l
.ht
m
nis
uk
g-j
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
nta
n
NOMOR HK.01.07/MENKES/1511/2023
TENTANG
-te
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
mk
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
s-k
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
me
n
ke
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: a.
bahwa
telah
dilakukan
23
/0
Menimbang
8/k
ep
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
peninjauan
tarif
pelayanan
kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan iuran
si.
co
m/
20
dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
b.
bahwa tarif terkait pelayanan kebidanan dan neonatal
reg
ula
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
Penyelenggaraan
c.
Program
Jaminan
Kesehatan
memerlukan petunjuk lebih lanjut agar memiliki kepastian
hukum dalam implementasinya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pelayanan
Kebidanan
dan
Neonatal
dalam
rangka
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
-2: 1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
l
Mengingat
.ht
m
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
uk
2.
nis
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
g-j
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
nta
n
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
-te
3.
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
mk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
4.
s-k
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
me
n
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
ep
5.
8/k
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
23
/0
Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
si.
co
m/
20
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden
Nomor
82
Tahun
2018
tentang
Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
reg
ula
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
-3-
l
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
.ht
m
Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
nis
2022
Usaha
dan
Produk
pada
Penyelenggaraan
g-j
Kegiatan
uk
Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar
nta
n
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
8.
-te
317);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
mk
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa
Sesudah
s-k
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa
Melahirkan,
Pelayanan
Kontrasepsi,
dan
ke
Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik
9.
me
n
Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
ep
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
156);
23
/0
8/k
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
Standar
Tarif
Pelayanan
Kesehatan
dalam
si.
co
m/
20
tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
75/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat
reg
ula
Ultrasonografi untuk Antenatal Care bagi Dokter Umum di
inf
o
Layanan Primer;
htt
ps:
//w
ww
.
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
PELAYANAN
KEBIDANAN
DAN
NEONATAL DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR
TARIF
PELAYANAN
KESEHATAN
DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.
-4: Menetapkan
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Pelayanan
l
KESATU
.ht
m
Kebidanan dan Neonatal dalam rangka Implementasi Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif
Kesehatan
dalam
Penyelenggaraan
Program
nis
Pelayanan
uk
Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis
g-j
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
KEDUA
: Petunjuk
Teknis
nta
n
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
-te
KESATU digunakan sebagai acuan bagi dinas kesehatan,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
mk
organisasi profesi, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),
s-k
dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan
ke
penjaminan dan pembayaran atas pelayanan kebidanan dan
KETIGA
: Petunjuk
Teknis
me
n
neonatal dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
memberikan penjelasan penjaminan dan pembayaran
8/k
a.
ep
KESATU bertujuan untuk:
23
/0
pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal dalam
rangka implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
si.
co
m/
20
3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
b.
meningkatkan
kualitas
pemeriksaan
antenatal
care,
persalinan, dan skrining hipotiroid kongenital; dan
c.
mengoptimalkan
cakupan
penjaminan
pelayanan
reg
ula
kesehatan kebidanan dan neonatal berkualitas untuk
mendukung penurunan angka kematian ibu dan angka
kematian bayi.
: Penjaminan
inf
o
KEEMPAT
dan
pembayaran
atas
pelayanan
kesehatan
htt
ps:
//w
ww
.
kebidanan dan neonatal dilaksanakan dengan ketentuan:
a.
pelayanan pengambilan sampel untuk Skrining Hipotiroid
Kongenital (SHK) dan persalinan di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) dibayarkan dalam satu paket tarif
persalinan.
b.
dalam hal pengambilan sampel untuk Skrining Hipotiroid
Kongenital (SHK) belum dapat dilakukan dalam rangkaian
pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
-5-
l
Pertama (FKTP), tarif persalinan tetap dibayarkan sesuai
.ht
m
dengan tarif paket persalinan paling lambat tanggal 1
September 2023.
pelayanan Ultrasonografi (USG) yang dilaksanakan oleh
nis
c.
