JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)
Vol. 2, No. 3, Bulan November 2021
ISSN: 2722-2438
KOMUNIKASI POLITIK DPRD DALAM PEMBANGUNAN DI
DAERAH
Basuki Rahmat
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
Corespondeng E-mail: basukitsm@yahoo.com
*
Kata kunci:
Komunikasi Politik
Pembangunan Daerah
Key word:
Political Communication
Regional Development
ABSTRAK
Pembangunan
yang
diselenggarakan
bertujuan
untuk
mensejahterakan masyarakat, dan pada saat ini dengan adanya
otonomi daerah dimana setiap Pemerintahan Daerah diberikan
kewenangan yang luas untuk melaksanakan pembangunan
berdasarkan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 2020
sampai dengan akhir tahun 2021 pelaksanaan pembangunan
relatif kurang berjalan dengan baik dimana salah satunya
kurangnya komunikasi politik. Penelitian ini bertujuan
menganalisis secara mendalam terkait dengan komunikasi politik
dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian
menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode
yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas dari fenomena
yang terjadi secara mendalam. Berdasarkan penelitian
menunjukan komunikasi poltik kurang berjalan dengan baik
antara legislatif dengan eksekutif, serta komunikasi politik
dengan Pemerintahan
Provinsi
Jawa Barat, sehingga
pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai
dengan yang diharapkan
ABSTRACT
The development carried out is aimed at the welfare of the
community, and at this time with the existence of regional
autonomy where each Regional Government is given broad
authority to carry out development based on its capabilities and
resources. The Tasikmalaya Regency Government in the period
2020 to the end of 2021 the implementation of development is
relatively not going well, one of which is the lack of political
communication. This study aims to analyze in depth related to
political communication in development in Tasikmalaya Regency.
The research uses descriptive analysis method, which is a method
that aims to provide a clear picture of the phenomena that occur
in depth. Based on research, it shows that political communication
is not going well between the legislature and the executive, as
well as political communication with the West Java Provincial
Government, so that the planned development does not go as
expected
93
PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan melaksanakan
berbagai pembangunan di berbagai sektor untuk mengejar berbagai ketertinggalan
dengan negara-negara lain. Pembangunan nasional yang dicanangkan bertujuan untuk
memberikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dibuat secara
terencana dan menyeluruh, serta dilaksanakan secara berkelanjutan sampai ke daerahdaerah
terpencil.
Pelaksanaan
pembangunan
nasional
dilakukan
secara
berkesinambungan, dimana setiap aktivitas dalam prosesnya tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan seluruhnya perlu adanya
tindakan evaluasi, yang digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan
selanjutnya.
Perencanaan pembangunan dari mulai pusat sampai dengan tingkat daerah perlu
dilakukan secara jelas dan terukur, sehingga mudah untuk direalisasikan dan memiliki
tujuan dan manfaat yang jelas untuk kepentingan masyarakat. Tujuan pembangunan
yang tidak jelas dan tidak terukur akan merugikan semua pihak, terlebih perencanaan
pembangunannya tidak dapat direalisasikan dengan baik. Suatu pembangunan dapat
dikatakan berhasil apabila hasilnya dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah
maupun masyarakatnya, yang dibangun secara efisien dan efektif yang berkaitan dengan
masalah penggunaan anggaran dan waktunya.
Pembangunan memiliki sifat dinamis, hal tersebut dikarenakan sifatnya yang selalu
berubah sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan
dan masyarakat. Pembangunan juga bukan saja terkait dengan infrastruktur, namun
dapat berupa pembangunan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan
pembangunan lainnya untuk kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang dilakukan secara terus menerus, dimana yang namanya pembangunan tidak akan
berakhir dalam satu titik.
Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanaksanakan pada saat ini sebagai buah dari
adanya reformasi, yaitu dengan adanya sistem otonomi daerah, dimana melalui otonomi
daerah setiap daerah diberikan hak, dan kewenangan wewenang serta kewajiban untuk
mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai
dengan undang-undang yang telah di buat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah
itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.
