Modul 4
VAT and Sales Tax on Luxury Goods
Dasar Hukum
•
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009
Berisi tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemberlakuan
Ketentuan Perubahan Ketiga atas undang-undang dimaksud per 1 April 2010.
•
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN
serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang
dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang
dibebaskan PPN atas penyerahannya.
•
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015
Peraturan ini berkaitan dengan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada
perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkatan laut luar negeri.
•
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04’2016 Tahun 2016
Berisi tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang
dan atau bahan, dan atau mesin yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah
dengan tujuan ekspor.
1. PPN
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di
dalam daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN.
Karakteristik PPN:
1. Pajak objektif
2. Pajak tidak langsung
3. Multistage tax
4. Nonkumulatif
5. Tarif tunggal
6. Credit method/invoice method/indirect substruction method
7. Consumption type value added tax (VAT)
8. Pajak atas konsumsi dalam negeri
2. PPnBM
Selain dikenakan PPN, pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah
juga dikenakan PPnBM. Yang dikenakan PPnBM adalah:
a. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok.
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status.
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta menganggu
ketertiban masyarakat.
3. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Kriteria:
- Konstruksi utama: kayu, beton, pasangan beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan
atau baja.
- Tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
- 163/PMK.03/2012 Luas keseluruhan 200 m persegi.
- DPP 20% dari total pembangunan
Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Subjek Pajak
Pajak PPN dan PPnBM dikenakan kepada pengusaha, pengimpor atau pedagang yang
menjual barang-barang yang termasuk dalam objek pajak PPN dan PPnBM.
5. Objek Pajak
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
b. Impor barang kena pajak,
c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean,
e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas
kelompok-kelompok barang berikut ini:
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya.
d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompokkelompok jasa berikut ini:
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis.
b. Jasa di bidang pelayanan sosial.
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna dengan hak opsi.
e. Jasa di bidang pendidikan.
f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
g. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
h. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
i. Jasa di bidang tenaga kerja.
j. Jasa di bidang perhotelan.
k. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
umum.
6. Tarif Pajak
a. Tarif PPN adalah 10%
b. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:
•
Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
•
Ekspor BKP Tidak Berwujud
•
Ekspor Jasa Kena Pajak
c. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
d. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%
e. Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah 10% dengan DPP 20% x jumlah Biaya
yang dikeluarkan setiap bulannya.
f. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2019, terdapat perubahan tarif
PPnBM yang dikenakan pada kendaraan bermotor, dimana tarif tertinggi yang berlaku
adalah 95% (sebelumnya tarif tertinggi yang berlaku adalah 125%). Tarif PPnBM ini akan
mulai berlaku pada tahun 2021. Berikut adalah rinciannya:
1) Kendaraan bermotor angkutan orang
a) Kendaraan angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi
- Kapasitas isi silinder sampai dengan 3000cc
Memiliki 4 layer tarif yaitu 15%, 20%, 25%, dan 40% dari harga
jual
- Kapasitas isi silinder >3000cc – 4000cc
Memiliki 4 layer tarif yaitu 40%, 50%, 60%, dan 70% dari harga
jual
- Kendaraan listrik
Memiliki 1 layer tarif yaitu 15% dari harga jual
b) Kendaraan angkutan mulai dari 10 sampai dengan 15 orang termasuk
pengemudi
- Kapasitas isi silinder sampai dengan 3000cc
Memiliki 2 layer tarif yaitu 15% dan 20%
Commented [LA1]: Ditambah penjelasan menurut tarif PPN
mulai 11 % berlaku mulai 1 April 2022 mohon ditambahkan
ya
- Kapasitas isi silinder >3000cc – 4000cc
Memiliki 2 layer tarif yaitu 25% dan 30%
- Kendaraan listrik
Memiliki 1 layer tarif yaitu 15%
2) Kendaraan kabin ganda
a) Kapasitas isi silinder sampai dengan 3000cc
Memiliki 3 layer tarif yaitu 10%, 12%, dan 15%
b) Kapasitas isi silinder >3000cc – 4000cc
Memiliki 3 layer tarif yaitu 20%, 25%, dan 30%
c) Kendaraan listrik
Memiliki 1 layer tarif yaitu 10%
3) Kendaraan bermotor roda empat dengan emisi karbon rendah
a) Kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau
Tarif yang ditetapkan adalah 15% dengan DPP sebesar 20% dari harga jual
b) Kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi full hybrid
dan/atau mild hybrid
- Kapasitas isi silinder sampai dengan 3000cc
!
Tarif 15% dengan DPP yang beragam mulai dari 13 "% hingga
80% dari harga jual. Persentase DPP ini bergantung pada volume
konsumsi bahan bakar/tingkat emisi yang dihasilkan
- Kapasitas isi silinder >3000cc – 4000cc
Memiliki 3 layer tarif yaitu sebesar 20%, 25%, dan 30% dari harga
jual
c) Kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi flexy engine
(bio fuel 100)
!
Memiliki tarif 15% dengan DPP sebesar 53 % dari harga jual
"
d) Kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi plug-in
hybrid electric vehicles, battery electric vehicles, atau fuel cell electric
vehicles
Memiliki tarif 15% dengan DPP sebesar 0% dari harga jual
4) Kendaraan jenis lainnya
a) Kendaraan khusus yang dibuat untuk golf
Tarif 50%
b) Kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 dengan kapasitas isi silinder >250cc
– 500cc atau kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju,
pantai, gunung, atau sejenisnya
Tarif 60%
c) Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder >4000cc, kendaraan
bermotor beroda 2 atau 3 dengan kapasitas isi silinder >500cc, atau
kendaraan trailer, semi trailer dari tipe caravan untuk perumahan/kemah
Tarif 95%
7. PPN IN dan PPN OUT
PPN IN (Pajak Masukan) adalah PPN yang dibayar oleh PKP ketika membeli, memperoleh,
atau membuat produknya.
PPN Out (Pajak Keluaran) adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
Apabila dalam suatu Masa Pajak:
• Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Kurang
Bayar.
• Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan
pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
8. Penghitungan PPN
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 10%
Contoh:
PT. ABC, merupakan perusahaan yang memproduksi meja. Pada bulan Agustus 2019, PT.
ABC melakukan penjualan 200 unit meja kepada PT. X dengan harga Rp 1.500.000/unit.
Berapa total PPN Terutang atas penyerahan tersebut?
PPN
= DPP x 10%
= (200 unit x Rp 1.500.000) x 10%
= Rp 300.000.000 x 10%
= Rp 30.000.000
9. SPT
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau
harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
10. Wajib SPT
Setiap pihak yang terdaftar di KPP pada dasarnya wajib mengisi SPT dan menandatangani
serta menyampaikan ke kantor Dirjen Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan. Namun
ada pihak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT yaitu:
1. WP orang pribadi yang penghasilan nettonya tidak melebihi PTKP. WP ini dikecualikan
untuk penyampaian SPT Masa dan Tahunan.
2. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. WP ini hanya
dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa.
11. Batas Waktu Penyampaian SPT
1. Untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, khusus untuk SPT Masa
PPN paling lambat akhir bulan berikutnya.
12. E-Faktur dan E-Nofa
Faktur Pajak (FP) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Fungsi dari Faktur Pajak
adalah:
1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP
kepada PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.
Pengisian Faktur Pajak dilakukan melalui aplikasi e-Faktur versi terbarunya yaitu versi 3.0,
sementara itu Nomor Seri Faktur Pajak didapatkan dengan mengajukan permohonan kepada
Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan e-Nofa. e-Nofa adalah website untuk
mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak online yang dibuat DJP untuk
mempermudah PKP meminta Nomor Seri Faktur Pajak yang sebelumnya dilakukan secara
manual.
Gambar 4.1. Laman Muka e-Faktur
Gambar 4.2. Hasil Cetakan Faktur Pajak Lama
Gambar 4.3. Hasil Cetakan Faktur Pajak Baru
Perbedaan Faktur Pajak Lama dan Baru
Faktur Pajak Lama
Faktur Pajak Baru
1. Tidak memiliki format atau standardisasi
1. Memiliki format atau standard faktur
asalkan memenuhi syarat minimal yang
yang baku
memuat:
2. Tidak memerlukan penandatangan SPT
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib
Pajak yang menyerahkan Barang Kena
sekaligus stempel PKP
3. Ada QR Code sebagai bentuk validasi
faktur pajak yang diterbitkan PKP telah
Pajak atau Jasa Kena Pajak;
dinyatakan valid atau sah oleh sistem DJP
b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib
4. Tidak harus dicetak (paperless), faktur
Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau
bisa dikirimkan ke pembeli melalui email
penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga
Jual atau Penggantian, dan potongan
harga;
atau softcopy dalam media penyimpan
seperti Flash disk, CD, dan sejenisnya.
5. Jenis transaksi yang dimuat dalam eFaktur hanya terbatas untuk penyerahan
BKP/JKP saja, untuk penyerahan BKP/JKP:
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
a. yang dilakukan oleh pedagang eceran
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012);
yang dipungut;
b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail
f. Kode, nomor seri, dan tanggal
pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama dan tanda tangan yang berhak
kepada orang pribadi pemegang paspor
luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
c. yang bukti pungutan PPNnya berupa
menandatangani Faktur Pajak.
2. Harus dibubuhkan tanda tangan basah
dan stempel PKP
3. Tidak ada validasi dari sistem DJP yang
menyatakan faktur valid atau tidak
4. Dicetak dalam bentuk kertas dan diatur
jumlah lembar atau lampirannya
5. Jenis transaksi yang dimuat dalam faktur
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
(Pasal 13 ayat (6) UU PPN). Tidak
dibuatkan e-faktur.
6. Faktur yang dibuat harus dilakukan
Upload ke sistem DJP untuk mendapatkan
persetujuan atau validasi dari sistem DJP
7. Mata uang yang digunakan harus
menggunakan Rupiah, mata uang dollar
harus dikonversi terlebih dahulu sesuai
dengan kurs menteri keuangan yang berlaku
pajak adalah semua jenis transaksi
saat transaksi
6. Tidak ada persetujuan dari sistem DJP
8. Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan
7. Mata uang yang digunakan adalah
Rupiah dan Dollar
8. Pelaporan SPT Masa PPN menggunakan
aplikasi yang terpisah yakni E-SPT Masa
PPN
aplikasi yang sama dengan pembuatan eFaktur
Gambar 4.4. Laman Muka e-Nofa
Exercises
1. Analisalah mana yang termasuk PPN IN atau PPN OUT !
Contoh Kegiatan
Jenis PPN
Bapak A membeli barang secara tunai.
Perusahaan Z melakukan pembelian BKP
Ibu B menjual barang dagangannya secara kredit.
Perusahaan X melakukan penyerahan JKP.
2. Bapak Budi adalah seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada suatu masa, ia melakukan
kegiatan sebagai berikut :
-
Membeli Barang Kena Pajak
-
Menjual BKP ke PKP
Rp. 50.000.000 = PM
-
Menjual BKP ke bukan PKP
Rp. 100.000.000 = PK
-
Menjual BKP ke Luar negeri
Rp. 235.000.000 = PK
Rp. 40.000.000 = PK
Hitung :
a. Pajak Masukan
50,000,000 X 10% = 5,000,000
b. Pajak Keluaran
40,000,000 + 100,000,000 X 10% = 14,000,000
235,000,000 X 0% = 0
c. PPN lebih atau kurang bayar
PK > PM = Kurang bayar
14,000,000 – 5,000,000 = 9,000,000
3. Perusahaan PT. Jaya Maju adalah Pengusaha Kena Pajak melakukan pembangunan gudang
seluas 550 m2 dengan total biaya sebesar Rp 2.225.500.000. Berapakah DPP dan PPN nya
? DPP 20% x 2,225,500,000 = 445,100,000
PPN 10% X 445,100,000 = 44,510,000
4. LESTARI adalah perusahan yang bergerak di bidang reklame yang telah dikukuhkan
sebagai PKP sejak tahun 2019. Berikut adalah transaksi yang dilakukan LESTARI selama
bulan Maret 2021.
-
Tanggal 2 Maret melakukan pemasangan Baliho di Jalan Nusa Indah dengan harga Rp.
460.000.000,-
-
Tanggal 4 Maret melunasi tagihan PT. Cepat atas pembelian alat PRINTER bulan
Januari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
-
Tanggal 10 Maret menerima pembayaran senilai Rp. 440.000.000,- atas jasa yang
dilakukan pada PT. Senang. (sudah termasuk PPN)
-
Tanggal 16 Maret membayar rekening listrik bulan ini sebesar Rp. 2.750.000,(termasuk PPN) kepada PLN.
-
Tanggal 19 Maret membayar sewa ruang kantor sebesar Rp. 105.000.000,- kepada PT.
Angin Lalu.
-
Tanggal 24 Maret menerima pembayaran atas pengiriman Baliho sebesar Rp.
160.000.000,- kepada PT. Sedap Wangi.
-
Tanggal 27 Maret melunasi tagihan PD. Sukses atas pembelian kertas Vynil bulan lalu
sebesar Rp. 990.000,- (termasuk PPN)
-
Tanggal 29 Maret menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan atas pemasangan
Baliho bulan Februari 2021 senilai Rp. 55.000.000,-
-
Tanggal 30 Maret membayar jasa akuntan bulan Februari total tagihan Rp. 40.000.000,-
a. Hitunglah PPN Masukan!
b. Hitunglah PPN Keluaran!
c. Hitunglah PPN Kurang atau Lebih Bayar!