Journal on Education
Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2022, pp. 2333-2344
E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365
Website: http://jonedu.org/index.php/joe
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an
Dinda Zulaikha1, Pilma Sindy Arizka2, Ahmad Darlis3, Winda Nurul Azizah4, Chichi Paramitha
Harahap5
1,2,3,4,5Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
dindazulaikha839@gmail.com
Abstract
At all times, the issue of the quality of Indonesian education (including Indonesian Islamic education) has
always been hotly discussed. Institutions can be called quality in the TQM concept must meet predetermined
specifications. Operationally, quality is determined by two factors, namely the fulfillment of predetermined
specifications which is called quality in fact (actual quality) and the fulfillment of the expected specifications
according to the demands and needs of service users which is called quality in perception (perception quality).
One of the efforts to maintain the quality of Al-Qur'an Education must be a clear and standardized curriculum.
This article aims to find out the Al-Quran quality education standards and the process of Al-Qur'an education. In
presenting the results of the research, the authors used qualitative methods with a library research approach by
reading or studying books on quality standards for the education of the Koran, journals, articles, and reports on
relevant previous research results. PQ quality standards can be achieved if all components of Al-Qur'an
education also meet the standards.
Keywords: Quality Standards, Education, Al-Qur'an
Abstrak
Setiap saat, masalah mutu pendidikan Indonesia (termasuk pendidikan Islam Indonesia) selalu hangat
dibicarakan. Institusi dapat disebut bermutu dalam konsep TQM harus memenuhi spesifikasi yang telah
ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah
ditentukan sebelumnya yang disebut quality in fact (mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang
diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa yang disebut quality in perception (mutu persepsi).
Salah satu upaya menjaga kualitas Pendidikan Al-Qur'an itu harus adanya kurikulum yang jelas dan terstandar.
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Standar pendidikan mutu al-quran dan Proses pendidikan al-qur'an.
Dalam menyajikan hasil penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research
membaca atau menelaah buku-buku mengenai standar mutu pendidikan quran, jurnal, artikel, maupun laporan
hasil penelitian terdahulu yang relevan. Standar mutu PQ bisa dicapai, apabila semua komponen
penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an juga memenuhi standar.
Kata Kunci: Standar Mutu, Pendidikan, Al-Quran
Copyright (c) 2023 Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah
Corresponding author: Dinda Zulaikha
Email Address: dindazulaikha839@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371)
Received 05 Januari 2023, Accepted 12 Januari 2023, Published 12 Januari 2023
PENDAHULUAN
Setiap saat, masalah mutu pendidikan Indonesia (termasuk pendidikanIslam Indonesia) selalu
hangat dibicarakan. Ada tiga faktor yang menyebabkan disparitas mutu pendidikan di Indonesia.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education
function dan input - output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedua,
penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratiksentralistik sehingga menempatkan
sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang
mempunyai jalur sangat panjangdan kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Ketiga,
2334
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
peran sertawarga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tuamurid
dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim Tholib (2009 : 28-29).
Mutu merupakan sebuah ukuran berkualitas atau buruk suatu benda dengan kadar taraf derajat
kecerdasan, kepandaian dan lainnya. Dalam Bahasa Inggris, mutu disebut atau diistilahkan dengan
“quality” Masyitoh (2020 : 3). Tidak bisa di pungkiri bahwa mutu selalu melekat pada konsep input,
proses, dan output. Aan Komariyah menyatakan bahwa mutu merupakan satndart yang telah
disepakati untuk menilai produk barang atau jasa tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek
Komariyah dan Triatna (2008 : 9).
Ukuran mutu secara keseluruhan sangat susah untuk di terapkan pada dunia pendidikan
dikarenakan penilaian dari setiap individu berbeda dan manajemen jasa yang heterogen. Orang akan
memandangnya dari berbagai arah dan semua arah atau aspek memiliki ukuran-ukuran mutu tertentu.
Oleh karenanya ukuran standar mutu harus diterapkan secara relatif, yaitu ditetapkan berdasarkan
kebutuhan konsumen. Dalam hal ini tidak hanya produsen yang menentukan standar mutu, melainkan
konsumen harus ikut serta menentukan standar mutu sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian,
standart mutu yang dapat berubah-ubah dan relatif dapat dikatakan sebagai mutu terbaik karena siap
menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Mutu lembaga pendidikan dapat dikatakan baik jika
lembaga pendidikan bisa memberikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Baharun dan
Zamroni (2017 : 63).
