Industrial Relations
Update
Prasetya Mulya, 28 Juli
2023
Iftida Yasar
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 20212026 – Unsur Pemberi Kerja
Pengalaman Kerja:
•
Direktur Utama PT Perdana Perkasa Mandiri
•
Founder dan Ketua Umum Pertama serta Penasihat Asosiasi Bisnis Alih
Daya Indonesia
•
Wasekum DPN APINDO 2010 – 2017
•
Direktur Apindo Training Center 2010 – 2019
•
Advisor Apindo Training Center 2109 - Sekarang
•
Pengurus Nasional Kadin Indonesia, IWAPI, PERWATUSI
•
Penulis Buku dan Pengajar
•
Delegasi Indonesia, International Labour Conference ILO – Geneva
2006 – 2017
•
Delegasi UN Woman – New York 2018 - 2019
New Book
Tantangan Ketenagakerjaan Masa Depan Indonesia
• Pekerjaan dengan resiko tertinggi hilang akibat disrupsi, diantaranya sector hotel dan
restaurant, retail, konstruksi dan manufaktur
• Pekerjaan dengan resiko rendah akan hilang akibat disrupsi , diantaranya pelatihan dan
Pendidikan, Kesehatan dan pekerjaan sosial.
• Lapangan kerja bertambah secara agregat tapi skill set pekerja yang dibutuhkan sangat
berbeda.
• Transformasi bisnis disesuaikan dengan situasi saat ini
Industrial Relations Update
Recruitment
Tenaga Kerja
Asing
Digitalisasi
Cuti Bersama
Alih daya /
Outsourcing
Vokasi - Kartu
Pra Kerja
PKWTHubungan
Kerja
Perjanjian
Kerja
Bersama
Konvensi ILO
BPJS
UU Cipta Kerja
Tabungan
Perumahan
Rakyat
Covid 19Dampak
terhadap
Ketenagakerjaan
4
Recruitment
• Penekanan pada softskill calon pekerja
• Remote dan hybrid work, Offering a hybrid model benefits companies in terms of recruitment and retention, which
helps boost employee productivity and support healthy company culture.
• Positive Candidate Experience, Companies must do more to attract and impress candidates during all stages, not
only the actual interviews but also email and phone communications, along with other preparations.
• Employer branding, how you communicate the entirety of the employment experience – including an employer’s
reputation as a place to work, their employee value proposition, and additional reasons for their popularity among
current employees.
Digitalisasi memerlukan persiapan kompetensi
• Era digital akan merubah bisnis model dan management.
• Hubungan kerja akan lebih fleksibel terhadap status pekerja, tidak hanya sebatas PKWT dan PKWTT.
Melainkan part time, hubungan kerja berdasarkan satuan hasil dan adanya upah per jam
• Kompetensi yang menunjang perlu dipersiapkan
• Digitalisasi memperluas kesempatan kerja terhadap bisnis baru
• Tidak semua pekerjaan bisa digantikan robot – Contoh Hotel pertama di Jepang yang mempekerjakan robot
untuk receptionis, pengantar koper dan customer service kembali lagi menggunakan manusia
6
Alih Daya / Outsourcing
• Merupakan tren global dan bukan perbudakan modern.
• Banyak terjadi kesalahan dalam implementasinya
• UU 13 Tahun 2003 – Alih Daya dibedakan menjadi Pemborongan Pekerjaan dan Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan
• UU No 11 Tahun 2020 – Alih Daya dapat diberikan pada pekerjaan manapun
• UU No 6 Tahun 2023 – Alih Daya Kembali menjadi di pisahkan antara Pemborongan Pekerjaan dan
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
• Diatur dalam UU No 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021
Penentuan Core dan Non Core
• Ditetapkan oleh Perusahaan
• Disertai dengan analisa dan pembuatan alur pekerjaan.
• Dalam menentukan kriteria pekerjaan itu dikelompokan sebagai pekerjaan “non core”, biasanya jika memenuhi salah
satu dari kriteria ini; Resiko pekerjaan kecil, Nilai pekerjaan itu sifatnya un skilled atau rendah , sesuai dengan Visi Misi,
tidak ada dalam rencana pengembangan karir, dapat dilakukan oleh mesin, dilakukan oleh yang lebih ahli, sesuai dengan
peraturan yang berlaku ,sesuai dengan ketetapan asosiasi, dsb
• Putusan MK tidak mengatur Core dan Non Core, hanya mengatur jaminan kelangsungan bekerja
Alih Daya / Outsourcing
Permasalahan yang sering terjadi :
• Adanya peraturan Pemda yang berbeda dengan adanya otonomi daerah.
• Vendor belum berbadan hukum
• Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan yang masih belum 100 persen, pembayaran premi BPJS
yang mengacu kepada UMP bulanan walau hanya bekerja kurang dari sebulan untuk pekerja
harian
• Kontrak yang terus menerus dengan status PKWT
• Jika berganti vendor ada pembayaran BPJS Kesehatan yang lama proses penerbitan kartu baruapakah bisa BPJS Kesehatan mandiri
• Adanya hutang pajak Ppn yang tidak dibayarkan vendor
• Pembayaran yang lama
PKWT – Hubungan Kerja
Mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021, pelaksanaan PKWT saat ini :
PKWT
Jangka Waktu (dapat dibuat paling lama
5 tahun termasuk perpanjangannya dan
dihitung sejak terjadinya PKWT)
Pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama
Selesainya suatu pekerjaan tertentu (didasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja
yang memuat: a. ruang lingkup dan batasan waktu suatu pekerjaan dinyatakan
selesai; dan b. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya
suatu pekerjaan).
Pekerjaan yang bersifat
musiman
Musim atau cuaca
Pekerjaan yang jenis dan sifat
atau kegiatannya bersifat tidak
tetap
Pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau
penjajakan
Kondisi tertentu (merupakan
pekerjaan tambahan guna
memenuhi pesanan/target
tertentu)
Pekerjaan yang berubah-ubah
dalam hal waktu dan volume
pekerjaan, serta pembayaran upah
Pekerja berdasarkan kehadiran
(dapat dilakukan dengan
Perjanjian Kerja Harian)
Pekerjaan yang sekali selesai
Pekerjaan yang sementara sifatnya
Jangka waktu pelaksanaan PKWT maksimal 5 (lima) tahun.
Setiap pengakhiran PKWT, pekerja akan diberikan Uang Kompensasi
Jaminan Kehilangan Pekerjaan – PP No. 37 Tahun 2021
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020
1. Merupakan program baru dari BPJS Ketenagakerjaan yang timbul atas pertimbangan
pemberian unemployement insurance
2. Dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan skema iuran sebesar 0,46%
1. Diambil dari iuran Pemerintah sebesar 0,22%
2. Rekomposisi JKK dan JKM
3. Peserta wajib di daftarkan. (peserta harus didaftarkan 4 program dulu baru bisa
mendaftarkan program JKP)
4. Pemberian manfaat tunai, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi kerja
BPJS KESEHATAN
Beberapa update mengenai pelaksanaan Program BPJS Kesehatan saat ini :
a. Program REHAB ini merupakan program pembayaran iuran secara bertahap untuk Peserta
Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak iuran lebih dari 3 bulan (4 sampai 24 bulan)
dengan pendaftaran melalui Mobile JKN dan Call Center 165 dan dapat dilakukan sampai
dengan tanggal 28 bulan berjalan
b. Memaksimalkan program COB, dua atau lebih perusahaan penanggung (BPJS Kesehatan dan
asuransi swasta) menanggung orang (nasabah) yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan
yang sama. Tujuannya mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada nasabah.
c. KRIS BPJS Kesehatan, sistem baru yang digunakan dalam pelayanan rawat inap BPJS
Kesehatan di rumah sakit. pengganti layanan Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang bertujuan
untuk memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iurannya.
d. FKTP dan RS di kawasan industry, mengoptimalkan FKTP di beberapa Kawasan industry dan
bekerja sama dengan beberapa RS yang dekat dengan Kawasan industry.
Potensi Masalah BPJS Kesehatan
Potensi Masalah BPJS Ketenagakerjaan
• Perusahaan secara optimal belum
memberlakukan BPJS Kesehatan.
