STANDAR PROFESIONAL
AKUNTAN PUBLIK
STANDAR AUDIT 700 (REVISI 2021)
PERUMUSAN SUATU OPINI DAN
PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Institut Akuntan Publik Indonesia
STANDAR PROFESIONAL
AKUNTAN PUBLIK
STANDAR AUDIT 700 (REVISI 2021)
PERUMUSAN SUATU OPINI DAN
PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Institut Akuntan Publik Indonesia
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
Standar Audit 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Office 8 Building Lantai 12 Unit 12I-12J
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia.
Telp.
: (021) 29333151, 72795445/46
Website : http://www.iapi.or.id
Email : info@iapi.or.id / teknis@iapi.or.id
Hak Cipta © 2021 Institut Akuntan Publik Indonesia
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopi, merekam,
atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Institut Akuntan
Publik Indonesia.
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
1.
2.
3.
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan
pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam
segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).
Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar Audit 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
−Jakarta: IAPI, 2021
1 jil., 58 hlm, 15,5 x 24 cm
ISBN: XXX-XXX-XXXXX-X-X
1. Standar Audit 700 (Revisi 2021)
I. Judul
ii
2. Akuntan Pubik
II. Institut Akuntan Publik Indonesia
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
PENGANTAR
SA 700 (Revisi 2021), “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan” telah
disetujui oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I pada tanggal 13 Juli 2021 dan
berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2022.
SA 700 (Revisi 2021) merupakan adopsi dari International Standards on Auditing (ISA)
sebagaimana yang tercantum dalam “Handbook of International Quality Control, Auditing,
Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements – 2018 Edition” yang
diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) – International
Federation of Accountants (IFAC).
Jakarta, 13 Juli 2021
Institut Akuntan Publik Indonesia
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I
Hendang Tanusdjaja
Supervisi dari Dewan Pengurus
Handri Tjendra
Ketua
Adeyana Widjaja
Anggota
Andar Ramona Sinaga
Anggota
Dedy Sukrisnadi
Anggota
Eliza Fatima
Anggota
Emmy Mutiarini
Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya
Anggota
Lukmanul Arsyad
Anggota
Nur Sigit Warsidi
Anggota
Renie Feriana
Anggota
Theodorus Bambang Dwi K.A.
Anggota
iii
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan SA
700 (Revisi 2021), “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan” dan
berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2022.
Penetapan dan pengesahan SA 700 (Revisi 2021) oleh Dewan Pengurus, berdasar kepada
persetujuan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik I pada tanggal 13 Juli 2021.
Jakarta, 19 Juli 2021
Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia
Tarkosunaryo
Ketua Umum
Sapto Amal Damandari
Ketua
Tia Adityasih
Ketua
Hendang Tanusdjaja
Ketua
Handoko Tomo
Ketua
Aria Kanaka
Ketua
Ellya Noorlisyati
Ketua
Florus Daeli
Ketua
Irhoan Tanudiredja
Ketua
Johanna Gani
Ketua
Syahril Ali
Ketua
Rian Benyamin Surya
Ketua
Sugeng Praptoyo
Ketua
Steven Tanggara
Ketua
Irwan Haswir
Ketua
Palti FTH Siahaan
Ketua
SA 700 (Revisi 2021)
iv
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
STANDAR AUDIT 700 (REVISI 2021)
PERUMUSAN SUATU OPINI DAN
PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan
untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022)
DAFTAR ISI
Paragraf
Pendahuluan
Ruang Lingkup...............................................................................................
Tanggal Efektif ...............................................................................................
Tujuan ..........................................................................................................
Definisi ........................................................................................................
1-4
5
6
7-9
Ketentuan
Perumusan Suatu Opini atas Laporan Keuangan .........................................
Bentuk Opini .................................................................................................
Laporan Auditor ............................................................................................
Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan
Ketentuan Penerapan ....................................................................................
10-15
16-19
20-52
53-54
55
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain
Aspek Kualitatif Praktik Akuntansi Entitas .....................................................
Kebijakan Akuntansi yang Diungkapkan dengan Tepat dalam Laporan
Keuangan ..............................................................................................
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan adalah Relevan, Dapat
Diandalkan, Dapat Diperbandingkan, dan Dapat Dipahami....................
Pengungkapan atas Pengaruh Transaksi dan Peristiwa Material terhadap
Informasi yang Disampaikan dalam Laporan Keuangan ........................
Mengevaluasi Apakah Laporan Keuangan Mencapai Penyajian Wajar ..........
Uraian Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku ....................................
Bentuk Opini ..................................................................................................
Laporan Auditor .............................................................................................
Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan
Lampiran: Ilustrasi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan
A1-A3
A4
A5
A6
A7-A9
A10-A15
A16-A17
A18-A77
A78-A84
Standar Audit (SA) 700 (Revisi 2021), “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan
Keuangan”, harus dibaca bersamaan dengan SA 200 (Revisi 2021), “Tujuan Keseluruhan
Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit”.
v
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
(Sengaja Dikosongkan)
SA 700 (Revisi 2021)
vi
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Pendahuluan
Ruang Lingkup
1.
Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan
suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan
auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan.
2.
SA 701 (2021)1 mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan
hal audit utama dalam laporan auditor. SA 7052 (Revisi 2021) dan SA 706 (Revisi
2021)3 mengatur bagaimana bentuk dan isi laporan auditor dipengaruhi ketika auditor
menyatakan suatu opini modifikasian atau mencantumkan suatu paragraf
Penekanan Suatu Hal atau paragraf Hal Lain dalam laporan auditor. SA lain juga
berisi ketentuan pelaporan yang berlaku ketika menerbitkan laporan auditor.
3.
SA ini berlaku untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan bertujuan umum
dan ditulis dalam konteks tersebut. SA 800 (Revisi 2021)4 mengatur pertimbanganpertimbangan khusus ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka
bertujuan khusus. SA 805 (Revisi 2021)5 mengatur pertimbangan-pertimbangan
khusus yang relevan dengan suatu audit atas laporan keuangan tunggal atau suatu
unsur, akun, atau pos tertentu dalam laporan keuangan. SA ini juga berlaku untuk
audit yang menerapkan SA 800 (Revisi 2021) atau SA 805 (Revisi 2021).
4.
Ketentuan dalam SA ini ditujukan untuk membuat keseimbangan yang tepat antara
kebutuhan atas konsistensi dan keterbandingan dalam pelaporan auditor secara
global serta kebutuhan untuk meningkatkan nilai pelaporan auditor dengan membuat
informasi yang disediakan dalam laporan auditor lebih relevan bagi pengguna. SA ini
mendorong konsistensi dalam laporan auditor. Konsistensi dalam laporan auditor,
ketika audit telah dilaksanakan berdasarkan SA, mendukung kredibilitas dalam pasar
global dengan membuat audit tersebut (yang telah dilaksanakan berdasarkan
standar yang diakui secara global) lebih siap dapat teridentifikasi. SA ini juga
membantu peningkatan pemahaman pengguna laporan keuangan dan
pengidentifikasian kondisi-kondisi yang tidak biasa ketika terjadi.
Tanggal Efektif
5.
1
2
3
4
5
SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
SA 701 (2021), “Pengomunikasian Hal Audit Utama dalam Laporan Auditor Independen”.
SA 705 (Revisi 2021), “Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen”.
SA 706 (Revisi 2021), “Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan
Auditor Independen”.
SA 800 (Revisi 2021), “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun
Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus”.
SA 805 (Revisi 2021), “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan
Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan”.
1
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Tujuan
6.
Tujuan auditor adalah:
(a) Untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu
evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh; dan
(b) Untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis.
Definisi
7.
Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna:
(a) Laporan keuangan bertujuan umum: Laporan keuangan yang disusun sesuai
dengan suatu kerangka bertujuan umum.
(b) Kerangka bertujuan umum: Suatu kerangka pelaporan keuangan yang
didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak
pengguna laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan dapat berupa
suatu kerangka penyajian wajar atau suatu kerangka kepatuhan.
Istilah “kerangka penyajian wajar” digunakan untuk mengacu pada suatu
kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap
ketentuan dalam kerangka tersebut dan:
(i)
Mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa, untuk mencapai penyajian
wajar laporan keuangan, manajemen mungkin perlu menyediakan
pengungkapan yang melampaui pengungkapan yang secara spesifik
diharuskan oleh kerangka tersebut; atau
(ii) Mengakui secara eksplisit bahwa manajemen mungkin perlu untuk
menyimpang dari suatu ketentuan kerangka tersebut untuk mencapai
penyajian wajar laporan keuangan. Penyimpangan tersebut hanya terjadi
dalam kondisi yang sangat jarang.
(c)
8.
6
7
8
Istilah “kerangka kepatuhan” digunakan untuk mengacu pada suatu kerangka
pelaporan keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan
dalam kerangka tersebut, namun tidak memuat pengakuan dalam butir (i) atau
(ii) tersebut di atas.6
Opini tanpa modifikasian: Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor
menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang
material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.7
Pengacuan pada “laporan keuangan” dalam SA ini berarti “satu set lengkap laporan
keuangan bertujuan umum”.8 Ketentuan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
menentukan penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan, serta apa saja yang
merupakan satu set lengkap laporan keuangan.
SA 200 (Revisi 2021), Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit
Berdasarkan Standar Audit”, paragraf 13(a).
Paragraf 25-26 berkaitan dengan frasa yang digunakan untuk menyatakan opini dalam konteks
suatu kerangka penyajian wajar dan suatu kerangka kepatuhan.
SA 200 (Revisi 2021), paragraf 13(f) mengatur isi dari laporan keuangan.
SA 700 (Revisi 2021)
2
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
9.
Pengacuan pada “Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dalam SA ini berarti
Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), dan pengacuan pada “Standar
Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” berarti Standar Akuntansi Pemerintahan yang
ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Ketentuan
Perumusan Suatu Opini atas Laporan Keuangan
10.
Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun,
dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang
berlaku.9,10
11.
Untuk merumuskan opini tersebut, auditor harus menyimpulkan apakah auditor telah
memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara
keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan. Kesimpulan tersebut harus mempertimbangkan:
(a) Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 330 (Revisi 2021), apakah bukti audit
yang cukup dan tepat telah diperoleh;11
(b) Kesimpulan auditor, berdasarkan SA 450 (Revisi 2021), apakah kesalahan
penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun
secara agregat;12 dan
(c) Evaluasi yang diharuskan dalam paragraf 12-15.
12.
Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal
yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang
berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek
kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan bias dalam
pertimbangan manajemen. (Ref: Para. A1-A3)
13.
Secara khusus, auditor harus mengevaluasi apakah, dari sudut pandang ketentuan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku:
(a) Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih
dan diterapkan secara tepat. Dalam membuat evaluasi ini, auditor harus
mempertimbangkan relevansi kebijakan akuntansi dengan entitas, dan apakah
kebijakan akuntansi tersebut telah disajikan dengan cara yang dapat dipahami;
(Ref: Para. A4)
(b) Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan tidak bertentangan dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan sudah tepat;
(c) Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar;
9
10
11
12
SA 200 (Revisi 2021), paragraf 11.
Paragraf 25-26 berkaitan dengan frasa yang digunakan untuk menyatakan opini dalam konteks
suatu kerangka penyajian wajar dan suatu kerangka kepatuhan.
SA 330 (Revisi 2021), “Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai”, paragraf 26.
SA 450 (Revisi 2021), “Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama
Audit”, paragraf 11.
3
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
(d)
(e)
(f)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat
diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Dalam membuat
evaluasi ini, auditor harus mempertimbangkan apakah:
•
Informasi yang seharusnya tercakup telah dicantumkan, dan apakah
informasi tersebut telah diklasifikasikan, diagregasikan atau tidak
diagregasikan, dan dikarakteristikkan secara tepat.
•
Penyajian laporan keuangan secara keseluruhan terdistorsi dengan
dicantumkannya informasi yang tidak relevan atau yang mengaburkan
pemahaman yang tepat tentang hal-hal yang diungkapkan. (Ref: Para.
A5)
Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk
memungkinkan pengguna laporan keuangan yang dituju memahami pengaruh
transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam
laporan keuangan; dan (Ref: Para. A6)
Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap
laporan keuangan, sudah tepat.
14.
Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar,
pengevaluasian yang diharuskan dalam paragraf 12-13 juga harus mencakup
apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar. Pengevaluasian auditor
tentang apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar harus mencakup
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (Ref: Para. A7-A9)
(a) Penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan; dan
(b) Apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang
mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
15.
Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan mengacu secara memadai
pada, atau menjelaskan, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. (Ref: Para.
A10-A15)
Bentuk Opini
16.
Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika auditor menyimpulkan
bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
17.
Ketika auditor:
(a) Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan
keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material;
atau
(b) Tidak dapat memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan
bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian
material,
auditor harus memodifikasi
SA 705 (Revisi 2021).
SA 700 (Revisi 2021)
opininya
4
dalam
laporan
auditor
berdasarkan
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
18.
Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka
penyajian wajar tidak mencapai penyajian wajar, auditor harus mendiskusikan hal
tersebut dengan manajemen dan, tergantung dari ketentuan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diselesaikan, harus menentukan
apakah perlu untuk memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan
SA 705 (Revisi 2021). (Ref: Para. A16)
19.
Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan, auditor tidak
diharuskan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencapai penyajian
wajar. Namun, jika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, auditor menyimpulkan
bahwa laporan keuangan tersebut menyesatkan, maka auditor harus mendiskusikan
hal tersebut dengan manajemen dan, tergantung dari bagaimana hal tersebut
diselesaikan, harus menentukan apakah, dan bagaimana, mengomunikasikan hal
tersebut dalam laporan auditor. (Ref: Para. A17)
Laporan Auditor
20.
Laporan auditor harus dalam bentuk tertulis. (Ref: Para. A18-A19)
Laporan Auditor atas Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit
Judul
21.
Laporan auditor harus memiliki suatu judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa
laporan tersebut adalah laporan auditor independen. (Ref: Para. A20)
Pihak yang Dituju
22.
Laporan auditor harus ditujukan, kepada pihak yang tepat, berdasarkan kondisi
perikatan. (Ref: Para. A21)
Opini Auditor
23.
Paragraf pertama dari laporan auditor harus memuat opini auditor, dan harus
memiliki paragraf dengan judul “Opini”.
24.
Paragraf Opini dalam laporan auditor harus juga:
(a) Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya telah diaudit;
(b) Menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit;
(c) Mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan
keuangan;
(d) Mengacu pada catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan
akuntansi signifikan; dan
(e) Menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang
menjadi bagian dari laporan keuangan. (Ref: Para. A22-A23)
5
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
25.
Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar, opini auditor harus (kecuali jika
diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa di bawah
ini:
Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, ….. sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
(Ref: Para. A24-A31)
26.
Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa
laporan keuangan terlampir disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Ref: Para. A26-A31)
27.
Ketika pengacuan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini
auditor bukan pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau Standar
Akuntansi Pemerintahan, opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal
kerangka tersebut.
Basis Opini
28.
Laporan auditor harus mencakup suatu paragraf yang dicantumkan segera setelah
paragraf Opini, dengan judul "Basis Opini", yang: (Ref: Para. A32)
(a) Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia; (Ref: Para. A33)
(b) Mengacu pada paragraf dalam laporan auditor yang menjelaskan tanggung
jawab auditor berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia;
(c) Mencantumkan suatu pernyataan bahwa auditor independen terhadap entitas
berdasarkan ketentuan etika yang relevan terkait dengan audit, dan telah
memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut; dan
(d) Menyatakan apakah auditor yakin bahwa bukti audit yang telah diperoleh
adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini auditor.
Kelangsungan Usaha
29.
Jika relevan, auditor harus melaporkan berdasarkan ketentuan dalam SA 570 (Revisi
2021).13
Hal Audit Utama
30.
13
Untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan emiten bertujuan umum, auditor
harus mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan auditor berdasarkan
SA 701 (2021).
SA 570 (Revisi 2021), “Kelangsungan Usaha”, paragraf 21-23.
SA 700 (Revisi 2021)
6
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
31.
Ketika auditor diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan atau
memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan auditor,
auditor harus melaksanakannya berdasarkan SA 701 (2021). (Ref: Para. A40-A42)
Informasi Lainnya
32.
Jika relevan, auditor harus melaporkannya berdasarkan ketentuan dalam SA 720
(Revisi 2021).14
Tanggung Jawab terhadap Laporan Keuangan
33.
Laporan auditor harus mencakup suatu paragraf dengan judul "Tanggung Jawab
Manajemen terhadap Laporan Keuangan". Laporan auditor harus menggunakan
istilah yang tepat dalam konteks kerangka peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak perlu mengacu secara spesifik pada "manajemen". (Ref: Para. A44)
34.
Paragraf dalam laporan auditor ini harus menjelaskan tanggung jawab manajemen
untuk: (Ref: Para. A45-A48)
(a) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan
yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas
dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan; dan
(b) Menilai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya15
dan apakah penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha sudah tepat,
dan, jika relevan, mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan
kelangsungan usaha. Penjelasan tanggung jawab manajemen atas penilaian
tersebut harus mencakup suatu uraian tentang kapan penggunaan basis
akuntansi kelangsungan usaha adalah tepat. (Ref: Para. A48)
35.
Paragraf dalam laporan auditor ini juga harus mengidentifikasi pihak yang
bertanggung jawab atas pengawasan proses pelaporan keuangan, ketika pihak yang
bertanggung jawab atas pengawasan tersebut berbeda dari pihak yang bertanggung
jawab sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf 34 di atas. Dalam hal ini, judul
paragraf ini juga harus mencantumkan frasa "Pihak yang Bertanggung Jawab atas
Tata Kelola" (selain pencantuman frasa “Manajemen”). (Ref: Para. A49)
36.
Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar, uraian
tentang tanggung jawab terhadap laporan keuangan dalam laporan auditor harus
mengacu pada "penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut".
Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
37.
14
15
Laporan auditor harus mencakup suatu paragraf dengan judul "Tanggung Jawab
Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan”.
SA 720 (Revisi 2021), “Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain”.
SA 570 (Revisi 2021), paragraf 2.
7
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
38.
Paragraf dalam laporan auditor ini harus: (Ref: Para. A50)
(a) Menyatakan bahwa tujuan auditor adalah:
(i)
Memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan
secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan; dan
(ii) Menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini auditor. (Ref: Para.
A51)
(b) Menyatakan bahwa keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan
tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan
berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian
material ketika hal tersebut ada; dan
(c) Menyatakan bahwa kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan, dan
(i)
Menguraikan bahwa kesalahan penyajian dianggap material jika, baik
secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara
wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh
pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut;16 atau
(ii) Memberikan definisi atau uraian materialitas sesuai dengan kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku. (Ref: Para. A53)
39.
Paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada
laporan auditor harus: (Ref: Para. A50)
(a) Menyatakan bahwa, sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar
Audit, auditor menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan
skeptisisme profesional selama audit; dan
(b) Menguraikan suatu audit dengan menyatakan bahwa tanggung jawab auditor
adalah:
(i)
Untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material
atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan; untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang
responsif terhadap risiko tersebut; serta untuk memeroleh bukti audit
yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini auditor. Risiko
tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh
kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena
kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara
sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
(ii) Untuk memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang
relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai
dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal entitas. Dalam kondisi ketika
auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal dalam hubungannya dengan audit
atas laporan keuangan, auditor harus menghilangkan frasa bahwa
pertimbangan auditor atas pengendalian internal bukan untuk tujuan
menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas.
16
SA 320 (Revisi 2021), “Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit”, paragraf
2.
SA 700 (Revisi 2021)
8
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
(iii)
(c)
40.
17
Untuk mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang
dibuat oleh manajemen.
(iv) Untuk menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi
kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang
diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait
dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan
signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Ketika auditor menyimpulkan bahwa terdapat
suatu ketidakpastian material, auditor diharuskan untuk menarik
perhatian dalam laporan auditor ke pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus
menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini. Kesimpulan auditor
didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan
auditor. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan
entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
(v) Ketika laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian
wajar, untuk mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan
secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan
keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya
dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
Ketika SA 600 (Revisi 2021)17 diterapkan, menguraikan lebih lanjut tanggung
jawab auditor dalam perikatan audit grup dengan menyatakan bahwa:
(i)
Tanggung jawab auditor adalah untuk memeroleh bukti audit yang cukup
dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau kegiatan bisnis
dalam grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan grup;
(ii) Auditor bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan
audit grup; dan
(iii) Auditor tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini auditor.
Paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada
laporan auditor juga harus: (Ref: Para. A50)
(a) Menyatakan bahwa auditor mengomunikasikan kepada pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan
saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk
setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh
auditor selama audit;
(b) Untuk audit atas laporan keuangan emiten, menyatakan bahwa auditor
memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola bahwa auditor telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai
independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang
dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi auditor, dan, jika
relevan, pengamanan terkait; dan
(c) Untuk audit atas laporan keuangan emiten dan setiap entitas lain yang
mengomunikasikan hal audit utama berdasarkan SA 701 (2021), menyatakan
SA 600 (Revisi 2021), “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk
Pekerjaan Auditor Komponen)”.
9
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
bahwa, dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola, auditor menentukan hal-hal tersebut yang paling
signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya
menjadi hal audit utama. Auditor menguraikan hal audit utama dalam laporan
auditor, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan
publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang
terjadi, auditor menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan
dalam laporan auditor karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan
hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan
publik atas komunikasi tersebut. (Ref: Para. A53)
Letak uraian tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan
41.
Uraian tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan yang
diharuskan dalam paragraf 39-40 harus dicantumkan di dalam laporan auditor.
42.
Dikosongkan.
Tanggung Jawab Pelaporan Lain
43.
Ketika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lain dalam laporan auditor
atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor
berdasarkan Standar Audit, tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus
dinyatakan dalam suatu paragraf terpisah dalam laporan auditor dengan judul
“Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain” atau judul lain yang
dianggap tepat menurut isi paragraf tersebut, kecuali tanggung jawab pelaporan lain
tersebut membahas topik yang sama seperti yang disajikan di bawah pelaporan
tanggung jawab yang diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia, dalam hal ketika tanggung jawab pelaporan lain dapat
disajikan dalam paragraf yang sama dengan unsur laporan terkait yang diharuskan
dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. (Ref:
Para. A58-A60)
44.
Ketika tanggung jawab pelaporan lain disajikan dalam paragraf yang sama dengan
unsur laporan terkait yang diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia, laporan auditor harus secara jelas membedakan
tanggung jawab pelaporan lain dari pelaporan yang diharuskan dalam Standar Audit
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. (Ref: Para. A60)
45.
Ketika laporan auditor memuat suatu bagian terpisah atas tanggung jawab pelaporan
lain, ketentuan pada paragraf 21-40 SA ini harus mencakup paragraf dengan judul
“Laporan Audit atas Laporan Keuangan”. Paragraf “Laporan atas Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan Lain” harus disajikan setelah paragraf “Laporan
Audit atas Laporan Keuangan”. (Ref: Para. A60)
SA 700 (Revisi 2021)
10
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Nama Rekan Perikatan
46.
Nama rekan perikatan harus dicantumkan dalam laporan auditor atas laporan
keuangan emiten, kecuali pengungkapan tersebut diekspektasikan secara wajar
akan mengarah pada ancaman keamanan pribadi yang signifikan. Dalam kondisi
yang jarang terjadi bahwa auditor memiliki intensi untuk tidak mencantumkan nama
rekan perikatan dalam laporan auditor, auditor harus mendiskusikan intensi tersebut
kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menginformasikan
penilaian auditor atas kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan ancaman
keamanan pribadi yang signifikan. (Ref: Para. A61-A63)
Tanda Tangan Auditor
47.
Laporan auditor harus ditandatangani. (Ref: Para. A64-A65)
Alamat Auditor
48.
Laporan auditor harus menyebutkan lokasi tempat auditor berpraktik.
Tanggal Laporan Auditor
49.
Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah
memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas
laporan keuangan (jika relevan, atas informasi tambahan sebagaimana yang
diuraikan dalam paragraf), termasuk bukti bahwa: (Ref: Para. A66-A69)
(a) Seluruh laporan dan pengungkapan yang membentuk laporan keuangan telah
disusun; dan
(b) Pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka
telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.
Laporan Auditor yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan
50.
Ketika auditor diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan
suatu susunan atau kata-kata spesifik dalam laporan auditor, laporan auditor harus
mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
hanya jika laporan auditor tersebut mencakup sekurang-kurangnya unsur-unsur di
bawah ini: (Ref: Para. A70-A71)
(a) Suatu Judul.
(b) Pihak yang dituju, sesuai dengan kondisi perikatan.
(c) Suatu paragraf opini yang berisi suatu pernyataan opini atas laporan keuangan
dan suatu rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang
digunakan untuk menyusun laporan keuangan (termasuk pengidentifikasian
atas yurisdiksi asal kerangka pelaporan keuangan yang bukan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia atau Standar Akuntansi Pemerintahan,
lihat paragraf 27).
(d) Identifikasi laporan keuangan entitas yang telah diaudit.
11
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
Suatu pernyataan bahwa auditor telah independen terhadap entitas
berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit, dan telah memenuhi
tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.
Jika relevan, suatu paragraf yang membahas, dan tidak bertentangan dengan,
ketentuan pelaporan dalam paragraf 22 dari SA 570 (Revisi 2021).
Jika relevan, suatu paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian
(atau Opini Tidak Wajar) yang membahas, dan tidak bertentangan dengan,
ketentuan pelaporan dalam paragraf 23 dari SA 570 (Revisi 2021).
Jika relevan, paragraf yang mencakup informasi yang diharuskan dalam
SA 701 (2021), atau informasi tambahan tentang audit yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan dan yang membahas, dan tidak bertentangan
dengan, ketentuan pelaporan dalam SA tersebut.18 (Ref: Para. A72-A75)
Jika relevan, suatu paragraf yang membahas ketentuan pelaporan dalam
paragraf 24 dari SA 720 (Revisi 2021).
Suatu uraian tentang tanggung jawab manajemen terhadap penyusunan
laporan keuangan dan suatu identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas
pengawasan proses pelaporan keuangan yang membahas, dan tidak
bertentangan dengan, ketentuan dalam paragraf 33-36.
Mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia dan peraturan perundang-undangan, dan uraian tanggung jawab
auditor terhadap audit atas laporan keuangan yang membahas, dan tidak
bertentangan dengan, ketentuan dalam paragraf 37-40. (Ref: Para. A50-A53)
Untuk audit atas satu set lengkap laporan keuangan emiten bertujuan umum,
nama rekan perikatan, kecuali pengungkapan tersebut diekspektasikan secara
wajar akan mengarah pada ancaman keamanan pribadi yang signifikan.
[Nama Kantor Akuntan Publik]
[Tanda tangan Akuntan Publik]
[Nama Akuntan Publik]
[Nomor registrasi Akuntan Publik]
[Nama rekan perikatan]
[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
[Tanggal laporan]
[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
Laporan Auditor atas Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit dari Suatu
Yurisdiksi Tertentu dan Standar Audit yang Ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
secara Bersamaan
51.
18
Seorang auditor kemungkinan diharuskan untuk melaksanakan audit berdasarkan
standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu, namun sebagai tambahan juga telah
mematuhi Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
dalam melaksanakan audit. Dalam hal ini, laporan auditor hanya dapat mengacu
pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan
standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu tersebut secara bersamaan jika seluruh
ketentuan di bawah ini terpenuhi: (Ref: Para. A76-A77)
SA 701 (2021), paragraf 11-16.
SA 700 (Revisi 2021)
12
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(a)
(b)
52.
Tidak terdapat konflik antara ketentuan dalam standar audit dari suatu
yurisdiksi tertentu tersebut dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia yang dapat menyebabkan auditor untuk: (i)
merumuskan opini yang berbeda, atau (ii) tidak mencantumkan paragraf
Penekanan suatu Hal atau paragraf Hal Lain yang, dalam kondisi tertentu,
diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia; dan
Laporan auditor mencakup, sekurang-kurangnya, setiap unsur yang
disebutkan dalam paragraf 50(a)-(m) ketika auditor menggunakan susunan
atau kata-kata yang ditetapkan dalam standar audit dari suatu yurisdiksi
tertentu tersebut. Namun, pengacuan pada peraturan perundang-undangan
dalam paragraf 50(k) harus dibaca sebagai pengacuan pada standar audit dari
suatu yurisdiksi tertentu tersebut. Oleh karena itu, laporan auditor harus
mengidentifikasi standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu tersebut.
Ketika laporan auditor mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dan standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu secara
bersamaan, laporan auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal standar audit dari
suatu yurisdiksi tertentu tersebut.
Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan (Ref: Para.
A78-A84)
53.
Ketika informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku disajikan dalam laporan keuangan auditan, auditor harus
mengevaluasi apakah, menurut pertimbangan profesional auditor, informasi
tambahan tetap merupakan bagian integral dari laporan keuangan karena sifat atau
bagaimana hal tersebut disajikan. Ketika informasi tambahan tersebut merupakan
bagian integral dari laporan keuangan, informasi tambahan harus dicakup oleh opini
auditor.
54.
Ketika informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku tidak dianggap sebagai bagian integral dari laporan
keuangan yang diaudit, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tambahan
tersebut disajikan dengan cara yang cukup dan jelas membedakannya dari laporan
keuangan yang diaudit. Jika hal ini tidak terjadi, maka auditor harus meminta
manajemen untuk mengubah bagaimana penyajian informasi tambahan yang tidak
diaudit tersebut. Jika manajemen menolak untuk melaksanakannya, maka auditor
harus mengidentifikasi informasi tambahan yang tidak diaudit dan menjelaskan
dalam laporan auditor bahwa informasi tambahan tersebut tidak diaudit.
Ketentuan Penerapan
55.
Sebagaimana diatur tersendiri dalam SA 710 (Revisi 2021), kecuali untuk laporan
auditor yang diterbitkan untuk tujuan penawaran umum efek atau transaksi pasar
modal sejenis yang tunduk pada ketentuan otoritas pasar modal (selanjutnya disebut
sebagai “Transaksi Aksi Korporasi”), seluruh laporan auditor atas laporan keuangan
diterbitkan dengan menggunakan pendekatan koresponding, dengan bentuk dan isi
13
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
yang mengacu pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Seluruh laporan auditor atas laporan keuangan yang diterbitkan untuk
tujuan Transaksi Aksi Korporasi diterbitkan dengan menggunakan pendekatan
komparatif (comparative approach).
***
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain
Aspek Kualitatif Praktik Akuntansi Entitas (Ref: Para. 12)
A1.
Manajemen membuat sejumlah pertimbangan
pengungkapan dalam laporan keuangan.
A2.
SA 260 (Revisi 2021) berisi suatu pembahasan tentang aspek kualitatif praktik
akuntansi.19 Dalam mempertimbangkan aspek kualitatif praktik akuntansi entitas,
auditor mungkin menyadari adanya kemungkinan pertimbangan manajemen yang
bias. Auditor dapat menyimpulkan bahwa pengaruh kumulatif dari suatu
kekurangnetralitasan, bersama dengan pengaruh kesalahan penyajian yang tidak
dikoreksi, menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan secara keseluruhan. Indikator terdapatnya suatu kekurangnetralitasan
yang dapat memengaruhi pengevaluasian auditor tentang apakah terdapat
kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan secara keseluruhan
mencakup hal-hal di bawah ini:
•
Koreksi selektif atas kesalahan penyajian yang disampaikan kepada
manajemen selama audit (sebagai contoh: mengoreksi kesalahan penyajian
yang berdampak pada terjadinya peningkatan pada laba yang dilaporkan,
tetapi tidak mengoreksi kesalahan penyajian yang berdampak pada terjadinya
penurunan pada laba yang dilaporkan).
•
Kemungkinan adanya pertimbangan manajemen yang bias dalam membuat
estimasi akuntansi.
A3.
SA 540 (Revisi 2021) mengatur kemungkinan adanya pertimbangan manajemen
yang bias dalam membuat estimasi akuntansi.20 Indikator terdapatnya pertimbangan
manajemen yang bias bukan merupakan kesalahan penyajian untuk tujuan
penarikan kesimpulan tentang kewajaran estimasi akuntansi individual. Namun,
pertimbangan manajemen yang bias dapat memengaruhi pengevaluasian auditor
tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan
penyajian material.
19
20
tentang
angka-angka
dan
SA 260 (Revisi 2021), “Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola”.
Lampiran 2.
SA 540 (Revisi 2021), “Audit atas Estimasi Akuntansi dan Pengungkapan Terkait”, paragraf 21.
SA 700 (Revisi 2021)
14
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Kebijakan Akuntansi yang Diungkapkan dengan Tepat dalam Laporan Keuangan (Ref:
Para. 13(a))
A4.
Dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan secara tepat mengungkapkan
kebijakan akuntansi penting yang dipilih dan diterapkan, pertimbangan auditor
mencakup hal-hal seperti:
•
Apakah semua pengungkapan yang terkait dengan kebijakan akuntansi
signifikan yang diharuskan untuk dicantumkan dalam kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku telah diungkapkan;
•
Apakah informasi tentang kebijakan akuntansi signifikan yang telah
diungkapkan adalah relevan dan karena itu mencerminkan bagaimana
pengakuan, pengukuran, dan kriteria penyajian dalam kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku telah diterapkan pada golongan transaksi, saldo akun,
dan pengungkapan pada laporan keuangan dalam kondisi tertentu dari
operasional entitas dan lingkungannya; dan
•
Kejelasan dengan kebijakan akuntansi yang signifikan telah disajikan.
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan adalah Relevan, Dapat Diandalkan,
Dapat Diperbandingkan, dan Dapat Dipahami (Ref: Para. 13(d))
A5.
Mengevaluasi pemahaman laporan keuangan termasuk mempertimbangkan hal-hal
seperti apakah:
•
Informasi dalam laporan keuangan disajikan secara jelas dan ringkas.
•
Penempatan pengungkapan yang signifikan memberi kejelasan yang tepat
terhadap pengungkapan tersebut (sebagai contoh: ketika terdapat suatu nilai
yang dirasakan dari informasi spesifik entitas untuk pengguna), dan apakah
pengungkapan tersebut secara tepat direferensikan dengan cara yang tidak
akan memunculkan tantangan signifikan bagi pengguna dalam
mengidentifikasi informasi yang diperlukan.
Pengungkapan atas Pengaruh Transaksi dan Peristiwa Material terhadap Informasi
yang Disampaikan dalam Laporan Keuangan (Ref: Para. 13(e))
A6.
Penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dalam suatu laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan bertujuan
umum merupakan hal yang umum. Mengevaluasi apakah, dari sudut pandang
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, laporan keuangan menyediakan
pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan
yang dituju memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas termasuk pertimbangan hal-hal
seperti:
•
Sejauh mana informasi dalam laporan keuangan relevan dan spesifik dengan
kondisi entitas; dan
•
Apakah pengungkapan memadai guna membantu pengguna yang dituju untuk
memahami:
o
Sifat dan tingkat potensi aset dan liabilitas entitas yang muncul dari
transaksi atau peristiwa yang tidak memenuhi kriteria pengakuan (atau
15
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
o
o
kriteria untuk penghentian pengakuan) yang ditetapkan oleh kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku.
Sifat dan tingkat risiko kesalahan penyajian material yang muncul dari
transaksi dan peristiwa.
Metode yang digunakan serta asumsi dan penilaian yang dibuat, dan
perubahan pada hal-hal tersebut, yang memengaruhi angka-angka yang
disajikan atau diungkapkan, termasuk analisis sensitivitas yang relevan.
Mengevaluasi Apakah Laporan Keuangan Mencapai Penyajian Wajar (Ref: Para. 14)
A7.
Beberapa kerangka pelaporan keuangan menyatakan secara eksplisit atau implisit
konsep penyajian wajar.21 Sebagaimana tercantum dalam paragraf 7(b) SA ini,
kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar22 tidak hanya mengharuskan
kepatuhan terhadap ketentuan kerangka pelaporan, tetapi juga menyatakan secara
eksplisit atau implisit bahwa dapat perlu bagi manajemen untuk menyediakan
pengungkapan di luar yang secara spesifik diharuskan oleh kerangka pelaporan.23
A8.
Pengevaluasian auditor tentang apakah laporan keuangan mencapai penyajian
