Uploaded by dhip58

dokumen.tips landasan-ikm-ftui-kode-etik-pdprt-dan-gbhi-status-ikm-ftui-adalah-sebagai

advertisement
LANDASAN IKM FTUI
KODE ETIK, PD/PRT, DAN GBHI
HASIL MUKER VI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA
KETETAPAN
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN KODE ETIK DAN PENJELASAN
NO 1/TAP/MUKER VI/2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,
MENIMBANG
1.
2.
3.
Bahwa diperlukan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI
Bahwa diperlukan komitmen dari seluruh anggota IKM FTUI
Bahwa telah diberlakukannya perubahan Kode Etik IKM FTUI
MENGINGAT
1.
2.
Landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila
Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945
MEMPERHATIKAN
Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 24 Januari hingga 25 Januari 2007 dengan agenda pembahasan
Kode Etik
MEMUTUSKAN
1.
2.
3.
Mencabut Ketetapan No 1/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Kode Etik dan Penjelasan
Mengesahkan Kode Etik dan Penjelasan, terlampir
Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Pukul
: Ruang K 206, FTUI Depok
: 26 Januari 2007
: 16.43 WIB
Presidium Sidang Pleno
Arip Muttaqien
Tembusan :
− Arsip
Ahmed Syarif
Okki Wibowo
KETETAPAN
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DASAR DAN PENJELASAN
NO 2/TAP/MUKER VI/2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,
MENIMBANG
4.
5.
6.
Bahwa diperlukan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI
Bahwa diperlukannya konstitusi dasar yang mengatur kehidupan kemahasiswaan di lingkungan FTUI
Bahwa telah dilakukan perbaikan Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
MENGINGAT
3.
4.
5.
Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER IKM FTUI
Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
a. Bab XII, Pasal 21
Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
a. Bab VI, Pasal 57
b. Bab VII, Pasal 65, Pasal 66
MEMPERHATIKAN
Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 23 Januari hingga 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan
Peraturan Dasar
MEMUTUSKAN
4.
5.
6.
Mencabut Ketetapan No 2/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Peraturan Dasar dan Penjelasan
Mengesahkan Peraturan Dasar IKM FTUI dan Penjelasan, terlampir
Keputusan ini mulai berlaku secara keseluruhan setelah Peraturan Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Kerja
IKM FTUI
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Pukul
: Ruang K 206, FTUI Depok
: 26 Januari 2007
: 16.46 WIB
Presidium Sidang Pleno
Arip Muttaqien
Tembusan :
− Arsip
Ahmed Syarif
Okki Wibowo
KETETAPAN
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NO 3/TAP/MUKER VI/2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,
MENIMBANG
7.
8.
9.
Bahwa diperlukan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI
Bahwa diperlukannya arahan program kerja bagi pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemahasiswaan d
lingkungan FTUI
Bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia
Fakultas Teknik Universitas Indonesia hasil MUKER V IKM FTUI
MENGINGAT
6.
7.
Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI
Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
a. Bab XII, Pasal 21
MEMPERHATIKAN
Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 25 Januari hingga 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan
Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia
MEMUTUSKAN
7.
8.
9.
Mencabut Ketetapan No 4/TAP/MUKER IKM FTUI/2003 tentang Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia,
terlampir
Keputusan ini mulai berlaku setelah GBHI disahkan
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Pukul
: Ruang K 206, FTUI Depok
: 26 Januari 2007
: 16.48 WIB
Presidium Sidang Pleno
Arip Muttaqien
Tembusan :
− Arsip
Ahmed Syarif
Okki Wibowo
KETETAPAN
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PEMBAHASAN PERATURAN RUMAH TANGGA DALAM RAPAT KERJA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
NO 4/TAP/MUKER VI/2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,
MENIMBANG
10. Bahwa diperlukannya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI
11. Bahwa diperlukannya konstitusi dasar yang mengatur kehidupan kemahasiswaan di lingkungan FTUI
12. Bahwa diperlukannya perbaikan terhadap Peraturan Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas
Teknik Universitas Indonesia hasil MUKER V IKM FTUI
MENGINGAT
8.
9.
Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI
Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
a. Bab XII, Pasal 21
10. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI hasil MUKER V IKM FTUI
a. Bab VII, Pasal 65, Pasal 66
MEMPERHATIKAN
Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan Peraturan Rumah
Tangga
MEMUTUSKAN
10. Menugaskan MPM FTUI untuk melaksanakan Rapat Kerja IKM FTUI
11. Melaksanakan pembahasan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI dalam Rapat Kerja IKM FTUI
12. Batas waktu penyelesaian pembahasan Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI dalam Rapat Kerja IKM FTUI
adalah satu bulan sejak Ketetapan ini disahkan
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Pukul
: Ruang K 206, FTUI Depok
: 26 Januari 2007
: 16.51WIB
Presidium Sidang Pleno
Arip Muttaqien
Tembusan :
− Arsip
Ahmed Syarif
Okki Wibowo
KETETAPAN
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENUGASAN PERSIAPAN PERUBAHAN PERIODISASI
NO 5/TAP/MUKER VI/2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH KERJA VI
IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA,
MENIMBANG
13. Bahwa diperlukannya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di FTUI
14. Bahwa diperlukannya persiapan untuk menghadapi perubahan periodisasi kelembagaan di IKM FTUI
MENGINGAT
11. Kode Etik IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI
12. Peraturan Dasar IKM FTUI hasil MUKER VI IKM FTUI
a. Bab IX, Pasal 20
MEMPERHATIKAN
Sidang Pleno Musyawarah Kerja VI IKM FTUI pada 26 Januari 2007 dengan agenda pembahasan penugasan
persiapan perubahan periodisasi.
MEMUTUSKAN
Menugaskan kepada MPM FTUI 2006/2007 untuk mengkoordinasikan seluruh lembaga di IKM FTUI 2006/2007
untuk mempersiapkan rancangan pembinaan, rancangan program kerja dan segala hal yang berhubungan dengan
periodisasi, yaitu masa transisi perubahan periodisasi dan pasca perubahan periodisasi.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Pukul
: Ruang K 206, FTUI Depok
: 26 Januari 2007
: 16.55 WIB
Presidium Sidang Pleno
Arip Muttaqien
Tembusan :
− Arsip
Ahmed Syarif
Okki Wibowo
KODE ETIK IKM FTUI
1. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota IKM FTUI merupakan insan tepelajar yang selalu menunjukkan komitmen yang tinggi pada
dunia pendidikan.
3. Anggota IKM FTUI merupakan mahasiswa yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia.
4. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang berjiwa kemanusiaan tinggi dan peka terhadap
perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di masyarakat
5. Anggota IKM FTUI menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan
kesatuan IKM FTUI sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan IKM FTUI.
6. Anggota IKM FTUI selalu menghormati dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almamater
dan civitas akademikanya.
Penjelasan Kode Etik IKM FTUI :
1. a. Anggota IKM FTUI merupakan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga segala sikap dan tindakannya harus mencerminkan manusia yang beragama dan harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Anggota IKM FTUI memiliki sikap mental yang positif.
2. Anggota IKM FTUI berusaha dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses pendidikan
akademis dan proses pendidikan akademis guna meningkatkan keilmuannya.
3. Anggota IKM FTUI akan selalu menunjukkan disiplin yang tinggi pada pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki perhatian penuh pada teknologi berbasis
kerakyatan.
4. Anggota IKM FTUI senantiasa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, social,
budaya, pertahanan dan keamanan yang berada dalam naungan IKM FTUI.
5. a. Anggota IKM FTUI harus menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di lingkungan IKM
FTUI.
b. Anggota IKM FTUI memiliki kedudukan yang sama dalam hukum yang berlaku di lingkungan IKM
FTUI.
c. Anggota IKM FTUI saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran.
d. Anggota IKM FTUI selalu menjaga kerukunan antar sesamanya dan keutuhan IKM FTUI.
e. Anggota IKM FTUI mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian
masalah untuk kepentingan bersama.
6. a. Anggota IKM FTUI bangga pada almamaternya tanpa menimbulkan arogansi.
b. Anggota IKM FTUI selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh civitas akademikanya
c. Anggota IKM FTUI selalu menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat.
d. Anggota IKM FTUI selalu menaati hukum-hukum yang berlaku di masyarakat.
PERATURAN DASAR IKM FTUI HASIL MUKER VI
BAB I
Nama, Definisi, Waktu dan Tempat
Pasal 1
Nama dari wadah kemahasiswaan ini adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas
Indonesia, yang selanjutnya disebut IKM FTUI.
Pasal 2
IKM FTUI adalah wadah kemahasiswaan yang berbentuk negara mahasiswa dengan mengadopsi konsep
trias politika yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam kehidupan kemahasiswaan di FTUI
Pasal 3
IKM FTUI didirikan pada tanggal 15 September 1971 di Tugu, Puncak, Jawa Barat
Pasal 4
IKM FTUI berkedudukan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
BAB II
Landasan, Status, Sifat dan Kedaulatan
Pasal 5
IKM FTUI berlandaskan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, dan Garis-Garis Besar
Haluan IKM FTUI
Pasal 6
Status IKM FTUI adalah sebagai wadah tunggal dari kesatuan kemahasiswaan di FTUI
Pasal 7
Sifat IKM FTUI adalah independen, kekeluargaan, dan kemahasiswaan
Pasal 8
Kedaulatan berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga tertinggi IKM FTUI
BAB III
Visi, Misi dan Fungsi
Pasal 9
Visi IKM FTUI adalah terwujudnya kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan
berlandaskan kode etik IKM FTUI
Pasal 10
Misi IKM FTUI adalah :
1. Menegakkan PD / PRT yang dilengkapi dengan GBHI demi mewujudkan kode etik IKM FTUI
2. Mengapliasikan karya dan pikiran anggota IKM FTUI secara nyata di bidang pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dan kesejahteraan baik di dalam maupun di luar lingkungan IKM
FTUI
3. Melakukan penanaman kode etik IKM FTUI kepada seluruh anggota IKM FTUI
4. Melakukan fungsi IKM FTUI sesuai dengan analisis kondisi di dalam dan/atau di luar lingkungan
IKM FTUI
5. Mengusahakan adanya sinergi antara seluruh elemen yang ada di IKM FTUI secara
berkesinambungan.
Pasal 11
Fungsi IKM FTUI adalah satu –satunya wadah perjuangan bersama yang menghimpun mahasiswa FTUI
dalam satu ikatan dan satu sikap moral
BAB IV
Identitas
Pasal 12
Identitas IKM FTUI adalah bendera IKM FTUI, mars teknik, dan yel teknik
BAB V
Keanggotaan
Pasal 13
Anggota IKM FTUI terdiri dari :
1. Anggota muda, yaitu setiap mahasiswa FTUI yang terdaftar di FTUI, meliputi :
a. Anggota Muda S1 Reguler dan Program Internasional.
b. Anggota Muda S1 Ekstensi, S2, dan S3.
2. Anggota aktif, yaitu Anggota Muda S1 Reguler dan Program Internasional yang telah lulus
proses pembinaan yang ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan semua
Lembaga IKM FTUI.