• Masih banyak kendala di lapangan – pendaftaran,
pelayanan dan minimnya sarana pendukung
• Transisi pekerja yang pensiun ke BPJS Kesehatan
• Adanya Pembayaran Ganda (double payment)
bagi perusahaan dan kewajiban pengajuan klaim
ganda (double claim) bagi tenaga kerja –bagi
suami istri
• Penyesuaian Polis Asuransi (Review Perjanjian
Asuransi) dan Perjanjian Kerja – COB
• Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 di Klinik Perusahaan
• Beberapa rumah sakit menolak kerja sama
Perusahaan menggunakan COB atau inacbgs
› Perusahaan belum mendaftarkan Jaminan Pensiun
bagi karyawan karena sudah mempunyai Dana
Pensiun baik DPPK maupun DPLK
› Iuran Jaminan Hari Tua tidak diperhitungkan
sebagai perhitungan prosentasi tunjangan yang
diterima pekerja
› Jika terjadi ketidak cukupan dana , maka masa iur
diperpanjang atau jumlah iuran dinaikkan
› Dicairkannya JHT dengan alasan PHK membuat
kekuatan JHT dan JP menjadi rentan
TAPERA –Tabungan Perumahan Rakyat
CUTI BERSAMA
Apindo didukung Kadin dan dunia usaha serta SP/SB
menolak TAPERA
Hanya berlaku untuk PNS atau ASN
Tidak jelas peruntukannya bagi pekerja
Memberatkan Pekerja dan Pengusaha
Maksimalkan MLT- Manfaat Layanan Tambahan BPJS TK
buat perumahan karyawan
Hanya Rekomendasi bagi swasta tidak harus
Menurunkan produktifitas
Mengganggu pelayanan Umum
SKB dibuat tanpa memperhatikan kepentingan dunia
usaha dan masyarakat
13
Konvensi ILO yang telah diratifikasi lndonesia
•
•
•
•
•
•
•
•
Convention, 1930 (No. 29) - Convention concerning Forced or
Compulsory Labor.
Konvensi ini mengatur tentang tentang Kerja Paksa atau Kerja
Wajib. Konvensi ini dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada
tahun 1933 (Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236)
serta dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia
staatsblad 1933 No: 261.
11.
Convention, 1957 (No. 105) - Convention concerning the
Abolition of Forced Labour.
Konvensi ini mengatur tentang Penghapusan Kerja Paksa.
Konvensi ini dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi oleh
Indonesia pada tahun 1999.
Convention, 1947 (No. 81) - Convention concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce.
Konvensi ini mengatur tentang Inspeksi Ketenagakerjaan.
Konvensi ini dibuat pada tahun 1947.
7.
Convention, 1948 (No. 87) - Convention concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise.
Konvensi mengatur tentang tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan atas Hak Berorganisasi. Konvensi ini dibuat pada
tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998.
› Convention, 1948 (No. 88) - Convention concerning the
Organisation of the Employment Service (Entry into force: 10 Aug
1950)
› Konvensi ini mengatur tentang Lembaga Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja. Konvensi ini dibuat pada tahun 1948.
› Convention, 1949 (No. 98) - Convention concerning the Application
of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively.
› Konvensi ini mengatur tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama. Konvensi ini dibuat pada
tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun
1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada
Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran
Negara No: 42 tahun 1956).
› 10.
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100).
› Konvesi ini mengatur tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja
Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. Konvensi
ini dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang
nomor 80 tahun 1957.
14
Konvensi ILO yang telah diratifikasi lndonesia
●
12. Convention, 1957 (No. 106) - Convention concerning
Weekly Rest in Commerce and Offices.
●
Konvensi ini mengatur tentang Istirahat Mingguan dalam
Perdagangan dan Kantor. Konvens ini dibuat pada tahun
1957 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 3 tahun
1961.
●
13. Convention, 1958 (No. 111) - Convention concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation.
●
Konvensi ini mengatur tentang Diskriminasi dalam Kerja dan
jabatan. Konvensi ini dibuat pada tahun 1958 dan diratifikasi
oleh Indonesia pada tahun 1999.
●
14. Convention, 1964 (No. 120) - Convention concerning
Hygiene in Commerce and Offices.
●
Konvensi ini mengatur tentang Kebersihan di Tempat
Dagang dan Kantor. Konvensi ini dibuat pada tahun 1964
dan diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 3 tahun 1969.
15.
Convention, 1973 (No. 138) - Convention concerning Minimum Age for
Admission to Employment.
Konvensi ini mengatur tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for
Admission to Employment). Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi oleh
Indonesia pada tahun 1999.
16.
Convention, 1976 (No. 144) - Convention concerning Tripartite
Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards.
Konvensi ini mengatur tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan
Standar Perburuhan Internasional (Tripartite Consultations to Promote the Implementation
of International Labour Standards). Konvensi ini dibuat pada tahun 1976 dan diratifikasi
oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No: 26 tahun 2006.
17.
Convention, 1999 (No. 182) - Convention concerning the Prohibition
and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Konvensi ini mengatur tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak. Konvensi ini dibuat pada tahun 1999 telah diratifikasi oleh Indonesia
pada tahun 2000
18.
Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185) Convention revising the Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Entry into
force: 09 Feb 2005).
Konvensi ini mengatur tentang Dokumen Identitas Pelaut. Konvesi ini
direvisi pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2008.
15
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja, dan pemerintah.
• Tujuan dari hubungan industrial adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan harmonis.
B. ORGANISASI
PENGUSAHA
A. SERIKAT PEKERJA
D. LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT
C. LEMBAGA
KERJASAMA BIPARTIT
E. PERATURAN
PERUSAHAAN
G. PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
KETENAGAKERJAAN
F. PERJANJIAN KERJA
BERSAMA
H. LEMBAGA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
DASAR HUKUM TERKAIT PERJANJIAN KERJA
Secara lex generalis dasar hukum perjanjian kerja adalah:
1. Pasal 1601, Pasal 1601a s.d. Pasal 1601y, Pasal 1602, Pasal 1602a s.d. Pasal 1602y, Pasal 1603, Pasal 1603a s.d. Pasal 1603d, Pasal 1603e s.d. Pasal 1603z
KUH Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek);1)
2. Pasal 395 KUH Dagang (Wetboek van Koophandel).
Sedangkan secara lex specialis dasar hukum perjanjian kerja diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, antara lain:
1. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), khususnya Pasal 50 s.d. Pasal 66;
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja (“PP 35/2021”);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 28/2014);
5. Berikut juga dalam beberapa UU terkait dan peraturan turunannya, termasuk peraturan otonom, yakni Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian
Kerja Bersama (“PKB”).
1)
Secara yuridis formil kedudukan BW (KUH Perdata Indonesia) tetap sebagai undang-undang sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun, pada
waktu sekarang BW bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan (Riduan Syahrani, 2004: 27).
SYARAT-SYARAT PERJANJIAN KERJA
Kesepakatan Para Pihak
Subjektif
Kecakapan Melakukan
Perbuatan Hukum
SSPK
Adanya pekerjaan yang
dijanjikan
Objektif
Tidak bertentangan dengan
peraturan perundang undangan, ketertiban umum
dan kesusilaan
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
No.
Tidak
Memenuhi
Disebabkan Karena
Akibat Hukum
Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Syarat
subyektif
Para pihak tidak sepakat dan tidak cakap.
2.
Syarat
obyektif
Obyek perjanjian tidak ada (tidak jelas) dan Perjanjian yang dibuat BATAL DEMI Pasal 52 ayat (3) UU
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan HUKUM.
13/2003.
peraturan per-UU-an yg berlaku.
3.
Syarat formil
a.
Perjanjian yang
DIBATALKAN.
dibuat
DAPAT Pasal 52 ayat (2) UU
13/2003.
Bertentangan dengan peraturan perusahaan, Berlaku ketentuan yang lebih tinggi Pasal 54 ayat (2) UU
perjanjian kerja bersama dan peraturan per-UU-an derajatnya (sesuai dg asas lex superior 13/2003 juncto Pasal
yang berlaku.
derogat lex inferior).
7 ayat (2) UU
12/2011.
b. PKWT dibuat tdk tertulis serta tidak berbahasa PKWT demi hukum menjadi PKWTT.
Indonesia dan huruf latin.7)
Pasal 57 ayat (2) UU
13/2003.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
(1)
4.
Tidak
Memenuhi
Disebabkan Karena
Akibat Hukum
Dasar Hukum
(2)
(3)
(4)
(5)
Masa percobaan kerja yang
dipersyaratkan BATAL DEMI
HUKUM dan masa kerja tetap
dihitung.
Pasal 58 ayat (2) UU
13/2003 (Pasal 81
angka
14
UU
11/2020).
Syarat materiil a.
PKWT mensyaratkan masa percobaan kerja.
b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PKWT demi hukum menjadi Pasal 59 ayat (3) UU
UU 13/2003 (Pasal 81 angka 15 UU 11/2020), yakni PKWTT
13/2003 (Pasal 81
bukan jenis dan sifat atau kegiatan yang selesai dalam
angka
15
UU
waktu tertentu dan pekerjaan yang bersifat tetap.
11/2020).
7)
Namun ketentuan ini sudah dihapus dari Pasal 57 UU 13/2003 (Pasal 81 angka 13 UU 11/2020). Apabila dicermati dari perspektif kepentingan para pihak antara
pengusaha dan pekerja, akan tampak perbedaan dari ketentuan sebelumnya dalam UU 13/2003.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
No.
