MATERI KULIAH ONLINE AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MODUL -07
PENGUKURAN KINERJA PADA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Oleh :
Muh. Arief Effendi, SE, MSi, Ak, QIA, CPMA, CA, ACPA, CACP
TRISAKTI SCHOOL OF MANAGEMENT
(STIE TRISAKTI) JAKARTA
Edisi 02 – Agustus 2021
MATERI KULIAH
1. Pusat Pertanggungjawaban pada Pemerintah.
2. Pengukuran Kinerja pada Pemerintah Teori
dan Aplikasi.
3. Akuntansi Pemerintah di Indonesia dan
Amerika Serikat.
Pusat Pertanggungjawaban
pada Pemerintah
1. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor
Publik.
2. Struktur Pengendalian Manajemen.
3. Konsep Pusat Pertanggungjawaban di
Organisasi Sektor Publik.
4. Pusat Pertanggungjawaban sebagai Basis
Pengembangan Pengukuran Kinerja.
5. Implementasi Pusat Pertanggungjawaban di
Organisasi Pemerintahan.
Sistem Pengendalian Manajemen
Sektor Publik
➢ Sistem pengendalian manajemen (SPM) memberi
jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara
efektif dan efisien.
➢ Aktivitas pengendalian manajemen meliputi:
1. Perencanaan
2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi
3. Komunikasi informasi
4. Pengambilan keputusan
5. Memotivasi individu agar berperilaku sesuai dengan
tujuan organisasi
6. Pengendalian
7. Penilaian kinerja
Sistem Pengendalian Manajemen
Sektor Publik
➢ Proses pengendalian manajemen terdiri dari 8 tahap:
1. Perumusan Strategi.
2. Perencanaan Startegis.
3. Pembuatan Program.
4. Penganggaran.
5. Implementasi.
6. Pelaporan Kinerja.
7. Evaluasi Kinerja.
8. Umpan Balik.
Struktur Pengendalian Manajemen
➢ Struktur Pengendalian Manajemen terdiri dari 3
(tiga) elemen:
1. Pusat Pertanggungjawaban.
2. Kompensasi.
3. Jejaring informasi.
➢ Pusat pertanggungjawaban : unit organisasi yang
dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai
wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian
kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi
tanggungjawabnya.
Struktur Pengendalian Manajemen
➢ Tujuan dibuatnya Pusat pertanggungjawaban (responsibility
centers):
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, & penilaian
kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
2. Memudahkan mencapai tujuan organisasi.
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
4. Mendelegasikan tugas & wewenang ke unit-unit yang
memiliki kompetensi shg mengurangi beban tugas
manajer pusat.
5. Mendorong kreativitas & daya inovasi bawahan.
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi
secara efektif & efisien
7. Sebagai alat pengendalian manajemen.
Konsep Pusat Pertanggungjawaban di
Organisasi Sektor Publik
➢ Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model
pengambilan keputusan secara terdesentralisasi.
➢ Pusat pertanggungjawaban pada Organisasi Sektor Publik
dibedakan menjadi 4 (empat):
1. Pusat biaya (expense center).
Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan, bukan nilai ouput
yang dihasilkan.
2. Pusat Pendapatan (revenue center).
Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan pendapatan yang dihasilkan sebagaimana pada
organisasi perusahaan manajer pada pusat pendapatan hanya
bertanggung jawab terhadap penjualan.
Konsep Pusat Pertanggungjawaban di
Organisasi Sektor Publik
3. Pusat Laba (profit center).
Pusat pertanggungjawaban yang menandingkan
input (expense) dengan output (revenue) dalam
satuan moneter.
Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang
dihasilkan.
4. Pusat Investasi (investment center).
Pusat pertanggungjawaban yang prestasi
manajernya dinilai berdasarkan laba yang
dihasilkan diakitkan dengan investasi yang
ditanamkan pada Pusat Pertanggungjawaban yang
dipimpinnya.
Pusat Pertanggungjawaban sebagai Basis
Pengembangan Pengukuran Kinerja
➢ 2 alasan mengapa manajer perlu menerapakan pengukuran kinerja
pada Unit Kinerja (desentralisasi):
1. Masalah Kesesuaian Tujuan.
Hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer Sub Unit
membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan
yang ditetapkan oleh manajemen puncak.
2. Masalah Eksternalitas.
Penerapan pengukuran kinerja menjadi sangat penting bagi
organisasi sektor publik karena tingginya ketergantungan
organisasi sektor publik kepada Oversight Body (lembaga
pengawasan) yang mengakibatkan tingginya ketidakpastian
lingkungan yang dihadapi serta banyak dan bervariasinya pihak
yang berkepentingan dan sasaran organisasi yang smart.
Implementasi Pusat Pertanggungjawaban
di Organisasi Pemerintahan
1.
2.
3.
4.
5.
Pusat Biaya:
a. Pemerintah Pusat (Kemenkes, Kemendikbud dll)
b. Pemerintah daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pekerjaan Umum dll).