Terbangunnya sistem otonomi daerah tidak terlepas dari adanya proses politik, sehingga
untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan adanya komunikasi yang baik
diantara pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan daerahnya. Kelancaran
pembangunan pemerintahan di suatu daerah, diperlukan adanya sinergi antara eksekutif,
legislatif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat maupun dengan masyarakat itu
sendiri. Lain halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang
menunjukan proses pembangunan kurang berjalan dengan baik terkait dengan
kurangnya komunikasi politik antara pihak eksekutif dan legislatif.
Mewabahnya covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab pembangunan menjadi
terhambat sebagaimana telah direncanakan, sehingga hampir semua anggaran
94
pembangunan terutama fisik, seperti untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas
lainnya, akhirnya dialokasikan untuk penanganan covid-19. Namun demikian tidak
berarti semua kegiatan pembangunan untuk fasilitas penting yang dibutuhkan
masyarakat total terhenti, sehingga komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif
menjadi penentu untuk tetap berjalannya pembangunan bagi kepentingan masyarakat
luas, sehingga dengan kurang berjalannya pembangunan menunjukan lemahnya
komunikasi politik terutama dari pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap
eksekutif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
TINJAUAN PUSTAKA
Komunikasi merupakan hal yang mudah, namun terkadang sulit dilaksanakan, namun
demikian pada tataran komunikasi secara keseluruhan, baik proses penyampaian pesan
maupun penafsiran masing-masing individu akan memberikan dampak atau pengaruh.
Melalui komunikasi yang baik akan selalu berhasil dalam mencapai tujuan yang
diinginkan jika komunikasi yang dilakukan dilaksanakan dengan komunikasi yang
efektif. Melalui komunikasi yang efektif inilah proses komunikasi dapat berjalan dengan
lancar, sehingga yang ada dalam diri seorang komunikator akan tersampaikan dengan
makna yang sama dengan komunikator lain yang terlibat dalam proses komunikasi, tidak
terkecuali dalam penyelesaian suatu konflik atau perselisihan yang selalu bersinggungan
langsung dengan banyak orang.
Dari konsep tersebut tentunya akan berdampak positif jika ada komunikasi yang efektif
dalam prosesnya. Hal tersebut tidak lepas dari strategi komunikasi yang secara otomatis
mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan merancang
strategi komunikasi yang baik untuk publik atau masyarakat, seorang komunikator akan
mampu memberikan umpan balik yang baik. Perancangan strategi komunikasi ini tidak
terlepas dari pesan yang akan disampaikan kepada publikl, bukan sekedar pesan yang
tidak berpengaruh, melainkan pesan yang membujuk audiens agar mau diajak melalui
pesan yang disampaikan.
Komunikasi merupakan tindakan memberi, menerima, dan berbagi informasi dengan
kata lain, berbicara atau menulis, dan mendengarkan atau membaca. Komunikator yang
baik mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara atau menulis dengan jelas, dan
menghargai pendapat yang berbeda. Definisi komunikasi menurut Forsdale
(Muhammad, 2014) menyatakan: “Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus
yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain”
Proses komunikasi terkadang mengalami berbagai hambatan, sehingga untuk
memecahkannya diperlukan penjelasan yang lebih baik tentang pesan yang disampaikan
dari pihak pengirim kepada penerima pesan, dan perlu adanya umpan balik dari
penerima pesan kepada pengirim pesan, baik selama pengiriman pesan maupun
setelahnya. Sinyal umpan balik dapat berupa verbal atau non-verbal. Dalam konteks
pengiriman pesan, dapat terjadi diskomunikasi dikarenakan adanya potensi gangguan
pada saat mengirim atau menerimanya.
95
Secara teknis, proses komunikasi dibagi menjadi tiga tahap utama, proses berpikir,
encoding, dan decoding. Pikiran merupakan subjek dari informasi yang ada di benak
pengirim. Ketika pengirim mengubah pikiran, ide, atau konsepnya menjadi ucapan
verbal atau pesan tertulis, ini disebut pengkodean. Coding mengacu pada enkripsi ide dari
sudut pandang pengirim. Ketika pesan diterima oleh penerima, maka akan membacanya
dan memahaminya, sehingga akan dapat menerjemahkan informasi untuk lebih
memahaminya. Oleh karena itu, decoding mengacu pada interpretasi informasi dari sudut
pandang penerima. Ketika penerima memahami dengan jelas informasi yang dikirimkan
kepada penerima pesan, proses komunikasi dua arah berakhir di sini.
Komunikasi dapat berupa proses satu arah atau dua arah. Ketika informasi yang
dikirimkan oleh pengirim diterima oleh penerima, ini menunjukkan selesainya proses
satu arah. Penerima tidak perlu menanggapi pengirim, tetapi jika penerima merumuskan
pesan dalam menanggapi pesan pengirim, maka komunikasi menjadi proses dua arah.
Konten multimedia adalah contoh komunikasi satu arah, di mana penerima tidak
diharuskan untuk merespons, tetapi hanya menerima informasi.
Penjelasan selanjutnya mengenai definisi komunikasi dikemukakan Depari (Widjaja,
2000) menyatakan bahwa: “Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan
dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh
penyampai pesan ditujukan pada penerima pesan. Maksud pesan disini seperti
menyampaikan amanah dengan melalui komunikasi langsung atau bertatap muka sama
penerima pesan”.
Setiap komunikasi yang dilakukan memiliki tujuan, yaitu untuk mengubah sikap,
pendapat, perilaku dan sosial. Komunikasi dapat mengubah sikap, pendapat, dan
perilaku seseorang terhadap komunitas sosialnya berdasarkan informasi yang
disampaikan oleh pemberi informasi, sehingga pada hakikatnya komunikasi adalah
tentang penyampaian informasi yang dapat dipahami oleh orang lain. Informasi tersebut
kemudian diharapkan menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari pihak
penerima informasi.
Berkaitan dengan istilah komunikasi politik, telah banyak para ahli yang telah
memberikan definisi. Secara umum komunikasi politik dari sudut pandang ahli adalah
komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik, atau yang berkaitan dengan
kekuasaan, pemerintah, dan kebijakan pemerintah. Dengan pemahaman tersebut, sebagai
ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal baru. Komunikasi politik juga dapat
dipahami sebagai komunikasi antara penguasa dan yang diperintah.
Definisi komunikasi politik (Almond, 1960) memberikan pendapatnya dengan
menyatakan: “All of the functions performed in the political system, political socialization and
recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule
adjudication,are performed by means of communication”, yang dapat diartikan bahwa
komunikasi politik merupakan semua fungsi yang dilakukan dalam sistem politik,
sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan,
pembuatan aturan, penegakan aturan dan ajudikasi aturan, dilakukan melalui
komunikasi.
96
Komunikasi politik dilihat dari kegunaannya yaitu untuk menghubungkan pikiran politik
yang hidup dalam masyarakat, baik intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor
kehidupan politik pemerintah. Pemahaman politik itu sendiri dapat dilihat dua aspek
yaitu: dari struktur dan kelembagaan, politik dapat diartikan sebagai berikut: (1) segala
sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintah,
undangundang, hukum, kebijakan (policy), beleid dan lain-lain; (2) pengaturan dan
penguasaan oleh negara; (3) cara memerintah suatu toritorium tertentu; (4) organisasi,
pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintah untuk mengendalikan negara secara
konstitusional dan yuridis formal (Kartini, 2009).
Berkaitan dengan komunikasi politik, diperlukan adanya strategi oleh pemangku
kepentingan dalam menyampaikan pesannya. Penjelasan lebih lanjut tentang komunikasi
politik (Budiardjo, 2005) memberikan penjelasan bahwa: “Komunikasi politik merupakan
salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa ”penggabungan kepentingan” (interest
aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan
menjadi public policy”.
Komunikasi yang baik diperlukan sebuah strategi, sehingga pesan yang akan disampikan
dapat diterima dengan baik baik kepada sasaran atau penerima pesan. Berkaitan dengan
strategi komunikasi (Effendy, 2017), menjelaskan bahwa: “Strategi komunikasi
merupakan perpaduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan
manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana
operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatannya
bisa berbeda-beda tergantung pada suatu kondisi dan situasi”.
METODE
Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode dengan tujuan
menggambarkan keadaan sebenarnya berdasarkan data-data, fakta-fakta yang terjadi
berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif mengacu pada metode
yang menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti. Metodologi ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan “apa” daripada “mengapa” dari subjek
penelitian.