Tidak
Memenuhi
Disebabkan Karena
Akibat Hukum
Dasar Hukum
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5.
Syarat formil
8) Dalam
a.
PKWT tidak dicatatkan oleh pengusaha kepada PKWT demi hukum menjadi PKWTT.
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kab/kota setempat selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan.8)
Pasal 59 ayat (3) UU
13/2003 (Pasal 81
angka 15 UU
11/2020).
pertimbangan Mahkamah Konstitusi [3.11.1 halaman 26] Putusan Nomor 6/PUU-XVI/2018 disebutkan bahwa:
“Dengan adanya Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8) UU 13/2003, menurut Mahkamah telah jelas mengenai kewajiban pencatatan PKWT dan akibat hukum dari tidak dicatatkannya PKWT tersebut, yaitu bahwa
undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, in casu Menteri yang terkait, untuk mengatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaan terhadap norma a quo, selain itu norma yang ada, yaitu Pasal
59 UU 13/2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang cukup kuat bahwa PKWT wajib dicatatkan dan tidak dicatatkannya PKWT sampai dengan batas waktu yang
ditentukan demi hukum berubah menjadi PKWTT.”
PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (“PKWT”)
PKWT
Jangka Waktu (dapat dibuat paling lama
5 tahun termasuk perpanjangannya dan
dihitung sejak terjadinya PKWT)
Pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama
Selesainya suatu pekerjaan tertentu (didasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja
yang memuat: a. ruang lingkup dan batasan waktu suatu pekerjaan dinyatakan
selesai; dan b. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya
suatu pekerjaan).
Pekerjaan yang bersifat
musiman
Musim atau cuaca
Pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau
penjajakan
Kondisi tertentu (merupakan
pekerjaan tambahan guna
memenuhi pesanan/target
tertentu)
Bagaimana status hukumnya, jika penerapan PKWT untuk pekerjaan yang terusmenerus atau bersifat tetap? DEMI HUKUM PKWT menjadi PKWTT (*vide Pasal 59
ayat (3) UU 13/2003 juncto Pasal 81 angka 15 UU 11/2020).
Pekerjaan yang jenis dan sifat
atau kegiatannya bersifat tidak
tetap
Pekerjaan yang berubah-ubah
dalam hal waktu dan volume
pekerjaan, serta pembayaran upah
Pekerja berdasarkan kehadiran
(dapat dilakukan dengan
Perjanjian Kerja Harian)
Pekerjaan yang sekali selesai
Pekerjaan yang sementara sifatnya
YANG WAJIB ADA DI DALAM PERJANJIAN KERJA DAN PKWT
Pasal 54 ayat (1) UU 13/2003
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurangkurangnya memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh;
g. memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Pasal 13 PP PKWT 35/2021
PKWT paling sedikit memuat:
a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besaran dan cara pembayaran Upah;
f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
BAGAIMANA HALNYA JIKA PKWT DIBUAT DALAM BAHASA ASING?
Dalam hal PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya,
yang berlaku PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia
[Pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 (Pasal 81 angka 13 UU 11/2020)].
“DEMI HUKUM” PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWT
Berdasarkan Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 bahwa frasa ‘demi hukum’ Pasal 59 ayat (7)
UU 13/200310) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:
a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
b. telah dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.”
10)
Sekarang menjadi Pasal 59 ayat (3) UU 13/2003 (Pasal 81 angka 15 UU 11/2020).
“DEMI HUKUM” PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWT
Dengan merujuk Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 tersebut, maka perubahan PKWT
menjadi PKWTT tidak bersifat otomatis, tetapi terlebih dahulu harus melalui prosedur
sebagai berikut:
a. perundingan bipartit;
b. apabila perundingan bipartit gagal, maka dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. meminta pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan oleh
Pengadilan Negeri setempat.
“DEMI HUKUM” PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWT
Pasal 10 PP 35/2021
Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan
Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah
berdasarkan PKWTT.
PKWT demi hukum
berubah menjadi PKWTT
Pasal 10
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah bahwa pada saat Per-janjian
Kerja harian tidak berlaku akibat terpenuhi ketentuan dalam ayat ini,
Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh tidak
memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya.
Pertanyaannya,
perubahan
tersebut
OTOMATIS
atau
tidak?
PERMASALAHAN PASAL 59 AYAT (3) UU 13/200311)
PASAL 81 ANGKA 15 UU 11/2020
1. Penggunaan kata “dan” dalam demi hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT
→semestinya menggunakan kata “atau” karena bersifat alternatif12) sebagaimana Putusan MK No. 6/PUUXVI/2018.13)
2. Penerapan “demi hukum perubahan PKWT menjadi PKWTT” yang tidak bersifat otomatis
→masih memerlukan prosedur perundingan bipartit, pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) jika
perundingan bipartit gagal dan pengajuan pengesahan nota PPK ke PN setempat (Putusan MK No. 7/PUUXII/2014).
3. Pada Penjelasan Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021 terdapat frasa “tidak memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan
tertulis lainnya.” → “demi hukum” berlaku otomatis.
11)
Sebelum berlakunya UU 11/2020 adalah Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, yang kemudian diubah.
12) Lihat
Lampiran II Bab I Bagian C Butir 88 UU 12/2011 menyatakan bahwa “Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang diletakkan di
belakang rincian kedua dari rincian terakhir.”
Lihat juga ketentuan Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 190 UU 13/2003 (Pasal 81 angka 63, 64, 65, 66, dan 67 UU 11/2020).
13) Ternyata
ada saling pertentangan antara Putusan MK No. 6/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 1005K/Pdt.Sus/2010.
PERJANJIAN KERJA HARIAN “LEPAS” (“PKH”)
1. PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan yang jenis dan sifat/kegiatannya bersifat
tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
pekerjaan serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran (*vide Pasal 10 ayat (2) PP
35/2021).
2. Pelaksanaan pekerjaan < 21 hari per bulan (*vide Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021).
3. Jika > 21 hari selama 3 bulan berturut-turut, maka PKH DEMI HUKUM menjadi
PKWTT (*vide Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021).
4. Perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara kolektif dan paling
sedikit memuat: a. nama/alamat Perusahaan atau pemberi kerja; b. nama/alamat Pekerja; c.
jenis pekerjaan yang dilakukan; dan d. besarnya Upah (*vide Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP
35/2021).
5. Pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja termasuk hak atas program jaminan sosial
(*vide Pasal 11 ayat (3) PP 35/2021).
Dalam PP 35/2021 hanya
disebut Perjanjian Kerja
Harian (PKH). Tidak ada lagi
kata “LEPAS”.
*dahulu PKHL (red.
Kepmenakertrans No.
Kep.100/Men/VI/2004)
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
a.
b.
c.
d.
e.
Pekerja meninggal dunia;
Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
Selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Adanya keadaan/kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PK, PP atau PKB yang
mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja.
PENGATURAN UANG KOMPENSASI
• Menurut ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021, pekerja PKWT yang telah
berakhir masa kerjanya wajib diberikan uang kompensasi
(1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan
perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.
12
c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.
12
(2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi
terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
(3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan
pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.
(4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi
yaitu Upah pokok.
*vide: Pasal 16 PP 35/2021
UANG KOMPENSASI DAN GANTI RUGI
Uang Kompensasi
Pasal 17
PP 35/2021
Pasal 62
UU 13/2003
Ganti rugi
❑ Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang
kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja (*vide Pasal 17
PP 35/2021).
❑ Uang kompensasi diberikan pada saat berakhirnya PKWT (*vide Pasal 15 ayat (2) PP 35/2021).
❑ Bila PKWT diperpanjang, maka diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan
jangka waktu PKWT berakhir/selesai (*vide Pasal 15 ayat (4) PP 35/2021).
WAKTU KERJA & DAN
WAKTU ISTIRAHAT
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR
1
2
Waktu Kerja
▪ 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja
dalam 1 minggu;
▪ 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja
dalam 1 minggu.
Waktu Istirahat
▪ Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu;
▪ Istirahat mingguan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1
minggu.
3
4
Waktu Kerja Lembur
▪ Dinaikan menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/minggu;
▪ Tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu
istirahat mingguan.
Sektor Usaha/Pekerjaan Tertentu
▪ Selesainya pekerjaan < 7 jam 1 hari dan < 35 jam 1 minggu;
▪ Waktu kerja fleksibel/dapat dilakukan di luar lokasi kerja;
▪ Dapat menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan
berdasarkan ketetapan Menteri (al. usaha energi dan sumber
daya mineral pada daerah tertentu, kegiatan hulu usaha
minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura dan sektor
perikanan pada daerah operasi tertentu).
UPAH
KERJA LEMBUR
Upah Lembur Reguler
• Didasarkan pada upah bulanan;
• Jam pertama 1,5 kali upah sejam;
• Untuk jam berikutnya 2 kali upah sejam.