wajar, baik dalam hal penyajian maupun pengungkapan, adalah suatu hal
pertimbangan profesional. Pengevaluasian tersebut mempertimbangkan hal-hal
seperti fakta dan kondisi entitas, termasuk perubahannya, berdasarkan pemahaman
auditor atas entitas dan bukti audit yang diperoleh selama audit. Pengevaluasian juga
mencakup pertimbangan, sebagai contoh, pengungkapan yang diperlukan untuk
mencapai penyajian wajar yang muncul dari hal-hal yang dapat menjadi material
(yaitu, secara umum, kesalahan penyajian dianggap material jika dapat
diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil
oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut), seperti dampak ketentuan
pelaporan keuangan atau perubahan lingkungan ekonomi yang berkembang.
A9.
Pengevaluasian apakah laporan keuangan mencapai penyajian wajar dapat
mencakup, sebagai contoh, diskusi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola tentang pandangannya atas alasan penyajian tertentu dipilih,
serta alternatif yang mungkin telah dipertimbangkan. Diskusi tersebut dapat
mencakup, sebagai contoh:
•
Sejauh mana angka-angka dalam laporan keuangan diagregasikan atau tidak
diagregasikan, dan apakah penyajian angka-angka atau pengungkapan
21
22
23
Sebagai contoh, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menjelaskan bahwa penyajian wajar
mengharuskan representasi tepat atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai
dengan definisi dan kriteria pengakuan atas aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.
Lihat SA 200 (Revisi 2021), paragraf 13(a).
Sebagai contoh, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan entitas untuk
menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk
memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan
dan kinerja keuangan entitas (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, Penyajian Laporan
Keuangan, paragraf 17(c)).
SA 700 (Revisi 2021)
16
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
•
mengaburkan informasi yang berguna, atau menghasilkan informasi yang
menyesatkan.
Konsistensi dengan praktik industri yang tepat, atau apakah ada permulaan
yang relevan dengan kondisi entitas dan oleh karena itu diperlukan.
Uraian Kerangka Pelaporan Keuangan yang Berlaku (Ref: Para. 15)
A10.
Seperti yang dijelaskan dalam SA 200 (Revisi 2021), penyusunan laporan keuangan
oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
mengharuskan dicantumkannya suatu uraian yang memadai tentang kerangka
pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan.24 Uraian tersebut
memberitahu pengguna laporan keuangan yang dituju tentang kerangka yang
mendasari laporan keuangan tersebut.
A11.
Suatu uraian bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan tertentu yang berlaku sudah tepat hanya jika laporan keuangan tersebut
mematuhi seluruh ketentuan kerangka tersebut yang berlaku efektif selama periode
yang dicakup oleh laporan keuangan.
A12.
Suatu uraian tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang berisi
pengecualian atau bahasa yang tidak tepat (sebagai contoh: “laporan keuangan
secara substansial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”) bukan
merupakan suatu uraian yang memadai tentang kerangka tersebut, karena uraian
tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan.
Pengacuan pada Lebih dari Satu Kerangka Pelaporan Keuangan
A13.
Dalam beberapa kondisi, laporan keuangan dapat mencerminkan bahwa laporan
tersebut disusun sesuai dengan dua kerangka pelaporan keuangan (sebagai contoh:
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan International Financial Reporting
Standards (IFRS)). Hal ini terjadi karena manajemen diharuskan, atau telah memilih,
untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kedua kerangka pelaporan
keuangan tersebut, dalam kasus tersebut, kedua kerangka pelaporan keuangan
tersebut berlaku. Agar dipandang bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan
kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut, laporan keuangan perlu mematuhi
kedua kerangka pelaporan keuangan tersebut secara serentak tanpa perlu adanya
rekonsiliasi. Dalam praktik, kemungkinannya kecil bahwa kepatuhan serentak
tersebut terjadi, kecuali jika yurisdiksi yang bersangkutan (Indonesia) telah
menerapkan kerangka lain tersebut (sebagai contoh: IFRS) sebagai kerangka
pelaporan keuangannya, atau telah menghilangkan semua hambatan untuk
mematuhi kerangka pelaporan keuangan lain tersebut.
A14.
Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan, dan
yang berisi suatu catatan atau laporan tambahan yang merekonsiliasi angka-angka
menurut kerangka pelaporan keuangan tersebut dengan angka-angka menurut suatu
kerangka pelaporan keuangan yang lain, bukan merupakan penyusunan laporan
24
SA 200 (Revisi 2021), paragraf A2-A3.
17
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang lain tersebut. Hal ini
karena laporan keuangan tidak mencantumkan seluruh informasi dengan cara yang
diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang lain tersebut.
A15.
Namun, laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan kerangka pelaporan
keuangan yang berlaku dan, selain itu, menguraikan dalam catatan atas laporan
keuangan terkait luas kepatuhan laporan keuangan tersebut terhadap kerangka
pelaporan keuangan yang lain. Uraian tersebut merupakan informasi keuangan
tambahan dan, sebagaimana yang dibahas dalam paragraf 54, dan tercakup dalam
opini auditor jika tidak dapat dibedakan dengan jelas laporan keuangannya.
Bentuk Opini
A16.
Meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan suatu kerangka
penyajian wajar, kemungkinan laporan keuangan tidak mencapai suatu penyajian
wajar. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan manajemen perlu mencantumkan
pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan melampaui pengungkapan yang
diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan atau, dalam kondisi yang sangat
jarang, terjadi penyimpangan dari suatu ketentuan dalam kerangka pelaporan
keuangan untuk mencapai penyajian wajar laporan keuangan. (Ref: Para. 18)
A17.
Merupakan suatu hal yang sangat jarang bagi auditor untuk menyimpulkan bahwa
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan adalah
menyesatkan jika, berdasarkan SA 210 (Revisi 2021), auditor menentukan bahwa
kerangka tersebut dapat diterima.25 (Ref: Para. 19)
Laporan Auditor (Ref: Para. 20)
A18.
Suatu laporan tertulis mencakup laporan-laporan yang diterbitkan dalam format
kertas dan elektronik.
A19.
Lampiran SA ini memberikan ilustrasi laporan auditor atas laporan keuangan, yang
memasukkan unsur-unsur yang disebut dalam paragraf 21-49. Dengan pengecualian
paragraf Opini dan Basis Opini, SA ini tidak menetapkan ketentuan untuk menyusun
unsur-unsur laporan auditor. Namun, SA ini mengharuskan penggunaan judul
spesifik, yang ditujukan untuk membantu dalam membuat laporan auditor yang
mengacu pada audit yang telah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit menjadi
lebih dapat dikenali, terutama dalam situasi ketika unsur-unsur laporan auditor
disajikan dalam suatu urutan yang berbeda dari ilustrasi laporan auditor dalam
lampiran SA ini.
25
SA 210 (Revisi 2021), “Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit”, paragraf 6(a).
SA 700 (Revisi 2021)
18
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Laporan Auditor untuk Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit
Judul (Ref: Para. 21)
A20.
Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan laporan
auditor independen, sebagai contoh, “Laporan Auditor Independen,” yang
membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh
pihak lain.
Pihak yang Dituju (Ref: Para. 22)
A21.
Peraturan perundang-undangan atau ketentuan perikatan dapat menentukan kepada
siapa laporan auditor ditujukan. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada
pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun, pada umumnya kepada
pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan/atau
manajemen dari entitas yang laporan keuangannya diaudit.
Opini Auditor (Ref. Para. 24-26)
Referensi ke laporan keuangan yang telah diaudit
A22.
Laporan auditor menyatakan, sebagai contoh, bahwa auditor telah mengaudit
laporan keuangan dari entitas, yang terdiri dari [sebutkan judul setiap laporan
keuangan yang membentuk satu set lengkap laporan keuangan yang diharuskan
oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yang menyebutkan tanggal atau
periode yang dicakup oleh setiap laporan keuangan tersebut] serta catatan atas
laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.
A23.
Ketika auditor menyadari bahwa laporan keuangan auditan akan dicantumkan dalam
suatu dokumen yang memuat informasi lain, seperti laporan tahunan, auditor dapat
mempertimbangkan, selama bentuk penyajiannya diperbolehkan, mengidentifikasi
nomor halaman dari dokumen tersebut tempat dicantumkannya laporan keuangan
auditan. Hal ini membantu pengguna untuk mengidentifikasi laporan keuangan yang
berkaitan dengan laporan auditor.
“Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”
A24.
Penggunaan frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” dapat
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur audit atas laporan
keuangan, atau oleh praktik yang diterima secara umum. Ketika peraturan
perundang-undangan mengatur penggunaan frasa yang berbeda, hal ini tidak
memengaruhi ketentuan dalam paragraf 14 SA ini bagi auditor untuk mengevaluasi
penyajian wajar laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka penyajian
wajar.
A25.
Ketika auditor menyatakan suatu opini tanpa modifikasian, tidak tepat untuk
menggunakan frasa seperti "dengan penjelasan sebelumnya" atau "bergantung
19
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
pada" dalam kaitannya dengan opini, karena menunjukkan opini bersyarat atau
melemahkan atau opini modifikasian.
Uraian tentang laporan keuangan dan hal-hal yang disajikan
A26.
Opini auditor mencakup satu set lengkap laporan keuangan sebagaimana
didefinisikan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai contoh,
dalam beberapa kerangka pelaporan bertujuan umum, laporan keuangan dapat
mencakup: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan, yang biasanya terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan
dan informasi penjelasan lainnya. Dalam beberapa yurisdiksi, informasi tambahan
dapat juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian integral dari laporan keuangan.
A27.
Dalam hal laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar, opini
auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, hal-hal dari laporan keuangan yang didesain untuk
disajikan. Sebagai contoh, dalam hal laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, hal-hal ini adalah posisi keuangan entitas
pada akhir periode pelaporan, serta kinerja keuangan dan arus kas entitas untuk
periode pelaporan. Akibatnya, [...] dalam paragraf 25 dan selain dalam SA ini
dimaksudkan untuk diganti dengan kata-kata dalam huruf miring dalam kalimat
sebelumnya ketika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia atau, dalam hal kerangka pelaporan keuangan
lainnya yang berlaku, diganti dengan kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang
didesain untuk menyajikan laporan keuangan.
Uraian tentang kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan bagaimana kerangka
pelaporan keuangan tersebut memengaruhi opini auditor
A28.
Pengidentifikasian kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor
dimaksudkan untuk memberitahu pengguna laporan auditor tentang konteks
pernyataan opini auditor; dan tidak dimaksudkan untuk membatasi pengevaluasian
yang diharuskan dalam paragraf 14. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
diidentifikasi dengan frasa seperti sebagai berikut: “…sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia” atau “…sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di yurisdiksi X”.
A29.
Dikosongkan.26
A30.
Sebagaimana yang diindikasikan dalam paragraf A13, laporan keuangan dapat
disusun sesuai dengan dua kerangka pelaporan keuangan, yang oleh karena itu,
keduanya merupakan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu,
setiap kerangka pelaporan keuangan dipertimbangkan secara terpisah ketika
merumuskan opini auditor atas laporan keuangan, dan opini auditor berdasarkan
paragraf 25-27 mengacu pada kedua kerangka pelaporan keuangan sebagai berikut:
26
Dikosongkan.
SA 700 (Revisi 2021)
20
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(a)
(b)
A31.
Ketika laporan keuangan mematuhi setiap kerangka pelaporan keuangan
secara individual, dua opini dinyatakan: yaitu, bahwa laporan keuangan
disusun sesuai dengan satu kerangka pelaporan keuangan (sebagai contoh:
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia) dan suatu opini bahwa laporan
keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang lain
(sebagai contoh: IFRS). Kedua opini tersebut dapat dinyatakan secara terpisah
atau dalam suatu kalimat tunggal (sebagai contoh: laporan keuangan disajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS).
Ketika laporan keuangan mematuhi satu kerangka pelaporan keuangan,
namun tidak mematuhi kerangka pelaporan keuangan yang lain, opini tanpa
modifikasian diberikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan tersebut (sebagai contoh: Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia), tetapi opini modifikasian akan diberikan pada laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang
lain tersebut (sebagai contoh: IFRS), berdasarkan SA 705 (Revisi 2021).
Sebagaimana yang diindikasikan dalam paragraf A15, laporan keuangan dapat
merepresentasikan kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
dan, sebagai tambahan, mengungkapkan luas kepatuhan terhadap kerangka
pelaporan keuangan lainnya. Informasi tambahan tersebut tercantum dalam opini
auditor karena informasi tambahan tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dari
laporan keuangan (lihat paragraf 53-54 dan materi penerapan terkait dalam
paragraf A78-A84). Dengan demikian:
(a) Ketika pengungkapan atas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan
lain menyesatkan, suatu opini modifikasian dinyatakan berdasarkan SA 705
(Revisi 2021).
(b) Ketika pengungkapan atas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan
lain tidak menyesatkan, tetapi menurut auditor pengungkapan tersebut
sedemikian penting bahwa pengungkapan tersebut adalah fundamental bagi
pemahaman pengguna laporan keuangan, suatu paragraf Penekanan suatu
Hal ditambahkan dalam opini auditor berdasarkan SA 706 (Revisi 2021), untuk
menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada pengungkapan tersebut.
Basis Opini (Ref: Para. 28)
A32.
Basis Opini memberikan konteks penting tentang opini auditor. Dengan demikian,
SA ini mengharuskan paragraf Basis Opini dicantumkan segera setelah paragraf