Pusat Pendapatn:
a. Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak, Ditjen Bea& Cukai dll)
b. Pemerintah daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, keuangan dan
Aset Daerah/DPPKAD) dan kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
(KPPT).
Pusat laba: BUMN, BUMD, Obyek Wisata Pemda dll
Pusat Investasi: Dinas Bina Marga, Dinas Pekerjaan umum.
Pusat Beban terbatas (Discretionary Expense Centre): bagian sekteratriat
atau bagan tata Usaha pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah)
yang betangungjawab atas belanja, adminsitrasi kantor untuk
mendukung operasional kantor sehari-hari serta pelaksanan program
dan kegiatan SKPD secara keseluruhan.
Pengukuran Kinerja pada
Pemerintah Teori dan Aplikasi
1. Pengukuran kinerja dan Fungsi Pengendalian
Manajemen Organisasi Sektor Publik.
2. Kesesuaian Disain Pengukuran Kinerja dengan
Disain Sistem Pengendalian Manajemen.
3. Konsep Value for Money pada Pengukuran Kinerja.
4. Konsep Dasar : Input, Output dan Outcome.
5. Konsep Best Value.
6. Implementasi Pengukuran Kinerja di
Pemerintahan.
Pengukuran kinerja dan Fungsi Pengendalian
Manajemen Organisasi Sektor Publik
➢ Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu
sistem yang bertujuan untuk membantu manajer
publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat
ukur finansial dan nonfinansial.
➢ Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk
memenuhi 3 (tiga) maksud :
1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan
keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Pengukuran kinerja dan Fungsi Pengendalian
Manajemen Organisasi Sektor Publik
➢ Tujuan dilakukannya Pengukuran kinerja pada
Organisasi sektor publik :
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan
organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam
pembuatan keputusan pemberian reward &
punishment.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.
Pengukuran kinerja dan Fungsi Pengendalian
Manajemen Organisasi Sektor Publik
➢
Manfaat disusunnya Pengukuran kinerja bagi Organisasi Pemerintahan :
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward &
punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
Kesesuaian Disain Pengukuran Kinerja dengan
Disain Sistem Pengendalian Manajemen
➢ Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan
dalam menyusun SPM yang juga mempengaruhi
dalam menyusun Sistem Pengukuran Kinerja:
1. Disain Disain Sistem Pengendalian tergantung
pada karakteristik lingkungan yang dihadpi.
2. Paradigma merupakan peta yang
menggambarkan kondisi lingkungan yang
dihadapi oleh suatu organisasi.
3. Sistem yang terdiri atas 2 bagian : proses dan
struktur.
4. Keahlian manajerial (managerial skill).
Konsep Value for Money pada
Pengukuran Kinerja
➢ Konsep Value for Money merupakan konsep untuk
mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja
program, kegiatan dan organisasi.
➢ Indikator value for money dibagi menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu:
1. indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. indikator kualitas pelayanan (efektivitas).
➢ Terdapat 3 macam pengukuran:
1. Pengukuran ekonomi.
2. Pengukuran efisiensi.
3. Pengukuran efektivitas.
Konsep Value for Money pada
Pengukuran Kinerja
1. Pengukuran ekonomi
Hanya mempertimbangkan masukan yang
dipergunakan
a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah
dianggarkan oleh organisasi?
b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya
organisasi lain yang sejenis yang dapat
diperbandingkan?
c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya
finansialnya secara optimal?
Konsep Value for Money pada
Pengukuran Kinerja
2. Pengukuran efisiensi
➢ Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input.
➢ Perbaikan terhadap efisensi dapat dilakukan dengan beberapa
cara:
1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada
proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada
proporsi penurunan output.
➢ Penyebut atau input seringkali diukur dalam bentuk satuan mata
uang.
➢ Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang
ataupun satuan fisik.
Konsep Value for Money pada
Pengukuran Kinerja
➢ Pengukuran kinerja VFM Efisiensi dapat dibagi
menjadi 2 (dua):
a. Efisiensi alokasi
Terkait dengan kemampuan mendayagunakan
sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal
b. Efisiensi teknis atau manajerial
Terkait dengan kemampuan mendayagunakan
sumber daya input pada tingkat output tertentu
Konsep Value for Money pada
Pengukuran Kinerja
3. Pengukuran efektivitas
➢ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya.
➢ Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa
besar biaya yang telah dikeluarkan untuk
mencapai tujuan tersebut.
➢ Efektivitas hanya melihat apakah suatu
kegiatan atau program telah mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Konsep Dasar : Input, Output dan
Outcome
1. Indikator Input.
➢ Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang
digunakan dalam suatu proses tertentu untuk
menghasilkan output.
➢ Input dibagi 2 (dua):
a. Input primer (kas)
b. Input sekunder (bahan baku, personil, infrasktur dll.
➢ Pengukuran input dilakukan dengan cara
membandingkan input sekunder dengan input primer.