Lembur Hari Libur (5 Hari Kerja)
• Jam I-VII: 2 kali
upah sejam;
• Jam VIII: 3 kali upah sejam;
• Jam IX-XI: 4 kali upah sejam;
Jika libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek
penghitungannya:
• Jam I-V: 2 kali upah sejam;
• Jam VI: 3 kali upah sejam; dan
• Jam VII-IX: 4 kali upah sejam.
Lembur Hari Libur (6 Hari Kerja)
• Jam I-VIII: 2 kali
upah sejam;
• Jam IX: 3 kali upah sejam;
• Jam X-XII: 4 kali upah sejam;
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Membayar Upah Kerja Lembur
Memberi kesempatan untuk istirahat
secukupnya
Memberikan makanan dan minuman minimal
1.400 kilo kalori bila kerja lembur dilakukan ≥
4 jam
Pemberian makanan dan minuman tidak
dapat digantikan dengan uang
*Pelaksanaan kerja lembur wajib adanya
perintah dari pengusaha dan persetujuan dari
pekerja secara tertulis atau melalui media
digital dan dapat dibuat dalam bentuk daftar
pekerja yang bersedia kerja lembur yang
ditandatangani oleh pekerja dan pengusaha.
Pengusaha membuat daftar pelaksanaan kerja
lembur yang memuat nama pekerja dan
lamanya waktu kerja lembur.
LEMBUR GOLONGAN
JABATAN TERTENTU
Pekerja dengan golongan
jabatan tertentu tidak
mendapatkan upah kerja
lembur
Yang mempunyai tanggung
jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana
dan/atau pengendali
jalannya Perusahaan
dengan waktu kerja yang
tidak dibatasi dan
mendapat upah lebih
tinggi
Pengaturan golongan
jabatan tertentu diatur
dalam PK, PP atau PKB
Bilamana golongan jabatan
tertentu tidak diatur dalam
PK, PP atau PKB, maka
Pengusaha wajib
membayar upah kerja
lembur
JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN DAN
PENGUPAHAN
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diberikan kepada Pekerja
(PKWT dan PKWTT) yang mengalami PHK
JKP bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan
yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan.
JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial
01
Manfaat JKP berupa uang tunai (diberikan per bulan,
maksimal 6 bulan), akses informasi pasar kerja (informasi
pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan) dan pelatihan kerja
02
03
04
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (2)
Peserta JKP
Sumber Pendanaan JKP
Pekerja yang berhak
atas JKP
Hilangnya Hak atas JKP
Peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran yang telah
diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Bagi
pekerja baru, pengusaha wajib mendaftarkannya maksimal 30 hari sejak
pekerja mulai bekerja
Sumber pendanaan JKP berasal dari modal awal pemerintah, dana
operasional BPJS Ketenagakerjaan dan rekomposisi jaminan sosial
Pekerja yang mengalami PHK, kecuali atas PHK dengan alasan
mengundurkan diri, cacat total tetap, pension atau meninggal dunia
Bilamana pekerja tidak mengajukan permohonan klaim selama 3 bulan
sejak PHK, telah mendapatkan pekerjaan atau meninggal dunia
PENGUPAHAN
Penetapan Upah
Satuan waktu dan/atau satuan hasil
Upah Berdasarkan Satuan Waktu
Ditetapkan secara: per jam, harian, atau
bulanan
Upah Harian
Ditetapkan secara bulanan berdarkan
jumlah hari kehadiran dengan perhitungan
upah sehari: a. bagi pekerja dengan waktu
kerja 6 hari kerja dalam 1 minggu, upah
bulanan dibagi 25; b. bagi perusahaan
dengan waktu kerja 5 hari dalam seminggu,
upah bulanan dibagi 21
Upah Bulanan
Upah minimum merupakan dasar
terendah dan sistemnya dapat didasarkan
pada hitungan 25 atau 21 hari kerja yang
terdiri dari: a. upah tanpa tunjangan; atau
b. upah pokok termasuk tunjangan tetap
Upah Berdasarkan Hasil
Upah ditetapkan sesuai dengan hasil
pekerjaan yang telah disepakati.
Penetapan besarnya upah berdasarkan
kesepakatan para piha.
Struktur dan Skala Upah
Pengusaha wajib Menyusun struktur dan
skala upah dan wajib diberitahukan
kepada seluruh pekerja
OUTSOURCING
DASAR HUKUM OUTSORCING
a. UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) juncto UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”);
c. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 27/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada tanggal 17 Januari 2012;
d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Alih Daya - PP No. 35 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003
▪ Outsourcing diatur dalam ketentuan
Pasal 64 dan 65 ; penyedia jasa dan
pemborongan pekerjaan.
▪ Ketentuan OS dalam Kepmen No. 19
Tahun 2012, diatur 5 jenis pekerjaan.
▪ Persyaratan yang harus di penuhi dalam
OS ;
a. dilakukan secara terpisah dari
kegiatan utama/
pokok dan bersifat penunjang;
b. tidak menghambat dan
berhubungan dengan
proses produksi secara
langsung; dan
c. dilakukan dengan perintah
langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
▪ Ketentuan Outsourcing pasal 64 dan 65, ▪ 1. Perusahaan dapat menyerahkan
64 dihapuskan, outsourcing diatur
Sebagian pelaksanaan pekerjaan
dalam KUH Perdata.
kepada Perusahaan lain melalui
▪ Tidak lagi dibatasi hanya kegiatan
perjanjian alih daya yang dibuat secara
penunjang.
tertulis
▪ Tidak lagi dibedakan antara penyedia
▪ Pemerintah akan menetapjan Sebagian
jasa dan pemborongan kerja.
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
▪ Dititik beratkan pada perlindungan
dimaksud pada ayat (1).
pekerja.
▪ Ketentuan lebih lanjut mengenai
penetapan pelaksanaan pekerjaan akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah
MANFAAT OUTSOURCING
Pemerintah
Masyarakat dan Pekerja
Perusahaan
▪ Dapat membantu mengembangkan
dan
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
dan
perekonomian nasional.
▪ Alih daya akan mempercepat
pertumbuhan industri yang pada
gilirannya akan mendorong ekonomi
penunjang di lingkungan masyarakat
seperti adanya pasar, warung makan,
sarana transportasi dan sebagainya.
▪ Meningkatkan fokus perusahaan pada
agenda kerja inti.
▪ Sebagai
pembinaan
dan
pengembangan kegiatan perusahaan.
▪ Mengurangi
beban
pemerintah
dalam penyediaan fasilitas umum
seperti transportasi, listrik, air dan
pelaksanaan
ketertiban
umum
dikarenakan kegiatan tersebut dapat
dilakukan oleh perusahaan alih daya.
▪ Mengembangkan infrastruktur sosial
masyarakat, budaya kerja, disiplin
dan
peningkatan
kemampuan
ekonomi.
▪ Mengurangi pengangguran dan
mencegah terjadinya urbanisasi.
▪ Meningkatkan kemampuan budaya
perusahaan
di
lingkungan
masyarakat.
▪ Bagi fresh graduates, alih daya dapat
menjadi jembatan untuk belajar
berkarir.
▪ Mengurangi risiko bisnis kepada pihak
ketiga.
▪ Mengoptimalkan tenaga kerja inti untuk
kepentingan bisnis perusahaan.
▪ Efisiensi biaya pengeluaran perusahaan.
▪ Memperoleh sumber daya manusia yang
lebih profesional dikarenakan pekerja
alih daya biasanya dibekali kemampuan
dan keterampilan yang cukup mengenai
bidang-bidang yang ditangani.
PRAKTIK OUTSOURCING YANG SALAH
Kesalahan tipe
perjanjian alih daya
yang diperjanjikan
Kesalahan dalam
penetuan kegiatan
penunjang perusahaan
yang dialihdayakan
Kesalahan dalam
memilih mitra
perusahaan alih daya
Tidak dipatuhinya
ketentuan normatif
terkait syarat-syarat
kerja yang memberikan
jaminan kelangsungan
pekerjaan dan
perlindungan hukum
yang baik bagi pekerja
alih daya
Perotasian pekerja alih
daya yang tidak
memperhatikan etika
bisnis
Tidak adanya pelatihan
kerja bagi pekerja alih
daya
Kurangnya perhatian
atas kebutuhan,
performa dan jenjang
karir pekerja alih daya
Source: Yasar, Iftida. Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus. Cet. 4. Jakarta: PT Perdana Perkasa Mandiri, 2018
JENIS PRAKTIK OUTSOURCING
Pemborongan Pekerjaan
Business Process Outsourcing
UU
13/2003
*vide Pasal 64 UU 13/2003
sebelum dihapus Pasal 81
angka 18 UU 11/2020
UU
11/2020
*vide Pasal 66 UU 13/2003 yang diubah
Pasal 81 angka 20 UU 11/2020
Penyedia Jasa Pekerja
Manpower Outsourcing
Alih Daya
Outsourcing
PERSYARATAN PERUSAHAAN OUTSOURCING
Perusahaan Alih Daya
Perusahaan Penerima
Pemborongan
Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
• Berbadan hukum;
• Berbadan hukum;
• Berbadan hukum;
• Wajib
Memenuhi
Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.
