LECTURE NOTES
ACCT6253
Financial Audit
Week 3
Professional Liability Auditor
ACCT6253 – Financial Audit
LEARNING OUTCOMES
1.
Peserta diharapkan mampu menjelaskan tanggung jawab hukum auditor
2.
Peserta diharapkan mengerti kewajiban auditor dalam common law
3. Peserta dapat memahami bagaimana meminimalisir kemungkinan gugatan hukum auditor
OUTLINE MATERI (Sub-Topic):
1. Tanggung Jawab Hukum Auditor
2. Komponen Pengendalian Intern
3. Pentingnya Pengendalian Intern Untuk Auditor Keuangan
ACCT6253 – Financial Audit
ISI MATERI
TANGGUNG JAWAB HUKUM AUDITOR
Setiap profesi mempunyai resiko, demikian juga dengan profesi sebagai auditor keuangan.
Auditor keuangan dapat mengalami tuntutan hukum yang berhubungan dengan pekerjaan dan
hasil audit. Laporan audior independen yang dikeluarkan oleh auditor dan kantor akuntan
publik
Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum
terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan
tentang perbedaan antara:
1. Kegagalan bisnis adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu
membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya,
karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk,
atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Kegagalan audit yang dilakukan
dapat dikelompokkam menjadi:
a) Ordinary negligence merupakan kesalahan yang dilakukan akuntan publik, ketika
menjalankan tugas audit, dia tidak mengikuti pikiran sehat (reasonable care).
b) Gross negligence merupakan kegagalan akuntan publik mematuhi standar
profesional dan standar etika.
c) Bila akuntan publik gagal mematuhi standar minimal (gross negligence) dan
pikiran sehat dalam situasi tertentu (ordinary negligence), yang dilakukan dengan
sengaja demi motif tertentu maka akuntan publik dianggap telah melakukan fraud
yang mengakibatkan akuntan publik dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana.
2. Kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat
audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar
auditing yang berlaku umum.
3. Risiko Audit adalah risiko dimana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan
disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan
tersebut disajikan salah secara material.
Akuntan
publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, termasuk audit, pajak,
konsultasi manajemen, dan pelayanan akuntansi, sehingga jika benar-benar terjadi kesalahan
ACCT6253 – Financial Audit
yang diakibatkan oleh pihak akuntan publik dapat diminta pertanggungjawabannya secara
hukum. Beberapa faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit
diantaranya adalah :
1. Meningkatnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan
public
2. Meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal sehubungan
dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor
3. Bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan
yang begitu pesat diberbagai sektor bisnis, sistem informasi, dsb
4. Kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum diluar
pengadilan, untuk menghindari biaya yang tinggi.
Kewajiban Hukum Bagi Auditor
Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang
diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat
dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat
obyektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis
pekerjaannya.
Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum
terhadap kliennya. Kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya
tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban kepada klien (Liabilities to Client) Kewajiban akuntan publik terhadap
klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati,
pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan, dan pelanggaran
kerahasiaan oleh akuntan public
2. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law (Liabilities to Third party)
Kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak
penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan.
ACCT6253 – Financial Audit
3. Kewajiban Perdata menurut hukum sekuritas federal (Liabilities under securities
laws) Kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang
ketat.
4. Kewajiban kriminal (Crime Liabilities) Kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat
kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undangundang.
Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara
eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal tersebut sudah ada seperti
tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar Akuntansi Keuangan
(SAK), Peraturan - Peraturan mengenai Pasar Modal atau Bapepam, UU Perpajakan dan lain
sebagainya yang berkenaan dengan kewajiban hukum akuntan.
1. Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum
AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan langkah-langkah
berikut :
a. Riset dalam auditing
b. Penetapan standar dan aturan.
c. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor
d. Menetapkan persyaratan penelaahan sejawat .
e. Melawan tuntutan hukum
f. Pendidikan bagi pemakai laporan
g. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas
h. Perundingan untuk perubahan hukum
2. Tanggapan Akuntan Publik Terhadap Kewajiban Hukum
Dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah berikut:
a. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas
ACCT6253 – Financial Audit
b. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas
c. Mengikuti standar profesi
d. Mempertahankan independensi
e. Memahami usaha klien
f. Melaksanakan audit yang bermutu
g. Mendokumentasikan pekerjaan secara memadai
h. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan
i. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia
j. Perlunya asuransi yang memadai
k. Mencari bantuan hukum
Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan
lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi
standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan
perkara (lawsuits) atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis. Lebih lanjut
bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas
dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut.
Tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan
publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggung
jawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik yaitu selalu bersifat obyektif dan
independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya.
Terlebih-lebih tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap
kliennya.
KEWAJIBAN AUDITOR MENURUT COMMON LAW
Common Law adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini berdasarkan atas keputusan
pengadilan dan bukan atas hukum yang dibuat dan disahkan oleh pihak legislatif. Common
ACCT6253 – Financial Audit
law berasal dari prinsip-prinsip yang berdasarkan keadilan, alasan, dan hal-hal yang masuk
akal, dan bukannya hukum hukum yang absolute, tetap, dan kaku. Prinsip-prinsip common
law ditentukan oleh kebutuhan sosial masyarakat. Menurut common law, kewajiban hukum
para CPA berkaitan luas dengan 2 pihak, yaitu para klien dan pihak ketiga.
Kewajiban Kepada Klien
Seorang CPA berada dalam hubungan kontraktual langsung dengan klien. Dengan
menyetujui untuk melaksanakan jasa bagi klien, CPA berperan sebagai kontraktor
independen. Seorang akuntan bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak
atau tort law (hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi).
1.
Hukum Kontrak (Contract Law)
Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak, apabila dia :

Menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS.

Tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Melanggar hubungan kerahasiaan klien.
Apabila terjadi pelanggaran kontrak, biasanya penggugat akan mencari satu atau lebih jalan
keluar sebagai berikut :

Kewajiban spesifik tergugat dalam kontrak.

Kerugian keuangan langsung yang terjadi akibat pelanggran tersebut.

Kerugian terkait dan kerugian sebagai konsekuensi yang merupakan akibta tidak
langsung atas pelanggran tersebut.
2.
Hukum Kerugian (Tort Law)
Tindaka merugikan adalah tindakan salah yang merugikan milik, badan, atau reputasi
seseorang. Tindakan merugikan dapat dilakukan berdasarkan salah satu penyebab berikut ini :

Kelalaian yang biasa (ordinary negligence), yaitu kelalaian untuk menerapkan tingkat
kecermatan yang biasa dilakukan secara wajar oleh orang lain dalam kondisi yang
sama.

Kelalaian kotor (gross negligence), kelalaian untuk menerapkan tingkat kecermatan
yang paling ringanpada suatu kondisi tertentu.
ACCT6253 – Financial Audit

Kecurangan (fraud), yaitu penipuan yang direncanakan, misalnya salah saji,
menyembunyikan, atau tidak mengungkapkan fakta yang material, sehingga dapat
merugikan pihak lain.
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
Pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mengetahui tentang pihakpihak yang ada di dalam kontrak. Menurut sudut pandang hukum, terdapat 2 kelompok pihak
ketiga, yaitu :

Pemegang hak utama
Seseorang yang namanya telah diketahui oleh seorang auditor sebelum audit
dilaksanakan sebagai penerima utama laporan auditor.

Pemegang hak lainnya
Pihak ketiga yang namanya tidak disebutkan, seperti para kreditor, pemegang saham,
dan investor potensial. Faktor-faktor lingkungan berikut telah memberikan
sumbangan yang cukup berarti atas terjadinya perubahan tersebut :

Konsep kewajiban telah berubah secara lambat namun signifikan untuk mewajibkan
perlindungan pelanggan dari kesalahan pabrikan (kewajiban produk) dan dari
kesalahan profesional (kewajiban jasa).

Perusahaan bisnis dan kantor-kantor akuntan telah bertumbuh dalam ukuran yang
memungkinkan mereka memikul dengan lebih baik bentuk tanggung jawab yang
baru.

Jumlah individu dan kelompok yang mengandalkan laporan keuangan yang telah
diaudit telah bertumbuh dengan mantap.
Putusan-putusan pengadilan telah mengakui adanya 2 kategori pihak ketiga lain
sebagai pemegang hak sebagai berikut:

Golongan yang telah diketahui sebelumnya (foreseen class)
Apabila klien menginformasikan kepada CPA bahwa laporan audit akan digunakan
untuk mendapatkan pinjaman bank, maka semua bank merupakan pihak yang telah
diketahui sebelumnya, namun para kreditor niaga dan pemegang saham potensial
tidak tergolong dalam golongan yang telah diketahui sebelumnya. Konsep golongan
yang telah diketahui sebelumnya tidak meliputi semua investor, pemegang saham,
kreditor yang ada sekarang maupun yang akan datang.

Pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya (foreseeable parties)
ACCT6253 – Financial Audit
Perorangan atau entitas yang diketahui ataupun yang akan diketahui auditor akan
mengandalkan laporan audit dalam membuat keputusan bisnis dan investasi
digolongkan sebagai pihak-pihak yang dapat diketahui sebelumnya. Pihak yang dapat
diketahui sebelumnya meliputi para kreditor, pemegang saham, dan investor yang ada
sekarang maupun yang akan datang.
MENGANTISIPASI GUGATAN HUKUM AUDITOR
Pada umumnya auditor harus menggunakan kecermatan sebagai pembelaan dalam gugatan
pelanggaran kontrak termasuk tuntuan ganti rugi atas kelalaian. Dalam hal tuntutan ganti
rugi, pembelaan utama adalah bukti kecermatan atau kelalaian kontributif. Apabila
menggunakan pembelaan berdasarkan kecermatan, auditor harus berusaha membuktikan
bahwa audit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan GAAS. Pada sebagian besar negara
bagian, kelalaian kontributif ini merupakan bahan pembelaan bagi auditor hanya bila
kelalaian tersebut secara langsung menyebabkan kegagalan auditor dalam melaksanakan
tugasnya.
Kewajiban Menurut Undang-Undang Sekuritas
Undang-undang sekuritas tergolong sebagai atau hukum negara (statutory law) yang
ditetapkan oleh lembaga legislatif pada tingkat negara nagian atau tingkat federal. Sebagian
besar negara bagian memiliki undang-undang pengamanan surat berharga (blue sky
laws) yang dimaksudkan untuk mengatur penerbitan dan perdagangan sekuritas dalam suatu
negara bagian. Biasanya undang-undang ini mewajibkan pengarsipan laporan keuangan yang
telah diaudit oleh suatu badan pengatur yang ditunjuk. Dua hukum federal di A.S. yang
sangat mempengaruhi auditor yang dikelola oleh Securities and Exchange Commission
(SEC) adalah :
Undang-Undang Sekuritas tahun 1993 (Securities Act)
Mewajibkan entitas melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam laporan
pendaftaran yang akan disimpan oleh SEC pada saat entitas tersebut untuk pertama kalinya
menawarkan penjualan sekuritas kepada publik. Pengaruh utama undang-undang ini atas
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dapat diringkas sebagai berikut :
ACCT6253 – Financial Audit
Penggugat
Setiap orang yang membeli atau mengakuisisi sekuritas seperti yang diuraikan dalam laporan
pendaftaran, tanpa memandang apakah ia merupakan klien auditor atau tidak.
Harus mendasarkan gugatannya pada dugaan pemalsuan yang material atau laporan keuangan
yang menyesatkan yang ada dalam laporan pendaftaran.
Apabila pembelian sekuritas dilakukan sebelum penerbitan laporan laba-rugi yang meliputi
periode setidaknya 12 bulan setelah tanggal efektif laporan pendaftaran, penggugat tidak
harus membuktikan adanya ketergantungan pada keandalan laporan yang tidak benar atau
yang menyesatkan atau bahwa kerugian yang diderita diperkirakan sebagai akibat laporan
keuangan tersebut.
Tidak harus membuktikan bahwa auditor telah melakukan kelalaian atau kecurangan dalam
mengesahkan laporan keuangan terkait.
Tergugat
Memiliki beban untuk menegakkan kebebasan dari kelalaian dengan cara membuktikan
bahwa ia telah melakukan investigasi yang memadai dan sesuai dengan itu memiliki dasar
yang memadai untuk percaya, dan memang percaya bahwa laporan keuangna yang disahkan
adalah benar pada tanggal laporan tersebut serta pada saat laporan pendaftaran menjadi
efektif, atau
Melalui pembelaan harus menunjukkan bahwa kerugian penggugat secara keseluruhan atau
sebagian disebabkan oleh hal lain di luar laporan yang dianggap tidak benar atau
menyesatkan tersebut.
Undang-Undang Sekuritas tahun 1934 (Securities Exchange Act)
Mewajibkan perusahaan publik dengan nilai aktiva di atas $5 juta dan memiliki lebih dari 500
pemegang saham untuk mengarsipkan laporan tahunannya berikut laporan keuangan yang
telah diaudit pada SEC.
Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam pengaruh dari pasal 10 dan 18 pada pihak-pihak
yang terlibat. Menurut kedua pasal tersebut, penggugat :
a. Dapat terdiri dari setiap orang yang membeli atau menjual sekuritas,
b. Harus membuktikan adanya pernyataan yang secara material tidak benar atau
menyesatkan,
ACCT6253 – Financial Audit
c. Harus membuktikan ketergantungan untuk mengandalkan laporan terebut serta
kerugian yang timbul karena mengandalkan laporan tersebut.
Namun tanggung jawab penggugat berbeda menurut kedua pasal tersebut dalam hal
membuktikan kecurangan auditor. Menurut pasal 18, penggugat tidak harus membuktikan
bahwa auditor telah berlaku curang, namun dalam pasal 10, Peraturan 10b-5, menyatakan
bahwa bukti tersebut diperlukan. Tergugat dalam gugatan pasal 18 harus membuktikan
bahwa ia :
1. Telah bertindak dengan jujur.
2. Tidak mengetahui tentang pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.
Hal ini berarti bahwa dasar minimum untuk kewajiban kelalaian kotor. Sesuai dengan
itu,
posisi
auditor
menurut
pasal
18
sama
seperti
pada
doktrin Ultramares menurut common law, dimana ia dianggap bertanggung jawab
kepada pihak ketiga atas kelalaian kotor. Menurut pasal 18, seorang tergugat yang
menderita kerugian, diperkenankan untuk menerima ganti rugi “out-of-pocket”, yang
nilainya ditetapkan sebesar selisih antara harga kontrak dengan nilai riil pada tanggal
transaksi. Apabila terdapat salah saji atau pengabaian, maka pada umumnya nilai riil
pada tanggal transaksi akan digantikan dengan harga pasar.
Perbedaan Antara Undang-Undang Tahun 1933 dan tahun 1934
Undang-undang Sekuritas dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Undang-undang
tahun 1933 diterapkan pada penjualan perdana sekuritas yang dapat terdiri dari modal
saham dan obligasi kepada publik oleh korporasi penerbit, dimana undang-undang
tahun 1934 diterapkan pada penjualan perdana dan perdagangan sekuritas di bursa
sekuritas nasional. Perbedaan antara pasal 11 dari undang-undang tahun 1933 dengan
pasal 10 dan 18 dari undang-undang tahun 1934, terletak pada :

