TUTORING BUSINESS ECONOMICS
23 Juni 2023 (09.00-10.30)
Oleh Darman
darman@binus.ac.id
LEARNING OBJECTIVES
1. Macroeconomic Analysis (Analisa Ekonomi Makro)
a. Macroeconomic problems (Masalah ekonomi Makro)
b. The key macroeconomic objectives (Tujuan Utama Ekonomi
Makro)
c. The circular flow of income.
d. Business Cycle
2. Macroeconomics Policy
a. Demand side policy (Kebijakan sisi permintaan)
 AD = C + I + G + X
a) Kebijakan fiscal
b) Kebiajakn moneter
b. Supply side policy (Kebijakan sisi penawaran)
 AS = C + S + T + M
3. Fenomena business economics
Macroeconomic Analysis
Ilmu ekonomi makro dan mikro mempunyai tujuan yang sama , yaitu
melihat apakah sudah terjadi alokasi sumber daya ekonomi yang efisien
atau belum. Jika belum , apa penyebabnya dan bagaimana
mengatasinya ? Jika sudah apakah efisiensi tersebut dapat ditingkatkan
atau tidak ?
Alokasi sumber daya yang efisien adalah situasi ketika sumber daya
dialokasikan pada penggunaan nilai tertinggi atau optimal.artinya
barang dan jasa berkualitas tinggi di produksi dengan sumber daya yang
ada. Konsep ini dapat diterapkan pada individu, perusahaan,
pemerintah atau ekonomi (ekonomi mikro dan ekonomi makro).
Macroeconomic problems
1.
2.
3.
4.
Masalah pertumbuhan ekonomi
Masalah inflasi
Masalah Pengangguran
Masalah neraca pembayaran dan nilai tukar
Tujuan Utama Ekonomi Makro
1.
2.
3.
4.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
Inflasi yang rendah dan terkendali
Pengangguran yang rendah
Neraca pembayaran yang seimbang dan nilai tukar yang stabil
The circular flow of income
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Interaksi rumah tangga – produsen
Interaksi produsen – rumah tangga
Interaksi pemerintah – rumah tangga
Interaksi rumah tangga – pemerintah
Interaksi perusahaan – pemerintah
Interaksi pemerintah – perusahaan
Interaksi rumah tangga – sector luar negeri
Interaksi rumah tangga dengan sector luar negeri yaitu rumah
tangga mengkonsumsi barang impor dari luar negeri. Barang
impor tersebut harus dibayar oleh rumah tangga. Uang mengalir
ke luar negeri sebagai pembayaran barang atau jasa impor.
8. Interaksi sector luar negeri – perusahaan
Menunjukkan adanya aliran uang masuk dari luar negeri kedalam
perusahaan dalam negeri. Pada kondisi ini perusahaan dalam
negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor.
Pihak luar negeri selanjutnya melakukan pembayaran atas barang
atau jasa yang diekspor perusahaan dalam negeri. Sehingga terjadi
aliran uang dari sektor luar negeri kepada perusahaan dalam negri
Business Cycle
Economic cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi antara
periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode pelemahan atau
resesi. Siklus ekonomi secara garis besar terdiri atas 4 fase yaitu:
a.
b.
c.
d.
pertumbuhan/ekspansi,
puncak/peak,
contraction /resesi
titik terendah/palung.
Fase ekspansi ditandai dengan tingginya pertumbuhan dan produksi,
serta rendahnya suku bunga dan pengangguran, sebaliknya dalam fase
contraction pelemahan indikator perekonomian menunjukkan tanda
yang sebaliknya. Tidak ada durasi atau jangka waktu yang pasti atas
masing-masing fase, bisa saja pada suatu periode masa ekspansi lebih
panjang dibanding masa resesi atau malah sebaliknya. Namun demikian
urutannya tetap sama yaitu ekspansi-titik puncak-kontraksi-titik
terendah, lalu kembali ke fase ekspansi. Meskipun ada fase naik dan ada
fase turun, pada umumnya negara berkembang memiliki trend output
PDB yang terus meningkat.
