TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA RIZKY DIAN PRATAMA Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kelas A FAKULTAS HUKUM UNDIP 2023 I. PENDAHULUAN Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom.1 Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuanpenemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara luas, hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal, yakni kekayaan industry dan hak cipta. Kekayaan industry terdiri atas paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industry, dan tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta terdiri atas pengetahuan, seni, sastra. Selain itu, hak kekayaan intelektual memiliki 3 unsur yakni mengandung hak ekslusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berdasar usaha manusia pada kemampuan intelektual, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.2 Konsepsi kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual.3 Perlindungan hukum terhadap haki prinsipnya diberikan perlindungan pada pencipta. Di Indonesia sendiri telah mengenal 7 cabang hak kekayaan intelektual, yaitu: 1 - Hak cipta Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pada undang-undang yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. - Paten Paten adalah Hak Ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atau hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87. 2 Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156. 3 Bambang Kesowo, “Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206 kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengaturan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. - Merek Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek dirumuskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.4 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang terbaru tentang Merek di Indonesia. Revisi Undang-undang Merek dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota the World Trade Organization (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs). 4 - Desain Industri Desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungin fitur-fitur orisinal, ornamental dan nonfungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Pengaturan Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. - Design tata letak sirkuit terpadu Hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. - Rahasia dagang Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. - Perlindungan varietas tanaman Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia Tanaman melalui kegiatan pemuliaan Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. tanaman. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000. II. ISI Berangkat dari dasar teoritis menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung atas 3 unsur, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Saat ini susbtansi hukum peerlindungan haki di Indonesia telah memadai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang hadir. Akan tetapi dilihat dari sisi struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum juga belum terlalu mengenal HaKI. Kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum di bidang HaKI belum memadai, dan sisi budaya hukum, masyarakat belum memiliki kesadaran atas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum HKI diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (first to file system) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu. Sistem pendaftaran deklaratif (first to use system) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (voluntary registration) HKI untuk memperoleh 33 perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Sistem konstitutif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia dagang. Perlindungan HKI menyangkut dua hal: pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia dan kedua, terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut sehingga secara umum tujuan dari sistem HKI adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut. Perlindungan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi seta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya demi menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain khususnya apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Singapura melalui Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006), mengatur mengenai hak cipta dan menyatakan bahwa pencipta memiliki hak ekslusif. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan atas pelanggaran hak cipta secara perdata berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Sedangkan pada ayat (2) (d) menyebutkan jenis-jenis tindakan yang diberikan pengadilan akibat adanya pelanggaran hak cipta, dimana penggugat telah memilih untuk memberikan ganti rugi berdasarkan hukum, ganti rugi yakni sebesar: (i) tidak lebih dari $10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) atau setara dengan Rp100.0000 (seratus juta rupiah) untuk setiap karya atau subjek yang terkait dengan hak cipta yang dilanggar; tapi (ii) tidak lebih dari $200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara keseluruhan kecuali penggugat membuktikan bahwa kerugian aktualnya dari pelanggaran tersebut melebihi $200.000 (dua ratus dolar singapura) atau setara dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). III. PENUTUP Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuanpenemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Secara luas, hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal, yakni kekayaan industry dan hak cipta. Perlindungan hukum HKI diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (first to file system) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi seta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. DAFTAR PUSTAKA UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hutagalung, Sophar Maru. 1956. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika. Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media. Kesowo, Bambang. 1995. Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia. Makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang.