penyegaran, sebaiknya kandidat sudah
memiliki pengalaman dalam menangani masalah jaringan.
CCIE merupakan jenjang tertinggi dalam jalur sertifikasi Cisco yang
artinya pemangang sertifikasi ini telah mampu mengelola dan menangani
berbagai permasalahan dalam jaringan sampai skala enterprise. Jenjang
ini tidak mudah untuk diraih karena setidaknya kandidat harus sudah
mengantongi sertifikasi CCNA dan CCNP terlebih dahulu. Tidak heran
jika pemegang sertifikasi ini masih cukup langka, dan menjadi rebutan di
bursa pencari tenaga TI. Menurut Kurnijanto, jumlah peraih sertifikasi
CCIE ini di Indonesia belum ada 30 orang. Sementara peraih CCNP
sudah lebih dari 2000 orang, dan peraih sertifikasi CCNA sudah di atas
10.000 orang.
Seseorang yang berhasil memperoleh sertifikasi CCIE benar-benar
merupakan kandidat yang terpilih karena dari data Cisco kurang dari 3%
peraih CCNP yang berhasil ke jenjang CCIE. Melewati ujian CCIE juga
tidak mudah karena selain harus menyelesaikan soal-soal pilihan
berganda
dalam
waktu
2
jam,
peserta
juga
harus
mampu
76
mengkonfigurasi dan mengatasi masalah pada lokasi yang ditunjuk oleh
Cisco dalam waktu 8 jam.
b. CompTIA
CompTIA memiliki beberapa jalur sertifikasi untuk menunjukkan
keahlian di bidang jaringan, di antaranya adalah Comptia Network+,
CompTIA Security+. Selain dua sertifikasi tersebut, CompTIA juga
memiliki beberapa pilihan sertifikasi mengenai pengenalan hardware,
yaitu CompTIA A+ dan CompTIA Server+.
CompTIA A+ merupakan sertifikasi paling dasar dari CompTIA
yang ditujukan bagi pemula yang ingin meniti karier di bidang TI, atau
menjadi teknisi komputer. Sertifikasi CompTIA A+ merupakan bentuk
validasi kemampuan bahwa seseorang telah memiliki pengetahuan dasar
di bidang hardware dan software. Beberapa ujian untuk meraih
sertifikasi ini meliputi pengetahuan terhadap teknologi hardware dan
sistem operasi secara umum, di mana peserta diharapkan sudah dapat
meng install, mengkonfigurasi, mendiagnosa, dan mengelola jaringan
pada skala kecil. Jenis sertifikasi ini juga sering dijadikan landasan bagi
kandidat untuk mengikuti jenjang sertifikasi yang lebih tinggi dari
vendor lain, seperti MCSA dari Microsoft dan CNE dari Novell.
CompTIA Server+ merupakan pengakuan terhadap seseorang
yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi
Industry Standard Server Architecture (ISSA). Meskipun CompTIA
Server+ tidak mensyaratkan untuk memperoleh sertifikasi A+ terlebih
dahulu, peserta dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi tersebut.
CompTIA Server+ merupakan jenjang lebih lanjut yang mempersiapkan
kandidat sebagai teknisi komputer dan server untuk tingkat atas.
Diharapkan
kandidat
mampu
meng
install,
mengupgrade,
mengkonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah.
77
CompTIA
Network+
setingkat
dengan
sertifikasi
CCNA
merupakan sertifikasi yang menguji penguasaan teknologi jaringan
dalam menjalankan peran sebagai network support atau network
administrator. Sebagai bekal mengikuti ujian sertifikasi ini, selain
melalui training yang membutuhkan waktu sekitar satu minggu dengan
biaya sekitar US$ 250, para peserta sebaiknya sudah berpengalaman
mengelola jaringan setidaknya dalam jangka waktu 9 bulan. Para peserta
ujian sertifikasi Nework + juga harus sudah mengantongi sertifikasi
CompTIA A+. Beberapa training center mengemas dua program ini
menjadi satu paket.
Jika Anda ingin diakui sebagai ahli di bidang sekuriti, CompTIA
juga memiliki jalur sertifikasi khusus, yaitu CompTIA Security+. Materi
ujian sertifikasi Security+ meliputi beberapa topik yang berkaitan
dengan keamanan dalam berbagai industri, seperti communication
security, infrastructure security, cryptography, access control, external
attack, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan ujian sertifikasi
peserta dapat mengikuti training. Namun sebaiknya peserta sudah
berpengalaman setidaknya dua tahun dalam menangani jaringan,
utamanya yang berkaitan dengan masalah sekuriti.
5. Sertifikasi di Bidang Computer Graphics dan Multimedia
Peluang karier di bidang Computer Graphics dan Multimedia sangat
luas, mulai dari designer, art director, web designer, editor, multimedia
artist, visualizer, visual effect artist, dan banyak lagi. Tidak heran jika
training di bidang animasi, desain grafis, desain Web, digital video, dan
digital imaging ini semakin diminati.
Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin diakui sebagai ahlinya di
bidang desktop publishing, animasi, digital video, atau desain Web? Tentu
saja Anda bisa menempuh berbagai training dan jalur sertifikasi yang
78
ditawarkan oleh vendor-vendor aplikasi yang bergelut di bidang multimedia
ini.
Beberapa vendor yang mengeluarkan sertifikasi di bidang ini adalah
Adobe, Macromedia, Autodesk, dan Maya. Peminat training computer
graphics dan multimedia, khususnya di Idonesia, semakin banyak tetapi
masih jarang yang mengambil jalur sertifikasi. Umumnya peserta sudah
merasa cukup bekal dengan mengantongi certificate of attendance atau
sertifikat yang didapat dengan mengikuti training dengan kurikulum dari
vendor aplikasi tersebut.
6. Adobe, Macromedia, dan Alias
Sertifikasi yang dimiliki Adobe dinamakan ACE (Adobe Certified
Expert). ACE ditujukan untuk para Graphics Designer, Web Designer,
Developer, dan profesional bisnis yang ingin menunjukkan kemampuan
mereka dalam memahami produk Adobe.
Seseorang yang memperoleh sertifikasi ACE artinya mampu
mendemonstrasikan keahliannya menggunakan satu atau lebih produk dari
Adobe. Sertifikasi Adobe yang banyak digunakan industri adalah di bidang
desktop publishing yang meliputi aplikasi Photoshop, Illustrator, dan
InDesign; serta di bidang digital video meliputi aplikasi Premiere dan After
Effect.
Adobe membagi jalur sertifikasi menjadi dua, yaitu sertifikasi untuk
satu produk dan spesialis. Untuk satu produk misalnya ACE Adobe
InDesign CS, artinya peserta telah lulus ujian Adobe InDesign CS.
Sedangkan untuk sertifikasi spesialis, terdapat beberapa pilihan yaitu
ACE Print Specialist, Web Specialist, dan Video Specialist. Untuk bisa
memperoleh gelar atau sertifikasi ACE Print Specialist peserta harus
mampu melewati beberapa ujian meliputi Adobe InDesign, Adobe Acrobat,
dan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Untuk ACE Web Specialist,
peserta harus lulus ujian Adobe Photoshop, Adobe GoLive, dan Adobe
79
Illustrator atau Adobe Acrobat. Sementara untuk menjadi ACE, Video
Specialist, peserta harus lulus ujian Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan
Adobe Affter Effects.
Jika kandidat mampu menguasai, dan lulus semua produk suite Adobe
(Adobe Acrobat, Adobe GoLive, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dan
Adobe Photoshop), ia akan memperoleh gelar tertinggi, yaitu ACE Creative
Suite Master.
Seperti Adobe, Macromedia memiliki sertifikasi yang menunjukkan
kemampuan seseorang telah menguasai satu atau lebih produk dari
Macromedia. Beberapa sertifikasi yang dimiliki Macromedia adalah
Certified Macromedia Flash MX Developer, Certified Macromedia Flash
MX Designer, Certified ColdFusion MX Developer, dan Certified
Dreamweaver MX Developer. Untuk memperoleh gelar tersebut Anda bisa
mengikui ujian di salah satu testing center VUE (Virtual University
Enterprise).
Lalu jika ingin diakui sebagai ahli di bidang grafis dan animasi 3D,
Anda dapat mengantongi sertifikasi dari Alias dengan menguasai aplikasi
Maya. Maya mengintegrasikan teknologi render tingkat lanjut, visual effect,
animasi, dan modeling yang banyak digunakan video artist, game developer,
maupun Web Designer dalam pembuatan film, game, maupun content Web
yang banyak menggunakan animasi 3D.
Untuk mempersiapkan ujian sertifikasi dari Adobe, Macromedia, atau
Alias tersebut selain dengan mengikuti training, dianjurkan untuk
menggunakan produk tersebut selama minimal satu tahun.
7. Certified Internet Web Master
Jika ingin dianggap jago di bidang Internet, Anda bisa mengambil
sertifikasi yang dikeluarkan oleh Certified Internet Web Master(CIW). Jalur
sertifikasi CIW ini sangat beragam mulai sertifikasi untuk pemula sampai
master.
80
Sertifikasi paling dasar yang sekaligus disyaratkan untuk mengambil
sertifikasi untuk tingkat lebih lanjut adalah CIW Associates. CIW
Associates adalah sertifikasi yang menguji penguasaan dasar teknologi
Internet, seperti Web browser, FTP dan e-mail, Web page authoring
menggunakan XHTML, dasar-dasar infrastuktur jaringan, dan manajemen
proyek. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang bekerja sebagai business
development, advertising, dan sales.
Jenjang berikutnya adalah CIW Profesional dan CIW Master. Untuk
menjadi mendapat gelar master terdapat empat pilihan jalur spesialisasi,
yaitu Master CIW Designer, Master CIW Administrator, Master CIW Web
Site Manager, dan Master CIW Enterprise Develper. Masing-masing jalur
memiliki pilihan spesialisasi yang harus ditempuh. Sebelum mencapai
tingkat master, Anda dapat meraih gelar CIW Profesional jika bisa melewati
ujian CIW Associate dan salah satu spesialisasi yang dari empat jalur yang
tersedia tersebut. Selain jalur tersebut, CIW juga memiliki beberapa pilihan
sertifikasi khusus, seperti CIW Security Analist dan CIW Web Developer.
81
BAB 5
IMPLIKASI ETIS PENGUNAAN TEKNOLOGI
KOMPUTER
Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan mampu untuk
memahami:
a. Pengunaan teknologi secara bertanggungjawab
b. Perilaku dalam pengunaan TI yang baik
c. Pentingnya pola-pola perilaku yang etis dalam pengunaan
Teknologi komputer
d. Masalah seputar pengunaan teknologi komputer.
A. Pendahuluan
Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih
besar daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian
terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat menganggu hak privasi
individual. Dalam dunia bisnis salah satu alasan utama perhatian tsb adalah
pembajakan perangkat alat lunak yang menggerogoti pendapatan penjual
perangkat lunak hingga milyaran dolar setahun. Namun subyek etika komputer
lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan. Komputer adalah
82
peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu
masyarakat dalam banyak cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya.
Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan
etika dari para manajer, spesialis informasi dan pemakai dan juga hukum yang
berlaku. Hukum paling mudah diiterprestasikan karena berbentuk tertulis.
Dilain pihak etika dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak
disepakati oleh semua anggota masyarakat.
B. Perilaku Pengguna Teknologi Informasi
Etika komunitas TI merupakan satu set kepercayaan, standar atau
pemikiran yang diterima seseorang, kelompok atau komunitas TI tersebut.
Semua individu bertanggung jawab pada komunitas atas perilaku mereka.
Sementara itu Jamer H. Moor, seorang professor di Darmouth
mendefinisikan secara spesifik etika komputer sebagai analisis mengenai sifat
dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi
kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. (Raymond Mc
Leod, Jr, 1995).
Etika di sini digunakan untuk menganalisis mengenai sifat dan dampak
teknologi tersebut dan usaha-usaha untuk menerima dan menghargai semua
kegiatan yang mengarah pada pengoperasian dan peningkatan layana dalam
TI, serta usaha untuk menjauhkan atau mencegah hal-hal yang mengancam,
merusak dan mematikan kegiatan TI secara langsung.
Isu-isu etika yang penting dalam hal ini antara lain pelanggaran hak
kekayaan intelektual seperti penggunaan software bajakann bom, e-mail,
hacke, craker, privacy, kebebasan melakukan akses, pornografi dan hukum TI.
Menurut Hary Gunarto, Phd (1998), dasar filosofi etila yang akan
dituangkan dalam hukun TI ini sering dinyatakan dalam empat macam nilai
kemanusiaan universal yang meliputi hak solitude (hak untuk tidak diganggu),
anonymity (hak untuk tidak dikenal), intimacy (hak untuk tidak dimonitor) dan
reserve (hak untuk dapat mempertahankan informasi individu sehingga terjaga
kerahasiaannya).
83
Di samping itu, menurut Hinca Panjaitan yang perlu diakomodasikan
lagiadalah hak untuk mengakses informasi atau pengetahuan dan hak untuk
berkomunikasi (Onno W.Purbo, 2000)
Sementara itu, Deborah Johnson, professor pada Renselaer Polytechnic
merumuskan adanya hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak
atas spesialisasi komputer, dan hak atas pengambilan keputusan komputer.
Sedangkan Richard O. Manson, seorang professor di Southern Medthedist
University merumuskan hak tersebut dalam akronim PAPA, yaitu hak atas
Privacy, hak atas akurasi, hak atas property (kepemilikan), dan hak atas
aksesbilitas) Raymond Mc Leod, Jr, 1995).
Menurut Onno W. Purbo, kerangka etika dan hukuman ini telah mulai
digagas oleh para pakar hukum termasuk para hukum Indonesia.
Beberapa mailing list yang membahas masalah ini antara lain:
telematika@egroups.com,
mastel-e-commerce@egroups.com,
doit@tropika.com dan dan warta-e-commerce @egroups.com. Para aktivis
dunia cyber diharapkan untuk ikut berperan serta dalam proses pembentukan
cyberlaw tersebut agar cyberlaw tidak dikuasai oleh konsep-konsep yang
salah.
Hambatan yang dihadapi dalam penerapan etika dan hukum dalam dunia
TI dan Internet, antara lain: pemahaman mengenai etika dan hukum masingmasing kelompok sosial berbeda-beda baik yang berada di Negara maju
maupun Negara berkembang.
Di negara maju pun masih banyak pertanyaan tentang etika dan hukum
yang belum terjawab, seperti Salahah seseorang bila meminjamkan komputer
yang berisi berbagai macam software kepada rekannya?
Menurut Hary Gunarto, Phd, meskipun permasalahan etika dan hukum TI
dan Internet sangat pelik, namun beberapa tindakan dan perilaku yang
dianggap tidak etis menurut perjanjian Internasional telah berhasil
dirumuskan, seperti akses ke tempat yang tidak menjadi hak pengakses,
perusakan fasilitas komputer dan jaringan baik dengan cara teknis maupun
penebaran virus dan lain sebagainya.
84
Beberapa negara telah berhasil secara konkrit memasukkan peraturanperaturan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar etika
ini ke dalam bentu undang-undang atau hukum TI, seperti Canada dengan
jenis
undang-undang:
Telecommunication
Act,
Broadcasting
Act,
Radiocommunication Act, Freedom of Information Act, Privacy Protection
Act, Computer Security Act, Electronic Communication Privacy Act,
Computer Fraud and Abuse Act, Sire Fraud Act, dan Telecommunication Act,
dan lain sebagainya.
1. Komunitas di Internet
Ada ungkapan yang sering diucapkan ketika orang bertemu teman
atau sahabat di beberapa acara bahwa “dunia hanya sebesar daun kelor”.
Ungkapan itu digunakan untuk menggambarkan seakan-akan dunia ini
begitu sempit, sehingga ke mana mereka pergi, di situ mereka dapat saling
berjumpa.
Sejak diciptakannya teknolgi internet yang merupakan perpaduan
dari teknologi telekomunikasi dan computer pada kisaran tahun 1970-an,
kini dunia ini seakan hanya sebuah komunitas yang kecil. Para warganya
setiap saat dapat saling berjumpa dan bertegur sapa, berdagang dan
berbelanja, dan sekolah berwisata ke berbagai belahan dunia hanya melalui
komputer pribadinya.
Jarak dan dinding politik yang membatasi akses seseorang kepada
orang di negara atau benua lain seakan tidak ada lagi. Komunikasi antar
mereka ibarat hanya sejauh tombol mouse. Dunia ini semakin hidup,
seakan tidak mengenal waktu tidur. Selama 24 jam sehari perdagangan,
perkantoran, komunikasi dan kegiatan lainnya dapat dilakukan melalui
internet.
2. Popularitas Internet
Internet merupakan sebuah koleksi global dari ribuan jaringan yang
dikelola secara bebas. Internet dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki
komputer yang dilengkapi dengan modem dan saluran yang terhubung ke
85
ISP (Internet Service Provider). Internet menjadi popular karena ia
merupakan jalan yang tepat untuk memperoleh informasi yang terkini
dengan berbagai variasinya. Internet juga mudah untuk digunakan siapa
saja bahkan mereka yang hanya memiliki pengetahuan yang relatif minim.
Melalui internet, kita bias berhemat. Selain biaya komunikasi yang
terhitung lokal, sejumlah informasi dapat diperoleh secara gratis.
Informasi yang termasuk kategori Cuma-Cuma, antara lain adalah
kesehatan, lingkungan, pemerintah, majalah atau surat kabar, informasi
konsumen, humor, daftar kegiatan atau event-event tertentu seperti
seminar, gossip keluarga, cuaca, hobi, web design, konsultasi, hal-hal lain
yang berkaitan dengan kegiatan akademik, dan masih banyak topik
lainnya.
Namun tidak semuanya gratis dari internet. Sejumlah produk dan
layanan membutuhkan biaya tertentu. Beberapa site mengharuskan para
pengakses untuk melakukan registrasi terlebih dahulu.
Faktor-faktor yang paling memberi konstribusi pada popularitas
penggunaan internet di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia adalah
penggunaan 4C, yaitu Chatting, Careers, Cyberporn dan Commerse
(Tjiptono-2000).
3. e-Business
Internet telah menjadi ajang eksplorasi oleh para ahli. Khusus di
bidang bisnis, berbagai peluang telah tercipta. Sejak internet difungsikan
sebagai sarana bisnis pada tahun 1990-an, maka denyut nadi kehidupan
perusahaan seakan tak pernah berhenti. Toko-toko virtual dibuka selama
24 jam penuh untuk melayani transaksi.
E-business (bisnis secara elektronik) merupakan suatu istilah yang
digunakan untuk memberi nama pada kegiatan yang dilakukan melalui
internet. Sementara itu, juga lahir istilah-istilah serba "e", seperti emarketing, e-tailing, e-commerce, e-promotion, e-PR, e-banking, e-market,
e-product, dan berbagai istilah lain. Istilah-istilah itu menunjukkan bahwa
kegiatan-kegiatan yang menyertai kegiatan bisnis tersebut juga telah
memanfaatkan internet.
86
Melalui internet, seakan-akan perusahaan membuka tempat transaksi
atau outlet di berbagai lokasi, karena konsumen dariberbagai belahan
dunia dapat langsung mengakses situs webnya dan melakukan transaksi.
Di samping itu, perusahaan dan konsumen dapat berkomunikasi secara
langsung, tanpa melalui birokrasi yang sangat rumit.
4. Komunitas bisnis di Internet
Bisnis tradisional yang bergeser ke e-business akan berhasil dengan
baik, jika terbentuk komunitas internet. Salah satu dasar yang fundamental
dalam membentuk komunitas internet adalah KEPERCAYAAN. Dengan
tingkat kepercayaan yang tinggi pada komunitas internet, barulah ebusiness dapat dikembangkan. Amerika berhasi memelopori e-business
tidak lain karena negeri Paman Sam itu adalah sebuah high trust society di
mana mereka telah lama memiliki kebiasaan belanja melalui catalog dan
pesanan via por. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh undangundang yang menjamin perdagangan yang fair, security dalam
pembayaran dan setiap barang yang dibeli jika tidak sesuai dengan
pesanan atau cacat dapat dikembalikan (Rhenald Kasali-Kontan, 20 Maret
2000).
Ukuran komunitas internet ini terus tumbuh dengan cepat. Menurut
Forrester Research, telah terjadi perkembangan yang fantastis terhadap
jumlah computer yang terhubung ke internet, yaitu pada tahun 1996
sejumlah 14,7 juta, 1997 sejumlah 26 juta, 1998 telah mencapai 100 juta.
Hal itu belum dihitung jumlah orangnya.yang terkait dengan internet.
Misalkan saja ada satu computer digunakan oleh 3 orang, maka jumlah
orang yang terkai dengan internet telah mencapai 300 juta.
Sementara itu di Indonesia, jika pada tahun 1997 diperkirakan
mencapai 50.000 orang yang terkait internet, kini diperkirakan telah
mencapai 3-4 juta orang (Rhenald Kasali-Kontan, 27 Maret 2000).
Indonesia belum menjadi high trust society, sehingga kehadiran ebusiness ini tampaknya masih cukup lambat perkembangannya. Namun
jika melihat perkembangan dari beberapa waktu ke depan di Indonesia
akan terbentuk high trust society.
87
5. Mall Cyberspace
Salah satu implementasi dari e-Business adalah terciptanya mall
cyberspace, yang memungkinkan orang untuk berbelanja ke berbagai
Negara, mall atau took hanya melalui computer pribadinya. Produkproduk yang tersedia berabeka ragam.
Jumlah took virtual yang buka di area internet semakin bertambah.
Hal ini disebabkan karena peluang untuk meraih pembeli semakin besar
daripada hanya bertahan di pasar local. Apalagi membuka took virtual
jauh lebih hemat, di mana tidak perlu lokasi secara fisik, karyawan dalam
jumlah yang banyak dan jam kerja tak terbatas.
6. Sekolah Elektronik
Eksplorasi internet yang dilakukan oleh para ahli juga telah
menyentuh bidang pendidikan. Pembentukan e-school dan e-university
semakin menemukan bentuk yang tepat. Berkembangnya e-school dan euniversity ini tentunya akan mendorong berkembangnya pendidikan di
masa mendatang.
Melalui internet, materi-materi pendidikan dapat disusun secara lebih
interaktif dan dapat diakses oleh para peserta didik dari rumah mereka
masing-masing atau di tempat di mana mereka berada. Para peserta didik
dapat mengikuti pendidikan secara luas dan ‘tidak terbatas’ oleh ruang dan
waktu.
Terciptanya e-school dan e-university telah memberikan harapan
untuk terciptanya pemerataan pendidikan, khususnya di negara-negara
berkembang. Tanpa pendidikan dan pengembangan wawasan yang merata,
maka
dikhawatirkan
negara-negara
berkembang
akan
mengalami
kegagalan dalam mengikuti perkembangan dan implementasi teknologi
informasi. Di samping itu, negara-negara berkembang juga akan
kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan penuh di
dalam masyarakat informasi ekonomi dunia.
Meskipun demikian, perkembangan pendidikan elektronik ini masih
dihadapkan pada hambatan budaya atau kebiasaan yang telah turun
88
temurun. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pola pendidikan datang
ke sekolah masih sulit menerima pola pendidikan elektronik yang tidak
memerlukan kehadiran fisik di sekolah. Di samping itu, polemik ini juga
masih berkembang dengan isu validasi peserta dalam mengikuti ujian dan
standar penilaian.
7. Multimedia Internet
Istilah hypertext tentu tidak asing lagi bagi para pengguna internet.
Hypertext merupakan sekumpulan simpul berbasis teks yang saling
berhubungan. Jika kumpulan simpul tersebut tidak hanya berupa teks
tetapi terdiri dari berbagai media seperti video, suara dan animasi, maka
system
itu
disebut
hypermedia
(Restyanto-2000).
Hypertext
dan
hypermedia dapat berisi informasi yang dapat diakses oleh para pengguna
internet dengan menggunakan program bantu navigasi.
Web yang merupakan perantara antara internet dengan pemakai, kini
semakin berkembang bahkan telah dipadukan dengan multimedia.
Penggunaan multimedia tersebut telah memungkinkan pembuatan website
yang dinamis dan interaktif, yaitu dengan dipadukannya tampilan teks
dengan animasi, suara, dan video. Beberapa teknologi yang digunakan
pada web itu (Shipley-1996) antara lain:
a. Streaming audio yang memungkinkan suara ditransmisikan melalui
internet.
b. Animasi gambar.
c. Java yang merupakan bahasa pemrogaman yang banyak digunakana
untuk membangun web.
d. Virtual Reality Modeling Language untuk menciptakan dunia 3D.
e. Internet Relay Chat yang memungkinkan komunikasi secara real time.
f. Audio Conferencing yang memungkinkan konferensi secara audio
melalui internet.
Namun penggunaan multimedia tersebut harus disesuaikan dengan
porsinya agar dapat membantu para pemakai dalam berinteraksi dan
jangan malah sebaliknya rumit dan membingungkan. Penggunaan
89
multimedia pada beberapa aplikasi di internet sebenarnya hanya
merupakan fasilitas entertaiment atau pelengkap (Restyanto-2000). Oleh
karena itu, faktor utama yang harus diperhatikan adalah informasi yang
akan disampaikan. Internet yang kini semakin berkembang secara luas,
telah menjadi karakteristik baru bagi masyarakat di era informasi.
C. Etika Dalam Sistem Informasi
Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan
pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason
pada tahun 1986 (Zwass, 1998) yang mencakup privasi, akurasi, property, dan
akses.
1. Privasi
Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi
pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi ijin
untuk
melakukannya.
Contoh
isu
mengenai
privasi
sehubungan
diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer
pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena
diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi
daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya
dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya.
2. Akurasi
Akurasi terhadap informasi merupakan factor yang harus dipenuhi oleh
sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan
hal yang mengganggu, merugikan, dam bahkan membahayakan. Sebuah
kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan social dialami oleh
Edna Rismeller. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan
bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $672 dari
rekening banknya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan
90
dalam
pengambilan
keputusan,
keakurasiannya
benar-benar
harus
diperhatikan.
3. Properti
Perlindungan terhadap hak property yang sedang digalakkan saat ini yaitu
dikenal dengan sebutan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kekayaan
Intelektual diatur melalui 3 mekanisme yaitu hak cipta (copyright), paten,
dan rahasia perdagangan (trade secret).
a.
Hak Cipta
Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hokum yang
melarang
penduplikasian
kekayaan
intelektual
tanpa
seijin
pemegangnya. Hak cipta biasa diberikan kepada pencipta buku, artikel,
rancangan, ilustrasi, foto, film, musik, perangkat lunak, dan bahkan
kepingan semi konduktor. Hak seperti ini mudah didapatkan dan
diberikan kepada pemegangnya selama masih hidup penciptanya
ditambah 70 tahun.
b.
Paten
Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual
yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuanpenemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan
perlindungan selama 20 tahun.
c.
Rahasia Perdagangan
Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui
lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang
menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat
lunak tersebut untuk diserhakan pada orang lain atau dijual.
4. Akses
Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua
kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam
melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu,
tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak.
91
D. Masalah Keamanan Dalam Sistem Informasi
Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam
pengoperasian sistem informasi, yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman
terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan
sistem.
Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi
menjadi 2 macam, yaitu ancaman ak tif dan ancaman pasif. Ancaman aktif
mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman
pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia dan bencana alam.
Kegagalan sistem menyatakan kegagalan dalam peralatan-peralatan komponen
(misalnya hard disk).
Tabel 1
Ancaman terhadap sistem informasi
MACAM ANCAMAN
Bencana alam dan politik
Kesalahan manusia
-
CONTOH
Gempa bumi, banjir, kebakaran, perang.
Kesalahan memasukkan data
-
Kesalahan penghapusan data
-
Kesalaha operator (salah memberi label pada pita
Kegagalan perangkat lunak
-
magnetic).
Gangguan listrik
dan perangkat keras
-
Kegagalan peralatan
Kecurangan dan kejahatan
-
Kegagalan fungi perangkat lunak
Penyelewengan aktivitas
computer
-
Penyalahgunaan kartu kredit
-
Sabotase
-
Pengaksesan oleh orang yang tidak berhak.
Virus, cacing, bom waktu, dll
Program yang jahat/usil
Bencana alam merupakan faktor yang tak terduga yang bisa
mengancam sistem informasi. Banjir, badai, gempa bumi, dan kebakaran
dapat meghancurkan sumber daya pendukung sistem informasi dalam waktu
92
singkat. Kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia juga dapat mengancam
integritas sistem dan data. Pemasukkan data yang salah dapat mengacaukan
sistem.
Gangguan listrik, kegagalan peralatan dan kegagalan fungsi perangkat
lunak dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak lengkap atau
bahkan data rusak, Selain itu, variasi tegangan listrik yang terlalu tajam dapat
membuat peralatan terbakar.
Ancaman lain berupa kecurangan dan kejahatan komputer. Ancaman
ini mendasarkan pada komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan yang
tidak benar. Penggunaan sistem berbasis komputer terkadang menjadi rawan
terhadap kecurangan (fraud) dan pencurian.Metode yang umum digunakan
oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada
6 macam :
1. Pemanipulasian masukan
Pemanipulasian masukan merupakan metode yang paling banyak
digunakan, mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan
ketrampilan teknis yang tinggi. Contoh seorang teller bank ditemukan
mengambil uang dari rekening-rekening bank melalui sistem komputer.
2. Penggantian program
Pemanipulasian melalui program biasa dilakukan oleh para spesialis
teknologi informasi.
3. Penggantian berkas secara langsung
Pengubahan berkas secara langsung umum dilakukan oleh orang yang
punya banyak akses secara langsung terhadap basis data.
4. Pencurian data
Dengan kecanggihan menebak password atau menjebol password para
pencuri berhasil mengakses data yang seharusnya tidak menjadi hak
mereka.
5. Sabotase
93
Sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum digunakan
untuk menyatakan tindakan masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa
otorisasi, yaitu hacking.
Berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking :
a. Denial of Service
Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang
sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet
dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku
melakukan serangan pada sistem.
b. Sniffer
Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang
dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi
Internet, menangkap password atau menangkap isinya.
c. Spoofing
Melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk
menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting
seperti password atau nomor kartu kredit.
Berbagai kode jahat atau usil juga menjadi ancaman bagi sistem komputer,
kode yang dimaksud adalah :
a. Virus
Virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya
sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas
program yang dapat dieksekusi (misalnya berkas .exe pada DOS).
Selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif manakala
program yang terinfeksi dijalankan. Beberapa virus hanya “sekedar
muncul”. Namun sejumlah virus yang lain benar-benar sangat
jahat karena akan menghapus berkas-berkas dengan extension
tertentu dan bahkan dapat memformat hard disk. Contoh virus
jahat adalah CIH atau virus Chernobyl, yang melakukan penularan
melalui email.
b. Cacing (Worm)
94
Cacing adalah program komputer yang dapat menggandakan
dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan.
c. Bom Logika atau Bom Waktu (Logic bomb or time bomb)
Program yang beraksi karena dipicu oleh sesuatu kejadian atau
setelah selang waktu berlalu. Sebagai contoh, program dapat diatur
agar menghapus hard disk atau menyebabkan lalu lintas jaringan
macet.
d. Kuda Trojan (Trojan Horse)
Program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke
dalam sistem. Sebagai contoh kuda Trojan dapat menciptakan
pemakai dengan wewenang supervisor atau superuser. Pemakai
inilah yang nantinya dipakai untuk menyusup ke sistem.
6. Penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi
Merupakan bentuk pemanfaatan secara illegal terhadap sumber daya
komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri.
Trapdoor adalah kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang
tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan. Disebabkan sebuah
program tak terjamin bebas dari kesalahan, kesalahan-kesalahan yang
terjadi dapat membuat pemakai yang tak berwenang dapat mengakses
sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa
dilakukan
E. Urgensi Etika Komputer
1. Mengapa Komputer
Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama minat masyarakat yang
tinggi pada komputer, yaitu :
a.
Kelenturan logika : kemampuan memprogram komputer untuk
melakukan apapun yang kita inginkan .
95
b.
Faktor transformasi : komputer dapat mengubah secara drastis cara
kita melakukan sesuatu.
c.
Faktor tak kasat mata : semua operasi internal komputer
tersembunyi dari penglihatan.
d.
Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang
tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan
yang tidak terlihat.
2. Hak Sosial Dan Komputer
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan
komputer, yaitu :
a. Hak atas komputer :
1).
Hak atas akses komputer
2).
hak atas keahlian komputer
3).
hak atas spesialis komputer
4).
hak atas pengambilan keputusan komputer
b. Hak atas informasi :
1). Hak atas privasi
2). Hak atas akurasi
3). Hak atas kepemilikan
4). Hak atas akses
3. Kontrak sosial jasa informasi
Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi
harus masuk ke dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa
komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat
kontrak dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang
mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak tertulis tetapi
96
tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi.Kontrak
tersebutb, menyatakan bahwa :
a. Komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi
orang
b. Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan
komputer
c. Hak milik intelektual akan dilindungi
d. Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat
terhindar dari ketidaktahuan informasi.
