LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA KECAMATAN OMESURI DESA NORMAL TAHUN 2023 i| (LKPPD)2022 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir tahun Anggaran 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu Tahun. Dalam penyusunan LKPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa hingga menggali potensi yang ada dimasyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah ditahun berikutnya. Untuk itu dalam buku LKPPD ini disajikan data capaian pada Tahun 2022 yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Normal dan Pembangunan di Desa Normal Segala Bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh aparatur Desa Normal, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Komponen masyarakat Desa. Namun disadari bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada Tahun berikutnya. Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa dan semoga bisa bermanfaat bagi pemerintah desa Normal serta semua pihak yang berkepentingan. Normal, Januari 2023 Kepala Desa Normal AHMAD ABDULLAH ii | ( L K P P D ) 2 0 2 2 DAFTAR ISI SAMPUL PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ................................................................ 1.2. DASAR HUKUM .................................................................... 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 1.4. SISTIMATIKA PENULISAN ..................................................... ii iii 1 3 4 5 BAB II PROFIL DESA 2.1. KONDIDI GEOGRAFIS DAN BATAS ANDMINISTRASI............ 2.2. LUAS WILAYAH .................................................................... 2.3. TOPOGRAFI.......................................................................... 2.4. DEMOGRAFI........................................................................ 2.5. SOSIAL BUDAYA.................................................................. 2.6. LINGKUNGAN HIDUP .......................................................... 2.7. BUDAYA ............................................................................. 2.8. KONDISI PEREKONOMIAN ................................................ 2.9. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NORMAL 2.10. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.................................................. 2.11. PERSONALIA PEMERINTAH DESA ................................ 2.12. TUGAS DAN PERSONALIA BPD ....................................... 12 17 17 2.13. SARANA DAN PRASARANA ..................................................... 18 BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA........................... 3.1. BIDANG PEMERINTAHAN ................................................. 3.2. BIDANG PEMBANGUNAN ................................................. 3.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.............. 3.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA............... 3.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT 3.6. PENINGKATAN OTONOMI PEMBANGUNAN DESA............ 3.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................... 3.8. PRIORITAS DESA.............................................................. 3.9. PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA............................. 3.10. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA............... 3.11. PERATURAN DESA TENTANG APBDES............................ 3.12. TABEL LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA...... 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 23 23 BAB IV PENUTUP...................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................. 25 26 iii | ( L K P P D ) 2 0 2 2 6 6 6 6 7 8 8 8 11 LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Normal Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat Desa Normal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Normal ini, merupakan kewajiban Kami selaku Kepala Desa Normal dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2022 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2022. Di samping itu, LKPPD ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPD dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Desa Normal, Bapak Camat Omesuri dan Bapak Bupati Lembata Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2022, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Normal selama Tahun 2022 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, 1| (LKPPD)2022 Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dimaksudkan Desa Normal untuk Permusyawaratan permusyawaratan Akhir Tahun memberikan Desa desa gambaran (BPD) tentang Anggaran yang 2022 kepada merupakan Pemerintahan, ini Badan lembaga Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Normal selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2022. Segala Bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh aparatur Desa Normal, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh Komponen masyarakat Desa. Namun disadari bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan dimasa mendatang. Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat pada dasarnya wujud dari ke ikut sertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa. Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Normal Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Aparat Desa Normal dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Normal. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kedua hal ini, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan kami mengajak kepada kita semua agar turut serta dalam membangun Desa kedepan yang lebih baik lagi. 2| (LKPPD)2022 1.2. DASAR HUKUM 1.2.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 1.2.4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 1.2.5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana telah diubah ke Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Indonesia Tahun 2015 Nomor 786); 3| (LKPPD)2022 (Berita Negara Republik 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1099); 1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa di Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018 Nomor 4); 1.2.8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 1.2.9. Peraturan Desa Kewenangan Normal Desa Normal Nomor 5 Tahun Kecamatan 2020 Omesuri Tentang Kabupaten Lembata . 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Normal bermaksud memberikan laporan kinerja Kepala Desa selama satu tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2022 1.3.2. Tujuan : Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa menjadi kewajiban pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Maka laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Normal Oleh Kepala Desa Normal bertujuan untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan kepala desa selama satu Tahun kepemimpinan kepala desa kepada Bupati Lembata melalui Camat Omesuri berkaitan dengan kewenangan kepala desa dibidang Pemerintahan, pembangunandan pembinaan kehidupan masyarakat. 4| (LKPPD)2022 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai kepala desa. Ijinkanlah saya menyampaikan Penyelanggaraan Pemerintah Desa akhir laporan Keterangan Tahun 2022 kepala Desa Normal dalam satu paket Laporan sesuai dengan keadaan 31 Desember 2022 dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penyusunan Laporan BAB II PROFIL DESA 1.1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Desa 1.2. Luas Wilayah Administrasi Pemerintah 1.3. Iklim dan Topografi 1.4. Penduduk 1.5. Sosial Dan Budaya 1.6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah desa 1.8. Personalia Pemerintah Desa BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS DIDESA 3.1. Bidang Pemerintahan 3.2. Bidang Pembangunan 3.3. Bidamng Keuangan 3.4. Gambaran Umum Keamanan dan Upaya Penyelesaian BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Usul Saran 4.3. Lampiran 4.3.1 Data Inventaris Desa Normal 4.3.2 Daftar Lembaga Yang di SK kan Oleh Kepala Desa 4.3.3 Peraturan Desa Normal Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. 5| (LKPPD)2022 BAB II PROFIL DESA 2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA Desa Normal terletak di Pantai Utara (PANTURA) Pulau Lembata yang merupakan desa perbatasan Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Secara geografisnya Desa Normal terletak di : Utara berbatasan dengan Laut Flores Selatan berbatasan dengan Gunung Uyelewun Timur berbatasan dengan Deker Kali Mati Desa Kalikur Barat berbatasan dengan Pilar Segi tiga Desa Normal I 2.2. LUAS WILAYAH DESA Desa Normal memanjang dipesisir pantai utara 1.800 m, lebar ke selatan dan perbukitan 5.000 m. Luas secara keseluruhan adalah 9 km/900 ha. 2.3. TOPOGRAFI Desa Normal beriklim subtropis, musim penghujan dan kemarau berganti selama 6 bulan, dengan curah hujan yang kadang tidak menentu lazimnya dibeberapa titik dalam wilayah Kabupaten Lembata. 2.4. DEMOGRAFI Jumlah Penduduk : Perkembangan Penduduk Desa Normal per-31 Desember 2022 adalah sebagai berikut : - Jumlah Penduduk : 605 Jiwa - Jumlah KK : 189 KK - KK TANI : 166 - KK PNS DAN LAINYA : 23 - Jumlah KK Laki-laki : 129 - Jumlah KK Perempuan : 60 - Jumlah Rumah : 129 Penduduk Menurut Jenis Kelamin : Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per-31 Desember 2022 adalah - Laki-laki : 300 jiwa - Perempuan : 305 jiwa - Jumlah : 605 jiwa Penduduk Menurut Kelompok Umur : 0 - 15 tahun : 298 jiwa - 16 - 65 tahun : 292 jiwa - 66 tahun keatas : 15 jiwa Jumlah : 605 jiwa Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Jumlah Penduduk Desa Normal yang sementara dibangku pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan hingga akhir tahun 2022 yang 6| (LKPPD)2022 tersebar dibeberapa daerah NTT, Sulawesi, Kepulauan Riau, dan Ambon tercatat : - SD /sederajat : 140 jiwa - SLTP/sederajat : 50 jiwa - SLTA/sederajat : 40 jiwa - Diploma : 10 jiwa - S1 : 40 jiwa - S11 : 1 jiwa Jumlah : 271 jiwa Penduduk Menurut Agama : - Islam : 601 jiwa - Katholik : 4 jiwa Jumlah : 605 jiwa Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan : Petani : 164 jiwa Nelayan : 27 jiwa PNS/Guru : 20 jiwa Honorer : 12 jiwa Pensiunan : 5 jiwa Pelajar/Mahasiswa : 265 jiwa Lain-lain : 57 jiwa Tidak/Belum Bekerja : 55 jiwa Jumlah : 605 