Mutu pendidikan di Indonesia dirasa semakin merosot. Mutu pendidikan Indonesia kalah
dengan Malaysia. Dahulu Indonesia jauh berada di atas Malaysia. Faktor penyebab rendahnya mutu
berasal dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Upaya perbaikan mutu terus dilakukan,
akan tetapi pada kenyataannya kurang atau bahkan tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh pertama,
penggunaan strategi pendidikan yang bersifat input oriented. Kedua, pengelolaan pendidikan yang
masih bersifat macro oriented Hasan dan Ali (2003 : 207).
Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan
baik itu berupa barang atau jasa harus memberikan kualitas/mutu dan menjamin kepuasan konsumen.
Bagi seorang muslim menjalankan usaha merupakan ibadah, sehingga usaha itu harus dimulai dengan
niat yang suci (lillahi ta’ala), kemudian diikuti dengan cara yang benar, tujuan yang benar, serta
pemanfaatan hasil usaha secara benar pula. Memberikan kualitas yang baik sudah di jelaskan dalam
al-quran surat al-baqarah ayat 267:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267) Masyhudi (2018 : 231).
Firman Allah pada akhir ayat ini, yang artinya sebagai berikut "Ketahuilah, bahwasanya Allah
Mahakaya dan Maha Terpuji." Kalimat ini merupakan peringatan, utamanya pada manusia-manusia
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an, Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah, Chichi
Paramitha Harahap
2335
yang tidak memikirkan kualitas apa yang di berikan kepada orang lain (memberikan sesuatu yang
tidak layak), sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sedekah semacam itu. Allah tidak akan
menerima perbuatan tersebut sebagai amal. Bila seseorang benar-benar ingin berbuat kebaikan dan
mencari keridaan Allah, mengapa dia memberikan barang yang buruk, yang dia sendiri tidak
menyukainya? Allah Mahakaya. Maha Terpuji dan pujian yang layak bagi Allah ialah bahwa kita rela
menafkahkan sesuatu yang baik dari harta milik kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dari
penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam konsep umat islam pun kualitas atau mutu
sangat diutamakan.
Institusi sekolah atau madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan
berbagai keragaman potensi siswa yangmemerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi
lingkungan yang berbedasatu dengan yang lainnya, maka institusi pendidikan harus dinamis, inovatif,
dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Hal
ini akan dapat dilaksanakan jika institusi pendidikan dengan berbagai keragamannya itu diberikan
kepercayaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi
lingkungan dananak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses
peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional
untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu.
Penetapan standar mutu pendidikan atau pendekatan berbasis standar (standard based
approach) dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam kebijakan mutu (quality policy).
Masalah mutu dalam dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan
dirasakan oleh para siswa, guru, orang tua, masyarakat dan para stakeholders pendidikan (pihak-pihak
yang menaruh kepentingan terhadap pendidikan). Sallis dalam Total Quality Manajemen in Education
sebagaimana dikutip Abdul Hadis dan Nurhayati B., menemukakan bahwa terdapat beberapahal yang
dapat dijadikan sumber mutu pendidikan di antaranya perawatan gedung yang baik, guru-guru yang
berkualifikasi, nilai moral staf yang tinggi, hasil ujian yang baik, spesialisasi, dukungan orang tua,
dukungan dunia usaha, dan dukungan masyarakat setempat; sumber yang memadai, aplikasi teknologi
baru, kepemimpinan yang kuat, perhatian penuh pada murid dan mahasiswa serta kurikulum yang
seimbang atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut.
Di sisi lain, stakeholder pendidikan seperti orang tua, masyarakat, pemerintah dan dunia
industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi
institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu
pendidikan.