BAB VI
Kelembagaan
Pasal 14
Kelengkapan lembaga IKM FTUI terdiri dari :
1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai MPM FTUI, adalah lembaga tertinggi dalam IKM FTUI dan pemegang kekuasaan
legislatif dan yudikatif
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
BEM FTUI, adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif IKM FTUI
3. Ikatan Mahasiswa Departemen, yang selanjutnya disebut dengan IMD, adalah lembaga eksekutif
ditingkat departemen FTUI
4. Ikatan Mahasiswa Program Internasional, yang selanjutnya disebut dengan IMPI adalah lembaga
eksekutif pada Program Internasional FTUI
5. Klub adalah lembaga eksekutif IKM FTUI yang merupakan wadah untuk menampung,
mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI untuk
mencapai visi IKM FTUI sesuai dengan peminatan dan/atau kompetensinya
6. Wadah Khusus Kerohanian, yang selanjutnya disebut dengan WKK, adalah wadah kerohanian
IKM FTUI
BAB VII
Forum Pengambilan Keputusan dan Tata Urutan Peraturan
Pasal 15
Forum Pengambilan Keputusan IKM FTUI terdiri dari :
1. Musyawarah Kerja IKM FTUI, yang selanjutnya disebut dengan MUKER IKM FTUI
2. Sidang Terbuka IKM FTUI
3. Sidang MPM FTUI, yaitu sidang-sidang MPM FTUI
4. Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI
5. Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI
6. Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI
Pasal 16
Tata Urutan Peraturan IKM FTUI adalah :
1. Ketetapan Musyawarah Kerja IKM FTUI
2. Ketetapan Sidang Terbuka IKM FTUI
3. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI
4. Ketetapan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI
5. Ketetapan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI
6. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat Fakultas
7. Ketetapan dan Peraturan MPM FTUI Fraksi Departemen
8. Peraturan Lembaga Eksekutif tingkat Departemen
BAB VIII
Keuangan
Pasal 17
Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI berdasarkan pada prinsip transparansi, tanggung
jawab, keadilan, efektifitas, dan efisiensi.
Pasal 18
Pendapatan IKM FTUI diperoleh dari :
1. Iuran anggota IKM FTUI
2. Usaha-usaha dan sumber yang sah serta tidak bertentangan dengan landasan, visi, dan misi IKM
FTUI
3. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan landasan,
visi, dan misi IKM FTUI
BAB IX
Pemilihan Umum dan Periodisasi
Pasal 19
(1) Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih anggota MPM FTUI, Ketua BEM FTUI, dan Ketua
IMD/IMPI
(2) Mekanisme pemilihan pimpinan lembaga eksekutif selain lembaga diatas diatur secara otonom oleh
lembaga bersangkutan
Pasal 20
Periodisasi kepengurusan MPM FTUI, BEM FTUI, IMD/IMPI, dan Klub adalah satu periode yaitu dari
Januari hingga Desember
BAB X
Penutup
Bagian Pertama
Pembekuan, Pengaktifan Kembali, dan Pembubaran IKM FTUI
Pasal 21
Pembekuan dan pengaktifan kembali IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan pada MUKER IKM FTUI
Pasal 22
Pembubaran IKM FTUI hanya dapat dilaksanakan melalui referendum atas kebijakan Sidang Terbuka
yang hasilnya akan disahkan dalam MUKER IKM FTUI
Bagian Kedua
Perubahan Kode Etik, Peraturan Dasar, dan GBHI
Pasal 23
Perubahan Kode Etik, Peraturan Dasar, dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI hanya dapat
dilaksanakan pada MUKER IKM FTUI
Bagian Ketiga
Aturan Peralihan
Pasal 24
(1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Dasar disahkan sampai dengan berlakunya secara
keseluruhan
(2) Hal-hal yang menyangkut berlakunya Peraturan Dasar secara keseluruhan diatur dalam hasil
ketetapan MUKER IKM FTUI
Bagian Keempat
Aturan Tambahan
Pasal 25
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Dasar akan ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga
dan/atau peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan tata urutan peraturan IKM FTUI dan tidak
bertentangan dengan Peraturan Dasar IKM FTUI
Bagian Kelima
Pengesahan
Pasal 26
(1) Peraturan Dasar IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa Barat pada
tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Mahasiswa II FTUI di
Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali dalam Musyawarah
Kerja III IKM FTUI di Wisma Departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1976 yang
dilanjutkan di kampus FTUI, Jakarta. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja IV IKM
FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan dilanjutkan di kampus FTUI,
Depok, pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995, dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995
– 3 Juli 1995. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI,
Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari 2003. Diubah serta disempurnakan
pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI yang dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 1026 Januari 2007.
(2) Peraturan Dasar IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidang MUKER IKM FTUI
(3) Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Dasar
IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.
PENJELASAN PERATURAN DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
Pasal 1
IKM FTUI merupakan negara mahasiswa yang mengikat anggotanya
Pasal 2
Trias politika adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari fungsi eksekutif, legislatif dan
yudikatif
Adopsi sistem trias politika artinya realisasi dari trias politika disesuaikan dengan kebutuhan dan
keadaan kemahasiswaan FTUI
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ketiga hal tersebut merupakan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh anggota IKM FTUI, dimana
Kode Etik IKM FTUI sebagai landasan ideologi, PD/PRT IKM FTUI sebagai landasan konstitusional dan
GBHI sebagai landasan operasional
Pasal 6
Wadah tunggal kemahasiswaan berarti seluruh aktivitas mahasiswa untuk mencapai tujuan IKM FTUI
berada dalam satu wadah yang terdiri dari elemen yang saling mendukung
Pasal 7
Independen berarti mandiri, tidak terikat, dan tidak bergantung dengan lembaga manapun dan
obyektif dalam berpikir serta bertindak
Kekeluargaan berarti saling menghargai dan menghormati dalam semangat persaudaraan
Kemahasiswaan berarti seluruh aktifitas mahasiswa yang sesuai dengan Kode Etik IKM FTUI
Pasal 8
Mahasiswa yang dimaksud adalah anggota IKM FTUI dan lembaga tertinggi yang dimaksud adalah MPM
FTUI
Pasal 9
Dinamis berarti cepat menyesuaikan dengan keadaan
Berkesinambungan berarti bertahap dan berkelanjutan
Kehidupan kemahasiswaan terdiri dari (1) akademis/perkuliahan, (2)pengembangan minat dan bakat,
(3)aktivitas sosial/kepedulian dan politik, (4)organisasi dan kepanitiaan, (5)dan sebagainya yang sesuai
dengan kode etik IKM FTUI.
Pasal 10
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Fungsi IKM FTUI dijelaskan pada pasal 11
5. Sinergi berarti kegiatan gabungan yang hasilnya bisa lebih besar dibandingkan dengan kerja masing masing
Pasal 11
Wadah perjuangan bersama berarti seluruh mahasiswa FTUI mempunyai satu sikap moral
bersama dalam melaksanakan tujuan IKM FTUI dan fungsi mahasiswa
Satu sikap moral berarti satu kesepahaman perjuangan yang berlandaskan Kode Etik IKM FTUI
Pasal 12
Bendera IKM FTUI
Bendera IKM FTUI berwarna dasar biru, berisikan makara UI dan bertuliskan IKM FTUI
Makara UI dan tulisan IKM FTUI berwarna kuning dan terletak dibagian tengah bendera
Tulisan IKM FTUI menggunakan jenis huruf Arial
Perbandingan ukuran panjang dan lebar bendera yakni tiga berbanding dua
Warna biru menunjukkan warna dasar FTUI, warna kuning pada makara dan tulisan IKM FTUI
menunjukkan warna UI.
(ada gambar benderanya)
Mars teknik :
Kami mahasiswa Teknik UI
Semangat gembira jiwa kami
Belajar dan berkarya
Menuju satu cita
Maju kita maju
Hidup Teknik UI
Hidup Teknik UI
Fakultas Teknik yang kucintai
2x
Yel teknik :
Teknik
Yahud
Ho hi ho ha ha
Teknik paling jaya
Ho hi ho ha ha
Teknik paling gaya
Pasal 13
1. Dibedakan jadi dua jenis anggota muda agar mudah dalam menjalankan hak dan kewajibannya
2. Proses pembinaan yang dibuat oleh semua lembaga IKM FTUI
Pasal 14
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
Pasal 15
Penjelasan tentang deskripsi forum pengambilan putusan akan dijelaskan dalam Peraturan Rumah
Tangga
Pasal 16
Ketetapan Musyawarah Kerja yang dimaksud adalah Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan
Rumah Tangga dan GBHI, dan Ketetapan lain yang ditetapkan di Musyawarah Kerja
Penjelasan tentang ayat 2-8 deskripsi tata urutan putusan akan dijelaskan dalam Peraturan
Rumah Tangga
Pasal 17
Transparansi berarti keterbukaan dan kejelasan dalam pencarian dan pengelolaan keuangan
Tanggung jawab berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya, jika ada
permasalahan bisa dituntut.
Keadilan berarti sifat yg tidak sewenang-wenang
Efektifitas berarti membawa hasil atau berhasil guna, tepat pada sasaran
Efisiensi berarti ketepatan cara usaha dan kerja dengan tidak membuang-buang waktu dan biaya
Pasal 18
1. Cukup jelas
2. Sah berarti aktivitas dilakukan menurut aturan yang berlaku di IKM FTUI
3. Tidak mengikat berarti aktivitas yang dilakukan tidak sampai merubah landasan IKM FTUI serta
tidak mengganggu IKM FTUI
Pasal 19
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Referendum adalah penyerahan suatu masalah kepada anggota IKM FTUI dengan pemungutan suara
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Peraturan Dasar tentang periodisasi mulai berlaku paling lambat Januari 2009
Wadah Khusus Kerohanian terbentuk paling lambat Januari 2008
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
PERATURAN RUMAH TANGGA IKM FTUI HASIL MUKER VI
BAB I
Keanggotaan
Bagian Pertama
Kewajiban Anggota
Pasal 1
(1) Menaati dan mengamalkan kode Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan Peraturanperaturan/Ketentuan-ketentuan dalam IKM FTUI.
(2) Menjaga dan ikut serta menjunjung tinggi nama baik almamater FTUI.
(3) Membayar iuran anggota IKM FTUI sekali selama masa studi S1 reguler dan program internasional di
FTUI
Bagian Kedua
Hak Anggota
Pasal 2
(1) Setiap anggota aktif berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh IKM FTUI
menurut prosedur yang berlaku.
(2) Setiap anggota aktif berhak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan.
(3) Setiap anggota aktif berhak untuk memilih dan dipilih
(4) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FTUI menurut prosedur
yang berlaku.
(5) Setiap anggota aktif berhak untuk membela diri dan atau dibela jika dikenakan sanksi di dalam
ataupun di luar lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI.
(6) Setiap anggota aktif berhak untuk berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan di lingkungan FTUI
menurut prosedur yang berlaku.
(7) Setiap anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional berhak untuk mengikuti prosedur
menjadi anggota aktif .
(8) Setiap anggota muda mempunyai hak yang sama dengan anggota aktif, kecuali hak dipilih dan hak
untuk bergabung dalam kepanitiaan dan lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FTUI kecuali
kepanitiaan yang ditujukan untuk anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional dalam rangka
kegiatan masa bimbingan.
Pasal 3
Pemenuhan hak-hak anggota harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan /peraturan-peraturan dalam IKM
FTUI.
Bagian Ketiga
Pembinaan Anggota
Pasal 4
(1) Pembinaan Anggota diperuntukkan bagi Mahasiswa Fakultas Teknik S1 Reguler dan Program
Internasional.
(2) Pembinaan Anggota dilakukan untuk mewujudkan Kode Etik IKM FTUI sebagai landasan dari
kehidupan kemahasiswaan.
(3) Pembinaan Anggota bersifat berkesinambungan untuk jangka waktu selama masa
keanggotaannya masih berlaku.
(4) Pembinaan Anggota merupakan proses bertahap yang terdiri dari Proses Pembekalan Anggota
Muda, Masa Bimbingan, Kaderisasi Dasar, Kaderisasi Lanjutan dan Pembekalan Pasca Kampus.
(5) Pembinaan Anggota merupakan tanggung jawab seluruh lembaga kemahasiswaan IKM FTUI dan
dikoordinasikan oleh MPM FTUI.
Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 5
(1) Anggota IKM FTUI dapat diberi sanksi karena bertindak bertentangan dengan Kode Etik IKM FTUI,
PD/PRT IKM FTUI dan atau peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan lainnya yang telah
ditetapkan dalam IKM FTUI.
(2) Anggota IKM FTUI diberi sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(3) Pembuatan prosedur dan penjatuhan sanksi merupakan wewenang MPM FTUI.
Bagian Kelima
Tuntutan dan Pembelaan
Pasal 6
(1) Setiap anggota IKM FTUI berhak untuk melakukan tuntutan kepada anggota IKM FTUI yang lain dan
atau lembaga kemahasiswaan di dalam lingkungan FTUI sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Anggota IKM FTUI dan atau lembaga kemahasiswaan yang dikenai tuntutan mempunyai hak untuk
melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Peraturan tentang tuntutan dan pembelaan dibuat oleh MPM FTUI.
(4) Pemeriksaan tuntutan dilakukan oleh MPM FTUI.
Bagian Keenam
Kehilangan Keanggotaan
Pasal 7
(1) Setiap anggota IKM FTUI kehilangan keanggotaan jika :
a. Lulus dari FTUI
b. Keluar dari FTUI
c. Meninggal Dunia
d. Dicabut keanggotaannya oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku
(2) Prosedur pencabutan keanggotaan dibuat oleh MPM FTUI.
BAB II
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar MPM
Pasal 8
Anggota MPM FTUI terdiri dari anggota-anggota MPM fraksi yang dipilih secara langsung oleh anggota
IKM FTUI pada masing-masing Departemen dan Program Internasional
Bagian Kedua
Kelengkapan MPM
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, kelengkapan MPM terdiri dari :
1. Pimpinan MPM FTUI, yaitu Ketua dan Sekretaris Umum
2. Komisi
3. Fraksi
4. Staf
Pasal 10
(1) Pimpinan dipilih dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang pleno sementara MPM
FTUI
(2) Pimpinan sidang pleno sementara adalah anggota tertua dan anggota termuda MPM FTUI
(3) Tata Tertib pemilihan Pimpinan MPM FTUI disahkan dalam Sidang Pleno
(4) Pimpinan MPM FTUI tidak menjadi anggota komisi
Pasal 11
(1) Komisi adalah kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI
(2) Pembagian komisi dan anggota komisi disahkan dalam Rapat Pleno MPM FTUI
(3) Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi
(4) Ketua Komisi dipilih oleh anggota Komisi dalam Sidang Komisi
Pasal 12
(1) Fraksi adalah alat kelengkapan MPM FTUI yang dibentuk untuk menjalankan tugas MPM FTUI
dalam lingkup departemen masing-masing dan program internasional
(2) Anggota fraksi adalah anggota MPM FTUI yang mewakili departemen yang bersangkutan dan
program internasional
(3) Fraksi dipimpin oleh Ketua Fraksi
(4) Ketua Fraksi dipilih oleh anggota Fraksi dalam Sidang Fraksi
Pasal 13
(1) Staf adalah alat kelengkapan MPM FTUI yang bertugas membantu tugas MPM FTUI
(2) Mekanisme pemilihan Staf diatur dalam peraturan yang ditetapkan MPM FTUI
(3) Tugas Staf diatur oleh Ketetapan MPM FTUI yang disahkan dalam sidang pleno
Bagian Ketiga
Kewajiban MPM
Pasal 14
(1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,
dan Sidang Terbuka IKM FTUI
(2) Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi anggota IKM FTUI yang disampaikan kepada
MPM FTUI
(3) Mempertimbangkan dan mengesahkan rancangan program kerja dan rancangan anggaran lembaga
eksekutif IKM FTUI
(4) Mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran lembaga eksekutif IKM FTUI, hasil-hasil
Musyawarah Kerja, dan hasil-hasil Sidang Terbuka
(5) Mengawasi pelaksanaan putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI, putusan Sidang Terbuka IKM FTUI,
dan putusan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.
(6) Menetapkan dan mengesahkan peraturan-peraturan yang diajukan BEM FTUI kepada MPM FTUI
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah peraturan-peraturan tersebut diterima MPM FTUI.
(7) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam IKM FTUI
(8) Membuat dan mengesahkan prosedur pembinaan dan kederisasi anggota IKM FTUI.
(9) Menyelenggarakan pelantikan anggota aktif IKM FTUI
(10) Menyelenggarakan pembinaan pada anggota aktif setelah pelantikan anggota aktif IKM FTUI.
(11) Mengesahkan anggota aktif IKM FTUI
(12) Bertanggung jawab atas terselengaranya Pemilihan Umum IKM FTUI.
(13) Memberikan mandat kepada calon ketua terpilih sebagai ketua umum BEM FTUI
(14) Memberikan mandat kepada calon ketua terpilih sebagai ketua umum IMD dan IMPI
(15) Meminta LPJ kepada Ketua BEM, Ketua IMD dan Ketua IMPI FTUI pada akhir masa jabatan
(16) Menyusun dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) BEM FTUI, IMD FTUI, dan
IMPI FTUI
(17) Meminta LPJ Badan-badan Otonom FTUI pada akhir masa jabatan.
(18) Meminta LPJ Badan-badan Semi Otonom FTUI pada akhir masa jabatan.
(19) Mengesahkan dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) Klub.
(20) Meminta LPJ Kelompok-kelompok Peminatan Jurusan pada akhir masa jabatan.
(21) Bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Kerja IKM FTUI
(22) Menyelenggarakan Sidang Terbuka dan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.
(23) Mengesahkan klub yang berada dalam IKM FTUI
(24) Mensosialisasikan LPJ yang telah disahkan oleh MPM FTUI kepada anggota IKM FTUI selambatlambatnya 3 hari setelah disahkan.
(25) Membela anggota IKM FTUI yang akan atau telah dikenakan sanksi di dalam dan atau di luar
lingkungan FTUI selama tidak melanggar landasan IKM FTUI.
(26) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga kemahasiswaan
di lingkungan FTUI.
(27) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan di
lingkungan FTUI.
(28) Merumuskan konsep pembinaan terhadap mahasiswa baru yang melibatkan seluruh lembagalembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM FTUI.
(29) Mengevaluasi keberadaan dan status Klub setiap 2 tahun sekali sejak pendirian Klub
(30) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MPM FTUI dalam satu periode kepengurusan kepada
anggota IKM FTUI di akhir masa jabatan
Bagian Keempat
Hak MPM
Pasal 15
(1) Hak Legislasi, Yudikasi, Budget, Interpelasi, Angket, Inisiatif, Resolusi dan Grasi
(2) Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan hasil Musyawarah kerja IKM FTUI dan Sidang
Terbuka IKM FTUI
(3) Mencabut mandat ketua umum BEM FTUI
(4) Mencabut mandat ketua umum IMD dan IMPI FTUI.
(5) Menerima atau menolak peraturan-peraturan yang diajukan BEM FTUI.
(6) Mengesahkan atau menolak permohonan Klub yang akan berstatus atau berubah status dalam IKM
FTUI.
(7) Mencabut kembali pengesahan Klub yang berstatus dalam IKM FTUI.
(8) Memanggil anggota IKM FTUI yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam
IKM FTUI.
(9) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum BEM FTUI
(10) Menolak atau menerima pengunduran diri Ketua Umum IMD dan IMPI FTUI
(11) Menolak atau Menerima LPJ Lembaga eksekutif di lingkungan FTUI
(12) Memberikan sanksi kepada fungsionaris lembaga IKM FTUI
(13) Memberikan sanksi kepada lembaga - lembaga kemahasiswaan IKM FTUI
(14) Setiap anggota MPM FTUI berhak untuk mengundurkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku
Bagian Kelima
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Anggota MPM
Pasal 16
Persyaratan calon anggota MPM FTUI adalah :
1. Anggota aktif IKM FTUI
2. Tidak dicabut haknya untuk dipilih
3. Sudah pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di
IKM FTUI
4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.
5. Tidak terancam DO ketika pemilihan berlangsung.
6. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat dalam kepengurusan dan atau kepanitiaan
apapun dalam lembaga kemahasiswaan di FTUI dan UI, kecuali jabatan dan atau kepanitiaan
yang disebabkan posisinya sebagai anggota MPM FTUI
7. Tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM UI.
Pasal 17
(1) Pemilihan anggota MPM FTUI diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum
(2) Anggota MPM FTUI dipilih secara langsung oleh departemen masing-masing
(3) Untuk program internasional dilakukan penunjukkan dalam pemilihan anggota MPM FTUI
(4) Jumlah perwakilan dari program internasional di MPM FTUI adalah 2 wakil
(5) Jumlah maksimal anggota MPM FTUI tiap departemen yang memiliki anggota IKM FTUI lebih dari
280 orang adalah 7 wakil
(6) Jumlah minimal anggota MPM FTUI tiap departemen adalah 3 orang
(7) Untuk menjadi anggota MPM FTUI tiap calon harus mendapatkan minimal 40 suara dari
departemennya
(8) Jika terdapat anggota MPM FTUI dari batas maksimal 7 orang, maka mekanisme pemilihannya
diambil berdasarkan 7 urutan suara terbanyak
(9) Jika jumlah suaranya sama, maka mekanisme pemilihannya diserahkan pada MPM fraksi
departemen tersebut
(10) Jika calon kurang dari batas minimal, maka tiap departemen yang bersangkutan diwakili 3 orang
untuk menjadi anggota MPM FTUI yang mekanismenya diserahkan kepada MPM fraksi departemen
tersebut
(11) Jika calon yang mendapatkan 40 suara kurang dari batas minimal, maka dipilih 3 orang yang
memperoleh suara terbanyak
Bagian Keenam
Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota MPM
Pasal 18
Setiap anggota MPM FTUI dapat diberhentikan apabila:
1. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota MPM FTUI
2. Melanggar Ketetapan MUKER IKM FTUI, yaitu Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan Rumah
Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM
3. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
Pasal 19
Mekanisme pemberhentian anggota MPM FTUI adalah :
1. Seorang anggota MPM FTUI yang dipilih melalui PEMILU dapat diberikan mosi tidak percaya
yang diajukan oleh anggota IKM FTUI departemennya sebanyak suara yang diperoleh ketika
PEMILU ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM).
2. Untuk anggota MPM FTUI yang pemilihannya tidak melalui mekanisme PEMILU, dapat
diberhentikan dan digantikan melalui mekanisme yang ada diruang lingkupnya masing-masing
3. Anggota MPM FTUI yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan.
4. Apabila mosi tidak percaya tersebut ditolak, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan wajib
memberikan penjelasan kepada departemennya.