Tujuan utama dari penelitian deskriptif hanyalah untuk menggambarkan sifat demografi
yang diteliti daripada berfokus pada “mengapa”. Penelitian deskriptif disebut sebagai
metode penelitian observasional karena tidak ada variabel penelitian yang dipengaruhi
selama proses penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan literatur,
dokumen-dokumen, media dan informasi-informasi terkait dengan objek penelitian.
Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, informasi yang relevan
dengan objek penelitian yang selanjutnya memberikan kesimpulan.
97
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan otonomi daerah yang berjalan saat ini masih belum memberikan dampak
yang lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan sumber
daya yang dimiliki oleh setiap daerah tidak serta merta dapat memberikan manfaat
dalam mendorong dan meningkatkan masyarakat, dimana yang menjadi salah satu aspek
penting dalam desentralisasi atau otonomi daerah yang paling banyak dibicarakan yaitu
adanya penguasaan daerah atas sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan
masyarakat di daerah.
Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka
otonomi daerah, tidak terlepas peran yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, lembaga
swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, masyarakat dan berbagai elemen yang ada di
dalamnya, dimana masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung terselenggaranya
pembangunan yang diharapkan di Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan kali kedua terpilih menjadi
bupati untuk periode 2021 sampai dengan 2024.
Selanjutnya untuk terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya,
berdasarkan hasil pemilihan umum komposisi anggota legislatif dari total 50 orang
Anggota DPRD dengan masa jabatan 2019-2024, sebanyak 29 orang merupakan anggota
dewan petahana dan 21 orang merupakan dewan baru, dengan rincian sebanyak 9 kursi
berasal dari partai Gerindra, sebanyak 8 kursi dari PKB, sebanyak 7 kursi dari PPP, dan
Partai Golkar 7 kursi, sedangkan dari PDI Perjuangan sebanyak 6 kursi, Partai Demokrat
5 kursi, PAN 5 kursi, dan PKS 3 kursi.
Sejak mewabahnya covid-19, pembangunan diberbagai bidang nyaris kurang tersentuh,
hal tersebut sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanganan dan
penanggulangan covid-19. Sementara realisasi APBD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun
2019 dikethaui Pendapatan mencapai Rp. 3.832.391.090.725,45, dengan jumlah Belanja Rp.
3.794.194.780.061,27 (-), dengan Surplus/Defisit Rp. 38.196.310.664,18. Adapun
penerimaan mencapai Rp. 221.626.968.161,57, dan pengeluaran mencapai Rp.
44.712.777.107,57(-), dengan pembiayaan Netto Rp. 176.914.191.054,00, sementara Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 215.110.501.718,18.
Selanjutnya untuk tahun anggaran 2020, dari sisi pendapatantercapai dengan realisasi
sebesar 95,80% atau Rp 3.593.232.008.351,47 dari anggaran Rp 3.750.671.647.796,67.
Sedangkan belanja terealisasi sebesar 93,22% atau Rp 3.687.570.197.190,69 dari anggaran
Rp 3.955.782.149.514,85. Artinya, terdapat surplus sebesar Rp 117.797.538.978,96.
Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan bahwa
penggunaan anggaran tersebut digunakan atas berbagai kebijakan publik yang
dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2020, sekaligus sebagai gambaran dalam menilai
kinerja keuangan daerah berdasarkan indikator perencanaan pembangunan daerah yang
telah disepakati sebelumnya antara DPRD dan pemerintah daerah.
Sementara untuk tahun anggaran 2021, telah menimbulkan berbagai polemik diantara
pemangku kebijakan sendiri di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dimana pihak
DPRD sendiri mempertanyakan tentang realisasi anggaran APBD Kabupaten
98
Tasikmalaya tentang rincian refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan
Covid-19 serta pemulihan ekonomi tahun anggaran 2021. Berbagai permasalahan juga
timbul, yaitu dengan adanya keterlambatan pemberian laporan dari pemerintah terhadap
DPRD. Peraturan Pemerintah mengamanatkan penyampaian laporan pada Juli,
sementara pada kenyataannya, laporan baru masuk September.