Macroeconomics Policy
Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh
pemerintah suatu Negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk
menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke
arah yang positif. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi.
Tujuan kebijakan makro ekonomi
1. Menstabilkan kegiatan ekonomi /price level stability;
2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi /
high employment level;
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ideal/long-term
economic growth.
4. Nilai tukar yang stabil/ exchange rate stability.
5. Neraca pembayaran yang seimbang
Demand-side policy (AD = C + I + G + X)
1. Fiscal Policy
2. Monetary Policy
Kebijakan Moneter (Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan
moneter kontraktif)
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah (Bank Sentral = Bank
Indonesia) dalam Upaya mengendalikan atau mengarahkan
perekonomian ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan
mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih
baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya
stabilitas harga (inflasi yang terkontrol). Melalui kebijakan moneter
pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi
jumlah uang beredar dalam Upaya mempertahankan kemampuan
ekonomi da[pat bertumbuh serta seka;ligus mengendalikan inflasi.
Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang betredar, maka
pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif
(monetary expansive) atau kebijakan uang longgar (easy money policy)
Sebaliknya jika jika mengurangi jumlah uang beredar maka pemerintah
menempuh kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive) atau
kebijakan uang ketat (tight money policy).
Instrumen Kebijakan Moneter
Ada tiga instrument untuk mengatur jumlah uang beredar
1. Open market operation (operasi pasar terbuka)
2. Discount rate (fasilitas diskonto)
3. Reserve requirement ratio (rasio cadangan wajib
Diluar tiga instrument tsb (kebijakan moneter kuantitatif), pemerintah
dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).
Efektivitas Kebijakan Moneter
Sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral memberikan
dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Artinya dapat
mencapai tujuan ekonomi makro.
Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang
bertujuan untuk memengaruhi sisi permintaan agregat dalam
jangka pendek dan memengaruhi sisi penawaran dalam jangka
lebih Panjang.
2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh
pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke
kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengubahubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara.
Pendapatan pemerintah = T
Pengeluaran pemerintah = G
T=G
T>G  anggaran surplus
T<G or G>T  anggran defisit
Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan permintaan
agregat, tingkat produksi, dan kesempatan kerja. Ketika permintaan
agregat tidak cukup untuk memastikan penyerapan tenaga kerja penuh,
maka pemerintah dalam ruang lingkup fiskal harus meningkatkan
anggaran belanja negara dan memotong pajak. Sebaliknya ketika
permintaan agregat berlebihan sehingga berisiko meningkatkan inflasi,
maka pemerintah harus memotong anggaran belanja negara dan
meningkatkan penerimaan pajak.
Tujuan kebijakan fiskal cenderung berbeda antara negara maju dan
negara berkembang. Di negara-negara maju, peranan kebijakan fiskal
umumnya untuk mempertahankan full employment dan menstabilisasi
pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya di negara-negara berkembang, kebijakan fiskal digunakan
untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi pertumbuhan
ekonomi yang cepat.
Beberapa aspek terkait dengan tujuan ini adalah :
a. Mobilisasi sumber daya. Negara berkembang dicirikan
dengan tingkat pendapatan dan investasi yang rendah.
Lingkaran (vicious circle) ini bisa diputus terutama melalui
mobilisasi sumber daya untuk investasi yang cepat;
b. Akselerasi pertumbuhan ekonomi. Disamping untuk
memobilisasi sumbersumber daya yang lebih banyak untuk
investasi, pemerintah harus mengarahkan sumber daya
tersebut ke saluran dimana hasil (yield) yang lebih tinggi dan
barang-barang yang dihasilkan dapat diterima dengan baik
oleh masyarakat;
c. Peningkatan kesempatan kerja. Insentif fiskal, dalam bentuk
potongan pajak (tax-rebates) dan konsesi, dapat digunakan
untuk mendorong pertumbuhan industri yang mempunyai
potensi tinggi untuk penciptaan lapangan kerja;
d. Minimisasi ketimpangan (inequalities) pendapatan dan
kekayaan. Instrumen fiskal dapat digunakan untuk
memperbaiki distribusi pendapatan yang membantu
kelompok miskin melalui peningkatan belanja sosial;
e. Stabilitas harga (price stability). Instrumen fiskal juga dapat
digunakan untuk mengontrol tendensi inflasi dan deflasi
dalam perekonomian. Apabila terjadi deflasi (atau resesi),
pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal yang ekspansif
untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Langkah ini dapat
dilakukan dengan mengurangi pajak atau melalui peningkatan
belanja, yang akan mendorong peningkatan belanja
masyarakat.
Kebijakan fiskal didesain untuk “lean against the wind.” yaitu, struktur
kebijakan fiskal yang memberikan stimulus bagi output (ekspansif)
apabila perekonomian bergerak menuju resesi dan kontraktif apabila
perekonomian mengalami ekspansi. Desain kebijakan fiskal dilakukan
melalui dua cara, yaitu :
a. Kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy), yaitu
kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah dengan
perubahan yang bersifat diskresi dalam belanja pemerintah
dan/atau penerimaan pajak untuk mencapai tujuan ekonomi
nasional tertentu, misalnya full employment, stabilitas harga, daN
pertumbuhan ekonomi. Desain kebijakan fiskal diskresioner ini
seringkali direkomendasikan oleh para ekonom untuk merespon
kondisi ekonomi agar pendulum siklus bisnis menjadi lebih
moderat. Saran ini seringkali terdengar pada masa resesi, yang
memerlukan kebijakan pemotongan pajak atau program belanja
baru untuk menggerakkan kembali roda perekonomian.
Namun demikian, kebijakan fiskal diskresioner sulit digunakan
untuk tujuan stabilisasi karena "inside lag"—beda kala (time-lag)
antara waktu Ketika kebutuhan atas kebijakan fiskal muncul
dengan waktu ketika kebijakan itu di implementasikan oleh
pemerintah. Hal ini juga terkait dengan proses pengambilan
keputusan politik yang dipengaruhi oleh beragam kepentingan
dan kebijakan fiskal diskresi tidak secara otomatis berbalik apabila
siklus perekonomian membaik.
menurut Keynes merupakan kebijakan yang mampu
menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran
pemerintah atau pemotongan pajak yang memiliki efek multiplier
dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang
konsumsi rumah tangga. Hal ini juga terjadi apabila pemerintah
menjalankan
pemotongan
perekonomian.
pajak
guna
menstimulus
b. Transmisi pemotongan pajak terhadap stimulus perekonomian
berupa dari pemotongan pajak tersebut akan meningkatkan
disposable income yang akhirnya dapat memengaruhi permintaan
karena adanya tambahan pendapatan, sehingga rumah tangga
cenderung meningkatkan konsumsi melalui peningkatan Marginal
Propensity to Consume (MPC). Peningkatan pengeluaran ini
akhirnya berdampak pada peningkatan output (atau peningkatan
dari sisi supply)
Kebijakan fiscal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh
pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi
yang lebih baik atau di inginkan dengan cara mengubah-ubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiscal
mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan moneter. Perbedaannya
terletak pada instrument kebijakannnya. Pada kebijakan moneter
pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka pada kebijakan
fiscal pemerintah mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara.
Efektivitas Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiscal dikatakan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga
dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan
makro ekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi
suatu negara. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas
perekonomian. Tujuan dari kebijakan fiskal secara umum adalah untuk
menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional
serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Sedangkan tujuan dari
kebijakan moneter bersifat dinamis disesuaikan dengan kebutuhan
perekonomian suatu negara. Efektivitas kebijakan moneter tergantung
pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi
utama, seperti output dan inflasi. Pelaksanaan kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter harus selaras agar dapat mencapai tujuan ekonomi
makro secara optimal. Untuk mencapapai optimalitas, maka secara
konseptual bauran kebijakan fiscal dan kebijakan moneter dapat
dilakukan melalui beberapa skenario, yakni:
(1) kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal ekspansif;
(2) kebijakan moneter kontraktif/ kebijakan fiskal ekspansif;
(3) kebijakan moneter ekspansif/kebijakan fiskal kontraktif;
(4) kebijakan moneter kontraktif/kebijakan fiskal kontraktif
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas
kebijakan fiskal dan moneter menghasilkan simpulan yang berbeda, yaitu
1. terdapat penelitian yang menghasilkan kajian bahwa kebijakan
fiskal dianggap lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter dalam
mendorong output atau pertumbuhan ekonomi.
2. hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kebijakan moneterlah
yang paling efektif memengaruhi output dalam perekonomian.
Supply-side policy
Kebijakan sisi penawaran (supply-side policy) fokus utama adalah
penawaran agregat. Itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian.
AS = C + S + T + M
AD = C + I + G + X
Bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat?
Permintaan agregat adalah jumlah yang akan dibelanjakan oleh sektor
rumah tangga dan bisnis. Ketika ingin merangsang permintaan agregat,
pemerintah akan mengadopsi kebijakan fiskal ekspansioner. Sebaliknya,
ketika ingin mengurangi laju permintaan agregat, pemerintah
mengadopsi kebijakan fiskal kontraksioner.
Kebijakan fiskal ekspansioner dijalankan dengan meningkatkan belanja
pemerintah atau menurunkan pajak. Sebaliknya, kebijakan fiskal
kontraksioner dijalankan dengan menurunkan belanja pemerintah atau
menaikkan pajak. Pemerintah mungkin mengkombinasikan perubahan
belanjanya dengan perubahan pajak secara bersamaan, tergantung pada
konteks kondisi ekonomi.
Supply Side Policy
Kebijakan sisi penawaran (supply-side policy) adalah jenis kebijakan
ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari
sebuah perekonomian.
Kebijakan ini dapat melibatkan kebijakan seperti pengeluaran
pemerintah untuk pendidikan dan riset atau mengurangi peraturan yang
menghambat.
Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap AD
Jika pemerintah mengambil kebijakan uang ketat (kebijakan moneter
kontraktif), jumlah uang beredar akan berkurang. Besar kemungkinan
akan mengurangi daya beli masyrakat secara aggregate. Akibatnya AD
turun dan sebaliknya
Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap AD
Jika pemerintah menempuh kebijakan anggaran deficit (G>T), maka AD
akan meningkat, sebab untuk menempuh kebijakan anggaran deficit
pemerintah harus mengurangi pendapatannya dengan mengurangi
p[ajak atau menambah pengeluaran. Akibatnya daya beli masyarakat
akan meningkat sehingga AD bergeser kekanan
Fenomena business economics
Menurut Indef, terdapat 5 fenomena ekonomi global utama yang terjadi
hingga tahun 2030. Fenomena tsb turut mempengaruhi perekonomian
Indonesia
1. Tidak lama lagi China akan menjadi negara dengan ukuran
ekonomi terbesar di dunia. GDP negara China terus berkembang
seiring makin kuatnya posisi ekonomi negara tsb dikancah global.
2. Amerika serikat dan beberapa negara Eropa akan lebih banyak
menggunakan instrument politik dan militer untuk tetap memiliki
pengaruh pada Lembaga internasional seperti world bank, dan
IMF.
3. Terdapat tiga isu pokok yang menjadi pusat pertempuran negaranegara di dunia, yaitu demokrasi, globalisasi dan digitalisasi.
Agenda demokrasi akan tterus mengalami evaluasi untuk
penyempurnaan. Globalisasi, negara maju akan mulai menutup
diri. Sedangkan digitalisasi akan terus berkembang.
4. Dari sisi moneter akan terjadi persaingan sengi antara mata uang
konvensional dengan mata uang digital, misalnya mata uang
kripto. Mata uang kripto terus berkembang meski terdapat
pembatasan atau pelarangan dari sejumlah pihak
5. Kawasan Afrika, Timur Tengah dan Amerika selatan dinilai belum
akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian dunia.
Hingga 2030 perekonomian masih akan didominasi oleh Amerika
serikat dan asia Timur.