jiwa Jawa, Kalimantan, 2.5. SOSIAL BUDAYA 2.5.1. Agama Penduduk Desa Normal yang berjumlah 605 jiwa adalah mayoritas muslim, dengan sarana ibadah 2 buah mesjid yang tersebar dikedua wilayah dusun yaitu : - Masjid Jihadul Akbar di dusun I Atarodang - Masjid Nurul Jama’ah di dusun II Leunoda Kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama Sangat baik. 2.5.2. Pendidikan - 1 unit lembaga pendidikan dasar (SD) dengan 5 orang tenaga pengajar PNS dan 3 orang tenaga kependidikan. - 1 Rumah Jabatan kondisi rusak berat. - 2 unit mess guru kondisi baik. - Prasarana/fasilitas pendukung lainnya kondisi baik. - Prosentase kelulusan pada jenjang pendidikan dasar ini 100% 2.5.3. Kesehatan - 1 gedung Pustu kondisi baik. - 1 orang tenaga medis/bidan ( PTT ) - 24 orang tenaga/kader. - 3 buah Posyandu, hingga kini Desa Normal memiliki 1 gedung/Balai Posyandu yang berlokasi di Dusun II Leunoda Pelayanan kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Oleh Tim Dokter Kecamatan Omesuri 2 kali serta kegiatan Posyandu Lensia, Remaja, Bayi Balita dan posyandu BKB-HI Berjalan baik dan lancar setiap Bulannya. 2.6. Lingkungan Hidup 7| (LKPPD)2022 Meliputi : Sarana Air Minum Bersih : Sumur gali : 13 buah, kondisi baik Tangki viber : 14 unit (pipanisasi), 9 kondisi baik dan 4 Rusak Kran tunggu : 13 unit (pipanisasi) Hasil proposal dari pemerintah Desa dalam pelaksanaan perpipaan dari rumah kerumah sudah 90% dipasang dengan baik WC dan MCK Salah satu program untuk lingkungan hidup adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ), yang hingga kini tingkat pencapaian untuk kategori layak MCK 98%. 2.7. Budaya : Pemerintah telah menetapkan dalam penganggaran prioritas pembangunan Budaya untuk dilakukan oleh Desa budaya, maka Desa Normal juga mempunyai situs-situs sejarah yang harus dibangun. hingga kini Budaya dan nilai-nilai budaya terasa hilang ditelan waktu karena peralihan zaman yang juga bisa merubah pola pikir manusia hingga lupa akan sejarah. Peninggalan sejarah berupa rumah-rumah adat yang berada dikampung lama (leutuang) pada kedua wilayah dusun serta benda-benda bersejarah lainnya, perlu diidentifikasi dan dilakukan pemugaran, karena merupakan salah satu asset budaya daerah yang harus dilestarikan 2.8. KONDISI PEREKONOMIAN Perekonomian masyarakat Desa Normal sedikit meningkat jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.. Sebagian besar masyarakat Desa Normal yang bermata pencaharian sebagai petani lahan kering dan nelayan disamping usaha-usaha lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti tenun ikat serta kegiatan wirausaha lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Normal dapat diikuti sebagai berikut : 2.8.1. Pertanian Secara geografis, luas wilayah Desa Normal yang terdiri dari perbukitan terjal, hanya sebagian yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian selain areal untuk pemukiman. Dengan demikian beberapa KK Tani Desa Normal memanfaatkan lahan hak miliknya diluar wilayah administratif Desa Normal, diantaranya : Jumlah KK Tani yang berada di Desa Normal : 133 KK Tani Dihamparan Desa Lebewala (Wateng) : 5 KK Tani Dihamparan Desa Wailolong (Dalaleng) : 20 KK Tani Jumlah : 148 KK Tani Disebabkan musim tanam ditahun 2022 Hasil Panen Kurang Memuaskan dan sebagian besar pertanian masyarakat terganggu dengan adanya hama (Ulat) dan volume air hujan yang tidak menentu. Maka bantuan pemerintah pusat melalui BLT, PKH maupun BPNT 8| (LKPPD)2022 yang menjadi andalan untuk menghadapi kondisi rawan pangan tersebut. Selain itu bantuan dari Dinas Sosial, untuk kegiatankegiatan sosial yang dilakukan dalam wilayah desa dan Juga bantuan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi dari Pemerintah Desa Normal untuk masyarakat petani Lewat Gapoktan Dalaleng. Kelompok Tani Dalaleng Desa Normal, adalah salah satu wadah bagi para petani sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Normal umumnya. 2.8.2. Perikanan dan Kelautan Perikanan dan kelautan adalah suatu bidang usaha yang sangat besar perhatian pemerintah. Pada skala regional daerah Kabupaten Lembata, persoalan perikanan dan kelautan adalah merupakan salah satu andalan penerimaan Pemerintah Kabupaten Lembata Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga usaha penangkapan oleh nelayan perlu ditingkatkan. Di tahun 2022 pemerintah sudah mendukung kelompok nelayan yang sudah terbentuk serta Pemerintah Desa sudah memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut lewat proposal yang sudah diusulkan kepada dinas / instansi terkait serta pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. 2.8.3. Kehutanan Luas hutan Desa Normal terdiri dari ± 0,5 ha hutan tutup, dan ± 0,2 hutan kritis. Memelihara dan melestarikan hutan merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak. 2.8.4. Perkebunan Secara geografisnya wilayah Desa Normal belum memiliki lahan perkebunan yang layak, namun sebagian besar masyarakat Desa Normal juga memiliki tanaman perkebunan atau tanaman niaga yang tersebar dibeberapa hamparan didalam dan diluar wilayah Desa Normal, 2.8.5. Peternakan Secara ekonomis peternakan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penambahan pendapatan keluarga, namun system pemeliharaanya masih sangat tradisional. Upaya-upaya pencegahan penyakit menular pada hewan besar dan unggas terus digalakan oleh pemerintah agar hewan-hewan ternak bisa terhindar dari penyakit dimaksud. Dengan demikian populasi hewan ternak bisa meningkat secara ideal. 