DIREKTORAT JENDERAL BEA DANCUKAI Kawasan Ekonomi Khusus 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Kawasan Ekonomi Khusus “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” (NAWACITA Butir ke 3) Paket Kebijakan Ekonomi VI Butir 1 KEK Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu . KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Mempercepat Perkembangan Daerah Sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan Kelembagaan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus PRESIDEN Perpres No.33/2010 Ttg Dewan Nasional & Dewan Kawasan KEK jo. Perpres 124/2012 Dewan Nasional Ketua: Menko Perekonomian Anggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK Nasional Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2) Dewan Kawasan Provinsi Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan Sekretariat Kabupaten/ Kota *) Anggota Dewan Nasional KEK: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perdagangan 3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Dalam Negeri 5. Menteri PU 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi 8. Menteri Bappenas 9. Kepala BPKM Dewan Kawasan Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan Sekretariat Administrator KEK A Administrator KEK B Administrator KEK C Administrator KEK D Badan Usaha KEK A Badan Usaha KEK B Badan Usaha KEK C Badan Usaha KEK D Tugas Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator Dewan Nasional Dewan Kawasan 1. menyusun Rencana Induk Nasional KEK; 2. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK; 3. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK; 4. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK; 5. memberikan rekomendasi pembentukan KEK; 6. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang; 7. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan 8. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK 1. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; 2. membentuk Administrator KEK di setiap KEK; 3. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; 4. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; 5. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan 6. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 2009 Pasal 21 UU No. 39 Tahun 2009 Administrator 1. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; 2. melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan 3. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2009 Dasar Hukum UU 39 TAHUN 2009 Kawasan Ekonomi Khusus PP 96 TAHUN 2015 Fasilitas dan Kemudahan di KEK PMK 104/PMK.010/2016 Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus Perdirjen BC 32/BC/2016 Tata Cara Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) Bagi Pelaku Usaha Di KEK Untuk Mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, Cukai & Perpajakan Perdirjen BC 31/BC/2016 Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Peta Sebaran KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan PP 85 Tahun 2014 OP 01 April 2019 Luas 557,34 Ha Galang Batang PP 42 Tahun 2017 OP 08 Des 2018 Luas 2333,6 Ha Arun Lhokseumawe PP 05 Tahun 2017 OP 14 Des 2018 Luas 2622,48 Ha Likupang PP 84 Tahun 2019 Luas 197,4 Ha Tanjung Kelayang PP 06 Tahun 2016 OP 14 Mar 2019 Luas 324,4 Ha Sei Mangkei PP 29 Tahun 2012 OP 27 Feb 2015 Luas 1933,8 Ha Bitung PP 32 Tahun 2014 OP 01 April 2019 Luas 534 Ha Morotai PP 50 Tahun 2014 OP 01 April 2019 Luas 1101,76 Ha Tanjung Api-Api PP 51 Tahun 2014 Luas 2030 Ha Tanjung Lesung PP 26 Tahun 2012 OP 23 Feb 2015 Luas 1500 Ha Kendal PP 85 Tahun 2019 Luas 1000 Ha KEK Pariwisata KEK Industri Total Importasi Belum Beroperasi 4 Ditetapkan beroperasi 11 Penetapan IT Inventory OP = Ditetapkan Beroperasi Singhasari PP 68 Tahun 2019 Luas 120,3 Ha Mandalika PP 52 Tahun 2014 OP 20 Okt 2017 Luas 1175 Ha Palu PP 31 Tahun 2014 OP 27 Sept 2017 Luas 1500 Ha Sorong PP 31 Tahun 2016 OP 11 Okt 2019 Luas 523,7 Ha Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Kemudahan II3J Fasilitas dan Kemudahan , an an k ja n d a p a r Pe bean ai pa Cuk e K Keim igras ian aan erj gak ena Ket Lalu Lint Bara as ng KEK an h a an t r Pe Per iz Non inan d a p er izin n an Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai PBB PPh Badan Bea Masuk Cukai PPN/PPnBM PPh Impor Fasilitas dan Kemudahan Lalu Lintas Barang Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor •Administrator KEK sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal •Barang yang dikeluarkan ke TLDDP dilengkapi dengan surat keterangan kandungan nilai lokal yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal •Surat Keterangan Asal dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara parsial dari KEK ke TLDDP dengan menggunakan pemotongan kuota SKA / COO Fasilitas dan Kemudahan Ketenagakerjaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serikat Pekerja/Serikat Buruh Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus Perjanjian Kerja Bersama Dewan Pengupahan KEK Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, diberikan langsung 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh pejabat imigrasi di kantor Administrator KEK sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal diwilayah KEK tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun Bagi orang asing yang memiliki rumah tinggal atau hunian di KEK pariwisata diberikan: a. Izin Tinggal Sementara; atau b. Izin Tinggal Tetap dalam hal orang asing memiliki Izin Tinggal Sementara. Fasilitas dan Kemudahan Pertanahan Pengadaan Tanah Pelayanan Kepemilikan Hunian/Properti Fasilitas dan Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Penerbitan izin Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal Izin Investasi • Dalam rangka percepatan penerbitan Izin Prinsip, Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha paling lambat 3 jam setelah permohonan diterima secara lengkap. • Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan konstruksi setelah mendapat izin investasi AMDAL Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang berada dalam KEK dikecualikan dari kewajiban menyusun analisis mengenai dampak lingkungan PTSP Kewenangan penerbitan izin dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kegiatan usaha yang berada dalam KEK tidak memerlukan Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie). PENANGGUHAN PEMBEBASAN Kawasan Ekonomi Khusus Fasilitas Kepabeanan di KEK 16 BADAN USAHA Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI Atas Impor Barang Modal Untuk Pembangunan/ Pengembangan KEK PELAKU USAHA Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI Atas impor : §Barang Modal Untuk Pembangunan/Pengembangan Industri §barang dan bahan untuk Pembangunan/Pengembangan Industri untuk jangka waktu tertentu PELAKU USAHA yang telah mendapatkan Penetapan IT Inventory yang telah terhubung dengan DJBC Administrator KEK Pelaku Usaha Industri, diberikan penangguhan BM dan tidak dipungut PDRI atas impor: 1. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain 2. Barang modal termasuk peralatan untuk pembangunan/ konstruksi yang digunakan untuk proses produksi 3. Barang atau bahan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi Pelaku Usaha Pergudangan, diberikan penangguhan BM dan tidak dipungut PDRI atas impor: Barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, penggabungan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan KPU BC / KPPBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Badan Usaha Pelaku Usaha Jangka waktu impor Max 3 Tahun sejak keputusan pembebasan Bea Masuk Jangka waktu impor Max 2 Tahun sejak keputusan pembebasan Bea Masuk Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh Administrator Barang Modal digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya Barang Modal dan/atau barang dan bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya Tata cara pemasukan asal Luar Daerah Pabean dilakukan sesuai ketentuan umum di bidang impor Dalam hal barang tidak digunakan sesuai tujuan pemasukannya WAJIB membayar Bea Masuk dan PDRI serta Sanksi Administrasi 17 a. Barang mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat keadaan kahar (force majeur); atau b. Barang diekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PINDAHTANGAN BARANG MODAL Jangka Waktu Ketentuan < 4 Tahun Membayar BM dan PDRI < 4 Tahun dan Pembangunan atau pengembangan proyek blm selesai Membayar BM + bunga 2% setiap bulan (max 24 bulan PDRI + Sanksi Administratif Tidak membayar BM dan PDRI yang terutang > 4 Tahun Pemindahtanganan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI Tidak membayar BM dan PDRI yang terutang SPPBMCP ? Pemberitahuan 18 Perusahaan Tembusan ADMINISTRATOR Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ALUR PENETAPAN IT INVENTORY Surat permohonan Penetapan pendayagunaan IT Inventory Pelaku Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 19 5 Hari Kerja Surat Keputusan Penetapan pendayagunaan IT Inventory Kantor Pabean Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dengan melampirkan: q Izin Pelaku Usaha dari Administrator; q daftar Isian Kelengkapan. Berkas surat Permohonan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan dengan menyebutkan alasan pengembalian. Berkas Surat Permohonan lengkap, Kepala Kantor Pabean menyampaikan konfirmasi kepada Pelaku Usaha untuk memberikan pemaparan visi, misi, business plan, dan IT Inventory. Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan disetujui Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal menerbitkan keputusan mengenai penetapan pendayagunaan IT Inventory. Dalam hal permohonan ditolak Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI IT INVENTORY Kantor Pabean Kantor Pajak IT INVENTORY Laporan AKSES: • Membaca laporan; dan • Mengunduh data laporan Kriteria: mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, adjustment, dan stock opname, secara kontinu dan realtime; memiliki sistem reporting yang mampu membuat laporan dengan bentuk dan format sesuai lampiran III; mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkan riwayat aktivitas (Log); dapat diakses secara online dan realtime dari Kantor Pabean dan Kantor Pajak; pencatatan dalam sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses (authorized access); dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan; menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean. 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI BC BC BC 2.3 2.7 Kegiatan Produksi .7 2 BC BC 2.7 BC 2.7 BC 2.7 PP 2 Z-0 T F 4.0 1 C B 2.6. .2 .6 BCC 2 B 3.0 PELAKU USAHA INDUSTRI BC 2.7 PP- FTZ 02 B BC C 2 BC 4.1 .5 BC 2 2.6 .6.1 .2 BC BC BC 2.3 .7 2 BC 2.7 BC 2.7 BC 2.7 BC 2.7 PP 3.0 2 Z-0 T F 4.0 1 C B 2.6. .2 .6 BCC 2 B PELAKU USAHA PERGUDANGAN BC 2.7 PP- FTZ 02 B BC C 2 BC 4.1 .5 BC 2 2.6 .6.1 .2 PERMASALAHAN KEK Pembebasan Lahan Infrastruktur Belum Siap Subyek Fasilitas Terbatas Administrator Belum Ada Pembiayaan terbatas Badan Usaha Belum ada SDM belum siap