4. Rencana Tindakan Untuk Mencapai Operasi Komputer Yang Etis
Donn Parker dari SRI International menyarankan agar CIO mengikuti
rencana
sepuluh
langkah
dalam
mengelompokkan
perilaku
dan
menekankan standar etika dalam perusahaan, yaitu :
a.
Formulasikan kode perilaku
b.
Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah
seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas
program dan data komputer
c.
Jelaskan sanksi yang akan diambil thd pelanggar, seperti teguran,
penghentian dan tuntutan
d.
Kenali perilaku etis
e.
Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti
pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan
f.
Promosikan
UU
kejahatan
komputer
dengan
memberikan
formal
yang
menetapkan
infoemasikan kepada karyawan
g.
Simpan
suatu
catatan
pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya,
97
dam kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti
audit etika.
h.
Dorong
penggunaan
program-program
rehabilitasi
yang
memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti
perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik
i.
Dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi
98
BAB 6 :
NETIKET
Setelah membaca bab ini maka mahasiswa diharapkan mampu
memahami :
1. Apa itu netiket dan mengapa kita perlu untuk memahami
dan melaksanakannya
2. Bagaimana netiket itu dijalankan
3. Bagaimana mengefektifkan pengunaan internet secara etis
A. Pendahuluan
Ramalan booming Internet di Indonesia beberapa tahun lalu kini telah
menjadi kenyataan. Internet telah merambah kemana-mana dan Anda dapat
menjumpai warnet dimana-mana. Penyedia Jasa Internet (PJI) juga semakin
banyak. Bahkan MenRistek RI Bpk. A.S. Hikam juga telah mencanangkan
program untuk meningkatkan pengguna Internet di Indonesia.
Internet telah berhasil membentuk komunitas masyarakat tersendiri
yang sesama anggotanya bisa jadi tidak pernah bertemu secara fisik Hadirnya
berbagai fasilitas di Internet semakin memudahkan interaksi antara masingmasing anggota masyarakat. Fasilitas komunikasi One-to-One seperti e-mail
dan talk memungkinkan terjalinnya komunikasi antara dua pihak dengan cepat
dan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan surat biasa. Fasilitas
komunikasi One-to-Many seperti mailing lists memungkinkan sekelompok
anggota masyarakat Internet untuk berdiskusi dan saling tukar pendapat
diantara mereka dengan mudah.
Di masa lalu, populasi pengguna Internet terbatas pada orang-orang
teknis yang ikut tumbuh bersama dengan Internet. Mereka mengerti sekali
akan keterbatasan-keterbatasan yang ada dan aturan protokoler yang berlaku.
Meskipun aturan dan budaya yang ada tidak dituliskan secara formal seperti
layaknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tetapi para pengguna
Internet waktu itu sadar akan protokoler yang perlu dipenuhi agar fasilitas di
Internet tetap berjalan lancar. Protokoler tersebut tercipta dan akan semakin
bertambah seiring dengan makin beragamnya fasilitas yang tersedia di
Internet.
Menurut survai yang dilakukan oleh Nua (www.nua.ie), pengguna
Internet dunia pada November 2000
telah mencapai 407,1 juta. Dan di
Indonesia sendiri telah mencapai 400.000 orang. Dengan sebegitu banyaknya
pengguna Internet yang berasal dari negara, budaya, bahasa yang berbeda-beda
tentunya masing-masing pribadi anggotanya punya sifat, cara bicara, cara
menulis, dan rasa humor yang berbeda-beda.
Yang perlu diperhatikan juga adalah banyak pengguna Internet tersebut
yang merupakan orang baru (‘Newbies’) di Internet.
B. Etika Mail di Internet
Seperti layaknya sebuah negara yang punya masyarakat yang beragam,
tentunya ada anggota masyarakat yang baik dan ada juga anggota masyarakat
yang suka iseng. Salah satu keisengan yang sering kita jumpai adalah
pengiriman surat berantai, iklan yang tidak sesuai dengan konteks, provokasi
ke diskusi yang tidak sehat, materi yang menyinggung orang lain atau yang
lebih ekstrim adalah penyisipan virus atau worm secara sengaja dalam e-mail
yang dikirimkan.
Ketidak-sadaran akan adanya etika tidak tertulis dalam ber-Internet dan
kekurang-dewasaan dalam penggunaan email, chatting, dan mailing list dapat
menyeret para penggunanya kepada situasi yang tidak sehat jika salah satu
pihak tidak mengerti budaya di Internet. Para ‘Newbies’ perlu diberikan
petunjuk yang dapat memberikan pengertian secara cepat kepada mereka
tentang budaya Internet.
Untungnya, petunjuk itu telah dibukukan oleh sebuah kelompok kerja
yang diberi nama Responsible Use of the Network (RUN) Working Group yang
merupakan bagian dari The Internet Engineering Task Force (www.ietf.org)
dan telah dimasukkan dalam dokumen RFC yaitu RFC1855. Petunjuk itu
dikenal dengan nama Netiquette atau yang diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia menjadi Netiket. Ilustrasi berikut mencoba memberikan gambaran
situasi yang bisa terjadi jika salah satu pihak tidak sadar akan adanya Netiket
dalam ber-Internet.
Sebuah konflik sedang terjadi pada milis X. Anggota dari milis X ini
minimal adalah sarjana. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh anggota milis
tersebut adalah intelektual, cendekiawan, singkat kata pintar-pintar semua.
Disiplin ilmu dari masing-masing anggotanya juga beragam. Ditinjau dari
jenis kelamin dan usia, anggota milis ini juga beragam, dari mulai ibu-ibu,
bapak-bapak, sampai yang muda-muda yang baru lulus sarjana.
Alkisah, konflik ini bermula ketika salah seorang peserta milis
mengirimkan materi yang berbau pornografi ke milis tersebut. Terang saja
para ibu-ibu langsung protes yang kemudian diikuti oleh sebagian bapakbapak.
Dengan
mengatasnamakan
bahwa
milis
tersebut
milis
yg
beranggotakan para intelektual, kontan saja si pengirim diserbu dengan
dalih-dalih bahwa tidak seharusnya seorang intelektual berpikir kotor seperti
itu.
Si pengirim sendiri sebenarnya juga sudah mencantumkan subyek
‘Swimsuit’ pada email yang dikirimnya. Pembaca juga mestinya sudah bisa
menebak isinya dari subyek e-mail tersebut. Sebagian pembaca yang sudah
menggunakan e-mail sejak lama bisa langsung menghapusnya jika memang
tidak berkenan untuk melihat isinya. Tapi tentunya rasa penasaran manusia
kadang tidak kuasa menahan untuk melihat isinya. Lucunya, salah seorang
peserta milis menyatakan bahwa dia tadinya tidak berminat melihat isinya,
tetapi sesudah melihat perdebatan seru yang terjadi, akhirnya dia buka e-mail
tersebut dan kemudian turut berpartisipasi aktif dalam perdebatan tersebut.
Sebagian besar para peserta milis akhirnya menuntut permintaan maaf
si pengirim di milis, tapi herannya si pengirim tidak mau meminta maaf.
Singkat
cerita,
saking
kesalnya,
beberapa
orang
kemudian
mulai
mengumpulkan suara untuk mendepak si pengirim dari milis, bahkan sang
moderator mengancam tidak mau mengurusi milis itu lagi jika si pengirim
tidak dikenakan sangsi. Pemungutan suara dilakukan melalui milis dan
akhirnya si pengirim email tersebut dikeluarkan dari milis. Si pengirim email
kemudian mengajukan protes dengan berdalih tidak ada aturan yang
menyebutkan bahwa seseorang dapat dikeluarkan dari milis dan dia juga
menambahkan bahwa bagi yang tidak berkenan seharusnya tinggal mendelete saja email tersebut karena dari subyeknya mestinya sudah dapat
diperkirakan isinya. Tapi forum tetap menyatakan bahwa si pengirim harus
dikeluarkan dari milis.
Karena mereka kumpulan orang pintar, mereka tidak mau terjebak
dalam kondisi yang sama untuk kedua kalinya. Akhirnya, pengurus milis
bermusyawarah dan membentuk sebuah aturan bersama yang mereka sebut
dengan Netiket. Mereka berpendapat bahwa Netiket tersebut dapat dijadikan
landasan hukum jika situasi tersebut muncul kembali.
Tetapi sekali lagi karena mereka kumpulan orang pintar maka orang
pintar lainpun akhirnya berkomentar bahwa praktek pengaturan seperti itu
tidak ubahnya merupakan praktek jaman ORBA. Orang pintar lain
berpendapat bahwa Internet itu adalah media bebas oleh karena itu mestinya
tidak ada aturan-aturan seperti itu.
Semenjak kejadian itu milis tersebut menjadi tidak seaktif seperti
biasanya, karena orang-orang yang tadinya aktif mengirimkan materi jadi
takut kalau-kalau nanti ada yang tersinggung yang bisa menyebabkan mereka
didepak dari milis. Milis tersebut kemudian berubah menjadi milis tersensitif
di dunia.
Situasi seperti di atas mestinya dapat dihindari jika masing-masing
pihak mengikuti Netiket yang telah diberikan oleh IETF. Tanpa adanya
Netiket versi milis tersebut, sebagai pengguna Internet mestinya sadar akan
keterbatasan dan aturan protokoler yang berlaku. Lebih jauh, mari kita lihat
poin kelemahan dari masing-masing pihak:
Si Pengirim,
Karena milis tersebut adalah milis yang beranggotakan para cerdikcendekia, jelas pengiriman materi berbau pornografi sangat salah tempat.
Mestinya si pengirim mengirimkan ke milis yang jelas-jelas menampung
materi pornografi atau mengirimkannya ke email pribadi sebagian orang-orang
yang menyukai materi tersebut dan tidak mengirimkannya ke umum. Kita
semua harus selalu berpikir dua kali sebelum mengirimkan suatu materi.
Perkataan ‘maaf’ bukanlah sesuatu yang mahal jika kita memang berbuat
kesalahan atau menyinggung seseorang.
Sang Moderator
Mengancam tidak mengurusi milis lagi sebenarnya merupakan sikap
yang kurang dewasa. Moderator mestinya menjadi penengah jika telah terjadi
kondisi seperti di atas. Layaknya jika terjadi diskusi seru di sebuah seminar,
seorang moderator mestinya bisa mendinginkan suasana dan bukannya ikutikutan memperkeruh suasana. Pendekatan personal (melalui e-mail pribadi)
mungkin perlu dilakukan dan tidak perlu mengambil sikap frontal di milis.
Peserta Milis
Sebagai peserta milis kita diminta untuk bersikap konservatif jika kita
mengirimkan sesuatu tetapi juga dituntut untuk bisa bersikap liberal jika kita
menerima sesuatu. Protes ibu-ibu terhadap materi pornografi sangat dapat
dimaklumi tetapi bukan berarti kemudian bersikap sangat sensitif terhadap
semua materi yang agak ekstrim ke kiri. Kebanyakan humor memang agak
menyerempet ke SARAS (bukan SARAS008 tapi singkatan dari …. Suku,
Agama, Ras, Antar golongan, Sex) dan diskusi tentang materi SARAS kadangkadang –sekali lagi kadang-kadang- dapat memperluas wawasan kita. Masingmasing pihak dituntut untuk tidak memprovokasi ke arah diskusi yang tidak
sehat dan juga tidak mudah terpancing untuk masuk ke diskusi yang seperti
itu.
Kita semua berharap bahwa Internet akan semakin berkembang dan
penggunanya akan semakin banyak. Sekarang ini situasi di negeri kita sedang
kacau, demonstrasi dimana-mana, elit politik saling bertikai, negara makin
miskin dan keributan dimana-mana. Jika semua pengguna Internet sadar akan
aturan protokoler yang berlaku, maka kemungkinan besar masyarakat yang
damai dan aman akan tercipta di Internet.
C. Efektifitas Netiket
Internet sebagai media interaktif memberikan kita kemudahan yang sangat
besar, tidak perlu lagi kita menghabiskan banyak waktu dan uang untuk
melakukan interaksi dengan orang lain. Bahkan dengan internet kita langsung
bisa interaksi dengan berbagai orang sekaligus walau kita belum kenal secara
visual dan bisa berasal dari mana saja di bumi ini.
Tapi juga internet memiliki banyak kelemahan, dalam interaktif perlu
membangun suasana yang nyaman bagi lawan interaktif kita. Salah satu
kelemahan internet sebagai media interaktif yaitu:
1. Kita tidak tahu kondisi emosi lawan interaktif,
2. Kita tidak tahu karakter lawan interaktif,
3. Kita bisa dengan tidak sengaja menyinggung perasaan seseorang.
Istilah yang dikenal sebagai 'netiket' atau nettiquette. Netiket adalah etika
alam berkomunikasi dalam dunia maya, di bawah ini khusus untuk
berkomunikasi dalam sebuah forum/milis:
1. Jangan Gunakan Huruf Kapital
Karena penggunaan karakter huruf bisa dianalogikan dengan suasana
hati si penulis. Huruf kapital mencerminkan penulis yang sedang emosi,
marah atau berteriak. Tentu sangat tidak menyenangkan tatkala Anda
dihadapkan dengan lawan bicara yang penuh dengan emosi bukan? Walau
begitu, ada kalanya huruf kapital dapat digunakan untuk memberi penegasan
maksud. Tapi yang harus dicatat, gunakanlah penegasan maksud ini
secukupnya saja, satu-dua kata dan jangan sampai seluruh kalimat/paragraf.
2. Kutip Seperlunya
Ketika anda ingin memberi tanggapan terhadap postingan seseorang
dalam satu forum, maka sebaiknya kutiplah bagian terpentingnya saja yang
merupakan inti dari hal yang ingin anda tanggapi dan buang bagian yang
tidak perlu. Jangan sekali-kali mengutip seluruh isinya karena itu bisa
membebani bandwith server yang bersangkutan dan bisa berakibat kecepatan
akses ke forum menjadi terganggu.
3. Perlakuan Terhadap Pesan Pribadi
Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan kepada anda secara
pribadi (private message), Anda tidak sepatutnya mengirim/menjawabnya
kembali ke dalam forum umum.
4. Hati-hati terhadap informasi/ berita hoax
Tidak semua berita yang beredar di internet itu benar adanya. Seperti
halnya spam, hoax juga merupakan musuh besar bagi para kebanyakan
netter. Maka, sebelum anda mem-forward pastikanlah terlebih dahulu bahwa
informasi yang ingin anda kirim itu adalah benar adanya. Jika tidak, maka
anda dapat dianggap sebagai penyebar kebohongan yang akhirnya
kepercayaan orang-orang di sekitar anda pun akan hilang.
5. Ketika 'Harus' Menyimpang Dari Topik (out of topic/ OOT)
Ketika Anda ingin menyampaikan hal yang diluar topik (OOT) berilah
keterangan, supaya subject dari diskusi tidak rancu.
6. Hindari Personal Attack
Ketika anda tengah dalam situasi debat yang sengit, jangan sekali-kali Anda
menjadikan kelemahan pribadi lawan sebagai senjata untuk melawan
argumentasinya. Sebab, ini hanya akan menunjukkan seberapa dangkal
pengetahuan anda. Lawan argumentasi hanya dengan data/fakta saja, sedikit
langkah diplomasi mungkin bisa membantu. Tapi ingat, jangan sekali-kali
menggunakan kepribadian lawan diskusi sebagai senjata sekalipun ia adalah
orang yang Anda benci. Budayakan sikap Diskusi yang sehat, bukan debat
kusir.
7. Kritik dan Saran yang Bersifat Pribadi Harus Lewat PM (Personal
Message)
Jangan mengkritik seseorang di depan forum. Ini hanya akan
membuatnya rendah diri. Kritik dan saran yang diberikan pun harus bersifat
konstruktif, bukan destruktif. Beda bila kritik dan saran itu ditujukan untuk
anggota forum secara umum atau pihak moderator dalam rangka perbaikan
sistem forum, Anda boleh mempostingnya di dalam forum selama tidak
menunjuk orang per orang tertentu.
8. Dilarang menghina Agama :
Ada beberapa forum dalam Situs ini yang memungkinkan terjadinya
debat antar agama, atau debat antara Kristiani sendiri yang berlainan
denominasinya. Untuk itu diharapkan agar masing-masing netter tidak
menghina nama Tuhan, nama nabi, Kitab Suci, Denominasi dst. untuk
membenarkan keyakinannya sendiri.
9. Cara bertanya yang baik :
a.
Gunakan bahasa yang sopan.
b.
Jangan asumsikan bahwa Anda berhak mendapatkan jawaban.
c.
Beri judul yang sesuai dan deskriptif.
d.
Tulis pertanyaan anda dengan bahasa yang baik dan mudah
dimengerti.
e.
Buat kesimpulan setelah permasalahan anda terjawab.
Bab 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI)
Setelah membaca bab ini maka mahasiswa diharapkan mampu
memahami dan menjelaskan:
1. Apa itu HaKI
2. Mengapa HaKI dibutuhkan
3. Apa pokok-pokok hokum nasional dan internasional yang
mengatur tentang perlindungan HaKI
4. Bagaimana seharusnya Ilmuwan melihat HaKI dan Contoh
aplikasinya di Indonesia
A. Pendahuluan
Seperti kutipan, di The Washington Post edisi 28 April 2001 yang
berbunyi : “. . . . if there is onelesson in the past half century of economic
development, it is that natural resources do not powereconomies, human
resources do” (jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai
perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan
ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu). Maka dari itu
pengembangan SDM mutlak perlu, agar dapat memanfaatan SDA yang ada dan
tidak hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing.
Presiden Nyrere pernah mengungkapkan, alih teknologi merupakan
kewajiban hukum dari Negara maju ke negara berkembang; jadi bukan atas
dasar belas kasihan. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights sendiri menekankan sistem HaKI dimaksudkan untuk
“contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of
producers and users of technological knowledge and in a manner conductive
to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.
B. Pentingnya Perlindungan HAKI
Modal intellectual capital akan menjadi lebih penting dan strategis
fungsinya, bila dibandingkan dengan physical capital, yang sebelumnya
menjadi sumber utama proses produk barang-barang konsumsi untuk
kesejahteraan umat manusia. Intellectual capital dapat bergerak dan
bersirkulasi dengan tingkat kekerapan sangat tinggi dalam arus perputaran
modal dunia, khususnya di negaranegara maju. Ketika kemajuan teknologi
begitu pesat dan pasar terus bertransformasi dalam tataran global dalam bentuk
"transnational", diperlukanlah perangkat hukum untuk meningkatkan dan
melindungi kepentingan investasi industri, budaya dan pasar. Dari sanalah,
pada pertengahan tahun 1980-an, negara-negara yang tergabung dalam
GATT/WTO bersepakat tentang aturan main IPR atau HAKI.
Salah satu butir World Intellectual Declaration yang dikeluarkan oleh
Policy Advisory Commission World Intellectual Property Organization
(“WIPO”), yang pada salah satu butirnya berbunyi : “Also in the context of
development, efficient intellectual property systems are indispensable elements
in securing investment in crucial sectors of national economies, particularly in
developing countries and countries in transition.” Sementara itu, walaupun
mempersoalkan tentang belum terdapatnya kesepakatan antara para akhli
mengenai dampak langsung antara sistem HaKI yang baik dan peningkatan
arus modal asing, Maskus menulis: ”Trade flows into large developing
economies with significant capacities for imitation are restricted by weak
IPRs. Adoption of the TRIPs standards bears the potential to raise their
imports of technologically sophisticated goods by significant amounts”.
Sedangkan Correa berkata: “…. It is very difficult to make a
quantitative assessment of its likely economic impact. It is evident that the
impact to the Agreement will significantly vary in accordance with the levels
of economic and technological development o the countries concerned.”
C. Sejarah Pengakuan Terhadap HaKI.
Secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di
Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton,
Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam
kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan
Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai
paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat
baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.
Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883
dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan
desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak
cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi,
pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum
dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro
administratif bernama the United International Bureau for the Protection of
Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual
Property
Organisation
(WIPO).
WIPO
kemudian
menjadi
badan
administrative khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota
PBB.
Pada kesempatan yang berlainan diselenggarakan perundingan di
Uruguay (Uruguay Round) disponsori oleh Amerika yang membahas tarif dan
perdagangan dunia yang kemudian melahirkan kesepakatan mengenai tarif dan
perdagangan GATT (1994) dan kemudian melahirkan World Trade
Organisation (WTO).
Kemudian terjadi kesepakatan antara WIPO dan WTO dimana WTO
mengadopsi peraturan mengenai HaKI dari WIPO yang kemudian dikaitkan
dengan masalah perdagangan dan tarif dalam perjanjian Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights (TRIPs) untuk diterapkan pada anggotanya.
Indonesia sebagai anggota WTO telah meratifikasi perjanjian tersebut tahun
1995. Perbedan antara WIPO dan WTO yang cukup penting antara lain adalah
pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Jika di WIPO, a dispute among
private companies is treated as a dispute among them sedangkan di WTO a
dispute among private companies is (can be) treated as a dispute among their
countries. Sehingga di dalam TRIPs sengketa dagang antar perusahaan dapat
diambil alih oleh negara yang bersangkutan dan WTO berhak menjatuhkan
sangsi berdasarkan argumentasi negaranegara yang bersengketa.
Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade
Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan
WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs,
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi Internasional di bidang
HaKI, yaitu:
1. Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention
Establishing the World Intellectual Property Organizations, dengan
Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun
1979
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, dengan
Keppres No. 16 Tahun 1997
3. Trademark Law Treaty (TML) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997
4. Bern Convention.for the Protection of Literary and Artistic Works dengan
Keppres No. 18 Tahun 1997
5. WIPO Copyrights Treaty (WCT) dengan KeppresNo. 19 Tahun 1997
Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HaKI
(inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai
penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih
lanjut mengembangkannya lagi Di samping itu sistem HaKI menunjang
diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas
manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya
lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah.
Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat
dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau
mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih
tinggi lagi.
D. Sanksi dan Aturan Dalam Pelanggaran HaKI
Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (piracy), pemalsuan dalam
konteks Hak Cipta dan Merek Dagang (counterfeiting), pelanggaran hak paten
(infringement) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi,
terutama akan melukai si pemilik sah atas hak intelektual tersebut. Begitupun
konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan
adanya tindak pelanggaran HAKI.
Keras dan tegasnya undang-undang ini bisa dirasakan dari ilustrasi yang
disampaikan oleh Dr. Ahmad M.Ramli, S.H., M.H. Direktur Center of Cyber
Law Studies Fakultas Hukum Unpad. "Berdasarkan UU Hak Cipta,
pembajakan merupakan delik biasa. Artinya, jika saya memegang laptop dan
polisi menduga software-nya palsu, polisi bisa memeriksa saya tanpa
pengaduan. Begitu pula seorang penyanyi di atas panggung yang mengubah
model 'lagu pop' menjadi 'dangdut' pun bisa ditangkap polisi,".
Menurut Prof Philip Griffith, sesungguhnya hak cipta dikedepankan
pertama kali, untuk menciptakan balance antara beberapa kepentingan yang
saling terkait dan berkonflik di seputar karya sastra. "Pertama, kepentingan
penulisnya sendiri, yang pasti menganggap bahwa karya sastra adalah 'bagian
dari dirinya' yang dimaterialisasikan. Lalu, hak penerbit untuk ikut mendapat
keuntungan melalui jasanya mereproduksi karya sastra tersebut, dan ketiga hak
masyarakat untuk menikmati karya sastra itu," tandasnya.
Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah HAKI kesenian
sebagai subsistem dari masyarakat pengguna HAKI terdapat tiga komponen
dasar berbentuk segitiga (triangle), yakni komponen dasar tersebut satu sama
lain saling berhubungan dan memengaruhi. Ketiga komponen itu adalah,
peraturan-peraturan perundang-undangan (regulasi) termasuk di dalamnya
sistem penegakan hukum (law enforcement) yang disiapkan untuk mengemban
kebutuhan HAKI. Kedua, komponen seniman yang merupakan subjek hukum
penyandang hak dan kewajiban atas HAKI. Sementara itu, yang ketiga, adalah
komponen masyarakat penikmat karya para seniman.
Kewajiban setiap negara yang menandatangani kesepakatan perdagangan
dunia untuk melaksanakan perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights) mulai 1 Januari 2000, hendaknya tidak dipandang
sebagai beban. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan, kreativitas
dan daya saing masyarakat menunjukkan penegakan hukum HAKI turut
mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat di suatu negara,
serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat.
Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti
Indonesia, yaitu antara lain:
1. Faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya
penelitian oleh Pemerintah hingga pada akhirnya kurang memicu peneliti
dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif.
2. Porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari 1% dari anggaran
Pemerintah - amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara
industri maju umumnya - hanya akan mewariskan lingkungan yang tidak
kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkualitas kemampuan ilmu
yang tinggi.
3. Para peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten
atas penemuannya.
4. Jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok daerah
menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten
menjadi hambatan tersendiri.
Di negara-negara Industri maju informasi dan pendaftaran paten telah
ditampilkan pada web secara online. Singapura dengan proaktif telah
menampilkan pangkalan data (data base) mengenai aplikasi pengajuan paten,
persetujuan paten, downloading info, sampai melaksanakan transaksi otomatis
secara on-line.
Membaiknya peringkat Indonesia dari "Priority Watch List" menjadi
negara yang dikategorikan "Watch List" berdasar pemantauan perlindungan
atas Hak atas Kekayaan Intelektual Pemerintah Amerika Serikat pada 1 Mei
2000 , bisa pula dijadikan sebagai salah satu pemicu guna lebih meningkatkan
kinerja prestasi kalangan Peneliti Nasional dalam upaya menghargai karya
cipta bangsa sendiri disamping karya cipta asing.
E. Perlindungan UU Terhadap HaKI
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI menandaskan
pentingnya pembudayaan HAKI dalam masyarakat. Masyarakat harus
menyadari bahwa HAKI merupakan aset yang secara hukum berada dalam
kewenangan penuh pemiliknya. Temuan yang sudah dijamin dengan HAKIdalam bentuk paten atau hak cipta-tidak bisa diklaim lagi oleh pihak lain.
"Masyarakat tradisional masih beranggapan, bahwa semakin banyak orang
meniru karyanya akan semakin baik bagi dirinya. Ini hanya bisa dihilangkan
dengan penumbuhan budaya HAKI. Karena akan disayangkan apabila sebuah
temuan akhirnya diklaim pihak lain, termasuk orang asing gara-gara tidak
dipatenkan.
Profesor Donald Knuth, salah satu pakar di bidang software dari
Stanford University, memiliki banyak tulisan tentang hal ini. Dia mengatakan
bahwa, ”Computer programs are as abstract as any algorithm can be”.
Ketakutan atas pelanggaran HaKI, khususnya paten software ini, membuat
larinya perusahaan dan programmer dari Amerika. Mereka pergi ke negara
yang tidak mengakui paten software untuk melakukan penelitian, eksplorasi,
dan mengembangkan inovasi-inovasi baru. Dalam hal ini pihak negara
Amerika yang dirugikan. Itulah sebabnya banyak para peneliti dan akademisi
software di Amerika anti terhadap paten software ini.
Alternatif lain terhadap perlindungan copyright yang terlalu berlebihan
terhadap software mulai memunculkan gerakan free software, copyleft, dan
open source. Gerakan copyleft merupakan gerakan anti terhadap copyright.
Kata ”copyleft” sendiri merupakan pelesetan terhadap kata ”copyright”,
dimana kata ”right” (yang diartikan sebagai kanan) digantikan dengan ”left”
(yang diartikan sebagai kiri). Selain interpretasi sebagai kata arah pergerakan
(kanan dan kiri), kata ”left” juga diartikan sebagai ”ditinggalkan” dimana
karya yang copyleft tersebut harus ditinggalkan dalam bentuk sebelumnya dan
tidak dapat diikutsertakan dalam copyright berikutnya.
Gerakan free software dimotori oleh Richard Stallman dari MIT yang
merasa bahwa software seharusnya bersifat ”free”. Kata ”free” ini sering
membuat kebingungan banyak orang karena dalam bahasa Inggris, kata ini
memiliki arti dua; pertama. free yang berarti gratis (tidak bayar), dan kedua.
free yang berarti bebas (berasal dari kata ”freedom”) . Stallman sebetulnya
lebih memfokuskan kepada arti yang kedua, yaitu free sebagai freedom
meskipun hampir semua implementasi free software adalah gratis. Di
Indonesia, arti kedua ini diterjemahkan sebagai ”bebas”. Jadi ”free software”
ini
diterjemahkan
menjadi
”software
bebas”.
Free
software
yang
dikembangkan oleh free software movement ini dapat anda gunakan sesuka
anda. Richard Stallman mengimplementasikan free software ini dalam bentuk
software-software yang diberi nama GNU.
Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 telah diumumkan di
Lembaran Negara pada tanggal 29 Juli 2002. Undang-undang Hak Cipta yang
baru ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 29 Juli 2003. Undang-undang ini
memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:
1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk
media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical
disc)
melalui
media
audio,
media
audiovisual
dan/atau
sarana
telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif
penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar
bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol
teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produkproduk yangmenggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer
untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.
Bab 8
E-COMMERSE
A. Pendahuluan
Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia
sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana
yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Perubahan lebih pada
peningkatan kepraktisan dalam aktifitas perdagangan itu sendiri. Dimana, pembeli
dan penjual membutuhkan konsep yang lebih sederhana dalam melakukan
transaksi. Namun, tentu saja dengan lebih cepat, lebih mudah dan mencapai
keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak. Pada dekade saat ini, disaat
otomatisasi telah merambah pada segala sektor termasuk perdagangan, maka
orientasi ke arah bentuk pendagangan yang baru mulai nampak dan mendapat
perhatian dari berbagai pihak.
Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini
ialah e-commerce. Makhluk apa sesungguhnya e-commerce itu, bagaimana ia
dapat mempermudah penggunanya, serta peran pentingnya akan dibahas dalam
bab ini.
B. Pengertian E-Commerce
Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari
Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic
transmission), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya.
Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi
perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan
menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas,
bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.
Kesimpulannya, "e-commerce is a part of e-business".
Media elektronik yang dibicarakan di dalam tulisan ini untuk sementara
hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. Pasalnya,
penggunaan internetlah yang saat ini paling populer digunakan oleh banyak
orang, selain merupakan hal yang bisa dikategorikan sebagai hal yang sedang
‘booming’. Perlu digarisbawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di
masa mendatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan media jaringan
lain selain internet dalam e-commerce. Jadi pemikiran kita jangan hanya
terpaku pada penggunaan media internet belaka.
Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena
kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu:
1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread
network), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu
murah, cepat dan kemudahan akses.
2. Menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data
sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara
mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun
digital.
Dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan kata lain; di dalam ecommerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan
hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (public network) yang dalam
perkembangan terakhir menggunakan media internet.
E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen
(consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang
perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer
(komputer networks) yaitu internet.
Julian
Ding
dalam
bukunya
E-commerce:
Law
&
Practice,
mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat
didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang
berbeda.
Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip
pendapatnya David Baum, menyebutkan bahwa: “e-commerce is a dynamic
set of technologies, aplications, and business procces that link enterprises,
consumers, and communities through electronic transaction and the
electronic exchange of goods, services, and information”. Bahwa e-commerce
merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi
elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan
secara elektronik.
E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang
satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan dengan pelanggan
(customer), atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam
pelayanan public. Jika diklasifikasikan, sistem e-commerce terbagi menjadi
tiga tipe aplikasi, yaitu:

Electronic Markets (EMs).
EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi untuk melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen
pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang
ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMs adalah sebuah sistem informasi antar
organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli
untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan.
Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan
efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan
informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan dengan lebih cepat
sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak.

Electronic Data Interchange (EDI).
EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksitransaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasiorganisasi komersial.
Secara formal EDI didefinisikan oleh International Data Exchange
Association (IDEA) sebagai “transfer data terstruktur dengan format standard
yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem
komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”.
EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok
retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier
mereka.
EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga
organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu
sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan
hardcopy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak
disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia.
Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang
singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang
cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat
dilakukan secara elektronik.

Internet Commerce.
Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi
informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti
iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di
internet antara lain pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirim
melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual.
Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan
terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu
lebih sesuai ditawarkan melalui internet; harga lebih murah mengingat
membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan
membuka outlet retail di berbagai tempat; internet merupakan media promosi
perusahaan
dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta
pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang
sampai di tempat pemesan.
C. Karakteristik E-Commerce.
Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce
memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu :
1.
Transaksi tanpa batas
Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu
perusahaan atau individu yang ingin go-international. Sehingga, hanya
perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan
produknya ke luar negeri.Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan
menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup
dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs
internet tanpa batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh
dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara on
line.
2.
Transaksi anonim
Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus
bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari
pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh
penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu
kredit.
3.
Produk digital dan non digital
Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk
lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara
mendownload secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yang
ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup
lainnya.
4.
Produk barang tak berwujud
Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commercen dengan
menawarkan barang tak berwujud separti data, software dan ide-ide yang
dijual melalui internet.
Implementasi e-commerce pada dunia industri yang penerapannya semakin
lama semakin luas tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin
dinamis dan global, namun telah membentuk suatu masyarakat tersendiri yang
dinamakan Komunitas Bisnis Elektronik (Electronic Business Community).
Komunitas
ini
memanfaatkan
cyberspace
sebagai
tempat
bertemu,
berkomunikasi, dan berkoordinasi ini secara intens memanfaatkan media dan
infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dalam menjalankan
kegiatannya
sehari-hari. Seperti halnya pada masyarakat
tradisional,
pertemuan antara berbagai pihak dengan beragam kepentingan secara natural
telah membentuk sebuah pasar tersendiri tempat bertemunya permintaan
(demand) dan penawaran (supply). Transaksi yang terjadi antara demand dan
supply dapat dengan mudah dilakukan walaupun yang bersangkutan berada
dalam sisi geografis yang berbeda karena kemajuan dan perkembangan
teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah teknologi e-commerce.
Secara umum e-commerce dapat diklasifasikan menjadi dua jenis yaitu;
Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C).
Business to Business (B2B) adalah sistem komunikasi bisnis on-line antar
pelaku bisnis, sedangkan Business to Consumer (B2C) merupakan mekanisme
toko on-line (electronic shopping mall), yaitu transaksi antara e-merchant
dengan e-customer
Dalam Business to Business pada umumnya transaksi dilakukan oleh para
trading partners yang sudah saling kenal dengan format data yang telah
disepakati bersama. Sedangkan dalam Business to Customer sifatnya terbuka
untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web
server. Dalam kajian ini, untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah Business
to Customer.
D. Mekanisme E-Commerce.
Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang
atau jasa melalui internet) dengan e-customer (pihak yang membeli barang
atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada
umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang
digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document, melainkan
dokumen elektronik (digital document).
Kontrak on line dalam e-commerce menurut Santiago Cavanillas dan A.
Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe
dan variasi yaitu :
1. Kontrak melalui chatting dan video conference;
2. Kontrak melalui e-mail;
3. Kontrak melalui web atau situs.
Chatting dan Video Conference adalah alat komunikasi yang disediakan
oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung.
Dengan chatting seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan
orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat chatting ini
adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing.
Sesuai dengan namanya, video conference adalah alat untuk berbicara
dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara
langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan
kontrak dengan menggunakan jasa chatting dan video conference ini dapat
dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana
komputer atau monitor televisi.
Kontrak melalui e-mail adalah salah satu kontrak on-line yang sangat
populer karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan
biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat
e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia
layanan e-mail gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada
server atau ISP tertentu. Kontrak e-mail dapat berupa penawaran yang
dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam
sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang
seluruhnya dikirimkan melalui e-mail.
Di samping itu kontrak e-mail dapat dilakukan dengan penawaran
barangnya diberikan melalui situs web yang memposting penawarannya,
sedangkan penerimaannya dilakukan melalui e-mail.
Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang
supplier (baik yang berlokasi di server supplier maupun diletakkan pada server
pihak ketiga) memiliki diskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang
bersifat self-contraction, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak
sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau
jasa tersebut.
Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan
harus menyertakan nomor kartu kredit.
Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut:
1. untuk produk on line yang berupa software, pembeli diizinkan untuk mendownload-nya;
2. untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di
rumah konsumen;
3. untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen
sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce dimulai dengan
adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat
kedudukan di USA) di suatu website melalui server yang berada di Indonesia
(misalnya detik.com). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian,
maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang telah disediakan oleh
pihak penjual.
Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen
tersebut dapat memilih dengan :
1. Transaksi Model ATM;
2. Pembayaran Langsung Antara Dua Pihak Yang Bertransaksi Tanpa
Perantara;
3. Dengan Perantaraan Pihak Ketiga;
4. Dengan Micropayment;
5. Dengan Anonymous Digital Cash.
Dewasa ini lembaga-lembaga pembiayaan, seperti Visa dan Mastercard,
telah mengembangkan sistem pembayaran dengan Secure Electronic
Transaction (SET). Dengan sistem ini transaksi akan melibatkan lembaga CA
(Certificate of Authenticity) dan payment gateway. Uraian mengenai hal ini
selanjutnya akan dibahas pada bagian terakhir bahasan Hukum dan Cyberlaw.
Tetapi pada intinya mekanisme pembayaran dengan menggunakan SET ini
melibatkan beberapa pihak yaitu :
1. Issuer, yaitu institusi financial yang mengeluarkan kartu bank;
2. Cardholder, yaitu konsumen yang telah terdaftar di issuer;
3. Merchant, yaitu penjual barang atau jasa atau informasi;
4. Acquirer, yaitu institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk
memproses transaksi kartu bank;
5. Ca, yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat
digital.
Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses
selanjutnya adalah pengiriman barang. Cara pengiriman barang tersebut
disesuaikan dengan macam produk yang diperdagangkan. Untuk produk yang
berupa barang-barang berwujud, maka pengirimannya dilakukan melalui
pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-barang tak berwujud seperti jasa,
software atau produk digital lainnya maka pengirimannya melalui proses
download.
Dalam proses terjadinya transaksi e-commerce, menurut Julian Ding
sebagaimana dikutip oleh Marian Darus Badrulzaman menentukan bahwa: “A
contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of
conduct”. Maksudnya, kontrak adalah sebagai pertemuan dalam dua atau lebih
pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah
kesepakatan tercapai.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka secara umum
mekanisme transaksi elektronik melalui e-commerce dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar 1
Issuing Customer Bank
Aquiring Merchant Bank
Berdasarkan gambar di atas maka tahapan dalam transaksi elektronik
melalui e-commerce dapat diurutkan sebagai berikut :
1. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server
yang disewa dari Internet Server Provider (ISP) oleh e-merchant.
2. Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term
condition atau klausula standar, yang pada umumnya e-merchant telah
meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e-customer
jika berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima.
3. Penerimaan e-customer melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai
perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak e-merchant.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti
dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari
masing-masing pihak yaitu acquiring merchant bank dan issuing customer
bank.Prosedurnya e-customer memerintahkan kepada issuing customer
bank untuk dan atas nama e-customer melakukan sejumlah pembayaran
atas harga barang kepada acquiring merchant bank yang ditujukan kepada
e-merchant.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses
pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchant berupa pengiriman barang
sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi
barang.
 Beberapa Tips dan Trik dalam Penggunaan E-Commerce
Saat ini, hampir semua calon konsumen menanyakan, “Ada websitenya
nggak?” apabila ditawari sebuah produk, jasa atau pilihan berbisnis. Karena
itulah, kini keberadaan sebuah Toko Online / internet marketing system
menjadi hal penting dalam menjalankan business, baik berjualan barang
maupun jasa. Maka, terlebih dulu harus diketahui masalah apa saja yang
ditemui saat telah memiliki Toko Online / online shop.
Siapa sebetulnya yang menjadi target customer? Apakah internasional atau
nasional? Hal lain yang harus dipikirkan adalah masalah pembayaran,
pemesanan, pengepakan dan pengiriman.
Berikut adalah masukan dari anggota dan moderator milis Dunia Wirausaha
yang sukses berjualan lewat internet, maupun sukses pula menjadi konsumen
Toko Online :
1) Umumnya masalah yang ditemui bagi (calon) konsumen dari Indonesia
adalah yang berkaitan dengan kepercayaan. Calon konsumen banyak yang
susah percaya dengan sistem penjualan online (misalnya, takut tertipu sudah
melakukan pembayaran namun tidak ada pengantaran barang).
Cara paling mudah untuk mencegah hal ini adalah dengan mencantumkan
alamat dan nomor telepon di website atau di signature email, karena ini
menjadi bukti bahwa penjualan ini tidak main-main atau bohongan,
sekaligus memberikan kepercayaan pada calon konsumen bahwa penjual
“mudah dicari”. Ini sesuai pula dengan masukan salah seorang anggota Milis
Dunia Wirausaha yang melihat performance sebuah online shop berdasarkan
history penjualan selama ini, misalnya di E-bay dimana konsumen bisa
melihat sudah berapa banyak penjualan yang berhasil dilakukan.
Ketidakpercayaan ini juga bisa timbul karena calon konsumen tidak bisa
melihat langsung contoh barang yang dijual. Karena itu, sebaiknya ada pula
keterangan mengenai Info Barang.
2) Perlu adanya info tentang barang yang jelas dan cukup detail karena calon
konsumen tidak bisa langsung memegang dan melihat (langsung) barang
yang ingin dibeli. Foto produk adalah hal yang sangat penting, termasuk
juga
apabila
barang
yang
dijual
tersebut
multifungsi.
Sebaiknya
menyediakan berbagai tampilan foto yang memperlihatkan masing-masing
fungsinya.
Detail-detail lain yang selayaknya ditampilkan pula ialah :
-
Pilihan warna (dengan foto).
-
Info ukuran dan info bahan.
-
Info perawatan.
-
Info pengecekan jumlah barang yang tersedia.
Sebaiknya langsung tersedia info ini (bukan menghubungi kembali), karena
ini akan mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli (berkaitan
dengan total berat barang yang yang akan dibeli dan perbandingannya
dengan ongkos pengiriman).
3) Harga yang kompetitif. Pasalnya, konsumen online biasanya akan lebih
mudah membandingkan dengan harga-harga jual di toko online lainnya
ataupun toko biasa.
4) Pengiriman yang murah dan cepat biasanya menjadi masukan juga untuk si
calon konsumen. Beban biaya pengiriman akan lumayan terasa berat jika
barangnya sendiri kecil secara ukuran atau murah secara nominal harga.
Akan lebih baik jika ada penawaran beberapa jenis kiriman, biasa atau
ekspress. Akan tetapi ada pula pengiriman barang yang tidak memperhatikan
dimensi dan berat total barang.
TIKI termasuk salah satu jasa pengiriman yang direkomendasikan karena
calon konsumen bisa mengecek sendiri lewat www.tiki.co.id untuk melihat
harga kirim sesuai wilayah dan berat. Alternatif lainnya, ialah membuat jasa
kurir sendiri (khusus) untuk melayani pengiriman (untuk pengiriman lokal,
misalnya Jakarta saja) dimana jasa kurir ini juga bisa bekerja sama dengan
kurir lain untuk pengiriman luar kota.
5) Untuk pembayaran, ada beberapa alternatif. Akan lebih mudah bagi
konsumen apabila ada beberapa pilihan pembayaran misalnya: transfer bank
setelah barang diterima, pembayaran didepan atau kartu kredit.
Untuk COD (Cash on Delivery), sebaiknya hal ini dipilih apabila
menggunakan jasa kurir pribadi, terutama untuk konsumen baru (yang baru
pertama kali membeli atau memakai jasa) dimana umumnya mereka lebih
merasa aman dengan COD. Akan jadi nilai plus apabila sang kurir bisa
menerangkan pada konsumen tentang cara pemakaian barang tersebut.
6) Pengemasan, tergantung pada barang apa yang dijual dan lokasi tujuan
barang. Biasanya kalau dekat, cukup dengan plastik, namun untuk luar kota
tetap harus ada pengemasan yang lebih kuat dan aman, apalagi jika
barangnya dapat rusak atau pecah.
7) Customer Service harus tersedia dan siap dihubungi oleh konsumen kapan
saja. Karena e-commerce tergolong baru di Indonesia, jadi jika barang belum
diterima, konsumen sering was-was dan terus menerus menghubungi
penjual. Maka sangat diperlukan customer service yang dapat dengan cepat
menanggapi pertanyaan maupun keluhan.
8) Pilih tempat web hosting yang reliable dan supportnya mudah di
hubungi.
9) Adanya keterangan update pemesanan sampai pengiriman. Misalnya,
pemberitahuan setelah form pesanan diterima, pemberitahuan setelah
pembayaran diterima, serta pemberitahuan mengenai waktu pengiriman dan
perkiraan tiba di tempat konsumen.
10) Insentif untuk pengunjung atau konsumen. Misalnya untuk konsumen
yang aktif di website tersebut, ex: tersedia potongan harga senilai Rp.X
untuk pengunjung yang mengisi kuesioner. Intinya, seperti masukan seorang
anggota milis Dunia Wirausaha yaitu Toko Online yang “bagus” adalah
yang bagus secara sistem aplikasi juga sistem pelayanannya.
11) Komersialisasi situs web. Pemilik juga harus memperhatikan sumber
pendanaan per bulannya, antara lain untuk hosting dan domain Jika belum
mendapatkan pendapatan dari web, maka ia harus menyediakan cadangan
dana. Karena itu mengkomersialisasi-kan web Toko Online juga bisa
menjadi perhatian khusus.
Contoh, lewat pemasangan iklan banner di mana pengiklan biasanya mau
memasang iklan apabila web tersebut ramai pengunjungnya.Untuk melihat
hal ini, perlu disediakan juga tools untuk memeriksa traffic kunjungan, dan
cara-cara internet marketing yang baik (tidak melakukan spam).
Bab 9
KEJAHATAN DI DUNIA KOMPUTER
/INTERNET (CYBER CRIME)
Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan
mampu memahami dan menjelaskan:
1. Apa itu kejahatan computer
2. Bentuk-bentuk kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan computer
5. Jenis-jenis kejahatan konputer
A. Pendahuluan
Perkembangan Internet dan umumny dunia cyber tidak selamanya
menghasilkan hal-hal yang postif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek
sampingannya antara lain adalah kejahatan di dunia cyber atau, cybercrime.
Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Seseorang
cracker di Rusia dapat masuk ke sebuah server di Pentagon tanpa ijin.
Salahkah dia bila sistem di Pentagon terlalu lemah sehingga mudah ditembus?
Apakah batasan dari sebuah cybercrime? Seorang yang baru “mengetuk pintu”
(port scanning) komputer anda, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai
kejahatan? Apakah ini masih dalam batas ketidak-nyamanan (inconvenience)
saja? Bagaimana pendapat anda tentang penyebar virus dan bahkan pembuat
virus? Bagaimana kita menghadapi cybercrime ini? Bagaimana aturan / hukum
yang cocok untuk mengatasi atau menanggulangi masalah cybercrime di
Indonesia? Banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab.
B. Pengertian Cybercrime
Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena
pemanfaatan
teknologi
internet.
Beberapa
pendapat
mengindentikkan
cybercrime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice
memberikan pengertien computer crime sebagai: “…any illegal act requiring
knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or
prosecution”. (www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes)
Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of
European Community Development, yang mendefinisikan computer crime
sebagai:“any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the
automatic processing and/or the transmission of data”.
Adapun Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya “Aspek-aspek Pidana di
Bidang komputer”, mengartikan kejahatan komputer sebagai: ”Kejahatan di
bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer
secara illegal”.
Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa
cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan
teknologi komputer dan telekomunikasi.
C. Karakteristik Cybercrime
Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis
kejahatan sebagai berikut:
1.
Kejahatan kerah biru (blue collar crime)
Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang
dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian,
pembunuhan dan lain-lain.
2.
Kejahatan kerah putih (white collar crime)
Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni
kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan
individu.
Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat
adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri
yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan
di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:
1.
Ruang lingkup kejahatan
2.
Sifat kejahatan
3.
Pelaku kejahatan
4.
Modus Kejahatan
5.
Jenis kerugian yang ditimbulkan
D. Jenis Cybercrime
Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat
digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:
1. Unauthorized Access
Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau
menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah,
tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan
komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh
kejahatan ini.
2. Illegal Contents
Merupakan kejahatn yang dilakukan dengan memasukkan data
atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis,
dan dapat dianggap melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum,
contohnya adalah penyebaran pornografi.
3. Penyebaran virus secara sengaja
Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan
email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak
menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui
emailnya.
4. Data Forgery
Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada
dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini
biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis
web database.
5. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion
Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan
jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain,
dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and
Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat
gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program
komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. Cyberstalking
Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan
seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror
yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.
Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan
alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
7. Carding
Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor
kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan
di internet.
8. Hacking dan Cracker
Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat
besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana
meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan
aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang
cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan
kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet
memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik
orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga
pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS
(Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan
melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan
layanan.
9. Cybersquatting and Typosquatting
Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan
mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha
menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal.
Adapun typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan
yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut
merupakan nama domain saingan perusahaan.
10. Hijacking
Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil
karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy
(pembajakan perangkat lunak).
11. Cyber Terorism
Suatu
tindakan
cybercrime
termasuk
cyber
terorism
jika
mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs
pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus Cyber Terorism sebagai
berikut :
a.
Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung
WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di
enkripsi di laptopnya.
b.
Osama
Bin
Laden
diketahui
menggunakan
steganography untuk komunikasi jaringannya.
c.
Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim
diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke
Pentagon.
d.
Seorang hacker yang menyebut dirinya sebagai
DoktorNuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan
defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda antiAmerican, anti-Israel dan pro-Bin Laden.
E. Berdasarkan Motif Kegiatan
Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, cybercrime dapat
digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut :
1. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal
Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan
kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini
biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh
kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit
milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk
menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi
promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang
menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku
spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.
2. Cybercrime sebagai kejahatan ”abu-abu”
Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah ”abu-abu”,
cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan
mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu
contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk
semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai,
termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang
terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.
F. Berdasarkan Sasaran Kejahatan
Sedangkan
berdasarkan
sasaran
kejahatan,
cybercrime
dapat
dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikut ini :
1.
Cybercrime yang menyerang individu (Against
Person)
Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada
perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai
tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain :
a.
Pornografi
Kegiatan
yang
dilakukan
dengan
membuat,
memasang,
mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi,
cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
b.
Cyberstalking
Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan
seseorang
dengan
memanfaatkan
komputer,
misalnya
dengan
menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti
halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau
seksual, religius, dan lain sebagainya.
c.
Cyber-Tresspass
Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti
misalnya Web Hacking. Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan
lain sebagainya.
d.
Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)
Cybercrime yang dilakukan untuk menggangu atau menyerang hak
milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya
pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber,
pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi,
carding, cybersquating, hijacking, data forgery dan segala kegiatan
yang bersifat merugikan hak milik orang lain.
e.
Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)
Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus
penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber
terorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga
cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.
G. Penanggulangan Cybercrime
Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap content,
computer system dan communication system milik orang lain atau umum di
dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena
kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime
dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi
langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara
penanggulangannya :
1. Mengamankan sistem
Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah
adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai
yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat
diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut.
Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah
yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat
mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized
actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan
mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap
pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman akan adanya
penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan dengan
melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web
Server.
2. Penanggulangan Global
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan
dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah
memublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime :
Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang
harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :
a.
Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum
acaranya.
b.
Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional
sesuai standar internasional.
c.
Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum
mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkaraperkara yang berhubungan dengan cybercrime.
d.
Meningkatkan
kesadaran
warga
negara
mengenai
masalah
cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
e.
Meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional
maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.
H. Urgensi Cyberlaw
Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan
hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya,
hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di
bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.
Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring
berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku
karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang
berlaku saat ini masih belum lengkap.
Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang
TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum dilakuinya dokumen elektronik
secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada
UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa undang-undang ini secara definitif
membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan
kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana pasal 282
mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di
tempat umum.
Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa
digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Untuk kasuss carding
misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan
pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri
data kartu kredit orang lain.
I. Perlunya Dukungan Lembaga Khusus
Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non
Government Organization), diperlukan sebagai upaya penanggulangan
kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki komputer Crime and
Intellectual Property Section (CCIPS) sebagai sebuah divisi khusus dari U.S.
Departement of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang
cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta
melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia
sendiri
sebenarnya
sudah
memiliki
IDCERT
(Indonesia
Computer
Emergency Rensponse Team). Unit ini merupakan point of contact bagi
orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer.
J. Contoh kasus Cyber Crime
1. Di Indonesia
Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain. Salah
satu kesulitan dari sebuah ISP (Internet Service Provider) adalah adanya
account pelanggan mereka yang “dicuri” dan digunakan secara tidak sah.
Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, “pencurian” account
cukup menangkap “userid” dan “password” saja. Hanya informasi yang dicuri.
Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang
dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang
tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan
acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat
adalah penggunaan account curian oleh dua Warnet di Bandung.
Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh
cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface.
Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan.
Sekitar 4 bulan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu (1) situs web
dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat
cracker ini?
Probing dan port scanning. Salah satu langkah yang dilakukan cracker
sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara
yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing”
untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai
contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan
program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal
ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda
terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah
pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang
bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan,
akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Apakah hal ini dapat
ditolerir (dikatakan sebagai tidak bersahabat atau unfriendly saja) ataukah
sudah dalam batas yang tidak dapat dibenarkan sehingga dapat dianggap
sebagai kejahatan?
Berbagai program yang digunakan untuk melakukan probing atau
portscanning ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program
yang paling populer adalah “nmap” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux)
dan “Superscan” (untuk sistem yang berbasis Microsoft Windows). Selain
mengidentifikasi port, nmap juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis
operating system yang digunakan.
Apa yang harus dilakukan apabila server anda mendapat port scanning
seperti contoh di atas? Kemana anda harus melaporkan keluhan (complaint)
anda?
Virus. Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di
Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email.
Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini.
Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini
sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, I love you, dan SirCam. Untuk orang
yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan. Akan
tetapi, bagaimana jika ada orang Indonesia yang membuat virus (seperti kasus
di Filipina)? Apakah diperbolehkan membuat virus komputer?
Denial of Service (DoS) dan Distributed DoS (DDos) attack. DoS
attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang,
crash) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak
melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi
dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga
ada kerugian finansial. Bagaimana status dari DoS attack ini? Bayangkan bila
seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya
nasabah bank tidak dapat melakukan transaksi dan bank (serta nasabah) dapat
mengalami kerugian finansial.
DoS attack dapat ditujukan kepada server
(komputer) dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan
bandwidth). Tools untuk melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. DDoS
attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari berberapa
(puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang
dihasilkan lebih dahsyat dari DoS attack saja.
Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain
(domain name) digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek
dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan
mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha
menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo
karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cybersquatting. Masalah lain
adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan
perusahaan lain. (Kasus: mustika-ratu.com) Kejahatan lain yang berhubungan
dengan nama domain adalah membuat “domain plesetan”, yaitu domain yang
mirip dengan nama domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang
digunakan saat ini adalah typosquatting.
IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team)1. Salah
satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan
membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan
ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya “sendmail worm” (sekitar
tahun 1988) yang menghentikan sistem email Internet kala itu. Kemudian
dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team (CERT) 2. Semenjak itu
di negara lain mulai juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi
orang untuk melaporkan masalah kemanan. IDCERT merupakan CERT
Indonesia.
1
2
Sertifikasi perangkat security. Perangkat yang digunakan untuk
menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas. Perangkat
yang digunakan untuk keperluan pribadi tentunya berbeda dengan perangkat
yang digunakan untuk keperluan militer. Namun sampai saat ini belum ada
institusi yang menangani masalah evaluasi perangkat keamanan di Indonesia.
Di Korea hal ini ditangani oleh Korea Information Security Agency.
2. Contoh Kasus di Luar Negeri
Berikut ini adalah beberapa contoh pendekatan terhadap cybercrime
(khususnya) dan security (umumnya) di luar negeri.
1. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section
(CCIPS) of the Criminal Division of the U.S. Departement of Justice. Institusi ini
memiliki situs web <http://www.cybercrime.gov> yang memberikan informasi
tentang cybercrime. Namun banyak informasi yang masih terfokus kepada
computer crime.
2. National Infrastructure Protection Center (NIPC) merupakan sebuah institusi
pemerintah Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan
infrastruktur. Institusi ini mengidentifikasi bagian infrastruktur yang penting
(critical) bagi negara (khususnya bagi Amerika Serikat). Situs web:
<http://www.nipc.gov>. Internet atau jaringan komputer sudah dianggap sebagai
infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus. Institusi ini memberikan
advisory
a. The National Information Infrastructure Protection Act of 1996
b. CERT yang memberikan advisory tentang adanya lubang keamanan (Security
holes).
c. Korea memiliki Korea Information Security Agency yang bertugas untuk
melakukan evaluasi perangkat keamanan komputer & Internet, khususnya
yang akan digunakan oleh pemerintah.
Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat.
Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan
komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya
serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan
pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut
juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu
saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk
kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala
pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.
Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan
munculnya kejahatan yang disebut dengan "CyberCrime" atau kejahatan
melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus "CyberCrime" di
Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap
transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara
menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.
Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan
delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki
komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang
menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah
menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik
kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan
internet dan intranet.
Bab 10
CYBERLAW SEBAGAI SARANA BAGI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Setelah mepelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu
memahami dan menjelaskan:
1. Pemanfaatan TI dalam lingkup Negara
2. Hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat
3. Pemanfaatan TI yang diatur dengan undang-undang
4. Peranan Cyber Law dalam pemanfaatan TI secara
bertanggungjawab.
A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi telah menyentuh berbagai sendi
kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam bidang
teknologi informasi telah membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia
dalam hal bersosialisasi dan beraktivitas yang dinamis dan selalu bergerak
cepat mengikuti perkembangan global yang sedang terjadi. Pemanfaatan
teknologi informasi secara tepat bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga sangat
membantu proses pencapaian kesejahteraan yang mereka inginkan. Namun
demikian pemanfaatan teknologi juga tidak sepenuhnya memberikan nilai yang
positif, karena selain bisa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan
kesejahteraan peradaban manusia, pemanfaatan teknologi informasi juga bisa
menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
Didasarkan pada pemikiran tersebut, berbagai upaya dalam hal pengaturan
dalam UU yang bisa mencegah berbagai dampak negatif akibat dari perbuatan
hukum harus segera dilakukan.
Di negara Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi khususnya
pengelolaan informasi dan transaksi elektronik saat ini memiliki peranan
penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian nasional. Pemanfaatan
Teknologi Informasi cenderung meningkat dalam berbagai bidang seperti:
perbankan/e-banking, pelelangan elektronik, transaksi B2B, B2C, dan
sebagainya. Sangat disayangkan, berbagai aktifitas yang dilakukan secara
elektronik ini belum sepenuhnya dilindungi oleh UU sebagai landasan hukum.
Sebagai salah satu entitas bangsa yang ada di dunia, proses globalisasi
telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
yang berkembang sangat cepat. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang
pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang juga memperhatikan
perkembangan global yang sedang terjadi, sehingga Indonesia dapat
mengambil manfaat & peran yang signifikan di dalamnya.
B. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jika kita lihat, berbagai peraturan perundangan di Indonesia telah
berupaya untuk melakukan pengaturan dalam hal pemanfaatan teknologi
informasi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia selaku
penyelenggara negara telah memiliki sensitifitas dalam hal pengaturan
penggunaan teknologi informasi. Contoh nyata dari kepedulian pemerintah
tersebut dapat kita lihat pada beberapa perangkat perundangan antara lain pada
GBHN 1994-2004 dan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Dalam arahan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 pada Bab
IV tentang Arah Kebijakan, sebagaimana tertulis :
1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa
modern dan media massa tradisional untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian
bangsa serta mengupayakan kemanan hak pengguna sarana dan prasarana
informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan
dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya
saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dan kesejahteraan insan pers agar profesional, berintegritas, dan
menjunjung tinggi etika pers, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.
4. Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah
serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung
pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
penerangan khususnya di luar negeri dalam rangka memperjuangkan
kepentingan nasional di forum internasional.
Dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 –2004,
menyebutkan bahwa,
1. Komunikasi, informasi dan media massa selain mempunyai peran yg
sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan sistem politik
demokrasi, juga berkaitan erat dgn upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa.
2. Dalam
pembangunan
komunikasi,
informasi
dan
media
massa
dilaksanakan program pengembangan informasi, komunikasi dan media
massa, program peningkatan prasarana penyiaran, informatika dan media
massa
serta
program
peningkatan
kualitas
layanan
informasi
pembangunan.
C. Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat
Sebagai sebuah negara hukum, maka segala aktivitas yang dilakukan
oleh negara Indonesia harus dilandasi dan sejalan dengan koridor hukum.
Demikian pula sebaliknya, sebagai perangkat acuan, maka hukum di Indonesia
harus bisa memberikan koridor yang jelas dan terarah, sehingga berbagai
aktifitas yang akan dilakukan oleh negara Indonesia dapat dilakukan secara
tertata dengan benar.
Sesuai dengan konsepsi hukum sebagai perangkat yang akan
memayungi dan mengatur proses pembangunan masyarakat dalam arti seluasluasnya, maka konsekuensi yang harus dihadapi oleh keberadaan hukum,
adalah harus selalu bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang
terjadi. Sehingga dengan demikian, proses pembangunan masyrarakat secara
berkesinambungan yang memang menjadi tujuan utama diberlakukannnya
hukum di negara ini akan dapat terlaksana dengan baik serta bersifat dinamis
mengikuti berbagai perubahan yang terjadi baik dalam skala nasional maupun
internasional.
D. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Salah satu perubahan yang fenomenal, yang sedang terjadi saat ini,
adalah perubahan yang didorong oleh percepatan perkembangan teknologi
informasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
maka komputer sudah memasuki hampir setiap segi kehidupan manusia.
Teknologi komputer telah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari
banyak orang di dunia. Apalagi setelah kemajuan teknologi komputer ini
didorong untuk lebih maju oleh teknologi telekomunikasi. Dua buah teknologi
yang berpadu ini kemudian memunculkan istilah teknologi informasi. Sebuah
teknologi yang dibangun dari perkembangan teknologi di bidang komputer
dan juga didorong oleh perkembangan teknologi telekomunikasi.
Kemajuan teknologi informasi ini telah mampu mengubah gaya hidup
manusia.
Dengan
kecanggihannya,
banyak
pekerjaan
manusia
yang
sebelumnya dilakukan secara manual, kini dibantu lebih berkualitas lagi
hasilnya dengan teknologi informasi. Munculnya teknologi informasi ini di
seluruh bidang hidup manusia sebagai teknologi yang memiliki kemampuan
luar biasa, menjadikan masyarakat dunia mulai menggantungkan hidupnya
pada sistem komputer, sistem jaringan komputer,
maupun pada sistem
datanya. Semakin banyak minat orang untuk menggunakan teknologi
informasi, baik untuk keperluan perkantoran maupun keperluan rumah tangga
mengakibatkan semakin besarnya ketergantungan orang terhadap peralatan
canggih tersebut.
Teknologi informasi sebagai alat memang terbukti membantu manusia
mengelola kehidupannya dengan lebih baik. Negara-negara maju yang ada di
dunia berhasil menggunakan teknologi informasi untuk memacu pertumbuhan
negara mereka.
Mereka yang tidak menggunakan teknologi maju dalam mengelola
kehidupannya akan tertinggal di belakang. Dalam bidang produksi misalnya
teknologi membantu melipatgandakan hasil produksi berkali lipat. Dalam
bidang transportasi, teknologi membantu memecahkan kendala jarak yang
membentang antar bangsa. Dalam bidang pertambangan, teknologi mampu
membantu pencarian dan pengelolaan bahan-bahan pertambangan. Dalam
bidang pertanian teknologi mampu membantu manusia untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Tidak ada satupun bidang hidup
manusia yang tidak terbantu dengan penggunaan teknologi.
E. Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi
1. Definisi Sistem Informasi
Sistem Informasi merupakan suatu kumpulan dari komponenkomponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan
proses penciptaan dan pengaliran informasi. Sistem Informasi yang
fleksibel dan bisa beradaptasi merupakan kekuatan utama bagi inovasi
bisnis maupun organisasional. Sementara itu sistem yang kaku justru
berpotensi menjadi penghalang kemajuan.
De Michelis et. al. berargumentasi bahwa untuk bisa menghadapi
perubahan secara efektif, perlu adanya adopsi sebuah pendekatan yang
bersifat komprehensif. Pendekatan ini bersifat multidisipliner, baik di area
teknologi informasi, administrasi bisnis, maupun aspek-aspek sosial yang
biasanya menjadi kajian ilmu-ilmu sosiologi dan antropologi. Pada dasarnya
perubahan atas sistem informasi tersebut menyentuh tiga sisi perubahan:
sistem, kolaborasi kelompok, dan organisasi, yang disebut dengan the three
facets of information systems.
Sisi Kolaborasi Kelompok biasanya berkaitan dengan para
pengguna yang bekerja dengan proses-proses yang sejenis (misalnya
menangani order pembelian barang) atau aktivitas-aktivitas yang bersifat
ad-hoc (seperti menyusun laporan-laporan). Dalam melakukan kegiatan
tersebut, manusia saling mengkoordinasikan aktivitasnya, bersifat adptif
terhadap gangguan-gangguan, dan ada proses berlatih melalui diskusi dan
kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Sifat alami sisi ini adalah
fluktuasinya yang tinggi dan sulit diprediksi polanya karena harus berurusan
dengan cara manusia dalam berkomunikasi dan memecahkan persoalan.
Pada sisi ini, model organisasi bisa dilihat sebagai rujukan dalam bekerja
tetapi bisa juga dilihat sebagai pembatas yang terlalu birokratis sehingga
menghambat kreatifitas.
Sisi Organisasi menempatkan model organisasi sebagai rujukan
utama, dan semua implementasi teknologi akan mengacu pada model
tersebut. Sifatnya top-down, dengan tujuan organisasi menjadi benchmark
apakah sistem informasi bisa memecahkan persoalan yang dihadapi.
Implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) banyak
mengadopsi sudut pandang ini. Tetapi kita masuk kepada penjabaran yang
lebih rinci, biasanya pendekatan ini akan terbentur pada sifat alami
kolaborasi kelompok yang cenderung fleksibel dan adaptif.
Sisi Sistem merupakan sudut pandang dari aspek teknis teknologi
informasi. Pada sisi ini sudah berbagai upaya yang dilakukan para ahli dan
praktisi teknologi informasi untuk membangun sistem komputer yang lebih
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan kebutuhan dan
spesifikasi. Masalahnya kita terbentur pada keperluan kolaborasi kelompok
dan mencoba mengadopsi suatu cara kerja, ia akan menjadi cenderung
tidak fleksibel lagi (sudah menyesuaikan dengan ‘selera’ kerja tertentu).
Ketika bertemu dengan kebutuhan organisasi, ada dilemma bahwa
restrukturisasi proses kerja (dan pembuatan teknologi yang mendukung
model organisasi baru) merupakan pekerjaan yang memakan biaya besar
dan waktu yang lama; sementara itu kebutuhan oraganisasi senantiasa
berubah dengan cepatnya.
Ketiga sisi tersebut mencerminkan tiga sudut pandang yang saling
melengkapi dalam melihat sebah sistem informasi untuk keperluan
organisasi. Ada sudut pandang operasional (sebagai pelaksanaan pekerjaan
dalam sistem), ada sudut pandang praktis (sebagai sekumpulan pengalaman
dalam melaksanakan pekerjaan), dan ada sudut pandang manajerial (untuk
memenuhi kinerja organisasi yang diinginkan). Karena itu, idealnya
pengembangan sistem informasi harus mempertimbangkan ketiga sisi
tersebut.
2. Definisi Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan
pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi
tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Istilah ‘teknologi informasi’
mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 80-an. Teknologi ini
merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan
teknologi telekomunikasi. Definisi kata ‘informasi’ sendiri secara
internasional telah disepakati sebagai ‘hasil dari pengolahan data’ yang
secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan
data mentah.
Komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama (cikal
bakal) yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi.
Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi
telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu
membuat dunia menjadi terasa lebih kecil (mereduksi ruang dan waktu =
time and space).
Dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan
pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi
tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Dengan berpegang pada
definisi ini, terlihat bahwa komputer hanya merupakan salah satu produk
dalam domain teknologi informasi. Modem, Router, Oracle, SAP, Printer,
Multimedia, Cabling System, VSAT, dan lain sebagainya, merupakan
contoh dari produk-produk teknologi informasi.
Dengan berpegang pada definisi-definisi sederhana di atas, dapat
diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ‘sistem
informasi’ dan ‘teknologi informasi’. Secara teori, di satu titik ekstrim,
suatu sistem informasi yang baik belum tentu harus memiliki komponen
teknologi informasi (lihat perusahaan-perusahaan pengrajin kecil dengan
omset milyaran); sementara di titik ekstrim yang lain, komputer memegang
peranan teramat sangat penting dalam penciptaan produk (perhatikan
perusahaan manufakturing Jepang yang mempekerjakan robot untuk seluruh
proses perakitan). Jadi, kehandalan suatu sistem informasi dalam
perusahaan atau organisasi terletak pada keterkaitan antar komponenkomponen yang ada, sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu
informasi yang berguna (akurat, terpercaya, detil, cepat, relevan, dsb.) untuk
lembaga yang bersangkutan.
3. Tiga Matra Pembentuk Teknologi Informasi
Beberapa penulis konsep teknologi informasi mengungkapkan bahwa
teknologi informasi disusun oleh tiga buah matra utama teknologi
a.
Matra
Pertama
adalah
teknologi
Komputer
(Computing), yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi
informasi.
b.
Matra
Kedua
adalah
teknologi
telekomunikasi
(Communication), yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara
massal dan mendunia.
c.
Matra Ketiga adalah matra muatan informasi (Content)
yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam
seluruh bidang-bidang kegiatan manusia.
Kenyataan sejarah dunia mencatat masing-masing matra pembangunan
teknologi informasi pada awalnya berkembang saling terpisah. Teknologi
komputer berkembang dalam lingkup ilmu matematika dan komputer,
cenderung lebih teoritis pada awalnya. Sementara teknologi telekomunikasi
berkembang luas dalam dunia bisnis dna ekonomi, menjadi pilar pendukung
teknologi transportasi dalam revolusi industri. Awal Perang Dunia II adalah
awal munculnya konsep ilmu informasi. Kemenangan dan kekalahan sebuah
pasukan di medan Perang Dunia II ditentukan oleh akurasi informasi. Konsep
ilmu informasi berkembang pesat setelah itu. Perkembangan ketiga matra
pembentuk teknologi informasi inipun mulai konvergen mengikuti konsep ilmu
informasi yang semakin matang.
F. Empat Pilar Perubahan dalam Teknologi Informasi yaitu:
1. Telekomunikasi
Perkembangan teknologi informasi dan konvergensi media
komunikasi telah berkembang lebih jauh lagi bukan hanya sekedar
layanan Plain Old Telephone System (POTS) melainkan telah beralih
menjadi
layanan
berbasis
Teknologi
Informasi
terutama
bagi
pengembangan IP Based Telephony, Asynchronous Digital Subscriber
Line (ADSL) dan Video Digital Subscriber Line (VDSL) sebagai tulang
punggung komunikasi berpita lebar (Broadband).
Perkembangan teknologi saat ini sarana catu daya listrik dapat
menjadi media telekomunikasi baru dengan menggunakan Power Line
Communication (PLC). Hal ini telah menimbulkan potensi kompetisi
baru yang mungkin akan membawa pengaruh di masa mendatang
terutama pada saat teknologi alternative tersebut telah mencapai tahap
yang matang (Mature).
2. Storage Devices
Dalam Annual Global Technology Outlook, para peneliti IBM
menguji dampak yang berlipat ganda (multiplying) dari trend tersebut.
Pertama, peneliti memperhitungkan berapa banyak data yang mungkin di
Internet saat ini. Mereka memperkirakan satu petabyte informasi – 10 15
byte – atau ratusan kali dari jumlah informasi di perpustakaan terbesar
dunia yaitu the Library of Congress.
Kemudian mereka memperhitungkan kemungkinan untuk tahun
2010, ketika kita akan mendapati data menjadi satu zettabyte (10 21 byte)
informasi di Internet. Hal tersebut adalah jutaan petabyte – jutaan kali
dengan apa yang mungkin saat ini!
3. Desktop Computing
Jika dilihat dari sisi penggunaan perangkat keras, telah terjadi
pergeseran
yang signifikan,
dari
penggunaan komputer
derngan
kemampuan dan kapasitas yang besar (misal mainframe) untuk melakukan
berbagai aktifitas, menjadi pemanfaatan kemampuan dari sekumpulan
komputer dengan kemampuan yang kecil. Fenomena ini dapat terlihat
pada pemanfaatan dominasi PC untuk melakukan berbagai aktifitas yang
dilakukan secara terintegrasi.
4. Internet
Meskipun listrik melewati lebih dari 250 tahun untuk menjadi suatu
bahan baku atau bahan pokok bagi teknologi saat ini, Internet hanya
membutuhkan 30 tahun untuk berkembang menjadi teknologi yang
universal. Diketahui pada akhir 1960-an, Departemen Pertahan Amerika
Serikat membiayai penelitian pertama untuk Internet.
Sekarang, kita telah mencapai tahap “light bulb” dari evolusi
teknologi Internet. Kita mungkin tidak menyadari potensi penuh dari
internet sampai hal tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Ketika kita telah menemui atau tahap pencapaian bahwa Internet akan sereliabel dan sebanyak seperti listrik yang ada dimana-mana dan akan
digunakan dengan ratusan cara yang berbeda dan ratusan kali dalam
sehari.
Ketika kita sampai seperti hal diatas, kita mungkin tidak akan
pernah lagi bicara tentang “going on the Internet.” Kita akan
menggunakannnya setiap waktu, dengan tanpa menyadarinya.
G. Peranan Teknologi Informasi dalam kehidupan manusia
Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berusaha memenuhi segala
kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Pada
pertengahan abad 18, salah satu metode yang dianggap efektif untuk memenuhi
kemakmuran adalah dengan merebut kemakmuran orang lain. Dengan
pemahaman ini, maka pada masa tersebut mulai bermunculan negara-negara
petualang yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mengambil
kemakmuran negara jajahan. Namun sejalan dengan waktu dan didukung oleh
pengetahuan yang dimiliki manusia, pencarian kemakmuran dengan menjajah
negara lain sudah tidak sesuai dan tidak bisa dilakukan lagi, karena manusia
sudah
mulai
melontarkan
isu-isu
kesetaraan
kehidupan,
emansipasi,
kebersamaan, dan sebagainya.
Hal tersebut memaksa manusia untuk berusaha melakukan eksplorasi
ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh manusia, sehingga timbullah
gagasan-gagasan untuk melakukan eksplorasi ke bulan maupun ke planet mars.
Salah satu fenomena yang menarik, jika dihubungkan dengan sifat dasar
manusia dalam hal pencarian kemakmuran dewasa ini, adalah sebuah keadaan
dimana terjadi pergeseran pencarian kemakmuran dilakukan oleh manusia ke
sebuah daerah yang bersifat maya (cyber dimension).
Hal ini dapat kita lihat pada keberadaan Internet yang saat ini sangat
mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Pengaruh Internet dalam
kehidupan manusia saat ini sudah dirasakan sangat meluas dan tidak bisa
dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Di dalam Internet, berjuta-juta manusia
saling melakukan interkasi satu sama lain, saling melakukan transaksi, saling
berkomunikasi, serta melakukan berbagai aktifitas lainnya.
Sehingga dapat dianalaogikan bahwa dalam dunia Internet, yang
bersifat abstrak tersebut, berjuta umat manusia berkumpul dan bergabung
seolah-olah membentuk sebuah dunia tersendiri yang nyata tetapi tidak bisa
dilihat secara harfiah oleh panca indra manusia (cyber wolrd). Besarnya
komunitas yang terdapat pada cyber wolrd tersebut tentunya akan memberikan
potensi yang sangat besar pula dalam kepada manusia untuk mencari berbagai
kebutuhannya di sana. Ditambah lagi dalam dunia maya ini mempunyai
karakteristik yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan waktu dan jarak
(Borderless Dimension), maka potensi untuk mendapatkan apa saja di dalam
dunia ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tanpa harus
menghiraukan batasan-batasan tersebut.
Pertemuan antara besarnya kebutuhan manusia, ketiadaan batasan
fisik, serta besarnya potensi yang terdapat pada dunia maya, telah membentuk
sebuah dunia yang dianalogikan oleh Kenichi Ohmae sebagai sebuah benua
baru yang tidak terlihat (Invisible Continent). Kalau pada abad 18 manusia
berusaha meningkatkan kemakmuran dengan cara melakukan eksplorasi dan
menaklukkan 5 benua di dunia ini, maka pada saat ini, Kenichi Ohmae
menggambarkan bahwa terdapat kecenderungan manusia untuk mencari
kemakmuran dengan memanfaatkan potensi yang ada pada benua maya
(Invisible Continent) tersebut.
Kondisi masyarakat yang saat ini sedang terkena demam penggunaan
segala sesuatu yang berbau teknologi informasi juga merupakan suatu
fenomena tersendiri. Hal ini disebabkan oleh begitu pesatnya perkembangan
teknologi di bidang telekomunikasi, media penyiaran dan informatika.
Berbagai bidang kehidupan akhirnya tanpa ampun dirambah oleh kemajuan
teknologi komunikasi dan informatika tersebut. Perkembangan teknologi
komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia
secara langsung, seperti halnya pada penggunaan telepon, mengalami
kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon
bergerak atau yang lebih dikenal dengan
‘cellular phone’. Dalam
perkembangan dunia informatika, kemudian juga dikenal internet sebagai salah
satu media untuk berkomunikasi.
Seperti telah disinggung diatas, Internet bukan merupakan objek yang
kasat mata yang dapat disentuh dan dapat dirasakan. Internet merupakan
lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung
membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. 3 Internet
(merupakan) jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan
manusia, tumbuh secara eksponensial.4 Jaringan yang terhubung ini menjadi
antar jaringan (Internetwork) karena memiliki faktor penggabung yang sama
yang memungkinkan berbagai jaringan untuk bekerja sama.
Dalam kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai
memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai
perdagangan melalui media elektronik (electronic commerce). Terjadinya
transaksi perdagangan barang maupun jasa melalui media internet kemudian
menjadi trend yang berkembang dengan pesat. Dengan adanya perdagangan
yang menggunakan media internet, waktu dan tempat bukan merupakan
penghalang bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Para pelaku
perdagangan tersebut tidak perlu mengadakan pertemuan untuk melaksanakan
transaksi. Sistem perdagangan yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah
mengikuti perkembangan tersebut, dimana sistem perdagangan berubah
menjadi sistem on line shopping, dimana pembeli yang membutuhkan barang
dapat mengakses internet yang dipunyainya untuk mencari dan membeli apa
yang dibutuhkan tanpa harus langsung mendatangi toko yang menyediakan
barang kebutuhan pembeli tersebut.
3
4
Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan
merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat
perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Kita akan tertinggal jauh
dan tidak akan dapat bersaing dalam dunia usaha yang bergerak sangat cepat,
apabila kita tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan
perkembangan bidang perdagangan yang memanfaatkan kemajuan di bidang
teknologi informasi. Perdagangan melalui media internet yang sering disebut
oleh masyarakat ekonomi dunia sebagai e-commerce, telah terbukti dapat
meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas bisnis baru
yang merangsang tingkat pertumbuhan bidang perekonomian.
Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan banyak
jaringan komputer dengan menggunakan global internet backbones. Setiap
jaringan tersebut bersifat independen dan terdiri dari komputer-komputer yang
saling berhubungan. Jaringan yang saling berhubungan dan terkait tersebut
membentuk internet backbone. Setiap orang dapat mengakses Internet melalui
Internet Service Provider (ISP) atau penyelenggara jasa Internet.
Information and Communication Technology (ICT) telah merevolusi
cara hidup kita, baik terhadap cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja,
cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup
yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru,
innovative, instan, transparan, akurat, tepat waktu, garbage in – garbage out
dan lebih baik serta dapat memberikan kenyamanan.
Bab 11
ACUAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
INDONESIA
Setelah mempelajari bab ini maka mahasiswa diharapkan mampu
memahami dan menjelaskan :
1. Pemanfaatan TI dalam pembangunan Negara
2. Landasan Hukum pemanfaatan TI
3. Sejarah pengembangan TI di Indonesia
4. Konsep dasar dan penyelenggaraan Sisfonas
A. Pendahuluan
Dalam rangka pengelolaan negara, pengambilan keputusan secara tepat
sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan
roda pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan
informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus
memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Dengan
perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah baik
ditingkat pusat maupun daerah maka ketepatan dalam pengambilan keputusan
akan menjadi hal yang sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang
dihadapi dalam rangka pengelolaan negara. Untuk itu dibutuhkan layanan
informasi pemerintahan yang dapat dengan secara cepat, tepat, akurat, aman
dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam rangka
pengambilan keputusan.
Setiap
fungsi
manajemen
dalam
pemerintahan
menyangkut
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian
membutuhkan informasi yang sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap
instansi maupun lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan handal
haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dari semua
bidang pemerintahan dan merupakan hasil analisa yang bersifat ikhtisaran dari
data-data yang berasal dari sumber yang terpadu.
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi,
penyajian informasi dibidang pemerintahan pun telah dapat dilakukan secara
elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap
data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi
yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan
aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan
wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan
secara sporadis, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang
berdiri secara sendiri-sendiri. telah membentuk suatu kepulauan sistem
informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing
pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi yang berbeda
diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya
sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan
redudansi data. Dimana akan membawa akibat menjadi tidak efektif dan
efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan berkurangnya
efektifitas informasi yang dihasilkan juga tentunya akan mengurangi manfaat
yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak berada
dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan terputusnya
mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus informasi pemerintahan
sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak sebagaimana yang
diharapkan.
B. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Lingkup Negara
Suatu
fenomena
yang
saat
ini
tengah
berkembang
adalah
pengembangan konsep e-Government dan e-Business, fenomena ini telah
mendorong beberapa instansi dan lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah
untuk
mengembangkan
sistem
informasi
mereka
sehingga
dapat
diimplementasikan dalam konsep e-Government. Berbicara tentang eGovernment, bukan sekedar hanya menambah huruf “e” di depan kata
government. e-Government tidak sama dengan komputerisasi, tidak identik
dengan pembelian software yang banyak, juga tidak dapat diukur dengan
bayaknya
jumlah
dana
yang
dianggarkan
untuk
infrastruktur
dan
implementasinya. Hal itu timbul akibat tidak adanya suatu konsep yang jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan e-Government.
Kesemua permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya
suatu acuan pengembangan (guidelines) yang bersifat komprehensif dan
mencakup integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh
pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan
tersebut dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah
ditingkat pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru
sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga lain
yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan instansi
yang bersangkutan.
Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu untuk
menjadi motivator, inisiator dan koordinator dalam rangka pengembangan
konsep Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Konsep tersebut akan
menjadi acuan pengembangan utama yang mendasari setiap rancang bangun
sistem informasi yang ada pada instansi dan lembaga pemerintah, baik di
tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu Kementerian Komunikasi dan
Informasi juga memiliki fungsi sebagai pintu gerbang informasi nasional
dalam rangka tugas utamanya sebagai Country Information Office (CIO),
untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan sebagai CIO
pemerintah, integrasi sistem informasi yang bersifat nasional menjadi hal
yang mutlak diperlukan.
Konsep pengembangan Sistem Informasi Nasional tidak saja
menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan
aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infostruktur (content) yang
menyangkut struktur data dan proses bisnis sistem informasi sebagai landasan
bagi aplikasi sistem informasi pemerintah. Permasalahan jaringan Infrastruktur
yang dihadapi tidak semata-mata menyangkut masalah teknis fisik semata,
tetapi juga mencakup masalah kepemimpinan, sumberdaya manusia, regulasi
dan faktor-faktor prosedural seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data
(propietary) dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh setiap
instansi maupun lembaga pemerintahan.
C. Landasan Hukum Sisfonas
Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landasan hukum, maka
penyusunan konsep Pengembangan Sistem Informasi Nasional harus
berlandaskan hukum dan kebijakan, yang antara lain sebagai berikut:
1. Undang- undang dasar 1945
Amandemen ke dua UUD 1945 pada pasal 28 f yang berbunyi “Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan,
mengolah
dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia”.
2. Garis-garis Besar Haluan Negara
Bab IV Arah Kebijakan huruf C Politik angka 4
3. UU No.22 Tahun 1999 ttg Pemerintahan Daerah.
Maka
kewenangan
penyampaian
informasi
yang
berskala
local
merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta wilayah
Propinsi. Namun demikian, untuk informasi nasional (informasi
kebijakan, informasi layanan dan informasi aturan serta berbagai isu
utama) yang mempunyai implikasi terhadap pemeliharaan integritas
bangsa, perlu disampaikan ke seluruh wilayah tanah air. Oleh karena itu
dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan integritas bangsa diperlukan
‚katalisasi’ melalui kebijakan komunikasi dan informasi secara nasional.
4. Instruksi Presiden RI No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
5. PP No.25 Tahun 2000 ttg Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Otonomi Daerah. Bab II. Pasal 2 ayat (4) Kewenangan
Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) meliputi: n. penetapan
kebijakan sistem informasi nasional.
6. Keppres No.101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara.
Kewenangan Kementerian Kominfo butir 4. Penetapan kebijakan sistem
informasi nasional di bidangnya.
7. Keppres No.9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika
Indonesia, dengan tugas antara lain:
a.
Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan
kebijaksanaan nasional di bidang telematika.
b.
Mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya
manusia, industri dan pendayagunaan telematika di Indonesia.
c.
Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat
dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika
dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
d.
Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi
Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga
profesional, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan
telematika.
8. Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government
9. Surat
arahan
dari
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BAPPENAS Nomor.1544/M.PPN/04/2002 tanggal 18 April
2002 perihal Koordinasi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi
Nasional. Hal utama yang patut mendapatkan perhatian adalah
pentingnya koordinasi guna menjamin kesinambungan dan keterpaduan
kebijakan, rencana dan program, memaksimumkan sumberdaya yang
ada serta menghindari terjadinya duplikasi dan tumpang tindih.
D. Sejarah Pengembangan
Kerangka Konseptual SISFONAS ini merupakan kelanjutan serta
pengkayaan dari berbagai konsep yang telah disusun sebelumnya secara
partial, sehingga boleh dikatakan suatu konsep yang bersifat komprehensif
karena mendasari pada berbagai konsep pendahulunya, seperti:
1. Sistem Manajemen Informasi Nasional yang disusun oleh Lemhanas tahun
1989;
2. Kerangka Konseptual Nusantara-21 yang disusun Yayasan Lembaga
Telekomunikasi Indonesia, Mei 1998;
3. Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang disusun oleh Tim
Koordinasi Telematika Indonesia bekerjasama dengan Bappenas, Februari
2001;
4. e-Government Online in Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan
Informasi melalui Information Infrastructure Development Project (IIDP)
Bank Dunia, Februari 2002.
E. Konsepsi Dasar Sisfonas
Definisi SISFONAS adalah sebagai upaya “Pengelolaan Sistem Informasi di
seluruh tingkat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan
yang efektif dan efisien kepada Masyarakat“ dimana pengelolaan dalam arti
kata dimaksud memiliki batasan sebagai berikut:
1. Batasan pengelolaan adalah menyangkut integrasi sistem informasi antar
lembaga baik pusat maupun daerah;
2. Pengelolaan menyangkut struktur data primer dan derivative yang menjadi
data bersama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi baik bersifat
unilateral maupun multilateral;
3. Pengelolaan sistem tidak akan menyentuh sistem didalam intra lembaga
suatu instansi;
4. Pengelolaan sistem berarti memberikan dukungan teknis kepada setiap
instansi melalui lembaga internal instansi yang ditunjuk oleh setiap
lembaga untuk bertindak sebagai Chief Information Officer;
5. Dukungan teknis dimaksud berupa:
a. Paduan dan arahan
b. Dukungan teknis secara langsung
6. Dukungan teknis dimaksud akan meliputi:
a. Pengamanan sistem
b. Kendali Jaringan
c. Penanggulangan Masalah
d. Pemulihan sistem
e. Kendali dan audit sistem informasi
Kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan Sistem
Informasi Nasional akan terbagi kedalam beberapa poin yang akan berperan
sebagai kata kunci (keyword) dalam penyusunan konsepsi pengembangan
SISFONAS. Poin-poin yang dijadikan sebagai kata kunci diantaranya adalah:
1. Integrasi Sistem
Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur
sistem informasi baik jaringan, infostruktur (content) maupun aplikasi.
Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem menggunakan
platform yang sama, melainkan bekerja sama secara simultan dan
terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar belakang platform
yang berbeda.
2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data yang
selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing lembaga
agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan
tertentu dan sekaligus menetapkan data-data primer yang bersifat nasional
dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain yang membutuhkan data
serupa.
3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang
sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem Informasi
Nasional. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu
mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru
yang lahir hampir setiap hari.
4. Aksesibilitas yang Tinggi
Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-apa
bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Untuk itu
peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses
informasi guna membuka akses yang selebar-lebarnya kepada masyarakat
untuk mendapatkan informasi dan dapat saling berkomunikasi, ini sangat
diperlukan!. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi
dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang
terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir
diseluruh wilayah Indonesia.
5. Infrastruktur Informasi dan Komunikasi yang lebih baik (Digital
Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional, perlu didukung oleh
ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang
luas. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama
mengingat bahwa Indonesia dengan kesenjangan digital (digital divide)
yang besar, membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi
digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi
perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara
tajam disamping teledensitas yang terus ditingkatkan untuk menjangkau
hingga pedesaan-pedesaan.
6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan
penerapan
Sistem
Informasi
Nasional
akan
sangat
bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun
politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai
dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus
mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan
kegagalan dalam pengembangan sistem.
Kondisi-kondisi ideal sebagaimana di jelaskan dalam poin-poin diatas
akan meningkatkan moralitas dan motivasi seluruh pihak yang terkait dengan
pengembangan komunikasi dan informasi di Indonesia. Kata-kata kunci diatas
juga akan menjadi utopia yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan
SISFONAS.
Kerangka konsep sistem informasi nasional akan digambarkan dalam
bentuk
suatu
gambaran
rancang
bangun
(Building
Block)
guna
memvisualisasikan konsep pemikiran yang terkandung dalam SISFONAS agar
mudah untuk dimengerti dan digambarkan. Pengambaran secara visual juga
akan sangat membantu dalam menyusun cetak biru dan solusi pentahapan yang
sesuai sebagaimana diharapkan dalam kerangka konseptual SISFONAS.
Adapun gambaran umum SISFONAS sebagai suatu kerangka
konseptual dapat diuraikan dalam gambar sebagaimana dijelaskan berikut ini:
Gambar 2
Kerangka Konseptual Sistem Informasi Nasional
SISFONAS
i-Teknikal
Isu2 Pokok
Suprastruktur
Leadership
Regulasi
SDM
Arsitektur
Aplikasi
e-Gov
Simpul Informasi Nasional
Infostruktur
Infrastruktur
Jaringan
Mgm SI
G2C
G2B
G2G/E
Lembaga
teknis
Restrukturisasi
Proses Bisnis
i-Fundamental
UML-metodology (UMM)
Unified Modeling Language
Berdasarkan kepada penggambaran sebagaimana disajikan dalam
ilustrasi jelas terlihat bahwa SISFONAS akan mencakup seluruh aspek dalam
sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara nasional, aspek-aspek
yang tercakup dalam SISFONAS akan melingkupi baik aspek teknis maupun
aspek non teknis.
Landasan SISFONAS disusun dari adanya kebutuhan masyarakat akan
informasi yang transparan, inisiatif dari pemerintah untuk memperbaikan
system informasi nasional yang ada, serta keinginan untuk memberikan
layanan kepada masyarakat, sehingga mencapai Good Governance, kemudian
idealisme tersebut akan dituangkan dalam Suprastruktur atau i-fundamental
yang meliputi Kepemimpinan, Regulasi dan Sumber Daya Manusia sebagai
landasan utama pengembangan sistem informasi nasional.
Setelah Suprastruktur terbentuk disusunlah upaya pengelolaan dan
pengendalian sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang akan mendasari
pelaksanaan pengembangan dan operasionalisasi Sistem Informasi Nasional
beserta lembaga pendukung teknis yang akan memberikan dukungan bagi
pelaksanaan SISFONAS.
Setelah seluruh landasan berpijak SISFONAS terbentuk maka
dimulailah pengembangan infrastruktur teknis yang mencakup alur informasi
mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat pusat yang pada akhirnya
akan berakhir pada Sistem Informasi Kabinet (SISKAB) sebagai aplikasi
pendukung pengambilan keputusan eksekutif (Decision Support System). Alur
informasi yang berantai mulai dari tingkat kabupaten/kota ini akan
membentuk simpul-simpul informasi disetiap tingkat pemerintahan.
Pengembangan SISFONAS disetiap tingkatan pemerintahan akan
meliputi infrastruktur teknis Sistem Informasi (jaringan, infostruktur dan
aplikasi). Dukungan juga diberikan dalam bentuk pengintegrasian proses
bisnis yang mencakup aktivitas operasi disetiap instansi maupun lembaga
pemerintah yang terkait dalam konteks antar lembaga. Model proses bisnis ini
pula yang akan menjadi peletak dasar manajemen perubahan (Change
Management) dalam ketata pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah.
Diharapkan proses pentahapan yang telah disusun tersebut dapat
terlaksana sesuai dengan harapan. Bahkan pada KTT Masyarakat Informasi
(WSIS – World Summit on the Information Society) yang diselenggarakan
pada tanggal 10-12 Desember 2003 seluruh negara anggota PBB telah sepakat
untuk mencanangkan pada Tahun 2015, rencana-rencana aksi sebagai berikut :
1.
Menghubungkan Desa dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT) dan membentuk Community Access Point;
2.
Menghubungkan Universitas, Akademi, tingkat SMU dan SMP,
tingkat SD dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT);
3.
Menghubungkan Pusat Ilmu dan Penelitian dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (ICT);
4.
Menghubungkan Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum,
Kantor Pos dan Kearsipan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT);
5.
Menghubungkan Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (ICT);
6.
Menghubungkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dan
membuat website dan alamat e-mail;
7.
Mengadopsi seluruh kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam
menghadapi tantangan masyarakat informasi, harus diperhitungkan pada
taraf nasional;
8.
Memastikan bahwa seluruh populasi di dunia mempunyai akses untuk
pelayanan televisi dan radio;
9.
Mendorong pengembangan konten dan menempatkan pada tempatnya
kondisi secara teknis dalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan
penggunaan semua bahasa di dunia di Internet;
10.
Memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai
akses dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).
Seluruh rencana aksi tersebut, harus dituangkan dalam program ”e-
National Strategy” yang merupakan kerjabersama antara Pihak Pemerintah,
Swasta dan Civil Society, dan akan disampaikan pada KTT Masyarakat
Informasi berikutnya di Tunisia pada Tahun 2005.
F. Kesiapan Cyberlaw di Indonesia dan Berbagai Negara
Seperti telah dipaparkan diatas, bagaimana besarnya penetrasi dari
sebuah teknologi informasi ditinjau dari sudut pandang pemanfaatan,
penggunaan serta implementasi di masyarakat. Dalam bidang transaksi saja
misalnya, saat ini Teknologi Informasi telah merambah bidang transaksi
elektronik. Kegiatan bisnis yang berbasis transaksi elektronik misalnya, saat
sudah menjadi sebuah kebiasaan baru. Layanan perbankan melalui ATM,
transaksi bisnis melalui Handphone, pengiriman uang melalui jasa mobilebanking, transfer uang melalui internet banking sudah menjadi sebuah
kebiasaan baru di dunia bahkan di Indonesia saat ini layanan seperti ini juga
sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya baru.
Selain bidang transaksi elektronik tersebut, Teknologi Informasi juga
sudah merambah aktivitas jual beli, perdagangan, kontrak bisnis, pendidikan
elektronik, aktivitas pemerintahan di bidang perpajakan, kegiatan ekspor dan
import, lelang elektronik (e-auction), dan sebagainya. Masing-masing kegiatan
tersebut saat ini menjadi aktivitas elektronik yang biasa dilakukan oleh
masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam
dunia maya (cyberspace) ini menyebar sangat luas dan diterima sebagai sebuah
praktek kegiatan biasa yang bahkan menjadi sebuah trade mark budaya baru.
Tidak ada lagi yang mempertanyakan seberapa jauh resiko kerugian yang
mungkin diakibatkan oleh aktivitas elektronik ini.
Sementara
itu
dari
sisi
aspek
hukum
ternyata
percepatan
perkembangan hukum belum bisa mengikuti percepatan perkembangan
implementasi teknologi. Kondisi ini bisa menimbulkan kesenjangan hukum
pada berbagai aktivitas yang terjadi di dalam dunia maya (cyberspace). Dalam
beberapa momentum kondisi kelowongan hukum ini bisa menimbulkan
ketidakpastian hukum yang tinggi dalam masyarakat dan bahkan bisa berubah
menjadi kondisi yang membahayakan atau merugikan. Jika hal ini terjadi maka
masyarakat sebagai konsumen yang akan dirugikan berjumlah tidak kecil.
Apalagi setelah Indonesia mampu mengimplementasikan WSIS
(World Summit on the Information Society) dimana diharapkan pada tahun
2015, 50% dari penduduk Indonesia sudah mampu memanfaatkan Internet dan
bahkan seluruh desa sudah tertampung ICT.
Dalam menyikapi urgensi dan pentingnya akan undang-undang yang
mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan dunia maya (cyberspace),
maka pemerintah Indonesia telah mulai menyiapkan Rancangan Undangundang Cyberlaw Indonesia sejak dua tahun lalu, yaitu, Rancangan Undangundang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang disusun
oleh departemen perhubungan yang bekerjasama dengan Universitas
Padjajaran dan ITB dan Rancangan Undang-undang tentang Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE) yang disusun oleh
Departemen Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Universitas
Indonesia.
Kedua rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan oleh
Menteri Perhubungan dan Menteri Indag kepada Presiden tahun 2002 yang
lalu. Selanjutnya untuk menyelesaikan pembahasan ke dua RUU tersebut,
Sekretaris Kabinet mengundang Kementrian Komunikasi dan Informasi,
Departemen Perhubungan, dan Deperindag dalam suatu rapat koordinasi, maka
pada 14 Januari 2003 diputuskan agar kedua RUU tersbut diselaraskan menjadi
satu RUU saja serta sesuai arahan Presiden dan rapat menunjuk Kementrian
Komunikasi dan Informasi menjadi koordinator dalam penyelarasan kedua
RUU tersebut.
Dalam proses penyelarasan kedua RUU tersebut diharapkan agar
menampung aspirasi dari komunitas ICT (Information and Communication
Technology) dan masyarakat, termasuk didalamnya pelaku usaha yang
memanfaatkan ICT.5 Diharapkan dengan ditetapkannya RUU tentang ITE
yang sangat dinantikan mesyarakat luas menjadi UU akan dapat memberikan
landasan hukum yang kokoh, jaminan dan kepastian hukum bagi rangkaian
aktivitas masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi
khususnya penyelenggaraan jasa informasi dan transaksi elektronik.
Kepastian hukum dan stabilitas diperlukan bagi transaksi perdagangan
internasional yang didalamnya terdapat salah satu unsur penting yaitu
5
kepercayaan. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, Pemerintah wajib
menciptakan ketertiban hukum dan mencegah terjadinya kekacauan dalam
masalah perdagangan secara umum. Mereka juga harus membuat rasa aman
bagi masyarakat, terutama para pengguna jasa internet serta mereka yang
mengadakan jual beli melalui media elektronik tersebut, termasuk untuk
memperoleh, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Dalam hal ini
penyebarluasan informasi hukum secara efektif dan efisien seharusnya
memanfaatkan kemampuan dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut.
Jika ditinjau dari kerangka konseptual SISFONAS, maka undangundang Cyberlaw harus bisa memberikan perlindungan di setiap komponen
yang tertuang dalam kerangka konseptual tersebut, baik di tingkatan
infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi, maupun infrastruktur aplikasi.
Melihat besarnya bidang yang bisa menjadi cakupan dari pemanfaatan
teknologi informasi, maka pengaturan berbagai aktifitas di dalamnya pun harus
bisa dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian undang-undang
cyberlaw tidak bisa disiapkan hanya dengan memandang salah satu sektor saja,
undang-undang cyberlaw harus merupakan rangkaian (series) dari berbagai
undang-undang yang mempunyai fungsi untuk mengatur berbagai aktifitas
yang memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa pengaturan yang berkaitan
dengan pemanfaatan teknologi informasi yang harus ada antara lain berkaitan
dengan:

UU pemanfaatan Teknologi

UU yang mengatur keberadaan proses transfer dana elektronik

UU Haki

UU penyiaran/penyebaran informasi

Pengaturan penggunaan nama domain

Digital signature (sudah ada di RUU ITE)

dll
Memang, kalau dilihat dari kesiapan mengenai pengaturan berbagai
aktivitas di dunia maya (cyberlaw), negara Indonesia masih tertinggal jika
dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, mengingat sampai saat ini
perangkat perundangan yang khusus mengatur dunia maya (cyberlaw) di
Indonesia masih berupa Rancangan Undang Undang (RUU). Beberapa contoh
implementasi cyberlaw di berbagai negara dapat dilihat pada lampiran di
bagian akhir dari bab ini.
Lampiran
Beberapa contoh penerapan cyberlaw di beberapa negara di dunia adalah sebagai
berikut:

SINGAPURA a.l:
o Electronic Transaction Act
o IPR Act
o Computer Misuse Act
o Broadcasting Authority Act
o Public Entertainment Act
o Banking Act
o Internet Code of Practice
o Evidence Act (Amendment)
o Unfair Contract Terms Act

HONGKONG a.l:
o Electronic Transaction Ordinance
o Anti-Spam Code of Practices
o Code of Practices on the Identity Card Number and Other Personal
Identifiers
o Computer information systems internet secrecy administrative
regulations
o Personal data (privacy) ordinance
o Control of obscene and indecent article ordinance

MALAYSIA a.l:
o Digital Signature Act
o Computer Crimes Act
o Communications and Multimedia Act
o Telemedicine Act
o Copyright Amendment Act
o Personal Data Protection Legislation (Proposed)
o Internal security Act (ISA)
o Films censorship Act

PHILIPPINA a.l:
o Electronic Commerce Act
o Cyber Promotion Act
o Anti-Wiretapping Act

AUSTRALIA a.l:
o Digital Transaction Act
o Privacy Act
o Crimes Act
o Broadcasting Services Amendment (online services) Act

USA a.l:
o Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
o Uniform Electronic Transaction Act
o Uniform Computer Information Transaction Act
o Government Paperwork Elimination Act
o Electronic Communication Privacy Act
o Privacy Protection Act
o Fair Credit Reporting Act
o Right to Financial Privacy Act
o Computer Fraud and Abuse Act
o Anti-cyber squatting consumer protection Act
o Child online protection Act
o Children’s online privacy protection Act
o Economic espionage Act
o “No Electronic Theft” Act

UK a.l:
o Computer Misuse Act
o Defamation Act
o Unfair contract terms Act
o IPR (Trademarks, Copyright, Design and Patents Act)

