-1- PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Alamat :Jl. JenderalSudirman No. 47,KabupatenSinjai,PropinsiSulawesiSelatan KodePos 92611 Telp (0482) 21132, Fax (0482) 21133, E-Mail :rsudsinjai@gmail.com KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 039 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUAIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI, Menimbang Mengingat : a. bahwa penyakit Acquaired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan masalah kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan Umumnya dan Kabupaten Sinjai pada khususnya yang penting dan segera harus ditanggulangi; b. bahwa penduduk Kabupaten Sinjai perlu dilindungi dari bahaya penyakit tersebut, sehingga perlu dibentuk suatu Kelompok Kerja/Tim Penanggulangan HIV/AIDS; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquaired Immuno Deficiency Syndrome pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023; : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); -24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -311. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586); 14. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Akreditasi Nasional; 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 183); 19. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14); Nomor Standar -420. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 83); 21. Keputusan Bupati Nomor 607 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023; 22. Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023; MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUAIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Ketua dan Wakil Ketua : Tugas : Mengkoordinir seluruh program/kegiatan HIV. b. Sekretaris Tugas : Melakukan pencatatan dan dokumentasi seluruh kegiatan tim. c. Anggota Anggota memiliki tugas sesuai dengan keahlian masing masing antara lain : 1. Dokter CST Tugas : Melakukan pemeriksaan, pengobatan pada penderita HIV dan penyakit penyerta 2. Perawat CST Tugas : Memberikan perawatan terhadap penderita HIV 3. Apoteker Tugas : a) Menyediakan obat sesuai resep kepada penderita HIV b) Memberikan edukasi mengenai cara penggunaan, dosis dan efek samping obat 4. Laboratorium Tugas : Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap penderita/Susp/HIV. -5- 5. Staf Sekretariat Tugas : Membuat pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan Membuat pencatatan dan pelaporan online melalui aplikasi SIHA KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dengan kode rekening 1.01.02.1.01.02.02.4.012.5. 2.1.01.09 KEEMPAT : Keputusan Kabupaten ditetapkan. Direktur Rumah Sinjai ini mulai Sakit Umum berlaku pada Daerah tanggal Ditetapkan di Sinjai Pada tanggal 19 Januari 2023 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI, dr. KAHAR ANIES, Sp.B Pangkat : Pembina Tembusan, disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Sinjai; 2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai; 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai; 4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai; 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sinjai; 6. Masing-masing yang bersangkutan. -6LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 039 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUAIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUAIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME TAHUN 2023 NO NAMA/JABATAN 1 2 I II KEDUDUKAN DALAM TIM 3 Direktur HONORORARIUM KET 4 5 Pengarah - 1. Kepala Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan 2. Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Penanggung 3. Kepala Bidang Pelayanan Jawab Penunjang - 4. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan III IV VII dr. Hj. Indo Sakka, Sp.THT-KL, M.Kes Haryanti, A.Md.Keb 1. dr. Hj. Fitriani Nas 2. Faoziah Azis, AMK Ketua Sekretaris Rp Rp Rp Rp 350.000 250.000 250.000 250.000 6 6 6 6 bulan bulan bulan bulan 3. Sartikawati, S.Kep.,Ns Rp 250.000 6 bulan 4. Surianti, S.Kep.,Ns Rp 250.000 6 bulan 5. Rohana Dahlan, S.Si., Apt Rp 250.000 6 bulan 6. Muliasnah, AMAK Rp 250.000 6 bulan Rp 220.000 6 bulan Sri Wahyuni, S.Kep., Ns. Staf Sekretariat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dr. KAHAR ANIES, Sp.B Pangkat : Pembina