uk
dokter umum lulusan sebelum tahun 2012 yang belum
g-j
memiliki sertifikat pelatihan USG berdasarkan Keputusan
nta
n
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 75/2023
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Ultrasonografi
-te
untuk Antenatal Care Bagi Dokter Umum di Layanan
Primer, tetap dapat dibayarkan sesuai dengan tarif paket
pelatihan, workshop, atau orientasi yang
diselenggarakan
oleh
s-k
mengikuti
mk
Antenatal Care (ANC) dengan persyaratan dokter telah
Kementerian
Kesehatan,
dinas
ke
kesehatan, organisasi profesi, balai pelatihan kesehatan,
me
n
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
KELIMA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
reg
ula
si.
co
m/
20
23
/0
8/k
ep
dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 9 Januari 2023.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
-6-
MENTERI
KESEHATAN
.ht
m
KEPUTUSAN
l
LAMPIRAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/1511/2023
PETUNJUK
TEKNIS
nis
TENTANG
IMPLEMENTASI
KESEHATAN
DALAM
RANGKA
g-j
NEONATAL
PERATURAN
MENTERI
nta
n
DAN
uk
PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN
2023
NOMOR
3
TAHUN
-te
TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
s-k
mk
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL
ke
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
me
n
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Latar Belakang
8/k
A.
ep
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
23
/0
Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) merupakan prioritas nasional dan target global pada Sustainable
si.
co
m/
20
Development Goals (SDGs). Pada saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI)
berdasarkan Longform Sensus Penduduk tahun 2020 adalah 189/100.000
Kelahiran Hidup (KH) yang harus terus diturunkan untuk dapat mencapai
target RPJMN pada tahun 2024 menjadi 183 /100.000 KH. Sementara itu,
berdasarkan Longform Sensus Penduduk tahun 2020 Angka Kematian Bayi
reg
ula
(AKB) adalah 16,8/1.000 KH dan target RPJMN tahun 2024 adalah
16/1.000 KH. Meskipun data terakhir menunjukkan penurunan kematian
ibu dan kematian bayi baru lahir di Indonesia, angka tersebut masih jauh
inf
o
dari target SDGs tahun 2030, sehingga diperlukan adanya kebijakan
khusus yang menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk
ps:
//w
ww
.
mengambil
peran
dalam
mencegah
kematian
ibu
dan
bayi,
baik
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan tenaga
Kesehatan, maupun pembiayaan.
Setelah dilakukan peninjauan dengan memperhitungkan kecukupan
htt
iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kesinambungan program,
maka disusun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
-7-
Kesehatan.
Menindaklanjuti
terbitnya
Peraturan
Menteri
.ht
m
Jaminan
l
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif
nis
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,
uk
telah dilakukan sosialisasi Permenkes tersebut yang dilakukan oleh
g-j
Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan kepada Kantor Cabang
nta
n
BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FKTP,
FKRTL) serta organisasi profesi terkait.
-te
Dari rangkaian proses sosialisasi Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 yang
telah dilakukan, teridentifikasi beberapa isu dalam implementasi pelayanan
mk
masa hamil, persalinan dan SHK yang perlu diklarifikasi dalam melakukan
s-k
pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Sehubungan hal tersebut,
diperlukan Petunjuk Teknis Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dalam
ke
rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
me
n
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Kebijakan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dalam Penyelenggaraan
23
/0
Program Jaminan Kesehatan
8/k
B.
ep
Program Jaminan Kesehatan.
Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan pelayanan
si.
co
m/
20
kesehatan esensial yang bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan
angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan ibu dimulai
dari pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil termasuk
pemeriksaan kehamilan (antenatal care), persalinan, sampai setelah
melahirkan. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui
reg
ula
pelayanan kesehatan neonatal esensial, skrining bayi baru lahir termasuk
skrining hipotiroid kongenital, dan pemberian komunikasi, informasi,
edukasi.
inf
o
Pelaksanaan pelayanan kesehatan masa hamil, persalinan, dan
skrining hipotiroid kongenital menyesuaikan dengan terbitnya Permenkes
ps:
//w
ww
.