Komunikasi politik juga telah dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya,
dimana telah menyampaikan permasalahan terkait dengan keterlambatan realisasi
anggaran. Sampai akhir Agustus 2021, APBD Kabupaten Tasikmalaya baru terealisasi di
bawah 50 persen. DPRD sampai mempertanyakan apakah anggaran Rp 1,7 triliun bisa
terserap dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Dari pihak Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya sendiri berdalih bahwa pada Februari 2021 terbit Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17 yang mengharuskan memenuhi beberapa ketentuan yang
sebelumyan tidak ada. Kondisi serupa dialami juga oleh pemerintah kota/kabupaten lain,
bukan hanya Kabupaten Tasikmalaya.
Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas terkait dengan peran
legislatif dalam pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, dapat ditelusuri dari
wewenang dan tanggung jawab DPRD secara umum, yakni: legislasi, pengawasan, dan
penganggaran. Ketiga wewenang tersebut jika dioperasionalkan dengan tepat akan
membawa dampak yang positif dan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di
daerah. Sebagaimana diketahui jika berbicara pembangunan tiada lain adalah cara untuk
menjadikan sesuatu hal itu lebih baik di masa yang akan datang. Berawal dengan
perencanaan, dimana pembangunan akan mencari berbagai macam alternatif atau pilihan
mulai dari konsep sampai pada berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk
mewujudkan tujuan yang diinginkan.
Pembangunan itu sendiri tidak bisa dipungkiri harus memiliki tiga aspek, pertama aspek
ekonomi, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara untuk
memajukan ekonomi dalam jangka panjang serta mengurangi ketergantungan pada alam
dan menaikan kesejahteraan generasi masa depan, dan yang kedua aspek social yaitu
bagaimana membangun suatu komunitas yang mampu berinteraksi, berinterelasi dan
interdepedensi. Kemudian memastikan adanya disttribusi yang baik dari aspek biaya dan
keuntungan dari pembangunan, termasuk kebebasan masyarakat dalam politik. Ketiga
aspek lingkungan atau ekologi dibutuhkan untuk mendukung pembangunan terkait
dengan factor-faktor alami yang ada di bumi ini. Beberapa aspek yang masuk ke dalam
hal ini meliputi bagaimana meminimalkan kerusakan lingkungan, meningkatkan
tanggungjawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam, serta melindungi modal
alam yang kritis.
Sebagai Lembaga legislative, DPRD merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah
dalam memenuhi tiga aspek pembangunan di atas. Peran DPRD sangat penting dalam
merangkul semua kalangan serta berkolaborasi dengan rakyat. Jumlah uang yang beredar
di daerah sangat besar, maka peran swasta, Dinas Daerah serta pengusaha local harus
dirangkul semua. Oleh karena itu dalam perkembangannya sebagai anggota DPRD wajib
berkolaborasi dengan para stakeholders tersebut. DPRD juga berperan penting dalam
alokasi, distrubusi dan stabilisasi anggaran. Dalam hal ini DPRD bertanggungjawab
99
ketika penjaringan aspirasi masyarakat. Dengan demikian ketajaman berpikir untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) anggota DPRD bisa memberikan
tambahan nilai pada penerapan konsep yang baik dan perlu diperbaiki.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam arti luas komunikasi
pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi diantara semua pihak yang terlibat
dalam pembangunan, terutama antara masyarakat dan Pemerintah, sejak dari proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam arti sempit merupakan
segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan
pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsasi pembangunan dan yang
dituju yaitu masyarakat luas, dengan harapan tercapainya pemahaman, saling menerima
dan partisipasi yang luas dalam pelaksanannya. Kemudian peran yang dapat diambil
oleh DPRD terkait dengan hal tersebut antara lain bagaimana meluaskan wawasan
masyarakat, meningkatkan aspirasi, membantu merubah sikap dan perilaku yang lebih
baik di masyarakat, kemudian memperlebar ruang dialog dalam proses pengambilan
kebijakan serta membantu membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada di
tengah masyarakat sehingga dapat menjadi nilai dan norma serta sikap yang lebih kuat
dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
Almond, G. A. (1960). The Politics of the Developing Areas. Princeton University Press.
Budiardjo, M. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
Effendy, O. U. (2017). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Remaja Rosdakarya.
Kartini, K. (2009). Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Mandar
Maju.
Muhammad, A. (2014). Komunikasi Organisasi. Remaja Rosdakarya.
Widjaja, H. A. W. (2000). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Rineka Cipta.
100