*vide
• Memiliki izin dari
bertanggung
jawab
ketenagakerjaan.
*vide
Pasal
66 ayat (4)
UU13/2003 yang diubah Pasal 81
angka 20 UU 11/2020
Pasal 65 ayat (3)
UU13/2003 sebelum dihapus
Pasal 81 angka 19 UU 11/2020
instansi yang
di
bidang
*vide Pasal 66 ayat (3) UU13/2003
sebelum diubah Pasal 81 angka 20 UU
11/2020
PERSYARATAN PERUSAHAAN OUTSOURCING
Perusahaan Alih Daya
Perusahaan Penerima
Pemborongan
• Berbadan hukum;
▪ Berbadan hukum;
• Wajib Memenuhi Perizinan
Berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.
▪ Memiliki tanda daftar perusahaan;
*vide Pasal 20 PP 35/2021
▪ Memiliki bukti wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan.
▪ Memiliki izin usaha; dan
*vide Pasal 12 Permenakertrans 19/2012
Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja
▪ Wajib memiliki izin usaha penyedia jasa
pekerja;
▪ Untuk dapat memiliki izin usaha,
Perusahaan
Penyedia
Jasa
Pekerja
mengajukan permohonan kepada Lembaga
OSS dan memenuhi persyaratan:
a. badan usaha yang berbentuk badan
hukum dan didirikan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan serta bergerak di bidang usaha
penyediaan jasa pekerja; dan
b. memiliki Nomor Induk Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS.
*vide Pasal 24 Permenaker 11/2019
SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING
Perusahaan Alih Daya
▪ Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya akan mengenakan
sanksi administratif atas pelanggaran yang
diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah;
▪ Terkait pelanggaran Pasal 66 ayat (4) UU
13/2003 yang diubah Pasal 81 angka 20 UU
11/2020.
*Vide Pasal 190 UU 13/2003 yang diubah Pasal
81 angka 67 UU 11/2020
Perusahaan Penerima
Pemborongan
Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja
Tidak
disebutkan
dalam
Permenakertrans
19/2012
dan
Permenaker 11/2019
Sanksi administratif
terkait
pelanggaran
dikarenakan
belum
mendapatkan
bukti
pendaftaran dan telah melakukan pekerjaan
berupa sebagai berikut:
a. Teguran tertulis oleh instansi di bidang
ketenagakerjaan provinsi;
b. Pembekuan
Kementerian.
usaha
oleh
*vide Pasal 23, Pasal 23A Permenaker
11/2019
Namun dalam PP 35/2021 tidak dinyatakan
tentang pelanggaran atas sanksi administratif
terkait pelanggaran atas pasal yang mengatur
mengenai Alih Daya (red. Pasal 18 - Pasal 20 PP
35/2021), khususnya Pasal 20 tentang
Perusahaan Alih Daya harus berbadan hukum
dan memperoleh perizinan berusaha dari
Pemerintah Pusat (*vide Pasal 61 PP 35/2021).
kegiatan
PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OUTSOURCING
Pemborongan Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pekerja
▪ Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
▪ Tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi (*vide Pasal 66 ayat (1) UU
13/2003 sebelum diubah Pasal 81 angka 20 UU 11/2020);
▪ Dilakukan dengan perintah langsung atau
tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
▪ Merupakan kegiatan penunjang perusahaan
secara keseluruhan; dan
▪ Tidak menghambat proses produksi secara
langsung.
*vide Pasal 65 ayat (2) UU 13/2003 sebelum
dihapus Pasal 81 angka 19 UU 11/2020
*vide Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans
19/2012
▪ Dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh
pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa
pekerja lain (*vide Pasal 18 Permenakertrans 19/2012).
Catatan: kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi, meliputi: a. usaha pelayanan
kebersihan (cleaning service); b. usaha penyediaan makanan bagi
pekerja (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan
pengamanan); d. usaha jasa penunjang dipertambangan dan
perminyakan; dan e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja
(*vide Pasal 17 Permenakertrans 19/2012).
SYARAT PERJANJIAN KERJA ALIH DAYA
Alih Daya
Pemborongan Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pekerja
▪ Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis, baik PKWT
maupun PKWTT;
▪ Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis,
baik PKWT maupun PKWTT;
▪ Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis, baik
PKWT maupun PKWTT;
▪ Menjamin perlindungan pekerja, upah dan
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan
yang timbul dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab
perusahaan alih daya;
▪ Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas PKWT,
harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hakhak bagi pekerja/buruh bilamana terjadi
pergantian perusahaan alih daya dan obyek
pekerjaannya masih ada
*vide Pasal 66 UU 13/2003 diubah Pasal 81 angka 20 UU
11/2020
*vide Pasal 15 Permenakertrans 19/2012
▪ Dicatatkan kepada instansi yang bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota tempat pekerjaan dilakukan;
▪ Harus memuat jaminan kelangsungan bekerja,
terpenuhinya hak pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan jaminan
perhitungan masa kerja bila terjadi pergantian
perusahaan alih daya (bila PKWT).
*vide Pasal 29 Permenakertrans 19/2012
PERUBAHAN STATUS PEKERJA
Alih Daya
Pemborongan Pekerjaan
Penyediaan Jasa Pekerja
Pekerja alih daya merupakan tanggung jawab
perusahaan alih daya.
Dapat beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan
bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:
*vide Pasal 66 ayat (2) UU 13/2003 diubah Pasal 81
▪ Jenis pekerjaannya melanggar ketentuan Pasal 65 ayat
(2) UU 13/2003 terdahulu (sebelum dihapus oleh
Pasal 81 angka 19 UU 11/2020); dan
Dapat beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan
bilamana melakukan pelanggaran ketentuan sebagai
berikut:
angka 20 UU 11/2020
▪ Perusahaan tidak berbentuk badan hukum
(melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU 13/2003
terdahulu/sebelum dihapus oleh Pasal 81 angka 19
UU 11/2020.
*vide Pasal 65 ayat (8) UU 13/2003 sebelum
dihapus Pasal 81 angka 19 UU 11/2020
▪ Pasal 66 ayat (1) UU 13/2003 sebelum diubah Pasal
81 angka 20 UU 11/2020 tentang kegiatan yang
boleh dilakukan perusahaan penyedia jasa pekerja;
▪ Pasal 66 ayat (2) huruf a, b dan d UU 13/2003
sebelum diubah Pasal 81 angka 20 UU 11/2020
tentang syarat perjanjian kerja pelaksanaan
penyediaan jasa pekerja;
▪ Pasal 66 ayat (3) UU 13/2003 sebelum diubah Pasal
81 angka 20 UU 11/2020 tentang perusahaan
berbentuk badan hukum dan wajib memiliki izin dari
instansi ketenagakerjaan.
*vide Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 sebelum
diubah Pasal 81 angka 20 UU 11/2020
TRANSFER UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE)
• Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada tanggal 17 Januari 2012,
menyatakan bahwa frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional)
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
• Saat ini Pasal 66 ayat (3) UU 13/2013 telah diubah oleh Pasal 81 angka 20 UU 11/2020 dan pada intinya dinyatakan bahwasanya harus ada
pengalihan perlindungan hak bagi pekerja bila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan pekerjaannya masih ada (dengan perkataan
lain ketentuan a quo “MEMPERKUAT PUTUSAN MK RI TERSEBUT DI ATAS”).
IMPLIKASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DALAM UU 13/2003 DAN UU 11/2020
DIHAPUS
TETAP
1. P 150 UU 13/2003.
DIUBAH
1.
2.
3.
4.
5.
P 151 UU 13/2003: P 81 angka 37 UU 11/2020;
P 153 UU 13/2003: P 81 angka 40 UU 11/2020;
P 156 UU 13/2003: P 81 angka 44 UU 11/2020;
P 157 UU 13/2003: P 81 angka 45 UU 11/2020;
P 160 UU 13/2003: P 81 angka 49 UU 11/2020.
