ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) MELALUI INSENTIF FISKAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI INDONESIA GEOTHERMAL POWER PLANT DEVELOPMENT ANALYSIS THROUGH FISCAL INCENTIVES IN ORDER TO SUPPORT INDONESIA’S ENERGY RESILIENCE Nurul Siti Khadijah1 Universitas Pertahanan (nurulsitikhadijah73@gmail.com) Abstrak - Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi sekitar 29.452 MW tersebar lebih di 324 lokasi. Kebijakan Energi Nasional menargetkan sebesar 23% ditahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: mekanisme terbatas untuk pendanaan dan insentif fiskal; kurangnya koordinasi lintas sektor; tumpang tindih antara lahan hutan lindung dan hutan kawasan konservasi, serta taman nasional; kurangnya Geologi, Geofisika dan data Geokimia; resiko tinggi pada sektor hulu; biaya investasi tinggi sementara harga energi kurang kompetitif, sedangkan reksa dana saham terbatas; ketidakpastian aspek hukum; isu-isu sosial; dan kurangnya SDM yang memiliki kompetensi tertentu dalam panas bumi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana insentif fiskal pembangunan PLTP dan dampaknya dalam mendukung ketahanan energi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung data kuantitatif dari Analisis SWOT. Pemerintah, BUMN dan pengusahaan swasta menjadi obyek penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa insentif fiskal panas bumi dapat dirasakan dalam fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN dan PPh), yang akhirnya dapat mengurangi biaya dan mendukung ketahanan energi. Analisis SWOT menghasilkan strategi, perlunya dibuat tim pengkoordinasi insentif fiskal, dukungan dana dari lembaga keuangan, pembebasan PPN lokal dan suku cadang, dan Eksplorasi oleh pemerintah. Kata Kunci: Insentif Fiskal, Pembangunan, Panas Bumi, Analisis SWOT, Ketahanan Energi Abstract - Indonesian owns great geothermal energy potential, numbered to 29.452 MW, spread over 324 locations. National Energy Policy, renewable energy is targeted to 23% in 2025 and 31 % in 2050. However it faces several challenges such as: restricted mechanism of funding and fiscal incentive, lack of coordination in several sectors, the overlapping of protected forest and conservation and national park; lack of geology, geophysics and geochemical data; high risk on upstream sector; high investment but energy price is less competitive, while equity fund is limited; legal uncertainty, social issues, and lack of geothermal experts. This research was conducted through application of qualitative method while seeking support of quantitative in the form of SWOT analysis. Object of this research were government, national corporations, and private companies. The conclusion is fiscal incentives for geothermal could be given in the term of import duty and import tax (PPN and PPh), which may reduce cost and support energy security. SWOT analysis fabricated strategy, coordination team of fiscal incentive is necessary, funding support from financial institution, local import duty and spare parts exemption, and exploration by government. Keywords: Fiscal Incentive, Development, Geothermal, SWOT Analysis, Energy Security 1 Alumni Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 29 Pendahuluan K karena Rencana Umum Ketenagalistrikan etahanan energi menjadi isu Nasional (RUKN). Satu contoh potensi terkini dan bahasan pokok baik dari EBT yaitu potensi sumber energi di dunia maupun di Indonesia panas bumi di Indonesia sekitar 29.452 erat kaitannya demi MW tersebar lebih di 324 lokasi, yang keberlangsungan hidup. Proyeksi jumlah terdiri dari sumber daya sebesar 12.284 penduduk Indonesia berdasarkan data MW dan cadangan sebesar 17.192 MW. dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun Permen ESDM No 1 Tahun 2012 tentang 2016 dapat mencapai 258.705.000 jiwa Daftar Proyek Percepatan Pembangunan mengharuskan Indonesia untuk mengatur Pembangkit agar sumber daya alam dan energi yang Terbarukan, Batubara dimiliki dikelola, menunjukkan bahwa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik direncanakan sebesar demi sementara Pemerintah cq. Kementerian tersebut dapat keberlangsungan hidup warga Tenaga Dan Energi dan Gas, proyek PLTP 4700 MW, negaranya, melalui