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagai berikut:
1.
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil
htt
a.
Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan melalui kegiatan
pemeriksaan kehamilan (antenatal care) 6 (enam) kali selama
masa kehamilan meliputi:
-81 (satu) kali pada trimester pertama dilakukan oleh dokter
l
1)
.ht
m
beserta pemeriksaan 10T (sesuai waktu pemeriksaan,
termasuk laboratorium dasar Hb, Gluko Protein Uri dan
2 (dua) kali pada trimester kedua dapat dilakukan oleh
uk
2)
nis
triple eliminasi) dan pemeriksaan ultrasonografi (USG);
3 (tiga) kali pada trimester ketiga dilakukan oleh dokter atau
nta
n
3)
g-j
dokter atau bidan; dan
bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter
-te
beserta pemeriksaan 10T (sesuai waktu pemeriksaan), dan
USG.
1)
mk
Dalam kondisi tertentu, yakni:
karena tidak ada dokter dalam area yang masih terjangkau;
s-k
b.
atau
tidak ada sarana pemeriksaan USG dalam area yang masih
ke
2)
me
n
terjangkau,
pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama dan trimester
ep
ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh
8/k
dokter atau bidan tanpa pemeriksaan USG, atau melakukan
23
/0
rujukan horizontal layanan ANC pada trimester pertama atau
ANC kelima secara lengkap (10T dan USG).
Pemeriksaan USG skrining obstetri merupakan kompetensi 4A
si.
co
m/
20
c.
dokter umum sesuai standar kompetensi dokter umum Indonesia
tahun 2012 (SKDI 2012), sehingga dapat dilakukan pada FKTP
(Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan
rumah sakit kelas D pratama) yang terdapat dokter umum
reg
ula
memiliki kompetensi USG skrining obstetri. Kompetensi USG
obstetri dasar terbatas untuk lulusan dokter sebelum tahun 2012
diperoleh dari pendidikan, pelatihan, workshop, atau orientasi
inf
o
yang
diselenggarakan
oleh
Kementerian
Kesehatan,
dinas
ps:
//w
ww
.
kesehatan, organisasi profesi, balai pelatihan kesehatan, atau
d.
htt
e.
fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemeriksaan triple eliminasi dalam pemeriksaan kehamilan oleh
FKTP selain Puskesmas dapat dilakukan dengan rujukan
horizontal ke Puskesmas dengan pembiayaan program.
Ketentuan pelayanan masa hamil atau antenatal care sebagai
dasar pembiayaan baik bersumber dari anggaran program,
dana
-9-
l
alokasi khusus, maupun BPJS Kesehatan mengacu pada
.ht
m
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil,
Hamil,
Persalinan,
dan
Masa
Sesudah
Melahirkan,
nis
Masa
Pelayanan Persalinan
Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
nta
n
a.
g-j
2.
uk
Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa
-te
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah
Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan
mk
Seksual, pelayanan persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan
Pelayanan persalinan dilakukan oleh:
1)
Tim paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang dokter dan 2
ke
b.
s-k
kesehatan.
me
n
(dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan, yaitu:
b)
dokter dan 2 (dua) bidan.
8/k
ep
dokter, bidan, dan perawat; atau
Dalam hal terdapat keterbatasan dokter, persalinan tanpa
23
/0
2)
a)
komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua)
a)
b)
3)
si.
co
m/
20
orang tenaga kesehatan, yaitu:
bidan dan bidan; atau
bidan dan perawat.
