Uploaded by Alamsyah Liliwana

LKPPD TAHUN 2022

advertisement
LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
KECAMATAN OMESURI
DESA NORMAL
TAHUN 2023
i| (LKPPD)2022
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir tahun Anggaran
2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa merupakan ketentuan undang-undang yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir
Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu Tahun. Dalam
penyusunan LKPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan
adalah mengumpulkan data berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa,
Lembaga Desa hingga menggali potensi yang ada dimasyarakat melalui
identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam
penyelenggaraan pemerintah ditahun berikutnya.
Untuk itu dalam buku LKPPD ini disajikan data capaian pada Tahun
2022 yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Normal dan Pembangunan di Desa Normal
Segala Bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih pada
Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh aparatur Desa Normal,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan
seluruh Komponen masyarakat Desa. Namun disadari bahwa disamping
keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan
upaya peningkatan dimasa mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai
pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada
Tahun berikutnya.
Semoga Laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk
mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan
dalam setiap kegiatan desa dan semoga bisa bermanfaat bagi pemerintah desa
Normal serta semua pihak yang berkepentingan.
Normal,
Januari 2023
Kepala Desa Normal
AHMAD ABDULLAH
ii | ( L K P P D ) 2 0 2 2
DAFTAR ISI
SAMPUL
PENGANTAR ...................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG ................................................................
1.2. DASAR HUKUM ....................................................................
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN .....................................................
ii
iii
1
3
4
5
BAB II PROFIL DESA
2.1. KONDIDI GEOGRAFIS DAN BATAS ANDMINISTRASI............
2.2. LUAS WILAYAH ....................................................................
2.3. TOPOGRAFI..........................................................................
2.4. DEMOGRAFI........................................................................
2.5. SOSIAL BUDAYA..................................................................
2.6. LINGKUNGAN HIDUP ..........................................................
2.7. BUDAYA .............................................................................
2.8. KONDISI PEREKONOMIAN ................................................
2.9. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NORMAL
2.10. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA..................................................
2.11. PERSONALIA PEMERINTAH DESA ................................
2.12. TUGAS DAN PERSONALIA BPD .......................................
12
17
17
2.13. SARANA DAN PRASARANA .....................................................
18
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA...........................
3.1. BIDANG PEMERINTAHAN .................................................
3.2. BIDANG PEMBANGUNAN .................................................
3.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA..............
3.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA...............
3.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT
3.6. PENINGKATAN OTONOMI PEMBANGUNAN DESA............
3.7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...................................
3.8. PRIORITAS DESA..............................................................
3.9. PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA.............................
3.10. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA...............
3.11. PERATURAN DESA TENTANG APBDES............................
3.12. TABEL LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA......
19
19
19
20
20
20
21
22
22
22
23
23
BAB IV PENUTUP......................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..............................................................
25
26
iii | ( L K P P D ) 2 0 2 2
6
6
6
6
7
8
8
8
11
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LKPPD) Desa Normal Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada
masyarakat Desa Normal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Normal ini, merupakan kewajiban Kami selaku Kepala Desa Normal
dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran
2022 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas
pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas
umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta
Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun
2022.
Di samping itu, LKPPD ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban
kepada Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD, Sambutan ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran
LKPPD dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Desa Normal,
Bapak Camat Omesuri dan Bapak Bupati Lembata
Hasil-hasil
penyelenggaraan
Pemerintahan,
pembangunan,
Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama
kurun waktu Tahun 2022, akan kita cermati bersama dalam penjelasan
selanjutnya.
Pada
dasarnya
hasil-hasil
yang
telah
dicapai
oleh
Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Normal selama Tahun
2022 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme
pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa
yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif,
Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi,
1| (LKPPD)2022
Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pembangunan.
Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
(LKPPD)
dimaksudkan
Desa
Normal
untuk
Permusyawaratan
permusyawaratan
Akhir
Tahun
memberikan
Desa
desa
gambaran
(BPD)
tentang
Anggaran
yang
2022
kepada
merupakan
Pemerintahan,
ini
Badan
lembaga
Pembangunan,
Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Normal
selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan
Desember 2022.
Segala Bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih pada
Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh aparatur Desa
Normal, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan
Desa dan seluruh Komponen masyarakat Desa. Namun disadari bahwa
disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang
memerlukan upaya peningkatan dimasa mendatang.
Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa
mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah
dan
mufakat
serta
mengedepankan
partisipasi
seluruh
lapisan
masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan
kepada
masyarakat
pada
dasarnya
wujud
dari
ke
ikut
sertaan
masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.
Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang
terlibat
membantu
dalam
penyelesaian
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Normal Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari
Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Aparat Desa Normal dan terkhusus
kepada Pendamping Lokal Desa Normal.
Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan
kesalahan begitu pula selama Saya beserta
Aparat Pemerintah Desa
dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kedua hal ini, dan
kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan kami mengajak kepada kita
semua agar turut serta dalam membangun Desa kedepan yang lebih
baik lagi.
2| (LKPPD)2022
1.2. DASAR HUKUM
1.2.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
157,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
1.2.4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);
1.2.5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
ke Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Mentri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
Indonesia Tahun 2015 Nomor 786);
3| (LKPPD)2022
(Berita Negara Republik
1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1099);
1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2012
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa di Kabupaten
Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2018
Nomor 4);
1.2.8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;
1.2.9. Peraturan
Desa
Kewenangan
Normal
Desa
Normal
Nomor
5
Tahun
Kecamatan
2020
Omesuri
Tentang
Kabupaten
Lembata .
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1.
Maksud :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Normal
bermaksud memberikan laporan kinerja Kepala Desa selama satu
tahun berjalan yakni Tahun Anggaran 2022
1.3.2.
Tujuan :
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan
dan menjamin akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hakikat
dari pelaporan ini adalah pengelolaan Keuangan Desa dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi
maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa menjadi
kewajiban pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Maka laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Normal Oleh Kepala Desa Normal
bertujuan untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan kepala
desa selama satu Tahun kepemimpinan kepala desa kepada Bupati
Lembata melalui Camat Omesuri berkaitan dengan kewenangan
kepala desa dibidang Pemerintahan, pembangunandan pembinaan
kehidupan masyarakat.
4| (LKPPD)2022
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai kepala
desa.
Ijinkanlah
saya
menyampaikan
Penyelanggaraan Pemerintah Desa akhir
laporan
Keterangan
Tahun 2022 kepala Desa
Normal dalam satu paket Laporan sesuai dengan keadaan 31 Desember
2022 dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Laporan
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistimatika Penyusunan Laporan
BAB II
PROFIL DESA
1.1.
Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Desa
1.2.
Luas Wilayah Administrasi Pemerintah
1.3.
Iklim dan Topografi
1.4.
Penduduk
1.5.
Sosial Dan Budaya
1.6.
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
1.7.
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah desa
1.8.
Personalia Pemerintah Desa
BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS DIDESA
3.1. Bidang Pemerintahan
3.2. Bidang Pembangunan
3.3. Bidamng Keuangan
3.4. Gambaran Umum Keamanan dan Upaya Penyelesaian
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
4.2. Usul Saran
4.3. Lampiran
4.3.1 Data Inventaris Desa Normal
4.3.2 Daftar Lembaga Yang di SK kan Oleh Kepala Desa
4.3.3 Peraturan Desa Normal Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022.
5| (LKPPD)2022
BAB II
PROFIL DESA
2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA
Desa Normal terletak di Pantai Utara (PANTURA) Pulau Lembata yang
merupakan desa perbatasan Kecamatan Omesuri dan Buyasuri.
Secara geografisnya Desa Normal terletak di :

Utara berbatasan dengan Laut Flores

Selatan berbatasan dengan Gunung Uyelewun

Timur berbatasan dengan Deker Kali Mati Desa Kalikur

Barat berbatasan dengan Pilar Segi tiga Desa Normal I
2.2. LUAS WILAYAH DESA
Desa Normal memanjang dipesisir pantai utara 1.800 m, lebar ke
selatan dan perbukitan 5.000 m. Luas secara keseluruhan adalah 9
km/900 ha.
2.3. TOPOGRAFI
Desa Normal beriklim subtropis, musim penghujan dan kemarau
berganti selama 6 bulan, dengan curah hujan yang kadang tidak
menentu lazimnya dibeberapa titik dalam wilayah Kabupaten
Lembata.
