Dari Waktu ke Waktu, DJPb Berinovasi Optimalkan Mutu
Mengelola keuangan negara dengan terstruktur merupakan hal yang sangat
penting dalam melaksanakan pemerintahan. Di Indonesia, sejarahnya dimulai
beratus tahun yang lalu. Pada tahun 1866, dibentuk Departemen Keuangan
yang bertugas salah satunya untuk melakukan pengawasan terhadap
perbendaharaan negara. Era reformasi 1998 membuat Departemen
Keuangan turut berbenah. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola
pengelolaan pemerintahan, dilaksanakan reformasi keuangan yang ditandai
dengan terbitnya 3 paket UU keuangan Negara, yaitu UU No 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, serta UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Mengikuti penerapan UU Perbendaharaan Negara, dibentuk Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang khusus menangani fungsi
perbendaharaan. Dibentuk pula 30 unit Kanwil DJPb dan 174 unit KPPN.
Pada 2005, KPPN Khusus Banda Aceh dijadikan sebagai KPPN model yang
menginisiasi Zero Cost dalam setiap layanan yang diberikan KPPN. Sebagai
tindak lanjutnya, diresmikan 18 KPPN Percontohan dengan Standar Prosedur
yang lebih baik sehingga peluang penyelewengan dapat diminimalkan.
Perubahan-perubahan ini menjadi contoh upaya yang tak henti DJPb untuk
meningkatkan kualitas keuangan negara. Tahun 2009 menjadi era baru
dimulainya pengelolaan keuangan negara dengan penerapan Cash
Management melalui pengembangan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara) yang digawangi oleh DJPb.
SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan
negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu
(penganggaran) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan pemerintah
pusat). Aplikasi SPAN diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2015, yang
menjadi tanda pelaksanaan roll out SPAN secara nasional.
Tugas dan fungsi DJPb terus bergerak sesuai perkembangan kebutuhan dan
program prioritas nasional. Tahap selanjutnya yaitu dengan implementasi
SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) secara perlahan pada
tahun 2021. SAKTI sebagai aplikasi yang digunakan satker dalam
mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan
yang maju.
Terlebih dengan kondisi perekonomian yang sedang lesu akibat pandemi
COVID-19. Pemerintah lalu mengambil kebijakan-kebijakan luar biasa untuk
dapat memulihkan perekonomian nasional, utamanya untuk memperkuat
sistem kesehatan, memulihkan iklim usaha, dan menjaga daya beli
masyarakat. DJPb selalu menjadi unit pendukung terdepan dalam penyaluran
dana untuk penanganan COVID-19.
Setiap waktu, peran DJPb semakin diperluas dan diperkuat. Bukan hanya
mengupayakan agar dampak APBN melalui pembangunan dapat dirasakan
secara nyata oleh masyarakat, tapi juga memastikan bahwa DJPb mampu
mencapai tujuan bernegara. Ini menjadi momen awal posisi DJPb sebagai
modern treasurer. Eksekusi belanja bukan didorong tidak hanya cepat, tapi
juga berkualitas.
DJPb memastikan eksekusi belanja negara dapat berjalan dengan lancar,
termasuk Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan Dana Desa. DJPb memastikan program-program pemeintah
pusat di daerah dapat terlaksana dengan baik, seperti penanganan
kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pembangunan, dan lainnya. Tahun
2021 DJPb juga mengembangkkan peran Kanwil sebagai RCE (Regional
Chief Economist) untuk mengatkan fungsi DJPb di daerah.
Sebagai RCE, Kanwil DJPb terus melakukan pendampingan kepada Pemda.
Bukan hanya penyaluran DAK dan Dana Desa, tapi juga asistensi dan
konsultasi atas permasalahan yang ditemukan selama proses penyaluran.
Selain itu, dikoordinasikan juga langkah-langkah yang dapat dilakukan antara
DJPb dan Pemda agar penyaluran anggaran dapat diakselerasi. Anggaran
yang tersalur dengan cepat tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah.
Pada 2023, peran ini semakin diperkuat dengan penerapan Shadow
Organization di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Selain sebagai penyalur
anggaran dan supporting Kanwil dalam perpanjangan tangan pemerintah
pusat di daerah, KPPN juga berperan sebagai Financial Advisor dalam
pembinaan kepada stakeholder. Pembinaan tersebut meliputi tugas-tugas
KPPN di bidang layanan pengguna (customer service), penyuluhan/
pembinaan dan asistensi kepada stakeholder, standardisasi pengguna
layanan, serta pembinaan, monitoring dan analisis terkait pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan pusat dan daerah, dan investasi
pemerintah.
Segala inovasi yang telah dilaksanakan oleh DJPb sejak awal hingga kini
diharapkan dapat menjadi jembatan menuju kelancaran pengelolaan
keuangan di era modern sehingga masyarakat dapat merasakan bukti nyata
kehadiran APBN.