2.8.6. Industri dan Kerajinan Tangan Sektor ini cukup memberikan kontribusi yang potensial sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. 9| (LKPPD)2022 Sektor ini juga perlu didorong untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemerintah Desa Normal juga akan terus berupaya berkoordinasi dengan semua instansi pemerintah, BUMDEs Noda Rodang dan pihak ketiga lainnya (swasta) yang bisa dijadikan mitra agar dapat memberikan kontribusinya dalam rangka pengembangan disemua jenis kegiatan dan bidang usaha, kedepannya bisa tercipta lapangan kerja dan menekan angka pengangguran diwilayah Desa Normal tercinta ini. 10 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 2.9. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NORMAL KEPALA DESA AHMAD ABDULLAH SEKRETARIS BACO OLIWULO KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PERENCANAAN SILA HANAPIN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN ABDUL SYUKUR ASY’ARY LILIWERI KEPALA SEKSI PELAYANAN RAHMAT ABD. JAMIL ABDUL SYUKUR SANG’UD ARSAD DUSUN I ATARODANG DUSUN II LEUNODA JAKARIA BUSMAN RELAWATI LILIWERI KEPALA DESA NORMAL, AHMAD ABDULLAH 11 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 2.10. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 2.10.1. Kepala Desa 2.10.1.1. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa. 2.10.1.2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan: pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa;dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2.10.1.3. Kewenangan Kepala Desa: A. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; B. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; C. mengajukan rancangan PeraturanDesa; D. menetapkan PeraturanDesa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; E. menyusun dan mengajukan rancangan PeraturanDesa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; F. membina kehidupan masyarakat Desa; G. membina dan meningkatkan perekonomian Desa untuk kemakmuran masyarakat Desa; H. mengembangkan sumber pendapatan Desa; I. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; J. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan/atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan K. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.10.1.4. Kewajiban Kepala Desa a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang transparan, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; 12 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 g. menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; dan n. mengembangkanpotensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 2.10.1.5. Selain kewajiban diatas, Kepala Desa juga wajib untuk: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun anggaran secara tertulis kepada BPD; dan d. memberikaninformasi penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun kepada masyarakat. 2.10.2. Perangkat Desa Perangkat Desa bertugas membantu KepalaDesa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 2.10.2.1. Sekretris Desa 2.10.2.1.1. Tugas Sekretaris Desa Sekretaris Desa bertugas memimpin Sekretariat dan menjalankan administrasi pemerintahan. 2.10.2.2. Fungsi Sekretaris Desa 2.10.2.2.1. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi dan urusan-urusan; 2.10.2.2.2. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; 2.10.2.2.3. penyusunan rancangan RPJMDesa dan RKPDesa; 2.10.2.2.4. penyusunan rancangan laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2.10.2.2.5. penyusunan rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan 13 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 Belanja Desa dan PeraturanDesa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2.10.2.2.6. pelaksanaan tugas dan fungsi KepalaDesa apabila KepalaDesa berhalangan; 2.10.2.2.7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa; dan 2.10.2.2.8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDesa sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris Desa dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) kepala urusan dengan rincian tugas masing-masing urusan sebagai berikut: 2.10.2.3. Tugas Kepala Urusan 2.10.2.3.1. Kepala urusan Tata Usaha dan Perencanaan, mempunyai tugas: a. melaksanakan proses surat menyurat di kantor; b. mengatur dan menata surat keluar maupun surat masuk; c. mengatur/memfasilitasi tamu-tamu KepalaDesa; d. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, dokumen dan inventaris kantor Desa; e. mengatur absensi Perangkat Desa; f. mengurus kebersihan kantor dan inventaris kantor; g. menginformasikan agenda kegiatan Kepala Desa dan sekretaris Desa; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa dalam bidang umum; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa. 2.10.2.3.2. kepala urusan keuangan, mempunyai tugas: a. mengelola administrasi keuangan Desa; b. membuat pembukuan secara sistematis mengenai anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; c. membuat laporan secara baik dan teratur mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa; d. mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; e. melaksanakan pembayaran gaji/upah Perangkat Desa; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa dalam bidang keuangan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa. 2.10.2.3.3. kepala urusan perencanaan, mempunyai tugas: a. mempersiapkan dokumen perencanaan Desa; 14 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 b. menyiapkan bahan dasar penyusunan rancangan RPJMDesa; c. menyiapkanbahan dasar penyusunan RKPDesa; d. mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Desa; e. menyiapkan bahan dasar penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan Desa, Desa, laporan informasi keterangan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Desa; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa dalam bidang perencanaan; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa. 2.10.2.4. Tugas Kepala seksi 2.10.2.4.1. Kepala Seksi Pemerintahan 2.10.2.4.1.1. Tugas Kepala Seksi pemerintahan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan. 2.10.2.4.1.2. Fungsi Kepala seksi pemerintahan: a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan seksi; b. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan; c. pelaksanaan pendataan dan penyusun profil Desa; d. pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di Desa; e. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan Desa dan pengembangan Desa; f. penyelenggaraan musyawarah Desa; g. pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa; h. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang pemerintahan; dan i. 2.10.2.4.2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat 2.10.2.4.2.1. Tugas Kepala Seksi Pelayanan membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang pelaksanaan pembangunan. 2.10.2.4.2.2. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan: a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan seksi; b. penyusunan data yang berkaitan dengan administrasi pembangunan di Desa; c. pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan Desa. 15 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 dan pemeliharaan d. pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar; e. pelestarian lingkungan hidup; f. pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi produktif; g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah tingkat atas terhadap program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang masuk ke Desa; h. penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa; i. penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan; j. pelaksanaan penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 2.10.2.4.3. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 2.10.2.4.3.1. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang Kesejahteraan masyarakat. 2.10.2.4.3.2. Seksi Kesejahteraan masyarakat, mempunyai Fungsi dan tugas: a. penyusun rencana pelaksanaan kegiatan seksi; b. pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban; c. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; d. pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya; e. pelaksanaan penegakan Peraturan Desa; f. penyusunan data kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa; g. pendampingan kelompok pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat; i. penyusun data administrasi di bidang keamanan dan ketertiban; j. pelaksanaan pembinaan anggota perlindungan masyarakat yang ada di Desa; k. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan l. 2.10.2.4.4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Kepala Dusun 2.10.2.4.4.1. Tugas Kepala Dusun Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Dusun. 2.10.2.4.4.2. Fungsi Kepala Dusun: 16 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 a. pelaksanaan tugas operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kerjanya; dan b. penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat. 2.11. Personalia Pemerintah Desa No Nama Jabatan 1 Ahmad Abdullah Kepala Desa 2 Baco Oliwulo Sekretaris Desa 3 Abdul Syukur Kasi Pemerintahan 4 Sang’ud Arsad Kasi Pelayanan 5 Ashari Liliweri Kasi Kesra 6 Sila Hanapin Kepala Urusan Keuangan 7 Rahmat Abd. Jamil Kaur Tata Usaha dan Perencanaan 8 Jakaria Busman Kepala Dusun I Atarodang 9 Relawati Liliweri Kepala Dusun II Leunoda Keterangan 2.12. Tugas dan Personalia BPD BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2.12.1. Tugas BPD a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat f. Menyusun tata tertib BPD 2.12.2. Hak BPD a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa b. Menyatakan pendapat 2.12.3. Kewajiban a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan 17 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan desa c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan nkri d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat e. Memproses pemilihan kepala desa f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan 2.12.4. Personalia BPD BPD Desa Normal N0 2.13. Nama Jabatan 1 Ramli A. Ola Ketua 2 Sudirman Orowala Wakil Ketua 3 Jamala Ahkmad Sekretaris 4 Abdullah Rahim Oliwulo Anggota 5 Rahman Ali Anggota Ket Sarana dan Prasarana Sarana transportasi sebagai penunjang kelancaran hubungan baik ekonomi pembangunan dan social kemasyarakatan cukup baik. Hal ini terlihat dari arus mobilisasi dari dan ke Normal yang tinggi baik darat maupun laut. Sarana pendidikan juga cukup membantu masyarakat desa karena ada sebagian satuan pendidikan ada di desa Normal (TK/RA dan SD/MI dan Perpustakaan) Sarana Kesehatan juga bagus walaupun masih ada kekurangan dan lain-lain 18 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA 3.1. Bidang Pemerintahan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon dll)) 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, dll) 6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan 1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 2. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) Sub Bidang Pertanahan 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa 3.2. Bidang Pembangunan Sub Bidang Pendidikan 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 2. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa 4. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 5. Pemberian Insentif Pendidik/Guru Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) 6. Bantuan Pemberdayaan Bidang Seni, Budaya, Agama, Olahraga dan Pendidikan Non Formal lainnya Sub Bidang Kesehatan 1. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) 2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3. Kampanye dan Rembuk Desa tentang Penanganan Stunting dalam Rumah Desa Sehat (RDS) 4. Pemberian Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) 19 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 5. Pemberiaan Insentif Kader Posyandu 6. Pemberian Biaya Operasional Rumah Desa Sehat 7. Pemberian Makanan Bergizi Bagi Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui 8. Pemberian Makanan Bergizi Bagi Anak 0-23 Bulan 9. Pemberian Bantuan Perlengkapan Melahirkan Bagi Ibu Hamil (Keluarga Miskin) 10. Penyuluhan KIA 11. Integrasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Paud 12. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa Aman Covid-19 13. Pembentukan Tim Relawan Desa Aman Covid-19 14. Biaya Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid-19 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman 1. Pembangunan/Pengembangan / Pengadaan / Rehabilitasi Sarana Penyediaan Sarana Air Minum 2. Pengelolaan Air Minum Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1. Pembinaan Lembaga Adat 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil produsi ikan dan sumber daya laut (Rompon dll) Sub bidang Pertanian dan Peternakan 1. Pengadaan Pupuk Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1. Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis Data Digital (SISKKEUDES) 2. Pengembangan Laporan Keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 20 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1. Pengembangan usaha Kerajinan/industri Rumah Tangga 3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Penanggulangan Bencana 1.Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Darurat 1. Penanganan Keadaan Darurat 2. Pengadaan Pembangunan, Pengembangandan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Sub Bidang Keadaan Mendesak 1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa) Pemeliharaan 3.6. Peningkatan kemampuan otonomi desa Pada program tersebut Pemerintah bersama lembaga BPD telah merumuskan dalam sebuah regulasi melalui keputusan desa/Perdes sebagai acuan untuk menuju kepada kemandirian desa antara lain : 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa. 2) Retribusi Pengganti Kekayaan Desa. 3) Sumbangan dari Pihak Ketiga. 4) Swadaya dan partisipasi masyarakat 5) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari lima (5) peraturan desa diatas ada yang belum dilaksanakan secara maksimal. Segala apa yang sudah direncanakan, serta apa yang sudah dan akan kita laksanakan nanti, tentu membutuhkan biaya/dana. Menuju pada lembaran Keuangan Desa sebelumnya akan saya sampaikan pelaku Penyelenggaran Keuangan Desa Tahun 2022 sebagaimana terlampir. Disaat inilah merupakan moment yang sangat penting untuk saya memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keuangan desa selama satu (1) tahun berjalan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun 2022 sesuai Perubahan yang dibahas bersama BPD, sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 1.061.101.909,00 2. Belanja Rp. 1.192.344.744,23 (Rp. 131.242.835,23) SURPLUS / (DEFISIT) 3.7. Strategi dan Arah Kebijakan Desa. Strategi Desa Normal dalam Pelaksanaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dalam rangka Penyelenggaraan Pengeloaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Desa. 21 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 Pemerintahan Desa dan Arah kebijakan Desa Normal yaitu mengacu pada Peraturan per undang undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati LEMBATA Nomor 42 Tahun 2020 tentang alokasi dana, yang mencerminkan kepeberpihakan terhadap kebutuhan rill masyarakat, yang setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) secara partisipatif dan transparan yang perosesnya melalui berbagai tahapan diataranya musyawarah desa. APBDes memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya di mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara keseluruhan sampai pada tehnis implementasinya. 3.8. Prioritas Desa. Desa Normal meliliki skala prioritas dalam pembangunan adalah : 3.8.1. Peningkatan Sektor Pertanian dan kelautan sebagai basis Pangan Nasional dengan mencipatakan kelompok- kelompok di masyarakat. 3.8.2. Pembanguan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Normal yaitu Kantor Desa 3.8.3. Mendukung dan memajukan Bidang Pendidikan dan kesehatan untuk mencipakan Sumber Daya Manusia yang sehat dan Maju. 3.8.4. Pembangunan sektor Keagamaan yaitu dengan pendidikan keagamaan Sehingga terciptanya Masyarakat Desa Normal yang Beriman dan Bertaqwa. 3.9. Penyelenggaraan Tugas Di Desa Pemerintahan Desa Normal terdiri dari seorang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, tiga orang Pelaksana Teknis/Kepala seksi dan dua orang kepala urusan serta dua orang Kepala Dusun serta dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai bidang tugas masing-masing sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat wilayah dibentuk lembaga kemasyarakatan desa yang tugasnya adalah membantu Kepala Dusun yang disebut Rukun Tetangga ( RT ). Untuk diketahui di Desa Normal terdapat 2 wilayah Dusun yang membawahi 8 RT. 3.9.1. Bidang Pelayanan Administrasi dan Asset Desa : 22 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 Pelayanan bidang pemerintah yang berkaitan dengan keperluan masyarakat desa, bervariasi kadang pelayanan dirumah dan kadang dikantor desa seiring dengan situasi dan kondisi seperti yang digambarkan diatas. Administrasi dan manajemen pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan dan protap daerah. Inventaris / Asset Desa. Berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak dapat diikuti dalam lampiran laporan ini. 3.9.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan dan sosialisasi UKM, Pertanian, Kesehatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Keuangan dan Aparat desa Lain-lain 3.9.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi jaringan air bersih. Pembangunan jalan lingkungan sudah terlaksana secara Baik walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan. 3.10. Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Ini juga sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022, diawali dengan proses perencanaan bersama dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Desa sampai dengan penyusunan APBDesa Normal yang ditetapkan melalui peraturan Desa. Pada prosesnya, pelaksanaannya, masyarakat. penyusunan, pemerintah Baik langsung Desa penetapan Normal maupun sampai pada melibatkan unsur terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi dari masyarakat Desa Normal. 3.11. Peraturan Desa Tentang APBDesa Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Selain itu kewenagan Lokal Desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Mengacu pada PP 47 2015 Pasal 100 APB Desa dipergunakan oleh Desa dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan 23 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paling banyak 30% untuk pendanaan 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2.operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. Untuk menggambarkan Pendapatan, Pembiayaan, target dan realisasi ABPDesa pemerintah Desa Normal pada tahun 2022, silahkan dicermati uraian pada tabel pertanggungjawaban Anggaran dibawa ini. Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kali ini. Realisasi, target Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : 3.12. TABEL LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.049.417.126,92 Jumlah Belanja Rp. 1.192.344.744,23 SURPLUS/ DEFISIT Rp. Jumlah Belanja sesuai (SPJ) Rp. 1.090.931.120,00 131.242.835,23 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. (SILPA) RINCIAN TABEL TERLAMPIR ! 24 | ( L K P P D ) 2 0 2 2 89.728.842,15 BAB IV PENUTUP Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2022. Pada intinya, pemerintah Desa Normal sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya, baik dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan bencana dan darurat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak halhal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama pemerintah Desa Normal menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Desa Normal tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga Desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan Rahmat dan taufik-Nya sehingga pembangunan Desa Normal dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat amiin.. Normal, Januari 2023 KEPALA DESA NORMAL AHMAD ABDULLAH 25 | ( L K P P D ) 2 0 2 2