Keterbatasan dokter sebagaimana dimaksud dalam poin 2)
adalah:
tidak ada dokter di tempat sewaktu ibu datang dalam
reg
ula
a)
keadaan inpartu kala II (dua); atau
inf
o
b)
htt
ps:
//w
ww
.
c.
waktu tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan yang
tersedia dokter lebih dari 1 (satu) jam.
Pembiayaan pelayanan persalinan oleh dokter dan/atau bidan
yang berpraktik di FKTP, tempat praktik mandiri dokter, atau
tempat praktik mandiri bidan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan, dibayarkan dengan syarat:
1)
penolong utama persalinan memiliki surat izin praktik dokter
atau surat izin praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan
tempat persalinan; dan
- 10 tenaga kesehatan pendamping penolong persalinan memiliki
l
2)
.ht
m
surat izin praktik (bidan atau perawat). Surat izin praktik
tenaga kesehatan pendamping penolong persalinan dapat di
pelayanan
kesehatan
tempat
persalinan
atau
nis
fasilitas
uk
fasilitas pelayanan kesehatan lain tetapi memiliki perjanjian
g-j
kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tempat
d.
nta
n
persalinan.
Sebagai kelengkapan data dukung klaim persalinan yang
-te
dilakukan oleh tim, keterangan penolong utama persalinan, dan
pendamping penolong persalinan dapat dilihat dalam rekam
Pelayanan
persalinan
dengan
tindakan
s-k
e.
mk
medis pasien baik elektronik maupun manual.
emergensi
dasar
dilaksanakan di FKTP PONED yang ditetapkan oleh pemerintah
ke
daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif
me
n
pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP
PONED:
Penjaminan pelayanan persalinan harus diberikan sesuai
ep
1)
Pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di
23
/0
2)
8/k
tata laksana pelayanan persalinan.
FKTP PONED dilaksanakan minimal 2 (dua) hari, tarif
dibayarkan
sesuai
dengan
tarif
pelayanan
si.
co
m/
20
pelayanan
persalinan PONED.
3)
Dalam hal pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi
dasar di FKTP PONED dilaksanakan kurang dari 2 (dua) hari,
tarif pelayanan dibayarkan sesuai dengan tarif pelayanan
f.
reg
ula
persalinan NON PONED.
Ketentuan pelayanan persalinan sebagai dasar pembiayaan baik
bersumber dari anggaran program, dana alokasi khusus, maupun
inf
o
BPJS Kesehatan mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2021
ps:
//w
ww
.
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum
3.
Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
Pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
a.
htt
Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Pelaksanaan SHK dilakukan pada semua bayi lahir di fasilitas
kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjutan sesuai waktu yang direkomendasikan.
b.
Pembiayaan SHK
- 11 -
a)
l
Pembiayaan bahan habis pakai SHK
bahan habis pakai dalam pelayanan SHK terdiri dari
.ht
m
1)
kertas saring, lancet pediatrik, sarung tangan, kapas,
fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama
uk
b)
nis
alkohol, dan kasa steril.
g-j
dengan BPJS Kesehatan maka kertas saring dan lancet
nta
n
pediatrik akan didistribusikan dari dinas kesehatan
kabupaten/kota berdasarkan rencana kebutuhan yang
c)
-te
disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
tempat praktik mandiri bidan yang berjejaring dengan
mk
fasilitas pelayanan kesehatan mendapat bahan habis
s-k
pakai di bawah koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan
tempat berjejaring.
Pembiayaan jasa pengambilan sampel SHK
ke
2)
me
n
Pembiayaan jasa pengambilan sampel SHK oleh FKTP
(termasuk bidan jejaring) dan FKRTL yang bekerja sama
ep
dengan BPJS Kesehatan masuk dalam paket tarif persalinan
8/k
sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang
23
/0
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan.