2.4. DEMOGRAFI
 Jumlah Penduduk :
Perkembangan Penduduk Desa Normal per-31 Desember 2022 adalah
sebagai berikut :
- Jumlah Penduduk
: 605 Jiwa
- Jumlah KK
: 189 KK
- KK TANI
: 166
- KK PNS DAN LAINYA
: 23
- Jumlah KK Laki-laki
: 129
- Jumlah KK Perempuan
: 60
- Jumlah Rumah
: 129
 Penduduk Menurut Jenis Kelamin :
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per-31 Desember 2022
adalah
- Laki-laki
: 300 jiwa
- Perempuan
: 305 jiwa
- Jumlah
: 605 jiwa
 Penduduk Menurut Kelompok Umur :
0 - 15 tahun
: 298 jiwa
- 16 - 65 tahun
: 292 jiwa
- 66 tahun keatas
:
15 jiwa
Jumlah
: 605 jiwa
 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :
Jumlah Penduduk Desa Normal yang sementara dibangku pendidikan
dari berbagai jenjang pendidikan hingga akhir tahun 2022 yang
6| (LKPPD)2022










tersebar dibeberapa daerah NTT, Sulawesi,
Kepulauan Riau, dan Ambon tercatat :
- SD /sederajat
:
140 jiwa
- SLTP/sederajat
:
50 jiwa
- SLTA/sederajat
:
40 jiwa
- Diploma
:
10 jiwa
- S1
:
40 jiwa
- S11
:
1 jiwa
Jumlah
: 271 jiwa
Penduduk Menurut Agama
:
- Islam
: 601 jiwa
- Katholik
:
4 jiwa
Jumlah
: 605 jiwa
Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan :
Petani
: 164 jiwa
Nelayan
:
27 jiwa
PNS/Guru
:
20 jiwa
Honorer
:
12 jiwa
Pensiunan
:
5 jiwa
Pelajar/Mahasiswa
: 265 jiwa
Lain-lain
:
57 jiwa
Tidak/Belum Bekerja :
55 jiwa
Jumlah
: 605 jiwa
Jawa,
Kalimantan,
2.5. SOSIAL BUDAYA
2.5.1. Agama
 Penduduk Desa Normal yang berjumlah 605 jiwa adalah
mayoritas muslim, dengan sarana ibadah 2 buah mesjid yang
tersebar dikedua wilayah dusun yaitu :
- Masjid Jihadul Akbar di dusun I Atarodang
- Masjid Nurul Jama’ah di dusun II Leunoda
 Kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
Sangat baik.
2.5.2. Pendidikan
- 1 unit lembaga pendidikan dasar (SD) dengan 5 orang tenaga
pengajar PNS dan 3 orang tenaga kependidikan.
- 1 Rumah Jabatan kondisi rusak berat.
- 2 unit mess guru kondisi baik.
- Prasarana/fasilitas pendukung lainnya kondisi baik.
- Prosentase kelulusan pada jenjang pendidikan dasar ini 100%
2.5.3. Kesehatan
- 1 gedung Pustu kondisi baik.
- 1 orang tenaga medis/bidan ( PTT )
- 24 orang tenaga/kader.
- 3 buah Posyandu, hingga kini Desa Normal memiliki 1
gedung/Balai Posyandu yang berlokasi di Dusun II Leunoda
Pelayanan kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Oleh
Tim Dokter Kecamatan Omesuri 2 kali serta kegiatan Posyandu
Lensia, Remaja, Bayi Balita dan posyandu BKB-HI Berjalan baik
dan lancar setiap Bulannya.
2.6. Lingkungan Hidup
7| (LKPPD)2022
Meliputi :
 Sarana Air Minum Bersih :
 Sumur gali
: 13 buah, kondisi baik
 Tangki viber
: 14 unit (pipanisasi), 9 kondisi baik
dan 4 Rusak
 Kran tunggu
: 13 unit (pipanisasi)
 Hasil proposal dari pemerintah Desa dalam pelaksanaan
perpipaan dari rumah kerumah sudah 90% dipasang
dengan baik
 WC dan MCK
Salah satu program untuk lingkungan hidup adalah Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat ( STBM ), yang hingga kini tingkat
pencapaian untuk kategori layak MCK 98%.
2.7. Budaya :
Pemerintah telah menetapkan dalam penganggaran prioritas
pembangunan Budaya untuk dilakukan oleh Desa budaya, maka Desa
Normal juga mempunyai situs-situs sejarah yang harus dibangun.
hingga kini Budaya dan nilai-nilai budaya terasa hilang ditelan
waktu karena peralihan zaman yang juga bisa merubah pola pikir
manusia hingga lupa akan sejarah. Peninggalan sejarah berupa
rumah-rumah adat yang berada dikampung lama (leutuang) pada
kedua wilayah dusun serta benda-benda bersejarah lainnya, perlu
diidentifikasi dan dilakukan pemugaran, karena merupakan salah
satu asset budaya daerah yang harus dilestarikan
2.8. KONDISI PEREKONOMIAN
 Perekonomian masyarakat Desa Normal sedikit meningkat jika
dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya..
 Sebagian besar masyarakat Desa Normal yang bermata pencaharian
sebagai petani lahan kering dan nelayan disamping usaha-usaha lain
yang menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti tenun ikat serta
kegiatan wirausaha lainnya.
 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Normal dapat diikuti sebagai
berikut :
2.8.1.
Pertanian
Secara geografis, luas wilayah Desa Normal yang terdiri dari
perbukitan terjal, hanya sebagian yang bisa dijadikan sebagai lahan
pertanian selain areal untuk pemukiman. Dengan demikian beberapa
KK Tani Desa Normal memanfaatkan lahan hak miliknya diluar
wilayah administratif Desa Normal, diantaranya :
 Jumlah KK Tani yang berada di Desa Normal : 133 KK Tani
 Dihamparan Desa Lebewala (Wateng)
:
5 KK Tani
 Dihamparan Desa Wailolong (Dalaleng)
: 20 KK Tani
 Jumlah
: 148 KK Tani
Disebabkan musim tanam ditahun 2022 Hasil Panen Kurang
Memuaskan dan sebagian besar pertanian masyarakat terganggu
dengan adanya hama (Ulat) dan volume air hujan yang tidak menentu.
Maka bantuan pemerintah pusat melalui BLT, PKH maupun BPNT
8| (LKPPD)2022
yang menjadi andalan untuk menghadapi kondisi rawan pangan
tersebut. Selain itu bantuan dari Dinas Sosial, untuk kegiatankegiatan sosial yang dilakukan dalam wilayah desa dan Juga bantuan
Pupuk Subsidi dan Non Subsidi dari Pemerintah Desa Normal untuk
masyarakat petani Lewat Gapoktan Dalaleng.
Kelompok Tani Dalaleng Desa Normal, adalah salah satu wadah
bagi para petani sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat
petani dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Normal umumnya.
2.8.2.
Perikanan dan Kelautan
Perikanan dan kelautan adalah suatu bidang usaha yang sangat
besar perhatian pemerintah. Pada skala regional daerah Kabupaten
Lembata, persoalan perikanan dan kelautan adalah merupakan salah
satu andalan penerimaan Pemerintah Kabupaten Lembata Cq. Dinas
Perikanan dan Kelautan, sehingga usaha penangkapan oleh nelayan
perlu ditingkatkan. Di tahun 2022 pemerintah sudah mendukung
kelompok nelayan yang sudah terbentuk serta Pemerintah Desa sudah
memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut lewat proposal yang sudah
diusulkan kepada dinas / instansi terkait serta pihak ketiga yang
sifatnya tidak mengikat.
2.8.3.
Kehutanan
Luas hutan Desa Normal terdiri dari ± 0,5 ha hutan tutup, dan ±
0,2 hutan kritis.
Memelihara dan melestarikan hutan merupakan tugas dan
tanggung jawab semua pihak.
2.8.4.
Perkebunan
Secara geografisnya wilayah Desa Normal belum memiliki lahan
perkebunan yang layak, namun sebagian besar masyarakat Desa
Normal juga memiliki tanaman perkebunan atau tanaman niaga yang
tersebar dibeberapa hamparan didalam dan diluar wilayah Desa
Normal,
2.8.5.
Peternakan
Secara ekonomis peternakan dapat memberikan kontribusi bagi
upaya
penambahan
pendapatan
keluarga,
namun
system
pemeliharaanya masih sangat tradisional. Upaya-upaya pencegahan
penyakit menular pada hewan besar dan unggas terus digalakan oleh
pemerintah agar hewan-hewan ternak bisa terhindar dari penyakit
dimaksud. Dengan demikian populasi hewan ternak bisa meningkat
secara ideal.
2.8.6.
Industri dan Kerajinan Tangan
Sektor ini cukup memberikan kontribusi yang potensial sebagai
bagian dari upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
9| (LKPPD)2022
Sektor ini juga perlu didorong untuk bisa tumbuh dan berkembang
dengan baik.
