SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR TK. KECAMATAN
KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI KELUARGA BERISIKO STUNTING TAHUN 2023
(NAMA KABUPATEN/KOTA)
Menimbang : a.
Bahwa Verifikasi dan validasi data Keluarga Berisiko Stunting adalah
proses pelaksanaan kegiatan membandingkan data Keluarga Berisiko
Stunting yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21)
dan Pemutakhirannya, dengan kondisi terkini di lapangan agar data
yang digunakan sebagai peta kerja pendampingan keluarga adalah data
yang terakhir dan terbaru.
b.
Bahwa melalui kegiatan ini, didapatkan hasil data Keluarga Berisiko
Stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman
sasaran operasional pendampingan Keluarga Berisiko Stunting di
lapangan, maupun intervensi program dalam rangka percepatan
penurunan stunting.
c.
Bahwa kegiatan Verifikasi dan Validasi Data KRS ini dilakukan oleh
Pengumpul Data di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana
(PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
d.
Bahwa untuk mewujudkan terlaksananya verifikasi dan validasi data
Keluarga Berisiko Stunting, dapat dicapai salah satunya dengan
menunjuk Verifikator Tk. Kecamatan.
e.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c
dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (Nama Kabupaten/Kota);
Mengingat
: 1.
Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900);
4.
Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7.
Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi
Keluarga;
8.
Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi data Keluarga Berisiko Stunting (Verval KRS) Tahun 2023;
9.
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.9.1/10143/Bangda tentang Verifikasi dan Validasi Data Keluarga
Berisiko Stunting Tahun 2023
10. Panduan Pemutakhiran, Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko
Stunting
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
:
Menetapkan Verifikator Tingkat Kecamatan di (Nama Kabupaten/Kota);
KEDUA
:
Tugas Verifikator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
KRS tahun 2023 kepada camat;
b. Melakukan pengorganisasian lapangan Verifikasi dan Validasi KRS
tahun 2023;
c. Melakukan pengelolaan administrasi serta distribusi sarana dan
prasarana;
d. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan
pelaksanaan Verifikasi dan Validasi KRS tahun 2023;
e. Membentuk tim pengolah data yang ditetapkan melalui Surat
Keputusan PD KB Kabupaten dan Kota dengan mempertimbangkan
jumlah pengolah data dengan jumlah data yang diolah serta jangka
waktu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting
yang ditetapkan
f. Melakukan persetujuan/ approval terhadap data yang akan dikirim
ke server setelah dilakukan pemeriksaan data berdasarkan laporan
hasil pelaksanaan pengolahan data oleh Pengolah Data.
KETIGA
:
Susunan Verifikator Tingkat Kecamatan terlampir
KEEMPAT
:
Biaya operasional Verifikator Tingkat Kecamatan dibebankan pada DIPA
Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
KELIMA
:
Masa kerja Verifikator Tingkat Kecamatan selama kurang lebih 4
(empat) bulan selama kegiatan Verifikasi dan Validasi Data KRS
berlangsung.
KEENAM
:
Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di (nama ibu kota kab/kota)
Pada tanggal 1 September 2023
Kepala
(Nama Kepala OPD KB)
NIP. (NIP Kepala OPD KB)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (NAMA
KABUPATEN/KOTA)
NOMOR
:
/
TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR TINGKAT KECAMATAN PADA KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
KRS TAHUN 2023 (NAMA KABUPATEN/KOTA)
VERIFIKATOR TINGKAT KECAMATAN DI (NAMA KABUPATEN/KOTA)
NO
1
NAMA
Nama VERIFIKATOR
NIP
JABATAN
Jabatan
KECAMATAN
(diisi dengan nama
KECAMATAN
diverifikasi)
2
3
4
5
6
7
8
9
Kepala
(Nama Kepala OPD KB)
NIP. NIP Kepala OPD KB
yang