SOUTH KOREA a.l:
o Act on the protection of personal information managed by public
agencies
o Communications privacy act
o Electronic commerce basic law
o Electronic communications business law
o Law on computer network expansion and use promotion
o Law on trade administration automation
o Law on use and protection of credit card
o Telecommunication security protection act
o National security law
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..…..…TAHUN ….……
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa perkembangan teknologi informasi
yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan
manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi
lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
b. bahwa
globalisasi
informasi
telah
menempatkan
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi
dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan
pemanfaatan teknologi informasi di tingkat nasional
sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di
tingkat regional maupun internasional;
c. bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu
terus dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan
dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil,
sehingga
pelanggaran-pelanggaran
yang
berkaitan
dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari
melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan
perundang-undangan;
d. bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai
peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan
perekonomian nasional dalam rangka menghadapi
globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah
konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi
informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan
perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat;
e. bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap
pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur
hukum
dan
pengaturannya
sehingga
kegiatan
pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara
aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah
mungkin;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,
b, c, d, dan e dipandang perlu ditetapkan Undang-undang
tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Perubahan kedua UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa,
dan menyebarkan informasi.
2. Akses adalah perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau
melakukan komunikasi dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori
dari komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer.
3. Pengirim adalah seseorang yang mengirim, meneruskan, menyimpan,
atau menyalurkan setiap pesan elektronik atau menjadikan setiap pesan
elektronik dapat dikirim, disimpan, atau disalurkan kepada orang lain.
4. Penerima adalah seseorang yang menerima atau dimaksudkan untuk
menerima data elektronik dari pengirim.
5. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan
persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik adalah tanda jati diri
yang berfungsi sebagai pengesahan oleh pengguna melalui metode
elektronik atau prosedur yang telah ditentukan.
7. Lembaga peran serta masyarakat teknologi informasi adalah lembaga
peran serta masyarakat yang dibentuk untuk sarana penyampaian
pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat
mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap
kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional.
8. Sertifikat tanda tangan digital adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh
lembaga sertifikasi tanda tangan digital berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
9. Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital adalah lembaga yang diberi
kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital.
10. Sertifikat Keandalan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Keandalan dan Lembaga Sertifikasi Perbankan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga yang diberi kewenangan
untuk melakukan audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan atas
pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan perdagangan eceran yang
dilakukan melalui internet.
12. Lembaga Sertifikasi Perbankan adalah lembaga yang diberi kewenangan
untuk melakukan audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan atas
Bank yang melakukan usaha di bidang pemanfaatam internet dalam
kegiatan perbankan.
13. Komputer adalah setiap alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal,
atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan
penyimpanan.
14. Perdagangan secara elektronik adalah setiap perdagangan baik barang
maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media
elektronik lainnya.
15. Transaksi elektronik adalah setiap transaksi yang dilakukan melalui
jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
16. Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam media magnetik, optikal,
memori komputer atau media elektronik lainnya.
17. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen
elektronik atau media elektronik lainnya.
18. Sandi akses adalah angka, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya
yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.
19. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan,
organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi
melalui internet.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Kegiatan teknologi informasi harus diselenggarakan berdasarkan asas
kemanfaatan dan kemitraan dengan mengutamakan kepentingan nasional,
persatuan dan kesatuan, menghormati ketertiban umum, kesusilaan, serta
menjunjung tinggi etika.
Pasal 3
Pengaturan pemanfaatan teknologi informasi harus dilaksanakan dengan
tujuan untuk :
a. mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mendukung perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi nasional;
c. mendukung efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan secara
optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian
hukum;
d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk
mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi
informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi
perkembangan teknologi informasi dunia;
BAB III
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 4
(1) Pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi informasi dengan
melibatkan seluas-luasnya peran serta masyarakat.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk
meningkatkan penyelenggaraan teknologi informasi yang meliputi
penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan serta dilakukan
secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan
pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan
global.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa
penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam
masyarakat
mengenai
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional.
Pasal 5
(1) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dapat diselenggarakan oleh lembaga peran serta masyarakat teknologi
informasi yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(2) Lembaga peran serta masyarakat yang dibentuk memiliki pula fungsi
koordinasi, konsultasi dan mediasi.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keanggotaannya terdiri
atas perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang teknologi
informasi.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB IV
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 6
(1) Perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum
yang sama dengan perdagangan pada umumnya.
(2) Anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar
berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang
ditawarkan
melalui
media
elektronik
perundang-undangan yang berlaku.
sesuai
dengan
peraturan
(3) Pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan aktivitas usahanya dalam
perdagangan secara elektronik dengan jujur dan beritikad baik.
Pasal 7
(1) Dalam rangka perlindungan konsumen dapat dilakukan Sertifikasi
Keandalan terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara
elektronik.
(2) Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Sertifikasi
Keandalan yang fungsinya memberikan sertifikasi terhadap pelaku
usaha yang melakukan perdagangan eceran secara elektronik.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 8
(1) Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan
akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.
(2) Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dalam sebuah
dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang
sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.
(3) Ketentuan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan digital
sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk :
a. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
b. surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa
efek;
c. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
e. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris
atau pejabat yang berwenang.
(4) Ketentuan mengenai tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
Pasal 9
(1) Para pihak dalam transaksi perdagangan secara elektronik dapat
memberikan pengesahan atas suatu dokumen elektronik dengan
menyertakan tanda tangan digitalnya yang disahkan oleh Lembaga
Sertifikasi Tanda Tangan Digital.
(2) Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem kripto
atau sistem pengaman lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
(3) Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan
Digital meliputi penerbitan, pengawasan, dan pengamanan sertifikat
tanda tangan digital.
(4) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (3),
Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital dapat menggunakan jasa
Lembaga Pendaftaran Sertifikat Digital.
(5) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan
Digital dan Lembaga Pendaftaran Sertifikat Digital sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan
Presiden.
Pasal 10
(1) Transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik
mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang
berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi
elektronik internasional penetapan hukum yang berlakunya didasarkan
pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Dalam transaksi elektronik para pihak berwenang menetapkan forum
pengadilan atau arbitrase yang berwenang menangani sengketa yang
mungkin timbul dari transaksi tersebut
(5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan atau
arbitrase didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional
Pasal 11
(1) Kecuali ditentukan lain, transaksi secara elektronik terjadi pada saat
pesan yang dikirim oleh pengirim diterima oleh penerima dalam suatu
sistem informasi tertentu yang ditentukan oleh penerima.
(2) Kecuali ditentukan lain, tempat sah diterimanya pesan sebagaimana
diatur dalam ayat (1) adalah tempat penerima menerima pesan
dimaksud.
Pasal 12
Kebiasaan dan praktek perdagangan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui
oleh undang-undang ini.
BAB V
PEMANFAATAN INTERNET
DALAM KEGIATAN PERBANKAN
Pasal 13
(1) Jasa perbankan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi
internet.
(2) Transaksi perbankan melalui internet memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan transaksi perbankan pada umumnya.
(3) Untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap nasabah
dibentuk Lembaga Sertifikasi Perbankan yang berwenang melakukan
audit dan atau memberikan sertifikasi terhadap bank yang memberikan
pelayanan jasa melalui internet.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur
dengan Peraturan Gubernur Bank Indonesia.
BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN
Pasal 14
(1) Kegiatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat dilaksanakan
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 15
(1)
Penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
(2)
Untuk
memberikan
perlindungan
dan
keamanan
terhadap
masyarakat dibentuk Lembaga Sertifikasi Pelayanan Kesehatan di
bawah koordinasi departemen terkait yang berwenang mengawasi dan
memberikan sertifikasi terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan jasa kesehatan melalui internet.
(3)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengatur di bidang
kesehatan.
(4)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
NAMA DOMAIN
Pasal 16
(1) Setiap orang atau badan usaha berhak memiliki nama domain.
(2) Nama domain tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pada saat pendaftaran, pemakai nama domain wajib membuat
pernyataan bahwa nama domain yang dipakainya tidak bertentangan
atau melanggar hak-hak orang lain atau badan usaha milik orang lain.
(4) Setiap orang yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara
tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan ganti rugi secara
perdata.
Pasal 17
Nama domain terdaftar tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar,
nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis atau indikasi asal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain berwenang mendaftar
dan mengelola nama domain.
(2) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain dapat dibentuk baik oleh
masyarakat maupun Pemerintah.
(3) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain berbentuk badan hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN HAK ATAS INFORMASI RAHASIA
DALAM KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 19
Kompilasi data dari sumber lain baik dalam bentuk elektronik atau bentuk
lainnya yang pengaturan dan penyusunannya menjadikannya sebagai karya
intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20
Tampilan halaman muka, situs-situs intrnet, dan karya-karya intelektual
yang ada di dalamnya dilindungi berdasarkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan
Intelektual lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 21
(1) Pemilik sandi akses berhak atas kerahasiaan sandi akses yang
dimilikinya.
(2) Informasi-informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang yang tersedia
dalam jaringan teknologi informasi dilindungi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PRIBADI
Pasal 22
(1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui
media elektronik.
(2) Penggunaan
setiap
informasi
melalui
media
elektronik
yang
menyangkut data tentang hak-hak pribadi seseorang harus dilakukan
atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik data tersebut.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah penggunaan informasi melalui media elektronik yang bersifat
umum dan tidak bersifat rahasia.
Pasal 23
Pengumpulan data pribadi anak-anak melalui media elektronik harus
dilakukan atas persetujuan orang tua atau wali yang bersangkutan.
Pasal 24
Kecuali terbukti adanya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak
langsng, penyedia jasa internet tidak bertanggung jawab baik secara perdata
maupun pidana terhadap isi data yang dikirimkan oleh pengirim kepada
penerima.
BAB XI
PERPAJAKAN
Pasal 25
Dalam kegiatan perdagangan secara elektronik berlaku peraturan
perundang-undangan perpajakan.
BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Gugatan Perwakilan
Pasal 26
(1) Masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak
yang melakukan penyalahgunaan di bidang teknologi informasi yang
akibatnya dapat merugikan masyarakat.
(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pemanfaatan
teknologi informasi sedemikan rupa yang mempengaruhi prikehidupan
pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab
di bidang pemanfaatan teknologi informasi dapat bertindak untuk
kepentingan masyarakat.
(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terbatas pada
tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi kecuali baiaya pengeluaran nyata
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan perwakilan di bidang
teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Gugatan atas Pelanggaran yang Terkait dengan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pasal 27
(1) Setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang
mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan Niaga.
Pasal 28
Hakim atas permohonan penggugat dapat menghentikan kegiatan
pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian pada pihak
lainnya selama dalam proses pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang
lebih besar.
Bagian Ketiga
Tata Cara Gugatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pasal 29
(1) Gugatan terhadap adanya pemanfaatan teknologi informasi secara tanpa
hak diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat
tinggal tergugat.
(2) Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka berlaku
pengecualian terhadap pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam
Hukum Acara Perdata.
(3) Dalam hal pihak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara
Republik
Indonesia
maka
pemanggilannya
dilakukan
dengan
perantaraan perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat
tinggal tergugat.
(4) Dalam hal pihak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara
Republik Indonesia gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.
(5) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan yang
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama seperti
tanggal pendaftaran gugatan.
(6) Panitera menyampaikan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan.
(7) Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang
terhitung paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal gugatan tersebut
didaftarkan.
(8) Sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut diselenggarakan dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan
didaftarkan.
(9) Juru Sita memanggil para pihak paling lama 7 (tujuh) hari setelah
gugatan didaftarkan.
(10) Putusan atas gugatan tersebut harus diucapkan paling lama 90
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan
Mahkamah Agung.
(11) Setiap
putusan
atas
gugatan
harus
memuat
secara
lengkap
pertimbangan hukum yang mendasaari putusan tersebut dan harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya
hukum.
(12)
Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (11)
wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14
(empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan.
Bagian Keempat
Upaya Hukum terhadap Putusan
Pasal 30
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum
kasasi kepada Mahkamah Agung.
(2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum
tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
(3) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila :
a. Terdapat bukti baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap
persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda;
atau
b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan
berat dalam penerapan hukum.
Pasal 31
(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilakukan dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum
tetap.
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilakukan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang
dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan
peninjauan
kembali
disampaikan
kepada
panitera
Pengadilan Niaga.
(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan peninjauan
kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan
tanggal yang sama seperti tanggal permohonan didaftarkan.
(5) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada
Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung
sejak tanggal permohonan didaftarkan.
Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 32
(1) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam
Bagian Pertama Bab ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui arbitrase
atau penyelesaian sengketa alternatif.
(2) Sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui
penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
(3) Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam pertemuan
langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari.
(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan
dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak.
(5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
terlaksana para pihak dapat menunjuk seorang atau lebih penasehat ahli.
(6) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari penasehat ahli
tidak dapat menyelesaikan sengketa atau tidak berhasil mempertemukan
kedua belah pihak maka para pihak dapat menunjuk seorang mediator.
(7) Mediator harus telah melaksanakan tugasnya dan memulai upaya
mediasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukkan
mediator.
(8) Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator sebagaimana dimaksud
dalam ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dengan memegang teguh
kerahasiaan dan harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan
ditandatangani para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari.
(9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bersifat final dan
mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan dan kesepakatan tersebut wajib selesai dilaksanakan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
(10) Apabila usaha penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sampai ayat (9) tidak tercapai para pihak berdasarkan
kesepakatan tertulis dapat mengajukan sengketanya melalui arbitrase.
BAB XIII
YURISDIKSI
Pasal 33
Undang-undang ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan untuk setiap orang di luar Indonesia yang melakukan tindak
pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan di
Indonesia.
Pasal 34
Pengadilan di Indonesia berwenang mengadili setiap tindak pidana di
bidang teknologi informasi yang dilakukan oleh setiap orang, baik di
Indonesia maupun di luar Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia.
BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 35
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi.
(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
c. melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
d. menghentikan penggunaan alat dan atau sarana kegiatan teknologi
informasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
e. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak
pidana di bidang teknologi informasi;
f. memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai
tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang
teknologi informasi;
g. melakukan pemeriksaan terhadap tempat tertentu yang diduga
digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang
teknologi informasi;
h. menyegel dan atau menyita alat dan atau sarana yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
i. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap
tindak pidana di bidang teknologi informasi;
j. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
teknologi informasi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan
dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.
(4) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Hukum
Acara Pidana.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36
(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama
domain yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual milik
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.
Pasal 37
Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui
komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem
pengaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 38
(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menahan atau
mengintersepsi pengiriman data melalui komputer atau media elektronik
lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengintersepsi
pengiriman data melalui komputer atau media elektronik lainnya
sehingga menghambat komunikasi dalam sistem komputer atau jaringan
komputer atau sistem komunikasi lainnya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan
kepada system komputer atau jaringan komputer atau system
komunikasi lainnya milik pemerintah atau yang digunakan untuk
kepentingan nasional pidananya ditambah 1/3.
Pasal 39
(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan,
mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer,
program komputer atau data elektronik lainnya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan,
memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data
elektronik yang mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomis bagi
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
(3) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan,
mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer,
program komputer atau data elektronik lainnya yang mengakibatkan
terganggunya fungsi sistem komputer atau sistem media elektronik
lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
Pasal 40
(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengambil atau mengakses
data kartu kredit atau alat pembayaran elektronik lainnya atau
menyimpan data tersebut di luar kewenangannya dalam media komputer
atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit
atau alat pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi
elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
Pasal 41
(1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat,
menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau
gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan
menggunakan komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah
anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan
komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana
kesusilaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah).
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundangundangan dan kelembagaan-kelembagaan yang ada yang berhubungan
dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan
undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal :
…………………………
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Ttd.
……………………….
…………………
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ……………………………………….
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
……………………………………………………….
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…..
NOMOR .……
PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…. TAHUN ….
TENTANG
PEMANFAATAAN TEKNOLOGI INFORMASI
I.
UMUM
Hadirnya masyarakat informasi yang diyakini merupakan
salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga,
antara lain ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi yang
semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan
saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang
termasuk
Indonesia.
Fenomena
ini
pada
gilirannya
telah
menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat
penting dan menguntungkan. Untuk merespon perkembangan ini di
beberapa negara sebagai pioner dalam pemanfaatan internet telah
mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis
manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa.
Munculnya sejumlah kasus yang cukup fenomenal di dunia
internet telah mendorong dan mengukuhkan internet sebagai salah
satu institusi dalam arus utama (mainstream) budaya dunia saat ini
Eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus
utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya
perniagaan elektronik (e-commerce) yang diprediksikan sebagai
“bisnis besar masa depan” (the next big thing).
E-commerce ini bukan saja telah menjadi mainstream budaya
negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi
termasuk Indonesia.
Teknologi informasi telah mempermudah duplikasi materi
yang dapat dikemas dalam bentuk digital (digitalized products).
Contoh materi yang dapat dikemas dalam bentuk digital adalah
produk musik, film (video), karya tulis (buku), dan perangkat lunak
(software).
Teknologi
informasi
dapat
digunakan
untuk
menggandakan atau membuat copy dari materi tersebut dengan
kualitas yang sama dengan aslinya tanpa merusak atau mengurangi
sumber aslinya.
Pembajakan kaset, CD (baik format aslinya ataupun dalam
format MP3 dimana dalam satu CD dapat diisi dengan ratusan lagu),
VCD, buku, dan software marak dilakukan diseluruh dunia,
meskipun yang menjadi sorotan adalah Asia (termasuk Indonesia di
dalamnya). Teknologi untuk memproteksi seperti watermarking,
dongle, enkripsi, dan sebagainya telah dicoba untuk dikembangkan.
Akan tetapi tampaknya pihak yang melakukan proteksi kalah
langkah dengan para pembobol (code breakers).
Nama domain yang digunakan sebagai alamat dan identitas di
internet juga memiliki permasalahan tersendiri. Penamaan domain
memiliki kaitan erat dengan nama perusahaan, produk atau jasa
(service) yang dimilikinya. Seringkali produk atau jasa ini
didaftarkan sebagai merek dagang atau merek jasa. Dalam hal ini
muncul persoalan, apakah nama domain itu tunduk pada rezim
hukum merek atau tidak?
Masalah nama domain ini cukup pelik dikarenakan di dunia
ini ada beberapa pengelola nama domain independen. Ada lebih dari
dua ratus pengelola domain yang berbasis territory (yang sering
disebut sebagai countri code Top Level Domain atau ccTLD).
Sebagai contoh pengelola domain untuk Indonesia (.id)
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah persoalan
perizinan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena pada
tahap tertentu dapat mengarah kepada munculnya praktek monopoli
apabila tidak dilakukan secara benar serta memperhatikan kecepatan
perkembangan teknologi informasi.
Di Indonesia masalah privacy belum menjadi masalah yang
besar. Di luar negeri khususnya di negara-negara maju, privacy telah
memperoleh perhatian yang cukup serius. Seringkali kita mengisi
suatu formulir yang mensyaratkan pencantuman data pribadi (nama,
alamat, tempat/tanggal lahir, agama, dan sebagainya) tanpa informasi
yang jelas mengenai penggunaan data ini. Mengingat e-commerce
beroperasi secara lintas batas, maka privacy policy dapat menjadi
salah satu kendala perdagangan antar negara. Jika pelaku bisnis di
Indonesia tidak menerapkan privacy policy, maka mitra bisnis di luar
negeri tidak akan bersedia melakukan melakukan transaksi binis
tersebut. Mereka berkewajiban menjaga privacy dari konsumen atau
mitra mereka. Masalah lain yang berkaitan, akan tetapi mungkin
memiliki sudut pandang yang berbeda adalah masalah kerahasiaan
atau rahasia dagang.
Internet merupakan salah satu produk gabungan teknologi
komputer dan telekomunikasi yang sukses. Internet yang pada
awalnya ditujukan untuk kepentingan militer saat ini telah digunakan
sebagai media untuk melakukan bisnis dan kegiatan sehari-hari.
Yang sering menjadi pertanyaan adalah tingkat kemanan dari
teknologi internet. Keamanan di internet sebetulnya sudah pada
tahap yang dapat diterima, hanya hal ini perlu mendapat pengesahan
dari pemerintah atau otoritas lainnya sehingga pelaku bisnis
mendapatkan kepastian hukum.
Identitas seseorang dapat diberikan dengan menggunakan
digital signature (tanda tangan digital) yang dikelola oleh
Certification Authority (CA). Permasalahannya adalah tanda tangan
digital ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah
melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang tinggi.
Kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi komputer dan
telekomunikasi perlu diantisipasi. Istilah hacker, cracker, dan
cybercrime telah sering terdengar dan menjadi bagian dari khazanah
hukum pidana. Kejahatan yang melibatkan orang Indonesia sudah
terjadi.. Ada juga kejahatan yang dilakukan oleh pengguna di
Indonesia dengan tidak mengirimkan barang atau uang yang sudah
disepakati dalam transaksi e-commerce. Tindak kejahatan semacam
ini pada umumnya dapat ditelusuri (trace) dengan bantuan catatan
(logfile) yang ada di server ISP yang digunakan oleh cracker. Akan
tetapi seringkali ISP tidak melakukan pencatatan (logging) atau
hanya menyimpan log dalam kurun waktu yang singkat. Logfile ini
dapat menjadi bukti adanya akses cracker tersebut.
Penyidikan
kejahatan cyber ini membutuhkan keahlian khusus. Pihak penegak
hukum harus lebih cepat tanggap dalam menguasai teknologi baru
ini.
Eksistensi
teknologi
informasi
disamping
menjanjikan
sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasankecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih
canggih dalam bentuk cyber crime. Disamping itu, mengingat
teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan
sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), teknologi informasi
juga melahirkan aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh
hukum yang berlaku saat ini. Kenyataan ini telah menyadarkan
masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai
aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan
mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan
dasar teknis teknologi informasi nasional.
Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum
dan/atau teknis operasional yang antara lain, tercermin
dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam
penyelenggaraan teknologi informasi.
Fungsi
pengawasan
penyelenggaraan
pengawasan
adalah
teknologi
terhadap
pengawasan
terhadap
informasi,
termasuk
penguasaan,
pengusahaan,
pemasukan, perakitan, dan alat, perangkat, sarana dan
prasarana teknologi informasi.
Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan
perkembangan
keadaan,
fungsi
pengaturan,
dan
pengawasan penyelenggaraan teknologi informasi dapat
dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.
Dalam
rangka
melakukan
efektivitas
koordinasi
pembinaan,
dengan
pemerintah
instansi
terkait,
penyelenggara teknologi informasi, dan mengikutsertakan
peran masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Lembaga peran serta masyarakat dimaksud antara lain
termasuk asosiasi yang bergerak di bidang teknologi
informasi, asosiasi profesi teknologi informasi, asosiasi
produsen peralatan teknologi informasi, asosiasi pengguna
jaringan dan jasa teknologi informasi, lembaga swadaya
masyarakat dan kelompok akademisi di bidang teknologi
informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa
pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara
elektronik layak melakukan usahanya setelah melalui
penilaian dan audit dari suatu badan yang berwenang. Bukti
telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukan dengan
adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada home page
pelaku usaha tersebut.
Ayat (2)
Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat dibentuk baik oleh
pemerintah maupun masyarakat yang memiliki komitmen
terhadap perlindungan konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas
bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama
dan sejajar dengan dokumen tertulis pada umumnya yang
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Ayat (2)
Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas
bahwa tanda tangan digital meskipun hanya merupakan
suatu kode akan tetapi memiliki kedudukan yang sama dan
sejajar dengan tanda tangan manual pada umumnya yang
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Ayat (3)
Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap kedudukan
dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Dalam
pembuatan dan pelaksanaan surat-surat wasiat, surat-surat
berharga, perjanjian yang obyeknya barang tidak bergerak,