Pemerintah Desa Normal juga akan terus berupaya berkoordinasi
dengan semua instansi pemerintah, BUMDEs Noda Rodang dan pihak
ketiga lainnya (swasta) yang bisa dijadikan mitra agar dapat
memberikan kontribusinya dalam rangka pengembangan disemua
jenis kegiatan dan bidang usaha, kedepannya bisa tercipta lapangan
kerja dan menekan angka pengangguran diwilayah Desa Normal
tercinta ini.
10 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
2.9. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NORMAL
KEPALA DESA
AHMAD ABDULLAH
SEKRETARIS
BACO OLIWULO
KEPALA URUSAN
KEUANGAN
KEPALA URUSAN
TATA USAHA DAN
PERENCANAAN
SILA HANAPIN
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN
ABDUL SYUKUR
ASY’ARY LILIWERI
KEPALA SEKSI
PELAYANAN
RAHMAT ABD.
JAMIL
ABDUL SYUKUR
SANG’UD ARSAD
DUSUN I
ATARODANG
DUSUN II
LEUNODA
JAKARIA BUSMAN
RELAWATI LILIWERI
KEPALA DESA NORMAL,
AHMAD ABDULLAH
11 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
2.10.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
2.10.1. Kepala Desa
2.10.1.1. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa.
2.10.1.2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan:
 pemerintahan Desa;
 melaksanakan pembangunan Desa;
 pembinaan kemasyarakatan Desa;dan
 pemberdayaan masyarakat Desa.
2.10.1.3. Kewenangan Kepala Desa:
A. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
B. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
C. mengajukan rancangan PeraturanDesa;
D. menetapkan PeraturanDesa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD;
E. menyusun
dan
mengajukan
rancangan
PeraturanDesa
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
F. membina kehidupan masyarakat Desa;
G. membina
dan
meningkatkan
perekonomian
Desa
untuk
kemakmuran masyarakat Desa;
H. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
I. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
J. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan/atau
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
K. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2.10.1.4. Kewajiban Kepala Desa
a.
memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik
Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
e.
melaksanakan kehidupan demokrasi;
f.
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang transparan,
bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
12 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
g.
menjalin
hubungan
kerjasama
dengan
seluruh
mitra
kerja
Pemerintahan Desa,
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i.
melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
keuangan Desa;
j.
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l.
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya
dan adat istiadat; dan
n. mengembangkanpotensi
sumber daya alam dan
melestarikan
lingkungan hidup.
2.10.1.5. Selain kewajiban diatas, Kepala Desa juga wajib untuk:
a.
menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
c.
memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
akhir tahun anggaran secara tertulis kepada BPD; dan
d. memberikaninformasi penyelenggaraan pemerintahan akhir tahun
kepada masyarakat.
2.10.2. Perangkat Desa
Perangkat Desa bertugas membantu KepalaDesa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala
Desa.
2.10.2.1. Sekretris Desa
2.10.2.1.1.
Tugas Sekretaris Desa
Sekretaris Desa bertugas memimpin Sekretariat dan menjalankan
administrasi pemerintahan.
2.10.2.2.
Fungsi Sekretaris Desa
2.10.2.2.1. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi dan urusan-urusan;
2.10.2.2.2. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
2.10.2.2.3. penyusunan rancangan RPJMDesa dan RKPDesa;
2.10.2.2.4. penyusunan rancangan laporan penyelenggaran Pemerintahan Desa,
laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, informasi
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2.10.2.2.5. penyusunan rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan
13 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
Belanja
Desa
dan
PeraturanDesa
Pertanggungjawaban
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
2.10.2.2.6. pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
KepalaDesa
apabila
KepalaDesa
berhalangan;
2.10.2.2.7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa; dan
2.10.2.2.8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDesa sesuai tugas
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris Desa dibantu paling banyak
oleh 3 (tiga) kepala urusan dengan rincian tugas masing-masing urusan sebagai
berikut:
2.10.2.3.
Tugas Kepala Urusan
2.10.2.3.1.
Kepala urusan Tata Usaha dan Perencanaan, mempunyai tugas:
a.
melaksanakan proses surat menyurat di kantor;
b. mengatur dan menata surat keluar maupun surat masuk;
c.
mengatur/memfasilitasi tamu-tamu KepalaDesa;
d. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, dokumen dan
inventaris kantor Desa;
e.
mengatur absensi Perangkat Desa;
f.
mengurus kebersihan kantor dan inventaris kantor;
g.
menginformasikan agenda kegiatan Kepala Desa dan sekretaris
Desa;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa
dalam bidang umum; dan
i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Desa.
2.10.2.3.2.
kepala urusan keuangan, mempunyai tugas:
a.
mengelola administrasi keuangan Desa;
b. membuat pembukuan secara sistematis mengenai anggaran belanja
langsung dan belanja tidak langsung;
c.
membuat laporan secara baik dan teratur mengenai penerimaan
dan pengeluaran keuangan Desa;
d. mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e.
melaksanakan pembayaran gaji/upah Perangkat Desa;
f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa
dalam bidang keuangan; dan
g.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Desa.
2.10.2.3.3.
kepala urusan perencanaan, mempunyai tugas:
a.
mempersiapkan dokumen perencanaan Desa;
14 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
b. menyiapkan bahan dasar penyusunan rancangan RPJMDesa;
c.
menyiapkanbahan dasar penyusunan RKPDesa;
d. mempersiapkan
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
musyawarah rencana pembangunan Desa;
e.
menyiapkan bahan dasar penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan
pemerintahan
Desa,
Desa,
laporan
informasi
keterangan
penyelenggaraan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa;
f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa
dalam bidang perencanaan; dan
g.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
Desa.
2.10.2.4. Tugas Kepala seksi
2.10.2.4.1.
Kepala Seksi Pemerintahan
2.10.2.4.1.1. Tugas Kepala Seksi pemerintahan membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyelenggaraan
pemerintahan.
2.10.2.4.1.2. Fungsi Kepala seksi pemerintahan:
a.
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
administrasi
kependudukan;
c.
pelaksanaan pendataan dan penyusun profil Desa;
d. pelaksana
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
administrasi
pertanahan di Desa;
e.
pelaksanaan
kegiatan
penyelenggaraan
penataan
Desa
dan
pengembangan Desa;
f.
penyelenggaraan musyawarah Desa;
g.
pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
h. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang pemerintahan; dan
i.
2.10.2.4.2.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat
2.10.2.4.2.1. Tugas Kepala Seksi Pelayanan membantu Kepala Desa melaksanakan
tugas dan wewenang dalam bidang pelaksanaan pembangunan.
2.10.2.4.2.2. Fungsi Kepala Seksi Pelayanan:
a.
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan seksi;
b. penyusunan
data
yang
berkaitan
dengan
administrasi
pembangunan di Desa;
c.
pelaksanaan
pembangunan,
pemanfaatan
infrastruktur dan lingkungan Desa.
15 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
dan
pemeliharaan
d. pelaksanaan
pembangunan,
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
sarana dan prasarana pelayanan dasar;
e.
pelestarian lingkungan hidup;
f.
pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi produktif;
g.
pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah tingkat atas terhadap
program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang
masuk ke Desa;
h. penggerak
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan di Desa;
i.
penyusunan kebijakan teknis bidang pembangunan;
j.
pelaksanaan penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa;
dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2.10.2.4.3.
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
2.10.2.4.3.1. Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat membantu Kepala
Desa melaksanakan tugas dan wewenang dalam bidang Kesejahteraan
masyarakat.
2.10.2.4.3.2. Seksi Kesejahteraan masyarakat, mempunyai Fungsi dan tugas:
a.
penyusun rencana pelaksanaan kegiatan seksi;
b. pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban;
c.
pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adat;
d. pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya;
e.
pelaksanaan penegakan Peraturan Desa;
f.
penyusunan data kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa;
g.
pendampingan kelompok pemberdayaan masyarakat;
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
i.
penyusun data administrasi di bidang keamanan dan ketertiban;
j.
pelaksanaan pembinaan anggota perlindungan masyarakat yang
ada di Desa;
k. penyusunan
kebijakan
teknis
dalam
bidang
pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
l.
2.10.2.4.4.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Kepala Dusun
2.10.2.4.4.1. Tugas Kepala Dusun
Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan
tugas
operasional
pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat
Dusun.
2.10.2.4.4.2. Fungsi Kepala Dusun:
16 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
a. pelaksanaan
tugas
operasional
pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam
wilayah kerjanya; dan
b. penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat.
