TRANSFORMASI WAJAH WILAYAH PERBATASAN JAWA TIMUR, DARI WILAYAH
TERBELAKANG MENJADI POROS EKONOMI BARU
Oleh: Gunawan Dwi Yulian, ST
(Praktisi Perencana Kota – IAP Jawa Timur)
1. Pendahuluan
Membicarakan wilayah perbatasan selalu identik dengan isu ketertinggalan,
kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, tidak terkecuali pada wilayah perbatasan
Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terdapat 6 kabupaten yang berbatasan dengan
propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan
Pacitan.
Dari sudut pandang ekonomi, Kabupaten yang ada di perbatasan pertumbuhan
ekonominya berada dibawah angka pertumbuhan propinsi (<5,52), demikian halnya dengan
kondisi pendapatan perkapita (<41,775) dan Indeks Pembangunan Manusia (<71.50) juga
berada di bawah rata-rata propinsi, kecuali pada kabupaten Bojonegoro. Kondisi yang
berbeda pada Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari adanya kegiatan dengan eskalasi
dampak ekonomi yang besar yaitu eksplorasi migas. Daerah dengan basis ekonomi disektor
pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Tuban
seringkali mengalami tekanan karena sebagian besar ouput yang dihasilkan dari sektor
tersebut langsung didistribusikan ke pusat-pusat perkotaan utama di jawa timur sehingga
nilai produk pertanian di daerah tersebut menjadi lebih rendah.
Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mengembangkan
sektor lain seperti pariwisata, tetapi belum memberikan dampak yang signifikan karena
simpul destinasi yang ada relatif baru berkembang sehingga belum mampu menarik
wisatawan dalam skala besar seperti halnya simpul destinasi wisata lain yang lebih popular
di Jawa Timur.
2. Dinamika Perkotaan Metropolitan Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah
Perbatasan
Upaya pengembangan fungsi dan infrastruktur di wilayah Gerbangkertosusila maupun
Malang Raya, memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya kegiatan investasi di
wilayah tersebut. Hal ini semakin memperkuat asumsi dari teori grafitasional dimana
kedekatan sebuah daerah terhadap lokasi pusat ekonomi akan mempengaruhi keputusan
penting dalam pengembangan kota dan kegiatan ekonominya.
a. Keputusan menetapkan lokasi investasi para pelaku usaha
Keputusan untuk berinvestasi di daerah yang dekat dengan pusat ekonomi lainnya
memberi keuntungan yang tinggi bagi para pelaku usaha. Kemudahan akses terhadap
kegiatan pendukung usaha, kedekatan dengan pasar dan pusat distribusi menjadi sebuah
keniscayaan yang tidak menuntut kalkulasi variabel ekonomi rumit.
Kecenderungan tersebut nampak dari data investasi di Jawa Timur pada tahun
2018 dimana sebagian besar investasi berskala besar (PMA) terjadi di wilayah perkotaan
Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Kota
dan Kabupaten Mojokerto, Surabaya dan
Lamongan)
dan
wilayah
hinterlandnya
(Kabupaten Jombang, Kota dan Kabupaten
Pasuruan). Investasi di wilayah Gerbang
Kertosusila
dan
hinterlandnya
secara
kumulatif sebesar 1522 proyek sedangkan di
wilayah perbatasan 58 proyek (Sumber: DPM
& PTSP Propinsi Jawa Timur 2018).
Gambar 1. Kecenderungan Lokasi Investasi di Jawa Timur
b. Keputusan politik (gubernur, bupati/walikota)
Kepala Daerah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan
ekonomi wilayah, Kebijakan dan strategi kepala daerah dalam hal pemerataan
pembangunan membutuhkan sisi keseimbangan ekonomi yang memadai. program
pembangunan infrastruktur menuju pusat-pusat ekonomi di perkotaan utama juga
seharusnya diikuti dengan dorongan investasi kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah yang
belum berkembang meski keseimbangan tersebut membawa konsekuensi investasi
pemerintah di bidang infrastruktur menjadi sangat besar disertai dengan dukungan
stimulus fiskal.
Kebijakan pemerataan pembangunan dapat bersifat target oriented, mulai dengan
pengembangan kluster ekonomi baru melalui penetapan prioritas investasi berbasis
sector primer (pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan hutan) ke daerah daerah
sentra produksi. capaian program pembangunan tersebut dikendalikan secara ketat
melalui rencana aksi (action plan) dan monitoring sehingga kendala dalam proses
pembangunan dapat diselesaikan secara cepat.
Skenario pengembangan wilayah perbatasan dan wilayah lain yang mengalami
stagnasi kegiatan ekonomi secara nyata akan menghadapi tantangan dari strategi
pemerintah kabupaten/kota di wilayah Gerbang Kertosusila dan Malang raya yang
secara bersamaan meningkatkan alokasi ruang dan infrastruktur kota untuk mendorong
dan menarik investasi. Hal tersebut pada dasarnya dapat diselesaikan melalui penetapan
kebijakan struktur ruang dan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa
Timur.
3. Transformasi Wajah Ekonomi Wilayah Perbatasan Jawa Timur
Upaya merubah wajah wilayah perbatasan jawa timur mulai terbuka seiring dengan
munculnya Perpres 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gerbangkertosusila (GKS), Bromo Tengger semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Peraturan ini tidak hanya focus menyelesaikan kesenjangan wilayah karena persoalan akses,
tetapi mencakup infrastruktur ekonomi yang memperkuat posisi daerah, seperti
pengembangan kawasan industri, pembangunan waduk dan Bendungan (untuk pertanian,
SPAM dan pengendalian banjir), SPAM regional, Pasar Induk dan lain sebagainya.
Daerah basis pertanian, perkebuhan dan
kehutanan di wilayah perbatasan seperti Ngawi,
Tuban, Bojonegoro, Magetan, Ponorogo dan Pacitan
dapat bekerjasama mengembangkan kluster industry
pengolahan
hasil
pertanian,
perkebunan
dan
kehutanan di wilayahnya masing-masing tanpa perlu
mengirim hasil komoditinya ke perkotaan utama
(GKS dan Malang raya).
Gambar 2 Kecenderungan Pergerakan Barang Dari
Daerah Menuju Pusat Perkotaan Utama
Realisasi program pembangunan ekonomi pemerintah akan mendorong pelaku usaha
berani berinvestasi di sektor primer di daerah sentra produksi yang tersebar di wilayah
perbatasan Propinsi Jawa Timur. Masuknya kegiatan ekonomi disektor primer dalam
eskalasi yang besar akan menjadi penggerak ekonomi dan merubah wajah wilayah
perbatasan dari wilayah tertinggal menjadi poros ekonomi baru di Jawa Timur.
Pemerintah Daerah seyogyanya proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah
maupun pelaku usaha, pertama dimulai dengan pengintegrasian rencana tata ruang wilayah
kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan antar wilayah kabupaten yang
berbatasan. kedua Melakukan kalkulasi daya dukung ruang, infrastruktur dan kapasitas
produksi komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagai input kelayakan
pengembangan kegiatan pengolahan di daerah. Ketiga, Memetakan bersama kendala daya
dukung lingkungan di masing-masing wilayah yang bersepakat membangun komitmen
kerjasasama antar daerah agar satu sama lain dapat bersinergi menyelesaikan
permasalahan.