DISISIPKAN
1. P 151A UU 13/2003: P 81 angka 38 UU 11/2020;
2. P 154A UU 13/2003: P 81 angka 42 UU 11/2020;
3. P 157A UU 13/2003: P 81 angka 46 UU 11/2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P 152 UU 13/2003: P 81 angka 39 UU 11/2020;
P 154 UU 13/2003: P 81 angka 41 UU 11/2020;
P 155 UU 13/2003: P 81 angka 43 UU 11/2020;
P 158 UU 13/2003: P 81 angka 47 UU 11/2020;
P 159 UU 13/2003: P 81 angka 48 UU 11/2020;
P 161 UU 13/2003: P 81 angka 50 UU 11/2020;
P 162 UU 13/2003: P 81 angka 51 UU 11/2020;
P 163 UU 13/2003: P 81 angka 52 UU 11/2020;
P 164 UU 13/2003: P 81 angka 53 UU 11/2020;
P 165 UU 13/2003: P 81 angka 54 UU 11/2020;
P 166 UU 13/2003: P 81 angka 55 UU 11/2020;
P 167 UU 13/2003: P 81 angka 56 UU 11/2020;
P 168 UU 13/2003: P 81 angka 57 UU 11/2020;
P 169 UU 13/2003: P 81 angka 58 UU 11/2020;
P 170 UU 13/2003: P 81 angka 59 UU 11/2020;
P 171 UU 13/2003: P 81 angka 60 UU 11/2020;
P 172 UU 13/2003: P 81 angka 61 UU 11/2020.
IMPLIKASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DALAM UU 11/2020 DAN PP 35/2021
SUBSTANSI POKOK PHK
DALAM UU 11/2020
▪ PHK sebagai upaya terakhir apabila hubungan
kerja tidak lagi dapat dipertahankan.
▪ Mekanisme
PHK
didahului
dengan
pemberitahuan mengenai maksud dan alasan
PHK kepada pekerja/serikat pekerja dan
apabila PHK tidak dapat diterima oleh pekerja,
maka ditempuh mekanisme perselisihan PHK
sesuai UU No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial.
*Pemberitahuan PHK tidak diperlukan: pekerja
mengundurkan diri, berakhirnya hubungan
kerja berdasarkan PKWT, pekerja mencapai
usia pensiun berdasarkan PK, PP, PKB dan
pekerja meninggal dunia (vide Pasal 151A UU
13/2003 jo Pasal 81 angka 38 UU 11/2020).
▪ Penyesuaian besaran kompensasi PHK.
AMANAT UU 11/2020 YANG
DIATUR LEBIH LANJUT DALAM
PP 35/2021
▪ Tata Cara PHK:
➢ Perusahaan melakukan pemberitahuan maksud dan
alasan PHK kepada Pekerja/SP maksimal 14 hari
kerja sebelum PHK (7 hari kerja untuk PKWTT);
➢ Jika Pekerja/SP menerima
Perusahaan
melaporkan
ketenagakerjaan;
PHK
ke
dimaksud,
instansi
➢ Jika Pekerja/SP menolak, maka Pekerja/SP harus
membuat surat penolakan beserta alasan (7 hari
kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan);
➢ Kemudian Bipartit untuk mencapai kesepakatan;
➢ Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan menempuh
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.
▪ Pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
ALASAN-ALASAN PHK
Perusahaan melakukan
penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan, atau
pemisahan perusahaan
dan pekerja tidak
bersedia melanjutkan
hubungan kerja atau
pengusaha tidak
bersedia menerima
pekerja;
Perusahaan melakukan
efisiensi diikuti dengan
penutupan perusahaan
atau tidak diikuti dengan
penutupan perusahaan
yang disebabkan
perusahaan mengalami
kerugian;
Perusahaan tutup yang
disebabkan karena
perusahaan mengalami
kerugian secara terus
menerus selama 2
tahun;
Perusahaan dalam
keadaan Penundaan
Kewajiban Pembayaran
Utang (“PKPU”);
Perusahaan tutup yang
disebabkan keadaan
memaksa (force
majeure);
Perusahaan pailit;
Adanya permohonan Pemutusan
Hubungan Kerja (“PHK”) yang
diajukan oleh pekerja dengan
alasan pengusaha melakukan
perbuatan sebagai berikut:
1. menganiaya, menghina secara
kasar atau mengancam pekerja; 2.
membujuk dan/atau menyuruh
pekerja untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan; 3.
tidak membayar upah tepat pada
waktu yang telah ditentukan selama
3 bulan berturut-turut atau lebih,
meskipun pengusaha membayar
upah secara tepat waktu sesudah
itu; 4. tidak melakukan kewajiban
yang telah dijanjikan kepada
pekerja; 5. memerintahkan pekerja
untuk melaksanakan pekerjaan di
luar yang diperjanjikan; 6.
memberikan pekerjaan yang
membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan dan kesusilaan pekerja
sedangkan pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada Perjanjian Kerja
(“PK”);
ALASAN-ALASAN PHK
Adanya putusan
lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial yang
menyatakan pengusaha
tidak melakukan
perbuatan sebagaimana
dimaksud huruf g
terhadap permohonan
yang diajukan oleh
pekerja dan pengusaha
memutuskan untuk
melakukan PHK;
Pekerja mengundurkan
diri atas kemauan
sendiri dan harus
memenuhi syarat: 1.
mengajukan
permohonan
pengunduran diri secara
tertulis selambatlambatnya 30 hari
sebelum tanggal mulai
pengunduran diri; 2.
tidak terikat dalam
ikatan dinas; dan 3.
tetap melaksanakan
kewajibannya sampai
tanggal mulai
pengunduran diri;
Pekerja mangkir selama
≥ 5 hari kerja berturutturut tanpa keterangan
secara tertulis yang
dilengkapi dengan bukti
yang sah dan telah
dipanggil oleh
pengusaha 2 kali secara
patut dan tertulis;
Pekerja melakukan
pelanggaran ketentuan
yang diatur dalam PK,
Peraturan Perusahaan
(“PP”), atau Perjanjian
Kerja Bersama (“PKB”)
dan sebelumnya telah
diberikan surat
peringatan I, II, dan III
secara berturut-turut
masing-masing berlaku
untuk paling lama 6
bulan, kecuali
ditetapkan lain dalam
PK, PP, atau PKB;
Pekerja tidak dapat
melakukan pekerjaan
selama 6 bulan akibat
ditahan pihak yang
berwajib karena diduga
melakukan tindak
pidana;
Pekerja memasuki usia pensiun;
atau
Pekerja meninggal dunia.
Pekerja mengalami
sakit berkepanjangan
atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah
melampaui batas 12
bulan;
DASAR PERHITUNGAN PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA & PENGGANTIAN
HAK
UANG PESANGON
UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
a. MK < 1 tahun, 1 bulan Upah;
a. MK ≥ 3 tahun, tetapi < 6 tahun, 2 bulan Upah;
b. MK ≥ 1 tahun, tetapi < 2 tahun, 2 bulan Upah;
b. MK ≥ 6 tahun, tetapi < 9 tahun, 3 bulan Upah;
c. MK ≥ 2 tahun, tetapi < 3 tahun, 3 bulan Upah;
c. MK ≥ 9 tahun, tetapi < 12 tahun, 4 bulan
Upah;
d. MK ≥ 3 tahun, tetapi < 4 tahun, 4 bulan Upah;
e. MK ≥ 4 tahun, tetapi < 5 tahun, 5 bulan Upah;
f. MK ≥ 5 tahun, tetapi < 6 tahun, 6 bulan Upah;
d. MK ≥ 12 tahun, tetapi < 15 tahun, 5 bulan
Upah;
e. MK ≥ 15 tahun, tetapi < 18 tahun, 6 bulan
Upah;
UANG PENGGANTIAN HAK
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;
b. biaya atau ongkos pulang pekerja dan
keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima
bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, atau
PKB.
*vide Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021
g. MK ≥ 6 tahun, tetapi < 7 tahun, 7 bulan Upah;
h. MK ≥ 7 tahun, tetapi < 8 tahun, 8 bulan Upah;
i. MK ≥ 8 tahun, 9 bulan Upah.
f. MK ≥ 18 tahun, tetapi < 21 tahun, 7 bulan
Upah;
g. MK ≥ 21 tahun, tetapi < 24 tahun, 8 bulan
Upah; dan
*MK: Masa Kerja
h. MK ≥ 24 tahun, 10 bulan Upah.
*vide Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021
*vide Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021
*vide Pasal 156 UU 13/2003 jo
Pasal 81 angka 44 UU 11/2020
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
NO.
1.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
Perusahaan
melakukan
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
penggabungan,
peleburan
atau
pemisahan perusahaan dan pekerja
tidak bersedia melanjutkan hubungan
LOREM
DOLOR tidak
SIT AMET,
kerja
atauIPSUM
pengusaha
bersedia
CU
USU
AGAM
INTEGRE
IMPEDIT.
menerima pekerja
UANG
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text. MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
Pasal 41
1X
Your Text Here
1X
Easy to change colors, photos
and Text.
UANG
$
64,090
PENGGANTIAN
UANG PISAH
HAK
$124,090
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
$234,090
2.
Pengambilalihan perusahaan
Pasal 42 ayat (1)
1X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
3.