manajemen energi Energi yang tepat, benar dan komprehensif mentargetkan untuk mengatur sekitar 17.504 pulau terpasang dengan luas daratan 1.922.570 km² dan panas bumi meningkat 1.751 MW dalam 5 luas perairan 3.257.483 km². Berdasarkan tahun data dari Dewan Ketahanan Nasional dan kenyataannya Badan Informasi Geospasial (BIG). kapasitas terpasang PLTP adalah sebesar ke Sumber Listrik Daya penambahan pembangkit dapan bila Mineral kapasitas listrik tenaga (2015-2019), pada tahun pada 2011 Potensi energi baru dan terbarukan 1.189 MW maka tahun 2015 hanya (EBT) cukup besar untuk pembangkit mencapai 1.438 MW atau hanya 249 MW listrik, namun saat ini masih harus bekerja dalam 4 tahun. keras untuk mengembangkannya. Sampai Potensi sumber energi panas bumi tahun 2010 realisasi penggunaan EBT yang tersedia banyak tersebut sampai masih berkisar 5%, sementara itu target saat ini baru dimanfaatkan sebesar 1,15% energi mix pada tahun 2025 untuk EBT berdasarkan data Kementerian ESDM total adalah 23% berdasarkan Kebijakan tahun 2014, yang diharapkan dapat Energi Nasional (KEN) dengan kenaikan ditingkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) nasional menjadi energi 99% di tahun 2020 berdasarkan draft permintaannya akan terus meningkat sebagaimana nasional 30 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 yang kebutuhan diperkirakan setiap tahun sebesar 4,5%-5,6% pada memiliki kompetensi tahun 2014 hingga 2035 untuk menopang panas bumi. tertentu dalam pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut Sudah diketahui bahwa pengusahaan masih harus tetap diusahakan melalui panas bumi ialah pengusahaan yang kerjasama seluruh stakeholder terkait beresiko tinggi dengan investasi yang sebagai upaya pembangunan EBT melalui besar, ditambah mekanisme pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan insentif fiskal yang terbatas. Tetapi, (PLTP) Indonesia. Sebagaimana upaya saat ini ada kebijakan insentif fiskal pengembangan energi seperti insentif fiskal melalui fasilitas terbarukan yang tujuannya mengurangi keringanan perpajakan dan pengeluaran ketergantungan pada bahan bakar fosil, biaya. Walaupun kebijakan pemberian mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) insentif fiskal secara tidak langsung sudah melalui program membangkitkan listrik ada sejak energi panas bumi mulai dengan energi terbarukan yang dijelaskan dimanfaatkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 05 pemerintah Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah penyempurnaan pemberian insentif fiskal Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan sangat diperlukan sebagai kepastian dan Energi Nasional (KEN) melalui bauran stimulus investasi pengusahaan energi energi. panas bumi yang efek positifnya akan sumberdaya Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: mekanisme namun melalui meningkatkan strategi perubahan pertumbuhan atau ekonomi dan ketahanan energi nasional. terbatas untuk pendanaan dan insentif Selain itu, pemberian insentif fiskal fiskal; kurangnya koordinasi lintas sektor; merupakan hal yang disebutkan dalam tumpang tindih antara lahan hutan paket kebijakan ekonomi pemerintah saat lindung dan hutan kawasan konservasi, ini. Selanjutnya pemberian insentif fiskal serta taman nasional; kurangnya Geologi, juga menjadi tantangan bagi pemerintah Geofisika dan data Geokimia; resiko tinggi guna pada sektor hulu; biaya investasi tinggi perpajakan pemerintah dalam bidang sementara kurang energi. Kebijakan insentif fiskal energi kompetitif, sedangkan reksa dana saham panas bumi merupakan produk dari terbatas; ketidakpastian aspek hukum; Kementerian isu-isu sosial; dan kurangnya SDM yang Keuangan, BKPM dan stakeholder demi harga energi menilai efektifitas ESDM, pendapatan Kementerian Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 31 lancarnya perkembangan pengusahaan Dalam mewujudkan perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga yang diharapkan menjadi energi ramah panas bumi (PLTP) pemberian insentif lingkungan dan keekonomiannya dapat fiskal merupakan solusi alternatif sebagai diterima oleh semua pihak. akselerasi pembangunan PLTP nasional Pemberian insentif fiskal tentu saja yang selama ini sulit berkembang akibat memberikan dampak yang positif bagi kendala-kendala kemudahan berinvestasi di indonesia, Said, 2015) “Kementerian Energi dan khususnya perkembangan panas bumi. Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat mengusulkan alokasi anggaran energi dari estimasi baru terbarukan (EBT) untuk tahun 2016 pengembangan panas bumi sebesar 4 sebesar Rp 10 triliun. Yang besarnya lebih juta USD/MW atau pengeboran untuk 1 besar 10 kali lipat dari anggaran 2015 yang sumur eksplorasi sebesar 6-7 juta USD hanya sebesar Rp 1 triliun. Kenaikan (ESDM, 2016). anggaran besarnya biaya Maka, perlunya peran investasi dalam tersebut. tersebut pengembangan (Sudirman dalam EBT”. Hal rangka tersebut pengembangan energi panas bumi sudah merupakan langkah pemerintah yang mengacu dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 diharapkan dapat membangun pasar EBT, dimana menjelaskan bahwa penanaman agar permintaannya meningkat sehingga modal industri EBT (termasuk panas bumi) dapat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan menarik untuk dikembangkan. Pentingnya perhitungan ekonomi ekonomi memang merupakan hal yang krusial, nasional, menciptakan lapangan kerja, namun jika sudah terealisasi maka akan meningkatkan pembangunan ekonomi sebanding berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dengan ketahanan energi yang akan dan nasional, dirasakan. Penelitian ini berfokus pada ekonomi pemberian insentif fiskal panas bumi kemampuan mendorong kerakyatan, teknologi pembangunan serta mewujudkan melalui dengan fasilitas pengorbanannya pembebasan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu pengurangan bea masuk dan Pajak dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Rangka Impor (PDRI), yang dianalisis dengan 32 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 analisis SWOT untuk mendapatkan strategi lain dalam usaha pengembangan panas bumi penelitian ini adalah, kondisi ketahanan kuisioner. Hasil energi nasional saat ini yang harus kuisioner diurutkan berdasarkan Mean ditingkatkan dan dalam keadaan yang dengan Skala Likert. Hasil Mean dengan rentan. Hal ini berhubungan dengan Skala 5 atau sangat setuju sekali menjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi, kekebijakan yang paling efektif dan meningkatnya industrialisasi, tingginya efisien untuk dilakukan segera untuk kebutuhan energi untuk transportasi dan meningkatkan kegiatan komersialisasi lainnya. Maka dengan energi Hal yang menjadi signifikansi dalam penyebaran perkembangan pembangunan panas bumi. dibutuhkan Berdasarkan uraian latar belakang yang telah merumuskan dituliskan, pertanyaan diversifikasi energi, satu diantaranya melalui energi panas bumi. peneliti Yang menjadi urgensi penelitian ini adalah penelitian bahwa pemberian insentif fiskal dalam sebagai berikut: pembangunan PLTP dapat membantu 1. Bagaimana Pemberian Insentif Fiskal perkembangan pembangunan PLTP dan Pada Pembangunan PLTP? menjadi 2. Bagaimana Dampak Pemberian Insentif jawaban dalam mendorong meningkatnya elektrifikasi di Indonesia. Fiskal Pada Pembangunan PLTP Juga Terhadap Ketahanan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Mendatang? Tujuan dari Metodologi penelitian ini adalah (PLTP) merupakan pembangkit yang mengetahui permasalahan pembangunan bersumber dari energi panas bumi. PLTP guna mendukung ketahanan energi. Sumber Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini Kementerian ESDM yaitu, sumber energi antara lain : panas yang terkandung dalam air panas, 1. Mengetahui Pemberian Insentif Fiskal uap air dan batuan bersama mineral daya panas bumi menurut ikutan dan gas lainnya yang secara Pada Pembangunan PLTP Pemberian genetik semuanya tidak dapat dipisahkan Insentif Fiskal Pada Pembangunan dalam suatu sistem panas bumi. Energi PLTP panas bumi dapat dimanfaatkan untuk 2. Mengetahui Dampak Terhadap Ketahanan Indonesia Mendatang Energi pembangkit tenaga listrik dan pemanfaatan langsung. Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 33 (Widiyanto. 