5. Apabila mosi tidak percaya tersebut diterima, maka anggota MPM FTUI yang bersangkutan
diberhentikan.
6. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan pemberhentian dijatuhkan maka
departemen yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya
diserahkan kepada masing-masing fraksi departemen.
Pasal 20
Mekanisme pengunduran diri anggota MPM FTUI adalah :
1. Mengajukan surat pengunduran diri kepada Pleno MPM FTUI
2. Mendapatkan persetujuan dari MPM Fraksi
3. Mendapatkan persetujuan dari anggota IKM FTUI departemennya sebanyak suara yang
diperoleh ketika PEMILU ditambah 1 (satu) serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
4. Disahkan oleh Pleno MPM FTUI
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengunduran diri diterima, maka departemen
yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada
masing-masing fraksi departemen
BAB III
Badan Eksekutif Mahasiswa
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar BEM FTUI
Pasal 21
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia adalah pimpinan tertinggi lembaga
eksekutif IKM FTUI
Bagian Kedua
Struktur BEM FTUI
Pasal 22
Struktur BEM FTUI terdiri dari :
1. Ketua BEM FTUI
2. Badan Pengurus Harian BEM FTUI sekurang-kurangnya terdiri dari Sekretaris Umum,
Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang
3. Badan Pengurus BEM FTUI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua-ketua Biro
Pasal 23
Persyaratan Badan Pengurus Harian BEM FTUI adalah :
1. Anggota Aktif IKM FTUI
2. Dipilih oleh Ketua BEM FTUI
3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di FTUI.
5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH.
6. Bersedia untuk tidak menjabat dalam kepengurusan dan kepanitiaan apapun dalam badanbadan kemahasiswaan di FTUI, kecuali jabatan dan kepanitiaan yang disebabkan posisinya
sebagai BPH BEM FTUI
7. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM FTUI.
Bagian Ketiga
Kewajiban BEM FTUI
Pasal 24
(1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,
Sidang Terbuka IKM FTUI, dan putusan MPM FTUI.
(2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI kepada MPM FTUI.
(3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja BEM FTUI yang telah disahkan oleh MPM
FTUI.
(4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja
BEM FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta.
(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.
(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktuwaktu.
(7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM FTUI.
Bagian Keempat
Hak BEM FTUI
Pasal 25
(1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas BEM FTUI.
(2) Meminta LPJ dari kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk.
(3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila
diperlukan.
(4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaan- kepanitiaan yang
dibentuk oleh BEM FTUI.
(5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI.
(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.
(7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI dengan
persetujuan MPM FTUI.
Bagian Kelima
Rapat BEM FTUI
Pasal 26
Rapat BEM FTUI diatur secara rinci dalam peraturan BEM FTUI
Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Ketua BEM FTUI
Pasal 27
(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum
(2) Ketua BEM FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI.
(3) Pemilihan Ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.
(4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi,maka masing-masing departemen wajib mengajukan calon
yang kemudian dalam pemilihan tidak lagi mengatasnamakan departemen
(5) Calon Ketua Umum BEM FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua BEM
FTUI terpilih
Pasal 28
Persyaratan calon Ketua BEM FTUI adalah :
1. Anggota aktif IKM FTUI.
2. Minimal duduk di tingkat III
3. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih.
4. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.
5. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM
FTUI.
6. Tidak mencalonkan diri untuk badan – badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan
FTUI dan UI.
7. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.
8. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan/atau kepanitiaan apapun
dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua
Umum BEM FTUI.
9. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI
Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua BEM FTUI
Pasal 29
Persyaratan pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah :
1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI.
2. Tidak dapat menjalankan program kerja BEM FTUI dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu
setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI
4. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI
5. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
Pasal 30
Mekanisme pemberhentian Ketua BEM FTUI adalah :
1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua BEM FTUI apabila dianggap telah
memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Umum BEM FTUI
2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI mengeluarkan putusan pelaksanaan
Sidang Istimewa MPM FTUI
3. Ketua BEM FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPM FTUI.
4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI.
5.
Setelah Ketua BEM FTUI jatuh, maka MPM FTUI menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua
Umum BEM FTUI.
6. Pjs. Ketua BEM FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru
7. Pjs. Ketua BEM FTUI menjabat hingga terpilihnya ketua BEM FTUI yang baru
Pasal 31
Mekanisme Pemilihan Ketua BEM FTUI Pasca Penjatuhan Ketua Umum BEM adalah :
1. Ketua Umum BEM FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Ketua
Umum BEM FTUI
2. Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI yaitu melalui proses
Pemilihan Umum Khusus
3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Umum BEM FTUI, Ketua
Umum BEM FTUI pengganti harus sudah terpilih
4. Jika masa jabatan Ketua Umum BEM FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan menjelang
berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus
5. Untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan Ketua Umum BEM FTUI, maka dibentuk Panitia
Pemilihan Umum Khusus
6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain diatas sama dengan persyaratan
dan mekanisme Pemilihan Umum
7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan tata urutan peraturan IKM FTUI
BAB IV
Ikatan Mahasiswa Departemen
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 32
Ikatan Mahasiswa Departemen adalah lembaga eksekutif di tingkat departemen FTUI
Bagian Kedua
Struktur Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 33
Struktur Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI terdiri dari :
1. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen
2. Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari
Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang
3. Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Departemen sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua-ketua
Biro
4. Bidang khusus kerohanian yang terdiri dari Rohani Islam dan agama lain yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia
Pasal 34
Persyaratan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :
1. Anggota Aktif IKM FTUI
2. Dipilih oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan IKM
FTUI.
5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH.
6. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat dalam kepengurusan dan kepanitiaan apapun
dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI, kecuali jabatan dan kepanitiaan yang disebabkan
posisinya sebagai IMD BEM FTUI
7. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM FTUI.
Bagian Ketiga
Kewajiban Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 35
(1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,
Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI.
(2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
kepada MPM FTUI.
(3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang
telah disahkan oleh MPM FTUI.
(4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja
Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta.
(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.
(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi departemen masing-masing
ketika masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.
(7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.
Bagian Keempat
Hak Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 36
(1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Ikatan
Mahasiswa Departemen FTUI.
(2) Meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepanitiaan-kepanitian yang telah dibentuk.
(3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila
diperlukan.
(4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaan- kepanitiaan yang
dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.
(5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI.
(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.
(7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup
departemen dengan persetujuan MPM fraksi departemen.
Bagian Kelima
Rapat Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 37
Rapat Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI diatur secara rinci dalam peraturan Ikatan Mahasiswa
Departemen FTUI
Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
Pasal 38
(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum
(2) Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI departemennya.
(3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2 (dua) calon atau lebih.
(4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka pemilihan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Departemen
FTUI diserahkan kepada MPM fraksi Departemen masing-masing, yang kemudian disahkan oleh
panitia Pemilu.
(5) Calon Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan
menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI terpilih
Pasal 39
Persyaratan calon Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :
1. Anggota aktif IKM FTUI.
2. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih.
3. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.
4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM
FTUI.
5. Tidak mencalonkan diri untuk badan – badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan
FTUI dan UI.
6. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.
7.
Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun
dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua
Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI.
8. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI
Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen
FTUI
Pasal 40
Persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :
1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI.
2. Tidak dapat menjalankan program kerja Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dengan alasan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu
setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI
4. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI
5. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
Pasal 41
Mekanisme pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI adalah :
1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa
Departemen FTUI
2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi Departemen yang bersangkutan
mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi MPM FTUI
3. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada
Sidang Fraksi MPM FTUI
4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Departemen
yang bersangkutan
5. Setelah Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI jatuh, maka MPM FTUI Fraksi Departemen
yang bersangkutan menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum Ikatan Mahasiswa
Departemen FTUI.
6. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru
7. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua Ikatan
Mahasiswa Departemen FTUI yang baru
Pasal 42
Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen Pasca Penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa
Departemen adalah :
1. Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh mencalonkan diri
sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI
2. Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI Fraksi
Departemen yang bersangkutan yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus
3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa
Departemen FTUI, Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI pengganti harus sudah terpilih
4. Jika masa jabatan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen FTUI yang dijatuhkan tinggal dua bulan
menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus
5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Departemen, maka
dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus
6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain diatas sama dengan persyaratan
dan mekanisme Pemilihan Umum
7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan tata urutan peraturan IKM FTUI
BAB V
Ikatan Mahasiswa Program Internasional
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 43
Ikatan Mahasiswa Program Internasional adalah lembaga eksekutif dalam ruang lingkup Program
Internasional
Bagian Kedua
Struktur Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 44
Struktur Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI terdiri dari :
1. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional
2. Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Program Internasional, sekurang-kurangnya terdiri
dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-ketua Bidang
Pasal 45
Persyaratan Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :
1. Anggota Aktif IKM FTUI
2. Dipilih oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
3. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan/atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di FTUI.
5. Tidak terancam DO ketika akan diangkat menjadi BPH.
6. Bersedia untuk tidak menjabat dan/atau terlibat dalam kepengurusan dan/atau kepanitiaan
apapun dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, kecuali jabatan dan/atau
kepanitiaan yang disebabkan posisinya sebagai Ikatan Mahasiswa Program Internasional BEM
FTUI dan/atau mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku
7. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar sistem IKM FTUI.
Bagian Ketiga
Kewajiban Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 46
(1) Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI, putusan Musyawarah Kerja IKM FTUI,
Sidang Terbuka IKM FTUI, dan MPM FTUI.
(2) Menyerahkan rencana program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Program Internasional
FTUI kepada MPM FTUI.
(3) Mempublikasikan program kerja dan anggaran belanja Ikatan Mahasiswa Program Internasional
FTUI yang telah disahkan oleh MPM FTUI.
(4) Memberikan laporan kepada MPM FTUI tentang perkembangan program kerja dan anggaran belanja
Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau jika
diminta.
(5) Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI.
(6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi Program Internasional ketika
masa jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.
(7) Mengontrol kepanitiaan-kepanitiaan yang telah dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Program
Internasional FTUI.
Bagian Keempat
Hak Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 47
(1) Membentuk kepanitiaan-kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Ikatan
Mahasiswa Program Internasional FTUI.
(2) Meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari kepanitiaan-kepanitian yang telah dibentuk.
(3) Membubarkan kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan atau bila
diperlukan.
(4) Mengusut dan memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh kepanitiaan- kepanitiaan yang
dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI.
(5) Mengajukan keberatan terhadap putusan MPM FTUI.
(6) Mengajukan usulan-usulan kepada MPM FTUI.
(7) Memberikan penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa kepada IKM FTUI di lingkup
Program Internasional dengan persetujuan MPM fraksi Program Internasional.
Bagian Kelima
Rapat Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 48
Rapat Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI diatur secara rinci dalam peraturan Ikatan
Mahasiswa Program Internasional FTUI
Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
Pasal 49
(1) Proses pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum
(2) Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dipilih langsung oleh anggota IKM FTUI
Program Internasional.
(3) Pemilihan ketua dapat dilakukan bila terdapat 2(dua) calon atau lebih.
(4) Apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program
Internasional FTUI diserahkan kepada MPM fraksi Program Internasional yang kemudian disahkan
oleh panitia Pemilu.
(5) Calon Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang memperoleh suara terbanyak
ditetapkan menjadi Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI terpilih
Pasal 50
Persyaratan calon Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :
1. Anggota aktif IKM FTUI.
2. Tidak sedang dicabut haknya untuk dipilih.
3. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri.