Penggugat

Bukti ketergantungan untuk mengandalkan laporan keuangan yang tidak benar
atau

menyesatkan.

Kewajiban auditor atas kelalaian biasa.
ACCT6253 – Financial Audit
PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT TAHUN 1995
Undang-undang Private Securities Litigation Reform yang disahkan Kongres pada tahun
1995 dimaksudka untuk mengurangi litigasi yang ceroboh bagi auditor, perusahaan yang
menjual sekuritasnya kepada publik, dan para pihak yang berafiliasi dengan penerbit
sekuritas, seperti pejabat perusahaan, direktur, serta penasehat profesional.
Kewajiban Proporsional
Reform Act ini memperkenalkan dan memulai suatu sistem kewajiban proporsional dimana
seorang tergugat yang tidak “mengetahui tindak pelanggaran” atas hukum sekuritas tetap
bertanggung jawab berdasarkan suatu persentase tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk
mengurangi tekanan paksa bagi para pihak yang tidak bersalah untuk menyelesaikan gugatan
yang tidak terlampau berat di luar pengadilan daripada memepertaruhkan risiko bagi diri
sendiri dengan kewajiban yang tidak proporsional atas kerugian dalam kasus tersebut.
Tergugat yang “mengetahui tindak pelanggran” tetap betanggung jawab secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama untuk semua kerugian yang dapat dinilai.
Menutup Kerugian Aktual
Reform Act juga menutup kerugian aktual yang timbul menurut Undang-undang sekuritas
berdasarkan harga pembelian investor atas sebuah sekuritas dan harga perdagangan rata-rata
selama periode 90 hari setelah tanggal informasi diterbitkan yang mengoreksi adanya salah
saji dan pengabaian dalam laporan keuangan.
Tanggung Jawab untuk Melaporkan Tindakan Melanggar Hukum
Reform Act menetapkan persyaratan pelaporan baru kepada auditor yang mendeteksi atau
menyadari adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang menerbitka
sekuritas.
Perubahan Lain yang Diberikan oleh Reform Act
Reform Act juga memberikan kelonggaran lain bagi profesi akuntan. Undang-undang ini :
Mewajibkan penggugat membayar imbalan dan pengeluaran yang layak bagi penasehat
hukum yang digunakan oleh tergugat yang secara langsung terkait dengan litigasi yang
diputuskan oleh pengadilan sebagai ceroboh dan tidak benar.
ACCT6253 – Financial Audit
Memberikan tenggang waktu untuk berusaha menyelesaikan masalah yang ada, sehingga
dapat mengurangi biaya yang seringkali mendorong pihak yang tidak bersalah untuk
mengajukan gugatan class action.
Membatasi kerugian akibat tindakan hukum dengan cara menghapus kecurangan sekuritas
sebagai dasar mengambil tindakan menurut Racketeer Influenced and Corrupt Organization
Act, yang menjatuhkan hukuman tiga kali lipat.
Membatasi hak pihak ketiga untuk menggugat dengan cara membatasi umlah berapa kali
seseorang dapat menjadi wakil penggugat sebnayak tidak lebih dari lima class action selam
aperiode 3 tahun dan dengan mewajibkan adanya alasan standar yang lebih ketat yang harus
dipenuhi oleh penggugat.
Perubahan tata cara bagaimana pengadilan menunjuk wakil penggugat dalam suatuclass
action untuk kepentingan para investor institusional yang pada umumnya memiliki
kepetingan keuangan terbesar dalam ganti rugi tersebut serta untuk mengurangi adanya
“perlombaan menuju ruang pengadilan oleh para penggugat profesional” yang pada
umumnya hnaya memiliki kepentingan yang paling sedikit.
Meminimalkan Risiko Litigasi
Dari hasil analisis atas berbagai kasus pengadilan yang melibatkan apara CPA,
direomendasikan sejumlah tindak pencegahan ynag perlu diambil oleh seorang CPA untuk
meminimalkan risiko terjerat dalam litigasi :

Menggunakan surat perikatan untuk semua jenis jasa profesional.

Melakukan investigasi yang menyeluruh atas klien prospektif.

Lebih menekankan mutu jasa daripada pertumbuhan.

Mematuhi sepenuhnya ketentuan profesional.

Mengakui keterbatasn ketentuan profesional.

Menetapkan dan menjaga standar yang tinggi ats pengendalian mutu.

Memperhatikan tindak pencegahan dalam perikatan tentang keterlibatan klien dalam
kesulitan keuangan.

Mewaspadai risiko audit.
ACCT6253 – Financial Audit
SIMPULAN
Auditor dalam melakukan pekerjaannya, memiliki beberapa tanggung jawab secara hukum,
yaitu:
a. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan.
Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan
merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan pengetahuan auditor
terbatas pada apa yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu penyajian yang
wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku umum, menyiratkan bagian terpadu tanggung jawab manajemen.
b. Tanggung jawab terhadap profesi.
Tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar/ketentuan yang telah disepakati IAI,
termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing dan kode etik
akuntan Indonesia.
c. Tanggung jawab terhadap klien.
Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan
kemahiran profesionalnya, jika tidak dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan
sanksi.
d. Tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan.
Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan, sehingga menyesatkan,
akuntan publik harus bertanggung jawab.
e. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga
Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit dan sebagainya. Contoh dari
tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan
kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang
cukup.
f. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan.
Dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya
tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab.
ACCT6253 – Financial Audit
DAFTAR PUSTAKA
1. Karla M. Johnstone. (2016). Auditing : a risk-based approach to conducting a
quality audit. 10. Cengage Learning. Boston. ISBN: 9781305080577.
2. Iain Gray, Stuart Manson, Louise Crawford. (2015). The Audit Process
Principles, Practices and Cases. 06. Cengage Learning. Hampshire. ISBN:
9781408081709.
3. Sukrisno Agoes. (2017) Auditing: petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh
akuntan publik. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
ACCT6253 – Financial Audit