Pendidikan merupakan bagian dari investasi masa depan, investasi masyarakat
investasi
negara
dalam
rangka
memajukan
sekaligus
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka,
dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pendidikan senantiasa
diarahkan untuk menjawab
beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan. Dalam hal ini ketika kita
2336
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
kaitkan dengan pendidikan Islam saat ini bagaimana pendidikan Islam itu mampu menjawab problem
keIslaman yang akhir-akhir ini sering dihadapkan pada kasus kekerasan atas nama agama, toleransi
antar umat beragama
serta terciptanya
situasi
yang
kondusif
dalam
menjalankan ajaran
agama. Dalam dunia pendidikan, selalu terjadi perkembangan dari berbagai komponen yang
menyusun pendidikan itu sendiri. Karena itu, pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan.
Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran sudah sampai dimana perjalanan
pendidikan kita dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Hal ini berarti tujuan pendidikan
setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan . Dimana terdapat pengaruh
yang cukup besar dari terus
meningkatnya teknologi dunia,
kemudian muncul tuntutan akan adanya
perubahan
yang
baik
berimbas pada pendidikan
dari
segi
muatan
maupun
penyampaiannya.
Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai penataan dalam sistem
standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional, dimana implementasinya dijabarkan
2003
kedalam sejumlah
peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP) Mulyasa (2015 : 23). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun
dan dilaksanakan delapan standar
nasional pendidikan , yaitu: isi,
standar
proses,
standar
kompetensi lulusan, standar pendidikdan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana ,
standar pengelolaan,
standar pembiayaan,
dan standar penilaiaian. Oleh karena itu peneliti
berusaha memaparkan tentang konsep dari standar mutu pendidikan al-quran dan proses pendidikan
al-qur'an.
Pengertian Standarisasi Pendidikan
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian standar adalah sesuatu yang
dipakai
sebagai contoh atau
dasar
yang sah bagiukuran,
takaran,
dan
timbangan.
Sedangkan pengertian dari istilahstandarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas,
dsb)
dengan pedoman yang telah ditetapkan Poewardaminta (1982 : 964). Menurut
PP No. 19
tahun 2005 pengertian dari standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
Standar Pendidikan Islam ini terdapat dalam Al-qur’an surat Luqman (31): ayat 12-19, ada
beberapa nilai-nilai pendidikan dan standar pendidikan Islam yang bisa menjadi pelajaran dan sebagai
metode dalam mengajar dan memotivasi yaitu Pendidikan ketauhidan, Pendidikan berbakti kepada
kedua orang tua, Pendidikan disiplin dan taat terhadap hukum, Pendidikan pribadi mandiri dan
bertanggung
jawab,
dan
Pendidikan
akhlaqul
(https://ojs.unida.ac.id/JTM/article/view/1340, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020)
karimah.
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an, Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah, Chichi
Paramitha Harahap
2337
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008, standar pendidikan Islam
baru diatur pada standar lulusan dan standar isi, sedangkan untuk standar-standar yang lainnya masih
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengamanatkan bahwa
setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum
dengan mengacu kepada (Juklak: Permendikbud Tahun 2013.
a. Standar Kompetensi Lulusan
Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 5).
b. Standar Isi
Adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai
Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 6) Juklak baru :
Permendikbud no. 64 Tahun 2013
c. Standar Proses
Adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai Standar Kompetensi Lulusan (pasal 1 ayat 7)
d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta
pendidikan dalam jabatan (pasal 1 ayat 8).
e. Standar Sarana dan Prasarana
Adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (pasal 1 ayat 9).
f.
Standar Pengelolaan
Adalah
kriteria
mengenai
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 10).
g. Standar Pembiayaan Pendidikan
Adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang
berlaku selama satu tahun (pasal 1 ayat 11).
h. Standar Penilaian Pendidikan
Adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
Peserta Didik (pasal 1 ayat 12) (Juklak baru: Permendikbud no. 66 Tahun 2013)
Selain itu, pada pasal 15 Bab IV Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
memberikan warna baru bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, karena lembaga-lembaga
2338
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
pendidikan keagamaan tercakup dalam jenis pendidikan nasional. Kemudian Pembaharuan sistem
pendidikan juga menghapus diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan
yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.
Fungsi dan Tujuan Standarisasi Pendidikan
Dalam peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 bab II fungsi dan tujuan diadakannya
Standar nasional pendidikan adalah :
“standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.”(PP RI. 19
Tahun 2005) “standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.”