4. Pernah aktif dalam kepanitiaan-kepanitiaan dan atau lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM
FTUI.
5. Tidak mencalonkan diri untuk badan – badan kemahasiswaan lain yang berada di lingkungan
FTUI dan UI.
6. Tidak terancam DO selama pemilihan dan tidak akan menyelesaikan studi selama menjabat.
7. Bersedia untuk tidak menjabat dan atau terlibat di kepengurusan dan atau kepanitiaan apapun
dalam badan-badan kemahasiswaan di FTUI dan UI, selama memegang jabatan sebagai Ketua
Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional BEM FTUI
8. Bersedia untuk tidak menjabat dalam organisasi lain di luar IKM FTUI
Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Ketua Ikatan Mahasiswa Program
Internasional FTUI
Pasal 51
Persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :
1. Melanggar landasan-landasan IKM FTUI, dan atau putusan-putusan MPM FTUI.
2. Tidak dapat menjalankan program kerja Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI selambat-lambatnya 1 minggu
setelah waktu yang ditentukan oleh MPM FTUI
4. Tidak menjaga nama baik IKM FTUI
5. Melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diputuskan bersalah oleh pengadilan
Pasal 52
Mekanisme pemberhentian Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI adalah :
1. MPM FTUI mengeluarkan Surat Peringatan kepada Ketua Ikatan Mahasiswa Program
Internasional FTUI apabila dianggap telah memenuhi persyaratan pemberhentian Ketua Ikatan
Mahasiswa Program Internasional FTUI
2. Setelah Surat Peringatan 3 diputuskan, maka MPM FTUI Fraksi Program Internasional yang
bersangkutan mengeluarkan putusan pelaksanaan Sidang Fraksi MPM FTUI
3. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI menyampaikan pertanggungjawaban pada
Sidang Fraksi MPM FTUI
4. Selama masa demisioner, pimpinan tertinggi diambil alih oleh MPM FTUI Fraksi Program
Internasional yang bersangkutan
5. Setelah Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI jatuh, maka MPM FTUI Fraksi
Program Internasional yang bersangkutan menunjuk Pejabat sementara (Pjs.) Ketua Umum
Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI.
6. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI tidak berhak membuat kebijakan baru
7. Pjs. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI menjabat hingga terpilihnya Ketua
Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang baru
Pasal 53
Mekanisme Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional Pasca Penjatuhan Ketua Umum
Ikatan Mahasiswa Program Internasional adalah :
1. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang telah dijatuhkan tidak boleh
mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI
2. Pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI dilaksanakan oleh MPM FTUI
Fraksi Program Internasional yang bersakutan yaitu melalui proses Pemilihan Umum Khusus
3. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah penjatuhan Ketua Ikatan Mahasiswa
Program Internasional FTUI, Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI pengganti
harus sudah terpilih
4. Jika masa jabatan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional FTUI yang dijatuhkan tinggal
dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka tidak diadakan Pemilihan Umum Khusus
5. Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan Ketua Ikatan Mahasiswa Program Internasional,
maka dibentuk Panitia Pemilihan Umum Khusus
6. Persyaratan dan mekanisme Pemilihan Umum Khusus selain diatas sama dengan persyaratan
dan mekanisme Pemilihan Umum
7. Panitia Pemilihan Umum Khusus dapat menetapkan peraturan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan tata urutan peraturan IKM FTUI
BAB VI
Klub
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Klub
Pasal 54
(1) Klub adalah lembaga eksekutif dalam ruang lingkup IKM FTUI yang bertujuan untuk menampung,
mengembangkan, dan menyalurkan aspirasi, minat, bakat, dan kreasi anggota IKM FTUI untuk
mencapai visi IKM FTUI sesuai dengan peminatan dan/atau kompetensinya
(2) Ruang lingkup klub terdiri dari tingkat fakultas dan tingkat departemen
(3) Keanggotaan Klub terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI aktif dan sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh Klub yang bersangkutan
Bagian Kedua
Status Klub
Pasal 55
(1) Klub tingkat fakultas terdiri dari dua status, yaitu Badan Otonom dan Badan Semi Otonom
(2) Klub tingkat departemen disebut Klub Peminatan Departemen, yang selanjutnya disebut KPD
Pasal 56
Klub memiliki kewenangan untuk :
1. Menentukan PD/PRT sepanjang tidak menyimpang dari PD/PRT IKM FTUI dan putusan MPM
FTUI.
2. Menentukan dan melaksanakan program kerja atas persetujuan MPM FTUI
Bagian Ketiga
Kewajiban Klub
Pasal 57
(1) Klub yang Berstatus Badan Otonom memiliki kewajiban untuk :
1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI.
2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan pengurus kepada MPM FTUI
3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati
4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI
5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau
jika diminta sewaktu-waktu.
(2) Klub yang Berstatus Badan Semi Otonom memiliki kewajiban untuk :
1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI.
2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada MPM FTUI.
3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati
4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI
5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI ketika masa jabatan berakhir atau
jika diminta sewaktu-waktu.
(3) Klub yang Berstatus Klub Peminatan Departemen memiliki kewajiban untuk :
1. Menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI.
2. Melaporkan rencana program kerja, anggaran, dan struktur pengurus kepada MPM FTUI
3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada MPM FTUI pada waktu yang disepakati
4. Memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM FTUI
5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM FTUI fraksi departemen ketika masa
jabatan berakhir atau jika diminta sewaktu-waktu.
Bagian Keempat
Hak Klub
Pasal 58
(1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Kode
Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan putusan-putusan MPM FTUI.
(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran
(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-masing.
(5) Memiliki otonomi dalam menentukan hal-hal yang bersifat internal dari klub itu sendiri.
Bagian Kelima
Mekanisme Pendirian, Perubahan Status, dan Pembubaran Klub
Pasal 59
Mekanisme pendirian KPD adalah :
1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Kelompok Peminatan Departemen
dengan mengirimkan PD/PRT Kelompok Peminatan Departemen, daftar usulan program kerja,
daftar calon pengurus, dan daftar anggota kepada MPM FTUI
2. Keanggotaannya terbuka bagi anggota IKM FTUI departemennya
3. Dibuktikan dengan dukungan minimal 20 anggota yang dibuktikan dengan verifikasi sah oleh
MPM FTUI
4. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI
5. Telah melakukan koordinasi dengan Ikatan Mahasiswa Departemen/Ikatan Mahasiswa Program
Internasional FTUI
6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang fraksi yang melibatkan KPD yang bersangkutan)
7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT KPD bersangkutan setelah KPD disahkan oleh MPM
FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan
8. Ruang lingkup dari KPD terkait dengan kompetensi keilmuan Departemen masing-masing
Pasal 60
Mekanisme pendirian Klub berstatus Badan Semi Otonom adalah :
1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Badan Semi Otonom dengan
mengirimkan PD/PRT Badan Semi Otonom, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus,
dan daftar anggota kepada MPM FTUI
2. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI
3. Dibuktikan dengan dukungan minimal 5 orang anggota dari setiap departemen yang dibuktikan
dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI
4. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI
5. Telah melakukan koordinasi dengan BEM FTUI
6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang terbuka yang melibatkan BSO yang bersangkutan)
7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BSO bersangkutan setelah BSO disahkan oleh MPM
FTUI dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan
8. Memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan Klub yang berstatus BO/BSO yang telah berdiri
sebelumnya
Pasal 61
Mekanisme perubahan status Badan Semi Otonom menjadi Badan Otonom adalah :
1. Mengajukan permohonan untuk menjadi klub yang berstatus Badan Otonom dengan
mengirimkan PD/PRT Badan Otonom, daftar usulan program kerja, daftar calon pengurus, dan
daftar anggota kepada MPM FTUI
2. Telah menjadi BSO minimal 4 tahun periode kepengurusan
3. Keanggotaannya terbuka bagi seluruh anggota IKM FTUI
4. Dibuktikan dengan dukungan minimal 10 orang anggota dari setiap departemen yang dibuktikan
dengan verifikasi sah oleh MPM FTUI
5. Persyaratan pengesahan peraturan verifikasi anggota ditetapkan oleh MPM FTUI
6. Disahkan oleh MPM FTUI (melalui sidang terbuka yang melibatkan BO yang bersangkutan)
7. Memiliki kepengurusan sesuai PD/PRT BO bersangkutan setelah BO disahkan oleh MPM FTUI
dan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal pengesahan
8. Tidak mengalami kesulitan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI
9. LPJ BSO diterima oleh MPM FTUI selama minimal 4 tahun periode kepengurusan berturut-turut
Pasal 62
Jika salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka pendirian atau perubahan status klub tersebut
akan ditolak
Pasal 63
Kriteria perubahan status dari Badan Otonom ke Badan Semi Otonom adalah :
1. Tidak melaksanakan minimal 3 program kerja selama dua periode kepengurusan berturut-turut
2. Mengalami kesulitan dalam hal kaderisasi berdasarkan hasil penilaian MPM FTUI
3. BO tidak menyerahkan LPJ kepada MPM FTUI selama 2 tahun kepengurusan berturut-turut
4. Jumlah anggota
5.
pelanggaran kewajiban
Pasal 64
Kriteria pembubaran Klub adalah :
1. Tidak melaksanakan dan/atau memiliki program kerja selama 2 tahun kepengurusan berturutturut
2. Tidak memiliki kepengurusan
3. Melanggar landasan IKM FTUI dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di IKM FTUI
4. Kesepakatan internal klub tersebut untuk membubarkan diri
Pasal 65
Klub dinyatakan bubar atau berubah status setelah memenuhi kriteria pembubaran klub dan telah
disahkan oleh MPM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku
BAB VII
Masa Jabatan, Laporan Pertanggungjawaban, dan Serah Terima Jabatan
Pasal 66
(1) Masa jabatan MPM FTUI, BEM FTUI, Ikatan Mahasiswa D FTUI, IMPI, dan Klub adalah 1 (satu)
tahun kepengurusan tehitung sejak serah terima jabatan dan setelah itu dapat dipilih kembali.
(2) Jika terjadi kasus yang menyebabkan jatuhnya ketua umum BEM, IMD, IMPI, dan Klub, maka ketua
baru meneruskan sisa masa jabatan ketua yang digantikan
Pasal 67
Anggota MPM FTUI, ketua BEM FTUI, ketua IMD FTUI, ketua IMPI, dan Ketua Klub harus sudah
terpilih secepat-cepatnya 7 (tujuh) minggu sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil dan selambat-lambatnya
2 (dua) minggu sebelum Ujian Akhir Semester Ganjil.
Pasal 68
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
1. LPJ Ketua Umum BEM FTUI dan IM FTUI kepada MPM FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya
1 (satu) minggu sebelum serah terima jabatan MPM FTUI
2. MPM FTUI menetapkan waktu pertanggungjawaban selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelumnya.
Pasal 69
Serah terima jabatan MPM FTUI, BEM FTUI, IMD, dan IMPI FTUI dilaksanakan selambat-lambatnya 3
(tiga) minggu setelah Ketua Umum BEM FTUI terpilih.