Ketentuan penjaminan pengambilan sampel SHK sebagai
si.
co
m/
20
3)
bagian dari paket persalinan JKN berdasarkan Permenkes
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan
dalam
Penyelenggaraan
Program
Jaminan
Kesehatan sebagai berikut:
Pelaksanaan pengambilan sampel SHK ditujukan untuk
reg
ula
a)
seluruh bayi yang lahir di FKTP (termasuk jejaring
bidan) maupun FKRTL baik milik pemerintah atau
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
swasta, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan baik
dokter,
bidan,
Laboratorium
perawat,
Medik
maupun
(ATLM)
Ahli
tanpa
Teknologi
memerlukan
sertifikasi khusus.
b)
Ketentuan pengambilan sampel (spesimen darah) untuk
SHK:
(1)
Pengambilan spesimen darah dilakukan ketika
umur bayi 48 sampai 72 jam dengan perkecualian
sebagai berikut:
- 12 Jika bayi harus pulang sebelum 48 jam,
l
(a)
.ht
m
pengambilan sampel dilakukan setelah bayi
berusia 24 jam.
Bayi lahir prematur/BBLR dalam keadaan
nis
(b)
uk
stabil tetap dilakukan pengambilan sampel.
g-j
Bila hasil negatif pengambilan sampel diulang
(c)
nta
n
pada usia 2 minggu.
Bayi sakit kritis yang dirawat di NICU,
-te
pengambilan sampel dapat ditunda sampai
umur 2 minggu.
Batas pengambilan sampel sampai umur bayi
mk
(d)
(2)
s-k
maksimal 2 minggu.
FKTP dan jejaringnya serta FKRTL penolong
ke
persalinan dapat merujuk pelaksanaan SHK ke
me
n
fasilitas pelayanan kesehatan lain. Besaran tarif
penggantian biaya pemeriksaan SHK disepakati
ep
antara fasilitas pelayanan kesehatan perujuk dan
8/k
penerima rujukan. Bagi peserta JKN tidak boleh
4)
23
/0
dikenakan urun biaya.
Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan
si.
co
m/
20
setelah tanggal 1 September 2023 hanya dapat dibayarkan
oleh BPJS Kesehatan jika disertai bukti pengambilan sampel
SHK, kecuali dalam kondisi:
a) bayi tidak dimungkinkan untuk diambil sampel SHK
dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau tenaga
reg
ula
kesehatan yang merawat (Formulir 1); atau
b) pada daerah dengan akses sulit (interval waktu antara
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
pengambilan sampel hingga sampai di laboratorium
rujukan lebih dari 14 hari), bencana, dan/atau dengan
sumber daya terbatas (tidak memiliki dokter atau bidan
atau perawat atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(ATLM) dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala
dinas kesehatan setempat (Formulir 2).
5)
Pasien dengan KTP berbeda dengan lokasi fasilitas pelayanan
kesehatan, pemeriksaan SHK tetap dapat dilaksanakan
dengan
pembiayaan
bahan
habis
pakai
dan
jasa
pemeriksaan sampel di laboratorium rujukan berasal dari
- 13 -
l
DAK nonfisik kabupaten/kota tempat fasilitas pelayanan
.ht
m
kesehatan pelayanan atau diklaim ke APBN Direktorat
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
reg
ula
si.
co
m/
20
23
/0
8/k
ep
me
n
ke
s-k
mk
-te
nta
n
g-j
uk
nis
Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- 14 Alur Pelayanan SHK dengan pembiayaan dari APBN/DAK Nonfisik sebagai
l
C.
7
8
nis
uk
g-j
nta
n
Pencatatan dan pelaporan SHK
oleh Fasyankes dan Lab rujukan,
ditembuskan kepada Dinas
Kesehatan Provinsi/Kab/Kota
8/k
Hasil TSH Normal
8A
inf
o
reg
ula
si.
co
m/
20
23
/0
Pemantauan
tumbuh kembang di
FKTP
ps:
//w
ww
.
