Kabinet Sukiman-Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara
Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini diumumkan pada 26 April 1951 dan bertugas
pada masa bakti 27 April 1951 hingga 23 Februari 1952.
Kebijakan Kabinet Sukiman
Mempercepat otonomi daerah.
Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat.
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktifMenyiapkan undangundang tentang Pengakuan Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja Sama (collectieve
arbeidsovereenkomst).
Prestasi Kabinet Sukiman
Melakukan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, irigasi, listrik,
telekomunikasi, dan air bersih.
Melakukan perbaikan ekonomi
Melakukan reformasi pendidikan
Melakukan reformasi social
Jatuhnya Kabinet Sukiman
Adanya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI
Adanya penolakan dari sebagian besar partai politik terhadap bantuan asing
Adanya perselisihan internal antara anggota cabinet
Adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa terhadap kebijakan
ekonomi dan sosial
Kendala Kabinet Sukiman
Dianggap menyimpang dari politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif karena
menerima bantuan dari AS
Adanya krisis moral dengan maraknya korupsi di lembaga pemerintahan
Masalah Irian Barat yang belum teratasi
Hubungan dengan militer yang kurang baik karena tindakan tidak tegas menghadapi
pemberontak
Kebijakan
Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta
menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial
ekonomi rakyat, membaharui hukum agraria sesuai kepentingan petani, dan mempercepat usaha penempatan
bekas pejuang dalam lapangan pembangunan.
Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu
singkat.
Mempercepat otonomi daerah.
Menyiapkan undang-undang tentang Pengakuan Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja Sama (collectieve
arbeidsovereenkomst).
Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan
Indonesia-Belanda atas dasar Unite Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional,
mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan
rakyat, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.
Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat.
Kesuksesan
Melakukan perundingan dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat, meskipun belum berhasil
mencapai kesepakatan.
Melakukan perbaikan ekonomi dengan menstabilkan nilai tukar rupiah, menekan inflasi, meningkatkan
produksi pertanian dan industri, serta mengurangi defisit anggaran.
Melakukan pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, irigasi, listrik, telekomunikasi, dan air bersih.
Melakukan reformasi agraria dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1951, yang
bertujuan untuk memberikan hak milik tanah kepada petani dan menghapus sistem tanam paksa.
Melakukan reformasi pendidikan dengan menerbitkan Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional pada tahun
1951, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang demokratis, nasionalis, dan
berdasarkan Pancasila.
Melakukan reformasi sosial dengan menerbitkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial pada tahun 1951, yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada rakyat miskin, sakit, cacat, tua, yatim piatu, dan lainlain.
Kabinet Sukiman terdiri dari koalisi Masyumi dengan PNI dan sejumlah partai kecil. Kabinet koalisi itu dipimpin oleh
Sukiman dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kabinet Sukiman. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu:
Kendala Kabinet
Ketidakstabilan karena mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan
munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang
mewah.
Kabinet Sukiman juga memiliki program perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda, meskipun
belum juga membawa hasil.
Hubungan Kabinet Sukiman dan militer yang tidak baik. Terlihat kala pemerintah menghadapi
pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan yang kurang tegas.
Adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat
Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA)
atau Undang-undang Kerja Sama Keamanan.Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar
negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, karena Indonesia harus lebih memerhatikan kepentingan
Amerika Serikat.
Jatuhnya Kabinet
Adanya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI tentang hubungan dengan Belanda, terutama
terkait dengan status Irian Barat. Masyumi menginginkan agar Irian Barat segera dimasukkan ke dalam
wilayah Indonesia, sedangkan PNI bersikap lebih lunak dan bersedia melakukan perundingan dengan
Belanda.
Adanya penolakan dari sebagian besar partai politik terhadap bantuan asing yang diterima oleh kabinet
Sukiman dari Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan Mutual Security Act (MSA). Bantuan
ini dianggap sebagai bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Indonesia, serta
mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.
Adanya ketidakpuasan dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi dan
sosial yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Beberapa aksi unjuk rasa dan demonstrasi terjadi
di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap kabinet Sukiman.
Adanya perselisihan internal antara anggota kabinet yang berasal dari partai yang berbeda, serta adanya
intervensi dari presiden Soekarno dalam urusan kabinet.