BAB VIII
Wadah Khusus Kerohanian
Bagian Pertama
Ketentuan Dasar Wadah Khusus Kerohanian
Pasal 70
Wadah khusus kerohanian yang selanjutnya disebut WKK merupakan wadah kerohanian IKM FTUI
Bagian Kedua
Status WKK
Pasal 71
WKK terdiri dari PO FTUI (Persekutuan Oikumene Fakultas Teknik Universitas Indonesia), KUKTEK
(Keluarga Umat Katolik Teknik), KMB (Keluarga Mahasiswa Buddhis), dan KMHD (Keluarga Mahasiswa
Hindu Dharma)
Bagian Ketiga
Kewajiban WKK
Pasal 72
(1) menaati dan melaksanakan landasan-landasan IKM FTUI dan putusan-putusan MPM FTUI
(2) mengkoordinasikan kondisi dan aktivitas lembaga yang diwakilinya yang berkaitan dengan aktivitas
kemahasiswaan IKM FTUI kepada Ketua BEM FTUI
(3) memiliki AD/ART
(4) menyerahkan LPJ kepada Ketua BEM FTUI
Bagian Keempat
Hak WKK
Pasal 73
(1) Menggunakan fasilitas IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(2) Mendapatkan sumbangan baik internal maupun eksternal selama tidak bertentangan dengan Kode
Etik IKM FTUI, PD/PRT IKM FTUI, dan putusan-putusan MPM FTUI.
(3) Menentukan rencana program kerja dan anggaran
(4) Mewakili IKM FTUI dalam kegiatan-kegiatan keluar dalam bidang masing-masing
BAB IX
Hubungan Kelembagaan
Pasal 74
Hubungan antar lembaga IKM FTUI :
1. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan kemahasiswaan
BEM FTUI, IMD, IMPI FTUI, Badan Semi Otonom, Wadah Khusus Kerohanian, serta Badan
Otonom di lingkungan IKM FTUI dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan
2. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan anggota
muda S1 Reguler dan Program Internasional IKM FTUI terhadap Badan Otonom, Badan Semi
Otonom, IMD, IMPI, dan Wadah Khusus Kerohanian
3. BEM FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan sikap keluar yang
mengatasnamakan FTUI terhadap Badan Otonom, Badan Semi Otonom, IMD, IMPI, dan Wadah
Khusus Kerohanian
4. BEM FTUI memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap BSO dalam hal kaderisasi
5. BSO memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dengan BEM FTUI dalam hal kaderisasi
BSO tersebut
6. IMD dan IMPI FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan
kemahasiswaan IMD/IMPI FTUI dan KPD di progam internasional dan departemen masingmasing dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan
7. IMD dan IMPI FTUI memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
terhadap anggota muda S1 Reguler dan Program Internasional IKM FTUI terhadap KPD
BAB X
Forum Pengambilan Keputusan
Bagian Pertama
Musyawarah Kerja IKM FTUI
Pasal 75
Musyawarah Kerja IKM FTUI dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun atau bila sebelumnya dianggap perlu.
Pasal 76
Musyawah Kerja IKM FTUI mempunyai wewenang :
1. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pembubaran IKM FTUI.
2. Peninjauan atau penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah ada di IKM FTUI
Pasal 77
Pelaksanaan Musyawarah Kerja IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh MPM
FTUI.
Pasal 78
(1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah yang bertugas untuk membuat
materi Musyawarah Kerja.
(2) Dewan Pengarah MUKER IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI dan
anggota IKM aktif yang mendaftar.
Pasal 79
Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah Pleno MPM FTUI, BPH BEM FTUI, 2 orang BPH
dari masing-masing IM dan BO, 2 orang perwakilan dari masing-masing BSO dan KPD, 1 orang
perwakilan dari WKK, dan anggota IKM FTUI yang mendaftar.
Pasal 80
Peserta Peninjau Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai
Peserta Penuh Musyawarah Kerja IKM FTUI.
Pasal 81
Peserta Undangan Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap
perlu dilibatkan.
Pasal 82
Hak-hak peserta Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu :
1. Peserta Penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih
dan dipilih
2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki
hak suara serta hak memilih dan dipilih
3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi
memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.
4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Musyawarah Kerja IKM
FTUI
Pasal 83
Quorum Musyawarah Kerja IKM FTUI yaitu :
1. Quorum untuk Musyawarah Kerja IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang
harus hadir ditambah satu.
2. Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta
penuh yang hadir.
Pasal 84
Hal-hal selain yang diatur di atas dapat ditentukan oleh MPM FTUI selama tidak bertentangan dengan
PD/PRT yang ada .
Bagian Kedua
Sidang Terbuka IKM FTUI
Pasal 85
(1) Sidang Terbuka IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
(2) Sidang Terbuka IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI
Pasal 86
Sidang Terbuka IKM FTUI mempunyai wewenang :
1. Peninjauan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang telah ada, kecuali Kode Etik,
Peraturan Dasar, dan Garis-Garis Besar Haluan IKM
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan IKM
3. Pengajuan untuk melaksanakan referendum
Pasal 87
Pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk khusus oleh MPM
FTUI.
Pasal 88
(1) Dalam pelaksanaannya MPM FTUI membentuk Dewan Pengarah yang bertugas untuk membuat
materi Sidang Terbuka IKM FTUI bila dianggap perlu.
(2) Dewan Pengarah Sidang Terbuka IKM FTUI terdiri dari satu perwakilan tiap lembaga IKM FTUI
dan anggota IKM FTUI aktif yang mendaftar.
Pasal 89
Peserta Penuh Sidang Terbuka IKM FTUI adalah :
1. Pleno MPM FTUI
2. Perwakilan BEM FTUI, minimal Ketua dan 2 orang BPH
3. Perwakilan Klub setingkat fakultas, minimal Ketua dan 2 orang BPH
4. Perwakilan IMD dan IMPI, minimal Ketua dan 1 orang BPH
5. Perwakilan KPD, minimal Ketua dan 1 orang BPH
6. Perwakilan WKK, minimal Ketua dan 1 orang BPH
Pasal 90
Peserta Peninjau Sidang Terbuka IKM FTUI adalah seluruh anggota IKM FTUI yang bukan sebagai
peserta penuh sidang Terbuka IKM FTUI.
Pasal 91
Peserta Undangan Sidang Terbuka IKM FTUI adalah pihak-pihak di luar IKM FTUI yang dianggap perlu
dilibatkan.
Pasal 92
Hak-hak peserta Sidang Terbuka IKM FTUI:
1. Peserta memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih dan
dipilih
2. Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak suara
serta hak memilih dan dipilih.
3. Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi
memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.
4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Sidang Terbuka IKM FTUI
Pasal 93
(1) Quorum untuk Sidang Terbuka IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus
hadir ditambah satu.
(2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh
yang hadir untuk melanjutkan Sidang Terbuka IKM FTUI.
Pasal 94
(1) Tata tertib dalam pelaksanaan Sidang Terbuka IKM FTUI disahkan sebelum pembahasan agenda
Sidang Terbuka IKM FTUI
(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar dan GarisGaris Besar Haluan IKM FTUI
Bagian Ketiga
Sidang MPM FTUI
Pasal 95
Sidang MPM FTUI terdiri dari :
1. Sidang Pleno
2. Sidang Umum
3. Sidang Istimewa
4. Sidang Komisi
5. Sidang Fraksi
Pasal 96
(1) Sidang pleno memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang tidak termasuk
kewenangan Sidang Umum dan sidang Istimewa
(2) Peserta Sidang Pleno adalah :
1. Anggota MPM FTUI
2. Undangan bila dianggap perlu
(3) Persyaratan Sidang Pleno adalah :
1. Dihadiri minimal oleh ½ n + 1 dari jumlah anggota MPM FTUI.
2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 1x24 jam.
3. Bila dalam 1x24 jam tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.
5.
Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota
MPM FTUI.
6. Diadakan minimal sebulan sekali
Pasal 97
(1) Sidang Komisi memiliki kewenangan merekomendasikan peraturan-peraturan sesuai dengan bidang
kerjanya kepada sidang pleno MPM FTUI.
(2) Peserta Sidang Komisi adalah :
1. Anggota Komisi
2. Undangan, bila dianggap perlu
(3) Sidang Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
Pasal 98
(1) Beberapa Komisi dapat melaksanakan Sidang Antar Komisi
(2) Sidang Antar Komisi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
(3) Kedudukan Sidang Antar Komisi adalah sama dengan Sidang Komisi
(4) Peserta Sidang Antar Komisi adalah :
1. Anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan
2. Undangan, bila dianggap perlu
Pasal 99
(1) Sidang Fraksi memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum IMD dan IMPI FTUI dan
mengajukan putusan penjatuhan kepada ketua umum IM masing-masing sebelum masa jabatannya
berakhir.
(2) Peserta Sidang Fraksi adalah :
1. Anggota Fraksi, memiliki hak bicara dan hak suara.
2. BPH IM sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara tapi tidak hak suara.
3. Anggota IKM FTUI departemen yang bersangkutan sebagai undangan, memiliki hak bicara tapi
tidak hak suara.
(3) Sidang Fraksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
Pasal 100
(1) Sidang Umum memiliki kewenangan untuk meminta LPJ Ketua Umum BEM FTUI pada akhir masa
jabatan.
(2) Peserta Sidang Umum adalah :
1. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara
2. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara
3. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara
(3) Sidang Umum memiliki ketentuan :
1. Dihadiri minimal oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum BEM
FTUI.
2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 48 jam.
3. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dinyatakan sah.
4. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota
MPM FTUI yang hadir.
Pasal 101
(1) Sidang Istimewa memiliki wewenang :
1. Meminta Pertanggung Jawaban Ketua Umum BEM FTUI sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
2. Menjatuhkan ketua umum BEM FTUI sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Peserta Sidang Istimewa adalah:
1. Pleno MPM FTUI, memiliki hak bicara dan hak suara
2. BPH BEM FTUI sebagai undangan wajib, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara.
3. Anggota IKM FTUI sebagai undangan, memiliki hak bicara, tapi tidak hak suara
(3) Sidang Istimewa memiliki ketentuan :
1. Dihadiri minimal oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota MPM FTUI dan Ketua Umum
BEM FTUI.
2. Bila tidak terpenuhi, maka sidang dipending selambat-lambatnya 48 jam.
3. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh 2/3 dari anggota
MPM FTUI yang hadir.
4. Diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
Pasal 102
(1) Pengambilan keputusan dalam Sidang MPM FTUI dilakukan dengan musyawarah mufakat
(2) Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara
(3) Keputusan adalah keputusan yang didukung dengan suara terbanyak
Bagian Keempat
Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI
Pasal 103
(1) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
(2) Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dipimpin oleh MPM FTUI
Pasal 104
Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI memiliki kewenangan :
1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga dalam IKM FTUI
2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan, pembinaan, dan program kerja
3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan dengan Kode Etik,
PD/PRT, dan GBHI
Pasal 105
Peserta Penuh Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah :
1. Pleno MPM FTUI
2. Seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI, yaitu Ketua atau perwakilannya
Pasal 106
Peserta Peninjau Rapat Koordinasi IKM FTUI adalah seluruh anggota pengurus lembaga IKM FTUI.
Pasal 107
Peserta Undangan Rapat Koordinasi IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu dilibatkan.
Pasal 108
Hak-hak peserta Rapat Koordinasi IKM FTUI:
1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih
dan dipilih
2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki
hak suara serta hak memilih dan dipilih.