Opini dalam laporan auditor.
A33.
Pengacuan pada standar digunakan untuk menyampaikan kepada pengguna
laporan auditor bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan standar yang
ditetapkan.
Ketentuan etika yang relevan (Ref: Para. 28(c))
A34.
Pengidentifikasian atas yurisdiksi asal dari ketentuan etika yang relevan
meningkatkan transparansi tentang ketentuan yang berkaitan dengan perikatan audit
21
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
tertentu. SA 200 (Revisi 2021) menjelaskan bahwa ketentuan etika yang relevan
terkait dengan audit atas laporan keuangan bersama dengan ketentuan etika lain
yang lebih ketat.27
A35.
Dikosongkan.
A36.
Peraturan perundang-undangan, standar audit, atau ketentuan perikatan audit
mengharuskan auditor untuk mencantumkan dalam laporan auditor informasi yang
lebih spesifik tentang sumber ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan
independensi, yang telah diterapkan dalam audit atas laporan keuangan.
A37.
Dalam menentukan sejumlah informasi yang tepat untuk dicantumkan dalam laporan
auditor ketika terdapat berbagai sumber ketentuan etika yang relevan terkait audit
atas laporan keuangan, pertimbangan penting adalah menyeimbangkan transparansi
terhadap risiko pengaburan informasi yang berguna lainnya dalam laporan auditor.
Pertimbangan spesifik atas audit grup
A38.
Dalam audit grup ketika terdapat beberapa sumber ketentuan etika yang relevan,
termasuk yang berkaitan dengan independensi, pengacuan dalam laporan auditor ke
yurisdiksi biasanya berhubungan dengan ketentuan etika yang relevan yang berlaku
untuk tim perikatan grup. Hal ini karena, dalam audit grup, auditor komponen juga
bergantung pada ketentuan etika yang relevan dengan audit grup.28
A39.
SA tidak menetapkan independensi atau ketentuan etika spesifik bagi auditor,
termasuk auditor komponen, dan dengan demikian tidak mengacu, atau sebaliknya
mengganti, ketentuan independensi dari Kode Etik atau ketentuan etika lainnya yang
menjadi tujuan tim perikatan grup, SA juga tidak mengharuskan auditor komponen
dalam semua kondisi untuk bergantung pada ketentuan independensi spesifik yang
berlaku untuk tim perikatan grup. Sebagai hasilnya, ketentuan etika yang relevan,
termasuk ketentuan independensi, dalam situasi suatu audit grup dapat kompleks.
SA 600 (Revisi 2021)29 memberikan panduan bagi auditor dalam melaksanakan
pekerjaan pada informasi keuangan komponen untuk audit grup, termasuk situasi
ketika auditor komponen tidak memenuhi ketentuan independensi yang relevan
dengan audit grup.
Hal Audit Utama (Ref: Para. 31)
A40.
Peraturan perundang-undangan dapat mengharuskan pengomunikasian hal audit
utama untuk audit entitas selain emiten, sebagai contoh, entitas yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan sebagai entitas dengan kepentingan publik.
A41.
Auditor juga dapat memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit utama untuk
entitas lain, termasuk yang terdapat kepentingan publik signifikan, sebagai contoh,
27
28
29
SA 200 (Revisi 2021), paragraf A16.
SA 600 (Revisi 2021), paragraf A37.
SA 600 (Revisi 2021), paragraf 19-20.
SA 700 (Revisi 2021)
22
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
karena entitas memiliki jumlah yang besar dan banyaknya berbagai pemangku
kepentingan dan mempertimbangkan sifat dan ukuran bisnis. Sebagai contoh, entitas
tersebut dapat mencakup institusi keuangan (seperti bank, perusahaan asuransi, dan
dana pensiun), serta entitas lain seperti badan amal.
A42.
SA 210 (Revisi 2021) mengharuskan auditor untuk menyetujui ketentuan perikatan
audit dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
sebagaimana mestinya, dan menjelaskan bahwa peran manajemen dan pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyetujui ketentuan perikatan audit
untuk entitas bergantung pada pengaturan tata kelola entitas dan peraturan
perundang-undangan yang relevan.30 SA 210 (Revisi 2021) juga mengharuskan
surat perikatan audit atau bentuk perjanjian tertulis lain yang sesuai untuk
mencantumkan pengacuan pada formulir dan isi yang diekspektasikan dari setiap
laporan yang akan diterbitkan oleh auditor.31 Ketika auditor tidak diharuskan untuk
mengomunikasikan hal audit utama, SA 210 (Revisi 2021)32 menjelaskan bahwa
mungkin bermanfaat bagi auditor untuk membuat pengacuan dalam hal perikatan
audit terhadap kemungkinan mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan
auditor.
Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik
A43.
Emiten pada umumnya tidak dalam sektor publik. Namun, entitas sektor publik dapat
signifikan karena ukuran, kompleksitas, atau aspek kepentingan publik. Dalam
kondisi tersebut, auditor entitas sektor publik diharuskan oleh peraturan perundangundangan atau sebaliknya dapat memutuskan untuk mengomunikasikan hal audit
utama dalam laporan auditor.
Tanggung Jawab terhadap Laporan Keuangan (Ref: Para. 33-34)
A44.
30
31
32
33
SA 200 (Revisi 2021) menjelaskan premis, berkaitan dengan tanggung jawab
manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang
melandasi pelaksanaan suatu audit berdasarkan Standar Audit.33 Manajemen dan,
jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menerima tanggung
jawab untuk menyusun laporan keuangan menurut kerangka pelaporan keuangan
yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar kerangka pelaporan keuangan
tersebut. Manajemen juga menerima tanggung jawab atas pengendalian internal
yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan. Uraian tentang tanggung jawab manajemen dalam
laporan auditor mencakup suatu pengacuan pada kedua tanggung jawab tersebut,
karena hal ini membantu untuk menjelaskan kepada pengguna yang dituju premis
yang melandasi pelaksanaan suatu audit. SA 260 (Revisi 2021) menggunakan istilah
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk menggambarkan personel atau
SA 210 (Revisi 2021), paragraf 9 dan A22.
SA 210 (Revisi 2021), paragraf 10.
SA 210 (Revisi 2021), paragraf A25.
SA 200 (Revisi 2021), paragraf 13(j).
23
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
organisasi dengan tanggung jawab untuk mengawasi entitas, dan mendiskusikan
keragaman struktur tata kelola entitas.
A45.
Kemungkinan merupakan hal yang tepat bagi auditor untuk menambahkan uraian
tentang tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola dalam paragraf 34-35 untuk mencerminkan tanggung jawab tambahan yang
relevan dengan penyusunan laporan keuangan.
A46.
SA 210 (Revisi 2021) mengharuskan auditor untuk menyetujui tanggung jawab
manajemen dalam surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang tepat.34
SA 210 (Revisi 2021) memberikan beberapa fleksibilitas dalam melaksanakannya,
dengan menjelaskan bahwa, jika peraturan perundang-undangan mengatur
tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola, dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, auditor dapat menentukan
bahwa peraturan perundang-undangan mencakup tanggung jawab yang,
berdasarkan pertimbangan auditor, setara dampaknya dengan yang ditetapkan
dalam SA 210 (Revisi 2021). Untuk tanggung jawab tersebut yang setara, auditor
dapat menggunakan kata-kata dari peraturan perundang-undangan untuk
menjelaskan dalam surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang tepat.
Dalam kondisi tersebut, kata-kata tersebut juga dapat digunakan dalam laporan
auditor untuk menguraikan tanggung jawab sebagaimana yang diharuskan dalam
paragraf 34(a) SA ini. Dalam kondisi lain, termasuk ketika auditor memutuskan untuk
tidak menggunakan kata-kata peraturan perundang-undangan sebagaimana
tergabung dalam surat perikatan, penulisan dalam paragraf 34(a) SA ini digunakan.
Selain menyertakan uraian tanggung jawab manajemen dalam laporan auditor
sebagaimana yang diharuskan dalam paragraf 34, auditor dapat mengacu pada
uraian yang lebih rinci mengenai tanggung jawab tersebut dengan mencantumkan
suatu pengacuan pada informasi tersebut dapat diperoleh (sebagai contoh: dalam
laporan tahunan entitas).
A47.
Peraturan perundang-undangan dapat mengatur tanggung jawab manajemen yang
terkait dengan penyelenggaraan dan pemelihraan buku dan catatan akuntansi atau
sistem akuntansi yang memadai. Karena buku, catatan, dan sistem akuntansi,
merupakan suatu bagian integral dari pengendalian internal (sebagaimana yang
didefinisikan dalam SA 315 (Revisi 2021)35), penjelasan dalam SA 210 (Revisi 2021)
dan paragraf 34 tidak membuat pengacuan spesifik pada hal tersebut.
A48.
Lampiran SA ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana ketentuan dalam paragraf
34(b) akan diterapkan ketika Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia merupakan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika kerangka pelaporan keuangan
yang berlaku selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang digunakan,
pernyataan ilustratif yang ditampilkan dalam lampiran untuk SA ini perlu disesuaikan
untuk mencerminkan penerapan kerangka pelaporan keuangan lainnya sesuai
dengan kondisinya.
34
35
SA 210 (Revisi 2021), paragraf 6(b)(i)-(ii).
SA 315 (Revisi 2021), “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material
Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya”, paragraf 4(c).
SA 700 (Revisi 2021)
24
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pengawasan proses pelaporan keuangan (Ref: Para. 35)
A49.
Ketika beberapa, tetapi tidak seluruh dari individu-individu yang terlibat dalam
pengawasan proses pelaporan keuangan juga dilibatkan dalam penyusunan laporan
keuangan, uraian sebagaimana yang diharuskan dalam paragraf 35 SA ini mungkin
perlu dimodifikasi untuk mencerminkan secara tepat kondisi khusus dari entitas.
Ketika individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan
keuangan adalah sama dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan
laporan keuangan, maka tidak terdapat referensi untuk tanggung jawab pengawasan
yang diharuskan.
Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Ref: Para. 37-40)
A50.
Uraian tanggung jawab auditor sebagaimana yang diharuskan dalam paragraf 37-40
SA ini dapat disesuaikan untuk mencerminkan sifat spesifik dari entitas, sebagai
contoh, ketika laporan auditor membahas laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi
2 dalam lampiran SA ini merupakan contoh bagaimana hal tersebut dapat
dilaksanakan.
Tujuan auditor (Ref: Para. 38(a))
A51.
Laporan auditor menjelaskan bahwa tujuan auditor adalah untuk memeroleh
keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas
dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini auditor. Hal
tersebut berbeda dengan tanggung jawab manajemen terhadap penyusunan laporan
keuangan.
Uraian materialitas (Ref: Para. 38(c))
A52.
Lampiran SA ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana ketentuan dalam paragraf
38(c), untuk memberikan uraian materialitas, akan diterapkan ketika Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia merupakan kerangka pelaporan keuangan yang
berlaku. Jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku selain Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia yang digunakan, pernyataan ilustratif yang disajikan dalam
lampiran SA ini perlu disesuaikan untuk mencerminkan penerapan kerangka
pelaporan keuangan lainnya sesuai dengan kondisinya.
Tanggung jawab auditor terkait dengan SA 701 (2021) (Ref: Para. 40(c))
A53.
Auditor juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan informasi tambahan
dalam uraian tanggung jawab auditor melampaui apa yang diharuskan dalam
paragraf 40(c)). Sebagai contoh, auditor dapat mengacu pada ketentuan dalam
paragraf 9 dari SA 701 (2021) untuk menentukan hal-hal yang memerlukan perhatian
signifikan auditor dalam pelaksanaan audit, dengan mempertimbangkan area
dengan risiko kesalahan penyajian material atau risiko signifikan yang diidentifikasi
yang lebih tinggi berdasarkan SA 315 (Revisi 2021), pertimbangan signifikan auditor
terkait dengan area dalam laporan keuangan yang melibatkan pertimbangan
25
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
signifikan manajemen, termasuk estimasi akuntansi yang telah diidentifikasi memiliki
ketidakpastian estimasi yang tinggi, dan pengaruh terhadap audit atas peristiwa atau
transaksi penting yang terjadi selama periode tersebut.
A54.
Dikosongkan.
A55.
Dikosongkan.
A56.
Dikosongkan.
A57.
Dikosongkan.
Tanggung Jawab Pelaporan Lain (Ref: Para. 43-45)
A58.
Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan untuk melaporkan hal-hal lain,
selain tanggung jawab untuk melaporkan tentang laporan keuangan berdasarkan
Standar Audit. Sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk melaporkan hal-hal
tertentu jika hal-hal tersebut menjadi perhatian auditor selama pelaksanaan audit
atas laporan keuangan. Sebagai alternatif, auditor dapat diminta untuk
melaksanakan dan melaporkan prosedur tambahan tertentu, atau untuk menyatakan
suatu opini atas hal-hal spesifik, seperti kecukupan atas pembukuan dan catatan
akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau informasi lainnya.
Standar audit dalam yurisdiksi tertentu sering kali memberikan panduan tentang
tanggung jawab auditor yang terkait dengan tanggung jawab pelaporan tambahan
tertentu dalam yurisdiksi tersebut.
A59.
Dalam beberapa kondisi, peraturan perundang-undangan yang relevan dapat
mengharuskan atau mengizinkan auditor untuk melaporkan tentang tanggung jawab
lain tersebut sebagai bagian laporan auditor atas laporan keuangan. Dalam kondisi
lain, auditor dapat diharuskan atau diizinkan untuk melaporkan tentang tanggung
jawab lain tersebut dalam suatu laporan terpisah dari laporan auditor atas laporan
keuangan.
A60.
Paragraf 43-45 SA ini mengizinkan untuk menggabungkan penyajian tanggung
jawab pelaporan lain dan tanggung jawab auditor berdasarkan SA hanya ketika
membahas topik yang sama dan susunan kata-kata dalam laporan auditor dengan
jelas membedakan tanggung jawab pelaporan lain yang terdapat dalam SA.
Perbedaan yang jelas seperti tersebut di atas dapat membuat laporan auditor perlu
mengacu pada sumber tanggung jawab pelaporan lain dan menyatakan bahwa
tanggung jawab tersebut melampaui yang diharuskan dalam SA. Jika demikian,
tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu paragraf
terpisah dalam laporan auditor dengan judul “Laporan atas Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Lain,” atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi paragraf
ini. Dalam kondisi tersebut, paragraf 44 mengharuskan auditor untuk mencantumkan
tanggung jawab pelaporan berdasarkan SA dengan judul "Laporan Audit atas
Laporan Keuangan”.
SA 700 (Revisi 2021)
26
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Nama Rekan Perikatan (Ref: Para. 46)
A61.
SPM 136 mengharuskan kantor menetapkan kebijakan dan prosedur yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan
standar profesional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tanpa mengabaikan ketentuan SPM 1, pencantuman nama rekan perikatan dalam
laporan auditor dimaksudkan untuk memberikan transparansi lanjutan kepada
pengguna laporan auditor pada laporan keuangan emiten.
A62.
Peraturan perundang-undangan atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia mengharuskan laporan auditor mencantumkan nama
rekan perikatan yang bertanggung jawab atas audit. Selain itu, laporan auditor harus
mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik, tanda tangan Akuntan Publik, nama
Akuntan Publik, nomor registrasi Akuntan Publik, nomor registrasi Kantor Akuntan
Publik, tanggal laporan, dan alamat Kantor Akuntan Publik.
A63.
Dalam kondisi yang jarang terjadi, auditor dapat mengidentifikasi informasi atau
bergantung pada pengalaman yang menunjukkan kemungkinan terjadi ancaman
keamanan pribadi yang, jika identitas rekan perikatan dibuat untuk publik, dapat
mengakibatkan bahaya fisik kepada rekan perikatan, anggota tim perikatan lainnya,
atau individu lain yang terkait erat. Namun, ancaman tersebut tidak termasuk,
sebagai contoh, ancaman tanggung jawab hukum atau sanksi peraturan perundangundangan atau profesional. Diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola tentang kondisi yang dapat mengakibatkan bahaya fisik dapat memberikan
informasi tambahan mengenai kemungkinan terjadi atau tingkat keparahan ancaman
keamanan pribadi yang signifikan. Peraturan perundang-undangan atau Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dapat menetapkan
ketentuan lanjutan yang relevan untuk menentukan apakah pengungkapan nama
rekan perikatan dapat dihilangkan.
Tanda Tangan Auditor (Ref: Para. 47)
A64.
Tanda tangan auditor dilakukan dalam nama rekan yang telah memiliki izin untuk
berpraktik sebagai Akuntan Publik.
A65.
Dalam beberapa kondisi, peraturan perundang-undangan dapat memungkinkan
penggunaan tanda tangan elektronik dalam laporan auditor.
Tanggal Laporan Auditor (Ref: Para. 49)
A66.
36
Tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pengguna laporan auditor bahwa
auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang disadari
oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Tanggung jawab
auditor atas peristiwa dan transaksi setelah tanggal laporan auditor diatur dalam
SPM 1, “Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans
(Audit, Reviu, dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans”, paragraf 32.
27
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
SA 560 (Revisi 2021).37 Tanggal laporan auditor adalah tanggal ketika prosedur audit
telah secara substansial selesai dilaksanakan dan kesimpulan berdasarkan bukti
audit yang cukup dan tepat telah ditarik.
A67.
Oleh karena opini auditor disediakan atas laporan keuangan dan laporan keuangan
adalah tanggung jawab manajemen, maka auditor tidak berada dalam suatu posisi
untuk menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh hingga
didapatnya bukti bahwa seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan,
termasuk catatan atas laporan keuangan, telah disusun dan manajemen telah
menerima tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan.
A68.
Sebagai bukti bahwa manajemen telah menerima tanggung jawab atas penyusunan
laporan keuangan, sebelum auditor menerbitkan laporannya, auditor harus
menerima surat pernyataan direksi dari entitas yang diauditnya tentang tanggung
jawab manajemen (atau pihak setara lainnya yang bertanggung jawab atas
penyusunan laporan keuangan) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa seluruh
laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan
keuangan, telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku
(sebagai contoh: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia). Surat pernyataan
direksi tersebut juga memuat persetujuan atas diterbitkannya laporan keuangan.
A69.
Tanggal surat pernyataan direksi tersebut di atas sama dengan tanggal laporan
auditor.
Laporan Auditor yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: Para. 50)
A70.
SA 200 (Revisi 2021) menjelaskan bahwa auditor dapat diharuskan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan, selain mematuhi ketentuan dalam SA.38
Ketika perbedaan antara ketentuan menurut peraturan perundang-undangan dengan
SA hanya terkait dengan susunan dan kata-kata dalam laporan auditor, ketentuan
dalam paragraf 50(a)-(m) menetapkan sekurang-kurangnya setiap unsur tercakup
dalam laporan auditor dapat mengacu pada SA. Dalam kondisi tersebut, ketentuan
dalam paragraf 21-49 yang tidak termasuk dalam paragraf 50(a)-(m) tidak perlu
diterapkan termasuk, sebagai contoh, urutan yang ditentukan untuk paragraf Opini
dan Basis Opini.
A71.
Ketika ketentuan spesifik dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan
dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia,
penerapan susunan dan kata-kata dalam paragraf 21-49 yang digunakan dalam SA
ini membantu pengguna laporan auditor untuk lebih mudah mengenali laporan
auditor sebagai suatu laporan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
37
38
SA 560 (Revisi 2021), “Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan”, paragraf 10-17.
SA 200 (Revisi 2021), paragraf A57.
SA 700 (Revisi 2021)
28
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Informasi yang Diharuskan dalam SA 701 (2021) (Ref: Para. 50(h))
A72.
Peraturan perundang-undangan dapat mengharuskan auditor untuk memberikan
informasi tambahan mengenai audit yang telah dilaksanakan, yang dapat mencakup
informasi yang konsisten dengan tujuan SA 701 (2021), atau dapat menentukan sifat
dan luas komunikasi mengenai hal-hal tersebut.
A73.
SA tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur audit
atas laporan keuangan. Ketika SA 701 (2021) berlaku, pengacuan hanya dapat
dibuat untuk SA dalam laporan auditor jika, dalam penerapan peraturan perundangundangan, paragraf yang diharuskan dalam paragraf 50(h) SA ini tidak bertentangan
dengan ketentuan pelaporan dalam SA 701 (2021). Dalam kondisi tersebut, auditor
dapat menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari komunikasi hal audit utama dalam
laporan auditor yang diharuskan dalam SA 701 (2021), sebagai contoh, dengan:
•
Memodifikasi paragraf judul “Hal Audit Utama”, jika peraturan perundangundangan mengatur judul tertentu;
•
Menjelaskan alasan informasi yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan disediakan dalam laporan auditor, sebagai contoh, dengan membuat
pengacuan ke peraturan perundang-undangan yang relevan dan menguraikan
bagaimana informasi tersebut terkait dengan hal audit utama;
•
Ketika peraturan perundang-undangan mengatur sifat dan luas uraian,
melengkapi informasi yang ditentukan untuk mencapai gambaran keseluruhan
dari setiap hal audit utama yang konsisten dengan ketentuan dalam
paragraf 13 dari SA 701 (2021).
A74.
SA 210 (Revisi 2021) mengatur kondisi ketika peraturan perundang-undangan yang
relevan menetapkan penggunaan susunan atau frasa dalam laporan auditor yang
menggunakan istilah-istilah yang berbeda secara signifikan dari ketentuan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang secara spesifik
mencakup opini auditor. Dalam hal ini, SA 210 (Revisi 2021) mengharuskan auditor
untuk mengevaluasi:
(a) Apakah pengguna laporan kemungkinan keliru memahami keyakinan yang
diperoleh dari audit atas laporan keuangan dan, jika demikian,
(b) Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat memitigasi
kemungkinan kesalahpahaman tersebut.
Ketika auditor menyimpulkan bahwa penjelasan tambahan dalam laporan auditor
tidak dapat memitigasi kemungkinan kesalahpahaman tersebut, SA 210 (Revisi
2021) mengharuskan auditor untuk tidak menerima perikatan audit, kecuali
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan SA 210 (Revisi 2021),
suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut
dianggap tidak mematuhi Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Oleh karena itu, auditor tidak mencantumkan pengacuan apapun dalam
laporan auditor atas audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.39
39
SA 210 (Revisi 2021), paragraf 21.
29
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik
A75.
Auditor entitas sektor publik dapat juga memiliki kemampuan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk melaporkan secara publik tentang hal-hal
tertentu, baik dalam laporan auditor atau dalam laporan tambahan, yang dapat
mencakup informasi yang konsisten dengan tujuan SA 701 (2021). Dalam kondisi
tersebut, auditor perlu menyesuaikan aspek-aspek tertentu dari komunikasi hal audit
utama dalam laporan auditor yang diharuskan dalam SA 701 (2021) atau
mencantumkan suatu pengacuan dalam laporan auditor untuk uraian hal-hal dalam
laporan tambahan.
Laporan Auditor atas Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Audit dari Suatu
Yurisdiksi Tertentu dan Standar Audit yang Ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
secara Bersamaan (Ref: Para. 51)
A76.
Auditor dapat membuat pengacuan dalam laporannya tentang audit yang telah
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia dan standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu yang dimintakan
kepadanya. Dalam hal ini, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan yang relevan,
baik ketentuan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia maupun standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu tersebut.40
A77.
Suatu pengacuan pada Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia dan standar audit dari suatu yurisdiksi tertentu tidak tepat jika terdapat
pertentangan antara ketentuan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dan ketentuan dalam standar audit dari suatu yurisdiksi
tertentu yang akan menuntun auditor untuk merumuskan suatu opini yang berbeda
atau tidak mencantumkan paragraf Penekanan suatu Hal atau paragraf Hal Lain
yang, dalam kondisi tertentu, diharuskan dalam SA. Dalam hal tersebut, laporan
auditor hanya mengacu pada salah satu standar audit tersebut (Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau standar audit dari suatu
yurisdiksi tertentu), yaitu standar audit yang digunakan untuk menyusun laporan
auditor tersebut.
Informasi Tambahan yang Disajikan Bersamaan dengan Laporan Keuangan (Ref: Para.
53-54)
A78.
40
Dalam kondisi tertentu, entitas dapat diharuskan oleh peraturan perundangundangan atau secara sukarela memilih untuk menyajikan informasi tambahan yang
tidak diharuskan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bersamaan
dengan laporan keuangan. Sebagai contoh, informasi tambahan tersebut dapat
disajikan untuk meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan tentang
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau untuk menyediakan penjelasan
lanjutan tentang unsur spesifik laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut pada
umumnya disajikan dalam suatu daftar tambahan atau sebagai bagian dari catatan
atas laporan keuangan.
SA 200 (Revisi 2021), paragraf A58.
SA 700 (Revisi 2021)
30
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
A79.
Paragraf 53 SA ini menjelaskan bahwa opini auditor mencakup informasi tambahan
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan karena sifat atau cara
penyajiannya. Evaluasi tersebut adalah hal pertimbangan profesional. Sebagai
contoh:
•
Ketika catatan atas laporan keuangan mencantumkan suatu penjelasan atau
rekonsiliasi tentang luas kepatuhan suatu laporan keuangan terhadap
kerangka pelaporan keuangan lain, auditor dapat menganggap hal tersebut
sebagai informasi tambahan yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari
laporan keuangan. Opini auditor juga akan mencakup informasi tambahan
tersebut yang mengacu pada bagian dari laporan keuangan yang memuat
informasi tambahan tersebut.
•
Ketika suatu akun laporan laba dan rugi tambahan yang mengungkapkan
informasi keuangan atau nonkeuangan spesifik diungkapkan sebagai daftar
terpisah yang dicantumkan sebagai lampiran laporan keuangan, auditor dapat
menganggap hal tersebut sebagai informasi tambahan yang dapat dibedakan
secara jelas dari laporan keuangan.
A80.
Informasi tambahan yang dicakup oleh opini auditor tidak perlu secara spesifik diacu
dalam paragraf pendahuluan dari laporan auditor ketika informasi tambahan tersebut
telah secara jelas disebut dalam paragraf pendahuluan dari laporan auditor yang
mencantumkan nama-nama laporan yang membentuk laporan keuangan.
A81.
Peraturan perundang-undangan belum tentu mengharuskan informasi tambahan
untuk diaudit, dan manajemen dapat memutuskan untuk tidak meminta auditor untuk
mencantumkan informasi tambahan dalam ruang lingkup audit atas laporan
keuangan.
A82.
Pengevaluasian auditor tentang apakah informasi tambahan yang tidak diaudit
disajikan dengan suatu cara yang dapat ditafsirkan sebagai informasi yang seolaholah dicakup oleh opini auditor meliputi, sebagai contoh, ketika informasi tersebut
disajikan dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan setiap informasi tambahan
auditan, dan apakah informasi tambahan tersebut secara jelas diberi label sebagai
“tidak diaudit”.
A83.
Manajemen dapat mengubah penyajian informasi tambahan yang tidak diaudit
sehingga dapat ditafsirkan sebagai tercakup dalam opini auditor, sebagai contoh,
dengan:
•
Menghilangkan pengacuan pada laporan keuangan ke daftar tambahan yang
tidak diaudit atau catatan tidak diaudit sedemikan rupa sehingga batas antara
informasi auditan dan tidak diaudit cukup jelas.
•
Menempatkan informasi tambahan tidak diaudit di luar laporan keuangan atau,
jika hal ini tidak mungkin dalam kondisi tersebut, sekurang-kurangnya
menempatkan catatan atas laporan keuangan tidak diaudit di akhir catatan atas
laporan keuangan yang diharuskan dan mencantumkan label tidak diaudit pada
informasi tersebut. Catatan atas laporan keuangan tidak diaudit, yang
bercampur dengan catatan atas laporan keuangan auditan dapat
disalahtafsirkan sebagai yang telah diaudit.
31
SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
A84.
Fakta bahwa informasi tambahan adalah tidak diaudit tidak melepaskan auditor dari
tanggung jawab yang dijelaskan dalam SA 720 (Revisi 2021).
SA 700 (Revisi 2021)
32
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Lampiran
(Ref. Para. A19)
Ilustrasi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan
Ilustrasi 1: Suatu laporan auditor atas laporan keuangan emiten yang disusun sesuai dengan
kerangka penyajian wajar.
Ilustrasi 2: Suatu laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasian emiten yang disusun
sesuai dengan kerangka penyajian wajar.
Ilustrasi 3: Dikosongkan.
Ilustrasi 4: Dikosongkan.
33
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Ilustrasi 1: Suatu Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Emiten yang Disusun
Sesuai dengan Kerangka Penyajian Wajar
Untuk tujuan ilustrasi laporan auditor ini, asumsi sebagai berikut digunakan:

Audit atas satu set lengkap laporan keuangan emiten menggunakan kerangka
penyajian wajar. Audit bukan merupakan audit grup (SA 600 (Revisi 2021) tidak
berlaku).

Laporan keuangan disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia (suatu kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum).

Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan berdasarkan SA 210 (Revisi 2021).

Auditor telah menyimpulkan bahwa suatu opini tanpa modifikasian sudah tepat
berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

Ketentuan etika yang relevan dalam audit adalah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor telah menyimpulkan bahwa tidak
terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya berdasarkan SA 570 (Revisi 2021).

Hal audit utama telah dikomunikasikan berdasarkan SA 701 (2021).

Auditor telah memeroleh semua informasi lain sebelum tanggal laporan auditor dan
tidak mengidentifikasi adanya suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain.

Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap laporan keuangan berbeda
dari pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan.

Selain audit atas laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab pelaporan lain
yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding.

Laporan keuangan periode lalu (periode koresponding) diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) yang sama dengan yang mengaudit periode kini.

Ketentuan rotasi diabaikan.

Ilustrasi 1a dan ilustrasi 1b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
34
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ilustrasi 1a
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
[atau pihak yang dituju lainnya]
PT ABC
Laporan Audit atas Laporan Keuangan1
Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC (“Perusahaan”), yang terdiri dari laporan
posisi keuangan tanggal 31 Desember 20X1, serta laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar
kebijakan akuntansi signifikan.
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 20X1, serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih
lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada
laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang
relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi
tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit
yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini
audit kami.
Hal Audit Utama
Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal
yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut
disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan
dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu
opini terpisah atas hal audit utama tersebut.
[Uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan SA 701 (2021)].
Informasi Lain [atau judul lain yang tepat, seperti “Informasi Selain Laporan Keuangan
dan Laporan Auditor Terkait”]
[Pelaporan berdasarkan SA 720 (Revisi 2021) – lihat Ilustrasi 1 dalam Lampiran 2 SA 720
(Revisi 2021)].
1
Subjudul "Laporan Audit atas Laporan Keuangan" tidak diperlukan dalam kondisi ketika subjudul
kedua "Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain" tidak berlaku.
35
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
terhadap Laporan Keuangan2
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian
internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai
kemampuan
Perusahaan
dalam
mempertahankan
kelangsungan
usahanya,
mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan
usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki
intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki
alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan Perusahaan.
Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan
secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh
kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini
kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan
merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan
selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian
dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik
secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan
memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan
keuangan tersebut.
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan
profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan
melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh
bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak
terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih
tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan
kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian
pengendalian internal.

Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan
audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi
2
Di seluruh ilustrasi laporan auditor ini, istilah manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas
tata kelola dapat diganti dengan istilah lain yang tepat dalam konteks kerangka hukum yang
berlaku di Indonesia.
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
36
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44



bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal
Perusahaan.3
Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh
manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu
ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat
suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan
auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan
tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini
kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal
laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan
Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan,
termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi
dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,
antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang
teridentifikasi oleh kami selama audit.
Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar
berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.
Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan
periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama
dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan
publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami
menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena
konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara
wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.
Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain
[Bentuk dan isi dari paragraf ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain (mengacu pada "tanggung jawab
pelaporan lain") akan diuraikan dalam paragraf ini, kecuali tanggung jawab pelaporan lain
membahas topik yang sama seperti yang disajikan di bawah tanggung jawab pelaporan yang
3
Kalimat ini dapat dimodifikasi, jika relevan, dalam kondisi ketika auditor juga memiliki tanggung
jawab untuk menerbitkan opini atas keefektivitasan pengendalian internal sehubungan dengan
audit atas laporan keuangan.
37
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
sebagai bagian dari Laporan Audit atas Laporan Keuangan. Pelaporan atas tanggung jawab
pelaporan lain membahas topik yang sama seperti yang diharuskan dalam Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dapat dikombinasikan (yaitu, mencakup
dalam paragraf Laporan Audit atas Laporan Keuangan dengan menggunakan subjudul yang
tepat) dengan ketentuan bahwa kata-kata dalam laporan auditor dengan jelas membedakan
tanggung jawab pelaporan lain dari pelaporan yang diharuskan dalam Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ketika terdapat perbedaan tersebut].
[Nama Kantor Akuntan Publik]
[Tanda tangan Akuntan Publik]
[Nama Akuntan Publik]
[Nomor registrasi Akuntan Publik]
[Nama rekan perikatan]
[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
[Tanggal laporan]
[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
38
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ilustrasi 1b
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders, Board of Commissioners and Director
[atau pihak yang dituju lainnya]
PT ABC
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of PT ABC (“the Company”), which comprise the
statement of financial position as at December 31, 20X1, and the statement of profit or loss
and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows
for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of the Company as at December 31, 20X1, and its financial performance
and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia,
and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were
addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming
our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
[Uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan SA 701 (2021)].
Other Information [atau judul lain yang tepat, seperti “Informasi Selain Laporan
Keuangan dan Laporan Auditor Terkait”]
[Pelaporan berdasarkan SA 720 (Revisi 2021) – lihat Ilustrasi 1 dalam Lampiran 2 SA 720
(Revisi 2021)].
39
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
40
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to
outweigh the public interest benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
[Bentuk dan isi dari paragraf ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain (mengacu pada "tanggung jawab
pelaporan lain") akan diuraikan dalam paragraf ini, kecuali tanggung jawab pelaporan lain
membahas topik yang sama seperti yang disajikan di bawah tanggung jawab pelaporan yang
diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
sebagai bagian dari Laporan Audit atas Laporan Keuangan. Pelaporan atas tanggung jawab
pelaporan lain membahas topik yang sama seperti yang diharuskan dalam Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dapat dikombinasikan (yaitu, mencakup
dalam paragraf Laporan Audit atas Laporan Keuangan dengan menggunakan subjudul yang
tepat) dengan ketentuan bahwa kata-kata dalam laporan auditor dengan jelas membedakan
tanggung jawab pelaporan lain dari pelaporan yang diharuskan dalam Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ketika terdapat perbedaan tersebut].
[Nama Kantor Akuntan Publik]
[Tanda tangan Akuntan Publik]
[Nama Akuntan Publik]
[Nomor registrasi Akuntan Publik]
[Nama rekan perikatan]
[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
[Tanggal laporan]
[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
41
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ilustrasi 2: Suatu Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Konsolidasian Emiten yang
Disusun Sesuai Dengan Kerangka Penyajian Wajar
Untuk tujuan ilustrasi laporan auditor ini, asumsi sebagai berikut digunakan:

Audit atas satu set lengkap laporan keuangan konsolidasian emiten menggunakan
kerangka penyajian wajar. Audit merupakan audit grup suatu entitas dengan entitas
anak terlampir (SA 600 (Revisi 2021) berlaku).

Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (suatu kerangka pelaporan keuangan
bertujuan umum).

Ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan konsolidasian berdasarkan SA 210 (Revisi 2021).

Auditor telah menyimpulkan bahwa suatu opini tanpa modifikasian sudah tepat
berdasarkan bukti audit yang diperoleh.

Ketentuan etika yang relevan dalam audit adalah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor telah menyimpulkan bahwa tidak
terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya berdasarkan SA 570 (Revisi 2021).

Hal audit utama telah dikomunikasikan berdasarkan SA 701 (2021).

Auditor telah memeroleh semua informasi lain sebelum tanggal laporan auditor dan
tidak mengidentifikasi adanya suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain.

Pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap laporan keuangan
konsolidasian berbeda dari pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan
keuangan konsolidasian.

Selain audit atas laporan keuangan konsolidasian, auditor memiliki tanggung jawab
pelaporan lain yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

Laporan auditor independen menggunakan pendekatan koresponding.

Laporan keuangan konsolidasian periode lalu (periode koresponding) diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dengan yang mengaudit periode kini.

Ketentuan rotasi diabaikan.

Ilustrasi 2a dan Ilustrasi 2b memuat laporan auditor tersebut di atas masing-masing
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
42
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Ilustrasi 2a
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
[atau pihak yang dituju lainnya]
PT ABC
Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian4
Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABC dan Entitas Anaknya (“Grup”),
yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 20X1, serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan
ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar
kebijakan akuntansi signifikan.
Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember
20X1, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih
lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan
etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan
kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami
yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan
suatu basis bagi opini audit kami.
Hal Audit Utama
Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal
yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini.
Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian
terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.
[Uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan SA 701 (2021)].
4
Subjudul "Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian" tidak diperlukan dalam kondisi
ketika subjudul kedua "Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain" tidak
berlaku.
43
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Informasi Lain [atau judul lain yang tepat, seperti “Informasi Selain Laporan Keuangan
dan Laporan Auditor Terkait”]
[Pelaporan berdasarkan SA 720 (Revisi 2021) – lihat Ilustrasi 1 dalam Lampiran 2 SA 720
(Revisi 2021)].
Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian5
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan
penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material,
baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk
menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,
mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan
usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki
intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang
realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan Grup.
Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang
mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun
bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit
akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan
penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika,
baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan
memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan
keuangan konsolidasian tersebut.
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan
profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan,
mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut,
serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini
kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh
kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat
melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau
pengabaian pengendalian internal.
5
Atau istilah lain yang tepat dalam konteks kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
44
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44





Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan
audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi
bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup. 6
Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh
manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu
ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu
ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor
kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika
pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk
memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh
hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat
menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan
konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu
cara yang mencapai penyajian wajar.
Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau
aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan
konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit
Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,
antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang
teridentifikasi oleh kami selama audit.
Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar
berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.
Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan
konsolidasian periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan
hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang
pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang
terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami
karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan
secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.
6
Kalimat ini dapat dimodifikasi, jika relevan, dalam kondisi ketika auditor juga memiliki tanggung
jawab untuk menerbitkan opini atas keefektivitasan pengendalian internal sehubungan dengan
audit atas laporan keuangan.
45
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain
[Bentuk dan isi dari paragraf ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain (mengacu pada "tanggung jawab
pelaporan lain") akan diuraikan dalam paragraf ini, kecuali tanggung jawab pelaporan lain
membahas topik yang sama seperti yang disajikan di bawah tanggung jawab pelaporan yang
diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
sebagai bagian dari Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian. Pelaporan atas
tanggung jawab pelaporan lain membahas topik yang sama seperti yang diharuskan dalam
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dapat dikombinasikan
(yaitu, mencakup dalam paragraf Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
dengan menggunakan subjudul yang tepat) dengan ketentuan bahwa kata-kata dalam
laporan auditor dengan jelas membedakan tanggung jawab pelaporan lain dari pelaporan
yang diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
ketika terdapat perbedaan tersebut].
[Nama Kantor Akuntan Publik]
[Tanda tangan Akuntan Publik]
[Nama Akuntan Publik]
[Nomor registrasi Akuntan Publik]
[Nama rekan perikatan]
[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
[Tanggal laporan]
[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
46
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ilustrasi 2b
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders, Board of Commissioners and Director
[atau pihak yang dituju lainnya]
PT ABC
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of PT ABC and its subsidiaries (“the
Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31,
20X1, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income,
consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the
year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 20X1,
and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then
ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group
in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated
financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These
matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as
a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on
these matters.
[Uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan SA 701 (2021)].
Other Information [atau judul lain yang tepat, seperti “Informasi Selain Laporan
Keuangan dan Laporan Auditor Terkait”]
[Pelaporan berdasarkan SA 720 (Revisi 2021) – lihat Ilustrasi 1 dalam Lampiran 2 SA 720
(Revisi 2021)].
47
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the
Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of
consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing
the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on
Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the
consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
48
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to
continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group
audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare
circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest
benefits of such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
[Bentuk dan isi dari paragraf ini dalam laporan auditor bervariasi tergantung dari sifat tanggung
jawab pelaporan lain auditor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan lain (mengacu pada "tanggung jawab pelaporan lain")
akan diuraikan dalam paragraf ini, kecuali tanggung jawab pelaporan lain membahas topik yang
sama seperti yang disajikan di bawah tanggung jawab pelaporan yang diharuskan dalam Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai bagian dari Laporan Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian. Pelaporan atas tanggung jawab pelaporan lain membahas
topik yang sama seperti yang diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dapat dikombinasikan (yaitu, mencakup dalam paragraf Laporan Audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan menggunakan subjudul yang tepat) dengan
ketentuan bahwa kata-kata dalam laporan auditor dengan jelas membedakan tanggung jawab
pelaporan lain dari pelaporan yang diharuskan dalam Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia ketika terdapat perbedaan tersebut].
[Nama Kantor Akuntan Publik]
[Tanda tangan Akuntan Publik]
[Nama Akuntan Publik]
[Nomor registrasi Akuntan Publik]
[Nama rekan perikatan]
[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
[Tanggal laporan]
[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]
49
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ilustrasi 3: Dikosongkan.
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
50
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Ilustrasi 4: Dikosongkan.
51
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
(Sengaja Dikosongkan)
Lampiran SA 700 (Revisi 2021)
52
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
STANDAR AUDIT 700 (REVISI 2021)
PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)
Office 8 Building 12th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot#28
Senopati Raya Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta Selatan 12190
Telp.
: (021) 2933 3151
Email
: info@iapi.or.id / teknis@iapi.or.id
Website : www.iapi.or.id
Hak Cipta © 2021 Institut Akuntan Publik Indonesia