Machine Translated by Google
P-ISSN 2962-0961
E-ISSN 2964-9889 Jil. 2,
Nomor 1 Oktober 2023
Ini adalah artikel Akses Terbuka, didistribusikan di bawah ketentuan
lisensi Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
Penggunaan Mediasi Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
Penyelesaian sengketa
Sabela Gayo*
Fakultas Hukum
, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia.
Abstrak
Laut merupakan salah satu batas antar negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan dan
kehidupan suatu bangsa, Pengelolaan Kelautan memberikan manfaat yang begitu besar sehingga
semua pihak atau negara mau mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya tersebut termasuk laut
lepas, sehingga yang terkadang menimbulkan perselisihan antar pihak termasuk antar negara dalam
menjalankan pengelolaannya. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara nasional maupun
internasional, tergantung pihak-pihak yang bersengketa didalamnya. Secara internasional penyelesaian
sengketa perikanan yang terjadi di laut dapat diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak,
namun apabila tidak tercapai kesepakatan damai antara para pihak maka ,tata cara penyelesaian
sengketa perikanan di laut dapat dilakukan dengan cara mediasi yaitu kooperatif maritim. diplomasi,
diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif.
Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kelautan, Perikanan
1. PERKENALAN
Salah satu bentuk reformasi hukum dan perundang-undangan yang dilakukan
pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan. Bagi Indonesia perubahan atas UU Perikanan sangatlah penting dengan
luas wilayah perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang
mencakup wilayah perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional memerlukan perhatian
dan kepedulian terutama mengenai penegakan upaya kelautan dari campur tangan dan upaya dari pih
Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan kebijakan
strategis dan langkah positif serta menjadi landasan bagi penegak hukum dan hakim
Perikanan dalam memutus permasalahan hukum terkait dengan illegal fishing, yang
dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan merugikan perekonomian
negara. bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut dengan
pencurian ikan (illegal fishing) sangat merugikan negara nelayan tradisional manapun.
Nelayan tradisional masyarakat Indonesia, masyarakat pesisir juga ikut terkena dampak
pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga dirugikan
karena tidak bisa menikmati laut di negerinya sendiri. Makro
*Email/Penulis Koresponden: sabela.gayo@dsn.ubharajaya.ac.id
114
Machine Translated by Google
Jurnal Preneur Hukum
Jil. 2 Nomor 1 Oktober 2023
Ikan Indonesia dicuri lalu diolah dengan peralatan yang jauh lebih modern sehingga
mampu meningkatkan harga jual di luar negeri.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat pengaturan
atau rumusan baik tentang Hukum Acara Pidana maupun tindak pidana Perikanan.
Instansi negara yang berwenang mengusut, mengadili, dan mengadili tindak pidana
penangkapan ikan secara ilegal antara lain adalah Departemen Kelautan dan Perikanan,
TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara, Kejaksaan, dan Pengadilan Perikanan atau
Pengadilan Negeri.
Permasalahan illegal fishing terjadi setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu
tumpang tindihnya penekanan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan
ketidakjelasan lembaga negara dalam mengurusi alur masing-masing ketidakjelasan
tersebut menimbulkan celah hukum bagi pihak-pihak pelaku kejahatan illegal fishing.
Permasalahannya adalah pelanggaran perairan Eksklusif Zona Ekonomi, selain beberapa
kali tertangkapnya illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan yang memasuki
wilayah perairan suatu negara dan tanpa ijin negara tertentu seperti indonesia dan
tindakan tersebut jelas melanggar ZEE. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 khususnya
pada Pasal 7. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan
kegiatan di wilayah perairan Indonesia harus mendapat persetujuan pemerintah Indonesia.
Misalnya saja peristiwa penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal Tiongkok,
yang berujung pada proses resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan
yang akan dilakukan tim KKP dihadang oleh kapal patroli milik badan keamanan maritim
Tiongkok. . Sebuah kapal Penjaga Pantai Angkatan Laut Tiongkok telah menerobos
perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga memukul dan menarik paksa kapal yang baru
saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI
Angkatan Laut. Akibat ulah kapal penjaga pantai Tiongkok yang melintasi wilayah perairan
natuna, membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan keamanan kawasan
perbatasan laut. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam tulisan
ini adalah bagaimana alternatif penyelesaian sengketa internasional di bidang Kelautan
dan Perikanan.
2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
menetapkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah
mengenai asas, norma, peraturan dan ketentuan. Peter Mahmud Marzuki bahwa:
‘penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan kaidah hukum, asas-asas
hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru sebagai resep dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum
normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
memberikan penjelasan sistematis yang terinci mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum.
115
Machine Translated by Google
Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Dan Perikanan
Sabela Gayo
kaidah hukum yang spesifik, menganalisis hubungan antara kaidah hukum yang satu denhan
yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu kaidah hukum dan juga
memuat prediksi perkembangan masa depan suatu kaidah hukum tertentu.
Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian berbasis kepustakaan yang fokusnya pada
analisis bahan hukum primer. Jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis suatu sistem norma atau aturan.
3. HASIL DAN ANALISIS
3.1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kasus Kelautan dan Perikanan yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
Selain upaya pemerintah melalui kebijakan yang berpedoman pada Undang-undang
No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan
berbagai upaya penyelesaian sengketa Illegal Fishing. Upaya tersebut melalui:
A. Sistem Pemantauan Kapal
B. Jalur diplomasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kelautan
Perikanan
C. Konvensi Regional
D. Port State Measures (PSM) sebagai upaya penyelesaian perselisihan di lingkungan
ruang lingkup kasus Kelautan dan Perikanan Nasional
Sistem pemantauan kapal dilakukan melalui alat canggih yang berfungsi mengetahui
pergerakan kapal yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan satelit. VMS
tersebut dipasang pada kapal perikanan sehingga memungkinkan untuk mengetahui keberadaan
dan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh kapal tersebut. Selain itu, VMS juga berfungsi
untuk memastikan kepatuhan kapal penangkap ikan terhadap peraturan yang berlaku.
Implementasi VMS di Indonesia dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dengan
membangun sistem berbasis satelit Argos dan membangun pusat pemantauan kapal perikanan
serta memasang transmitter pada 1500 unit kapal perikanan.
Jalur diplomasi dipilih Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan kasus kelalaian dan
perikaaan, misalnya kasus Illegal fishing dengan Tiongkok. Namun melalui diplomasi dilakukan
melalui pemberian nota protes Indonesia terhadap pihak yang berselisih dan pemanggilan Duta
Besar. Sebagai bagian dari perselisihan tersebut, Indonesia mengeluarkan nota protes yang
dikeluarkan oleh Indonesia karena Tiongkok telah melakukan perlawanan bahkan mengklaim
perairan Laut Natuna sebagai wilayah laut Tiongkok berdasarkan Nine Dash Line, yaitu peta
wilayah yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau pemisah
khayalan. jalur yang digunakan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar wilayah
Laut Natuna. Diplomasi tersebut bertujuan untuk menegosiasikan batas laut dan menjaga
kepentingan sumber daya laut dari aksi IUU Fishing khususnya antara Indonesia dan Tiongkok.
116
Machine Translated by Google
Jurnal Preneur Hukum
Jil. 2 Nomor 1 Oktober 2023
Port State Measures (PSM) yang dilakukan Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016
yang merupakan ketentuan internasional yang mengatur negara pelabuhan dalam
memerangi, mencegah dan memberantas IUU Fishing yang ditandatangani dalam Food
and Agriculture Forum Organization (FAO) pada tahun 2009. Implementasi PSM
tersebut adalah diharapkan dapat menjamin konservasi dan pemanfaatan sumber daya
dan ekosistem kelautan dalam jangka panjang serta perikanan berkelanjutan. PSM juga
dapat bermanfaat untuk mengurangi peluang terjadinya praktik IUU Fishing karena PSM
mengatur tentang pemberdayaan pelabuhan untuk mengawasi kapal-kapal yang diduga
melakukan praktik illegal fishing akan segera ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme
yang diatur dalam PSM.
Rezim ZEE memberikan “hak berdaulat” kepada negara pantai atas eksplorasi
dan eksploitasi Sumber Daya Alam dan aktivitas terkait lainnya di ZEE. Dalam
pertimbangannya, UNCLOS 1982 juga memberikan hak kepada negara-negara
pengguna maritim untuk tetap dapat melaksanakan kebebasan penerbangan dan
pemasangan pipa serta kabel bawah laut. Hal ini merupakan upaya UNCLOS 1982
yang berupaya mengakomodasi konflik kepentingan antara dua kelompok negara.
Kekhawatiran negara-negara maritim pengguna ZEE, diimbangi dengan diberlakukannya
rezim laut bebas di ZEE dengan tetap memperhatikan kebebasan navigasi. ZEE diakui
sebagai zona maritim tersendiri yang bersifat umum, yang mencakup 3 asas, yaitu
pengaturan hak dan kewajiban negara pantai, pengaturan hak dan kewajiban negara
lain, dan pengaturan kegiatan lain di wilayah pesisir. ZEE yang tidak termasuk dalam
kategori yang disebutkan pada pion 1 dan 2.
NCLOS tahun 1982 secara luas membedakan wilayah laut menjadi dua kategori
wilayah laut dimana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap IUU Fishing, yaitu
wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara
mempunyai yurisdiksi. Wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan negara pantai/
kepulauan adalah perairan teritorial perairan pedalaman atau perairan kepulauan dan
laut teritorial. Sedangkan wilayah laut yang mempunyai hak kedaulatan dan yurisdiksi
suatu negara pantai/pulau adalah ZEE dan Landas Kontinen. ZEE mempunyai status
hukum sui generis (unik). Keunikannya terletak pada adanya hak dan kewajiban negara
pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan laut teritorial yang negara pantainya
mempunyai kedaulatan, maka di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak kedaulatan
saja.
Hak kedaulatan tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan,
baik hayati maupun non hayati. Potensi laut Indonesia begitu bermanfaat bagi para
nelayan Indonesia. Namun Indonesia kerap dibuat geram dengan kedatangan kapal
asing ke kawasan
perairan nusantara. Kapal-kapal asing kerap menganggap posisi kapalnya masih
berada di landas kontinen. Padahal, wilayah perairan Natuna termasuk dalam Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya pemberantasan illegal fishing yang
terjadi di perairan Indonesia tidak hanya didukung oleh objek saja
117
Machine Translated by Google
Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Dan Perikanan
Sabela Gayo
hukum internasional, namun juga diperkuat melalui kebijakan dan peraturan dalam
negeri mengenai hukum kelautan dan Perikanan. Beberapa kebijakan dan peraturan
tersebut antara lain pembentukan Satgas IUU Fishing dan Kebijakan pembakaran
serta penenggelaman kapal yang telah disita oleh pengadilan dan perkaranya telah
dinyatakan inkracht atau terbukti melakukan IUU Fishing, moratorium atau pembekuan
sementara izin. bagi kapal bekas asing, dan Larangan penggunaan alat penangkapan
ikan yang berbahaya seperti pukat harimau atau pukat harimau. Terkait upaya
pemberantasan IUU Fishing yang secara khusus dapat diterapkan di perairan Natuna
dapat dilakukan melalui penerapan beberapa kebijakan, termasuk relokasi nelayan.
Dengan bertambahnya jumlah nelayan lokal yang beroperasi di perairan
Kepulauan Zeei Natuna dapat menekan praktik penangkapan ikan ilegal karena
kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan juga berperan sebagai kelompok
masyarakat pengawas (Pokmaswas). Meski demikian, yang patut menjadi catatan
penting adalah upaya tersebut harus diperkuat melalui diplomasi bendera, yang artinya
seluruh kapal penangkap ikan yang melakukan operasi perikanan wajib memasang
bendera Indonesia sebagai simbol keberadaan negara.
Kebijakan dalam negeri yang juga dinilai mempengaruhi penguatan diplomasi maritim
Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing juga ditunjukkan melalui inisiatif
pemerintah menjadikan Natuna sebagai Pusat Pelelangan Ikan.
regional. Sektor perikanan di Natuna ingin dikembangkan melalui pembangunan
infrastruktur dan cold storage sebagai tempat penyimpanan ikan-ikan yang telah
ditangkap. Dengan demikian program tersebut dapat mendukung dan membuka
peluang bagi pengusaha perikanan dan nelayan lokal untuk meningkatkan kapasitas
produksi perikanannya, dan mengurangi jumlah penangkapan ikan oleh pihak asing.
Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1, apabila ZEEI tumpang tindih dengan zona ekonomi
eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berbatasan dengan
Indonesia, maka penetapan batas tersebut diselesaikan dengan kesepakatan. Dalam
ayat 2 disebutkan, apabila persetujuan tersebut tidak tercapai dan tidak ada keadaan
khusus yang perlu diperhatikan, maka garis batas zona ekonomi eksklusif adalah garis
tengah atau garis berjarak sama antara garis pangkal laut teritorial atau titik terluar
Indonesia dengan garis pantai teritorial Indonesia. garis pangkal laut teritorial atau titiktitik terluar negara. Ketentuan Pasal 3 sesuai dengan Pasal 74 tentang penetapan
batas zona eksklusif antara dua negara yang pantainya saling berhadapan atau
berbatasan melalui persetujuan berdasarkan hukum internasional.
Secara umum diplomasi adalah pengelolaan hubungan antar negara yang
dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional sebagai
pelaksanaan politik luar negerinya. Konsep diplomasi kemudian meluas, baik dari segi
isu maupun aktornya, yang selanjutnya melahirkan berbagai bentuk dan jenis
diplomasi, salah satunya adalah diplomasi maritim (maritime diplomacy). Secara
sederhana, diplomasi maritim adalah pengelolaan
118
Machine Translated by Google
Jurnal Preneur Hukum
Jil. 2 Nomor 1 Oktober 2023
hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim
tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan
antar negara terkait masalah maritim melalui penyiapan instrumen hukum internasional.
Namun diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya di
bidang maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Jika diplomasi pada umumnya
melibatkan diplomat sebagai perwakilan negara, maka diplomasi maritim tidak hanya
melibatkan pengambil kebijakan (state actor). Diplomasi maritim dapat melibatkan
analis dan akademisi untuk mempelajari tren dan perkembangan hubungan
internasional dan keamanan global.
Diplomasi maritim dikategorikan menjadi tiga tipologi, yaitu diplomasi maritim
kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif, yang aktor
utamanya adalah kekuatan maritim dan pemerintah. Dalam perspektif Indonesia,
diplomasi maritim oleh kekuatan maritim yang dapat beroperasi di ZEEI diperankan
oleh TNI Angkatan Laut dibantu TNI AU, dan Bakamla. Diplomasi maritim TNI AL dan
Bakamla berupa diplomasi maritim kooperatif seperti kerja sama patroli bersama.
Namun upaya tersebut belum terlaksana di perairan Kepulauan Zeei Natuna karena
perbedaan kepentingan politik kedua negara.
Diplomasi maritim kooperatif Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya
mewujudkan visinya sebagai PMD dilakukan melalui upaya kerja sama untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan terkait hubungan maritim dengan negara
tetangga, seperti permasalahan batas maritim dan batas ZEE. Upaya diplomasi maritim
kooperatif ini terlihat dari upaya Indonesia mendorong terbentuknya berbagai forum
kerja sama dan perjanjian bilateral maupun trilateral dengan negara lain di kawasan.
Menurut Kementerian Luar Negeri, “forum Kerja Sama Maritim adalah lembaga, badan,
atau wadah antar negara yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama di bidang
keamanan dan keselamatan maritim, Pengelolaan Sumber Daya Laut, dan Pengelolaan
Perbatasan, dan lain-lain.”
Diplomasi maritim persuasif Selain melalui upaya kooperatif, diplomasi maritim
Indonesia juga dilaksanakan melalui upaya persuasif. Upaya persuasif ini dimaknai
sebagai tindakan Indonesia yang berupaya mendorong pengakuan negara lain atas
kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan. Upaya persuasif dalam
diplomasi maritim Indonesia juga dilakukan.
Indonesia dengan mengambil peran penting dalam kepemimpinan di ASEAN.
Upaya tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan
kewibawaannya yang pada gilirannya dapat menjadi sarana persuasi kepada negara
lain dalam mencapai kepentingan nasional di bidang maritim.
Diplomasi maritim koersif Selain kedua bentuk diplomasi maritim yang telah
dijelaskan di atas, upaya diplomasi maritim Indonesia juga bersifat koersif.
119
Machine Translated by Google
Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Dan Perikanan
Sabela Gayo
ditunjukkan melalui cara-cara yang memaksa. Cara koersif tersebut ditunjukkan melalui
tindakan penegakan hukum yang tegas melalui kebijakan pembakaran dan penenggelaman
kapal asing yang melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia. Berdasarkan
laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang tahun 2015 tindakan
hukum yang dilakukan KKP berupa penenggelaman kapal, pemeriksaan, pemulangan
anak buah kapal (ABK), dan penangkapan kapal ilegal. Pemerintah telah menenggelamkan
sebanyak 113 kapal ilegal dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam,
Thailand, Papua Nugini, China, Panama, dan lain-lain.
Alternatif penyelesaian sengketa kelautan dan perikanan adalah dengan
mengintegrasikan tiga bentuk diplomasi maritim seperti yang dikemukakan Miere. Pertama,
cara kerja sama yang dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerja sama bilateral
dengan tujuan menyelesaikan permasalahan batas maritim dan tumpang tindih ZEE yang
diwujudkan melalui pertemuan teknis dan pertemuan kolaboratif; Kedua, diplomasi maritim
dalam bentuk persuasif dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara
lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia dan Ketiga, diplomasi maritim koersif,
tiga bentuk diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah
mengintegrasikan soft diplomasi maritim (koorperatif dan persuasif) dan diplomasi maritim
keras (koersif). Jika diplomasi maritim keras dilakukan Indonesia sebagai penegasan
kemandirian negara untuk menjaga kedaulatan maritim dari segala bentuk ancaman, maka
diplomasi maritim lunak menuntut Indonesia untuk aktif mendorong kerja sama dan
kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. khususnya di tingkat organisasi regional Asia
Tenggara dan ASEAN.
4. KESIMPULAN
Dalam mengelola hubungan diplomatik terkait permasalahan perikanan laut,
khususnya batas laut dan pencurian ikan, pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen
diplomasi maritim yang diperankan oleh kekuatan maritim Indonesia dan unsur pemerintah.
Diplomasi maritim Indonesia dapat dilaksanakan melalui mekanisme forum pada tingkat
bilateral, regional, dan global. Diplomasi batas laut antar negara untuk menetapkan batas
ZEEnya dengan Indonesia juga menjadi strategi penting yang harus diprioritaskan
pemerintah untuk memperkuat posisi dan klaim ZEEI di perairan kepulauannya. Sedangkan
di dalam negeri, upaya pemberantasan IUU Fishing dilakukan oleh
pemerintah melalui penerapan kebijakan hukuman terhadap pembakaran dan
penenggelaman kapal, mengadakan moratorium, pelarangan penggunaan alat penangkapan
ikan berbahaya, dan pengembangan infrastruktur perikanan di Natuna.
REFERENSI
120
Machine Translated by Google
Jurnal Preneur Hukum
Jil. 2 Nomor 1 Oktober 2023
Akhmad Solihin
, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia,
Bandung, 2010.
Alamsyah, Bobby Bella. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal
Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015. Universitas Mulawarman : Samarinda.2017.
Ariman Sitompul. Alternatif Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Politik Uang Dalam
Pemilu Dilihat Dari Hukum Normatif. Asia Internasional Hukum dan Pencucian
Uang (IAML), 2(1), 1–9. 2023 https://doi.org/10.59712/iaml.v2i1.52
Ariman Sitompul, Sabela Gayo. Penggunaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Kesehatan. Jurnal Sosial Hong Kong, 2022.
Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,
Yogyakarta: Gama Media, 2008.
Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,
PT Refika Aditama, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
Djoko Tribawono , Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakri, Jakarta,
2011.
Ela Riska, Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal
(Ilegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna, Jurnal
Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No.2, 2017.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase RajaGrafindo , Jakarta: PT.
Persada, 2003.
Nurnamingsih Amriani, menyelesaikan masalah perdata melalui pengadilan dengan
cara mediasi alternatif, PT. Raja Grafindo Persada,2012.
Sudargo Gautama, Arbitrase Aneka Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
1996.
Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan
Mufakat, Rajawali Pers, 2011.
Takdir Rahmadi, Meidiasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat
pendekatan (buku rajawali, 2011
Usmawadi Amir, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus:
Volga Case), Jurnal Opinio, Vol 12 Januari-April 2013.
121