3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi
memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.
4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Koordinasi Lembaga
IKM FTUI
Pasal 109
(1) Quorum untuk Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta penuh
yang harus hadir ditambah satu.
(2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta penuh
yang hadir untuk melanjutkan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI.
Pasal 110
Mekanisme Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam Tata Tertib Rapat
Koordinasi Lembaga IKM FTUI
Pasal 111
(1) Tata tertib dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI dapat disahkan dalam Rapat
Koordinasi Lembaga IKM FTUI
(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan
Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI
Bagian Kelima
Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI
Pasal 112
(1) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
(2) Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI dipimpin oleh BEM FTUI
Pasal 113
Rapat Kerja LembagaEksekutif IKM FTUI memiliki kewenangan :
1. Mengkoordinasikan seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI dalam hal waktu pelaksanaan program
kerja
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan mahasiswa baru
3. Mengeluarkan kesepakatan sikap bersama keluar yang tidak bertentangan dengan Kode Etik,
PD/PRT, dan GBHI
Pasal 114
Peserta Penuh Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh lembaga eksekutif IKM FTUI,
yaitu Ketua atau perwakilannya.
Pasal 115
Peserta Peninjau Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah seluruh anggota pengurus lembaga
IKM FTUI.
Pasal 116
Peserta Undangan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah pihak-pihak yang dianggap perlu
dilibatkan
Pasal 117
Hak-hak peserta Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI yaitu :
1. Peserta penuh memiliki hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak interupsi, serta hak memilih
dan dipilih
2. Peserta Peninjau memiliki hak mengeluarkan pendapat dan hak interupsi, tapi tidak memiliki hak
suara serta hak memilih dan dipilih.
3. Peserta Undangan tidak memiliki hak suara, hak interupsi, maupun hak memilih dan dipilih, tapi
memiliki hak mengeluarkan pendapat jika diminta.
4. Hak-hak selain yang diatur di atas dapat ditentukan dalam tata tertib Rapat Kerja Lembaga
Eksekutif IKM FTUI
Pasal 118
(1) Quorum untuk Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI adalah setengah dari jumlah peserta yang
harus hadir ditambah satu.
(2) Bila quorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta yang
hadir untuk melanjutkan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI
Pasal 119
Mekanisme Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI secara lebih rinci akan diatur dalam Tata Tertib
Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI
Pasal 120
(1) Tata tertib pelaksanaan Rapat Kerja Lembaga Eksekutif IKM FTUI disahkan dalam Rapat Kerja
Lembaga Eksekutif IKM FTUI
(2) Tata tertib yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik, Peraturan Dasar, Peraturan
Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan IKM FTUI
Bagian Keenam
Rapat Lembaga Eksekutif
Pasal 121
(1) Rapat Lembaga Eksekutif IKM FTUI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu
(2) Mekanisme rapat lembaga eksekutif diatur oleh masing-masing lembaga eksekutif yang bersangkutan
(3) Ketetapan rapat lembaga eksekutif hanya berlaku untuk internal lembaga itu sendiri
BAB XI
Keuangan
Pasal 122
Kekayaan dan keuangan serta perbendaharaan IKM FTUI meliputi segala uang tunai, tabungan, suratsurat berharga, barang-barang yang dimiliki secara sah, sisa dana, dan peralatan panitia yang pernah
dibentuk oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan IKM FTUI, yang pengelolaannya
dilakukan sepenuhnya oleh lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut.
Penjelasan : cukup jelas
Pasal 123
1. Pemungutan iuran IKM dilakukan atas persetujuan MPM dan dilaksanakan oleh IMD / IMPI
FTUI .
2. Pengelolaan iuran IKM FTUI dilakukan oleh MPM FTUI
Pasal 124
Segala sesuatu yang menyangkut persoalan keuangan baik yang masuk maupun keluar harus dibukukan
dan disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 125
Pemasukkan dana atas nama IKM FTUI, pembagian dan pengelolaanya diputuskan melalui Rapat
Koordinasi Lembaga IKM FTUI.
Pasal 126
Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan IKM FTUI tidak diperkenankan menerima dana dari partai
politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom.
BAB XIII
Penutup
Bagian Pertama
Aturan Peralihan
Pasal 127
(1) Masa peralihan adalah masa sejak Peraturan Rumah Tangga disahkan sampai dengan berlakunya
secara keseluruhan
(2) Kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi adalah kelembagaan mahasiswa pada masa
peralihan
Pasal 128
(1)
Masa kepengurusan seluruh kelengkapan lembaga IKM FTUI mulai berlaku efektif pada
Januari 2008
(2)
Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan kelengkapan
lembaga IKM FTUI berlaku sesuai PD/PRT hasil MUKER V IKM FTUI
(3)
Kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi dibentuk setelah masa kepengurusan
kelengkapan lembaga IKM FTUI pada ayat (2) berakhir hingga Desember 2007
(4)
Mekanisme pembentukan, kewenangan dan segala hal secara lebih deskriptif tentang
kelengkapan lembaga IKM FTUI masa transisi diputuskan dalam Sidang Terbuka IKM FTUI
(5)
Ketentuan diatas tidak berlaku bagi kelengkapan lembaga IKM FTUI yang periodisasinya
sudah berubah menjadi Januari – Desember sebelum putusan ini disahkan
Bagian Kedua
Aturan Tambahan
Pasal 129
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga akan ditetapkan dalam peraturanperaturan lainnya yang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan IKM FTUI
Bagian Ketiga
Pengesahan
Pasal 130
1. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini disusun oleh Musyawarah I FTUI di Tugu, Puncak, Jawa
Barat pada tanggal 14 September 1971 dan diubah serta disempurnakan pada Musyawarah
mahasiswa II FTUI di Tugu, Puncak, Jawa barat pada tanggal 18 April 1974, dan ditetapkan kembali
dalam Musyawarah Kerja III IKM FTUI di Wisma departemen Sosial, Puncak, Jawa Barat pada
tanggal 7 Mei 1976 yang dilanjutkan di kampus FTUI, jakarta. Diubah serta disempurnakan pada
Musyawarah Kerja IV IKM FTUI yang dilaksanakan di Puncak pada tanggal 26-29 April 1995 dan
dilanjutkan di kampus FTUI, Depok pada tanggal 1-6 Mei 1995, dilanjutkan 12-13 Mei 1995,
dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 1995 – 3 Juli 1995, diubah serta disempurnakan pada Musyawarah
Kerja V IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 6 Januari sampai 28 Februari
2003. Diubah serta disempurnakan pada Musyawarah Kerja VI IKM FTUI di Kampus FTUI, Depok,
Jawa Barat pada tanggal 10 – 26 Januari 2007, yang dilanjutkan pada Rapat Kerja IKM FTUI yang
dilaksanakan di kampus FTUI, Depok, pada tanggal 6-26 Februari 2007.
2. Peraturan Rumah Tangga IKM FTUI ini sah sejak ditandatangani oleh pimpinan sidang.
3. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Rumah
Tangga IKM FTUI ini dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik
Universitas Indonesia
Pasal 1
1. Ketentuan yang dimaksud adalah ketetapan MUKER IKM FTUI, Raker IKM FTUI,
Lembaga Yudikatif, dan kebijakan lembaga-lembaga eksekutif
2. Cukup jelas
3. Iuran IKM FTUI hanya diwajibkan untuk anggota S1 reguler dan program internasional
di FT-UI
Pasal 2
1. Prosedur untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas IKM FTUI ditetapkan oleh lembaga
yang terkait
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Prosedur menjadi anggota aktif ditetapkan dan disahkan MPM FTUI dengan keterlibatan
semua Lembaga IKM FTUI.
8. Ayat 8: kepanitiaan yang boleh diikuti oleh anggota muda adalah kepanitiaan yang
merupakan proker mabim
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
1. Cukup jelas
2. Cukup Jelas
3. Pembinaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan
disahkan oleh MPM FTUI dengan keterlibatan seluruh lembaga dalam IKM FTUI
4. Tahapan – tahapan Pembinaan Anggota :
a. Pembinaan Anggota Muda, terdiri dari Proses Pembekalan dan Masa Bimbingan,
dilakukan untuk mewujudkan pencapaian nilai – nilai Kode Etik IKM FTUI
menjadi Anggota Aktif.
b. Pembinaan Anggota Aktif, terdiri dari Kaderisasi Dasar, Kaderisasi Lanjutan dan
Pembekalan Pasca Kampus, dilakukan untuk mewujudkan kehidupan
kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan.
5. a. Tanggung jawab seluruh lembaga berupa :
a. Pembuatan Konsep
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi
d. Kaderisasi Lembaga
b. Koordinasi oleh MPM FTUI berupa mengkoordinasikan, menetapkan dan
mengevaluasi penyusunan konsep serta pelaksanaan Pembinaan Anggota.
Pasal 5
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Pembuatan prosedurnya akan ditetapkan kemudian oleh MPM FTUI.
Pasal 6
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Pembuatan peraturannya akan ditetapkan kemudian oleh MPM FTUI.
4. Mekanisme pemeriksaannya akan ditentukan kemudian oleh MPM FTUI.
Pasal 7
1. a.
b.
c.
d.
Cukup jelas
Keluar dari FTUI adalah DO, pindah, dan mengundurkan diri
Cukup jelas
Dicabut keanggotaanya dikarenakan tidak menjalankan kewajiban-kewajibanya
sebagai anggota IKM FTUI
2. prosedur pencabutannya akan ditentukan kemudian oleh MPM FTUI.
Pasal 8
Dipilih secara langsung dalam PEMILU IKM FTUI.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
1. Cukup Jelas
2. Ayat 2 : mekanisme dan tata cara penyampaian aspirasi diatur oleh MPM FTUI.
3. Ayat 3 : Lembaga Eksekutif IKM FTUI dapat mengajukan rancangan program
kerja dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif (Raker Eksekutif) IKM FTUI yang
kemudian hasil Raker tersebut disahkan MPM FTUI.
4. Cukup jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Masalah yang dimaksud adalah masalah antar anggota, masalah antara anggota dengan
lembaga kemahasiswaan, masalah antar lembaga kemahasiswaan, dan atau masalah
antara anggota dan atau lembaga kemahasiswaan dengan pihak luar.
8. Dalam pelaksaannya, MPM FTUI berhak memberikan mandat lepada SC MABIM
(Steering Comité Masa Bimbingan) dalam melaksanaan prosedur pembinaan.
9. Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI berhak memberikan mandat kepada panitia
pelaksana
10. Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI dapat mengkoordinasikan lembaga eksekutif IKM
FTUI.
11. MPM FTUI mengesahkan anggota aktif IKM FTUI yang merupakan hasil penilaian SC
MABIM terhadap calon anggota aktif IKM FTUI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
MPM FTUI.
12. Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI berhak memberikan mandat kepada panitia
pelaksana
13. Cukup Jelas
14. Cukup Jelas
15. Dalam pelaksanaannya, ketua umum diperbolehkan mengundang ketua bidang-ketua
bidang untuk mengevaluasi lembaganya masing-masing.
16. Dalam proses penyusunannya, MPM FTUI dapat mengadakan RDP (Rapat Dengar
Pendapat) dengan mengundang lembaga eksekutif IKM FTUI yang bertujuan
mendapatkan saran atau rekomendasi terhadap rancangan GBPK.
