Refreshment ISO 37001:2016
Objective : Pemahaman & implementasi ISO 37001:2016 Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Kondisi Suap di Indonesia
Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 di Indonesia menemukan bahwa 30% publik
mengaku pernah membayar suap dalam satu tahun terakhir ketika mengakses layanan publik.
Prevalensi praktik suap di Indonesia ini tertinggi ke-3 diantara 17 negara Asia yang disurvei, dan tidak
turun signifikan dari hasil GCB 2017 yang mencapai persentase 32%
Alasannya?
•
Ucapan terima kasih(33%)
•
Memang diminta membayar biaya yang tidak resmi (25%)
•
Ditawari agar membayar suap demi proses yang lebih cepat (21%).
Kondisi Suap di Indonesia
Source : https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik
Sejak 2004 - Oktober 2021 total penyuapan yang terjadi sebanyak 775 dari total 1194 kasus
Penyuapan merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
•
Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
•
Aksi 5 Stranas PK - Perizinan & Tata Niaga: Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan
Sektor Swasta
•
Penanggung Jawab: Otoritas Jasa Keuangan
Komitmen & Surat Himbauan OJK
1 - Tersertifikasi SNI: ISO 37001 per Agt 2021
2 - Himbauan kepada Perbankan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal 49
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a.meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,
uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas
dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain
untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
b.tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Kasus Suap di Indonesia
3 - https://www.suara.com/news/2022/08/25/192847/kasus-suap-pajak-kpk-resmi-tahan-konsultan-pajak-pt-jhonlinbaratama-dan-konsultan-pajak-bank-panin
4 - https://www.liputan6.com/news/read/2435556/tersangka-kasus-suap-bank-banten-disidang-pekan-depan
Mitigasi Risiko Korupsi di Korporasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
Korporasi menyebutkan bahwa Korporasi dapat dikenakan tindak pidana apabila Korporasi tidak
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang
lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari
terjadinya tindak pidana.
Penerapan SNI ISO 37001:2016 yang sungguh-sungguh dan konsisten dapat menjadi bagian dari
adequate procedure bagi Korporasi ikhtiar mencegah terjadinya penyuapan baik di dalam Korporasi
maupun dalam interaksinya dengan pihak eksternal.
Pengertian Penyuapan
Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya
dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari
lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk
orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
Ruang Lingkup Suap
Penyebab Adanya Fraud
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
•
Sistem yang dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhansistem
manajemen.
•
Standar ini berlaku hanya untuk penyuapan, walaupun organisasi dapat memperluas ruang
lingkup suatu sistem manajemen untuk mencakup tindakan korupsi lainnya.
•
Bertujuan membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan dengan cara mencegah,
mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.
•
Persyaratan dari standar ini bersifat generik dan dapat digunakan bagi semua organisasi (atau
bagian dari organisasi), tanpa memperhatikan jenis, ukuran dan sifat dari aktivitas, baik untuk
sektor publik, swasta atau nirlaba.
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Pedoman Nobu Bank
1. Kode Etik & Tanggung Jawab Profesional (SK Dir No. 336/ SK/ DIR/ VII/ 2022)
Untuk selengkapnya, dokumennya dapat diakses pada HRIS Portal1
1https://10.130.2.171/HRIS/login.aspx
Pedoman Nobu Bank
2. Pedoman Pemberian Sanksi Atas Tindak Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja
(TPDPK) (SK Dir No. 090/SK/DIR/IV/2018)
Komitmen Manajemen
Struktur Organisasi SMAP
Sekretaris : Bp. Irwan Mikail (Compliance)
Anggota :
- Bp. Sjahruddin Dewang (Risk)
- Bp. Addy Endra (Legal)
- Bp. Panji Tri Nugroho (Anti Fraud)
Komunikasi Internal & Eksternal
5 - Website
6 - Email & Social Media
7 - Email & Social Media
Kasus / Pelanggaran di Nobubank
Karyawan menerima imbalan atas pencairan kredit
Ketentuan :
Peraturan Perusahaan Pasal 60 nomor 15 :
Meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun untuk kepentingan
pribadi maupun pihak lain yang patut diduga mempunyai kaitan dengan pekerjaannya yang dapat
merugikan Perusahaan atau melanggar Keputusan Perusahaan yang berlaku à dapat di kenakan sanksi
PHK
SK Kode Etik Pasal 8 ayat 2 :
Setiap Pekerja tidak dibenarkan karena jabatan dan pekerjaannya meminta maupun menerima hadiah
dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, jasa
maupun kepentingan pribadi lainnya, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dari
pembeli, pemasok, nasabah, broker atau pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan usaha
dengan Bank.
TPDPK Fatal Bag C. Risiko Operasional F.7 nomor 4 :
Meminta/ menerima, mengijinkan penerimaan imbalan berupa uang, pelayanan, atau barang untuk
kepentingan pribadi/ keluarganya sehingga orang lain dijanjikan dan/atau memperoleh fasilitas dalam
transaksi perbankan à range sanksi SP Pertama & Terakhir s.d PHK
Identifikasi Risiko Penyuapan
(Berdasarkan Klausul 4. Konteks Organisasi)
Identifikasi Risiko Penyuapan
(Berdasarkan Klausul 4. Konteks Organisasi)
4.1 Analisa Isu Internal & Eksternal
4.2 Analisa Kebutuhan & Harapan Pemangku Kepentingan
Identifikasi Risiko Penyuapan
(Berdasarkan Klausul 4. Konteks Organisasi)
4.5 Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)
4.5 Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)
Notes: Kategori Inherent Risk, Control Assessment, dan Residual Risk Rating sama dengan Operational
Risk Assessment
Klik link berikut untuk melanjutkan ke Post Test2
2https://forms.office.com/r/eyA50KTJff