Pelayanan SP2D Uang Persediaan (UP)
Persyaratan:
1. Ringkasan Surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP)
2. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
3. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) bertanda tangan Pengguna
Anggaran dan dicap stempel dinas
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
/Kuasa Pengguna Anggaran saat pengajuan surat perintah pencairan dana (SP2D)
kepada Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD)
5. Surat Pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen ditandatangani oleh PPK SKPD dan
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Lampiran lain yang diperlukan
Pelayanan SP2D Ganti Uang Persediaan (GU)
Persyaratan:
1. Ringkasan Surat permintaan pembayaran ganti uang (GU)
2. Rincian surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) yang telah diverifikasi
dan ditandatangani
3. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) bertandatangan
Pengguna Anggaran dan dicap stempel dinas
4. Laporan pertanggungjawaban bendahara (LPJ) pengeluaran (minimal 70%) atas
penggunaan uang persediaan/ganti uang (UP/GU) sebelumnya.
5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran ditandatangani oleh
pengguna anggaran sebagai kelengkapan SPM-GU saat pengajuan surat perintah
pencairan dana (SP2D) kepada bendahara umum daerah (BUD).
6. Surat Pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen ditandatangani oleh PPK SKPD dan
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
7. Lampiran lain yang diperlukan.
Pelayanan SP2D Belanja Langsung Non Modal Lainnya, Belanja Modal Non
Termin, Belanja Modal Uang Muka, Belanja Modal Termin, Belanja Modal
Termin Terakhir Persyaratan:
1. Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung ( SPP-LS )
2. Rincian surat permintaan pembayaran langsung ( SPP-LS ) yang telah diverifikasi
dan ditandatangani
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) bertandatangan Pengguna Anggaran
dan dicap stempel dinas
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA
5. Surat Pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen ditandatangani oleh PPK SKPD dan
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dokumen kontrak/SPK/Surat Perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara
Kemajuan Pekerjaan/Selesainya Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
Berita Acara Pembayaran, Surat Jaminan ( untuk pembayaran sebelum masa
pemeliharaan berakhir ), rekening Bank Pihak Ketiga,
7. Lampiran lain yang diperlukan.
Pelayanan SP2D Belanja Langsung Gaji
Persyaratan:
1. Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung ( SPP-LS ) Gaji
2. Rincian surat permintaan pembayaran langsung ( SPP-LS ) Gaji yang telah
diverifikasi dan ditandatangani
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji bertandatangan Pengguna
Anggaran dan dicap stempel dinas
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA
5. Surat Pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen ditandatangani oleh PPK SKPD dan
disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung
7. Lampiran lain yang diperlukan.
Pelayanan SP2D Tambah Uang (TU)
Persyaratan:
1. Ringkasan Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU)
2. Rincian surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang telah
diverifikasi dan ditandatangani
3. Surat perintah membayar Tambahan Uang (SPM-TU) bertandatangan pengguna
anggaran dan dicap stempel dinas
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran Saat pengajuan surat perintah pencairan dana
(SP2D) kepada BUD/KBUD
5. Surat Pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP
ditandatangani oleh PPK SKPD dan disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
6. Surat rincian rencana penggunaan dana TU sampai dengan sub rincian objek yang
mendapat persetujuan PA
7. Lampiran lain yang diperlukan.
Sistem, mekanisme dan prosedur
1. Bendahara Pengeluaran, Penerima (Bansos, Hibah, Bantuan, Pembiayaan)
mengajukan SPM beserta kelengkapannya ( yang telah diverifikasi) kepada
BAKEUDA Up. Bidang Perbendaharaan.
2. Pelaksana pelayanan menerima dan meregister berkas SPM beserta kelengkapannya
3. Pelaksana Pelayanan menyerahkan SPM beserta kelengkapannya kepada pelaksana
kendali di Sub Bidang untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dan kebenarannya
beserta penyediaan dana
4. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan benar dan dana di DPA tersedia maka oleh
kasubbid setuju untuk diterbitkan SP2D dengan menandatangani ceklist pengajuan
SP2D yang sudah diparaf oleh pelaksana pengendali
5. Apabila SPM beserta kelengkapannya dinyatakan tidak lengkap dan benar maka
berkas dikembalikan dan apabila tidak bisa melengkapi dan kebenarannya diragukan
maka dibuatkan penolakan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah
6. SP2D dicetak oleh operator SP2D kemudian diperiksa dan diteliti kembali serta
diparaf oleh Kasubbid
7. SP2D ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD/Penandatangan
SP2D)
8. SP2D yang telah ditandatangani diserahkan ke pelaksana pelayanan untuk dicap dan
dipisah
9. Selanjutnya SP2D diserahkan ke Bank Kas Daerah untuk dipindahbukukan ke
rekening penerima
10. Penerima mencek di rekening masing-masing
Waktu penyelesaian
2 Hari Setelah SPM diterima dari SKPD
Biaya/ tarif
Tidak dipungut biaya/Gratis
Produk pelayanan
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Pengaduan layanan

Konsultasi SKPD untuk permasalahan bisa disampaikan ke BAKEUDA Up.Bidang
Perbendaharaan

Konsultasi dan koordinasi untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BAKEUDA Up. Bidang
Perbendaharaan