Ada pula pakar serta peneliti yang betul-betul mempercayai dan yakin bahwa Standarisasi
pendidikan adalah suatu hal yang perlu, Karena Standar nasional pendidikan mempunyai fungsi
diantaranya sebagai berikut:
1. Standar nasional pendidikan berfungsi untuk pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut
tentunya bukan merupakan ukuran yang statis, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan.
2. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pemetaan masalah pendidikan.
3. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai penyusunan strategi dan rencana pengembangan
sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar secara nasional seperti ujian nasional.
4. Standar nasional pendidikan juga sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan bukannya
bertujuan untuk proses pemberdayaan peserta didik tetapi yang bertujuan memacu inisiatif belajar
yang kreatif.
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur’an
Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara
konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan
memperoleh kepuasan Purnama (2016). Mutu pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sidiknas
Nomor 2 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan mampu
memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah dan
guru harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa.
Standar mutu merupakan paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya
yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an, Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah, Chichi
Paramitha Harahap
2339
1. Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan; 1) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,
2) sesuai dengan penggunaan dan tujuan, 3) produk tampa cacat, dan 4) sekali benar dan
seterusnya.
2. Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan; 1) kepuasan pelanngan, jika produk dan jasa
melebehi harapan pelanggan, 2) setia kepada pelanggan. (PP RI no. 57 Tahun 2015)
Roqib dalam bukunya menjelaskan kata tarbiyah merupakan derivasi kata rabb yang banyak
terdapat dalam Al-Qur‟an, seperti dalam QS Al-Fatihah ayat 2 (rabb al‟alamin) yang artinya Tuhan
yang mengatur dan mendidik seluruh alam Roqib (2009 : 16). Kata terjemahan selanjutnya kata
ta‟dib, menurut Rahmat Hidayat sebagaimana mengutip pendapat Ramayulis dalam bukunya ta‟dib
bermakna menunjukkan kegiatan pendidikan. Rahmat menambahkan bahwa kata ta‟dib telah memuat
unsur pengetahuan yakni ilm, pengajaran yaitu ta‟lim dan pengasuhan yang baik ialah tarbiyah
Hidayat (2016 : 9)
Rahmat mengutip pendapat Assyahid Sayyid Qutb merumuskan faktor pemdidikan bagi anak,
ada tiga faktor. Pertama, Al-Qur‟an sebagai satu-satunya sumber pendidikan. keaslian sumber ini
akan melahirkan generasi yang serba murni seperti hati, akal, tasawuf, dan perasaan yang ikhlas.
Kedua, membaca dan mempelajari Al-Qur‟an semata karena melaksanakan perintah Allah SWT
dengan mendengarkan dan memahaminya. Ketiga, Islam dengan mengakhiri dan menjauhi kebodohan
di masa silam dan sekitarnya.
Usman mengemukakan pengertian pendidikan Al-Qur‟an menurut definisi kantor wilayah
Departemen Agama Jawa Timur adalah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran
kepada anakanak, remaja, dan dewasa yang bertujuan anak didiknya mampu membaca Al-Qur‟an
dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Pendidikan Al-Qur‟an berupaya bagaimana peserta
didik mampu mengenal aksara Al-Qur‟an dengan baik dan benar, dan menjadikannya kegemaran
dalam membaca Al-Qur‟an. Menbaca Al-Qur‟an harus fasih dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid
Usman (2015 : 66).
METODE
Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yang mana proses
pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui kajian Kepustakaan. Studi pustaka atau
kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam
penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya:
Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan
dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peniliti
tidak terjung langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada
di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa
2340
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di
lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, eksplorasi terhadap sejumlah data baik data primer
maupun sekunder peneliti membaca atau menelaah buku-buku mengenai standar mutu pendidikan
quran, jurnal, artikel, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian
peneliti serta berkaitan dengan standar mutu pendidikan alquran.
HASIL DAN DISKUSI
Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah menetap
kriteria minimal tentang sistem pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah standar pengelolaan yaitu
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan,
dan pengawasan kegiatan agar tercapai efensiensi dan efektifitas penyelenggara pendidikan.
Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:
a. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
b. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
c. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenaipendidikan penjabatan dan
kelayakan maupun mental, sertapendidikan dalam jabatan.
e. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustkaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
f.
Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
kegatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik.
i.
Menurut Ahmad Syar’i, standar pendidikan Islam – dalam konteks nasional - setidaknya harus
terdapat salah satu dari dua kriteria berikut Syar’i (2006 : 127).
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an, Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah, Chichi
Paramitha Harahap
2341
Pertama, harus dilihat dari materi dan tujuannya apakah materi pendidikan yang
dikembangkan merupakan kajian, telaah, dan implementasi dari ajaran dan atau nilai-nilai Islam. Serta
apakah tujuannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT ? Pengertian kajian, telaahan, dan
implementasi dari ajaran dan atau nilai-nilai Islam tidak dalam arti sempit seperti materi aqidah
akhlak, fiqh, hukum Islam dan sejenisnya, namun lebih luas dari itu, seperti mengkaji atau membaca
alam dengan segenap potensi dan kekayaannya sebagai wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah.
Demikian pula dengan tujuan akhirnya, apakah akan mendekatkan pemahaman manusia dan
pendekatan dirinya kepada Tuhan atau sebaliknya.
Kedua, dilihat dari personil dan lembaga pengelolanya harus Islam. Karena banyak lembaga
pendidikan non muslim, bahkan mungkin anti atau tidak simpati pada Islam justru mengelola dan
mengembangkan lembaga pendidikan yang mengkaji ajaran Islam. Namun sekali lagi tujuannnya
justru hanya untuk keperluan pengembangan pengetahuan belaka, bahkan tidak mustahil dapat
dijadikan wahana untuk menonjolkan Islam itu sendiri.
Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa standar pendidikan Islam harus memenuhi
minimal empat standar berikut :
1. Standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam
2. Standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah
3. Standar tenaga pendidik yang muslim
4. Standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam
Standar mutu PQ bisa dicapai, apabila semua komponen penyelenggaraan pendidikan AlQur’an juga memenuhi standar. Berkenaan dengan pendidikan al-quran telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan
Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan Menteri Agama
No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Peraturan Menteri
Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis
komunitas muslim yang menjadikan al-Qur’an sebagai materi utamanya, dan diselenggararakan dalam
suasana yang Indah, Bersih, Rapi, Nyaman, dan Menyenangkan sebagai cerminan nilai simbolis dan
filosofis dari kata TAMAN yang dipergunakan.
Taman Pendidikan al-Qur’an bertujuan menyiapkan terbentuknya generasi Qur’ani, yaitu
generasi yang memiliki komitmen terhadap al-Qur’an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan
rujukan segala urusannya. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam terhadap al-Qur’an,
mampu dan rajin membacanya, terus menerus mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemauan
yang kuat untuk mengamalkannya secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari.
Jenjang lembaga pendidikan alquran : pendidikan anak usia dini (paud) al qur’an formal,
taman kanak-kanak al qur’an (tkq) non formal, taman pendidikan al qur’an (tpq) non formal, taklimul
2342
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
qur’an lil aulad (tqa), rumah tahfidz al qur’an (rtq),, pesantren tahfidz al qur’an (tahasusu al qur’an).
Masa pendidikan al-quran :
1. PAUD Al Qur’an / TKQ (2 Tahun) Usia 4 – 6 Tahun. Materinya berupa Mengenal Baca, Tulis,
Tahfidz, Cara mengamalkan kandungan Al Qur’an pembiasaan perilaku sehari-hari. Materinya
berupa Membaca, Menulis, Menghafal dan Mengamalkan kandungan Al Qur’an.
2. TPQ (2 - 4 Tahun) Usia 7 – 12 Tahun. Materinya berupa Membaca dengan tartil, Menghafal,
Menterjemah, Memahami Al Qur’an dan Ulumul Qur’an dan Mengamalkan kandungan Al
Qur’an.
3. TQA (3 Tahun) Usia 12 – 15 Tahun.
4. RTQ (Sesuai jenjang program perjenjang) .
5. Tahasusu Al Qur’an (Sesuai jenjang program perjenjang).
Lembaga pendidikan Al Qur’an dikelola atas dasar rencana kerja tahunan. Meliputi : a)
standar kompetensi lulusan b. kalender pendidikan meliputi : jadwal pembelajaran, kegiatan penilaian,
kegiatan ektrakurikuler, dan hari libur. LPQ memiliki pedoman yang mengatur sbb: a. struktur
organisasi, pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan. b) kurikulum satuan pendidikan dan
silabus c) kalender pendidikan (program tahunan) d) peraturan akademik, tata tertib guru, siswa dll. e)
peraturan penggunaan sarana dan prasarana f. Kode etik hubungan antara sesama warga satuan LPQ
g. biaya operasional.
Standar proses pemnbelajaran :
1. Pembelajaran TK/TP al-Qur’an dan TQA dilakukan melalui pendekatan klasikal dan privat
2. Bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan tingkatannya
3. Metode pembelajaran disesuaikan dengan usia perkembangan anak dengan memperhatikan
prinsip ”bermain sambil belajar” atau ”belajar seraya bermain”
4. Media pembelajaran hendaklah menarik dan menyenangkan anak, aman dan tidak
membahayakan, memenuhi unsur keindahan dan kerapihan, dapat membangkitkan kreativitas
anak, dan mendukung paket pengajaran yang diprogramkan
5. penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang dilakukan secara berkelanjutan
Penetapan kalender pendidikan hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain:
1. Kesesuaian dengan kalender pendidikan sekolah formal
2. Menerapkan sistem semester
3. Lembaga atau unit diperkenankan menentukan kelender akademik masing-masing
Penilaian dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga pembina untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan. Dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memantau proses dan
kemajuan belajar peserta didik. Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah
dinyatakan lulus pada jenjang satuan pendidikan Al Qur’an diberikan ijazah/ syahadah/ tanda lulus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an, Dinda Zulaikha, Pilma Sindy Arizka, Ahmad Darlis, Winda Nurul Azizah, Chichi
Paramitha Harahap
2343
KESIMPULAN
Al-Qur‟an adalah menghindarkan pembacanya dari yang diharamkan, jika diabaikan maka
akan membawa kepada perbuatan yang haram. Pentingnya membaca AlQur‟an dengan benar sudah
menjadi kewajiban bagi satuan pendidikan. Oleh karena itu penjaminan mutu dalam pendidikan AlQur‟an mutlak dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Standar mutu PQ bisa dicapai,
apabila semua komponen penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an juga memenuhi standar. Latar
belakang dari Kebijakan Standar Nasional Pendidikan adalah UU No 20 Tahun 2003 tentang
SISDIKNAS kemudian memunculkan PP No 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti dengan PP No 32
Tahun 2013 tentang SNP.
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara
kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Ruang
lingkupnya meliputi: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan
Standar Penilaian Pendidikan.
REFERENSI
Aan Komariyah dan Cepi Triatna, Visonary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakarta: P.T. Bumi
Aksara, 2008).
Abdul Tolib, Strategi Implementasi Kebijakan Manajemen Peninkatan Mutu Berbasis Sekolah
dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu (Bandung: Penerbit Dewa Ruchi, 2009.
E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2015)
Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar, (Malang: Intelejensi Manusia, 2018).
M. Ali Hasan dan Mukti Ali, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003).
M. H. Masyitoh , “Manajemen Mutu Pendidikan Perspektif QS. Ar-Ra’du Ayat 11 Dan
Impelentasinya dalam Pengelolaan Madrasah” dalam JUMPA Jurnal Manajemen Pendidikan,
Vol. 1, No. 1, Februari – Oktober 2020.
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan
Masyarakat, Yogyakarta: LKiS, 2009, hal.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun, “Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan
Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan,” Salinan, 2015.
Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Bandung: Utra
Umbara, 2008)
Rahmat Hidayat, Ilmu Pendidkan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia, Medan: LPPPI,
2016.
2344
Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 2333-2344
Robert T Sataloff, Michael M Johns, and Karen M Kost, “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan,”
BNSP, Paduan Satuan Nasional Pendidikan, 2007, 1–50.
Usman, “Implementasi Kebijakan Kementrian Agama Terhadap Penyelenggaraan Taman Pendidikan
Al-Qur‟an di Kabupaten Pasuruan,” dalam Jurnal Pendidikan Islam, volume 1 nomer 1,
September 2015
W.J.S Poerwadarminta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982, hlm.
964.