2015) dalam apakah untuk melayani dan pembangunan pembangkit tenaga listrik, menanggung beban puncak, beban secara beberapa yang besar, beban yang kecil atau pertimbangan dan tahapan yang harus sedang, beban yang bersifat fluktuatif diperhatikan, yaitu : atau hanya untuk stand by saja. 1. Studi umum analisa ada mengenai dampak Biaya pembangunannya harus lingkungan (amdal). ekonomis dan diupayakan memakan Pada tahap ini dilakukan analisa dan waktu sesingkat mungkin. Selain itu diperhitungkan mengenai berbagai juga harus dipertimbangkan dari segi dampak yang mungkin akan timbul operasionalnya tidak terlalu mahal. pada saat pembangunannya dan pada 6. Pertimbangan dari segi kemudahan saat pembangkit tenaga listrik tersebut dioperasikan. dalam pengoperasian, keandalan yang tinggi, mudah dalam pemeliharaan 2. Memperhitungkan dan dan umur operasional memprediksikan tersedianya sumber time) pembangkit daya tersebut harus panjang. penggerak (panas bumi), tenaga (life listrik sehingga benar-benar feasible untuk 7. Harus dipertimbangkan kemungkinan penggunaan dalam jangka waktu yang bertambahnya beban, karena hal ini lama mendukung akan berkaitan dengan kemungkinan operasional perluasan dan bisa keberlanjutan pembangkit tersebut. pembangkit dan penambahan beban terpasang pada 3. Tersedianya lahan beserta sarana dan 4. 5. pembangkit. prasarananya, baik untuk pembangkit 8. Berbagai pertimbangan sosial, teknis tenaga listrik itu sendiri maupun untuk dan lain sebagainya yang mungkin penyalurannya, hal akan menghambat dalam pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan untuk pembanguna serta pada pembangkit melayani beban. tenaga listrik tersebut beroperasi. karena Pertimbangan dari segi pemakaian pembangkit tenaga listrik tersebut, 34 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 Tabel 1. Sumber daya dan Cadangan Panas Bumi (2014) MW No 1 2 3 4 5 6 7 Sumber Daya Cadangan Perkiraan Hipotesis Probable Posible 3,182 2,519 6,790 15 1,560 1,739 4,023 658 Lokasi Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Kalimantan Papua Total Pemanfaatan 412 1,239 532 163 75 7,163 energi 431 343 89 0 0 5,121 di Indonesia 1,049 1,419 800 0 0 14,081 12,886 9,795 15 78 0 0 0 2,288 1,907 3,229 1,421 163 75 29,476 0 150 0 0 0 823 masalah dan Total Proven 380 1,815 memasuki proses diatur oleh Undang-undang nomor 30 pembuatan kebijakan melalui penyusunan tahun agenda (agenda setting). Maka sebagai 2007, pada pasal-pasal menyebutkan bahwa berdasarkan asas rasionalitas, efisiensi energi yang dikelola nasional, dan perumusan masalah publik yang disusun hidup, ketahanan keterpaduan energi Undang- berkeadilan, dengan mengutamakan kemampuan nasional. Pemanfaatan Rancangan undang energi, merupakan upaya dari kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan adanya kemanfaatan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, fungsi contoh panas bumi seperti suatu agenda. Perkembangan energi panas bumi di Indonesia sangat berkaitan dengan iklim investasi yang ada. investasi didalam pengusahaan pembangunan energi panas bumi sangat dibutuhkan, erat kaitannya didasarkan pada kebijakan publik. Dalam dengan kebutuhan pembuatan suatu kebijakan publik diawali eksplorasi dan eksploitasi energi panas dengan pembuatan atau mengetahui bumi sehingga dapat membangun PLTP perumusan masalah. Hal tersebut sejalan yang dapat memenuhi kebutuhan listrik dengan teori William N. Dunn (2003: 26) masyarakat, yaitu, suatu perumusan masalah dapat menopang kegiatan ekonomi masyarakat. memasok pengetahuan yang relevan Terlebih pula untuk kelancaran dan dengan kebijakan yang mempersoalkan kesuksesan asumsi-asumsi yang mendasari definisi pemerintah melalui bauran energi. yang untuk kegiatan selanjutnya program 35.000 dapat MW Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 35 Namun, sampai saat ini (BKPM, 2016) dari identifikasi dilakukan, dapat diartikan sebagai pemanfaatan dihadapi pengeluaran dan pendapatan negara pelaku usaha sebagian besar adalah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. masalah Contohnya, insentif bea masuk dan bea permasalahan yang dalam negeri. Insentif fiskal secara umum utama nonteknis harmonisasi regulasi, pembebasan lahan. yang seperti masalah perizinan, Sebagian dan besar keluar, insentif pajak, dan subsidi. Dalam penentuan insentif fiskal maka domain penyelesaian masalah tersebut pemerintah akan mengeluarkan kebijakan berada fiskal, di tangan pemerintah dan pemerintah daerah, bukan pelaku usaha. yang mendapatkan menggambarkan bahwa suatu usaha kebijaksanaan dibebaskan untuk sementara waktu dari pemerintah penarikan dananya pembayaran pajak. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka Insentif fiskal adalah istilah untuk atau artinya dana-dana yang untuk tersebut ditempuh oleh membelanjakan dalam melaksanakan pembangunan. untuk mendorong masuknya investasi di Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konsepsi Pembangunan PLTP Melalui Insentif Fiskal dalam Mendukung Ketahanan Energi di Indonesia 36 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 dan rangka Desain penelitian ini merupakan nonexperimental dengan menggunakan kelemahan, peluang pengembangan dan panas bumi melalui metode kualitatif yang didukung oleh insentif metode kuantitatif mengembangkan cara berpikir secara diperoleh dari perhitungan data olahan analisis dalam pemecahan masalah secara kuisioner SWOT yang bersumber dari para cepat dan komprehensif, dengan prinsip pakar, praktisi dan instansi serta lembaga dasar mengkaji kekuatan – kelemahan baik pemerintah maupun swasta yang (internal) dan peluang – tantangan terkait, kualitatif (eksternal), melalui pengisian kuisioner diperoleh melalui wawancara mendalam oleh narasumber dan hasilnya diberi dengan narasumber baik pakar, praktisi bobot, dan mendapatkan kuantitatif. Data sedangkan stakeholder data terkait mengenai fiskal. ancaman nilai Analisis dan score strategi-strategi SWOT hingga yang pembangunan PLTP melalui insentif fiskal. dapat direkomendasikan sebagai bagian Data yang digunakan dalam penelitian ini dari insentif fiskal pembangunan PLTP. diperoleh dalam bentuk data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil Pembahasan wawancara terstruktur Perkembangan kebijakan insentif fiskal (Wahyuni, 2012). Kuisioner disampaikan panas bumi di Indonesia tidak bisa lepas kepada para pakar, praktisi dan instansi dari perkembangan panas bumi itu sendiri pemerintah ataupun swasta, dengan dan kondisi investasi, dimana sejak menggunakan dikeluarkannya yang semi pernyataan-pernyataan Undang-undang No. SWOT untuk panas bumi. Subyek dalam 27/2003 hanya sedikit investasi baru dari penelitian ini adalah orang-orang yang sektor publik maupun swasta yang terkait muncul. langsung dalam memberikan Maka untuk meningkatkan informasi atau data dalam penelitian ini pemanfaatan energi panas bumi dan baik menarik investor, pemerintah melakukan perseorangan, swasta maupun lembaga atau badan milik pemerintah. Kuisioner digunakan menganalisis strategi untuk terbaik yang nantinya akan menjadi rekomendasi. Kuisioner ini terkategori pernyataan-pernyataan melalui berbagai upaya diantaranya: 1. Menyediakan berbagai fasilitas dan insentif 2. Perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur kekuatan, Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 37 3. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait bumi tidak dipungut Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 4. Mempermudah proses perizinan Penjualan atas Barang Mewah dan Pemerintah memberikan insentif fiskal Pajak Penghasilan Pasal 22. bagi pengembangan panas bumi, yaitu: a. Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.010/2005 Allowance) Pembebasan bea masuk atas impor Peraturan Pemerintah No. 1/2007 jo. PP barang No. 62/2008 jo. PP No.52/2011 dan PMK pengusahaan No. 144/PMK.011/2012 jo. PMK No. berdasarkan 89/PMK.010/2015 tentang pemberian berlakunya UU No. 27/2003 tentang fasilitas panas bumi. pajak penghasilan untuk penanaman modal pada bidang usaha 3) Peraturan untuk panas kontrak kegiatan bumi sebelum Menteri Keuangan No. tertentu dan/atau di daerah-daerah 177/PMK.011/2007 tertentu, dengan fasilitas: Pembebasan bea masuk atas impor 1) Pengurangan PPh neto sebesar 30% barang untuk kegiatan usaha hulu dari jumlah investasi selama 6 tahun minyak dan gas bumi serta panas (invesment tax credit). bumi. 2) Penyusutan dan Amortisasi dipercepat 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 021/PMK.011/2010 3) Pengurangan tarif PPh atas dividen Pemberian Fasilitas Perpajakan dan yang dibayarkan kepada wajib pajak Kepabeanan luar negeri (Pengenaan PPh dividen pemanfaatan menjadi 10% dari sebelumnya 20%) terbarukan. 4) Kompensasi kerugian 5 s/d 10 tahun b. Fasilitas Bea Masuk, yang terdapat 5) Peraturan untuk sumber kegiatan energi Menteri Keuangan No. 70/PMK.011/2013 dalam : Perubahan ketiga atas Keputusan 1) Keputusan Menteri Keuangan No. Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan Atas impor barang operasi oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak pengusaha keperluan Penjualan atas Barang Mewah atas pengusahaan sumber daya panas Impor Barang Kena Pajak yang untuk 38 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 dibebaskan dari pungutan bea masuk. negara, Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.011/2011 (DTP) dan jaminan kelayakan usaha PT. Perusahaan Negara pemerintah membiayai membantu berbagai keperluan infrastruktur, BUMN dan usaha yang Tata cara pemberian Listrik pemerintah subsidi. Kemudian dari sisi pembiayaan c. Insentif Pendanaan 1) ditanggung (Persero) terkait dengan panas bumi. Pada Tabel 2 diketahui jumlah realisasi untuk Pajak Ditanggung Pemerintah sampai pembangunan pembangkit tenaga dengan tahun 2012, dimana didalamnya listrik dengan menggunakan energy terdapat PPh atas komoditas panas bumi terbarukan, batubara dan gas yang sebagai upaya pemerintah meningkatkan dilakukan melalui kerjasama dengan pembangkit pengembang listrik swasta. mengkondusifkan iklim investasi panas 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.011/2012 Tata cara dan panas bumi dan bumi. Penanaman modal mempunyai peran pengelolaan listrik penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertanggungjawaban fasilitas dana berkelanjutan panas bumi. kapasitas dan kemampuan teknologi Strategi dalam pengembangan energi nasional. serta Kemudian, meningkatkan dalam rangka alternatif sebagai pengganti energi fosil meningkatkan investasi di Indonesia guna dilakukan mendorong pemerataan dan percepatan dengan pembangunan infrastruktur pendukung (indirect) dan pembangunan, melalui dukungan fiskal secara langsung. kebijakan fiskalnya perlu memberikan Kebijakan fiskal dari sisi pendapatan fasilitas dibidang didapat dari pajak-pajak yang masih insentif PPh bagi wajib pajak yang dipungut pemerintah melalui kegiatan melakukan usaha panas bumi dan PNBP sedangkan usaha tertentu dan/atau daerah tertentu dari sisi belanja negara, pemerintah (termasuk kegiatan pemanfaatan sumber mengeluarkan energi terbarukan panas bumi). dananya untuk pajak pemerintah melalui perpajakan, seperti kegiatan usaha dibidang Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 39 Tabel 2. Insentif dalam APBN Miliar Rp Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) 2008 2009 2010 1 Pajak Penghasilan (PPh) 500 800 a. PPh atas komoditas panas bumi 500 800 b. PPh Bahan Bakar Nabati (BBN) 2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.800 5.700 a. PPN atas BBM, BBN, dan LPG 3Kg 9.000 3.000 bersubsidi b. PDRI (PPN) eksplorasi migas 7.800 2.500 c. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN) 200 3 Bea Masuk (diluar PMK 176/2009) 2.000 2.500 Total DTP 19.300 9.000 Sumber : Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan, 2013 2011 2012 724 624 100 8.398 1.000 1.000 - 815 815 - 5.898 - - 2.500 2.000 11.122 500 1.500 600 1.415 Gambar 2. Dukungan Alokasi Anggaran Pengembangan Energi Gambar 2 menunjukan dukungan alokasi anggaran pemerintah untuk Dalam kebijakan fiskal tahun 2017 yang kebijakan fiskalnya bertema pengembangan energi yang dari tahun ke “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk tahun terus meningkat. Dukungan ini Peningkatan harus dimanfaatkan oleh pengusaha Mengakselarasi Pertumbuhan Ekonomi panas bumi mengembangkan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. dalam Daya mempunyai Saing cara dan usahanya, semaksimal mungkin untuk Pemerintah untuk dapat menerima insentif yang pemerintah menstimulus melalui pendapatan negara berikan. melalui insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dengan meningkatkan 40 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 kualitas belanja negara. Kemudian dalam batubara, kehutanan, perikanan, dan infrastruktur, peningkatan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP daya lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), kapasitas untuk produksi & saing pembiayaan (utang untuk roduktif). Dan serta dengan Daya Tahan, melalui bantalan Penerimaan fiskal (fiscal buffer) agar meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari fleksibiltas mengendalikan kerentanan pemberi hibah yang tidak perlu dibayar fiskal Yang kembali dan tidak mengikat, baik yang keberlanjutannya dengan menjaga defisit, berasal dari dalam negeri maupun dari mengendalikan luar negeri. Selain itu pendapatan negara (fiscal vulnerability). rasio utang, mengendalikan keseimbangan primer. Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Perpajakan terdiri Pendapatan BLU. Hibah didalammnya sudah Kemudian, merupakan mencakup pendapatan Kepabeanan dan Cukai yang atas terdiri atas penerimaan cukai (hasil penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, tembakau, etil alkohol, dan minuman PPN, PBB, dan pajak lainnya. Lalu, PNBP mengandung etil alkohol), bea masuk, terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA dan bea keluar. Nonmigas (pertambangan mineral dan Tabel 3. APBN dan RAPBN (triliun rupiah) APBN 2014 2015 2016 PENDAPATAN NEGARA PENERIMAAN PERPAJAKAN PNBP PENERIMAAN HIBAH BELANJA NEGARA PEMBIAYAAN ANGGARAN RAPBN 2017 1.528,4 1.483,3 1.786,2 1.737,6 1.146,9 1.240,4 1.539,2 1.495,9 398,6 255,6 245,1 240,4 - - 2,0 1,4 1.777,3 1.806,4 2.082,9 2.070,5 248,9 323,1 296,7 332,8 Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 41 Dalam Penerimaan Perpajakan dimana bumi. Dalam anggaran untuk subsidi tetap tumbuh 13 - 15% dari perbaikan basis Energi dapat dilihat pada Tabel 4. perhitungan pajak tahun 2016. Kebijakan Perpajakan tetap diarahkan Perbaikan untuk energi pada dilakukan kebijakan oleh subsidi pemerintah mengoptimalkan potensi pajak, namun diantaranya melalui: tetap dijaga untuk mendorong iklim 1. Melanjutkan subsidi yang lebih tepat investasi dan dunia usaha. Didukung sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 dengan kebijakan tax amnesty dan kg, dengan Mereview kembali harga rencana revisi regulasi Perpajakan yang jual LPG Tabung 3 kg dan subsidi tetap dilakukan di 2016 & 2017 (UU KUP, UU untuk minyak solar Rp500/liter. PPh, UU PPN). Salah dalam 2. Melanjutkan pemberian subsidi yang satu sasaran RAPBN 2017 kedaulatan energi pembangunan lebih tepat sasaran untuk pelanggan adalah melalui 450 VA dan 900 VA rumah tangga yaitu dengan miskin dan rentan pembangunan 128 unit pembangkit listrik 3. Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru dari aneka energi terbarukan (EBT) Terbarukan (EBT). termasuk pembangkit listrik tenaga panas Tabel 4. Subsidi Listrik dan Energi (triliun rupiah) APBNP RAPBN 2016 2017 SUBSIDI LISTRIK 50,7 48,6 SUBSIDI BBM 43,7 42,3 SUBSIDI EBT 0 1,3 42 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 Tabel 5. Hasil dari analisis SWOT LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN: 1. Adanya Potensi Panas Bumi yang Besar 2. Adanya Perencanaan melalui Percepatan Pembangunan Fast Track ke-2 3. Pemenuhan Alat dan Teknologi Impor yang Mudah 4. Meningkatnya Komitmen Tarif Jual Listrik 5. Peningkatan Infrastruktur yang terkait dengan Panas Bumi BOBOT RATING SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS 15 4.8 72 1 10 4.2 42 8 4.2 33.6 12 4.4 52.8 2 10 4.4 44 3 14 3.6 50.4 1 12 3.6 43.2 2 10 10 3.4 3.8 34 38 3 55 KELEMAHAN: 1. Cost Of Capital yang tinggi dan Potensi Sunk Cost 2. Keekonomian Harga Energi Panas Bumi 3. Perubahan Kebijakan Insentif Fiskal 4. Membutuhkan Tenaga Ahli yang Terampil dalam Kebijakan Fiskal 45 Bobot Total 100 Catatan: Rating berdasarkan perhitungan skala Likert dengan ketentuan berikut: 5: Sangat setuju sekali; 4: Sangat setuju; 3: Setuju; 2: Tidak setuju; 1: Sangat tidak setuju LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG: 1. Meningkatkan Investasi Pembangunan Energi Panas Bumi 2. Pengurangan Cost Of Capital 3. Perubahan Struktur Bisnis Energi Panas Bumi 4. Target Pengembangan EBT di Ketahanan Energi 5. Meningkatnya Pembangunan PLTP ANCAMAN: 1. Sulitnya Pembiayaan melalui Institusi Finansial 2. Lahan Adat yang dapat Mengakibatkan Penambahan Cost Bobot Total BOBOT RATING SCORE (Bobot x Rating) PRIORITAS 20 4.6 92 1 20 15 4.6 4.4 92 66 2 3 11 3.8 41.8 14 75 4.6 64.4 15 4 60 1 10 3.8 38 2 25 100 Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 