➢ Pengukuran input = pengukuran ekonomi untuk
mengetahui biaya per unit input (cost of input).
Konsep Dasar : Input, Output dan
Outcome
2. Indikator Output.
➢ Output adalah hasil langsung dari suatu proses.
➢ Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang
dihasilkan dari proses.
➢ Ukuran ouput menunjukkan hasil implementasi program atau
aktivitas.
➢ Pengukuran output memeiliki harus karakteristik:
a. Ditujukan ke bidang kinerja sesungguhnya.
b. Tepat sasaran.
c. Tepat waktu.
d. Obyektif.
➢ Jika pengukuran output tidak memiliki salah satu dari 4
karakteristik tsb maka sistem pengendalian yang berorientasi
pada output dapat mengalami kegagalan.
Konsep Dasar : Input, Output dan
Outcome
3. Indikator Outcome.
➢ Outcome adalah dampak suatu kegiatan terhadap masyarakat.
➢ Outcome lebih tingginya nilainya dari pada output, karena output
hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap
masyarakat.
➢ Outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan
➢ Pengukuran outcome memiliki dua peran,
1. Peran retrospektif penilaian kinerja masa lalu: menentukan
apakah manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari suatu
program publik telah terwujud.
2. Peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa
yang akan datang: memberikan bukti terhadap praktik yang
baik (good management). Bukti tersebut dapat menjadi dasar
untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan
mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik.
Konsep Best Value
➢ Konsep Best Value merupakan perluasan dari konsep VFM.
➢ Dalam konteks organisasi Pemerintahan konsep best value
merupakan konsep yang mewajibkan unit kerja Pemerintah
memberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik
(best value).
➢ Karakteristik utama Konsep Best Value adalah penetapan
serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja
pemberi layanan yang merupakan unit kerja best value.
➢ Indikator kerja ditetapkan untuk menilai kinerja dan kesehatan
organisasi secara keseluruhan.
➢ Indikator kerja yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi
adalah indikator outcome, sedangkan indikator input dan output
digunakan untuk menilai level kegiatan.
Implementasi Pengukuran Kinerja di
Pemerintahan
➢ Manajemen Kinerja yang terintegrasi terdiri
perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.
➢ Perencanaan kinerja terdiri atas 4 (empat) tahap
1. Penentuan Visi Misi dan Tujuan serta Strategi.
2. Penerjemahan Visi Misi Tujuan serta Strategi
kedalam:
a. Sasaran strategis.
b. Inisiatif strategis.
c. Indikator kinerja.
d. Target kinerja.
3. Penyusunan program.
4. Penyusunan anggaran.
Implementasi Pengukuran Kinerja di
Pemerintahan
➢ Perencanaan kinerja VFM dibangun atas 3 (tiga) komponen
utama:
1. Komponen Visi, MisiTujuan dan Strategi.
2. Komponen Input, Proses, output dan Outcome.
3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
➢ Sejak dikeluarkanya UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara terjadi perubahan mendasar pada sistem pengangaran
di Indonesia, yaitu ditetapkannya penganggaran terpadu
(unified budgeting), penganggaran berbasis kinerja
(performance based budgeting) dan penganggaran denga
perspektif jangka menengah (Mediun Term Expenditure
Framework/MTEF).
Akuntansi Pemerintah di Indonesia
➢ Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP):
1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) .
2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) .
➢ SA-BUN terdiri:
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H).
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP).
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP).
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD).
6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan
Pembiayaan (SA-BAPP).
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK).
8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).
Akuntansi Pemerintah di Indonesia
➢ Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri 3 subsistem:
1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).
3. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan (SA-BAPP).
➢ Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri
2 subsitem:
1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).
2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SASKPD)
Akuntansi Pemerintah
di Amerika Serikat
➢ Sistem Akuntansi yang berlaku di Pemerintah Amerika serikat
adalah Akuntansi Dana (Fund Accounting).
➢ Dalam pelaksanaan Akuntansi Dana, terdiri dari:
1. Expandable Fund.
2. Non Expandable Fund.
➢ Dana Pemerintah (Governmental Fund) dibagi menjadi:
1. Dana Umum (General Fund).
2. Dana Proyek Modal (Capital Project Fund).
3. Dana Pelunasan Utang (Debt Service Fund).
Akuntansi Pemerintah
di Amerika Serikat
➢ Terdapat 5 (lima) Jurnal dalam pencatatan di Dana
Umum:
1. Jurnal Anggaran.
2. Jurnal pendapatan.
3. Jurnal Belanja.
4. Jurnal Penyesuaian.
5. Jurnal Penutup.
Referensi
Halim, Abdul & M. Syam Kusufi; Teori, Konsep dan Aplikasi
Akuntansi Sektor publik; Edisi 2, Salemba Empat; 2014; bab 8
& 9.
Nordiawan, Deddi & Ayuningtyas Hertianti; Akuntansi Sektor
Publik; Edisi 2; Salemba Empat; 2010; bab 9 &10.