dokumen hak kepemilikan seperti sertifikat hak milik,
dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak memiliki
kedudukan yang sama dengan dokumen tertulis lainnya
dan tanda tangan manual pada umumnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sistem kripto adalah sistem pengaman untuk dokumen
elektronik yang terdiri dari sistem kripto simetrik dan
sistem kripto asimetrik.
Sistem kripto simetrik adalah sistem perangkat kunci
pengaman yang menggunakan 1 (satu) kunci untuk
mengacak data (enkripsi) dan untuk membukanya
(dekripsi).
Sistem kripto asimetrik adalah sistem perangkat kunci
pengaman (secure key pair) yang terdiri dari kunci privat
(private key)
untuk membuat tanda tangan digital dan
kunci publik (public key)
untuk memverifikasi tanda
tangan digital.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Lembaga Pendaftaran Sertifikat Digital (Registration
Authority) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk
melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap pihak-pihak
yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh
Sertifikat Tanda Tangan Digital dari Lembaga Sertifikasi
Tanda Tangan Digital.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam
kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara
elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini
mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak
tersebut.
Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, maka penetapan
hukum yang berlaku dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
atau asas-asas Hukum Perdata Internasional yang akan
ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak
tersebut.
Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak
internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik
adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum itu dapat
berbentuk pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian
sengketa alternatif.
Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum maka
akan berlaku kewenangan forum berdasarkan prinsipprinsip atau asas-asas Hukum Perdata Internasional. Asas
tersebut dikenal dengan asas the basis of presence (tempat
tinggal tergugat) dan principle of effectiveness (efektivitas
yang menekankan pada tempat dimana harta-harta tergugat
berada)
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan kebiasaan perdagangan adalah praktikpraktik yang berlaku dan dikenal dikalangan para pelaku usaha,
misalnya : INCOTERM.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen-dokumen dan bentuk-bentuk transaksi elektronik
diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana transaksi di
perbankan biasa.
Ayat (3)
Lembaga Sertifikasi Perbankan merupakan badan yang
dapat dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat yang
fungsinya memberikan verifikasi bahwa internet banking
tersebut layak beroperasi dan nasabah aman dalam
melakukan transaksi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Undang-undang ini hendak memberikan peluang yang
sebesar-besarnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi
di kalangan pemerintah (e-government), baik di kalangan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara
bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka
pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Nama domain tidak sama dengan merek. Nama domain
merupakan alamat atau jati diri seseorang, perkumpulan,
organisasi, atau badan usaha, yang perolehanya didasarkan
kepada pendaftar pertama. Nama domain tidak boleh sama dengan
merek terdaftar milik orang lain, indikasi geografis, atau indikasi
asal, karena persamaan semacam ini akan dianggap melanggar
HKI.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lembaga pengelola pendaftaran nama domain dapat
berbentuk Yayasan, Koperasi, atau Perseroan Terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Program komputer sebagai bagian penting dari sistem teknologi
informasi mendapat pengaturan dalam undang-undang ini.
Program komputer yang dilindungi tersebut tidak hanya mencakup
program-program komputer yang telah dipublikasikan tetapi juga
mencakup program-program yang masih berbentuk rumusan awal
ataupun berupa kode-kode tertentu yang bersifat rahasia seperti
halnya personal identification number (PIN). Undang-undang ini
juga melindungi kompilasi data atau materi lain yang dapat dibaca
yang karena seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya
intelektual.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Informasi rahasia atau rahasia dagang meliputi seluruh
informasi yang dirahasiakan baik berupa data yang
disimpan dalam komputer atau media elektronik lainnya
ataupun yang tidak. Beberapa contoh dari rahasia dagang
yang berkaitan dengan kegiatan dan penggunaan teknologi
informasi adalah ide-ide untuk program baru komputer atau
media elektronik lainnya sebelum diberikan Hak Cipta, ideide baru untuk perangkat keras komputer atau media
elektronik lainnya sebelum dipatenkan, daftar para
pelanggan yang disimpan dalam disket dan media
elektronik lainnya.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam pemanfaatan teknologi informasi, Hak Pribadi
(privacy right) merupakan perlindungan terhadap data
seseorang yang mengandung pengertian sebagai berikut :
a.
Hak
pribadi
merupakan
hak
untuk
menikmati
kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan.
b. Hak
Pribadi
merupakan
hak
untuk
dapat
berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan
memata-matai.
c.
Hak Pribadi merupakan Hak untuk mengawasi akses
informasi
tentang
kehidupan
pribadi
dan
data
seseorang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini tidak berlaku bagi penyedia jasa internet yang
terlibat dalam penyediaan isi dari suatu layanan internet (penyedia
jasa internet yang juga bertindak sebagai penerbit / publisher)
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan
gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya
yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh
surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum.
Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah
dipenuhinya hal-hal sebagai berikut :
1. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya,
sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara
perorangan menjadi tidak efektif.
2. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang mewakili
harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan
yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya, serta
sama-sama merupakan korban atas suatu perbuatan dari
orang atau lembaga yang sama.
Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan
perwakilan dapat diajukan untuk mengganti kerugiankerugian yang telah diderita, biaya pemulihan atas
ketertiban umum, dan norma-norma kesusilaan yang telah
terganggu, serta biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan
yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan
tergugat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Gugtan yang diajukan bukan merupakan tuntutan
membayar ganti rugi hanya sebatas :
a. Permohonan kepada pengadilan untuk memerintahkan
seseorang
melakukan
tindakan
hokum
tertentu
berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
b.
Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan
melanggar hokum akibat tindakannya yang merugikan
masyarakat.
c. Memerintahkan seseorang untuk memperbaiki hal-hal
yang terkait dengan prikehidupan pokok masyarakat
yang dilanggarnya.
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran nyata
adalah biaya yang benar-benar dapat dibuktikan telah
dikeluarkan oleh organisasi yang bergerak di bidang
pemanfaatan teknologi informasi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar,
dapat berbentuk orang atau badan usaha dapat berbentuk
badan hukum dan bukan badan hukum. Pihak lain dalam
hal ini tergugat adalah pihak yang dianggap melanggar hak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Wilayah hukum Pengadilan Niaga berbeda dengan wilayah
hukum Pengadilan Negeri. Wilayah hukum Pengadilan
Niaga lebih luas dari Wilayah hukum Pengadilan Negeri
karena wilayah hukum Pengadilan Niaga dapat meliputi
beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri. Di Indonesia
sampai saat ini ada 5 (lima) Pengadilan Niaga, yaitu
Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Jakarta,
Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya
dan Pengadilan Niaga Makassar atau Pengadilan Niaga
terdapat hanya di kota-kota yang memiliki Kantor Balai
Harta Peninggalan (weeskamer).
Ayat (2)
Dalam hukum acara perdata berlaku pengecualian terhadap
asas actor sequitur forum rei atau gugatan harus diajukan
di wilayah hukum Pengadilan Negeri dalam hal ini
Pengadilan Niaga dengan pengecualian bila tempat tinggal
tergugat tidak diketahui sebagaimana diatur dalam hukum
acara perdata.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Pasal 309
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Hukum acara perdata dalam hal ini sebagaimana diatur
dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku.
Ayat (2)
Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga diajukan
tanpa melalui upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi.
Ayat (3)
Putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) atau inkracht van
gewijsde adalah putusan Pengadilan Niaga yang mana
tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum kasasi
telah terlampaui.
Ayat (4)
Putusan kasasi selalu inkracht van gewijsde atau
berkekuatan hukum tetap dan dapat diajukan peninjauan
kembali hanya dengan dua alasan tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Arbitrase yang dimaksud adalah dapat berupa lembaga
arbitrase atau arbitrse ad hoc. Putusan arbitrase bersifat
final dan mengikat sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang
berlaku dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi diperlukan adanya
penyidik yang mempunyai kemampuan di bidang
Teknologi Informasi yang akan membantu pihak
Kepolisian. Oleh karena itu perlu dibentuk penyidik Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi.
Ayat (2)
Untuk penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
teknologi informasi penyidik PPNS yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi
mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam
ketentuan ayat ini.
Ayat (3)
Pelaksanaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum
terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi tetap
berada dalam koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan
termasuk korporasi baik badan hukum maupun bukan
badan hukum.
Tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak
pidana dalam penggunaan nama domain dengan
menggunakan Hak Kekayaan Milik Orang lain dengan
maksud untuk mendapat keuntungan ekonomis baik bagi
dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya perbuatan
cybersquatting.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksud untuk memberikan
perlindungan terhadap pemilik dari perbuatan akses data secara
melawan hukum atau tanpa hak baik dengan merusak atau tanpa
merusak sistem pengaman yang digunakan untuk memproteksi
data tersebut.
Tindak pidana tersebut dapat digunakan melalui komputer atau
internet atau media elektronik lainnya.
Pasal 38
Ayat (1)
Tindak pidana dalam ayat ini merupakan tindak pidana
terhadap pengiriman data dari dan ke dalam sistem
komputer atau jaringan komputer. Tindak pidana ini dapat
dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet
atau media elektronik lainnya dengan maksud untuk
mendapat keuntungan ekonomis bagi diri sendiri atau orang
lain.
Ayat (2)
Tindak pidana dalam ayat ini merupakan tindak pidana
terhadap pengiriman data yang mengakibatkan
terhambatnya komunikasi dalam sistem komputer atau
jaringan komputer atau sistem komunikasi lainnya.
Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksud untuk memberikan
perlindungan terhadap data atau program komputer atau
data elektronik lainnya dari perbuatan melawan hukum.
Ayat (2)
Tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak
pidana terhadap data elektronik baik berupa perbuatan
menggunakan, mengubah, maupun menambah data
elektronik yang mengakibatkan kerugian ekonomis bagi
orang lain.
Ayat (3)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan terhadap fungsi sistem suatu media elektronik
seperti sistem komputer, sistem komunikasi atau sistem
media elektronik lainnya.
Pasal 40
Ayat (1)
Sanksi pidana dalam pasal ini dimaksudkan untuk
mengatasi tindakan-tindakan berupa pengambilan,
penyadapan dan penyimpanan data kartu kredit atau alat
pembayaran elektronik lainnya yang sewaktu-waktu dapat
digunakan sebagai alat perbuatan melanggar hokum oleh
orang yang tidak berwenang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan
kepada pemilik kartu kredit atau alat pembayaran
elektronik dalam melakukan transaksi secara elektronik.
Pasal 41
Ayat (1)
Tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak
pidana kesusilaan dalam bentuk data elektronik, tulisan,
gambar atau rekaman dengan menggunakan media
elektronik.
Ayat (2)
Tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak
pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) yang
menggunakan anak-anak sebagai objeknya. Ketentuan
dalam ayat ini dimaksud untuk memberikan perlindungan
yang lebih baik terhadap anak sebagaimana berkembang
dalam masyarakat internasional.
Ayat (3)
Tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak
pidana yang menggunakan media elektronik untuk
melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR….
……………………….
Bab 12
PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG INFORMATIKA
DALAM ERA GLOBALISASI DAN INDUSTRI
Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu
memahami dan menjelaskan:
1. Pentingnya pembentukan SDM di bidang teknologi informatika di
era globalisasi
2. Spesifikasi informatika sebagai cabang ilmu
3. Kriteria dan jenjang SDM di bidang teknologi informasi
4. Pendidikan yang ditempuh dalam karir di bidang TI
A. Pendahuluan
Dalam beberapa dekade ini telah terjadi pergeseran dalam
masyarakat, dari era pertanian menjadi era industri dan era informasi. Pada era
pertanian, manusia harus berjuang dan tergantung kepada alam. Pada era
industri, manusia berusaha mengalahkan alam dan mendapatkan efesiensi
sehingga lahirlah mesin-mesin dan kemajuan yang terfokus pada otomatisasi.
Era informasi membawa angin yang baru : barang yang justru tidak terwujud,
sehingga yang namanya informasi menjadi barang yang paling berharga.
Kemajuan di bidang informasi melaju, mendukung adanya globalisasi.
Informasi dengan cepat berkembang dan bermakna serta berharga disebarkan
ke segala penjuru seolah "tanpa batas".
Perkembangan teknologi di bidang perangkat keras komputer
mendukung perkembangan globalisasi informasi tersebut. Dari komputer yang
tadinya
merupakan
komputer
milik
segelintir
pemakai
dengan
kemesteriusannya (besar, sulit dioperasikan, dalam ruang khusus, perlu
operator, dll) menjadi komputer yang semakin hari semakin kecil bahkan
menjadi komputer pribadi, yang dapat diletakkan bersama barang lain dengan
cara yang nyaman, bahkan bisa "berbicara" (mengeluarkan suara). Hal ini
mengakibatkan komputer semakin digunakan diberbagai bidang. Bahkan saat
ini, hampir semua tawaran lowongan pekerjaan di bidang apapun di beberapa
tingkatan pekerjaan memasyarakatkan penguasaan akan komputer (computer
literate).
Perkembangan perangkat keras selanjutnya membentuk jaringan
komputer berkat kemajuan teknologi komunikasi. Komputer yang tadinya
"sendiri-sendiri" menjadi komputer yang dapat berkomunikasi dengan "temantemannya" dalam suatu jaringan komputer, mulai jaringan lokal yang sering
disebut dengan local area network atau LAN, dan Wide Area Network atau
WAN. Internet makin mendukung perkembangan tersebut dan rasanya saat ini
semua manusia, asalkan mau memulai membuka komunikasi akan mempunyai
cakrawala yang luas untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja di segala
penjuru dunia sesuai dengan topik yang diminati bersama, bahkan untuk saling
membagi pengalaman, problem, dan kegembiraan, dsb.
Perkembangan teknologi perangkat lunak juga tidak kalah pesatnya.
Perangkat lunak yang tadinya hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan
fungsional. Berkembang menjadi perangkat lunak yang selain fungsional juga
mudah dan nyaman dipakai (friendly). Akibatnya, pengguna perangkat lunak
semkain banyak dan ukuran komplektisitas perangkat lunak juga bertambah.
Perangkat lunak yang semakin mudah untuk digunakan pemakai, sebenarnya
makin sulit dikembangkan. Perangkat lunak yang hanya dituntut berfungsi
secara fungsional dalam skala kecil cukup dikembangkan oleh pemrogram
sekaligus pemakainya. Perangkat lunak yang besar dan kompleks harus
dikembangkan oleh suatu tim dengan berbagai keahlian serta metodelogi
tertentu.
Batasan antara perangkat lunak dan perangkat keras menjadi semakin
kabur. Misalnya jaringan komputer, yang tidak mungkin berfungsi tanpa
adanya perangkat lunak jaringan komputer. Karena alasan efisiensi,
kepraktisan dan keamanan, perangkat lunak banyak yang diwujudkan menjadi
komponen perangkat keras.
Penggunaan sistem komputer (perangkat keras dan perangkat lunak)
yang semakin berkembang menunjukkan bahwa kita memang berada pada era
informasi dan sesuai dengan hukum "supply and demand", dibutuhkan
penyedia jasa informatika sebagai pengelola, pengolah dan pemelihara
informasi karena pengguna informatika yang semakin banyak.
B. Informatika Sebagai Ilmu
Menurut kamus Oxford, Ilmu (science) adalah : organized knowledge
obtanied by observation and testing of facts, about physical world, natural
laws and society.
Menurut kamus Webster adalah branch of knowledge or study
especially one concerned with establishing and systematizing facts, principles
and methods, as by experiments and hypothesis.
Di Indonesia, beberapa kalangan membedakan antara ilmu murni dan
ilmu terapan, sehingga ada program studi ilmu murni dan ilmu terapan.
Saat ini dibeberapa perguruan tinggi swasta memasukkan program ilmu
informatika ke dalam jurursan teknik informatika yang ada dibawah fakultas
teknologi industri.
Yang menarik adalah bahwa Informatika dapat ditinjau sebagai ilmu
murni dan juga sekaligus ilmu terapan. Memang di Indonesia satu kurikulum
yang sama untuk program studi ilmu komputer dan program studi Informatika.
Ilmu Informatika merupakan ilmu murni dan juga ilmu terapan, karena
merupakan irisan dari banyak aspek :
1. Logika karena struktur komputer dan pemrograman berdasarkan rangkaian
logika.
2. Matematika diskrit, karena komputer mampu menyelesaikan persoalan
kombinatorik secara cepat.
3. Elektronika, mikro elektronika dan arsitektur komputer, karena komputer
diwujudkan sebagai rangkaian elektronika atau gabungan dari chips.
4. Metodelogi Pemrograman, karena yang paling mendasar dalam suatu
sistem komputer adalah program, mulai dari program skala kecil sampai
dengan skala besar.
5. Engineering (khususnya SW Engineering) karena perangkat lunak, yang
berangkat dari ilmu coba-coba makin mencari bentuk menjadi engineering.
6. Komunikasi dan telekomunikasi bahkan telematika, karena akhirnya
komputer hanyalah suatu titik dalam graph jaringan komputer.
7. Aspek kognitif dan komunikasi manusia, karena penggunaanya tetap
manusia dan perangkat keras maupun perangkat lunak dibuat nyaman
untuk dipakai oleh manusia (aspek multimedia, human computer
interaction).
Saat ini, spesialisasi yang ada dalam bidang Informatika, meliputi
Informatika teoritis, Informatika dasar (pemrograman), Sistem (Sistem
Operasi, kompilator dan perangkat lunak sistem yang lain), Sistem Informasi
(SIM, DSS, EIS), Jaringan Komputer, Basis Data, Intelejensi Buatan,
Robotika, Grafik dan citra, Perhitungan Numerik.
C. Sumber Daya Manusia Di Bidang Informatika
Sumber Daya Manusia adalah aset yang paling penting dalam suatu
perusahaan. Pembangunan negara dan kemajuan IpTek tidak ada gunanya jika
tanpa diikuti dengan pembangunan SDM. Apa yang disebut dengan
pembangunan SDM ? tidak lain adalah penguasaan IpTek itu sendiri. Tanpa
SDM yang dibangun, maka manusia akan dikuasai oleh IpTek atau manusia
lain, yang menguasai IpTek, dan bukannya manusia menguasai IpTek serta
menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
Informatika adalah salah satu bentuk IpTek. Indonesia saat ini sedang
membangun dan kemajuan IpTek dari negara lain juga sedang mempengarhui
secara deras perkembangan IpTek di Indonesia. Lalu, apakah Indonesai sudah
mulai melakukan pembangunan terhadap SDM-nya ? apakah manusia
Indonesia ingin menguasai atau dikuasai IpTek ? hal ini harus kita pikirkan
bersama. Yang pasti semua manusia inginnya dapat menguasai IpTek untuk
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Jika
kita
membahas
mengenai
perkembangan
dalam
bidang
Informatika beserta teknologinya dalam era informasi saat ini, maka kita juga
harus mulai berpikir tentang pembangunan SDM Informatika yang
professional dibidangnya. Apa yang dimaksud dengan professional ?
Profession menurut kamus Oxford adalah : paid occuption, especially
one that required education and trainning. Sedangkan professional : person
qualified or employed in one of the profession.
Jadi, profesi adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan keahlian
dan dari situ kita hidup/mencari nafkah. Hobby adalah sesuatu yang kita
lakukan untuk mengisi waktu senggang, dan tujuannya adalah untuk
kesenangan. Seseoang yang profesional di bidangnya akan melakukan
pekerjaan itu sendiri dengan kepakarannya.
Profesi Informatika sangat khas, menuntut logika tinggi, dan juga etika
tinggi (karena jenjang/tingkatan. Dengan catatan, menurut saya, pengguna
komputer pada profesi yang "lain" seperti sekretaris, pegawai administrasi,
bahkan seorang insinyur sipil yang menggunakan program komputer tidak
dapat disebut berprofesi di bidang Informatika.
Berdasarkan hasil pertemuan jurusan teknik informatika dengan pihak
industri sebagai pemakai tenaga lulusan Informatika manapun, serta hasil
survey yang dilakukan oleh beberapa kelompok, maka diperoleh informasi
tentang kebutuhan SDM oleh industri.
Pihak industri yang menjadi bahasan adalah industri yang berkaitan
dengan kegiatan pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak, yang dapat
dikelompokkan atas jenis sebagai berikut :
1. Industri jasa, yang produk utamanya bersifat "soft" dalam hal ini
dibedakan menjadi industri jasa sebagai berikut :
a. SW developer, menyediakan jasa berupa pengembangan perangkat
lunak. Biasanya ini menyangkut perusahaan yang mengembangkan
perangkat lunak mulai dari scracth (sesuai pesanan) atau yang
menyediakan jasa pengubahan perangkat lunak tertentu supaya dapat
dipakai sesuai dengan kebutuhan (tailoring, customization). Industri
ini membutuhkan SDM yang berlatar belakang informatika.
b. Industri jasa yang memanfaatkan perangkat lunak. Contohnya adalah
PT.Telkom yang produknya berupa jasa telekomunikasi berbantuan
komputer (perangkat lunak menjadi bagian dari jasa tersebut).
2. Industri manufaktur, yaitu yang lebih menyangkut "hardware"
a. Industri hardware yang memproduksi perangkat keras komputer dan
periperalnya. Industri ini harus didukung oleh SDM di bidang
perangkat keras dan elektronika. Contoh nyata dari industri ini adalah
produktor dan perakit komputer. Contoh lain adalah PT.Inti, industri
manufaktur
yang
produknya
berupa
peralatan
telekomunikasi
(mencakup perangkat keras dan perangkat lunak)
b. Industri pemroduksi "barang" yang dalam proses produksinya
membutuhkan perangkat lunak. Contoh : industri manufaktur yang
memakai robot atau perangkat lunak untuk optimasi penjadwalan
produksi.
Sumber daya Manusia yang bekerja dalam dunia industri saat ini
mempunyai karakteristik sebagai berikut :
1. Latar belakang pendidikan non-Informatika/Komputer
2. Jenjang Pendidikan Sarjana ke bawah
3. Belum ada pengelompokan untuk : ketrampilan, keahlian dan spesialisasi
yang terdefinisi dengan jelas.
4. Untuk tingkatan tertentu, dituntut untuk dapat mengetahui strategi bisnis,
agar inovatif dalam menciptakan produk-produk baru
Sedangkan pihak Industri menghendaki agar Sumber Daya Manusia yang
dihasilkan oleh Perguruan Tinggi khsusnya dalam bidang Rekayasa
Perangkat Lunak - mempunyai karakteristik sebagai berikut :
a.
Perlu mengetahui Standar Proses Produksi, berikut
pemantauan dan pemeliharaan proses produksi, dan
b.
Dalam menganalisis kebutuhan user (semua perangkat
lunak dikembangkan berdasarkan kebutuhan user), diperlukan suatu
pengetahuan dan keahlian khsusus, karena tingkatan user di Indonesia
yang umumnya masih awam dengan proses Rekayasa Perangkat
Lunak menyebabkan sulit diajak berkomunikasi tentang kebutuhan
yang perlu didukung oleh komputer.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa sudah
saatnya dilakukan Sertifikasi Sumber daya Manusia dalam bidang Rekayasa
perangkat Lunak - sesuai dengan standar Internasional yang berlaku. Untuk
itu, dalam rangka mendukung kebutuhan sertifikasi Sumber Daya Manusia di
Indonesia, disusun suatu usulan tingkatan keahlian Sumber Daya Manusia
Informatika dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak sebagai berikut :
1. Programmer
2. Programmer Analyst
3. Software Tester
4. Data Base Engineer
5. Data Communication Engineer
6. Network Engineer
7. Software Configuration Manager
8. System Analyst
9. Software Engineer
10. System Engineer
11. Software Project Manager
12. Software Quality Assurance
Tingkatan keahlian tersebut disusun mulai dari tingkatan paling rendah
hingga paling tinggi. Karena masih berupa usulan, maka tingkatan tersebut
masih meungkin ditambah atau dikurangi tergantung kebutuhan baru yang
muncul.
Menurut saya, kebutuhan akan berbagai tenaga yang khusus tersebut
lahir karena dalam pengembangan perangkat lunak yang sesuai Software
Engineering, pada setiap tahapan dalam siklus hidup perangkat lunak
(Software Life Cycle) akan dilibatkan banyak tahapan dan dokumentasi. Untuk
perangkat lunak yang berukuran besar dan komplek akan semakin kompleks
pula pengelolaan proyek dan pemeliharaannya.
Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga dengan tingkatan keahlian
tersebut, harus ada tingkatan pendidikan yang sesuai, yang akan dibahas pada
bagian selanjutnya.
D. Pendidikan Informatika
Dengan mengacu kepada tingkat pengetahuan yang dibutuhakn dan
dengan melakukan analogi terhadap bidang Engineering yang sudah lebih
"tua" seperti elektro, mesin, arsitektur dan sipil, maka bidang Informatika pun
membutuhkan insinyur serta teknisi seperti bidang engineering tersebut.
Dalam bidang engineering yang lebih "tua" ini, pendidikan Sumber Daya
Manusia berpola pada Sumber Daya Manusia Kejuruan, Teknisi (D3) dan
Sarjana (S1, S2, S3).
Pada makalah ini saya mencoba untuk mengupas masing-masing tingkat
pendidikan dengan pola tersebut untuk bidang Informatika.
1. Pendidikan Menengah Kejuruan
Di bidang elektronika mesin, sejak lama telah dikenal STM yang
membentuk tenaga praktis. Seharusnya ini terjadi juga untuk bidang
Informatika. Saat ini sudah saatnya dibutuhkan STM Informatika yang dapat
diarahkan untuk menghasilkan tenaga terampil dalam bidang :
a.
Perangkat Keras (teknisi kerusakan, operator komputer
mesin besar, dan sebagainya)
b.
Perangkat Lunak (operator atau pemakai perangkat
lunak, juru kode, dan sebagainya)
c.
Jaringan Komputer (teknisi pemeliharaan jaringan
komputer)
Kurukulum untuk jenjang pendidikan ini tentunya adalah dalam
tingkatan pemakaian. Pemeliharaan dan penanganan kerusakan, baik untuk
Perangkat Lunak maupun Perangkat Keras yang sederhana. Saat ini,
kebutuhan akan tenaga seperti itu baru dipenuhi oleh kursus. Karena itu,
pemerintah perlu untuk memperhatikan perkembangan dan kurikulumnya.
2. Pendidikan Teknisi
Idealnya satu insinyur membawahi beberapa teknisi. Yang ada saat
ini di Indonesia, untuk tingkatan pendidikan ini adalah pendidikan D1 yang
mendidik programmer dan D3 yang mencetak analis. Ini berpedoman pada
kurikulum PAT Komputer Jurusan Pengguna Komputer yang didirikan di
ITB. Karena ukuran program bertambah dengan 5 kali setiap tahun., maka
definisi programmer dan analis perlu dikaji ulang. Kurikulum Pendidikan
Teknisi seharusnya dapat menghasilkan tenaga terampil dalam bidang :
a.
Perangkat
Keras
(pemeliharaan/pengelolaan
peralatan komunikasi atau data communication technisian, teknisi
peralatan jaringan komputer, dan sebagainya)
b.
Perangkat
Lunak
(juru
kode
program
atau
programmer, koordinator dari pada pembuat program atau
programmer analyst, pemeliharaan/pengelolaan basis data atau
database administrator, dan sebagainya)
c.
Jaringan
Komputer
(pemeliharaan/pengelola
jaringan atau network administrator)
3. Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi dapat digolongkan menjadi S1, S2 dan S3. Untuk
pendidikan S1 di Indonesia saat ini, telah dikembangkan kurikulum baku
bagi Program Pendidikan Informatika atau Ilmu Komputer, dengan muatan
kurikulum yang sama.
Tujuan pendidikan S1 tersebut untuk dapat menghasilkan lulusan
dengan kemampuan dalam bidang :
a.
Perangkat Lunak sesuai dengan peran yang lebih
spesifik misalnya : anggota tim perangcang program dan
pemrograman, pengujiperangkat lunak atau software tester,
perancang
basis
data
atau
database
configuration manager, dan sebagainya.
engineer,
software
b.
Perangkat Keras (perancang sistem komunikasi
data atau data communicaton engineer dan sebagainya)
c.
Jaringan Komputer (perancang sistem jaringan
komputer atau network engineer dan sebagainya)
Keterbatasan S1 adalah singkatnya waktu (sks) yang disediakan untuk
mendapatkan ijasah Sarjana. Karena itu tidak mungkin bahwa lulusan S1
akan merupakan tenaga siap pakai. Solusi yang dipilih oleh Jurusan teknik
Informatika adalah dengan memberikan bekal berupa pengetahuan dasar
yang siap dipraktekkan di tempat kerja. Inipun hanya sempat untuk Rekayasa
Perangkat Lunak dan tidak akan mampu untuk penguasaan akan materi ilmu
sosial yang akan dikomputerisasi (misalnya perbankan, industri kimia,
industri telekomunikasi dan sebagainya).
Kendala lain adalah penyiapan Sumber Daya Manusia sebagai
pengajar dan pendidik dibidang Informatika. Permintaan akan tenaga lulusan
Informatika sedemikian tinggi, sehingga Perguruan Tinggi harus bersaing
dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar. Sesuai misi Perguruan
Tinggi, Dosen Informatika harus mampu untuk mengajar, meneliti dan
sekaligus melakukan Pengabdian Masyarakat. Ketiga misi Perguruan Tinggi
ini idealnya harus dilakukan bersamaan karena Informatika adalah ilmu yang
sedang berkembang, dan sekaligus dipakai. Pengajar yang terlalu teoritis
tidak membawa mahasiswa ke dunia nyata. Dosen yang tidak pernah
membangun aplikasi nyata sulit untuk mencicipi siklus kehidupan Rekayasa
Perangkat Lunak yang unik sebagai suatu proyek, sekaligus tidak
mendapatkan pengalaman dalam menggunakan tools (Perangkat Lunak
Bantu) yang banyak berkembang dan hanya tersedia di luaran (akibat
pendidikan yang dasar; maka pendalaman pemakaian tools terpaksa
dikesampingkan).
Dalam kegiatan belajar mengajar, karena Informatika tergolong ilmu
yang unik maka seorang "programmer" yang baik belum tentu mampu
menjadi pengajar pemrograman. Demikian pula seorang pengajar mata
kuliah Compiler akan sangat sulit mengajarkan mata kuliah (ataupun kalau
berhasil
sulit
dimengerti
mahasiswanya)
jika
tidak
pernah
"menulis/membuat" compiler walau dalam skala kecil.
Dosen juga perlu meneliti dan mengikuti hasil penelitian di negara
maju, supaya kita tidak hanya sebagai konsumen teknologi, namun juga
dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang Informatika.
4. Strata 2 (Program Megister)
S2 bidang Informatika seharusnya mempunyai tiga arah spesialisasi :
a.
Mahasiswa berlatar belakang Informatika, yang
diberi kesempatan memperdalam ilmu Informatika yang hanya
sempat diberikan dasar dan aplikasinya di S1, atau
b.
Mahasiswa bidang ilmu lain atau berprofesi lain
yang akan melengkapi pengetahuannya dengan rekayasa perangkat
lunak supaya dapat kembali ke bidang ilmunya dan menjadi mitra
yang baik dengan pengembang perangkat lunak
c.
Mahasiswa yang setelah lulus akan mampu
menjadi
manager
yang
baik
dalam
mengelola
proyek
pengembangan perangkat lunak karena pengelolaan pengembangan
perangkat lunak mempunyai ciri khusus yang agak berbeda
dibandingkan dengan pengelolaan bisnis yang lain.
Untuk
arah
yang
pertama,
lulusannya
diharapkan
mempunyai
kemampuan :
1) Menjadi anggota tim pengembangan perangkat lunak sistem
(operating system, compiler, case tools, perangkat lunak atau
jaringan komputer dan sebagainya)
2) Menjadi anggota tim pengembangan Perangkat Lunak aplikasi
yang lebih berfokus kepada Software-nya. Misalnya sebagai
perancang sistem perangkat lunak atau software engineer
perancang sistem komputer secara keseluruhan termasuk
perangkat keras dan perangkat lunak atau system engineer.
3) Menjadi pengontrol kualitas sistem perangkat lunak atau
software quality assurance, ditinjau dari kualitas perangkat
lunak sebagai software product.
Sedangkan untuk arah yang kedua, lulusannya diharapkan mempunyai
kemampuan sebagai penganalisis kebutuhan user atau system analyst, yang
fungsinya menjembatani antara pihak user sebagai pemakai sistem komputer
dengan perancang dan pembuat sistem komputer secara keseluruhan
(termasuk pembuat perangkat lunak dan pengambil keputusan tentang
perangkat keras yang diperlukan). Dari System Analyst dapat diketahui
kebutuhan user sesuai dengan bidang ilmunya. Selain itu, lulusan kategori ini
akan mampu melakukan validasi, verifikasi dana quality assurance dari
produk ditinjau dari materi/fungsi yang dilakukan oleh perangkat lunak.
Untuk kategori ketiga, lulusan harus memahami manajemen dari
proyek pengembangan perangkat lunak (software project manager). Untuk
saat ini, aspek ini belum dapat diwujudkan karena keterbatasan waktu dan
latar belakang pengetahuan mahasiswa. Selain itu sebagai manager,
diperlukan pengalaman. Sebetulnya akan ideal jika ada suatu program studi
S2 yang dikhususkan kepada MBA dibidang teknologi informasi dengan
syarat bahwa peserta harus sudah mempunyai pengalaman dalam suatu
proyek pengembangan perangkat lunak berskala besar.
5. Strata 3 (Program Doktor)
S3 menghasilkan lulusan bergelar doktor dan ditujukan untuk
berfungsi sebagai peneliti dan pengajar. Sebagian besar lulusan S3 Informatika
di Indonesia saat ini adalah lulusan Luar Negeri (kompas 18 Maret 1997), dan
masih sangat terbatas jumlahnya serta kebanyakan bekerja utamanya sebagai
pengajar dengan kegiatan lainnya meneliti.
Kegiatan penelitian di Indonesia sendiri kurang banyak dilakukan dan
terbatas perkembangannya. Kesulitan peneltian di bidang Informatika
disebabkan karena permintaan masyarakat masih sangat tinggi untuk aplikasi,
sehingga kebanyakan tenaga lulusan Informatika harus mencurahkan
perhatiannya pada pembuatan aplikasi, dan bukan pada penelitian di bidang
Informatika "murni".
Daftar Pustaka
1. Inggriani Liem Farid Wazdi, Sri Purwanti : "Paradigma Pemrograman di masa
mendatang", Seminar Komunikasi Hasi Penelitian ITB, 1994.
2. Informasi singkat tentang Jurusan Teknik Informatika (Program Studi Sarjana
dan Megister), FTI-ITB, Maret 1997.
3. "Pengembangan Silabus Rekayasa Perangkat Lunak untuk Program Pasca
Sarjana Teknik Informatika", Laporan Akhir dari Program Peningkatan
Relevansi Pendidikan Teknik, Dikti-Depdikbud, maret 1997)