Pengambilalihan perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan
syarat kerja dan pekerja tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja
Pasal 42 ayat (2)
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
4.
Perusahaan melakukan efisiensi
yang
disebabkan
perusahaan
mengalami kerugian
Pasal 43 ayat (1)
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
5.
Perusahaan melakukan efisiensi
untuk mencegah terjadinya kerugian
Pasal 43 ayat (2)
1X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
6.
Perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian
secara terus menerus atau tidak
secara terus menerus selama 2
tahun
Pasal 44 ayat (1)
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
NO.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
UANG
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text. MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
Pasal 44 ayat (2)
1X
1X
7.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
Perusahaan tutup yang disebabkan
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
bukan
karena
perusahaan
mengalami kerugian
8.
Perusahan
tutup
yangSITdisebabkan
LOREM IPSUM
DOLOR
AMET,
keadaan
(forceIMPEDIT.
majeure)
CU USUmemaksa
AGAM INTEGRE
Pasal 45Your
ayatText
(1) Here
0.5X
9.
Dikarenakan alasan force majeure
yang
tidak
mengakibatkan
perusahaan tutup
Pasal 45 ayat (2)
0.75X
10.
Perusahaan dalam keadaan PKPU
yang
disebabkan
perusahaan
mengalami kerugian
Pasal 46 ayat (1)
11.
Perusahaan dalam keadaan PKPU
bukan
karena
perusahaan
mengalami kerugian
12.
13.
UANG
$
64,090
PENGGANTIAN
UANG PISAH
HAK
$124,090
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
Pasal 46 ayat (2)
1X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
Perusahaan pailit
Pasal 47
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
Dikarenakan
alasan
adanya
permohonan PHK yang diajukan oleh
pekerja dengan alasan pengusaha
melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP
35/2021
Pasal 48
1X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
Easy to change colors,
1X photos
and Text.
$234,090
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
NO.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
UANG
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text. MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
14.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
Dikarenakan alasan adanya putusan
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan
industrial
yang
menyatakan
pengusaha
tidak
LOREM IPSUM
DOLOR SIT
AMET,
melakukan
perbuatan
sebagaimana
CU
USU
AGAM
INTEGRE
IMPEDIT.
dimaksud dalam Pasal 36 huruf g PP
35/2021 atas permohonan yang
diajukan oleh pekerja
15.
Pekerja mengundurkan diri atas
kemauan sendiri dan memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf i PP 35/2021
Pasal 50
-
16.
Pekerja mangkir selama ≥ 5 hari
kerja berturut-turut tanpa keterangan
secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah
dipanggil oleh pengusaha 2 kali
secara patut dan tertulis
Pasal 51
17.
Pekerja melakukan pelanggaran
ketentuan yang diatur dalam PK, PP
atau PKB dan sebelumnya telah
diberikan surat peringatan I, II dan III
secara berturut-turut
Pasal 52 ayat (1)
Pasal
49 Text Here
Your
UANG
$
64,090
PENGGANTIAN
UANG PISAH
HAK
$124,090
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
Besarannya diatur
dalam PK, PP atau
PKB
-
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
Besarannya diatur
dalam PK, PP atau
PKB
-
-
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
Besarannya diatur
dalam PK, PP atau
PKB
0.5X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
-
- photos
Easy to change colors,
and Text.
$234,090
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
UANG
NO.
18.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
Pekerja
melakukan
pelanggaran
bersifat
LOREM
IPSUM DOLOR
SIT AMET,
mendesak
yang
diatur
dalam
PK,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT. PP
atau PKB dan pengusaha dapat
melakukan PHK tanpa pemberitahuan
sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat
IPSUM DOLOR SIT AMET,
(2)LOREM
PP 35/2021
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text.
MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
Your Text Here
Pasal 52 ayat (2) dan
(3)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Easy to change colors, photos
and Text.
-
Your Text Here
-
Easy to change colors, photos
and Text.
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
$ 64,090
UANG
PENGGANTIAN HAK
$124,090
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
UANG PISAH
Besarannya diatur
dalam PK, PP atau
PKB
$234,090
19.
Pekerja
tidak
dapat
melakukan
pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf l PP
35/2021 yang menyebabkan kerugian
perusahaan
Pasal 54 ayat (1)
-
-
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
20.
Pekerja
tidak
dapat
melakukan
pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf l PP
35/2021 yang tidak menyebabkan
kerugian
perusahaan
(bilamana
pengadilan memutuskan perkara pidana
sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan
pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka
pengusaha mempekerjakan pekerja
kembali)
Pasal 54 ayat (2) dan
(3)
-
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
NO.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
UANG
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text. MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
UANG
$
64,090
PENGGANTIAN
UANG PISAH
HAK
$124,090
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
Pekerja tidak dapat melakukan
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
pekerjaan selama 6 bulan akibat
ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana
LOREM IPSUM
DOLOR SIT
AMET,Pasal
sebagaimana
dimaksud
dalam
CU
USU
AGAM
INTEGRE
IMPEDIT.
36 huruf l PP 35/2021 yang
menyebabkan kerugian perusahaan
(bilamana pengadilan memutuskan
perkara pidana sebelum berakhirnya
masa 6 bulan dan pekerja dinyatakan
bersalah)
Your Text Here
Pasal 54 ayat (4)
22.
Bilamana pengadilan memutuskan
perkara pidana sebelum berakhirnya
masa
6
bulan
sebagaimana
dimaksud Pasal 54 ayat (2) PP
35/2021 dan pekerja dinyatakan
bersalah
Pasal 54 ayat (5)
-
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
23.
Pekerja
mengalami
sakit
berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 bulan
Pasal 55 ayat (1)
2X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
21.
-
Easy to change colors, photos
and Text.
-
Besarannya diatur
$234,090dalam
PK, PP atau
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
PKB
DASAR PERHITUNGAN UANG PESANGON, PMK DAN PH
NO.
24.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM
INTEGRE
JENIS
PHK IMPEDIT.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
Pekerja mengajukan PHK kepada
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
pengusaha karena alasan pekerja
mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja
LOREM
IPSUM DOLOR
dan
tidak
dapat SIT AMET,
melakukan
CU
USU
AGAM
INTEGRE
IMPEDIT.
pekerjaannya setelah melampaui
batas 12 bulan
UANG
Your Text Here UANG PESANGON
Easy to change
colors, photos
PENGHARGAAN
PASAL
(PASAL 40 AYATand
(2)Text. MASA KERJA
(PP 35/2021)
PP 35/2021)
(PASAL 40 AYAT (3)
PP 35/2021)
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
Pasal 55 ayat (2)
Your Text Here
2X
1X
Easy to change colors, photos
and Text.
UANG
$
64,090
PENGGANTIAN
UANG PISAH
HAK
$124,090
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
$234,090
25.
Pekerja memasuki usia pensiun
Pasal 56
1.75X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
26.
Pekerja meninggal dunia
Pasal 57
2X
1X
Sesuai Pasal 40 ayat
(4)
-
❑ Pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang
dibayar pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pisah akibat
PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan pelaksanaannya diatur dalam PK, PP atau PKB
(*vide Pasal 58 ayat (1) dan (3) PP 35/2021).
❑ Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud di atas lebih kecil daripada uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pisah, maka
selisihnya dibayar oleh pengusaha (*vide Pasal 58 ayat (2) PP 35/2021).
❑ Pengusaha pada usaha mikro dan kecil wajib membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan/atau uang pisah terkait PHK dengan
besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (*vide Pasal 59 PP 35/2021).
KOMPONEN UPAH PEMBAYARAN HAK PHK
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
$ 64,090
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
$124,090
Your Text Here
Easy
to change
colors, pekerja
photos
Dalam
hal upah
and Text.
dibayarkan atas
Komponen upah yang
LOREM IPSUM
DOLOR
SIT AMET,
digunakan
sebagai
dasar
CU
USU
AGAM
INTEGRE
perhitungan uang IMPEDIT.
pesangon dan uang
penghargaan masa kerja,
terdiri atas: 1. upah pokok;
2. tunjangan tetap yang
diberikan kepada pekerja
dan keluarganya.
Dalam hal penghasilan
pekerja dibayarkan atas
dasar perhitungan harian,
upah sebulan sama
dengan 30 kali upah
sehari.
perhitungan satuan hasil,
upah sebulan sama
dengan penghasilan ratarata dalam 12 bulan
terakhir.
Dalam hal upah sebulan
lebih rendah dari upah
minimum, maka upah
yang menjadi dasar
perhitungan pesangon
adalah upah minimum
yang berlaku di wilayah
domisili perusahaan.
$234,090
PENGUSAHA DILARANG MELAKUKAN PHK
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
NO.