Pengambilan
sampel SHK dengan
kertas saring di
FKTP dan FKRTL
ke
Pemeriksaan sampel SHK
ke Laboratorium Rujukan
4
-te
Pencatatan pelayanan
SHK pada
sistem/teknologi
informasi dan
komunikasi yang
berlaku atau pencatatan
manual Fasyankes
mk
5
Pelayanan persalinan
bayi baru lahir di FKTP
dan FKRTL
s-k
Pengiriman sampel SHK ke
Laboratorium Rujukan
(melalui koordinasi Dinkes
Kab/Kota dan Puskesmas).
Data pengiriman sampel
ditembuskan ke Dinkes
Provinsi
Pembiayaan:
• Nomor 2, 6, 7, 8B = DAK Non
Fisik/ APBD/ APBN
• Nomor 3,4 = paket
persalinan JKN
• Nomor 8A, 8C = JKN
htt
3
Distribusi BHP dari
Dinkes Kab/Kota
ke Fasyankes
me
n
6
2
Permintaan BHP dari
Fasyankes ke Dinkes
Kab/Kota
Hasil TSH Tinggi
ep
1
.ht
m
berikut:
8B
Tata laksana
FKRTL
oleh
spesialis anak
Tes
konfirmasi
di
laboratorium terstandar
di kab/kota atau lab
rujukan
Positif
8C
HK di
dokter
Tata laksana
pengobatan HK di
FKRTL
Negatif
Pemantauan
tumbuh kembang
di FKTP
- 15 Formulir 1
l
D.
.ht
m
Format Surat Keterangan Dokter atau Tenaga Kesehatan
nis
KOP FASILITAS KESEHATAN
uk
Pernyataan Tidak Dilakukan Skrining
nta
n
g-j
Hipotiroid Kongenital
:
Jabatan
:
Menyatakan bahwa
:
Nama Bayi
:
Tanggal lahir
:
No Rekam Medik
:
Nama Ibu
:
mk
Pangkat/ Golongan
s-k
:
ke
NIP
Jenis kelamin L / P
me
n
:
ep
Nama
-te
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
8/k
Tidak dapat dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital dengan alasan (lingkari/
1)
23
/0
pilih salah satu atau lebih kondisi yang sesuai) :
Bayi tidak dimungkinkan untuk diambil sampel SHK dibuktikan dengan
2)
si.
co
m/
20
surat keterangan tenaga kesehatan yang merawat.
Daerah dengan akses sulit (interval waktu antara pengambilan sampel
hingga sampai di laboratorium rujukan lebih dari 14 hari), bencana, dan
atau dengan sumber daya terbatas (tidak memiliki dokter atau bidan atau
reg
ula
perawat atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM))
…………………20….
Petugas Fasyankes
Orang tua / wali
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
Mengetahui,
(Nama jelas)
- 16 Formulir 2
l
E.
.ht
m
Format Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan
nis
KOP DINAS KESEHATAN
g-j
uk
SURAT PERNYATAAN
NIP
:
Pangkat/ Golongan
:
Jabatan
:
-te
:
mk
Nama
nta
n
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Dinas
Kesehatan
Provinsi
...
Kabupaten/Kota
..
tidak
dapat
ke
wilayah
s-k
Dengan ini menyatakan bahwa Fasyankes (nama Fasyankes) yang berada di
mengimplementasikan pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir sejak tanggal ...
1.
me
n
sampai dengan tanggal ... karena *):
Daerah dengan akses sulit (interval waktu antara pengambilan sampel
ep
hingga sampai di laboratorium rujukan lebih dari 14 hari);
Terjadi bencana;
3.
Sumber daya terbatas (tidak memiliki dokter, bidan, perawat, atau Ahli
23
/0
8/k
2.
Teknologi Laboratorium Medik;
alasan lain, sebutkan ...
si.
co
m/
20
4.
Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
reg
ula
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.
…………………20….
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/ Kab/Kota
htt
ps:
//w
ww
.
inf
o
*) pilih salah satu atau lebih kondisi yang sesuai
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN