UU HAK CIPTA
Pasal 95 ayat (1)
Pasal 95 ayat (2) dan
(3)
Pasal 95 ayat (4)
Pasal 96 ayat (1)
Pasal 96 ayat (3)
Pasal 99 ayat (1)
Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat adalah
Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak
berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk
Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian
sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau
ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak
memperoleh Ganti Rugi.
Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
UU PATEN
Pasal 143 ayat (1)
Pasal 153 ayat (1)
dan (2)
Pasal 154
UU MEREK
Pasal 83 ayat (1)
Pasal 83 ayat (2) dan
(3)
Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan
ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud pasal 19 ayat (1).
Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I43, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran Paten atau
Paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan
melalui jalur mediasi.
Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak
menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang
berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan
oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan Niaga
Pasal 84 ayat (1)
Pasal 84 ayat (2)
Pasal 93
Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kemgian
yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku
penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk
menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan
barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa
hak.
Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang
menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan
penyerahan barang atau :rilai barang tersebut dilaksanakan setelah
putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.
UU RAHASIA DAGANG
Pasal 11 Ayat (1)
Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat
dan (2)
menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa: a. gugatan
ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana
dalam Pasal 4. Gugatan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan ke Pengadilan Negeri.
Pasal 12
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.