17. Cukup Jelas
18. Cukup jelas
19. Cukup Jelas
20. Cukup Jelas
21. Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI berhak memberikan mandat kepada panitia
pelaksana
22. Dalam pelaksanaannya, MPM FTUI berhak memberikan mandat kepada panitia
pelaksana
23. Dalam pelaksanaannya, pengesahan BO dan BSO diadakan dalam Sidang Terbuka IKM
FTUI. Pengesahan KPD diadakan dalam Sidang Fraksi yang kemudian disahkan Pleno
MPM FTUI
24. Cukup Jelas
25. Mekanisme pengusutan dan pemeriksaan ditentukan dan ditetapkan oleh MPM FTUI.
26. Fungsionaris yang dimaksud adalah anggota pada salah satu lembaga di IKM FTUI,
Mekanisme pengusutan dan pemeriksaan ditentukan dan ditetapkan oleh MPM FTUI.
27. Mekanisme pengusutan dan pemeriksaan ditentukan dan ditetapkan oleh MPM FTUI.
28. Cukup Jelas
29. Cukup Jelas
30. Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat 12 dan 13 : Mekanisme sanksi diatur oleh MPM FTUI
Pasal 16
Ayat 1,3,4,5,6, dan 7 cukup jelas
Ayat 2 : Jika ketika menjabat, anggota MPM FTUI melakukan pelanggaran dan
dikenakan sanksi dicabut hak pilihnya, maka otomatis keanggotaannya di MPM FTUI
dicabut juga.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat 3 : pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan yang ada di Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
1. cukup jelas
2. cukup jelas
3. cukup jelas
4. cukup jelas
5. cukup jelas
6. jika ada kasus tertentu yang menyebabkan adanya rangkap jabatan dalam IKM FTUI
maka harus mendapatkan persetujuan dari MPM FTUI sesuai mekanisme yang berlaku
7. cukup jelas
Pasal 24
Ayat 6 : Dalam pelaksanaannya, ketua umum boleh mengundang ketua-ketua bidang dan
atau ketua-ketua biro dalam sidang LPJ ketua umum.
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Lihat penjelasan pasal 18 PRT
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat 4 :Bidang khusus kerohanian merupakan bidang khusus yang mengurusi masalah
kerohanian di tingkat departemen yang harus memberikan pertanggung jawaban kepada
ketua umum IMD masing-masing
Pasal 34
Ayat 6 : Lihat penjelasan pasal 23 PRT IKM FTUI
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Ayat 5 : lihat penjelasan pasal 18 ayat 3
Pasal 41
Tiap-tiap syarat pada ayat 40 dapat dapat berupa satu surat peringatan
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53,
Cukup Jelas,
Pasal ini mengatur IMPI, sama seperti IMD.
Pasal 54
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Hanya anggota IKM FTUI yang aktif yang bisa bergabung dengan klub yang ada di IKM
FTUI. Bagi mahasiswa yang bukan IKM aktif, boleh mengikuti kegiatan salah satu klub yang
ada di IKM FTUI, selama statusnya bukan sebagai anggota tetap klub yang bersangkutan.
Pasal 55 dan 56
Cukup Jelas,
Pasal ini mengatur status dan wewenang klub
Pasal 57
Ayat 1,2, dan 3 poin 3 : Yang dimaksud waktu yang disepakati adalah antara klub dan MPM
FTUI membuat kesepakatan mengenai tanggal pemberian laporan
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Ayat 2 : lihat penjelasan ayat 3 pasal 54
Pasal 61
Ayat 2 : 4 tahun periode yang dimaksud adalah periode setiap pergantian kepengurusan.
Ayat 3 : lihat penjelasan ayat 3 pasal 54
Ayat 8 : kesulitan dalam kaderisasi yang dimaksud adalah kesulitan dalam meneruskan atau
mengkader BPH dan BP untuk kepengurusan selanjutnya.
Ayat 3 : lihat penjelasan ayat 3 pasal 54
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Ayat 3 : Kewajiban yang dimaksud adalah Kewajiban BO yang terdapat pada pasal 57 PRT IKM
FTUI
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66, 67, 68, dan 69
Cukup jelas,
Pasal di atas mengatur Masa Jabatan, Laporan Pertanggungjawaban, dan Serah Terima Jabatan
lembaga IKM FTUI
Pasal 70, 71, 72, dan 73
Cukup jelas,
Pasal ini mengatur Wadah Khusus Kerohanian.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84
Cukup jelas
Pasal ini mengatur Musyawatah Kerja IKM FTUI
Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 , 93, dan 94
Cukup jelas
Pasal ini mengatur Sidang Terbuka IKM FTUI
Pasal 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, dan 102
Cukup jelas
Pasal ini mengatur Sidang-sidang MPM FTUI
Pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, dan 111
Cukup jelas
Pasal ini mengatur Rapat Koordinasi Lembaga IKM FTUI
Pasal 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, dan 120
Cukup jelas
Pasal ini mengatur Rapat Kerja IKM FTUI
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal ini mengenai rapat di lingkup internal lembaga eksekutif IKM FTUI
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
1. adanya koordinasi antara MPM dan IMD / IMPI FTUI
2. pengelolaannya diserahkan kepada MPM
Pasal 124
Bukti yang sah bukan hanya bon saja tetapi dapat berupa surat pernyataan, kuitansi dan laporan
pertanggung jawaban.
Pasal 125
Pemasukan dalam ayat ini dapat berupa dana dari DKFM
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
(1) Cukup jelas
(2) Kelengkapan lembaga IKM FTUI, lihat Peraturan Dasar pasal 14
Pasal 128
(1) Masa kepengurusan yang dimaksud periodesasi Januari hingga Desember
(2) Periodisasi menurut PD/PRT hasil MUKER V IKM FTUI untuk MPM FTUI, BEM FTUI
dan IMD adalah satu tahun kepengurusan terhitung dari masa serah terima jabatan
(sertijab), dimana sertijab dilaksanakan paling lambat 3 minggu setelah anggota MPM
FTUI, Ketua BEM FTUI dan Ketua IMD terpilih. Anggota MPM FTUI, Ketua BEM
FTUI dan Ketua IMD harus sudah terpilih secepat-cepatnya 7 minggu menjelang Ujian
Akhir Semester Genap dan selambat-lambatnya 3 minggu menjelang Ujian Akhir
Semester Genap. Kepengurusan klub adalah sesuai dengan kewenangan klub.
(3) Kelengkapan lembaga IKM FTUI pada ayat (2) adalah kepengurusan kelengkapan
lembaga IKM FTUI periode 2006-2007
(4) Cukup jelas
(5) Ketentuan diatas adalah Pasal 128, ayat (1) hingga ayat (4)
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
GARIS-GARIS BESAR HALUAN
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
I.
Latar belakang
1. Perlu adanya arahan bagi pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI
2. Perlu tercapainya visi IKM FTUI
3. Penyesuaian kembali Hasil Keputusan Muker V IKM FTUI dengan situasi dan kondisi sekarang dan
masa yang akan datang.
II.
Tujuan
Tujuan Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI adalah
1. Terwujudnya optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup kemahasiswaan yang
sesuai dengan core competence
2. Tercapainya arahan kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan guna mencapai visi IKM FTUI
3. Tercapainya fungsi pelayanan dan pembinaan lembaga kemahasiswaan di lingkungan IKM FTUI
4. Tercapainya sinergi lembaga kemahasiswaan dalam mewujudkan pencapaian strategi GBHI di
lingkungan IKM FTUI
5. Tercapainya eksistensi IKM FTUI
III.
Sasaran
Sasaran Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI adalah lembaga-lembaga kemahasiswaan yang berada
dalam naungan IKM FTUI
IV.
Strategi
Strategi GBHI meliputi:
1. Melayani kebutuhan dan meningkatkan pemahaman dalam aspek kerohanian
2. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi intelektual yang mengarah kepada
peningkatan proses pendidikan akademis dan non-akademis
3. Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berbasis kerakyatan
4. Membangun kepekaan dan meningkatkan potensi dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan
5. Mengoptimalkan interaksi antar anggota IKM FTUI, antara anggota IKM FTUI dengan lembaga
kemahasiswaan di IKM FTUI, dan antar lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI
6. Memperluas dan memelihara silaturahmi antara anggota IKM FTUI dan lembaga di IKM FTUI
dengan masyarakat
7. Mengembangkan sistem organisasi berdasarkan fungsi lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM
FTUI
V.
Uraian
Uraian Garis-garis Besar Haluan IKM FTUI adalah :
1. Strategi: Melayani kebutuhan dan meningkatkan pemahaman dalam aspek kerohanian
Uraian
Akademis: Mewujudkan kegiatan kelembagaan IKM FTUI yang memberikan nilai tambah bagi
peningkatan nilai Ketuhanan anggota IKM FTUI
Non-akademis: Mewujudkan iklim kerohanian yang kondusif
2. Strategi: Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi intelektual yang mengarah kepada
peningkatan proses pendidikan akademis dan non-akademis
Uraian
Memperjuangkan hak-hak anggota IKM FTUI sebagai mahasiswa ataupun mitra pendidikan
Meningkatkan fungsi lembaga sebagai mediator dan penunjang terselenggaranya proses
pendidikan
3. Strategi: Melayani kebutuhan dan mengembangkan potensi dalam penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang berbasis kerakyatan
Uraian
Akademis:
Mengusahakan dan memfasilitasi keterlibatan langsung anggota IKM FTUI dalam rangka
mengaplikasikan keilmuannya
Mengembangkan budaya keilmiahan di lingkungan FTUI dengan kegiatan riset yang terpadu
dan berkesinambungan
Non-akademis:
Memfasilitasi pengembangan minat, kreativitas, dan potensi anggota IKM FTUI yang menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Mengaplikasikan disiplin ilmu dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kontribusi
anggota IKM FTUI
Meningkatkan iklim keilmiahan di lingkngan FTUI dengan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi
4. Strategi : Membangun kepekaan dan meningkatkan potensi dalam aspek politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
Uraian:
Akademis: menjalin hubungan baik dengan pihak penyelenggara pendidikan dalam rangka
penentuan sikap terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
Non-Akademis: peka dan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat yang langsung
diaplikasikan melalui kontribusi nyata untuk masyarakat.
5. Strategi : Mengoptimalkan interaksi antar anggota IKM FTUI, antara anggota IKM FTUI
dengan lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI, dan antar lembaga kemahasiswaan di IKM FTUI
Uraian:
Mengoptimalkan sinergi antar lembaga IKM FTUI sebagai satu kesatuan wadah perjuangan.
6. Strategi : Memperluas dan memelihara silaturahmi antara anggota IKM FTUI dan lembaga di
IKM
FTUI dengan masyarakat
Uraian:
Mengusahakan hubungan yang harmonis kepada masyarakat umum.
7. Strategi : Mengembangkan sistem organisasi berdasarkan fungsi lembaga-lembaga
kemahasiswaan
di IKM FTUI
Uraian:
Mengupayakan pola kegiatan bersifat pelayanan dan pembinaan yang konsisten, dinamis dan
berkesinambungan dengan menjunjung tinggi kode etik IKM FTUI.
PENJELASAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN
IKATAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
I.
Latar Belakang
Cukup jelas
II.
Tujuan
Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
1.
III.
Sasaran
Cukup jelas
IV.
Strategi
1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kerakyatan berarti sesuai dengan kebutuhan rakyat
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
V.
Uraian
Cukup jelas
Download