Kebijakan Ekonomi Regional: PENGURANGAN KEMISKINAN Syamsu rijal se msi phd Kebijakan Ekonomi Regional • Campur tangan pemerintah pusat ke dalam urusan-urusan ekonomi regional otda pembagian peran antara dengan pempus dan pemda • Arah kebijakan regional pilihan yang paling sering dipilih bertumpu pada kekuatan-kekuatan pasar untuk pengalokasian sumber-sumber atau bertumpu pada subsidi untuk mendorong perpindahan tenaga kerja dan/ modal • Persoalan regional Ketidakseimbangan pasar tenaga kerja lokal • Tujuan utama kebijakan regional menghilangkan perbedaanperbedaaan pengangguran regional • Metode tenaga kerja keluar, pekerjaan masuk • Tindakan regional menyangkut tujuan regional & nasional Landasan Kebijakan : alternatif pemilihan • Pasar sebagai alokator operasi kekuatan pasar memberi pemecahan dg biaya paling kecil & yang dapat diterima. Bukti empiris konvergensi pendapatan per kapita regional dalam perekonomian maju Neo Klasik Kritik landasan teori keseimbangan umum Statik, sedang proses regional dinamik. Asumsi : PPS & marginalitas bentuk pasar spasial monopoli/ oligopoli; lompatan jarak jauh/ tak ada perpindahan bukan perpindahan marginal; keputusan lokasi mungkin berlandaskan irrasionalitas.Jalur penyesuaian sangat sulit Landasan Kebijakan : Alternatif pemilihan • Konsep mekanisme pasar bebas efisiensi tidak dapat diterima tak dapat menghilangkan kepincangan- kepincangan regional dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja • Subsidi kepada Migran mendorong perpindahan tenaga kerja. Pengaruh migrasi terhadap daerah asal & tujuan berbeda sesuai ciri daerah & komposisi arus migrasi • Subsidi migran : (1) pendidikan & latihan ; (2) BLT kepada migran perbedaan pendapatan inter regional besar karena beratnya biaya migrasi tingkat hasil migrasi dibandingkan dengan investasi lain Landasan Kebijakan • • Kebijakan regionalmendorong perpindahan tenaga kerja inter- regional akan menimbulkan keseimbangan yg lebih baik antara S TK regional dg kesempatan kerja Output Total akan naik karena tk lap kerja naik dan TK pindah dr produktivitas rendah ke produktivitas tinggi perbedaan pendapatan inter- regional berkurang Konsisten dg tujuan efisiensi nasional; menghilangkan ciri-ciri stagnasi dari daerah terbelakang (pengangguran tinggi & pendapatan rendah) Kritik / penentang migrasi berpengaruh (-) terhadap daerah asal dan tujuan : Daerah tujuan (masuk)(1) biaya sosial migrasi > sumbangan pajak lokal migran & penduduk setempat diperlakukan membayar harga yang sama bagi pelayanan masyarakat yg disediakan pemerintah; (2) pencemaran udara, kepadatan penduduk, kriminalitas dll. Migrasi ke daerah makmur memperbesar inflasi (D) karena akan : (+) D investasi > (+) saving dan (+) D TK > (+) S TK dan akan mengurangi inflasi (S) yang disebabkan kenaikan biaya TK Daerah asal (keluar) kurangnya penggunaan modal sosial, bertambah besar beban per kapita, kelebihan kapasitas dlm industri swasta, efek multiplier menurun thdp industri jasa lokal, kualitas angkatan kerja turun, hilangnya investasi SDM berpendidikan, perpindahan modal. Landasan Kebijakan : Alternatif pemilihan • Jika migran keluar terdiri : pengangguran & income rendah beban fiskal per kapita (-) (-) jaminan sosial, migran dapat mengirim dana dari daerah baru. • Kebijakan Mengubah Industri pemindahan modal ke daerah kurang industri modern footloose & perbedaan2 spasial dalam biaya kecil interdependensi antara efisiensi managerial & lokasi • Memecahkan persoalan daerah stagnan memperbaiki komposisi industri tdk menguntungkan, peningkatan kesempatan kerja dg pemberian subsidi pada industri yang sudah ada & migran • Subsidi bertujuan untuk memungkinkan perusahaan2 di daerah stagnan memperoleh manfaat semakin bertambahnya kenaikan hasil skala & keuntungan2 aglomerasi ekaternal. • Kriteria yang mendasari suatu kebijakan lokasi industri tujuan kebijakan pertumbuhan pendapatan per kapita, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan Prinsip efisiensi dengan cara mempertimbangkan opportunity cost dari suatu investasi pada waktu mengevaluasi subsidi dan subsidi dibrikan secara selektip berdasarkan kriteria ttt ( penggunaan input lokal, pasar ekpor, produksi barang yg mempunyai elastisitas pendapatan tinggi) Aplikasi Kebijakan • Metode menarik modal ke dalam daerah stagnan melawan trend aglomerasi dalam modal swasta dg jalan mengalirkan dana-dana pemerintah ke daerah2 terbelakang dan/ memberi subsidi kepada industri2 di daerah tsb. Instrumen : penyediaan informasi, memperbesar penyediaan jasa-jasa pokok dan prasarana pa lokasi yg akan dikembangkan, investasi bid diklat, diskriminasi regional dlm kontrak2 pemerintah & blnj mdl pemerintah, rangsangan keuangan thp perusahaan ( bantuan investasi, pinjaman,sumbangan, keringan pajak, pemilihan titk2 tumbuh). Pemilihan instrumen tgt ; tujuan kebijakan & keefektipan Aplikasi Kebijakan • Subsidi upah lebih efisien dari pada subsidi harga atau modal • Subsidi investasi penggunaan modal yang lebih besar dan kurang efisien • Subsidi upah tidak cocok dilakukan di sektor pertanian petani di dorong ke luar dari pertanian yg kurang produktif ke industri yang lbh produktif • Pembangunan prasarana, perencanaan fisik dari perumahan dan transportasi di dekat tempat industri potensial menarik industri ke titik2pertumbuhan Kebijakan Pengurangan Kemiskinan • Kebijakan diarahkan pada lokasi, sektor, atau lapangan kerja dimana terdapat banyak masyarakat miskin • Peningkatan jumlah & kualitas pelayanan publik (pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, sosial) Berikan Contoh2 kebijakan yang bisa mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan / bukan insidental Pengurangan Kemiskinan • Pilih pada sektor ekonomi basis multipler effek terhadap pertumbuhan besar dan berkelanjutan ekspor • Pilih sektor ekonomi yang banyak menyerap lapangan kerja • Pilih sektor ekonomi dimana masyarakat miskin bekerja • Pilih sektor ekonomi yang banyak menggunakan bahan baku lokal yang masih berlimpah • Pilih sektor ekonomi yang mempunyai pendorong pada industri2 hilir dan penarik industri2 hulu besar keterkaitan antar sektor