Implementasi
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PTPN Group
Sesuai PERMEN 01/2023, Program TJSL adalah kegiatan yang
merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang
berkelanjutan, dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial,
lingkungan, serta hukum tata kelola, dengan prinsip yang lebih
terintegrasi,
terarah,
terukur
dampaknya
serta
dapat
dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis
perusahaan.
CSR (TJSL) menurut ISO 26000 adalah
Tanggung jawab perusahaan atas dampak dari keputusan dan
aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan
Sejarah Program TJSL BUMN
PEGELKOP
Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
1232/KMK.013/1989
tentang Pedoman
Pembinaan
Pengusaha Ekonomi
Lemah dan Koperasi
melalui BUMN
.
1989
PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN (PKBL)
Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan BUMN / Kepala
Badan Pembina BUMN Nomor
KEP-216/M-PBUMN/1999
tentang PKBL BUMN
1994
PUKK
2003
1999
Keputusan Menteri
Keuangan Nomor
316/KMK.016/1994
tentang Pedoman
Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi Melalui
Pemanfaatan Dana dari
Bagian Laba BUMN
PROGRAM
KEMITRAAN BUMN
DAN PROGRAM
BINA LINGKUNGAN
(PKBL)
Keputusan Menteri BUMN
Nomor KEP236/MBU/2003 Tentang
Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil Dan
Program Bina
Lingkungan.
PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)
BUMN
Peraturan Menteri BUMN PER5/MBU/04/2021 tentang Program
TJSL BUMN.
Peraturan Menteri BUMN PER01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus
dan Program TJSL
2021/2023
*Terkait PKBL dan
TJSL, terdapat 16 kali
perubahan Peraturan
Menteri BUMN, antara
lain terkait mekanisme
penetapan dan
pelaksanaan program
PKBL dan TJSL.
5 Prioritas Utama
Transformasi TJSL BUMN
Program TJSL BUMN
PRINSIP
• Terintegrasi
• Terarah
• Terukur Dampaknya
• Akuntabilitas
TUJUAN
• Memberikan kemanfaatan dalam
pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan
• Berkontribusi pada penciptaan nilai
tambah
• Membina usaha mikro dan usaha kecil
agar lebih tangguh dan mandiri serta
melibatkan masyarakat sekitar
perusahaan
ORIENTASI
4 (empat) Pilar TPB
• Sosial
• Ekonomi
• Lingkungan
• Hukum dan Tata
Kelola
Tahapan Pelaksanaan Program TJSL BUMN
Harus ada PDCA
Melakukan pemetaan sosial
untuk mengetahui permasalahan,
potensi dan kebutuhan
masyarakat
Buat Perencanaannya. Minimal
buat Teori Perubahannya hingga
Exit Strategynya, karena Exit
Strategy ini disusun di awal
program
Bangun Mimpi Bersama (mimpi
antara perusahaan dan
masyarakat) jangan hanya mimpi
perusahaan saja.
Dijalankan dengan sepenuh hati,
karena ini penting (program yang
dijalankan dengan hati
dampaknya akan berbeda)
Lakukan pendampingan dan
pengawasan
Monitoring dan evaluasi (di dalam
evaluasi pastikan ada lesson
learned dari program yang
dijalankan agar ada improvement
diperiode selanjutnya)
Jangan lupa juga komunikasikan
kepada pemangku kepentingan
Implementasi SDGs di Industri Perkebunan
✓
✓
✓
✓
Implementasi ISO
Implementasi RSPO
Implementasi ISCC
Implementasi NDPE
✓ Penerapan FPIC
dalam setiap
permasalahan
✓ Kebebasan
Berserikat
✓ Kerjasama
penanggulangan
bencana
✓ Kerjasama
operasi pasar
✓ Pengelolaan DAS
(Daerah Aliran Sungai)
untuk biodiversity
✓ Pembangunan
plasma
✓ Program
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan
✓ Program imunisasi
✓ Program donor darah
✓ Proyek gizi pekarangan
rumah dan kantor
✓ Energi alternative
✓ Methan capture
✓ Pengelolaan HCV &
HCS
✓
✓
✓
✓
✓ Aplikasi pupuk organik
✓ Boiler biomass
✓ Land aplication
✓ Penerimaan
karyawan wanita
✓ Komite gender
✓ Peningkatan pembangunan
dan pendapatan daerah
akibat adanya perkebunan
✓ Pendapatan sesuai
regulasi pemerintah
Peningkatan kompetensi guru
Program beasiswa
Program sekolah binaan
Corporate University
✓ Pembangunan sarana air bersih
✓ Pembuatan saluran air
✓ Pembangunan kamar bilas
✓ Pengembangan Bisnis
✓ Hilirisasi
✓ Inovasi
✓ Penghidupan
yang layak bagi
karyawan
✓ Fasilitas kerja
karyawan
✓
✓
✓
✓
Methan Capture
Biodiesel
Biomass boiler
Heat steam
recovery system
PRINSIP
Manfaat
TJSL
Pelaksanaan Program Pendanaan UMK
Pengertian
Program untuk meningkatkan
kemampuan usaha mikro dan
usaha kecil agar menjadi
tangguh dan mandiri.
Mekanisme Program
• Calon usaha mikro dan usaha kecil mengajukan
permohonan bantuan modal kerja kepada
Perusahaan.
• Perusahaan melakukan evaluasi dan kelayakan
usaha mikro dan usaha kecil untuk memperoleh
bantuan modal kerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
• Perusahaan melakukan penyaluran bantuan modal
kerja melalui Bank BRI.
Indikator Program
• Efektivitas
Untuk
mengetahui
besaran bantuan dana
kepada UKM, dengan
memperbandingkan dana
yang tersedia pada tahun
berjalan dengan dana
yang disalurkan.
• Kolektabilitas
Perhitungan
dana
bantuan
yang
dapat
dikumpulkan dari UKM
yang dibina.
Ilustrasi Mekanisme Pelaporan UMK
Pasca Penggabungan Perusahaan
Kewenangan Regional
• Melakukan koordinasi dengan
Bank BRI terkait jumlah dana
Program UMK yang disalurkan,
Mitra Binaan yang menerima
dan
hal-hal
lain
terkait
permasalahan Mitra Binaan.
• Melakukan pembinaan UMK
untuk mencapai tahap UMK
Naik Kelas.
• Melakukan
Audit
Kinerja
Program UMK tahun berjalan
dan menyampaikan kepada
Pusat/Induk.
Kewenangan Pusat/Induk
Kewenangan Holding
• Menerima laporan pelaksanaan dari regional
terkait Pendanaan UMK yang dilakukan
secara kolaborasi dengan Bank BRI, dan
melakukan
evaluasi
serta
monitoring
terhadapnya
dan
meneruskan
kepada
Holding.
• Melakukan monitoring pelaksanaan Laporan
hasil Audit tahun berjalan yang dilakukan
eksternal Auditor.
• Menerima Laporan Hasil Audit tahun berjalan
dari regional yang dilakukan oleh eksternal
Auditor, dan melakukan rekapitulasi untuk
diajukan kepada Holding.
• Menerima laporan evaluasi dan
monitoring
pelaksanaan
pendanaan
UMK
dari
Pusat/Induk.
• Melakukan koordinasi dengan
Bank BRI dan Kementerian
BUMN.
• Melakukan rekapitulasi Laporan
Hasil Audit tahun berjalan yang
dilakukan
oleh
Eksternal
Auditor, dari Pusat/Induk.
• Melakukan koordinasi dengan
Kementerian BUMN terkait
Pembahasan Kinerja tahun
berjalan
Terima Kasih