MAKALAH
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PERUNDANGUNDANGAN DAN KENIJAKSANAAN NEGARA
Disusun oleh:
Ivonny Wisnata (43120110247)
Dosen Pengampu:
Oni Tarsani, M.Ikom
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat
tersusun hingga selesai. Makalah yang berjudul Implementasi Pancasila Dalam Perundangundangan dan Kebijaksanaan Negara.
Saya sangat berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan juga
wawasan menyangkut arti Implementasi Pancasila Dalam Perundang-undangan dan
Kebijaksanaan Negara.
Dalam penulisan makalah ini saya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena
itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan
makalah ini.
Saya sadar bahwa dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, Hal itu di karenakan
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kita.
Akhir kata, saya memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak
kesalahan.
Jakarta, 10 Oktober 2020
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 1
C. Tujuan Penulisan ............................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASA
A. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara ............................. 2
B. Implementasi Pancasila Dalam Perundang-undangan dan Kebijaksanaan
Negara .............................................................................................................. 3
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................................... 6
B. Saran ................................................................................................................ 6
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 7
ii
BAB II
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila merupakan dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila
digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur
penyelenggaraan negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara
adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum negara
menjadikan semua materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukanlah dasar hukum,
melainkan sumber segala sumber hukum.
Pancasila sebagai dasar negara, berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara
Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya
bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, sehingga harus diimplementasikan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembentukan peraturan perundangundangan yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai
Pancasila.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara?
2. Bagaimana implementasi Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijaksanaan
negara?
C. Tujuan Masalah
1. Mengetahui Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
2. Mengetahui implementasi Pancasila dalam perundang-undangan dan kebijaksanaan
negara?
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Negara
Indonesia sebagaia negara hukum, berarti baik penguasa maupun rakyat atau
warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap,
tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.
Berdasarkan Pasal 2 UU 12 tahun 2011, Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum negara Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara
adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hukmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering
disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi Negara. Dalam pengertiannya ini pancasila
merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara. Pancasila
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelengaraan Negara. Konsekuensinya seluruh
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan
harus dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau
sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila.
Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan
dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di
Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku
lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak
bisa diubah dan tidak boleh diubah.
Akan tetapi, saat ini keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem
hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap
resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan
yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya
kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya
dijadikan simbol dalam hukum.
2
B. Implementasi Pancasila Dalam Perundang-Undangan dan Kebijaksanaan Negara
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila adalah
kaidah fundamental dan tertinggi kedudukannya, sehingga pembentukan peraturan-peraturan
harus berpedoman kepada kelima sila Pancasila. Saat ini implementasi Pancasila sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia. Saat ini, Pancasila sudah dimuat di dalam perundangundangan dan kebijakan negara.
Penuangan isi Pancasila di dalam UUD 1945 sudah tampak jelas. Dimulai dari Sila
pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”diatur di dalam pasal 28 dan pasal 29.
Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradap” diatur di dalam pasal-pasal
28. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” diatur di dalam pasal 1 (1), pasal 30, dan
pasal 37 ayat 5. Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” diatur di dalam pasal 2, 5, 18, 20, 22. Sila
kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diatur di dalam pasal
28, pasal 33, dan pasal 34. Sedangkan pasal-pasal lain yang ada di dalan UUD 1945 semuanya
dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila dari Pancasila.
Untuk Implementasi Pancasila dalam kebijaksanaan negara, dibagi dalam beberapa
bidang yaitu, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bidang
pertahanan dan keamanan. Dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang sangat
dipengaruhi oleh sila-sila Pancasila dan esensinya. Berikut adalah implementasi Pancasila
dalam pembuatan kebijakan negara:
1. Bidang Politik
Pembuatan kebijakan Negara bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia
harus berdasarkan pada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan
politik yang tidak berpihak pada rakyat dan/atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan
semata dapat dihilangkan. Sistem yang dikembangankan adalah sistem yang memperhatikan
Pancasila sebagai moral politik. Berikut berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur
kebijakan negara terhadap kehidupan politik.

Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga Negara Republik
Indonesia.
3

Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang
berada didalam hukum dan juga pemerintahan tanpa adanya kekecualian.
2. Bidang Ekonomi
Kebijakan Negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila
dimana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan
bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Berikut berbagai macam bentuk
pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan ekonomi.

Pasal 27 Ayat 1 yang dimana berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi "Disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan".

Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara".
3. Bidang Sosial dan Budaya
Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangatlah cepat. Namun untuk
mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut maka perlu dibentuk suatu perundanganundangan yang mengangkat nilai etika pancasila bersifat humanistik, maksudnya nilai-nilai
pancasila yang diimplementasikan harus mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat
dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Berikut berbagai macam bentuk pasal yang akan
mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan sosial dan budaya.

Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara untuk berhak mendapatkan
pendidikan, ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah HAM".

Pasal 32 Ayat 2 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia".
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum. Untuk menjaga keamanan dan
ditegakkannya keadilan maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan Negara yang
baik. Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk mengatur ketertiban warga dan
4
melindungi hak-hak warga Negaranya. Berikut berbagai macam bentuk pasal yang akan
mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan pertahanan dan keamanan.

Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara".
Saat ini nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sudah tertuang di dalam perundang-
undangan dan kebijakan negara. Namun, nilai-nilai Pancasila tersebut yang seharusnya
dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
khususnya implementasinya dalam peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan negara
belum sepenuhnya diimplementasikan.
Walaupun Pancasila adalah sumber segala sumber hukum dan sudah tertuang di dalam
UUD 1945 serta kebijaksanaan negara. Sistem hukum Indonesia belum mampu memberikan
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini telah sangat
menyimpang dari Pancasila, seperti yang tercantum dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi
“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hukuman kasus
yang tidak sesuai dengan perbuatannya yang terjadi di Indonesia. Misalnya orang biasa yang
ketauan melakukan Tindakan kecil akan langsung ditangkap dan diberi hukuman yang berat,
sedangkan seorang penjabat negara yang melakukan korupsi uang negara milyaran rupiah
disamakan dengan hukuman seseorang yang mencuri ayam. Juga ada sebuah kasus dimana
seorang nenek mencuri 3 buah kakao seharga Rp 2.000 langsung ditangkap dan diberi hukuman
1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan.
Ketidakadilan ini telah terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Saat ini, hukum dijadikan
alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Yang menang dari hukum di
Indonesia adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti akan
aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara telah dilanggar.
Hukum di Indonesia cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku pada
orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa hukum di Indonesia dapat
dibeli dengan uang. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan
keadilan tanpa terkecuali dan tidak pandang bulu. Namum dalam prakteknya hal ini sudah
tidak terjadi lagi di Indonesia.
5
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sumber hukum yang paling mendasar dari negara Republik Indonesia adalah Pancasila.
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di
Indonesia. Dengan dasar hukum pancasila, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi
keadilan social dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
Hukum di Indonesia belum sepenunya diimplementasikan. Oleh karena itu perlu
adanya reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif mulai daritingkat pusat sampai
pada tingkat pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalamsikap, cara
berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang
sesuaidengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan.
B. Saran
Demikianlah makalah yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila
jika ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam pembahasan mohon untuk dimaafkan
dan dimaklumi. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan yang saya miliki. Oleh
karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat saya harapkan
sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.
6
DAFTAR PUSTAKA
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasilasebagai-sumber-hukumnegara/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%202%20UU%2012,sumber%20segala%20sumber%
20hukum%20negara.&text=Karena%20dasar%20hukum%20tertinggi%20dalam,sumber%20
dari%20segala%20sumber%20hukum.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasilasebagai-sumber-hukum-negara/
https://furq4n.blogspot.com/2015/10/bagaimana-implementasi-pancasila-dalam.html
http://ardiansetiawan23-037.blogspot.com/2013/10/pancasila-implementasi-nilaipancasila.html
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512
7