43 Yang kemudian menghasilkan strategi baru untuk pengembangan pembangunan PLTP yaitu: 1. Pemerintah adalah melalui kebijakan insentif fiskal pada usaha panas bumi, diantaranya: 1. Fasilitas menyediakan atau Pajak Penghasilan (Tax pembebasan/insentif fiskal Allowance) membentuk tim sumber daya manusia 2. Fasilitas Bea Masuk (SDM) 3. Insentif Pendanaan yang paham dan dapat membantu mengenai masalah fiskal dan nonfiskal Fasilitas panas 2. Meningkatkan peran bumi dimaksudkan dapat pengusaha mengurangi biaya atas resiko atau beban swasta panas bumi melalui pemberian yang ada. Salah satunya adalah resiko bantuan dengan untuk menemukan cadangan panas bumi lembaga yang belum tentu dapat ditemukan yang pendanaan dukungan penuh keuangan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. harus ditanggung oleh pengembang panas bumi. Walaupun harus didukung 3. Pembebasan PPN dalam negeri dan suku cadang pula dengan IRR yang tepat bagi pengusaha panas bumi. Karena pada 4. Pemerintah yang melakukan survei kenyataanya pengembang panas bumi pendahuluan dan kegiatan eksplorasi memerlukan IRR cukup besar yang awal untuk konfirmasi sumber daya direfleksikan dalam harga panas bumi panas bumi yang ada. sebagai kompensasi dari resiko bisnis. Pembangunan PLTP yang saat ini Kesimpulan sudah mencapai 1.438,5 MW di tahun Pembangkit listrik energi panas bumi 2015, yang diharapkan dapat berkontribusi didorong dengan berbagai fasilitas yang sebesar 4.825 MW pada fast track membuat investor dan pengusaha panas program membutuhkan bumi tertarik. Panas bumi yang sudah banyak dukungan dari pemerintah terkait menjadi salah satu energi penyumbang dengan kendala-kendala pengembangan ketahanan panas bumi yang selama ini membuat 4A+1S pengembang “mangkrak”. multiplayer effect bagi masyarakat, bukan tahap ke-2 menurut peneliti energi yang pada harus memiliki akhirnya terus indikator menjadi Beberapa dukungan pemerintah untuk hanya menambah tingkat elektrifikasi menghilangkan kendala dalam hal fiskal melainkan dapat memberi akses bagi 44 | Jurnal Ketahanan Energi | Agustus 2017, Volume 3 Nomor 2 masyarakat dengan dibangunnya infrastruktur seperti jalan, meningkatkan ekonomi dan mendayagunakan potensi masyarakat, sehingga manfaat adanya PLTP dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian, penerapan Carbon Tax agar energi terbarukan seperti energi panas bumi dapat bersaing dengan energi fosil. Manfaat dari Carbon Tax dapat mengurangi emisi global sehingga tercipta udara yang bersih dan diharapkan dana yang terkumpul, menjadi dana pengembangan energi terbarukan lagi. Referensi Direktorat Jenderal Anggaran. 2016. Advertorial Nota Keuangan dan RAPBN 2017. Kementerian Keuangan Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Budget in Brief APBN 2015. Kementerian Keuangan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk NegaraNegara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta KESDM, Direktorat Panas Bumi. 2016. Peluang Investasi Panas Bumi di Indonesia Energi Terbarukan Energi di Indonesia dan Efisiensi Kementerian Keuangan. 2016. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Moleong, Lexy. 2012. Penelitian Kualitatif. Rosdakarya. Bandung Metodologi PT Remaja Poernomo, Abadi., Satar, Sanusi, et al. 2015. An Overview of Indonesia Geothermal Development-Current Status and Its Challenges. Melbourne, Australia Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2015. Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2015. Jakarta Rangkuti, Freddy. 2014. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. 2016. Outlook Indonesia 2016 Energi Energi Setiawan, Sigit. 2015. Energi Panas Bumi Dalam Kerangka MP3EI : Analisis Terhadap Prospek, Kendala, dan Dukungan Kebijakan. Yusgiantoro, Purnomo. (2014). Ekonomi Pertahanan; Teori dan Praktek. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Yusgiantoro, Purnomo. (2009). Ekonomi Energi Teori dan Praktik. LP3ES. Jakarta Kementerian Keuangan. 2014. Postur APBN Indonesia Kementerian Keuangan. 2012. Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia Kementerian Keuangan. 2015. Kerangka Kerja Kebijakan Fiskal Terpadu untuk Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) … | Nurul Siti Khadijah | 45