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
$ 64,090
PASAL 153 UU 13/2002 JUNTO PASA 81 ANGKA 40 UU 11/2020
$124,090
Your Text Here
Easy to change colors, photos
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
and Text.
1.
Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;
Your karena
Text Here
Easy to
change colors,
LOREM
IPSUM
DOLOR SIT AMET,
Pekerja
berhalangan
menjalankan pekerjaannya
memenuhi kewajiban
terhadap
negaraphotos
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2. CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
and Text.
undangan;
$234,090
3.
Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4.
Pekerja menikah;
5.
Pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
6.
Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam 1 perusahaan;
7.
Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus SP, melakukan kegiatan SP di luar jam kerja, atau dalam jam kerja atas kesepakatan
pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP atau PKB;
PENGUSAHA DILARANG MELAKUKAN PHK
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
NO. CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
Your Text Here
Easy to change colors, photos
and Text.
Your Text Here
Easy to change colors, photos
PASAL 153 UU 13/2002 JUNTO PASA 81 ANGKA 40 UU 11/2020
and Text.
$ 64,090
$124,090
8. LOREM
Pekerja
mengadukan
pengusaha kepada pihak
yang
pengusaha
melakukan tindak pidana kejahatan;
Your
Textberwajib
Here mengenai perbuatan
Easy to change
colors,yang
photos
IPSUM
DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
and Text.
$234,090
9.
Pekerja berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
10.
Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang
jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Bilamana dilakukan, maka PHK tersebut BATAL DEMI HUKUM DAN WAJIB
MEMPEKERJAKAN KEMBALI PEKERJA YANG BERSANGKUTAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CU USU AGAM INTEGRE IMPEDIT.
Your Text Here
Pelanggaran atas Pasal 156 ayat (1)
terkait TIDAK MEMBERIKAN
PESANGON dan Pasal 160 ayat (4)
terkait TIDAK MEMPEKERJAKAN
PEKERJA BILAMANA DINYATAKAN
TIDAK BERSALAH OLEH
PENGADILAN (SEBELUM 6 BULAN),
dikenai sanksi PIDANA PENJARA
paling singkat 1 TAHUN dan paling lama
4 TAHUN dan/atau DENDA paling
sedikit RP 100 JUTA dan paling banyak
RP 400 JUTA.
*vide Pasal 185 UU 13/2003 jo Pasal
81 angka 63 UU 11/2020
Easy to change colors, photos
and Text.
$ 64,090
Pelanggaran atas Pasal 93 ayat (2)
terkait TIDAK MEMBERIKAN UPAH,
dikenai sanksi PIDANA PENJARA
paling singkat 1 TAHUN dan paling lama
4 TAHUN dan/atau DENDA paling
sedikit RP 10 JUTA dan paling banyak
RP 400 JUTA.
*vide Pasal 186 UU 13/2003 jo Pasal
81 angka 64 UU 11/2020
TINDAK PIDANA
KETENAGAKERJAAN
Tindak Pidana Kejahatan
Pasal 183 UUK
Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun
dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp
500.000.000,00
DIHAPUS
Pasal 184 UUK jo
Pasal 81 angka 62
UUCK
Pasal 185 UUK jo
Pasal 81 angka 63
UUCK
Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp
500.000.000,00
Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp
400.000.000,00
Pasal 183 UUK dan Pasal 184 UUK
jo Pasal 81 angka 62 UUCK
Pasal 183 UUK
Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaanpekerjaan yang terburuk, yaitu:
a) perbudakan atau sejenisnya;
b) pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau
perjudian;
c) produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya; dan/atau
d) pekerjaan berbahaya untuk kesehatan, keselamatan atau moral
anak (vide Pasal 74 UUK).
Penjabaran dari Pasal 74 UUK, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: Kep.235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak dan berlaku sejak tanggal
ditetapkan, yakni 31 Oktober 2003
Pasal 184 UUK jo Pasal 81 angka 62 UUCK
Bila melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (5) UUK tentang kewajiban pengusaha untuk
melakukan pembayaran uang pesangon sebanyak dua kali, satu kali
untuk penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi pekerja
yang pensiun apabila pekerja tersebut tidak mengikuti program
pensiun yang dipertanggungkan oleh pengusaha.
Adapun Pasal 167 UUK tentang pekerja pensiun telah dihapus oleh
Pasal 81 angka 56 UUCK.
Pasal 185 UUK
Pasal 81 angka 63 UUCK
Pasal 42 ayat (2) UUK jo Pasal 81 angka 4 UUCK
Larangan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi pemberi kerja orang perseorangan
Pasal 68 UUK
Larangan mempekerjakan anak
Pasal 69 ayat (2) UUK
Persyaratan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
Pasal 80 UUK
Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menunaikan ibadah yang diwajibkan agamanya
Pasal 82 UUK
Hak istirahat melahirkan/keguguran
Pasal 185 UUK
Pasal 81 angka 63 UUCK
Pasal 88A ayat (3) UUK
Kewajiban membayar upah bagi pekerja sesuai dengan kesepakatan
Pasal 88E ayat (2) UUK
Larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum
Pasal 143 UUK
Menghalangi pelaksanaan
penangkapan/penahanan;
hak
mogok
kerja
dan
larangan
melakukan
Pasal 156 ayat (1) UUK jo Pasal 81 angka 44 UUCK
Larangan tidak membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak
bagi pekerja dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)
Pasal 160 ayat (4) UUK jo Pasal 81 angka 49 UUCK
Mempekerjakan pekerja kembali yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan (dalam perkara pidana sebelum
masa 6 bulan sejak pekerja tidak melakukan pekerjaan dikarenakan ditahan oleh pihak berwajib)
Tindak Pidana Pelanggaran
Pasal 186 UUK jo
Pasal 81 angka 64
UUCK
Dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan
dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp
400.000.000,00
Pasal 187 UUK jo
Pasal 81 angka 65
UUCK
Dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1
bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp
100.000.000,00
Pasal 188 UUK jo
Pasal 81 angka 66
UUCK
Dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp
5.000.000,00 dan paling banyak Rp 50.000.000,00
Pasal 186 UUK jo Pasal 81 angka 64 UUCK
Pasal 35 ayat (2) atau (3) UUK
Perlindungan terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan
penempatan dan saat mempekerjakan tenaga kerja
Pasal 93 ayat (2) UUK
Pengecualian upah bagi para pekerja yang tidak dapat
melakukan pekerjaan
Ketentuan tersebut di atas menghilangkan Pasal 137 dan Pasal 138
ayat (1) UUK yang sebelumnya mengatur tentang hak mogok dan
ajakan untuk mogok kerja dengan tidak melanggar hukum dari Pasal
186 UUK jo Pasal 81 angka 64 UUCK.
Sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (“MK RI”) Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 yang dibacakan
pada tanggal 28 Oktober 2004, menyatakan bahwa Pasal 186 UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang mengenai
anak kalimat “.… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 187 UUK
Pasal 81 angka 65 UUCK
Pasal 45 ayat (1) UUK jo Pasal 81 angka 7 UUCK
Persyaratan mempekerjakan TKA
Pasal 67 ayat (1) UUK
Perlindungan kepada tenaga kerja penyandang cacat
Pasal 71 ayat (2) UUK
Persyaratan untuk mempekerjakan anak
Pasal 76 UUK
Pekerja perempuan
Pasal 78 ayat (2) UUK jo Pasal 81 angka 22 UUCK
Kewajiban pembayaran upah kerja lembur
Pasal 187 UUK
Pasal 81 angka 65 UUCK
Pasal 79 ayat (1), (2) atau (3) UUK jo Pasal 81 angka 23 UUCK
waktu istirahat dan cuti tahunan
Pasal 85 ayat (3) UUK
Pembayaran upah kerja lembur pada waktu hari libur resmi
Pasal 144 UUK
Larangan bagi perusahaan untuk mengganti pekerja dan memberikan sanksi kepada para
pekerja yang ikut melakukan mogok kerja
Pasal 188 UUK
Pasal 81 angka 66 UUCK
Pasal 38 ayat (2) UUK
Pungutan biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan
jabatan tertentu
Pasal 63 ayat (1) UUK
Kewajiban untuk membuat surat pengangkatan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(“PKWTT”) yang dibuat secara lisan
Pasal 78 ayat (1) UUK jo Pasal 81 angka 22 UUCK
Persyaratan waktu kerja lembur
Pasal 108 ayat (1) UUK
Kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan (“PP”)
Pasal 111 ayat (3) UUK
Pembaharuan PP
Pasal 114 UUK
Sosialisasi PP
Pasal 148 UUK
Pemberitahuan tertulis mengenai penutupan perusahaan
Pasal 55 UU 24/2011
01
Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8
(delapan) tahun atau
pidana denda paling
banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
02
Pelanggaran atas Pasal
19 ayat (1) dan (2)
terkait pemungutan,
pembayaran dan
penyetoran kepada BPJS.
Thank You