2.11. Personalia Pemerintah Desa
No
Nama
Jabatan
1
Ahmad Abdullah
Kepala Desa
2
Baco Oliwulo
Sekretaris Desa
3
Abdul Syukur
Kasi Pemerintahan
4
Sang’ud Arsad
Kasi Pelayanan
5
Ashari Liliweri
Kasi Kesra
6
Sila Hanapin
Kepala Urusan Keuangan
7
Rahmat Abd. Jamil
Kaur Tata Usaha dan Perencanaan
8
Jakaria Busman
Kepala Dusun I Atarodang
9
Relawati Liliweri
Kepala Dusun II Leunoda
Keterangan
2.12. Tugas dan Personalia BPD
BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2.12.1. Tugas BPD
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
desa dan peraturan kepala desa
c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat
f. Menyusun tata tertib BPD
2.12.2. Hak BPD
a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
b. Menyatakan pendapat
2.12.3. Kewajiban
a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan
17 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional sera keutuhan nkri
d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
e. Memproses pemilihan kepala desa
f. Mendahulukan
kepentingan
umum
diatas
kepentingan
pribadi,
kelompok dan golongan
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan
2.12.4. Personalia BPD
BPD Desa Normal
N0
2.13.
Nama
Jabatan
1
Ramli A. Ola
Ketua
2
Sudirman Orowala
Wakil Ketua
3
Jamala Ahkmad
Sekretaris
4
Abdullah Rahim Oliwulo
Anggota
5
Rahman Ali
Anggota
Ket
Sarana dan Prasarana
 Sarana transportasi sebagai penunjang kelancaran hubungan baik
ekonomi pembangunan dan social kemasyarakatan cukup baik. Hal ini
terlihat dari arus mobilisasi dari dan ke Normal yang tinggi baik darat
maupun laut.
 Sarana pendidikan juga cukup membantu masyarakat desa karena ada
sebagian satuan pendidikan ada di desa Normal (TK/RA dan SD/MI dan
Perpustakaan)
 Sarana Kesehatan juga bagus walaupun masih ada kekurangan dan
lain-lain
18 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS DI DESA
3.1. Bidang Pemerintahan
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintah Desa
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut,
Listrik/Telpon dll))
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum,
Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas,
Listrik/Telpon, dll)
6. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
Masyarakat
2. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan
Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi
wewenang Desa)
Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
3.2. Bidang Pembangunan
Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Nonformal Milik Desa
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar
Belajar Milik Desa
4. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman
Baca)
5. Pemberian Insentif Pendidik/Guru Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
6. Bantuan Pemberdayaan Bidang Seni, Budaya, Agama, Olahraga dan
Pendidikan Non Formal lainnya
Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia,
Insentif)
2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Kampanye dan Rembuk Desa tentang Penanganan Stunting dalam
Rumah Desa Sehat (RDS)
4. Pemberian Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
19 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
5. Pemberiaan Insentif Kader Posyandu
6. Pemberian Biaya Operasional Rumah Desa Sehat
7. Pemberian Makanan Bergizi Bagi Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui
8. Pemberian Makanan Bergizi Bagi Anak 0-23 Bulan
9. Pemberian Bantuan Perlengkapan Melahirkan Bagi Ibu Hamil
(Keluarga Miskin)
10. Penyuluhan KIA
11. Integrasi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Paud
12. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Aman Covid-19
13. Pembentukan Tim Relawan Desa Aman Covid-19
14. Biaya Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid-19
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1. Pembangunan/Pengembangan / Pengadaan / Rehabilitasi Sarana
Penyediaan Sarana Air Minum
2. Pengelolaan Air Minum
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat
3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil produsi ikan dan sumber
daya laut (Rompon dll)
Sub bidang Pertanian dan Peternakan
1. Pengadaan Pupuk
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
1. Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa
berbasis Data Digital (SISKKEUDES)
2. Pengembangan Laporan Keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk
publik
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga
1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
20 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pengembangan usaha Kerajinan/industri Rumah Tangga
3.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
1.Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
1. Penanganan Keadaan Darurat
2. Pengadaan Pembangunan, Pengembangandan
Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa)
Pemeliharaan
3.6. Peningkatan kemampuan otonomi desa
Pada program tersebut Pemerintah bersama lembaga BPD telah
merumuskan dalam sebuah regulasi melalui keputusan desa/Perdes
sebagai acuan untuk menuju kepada kemandirian desa antara lain :
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa.
2) Retribusi Pengganti Kekayaan Desa.
3) Sumbangan dari Pihak Ketiga.
4) Swadaya dan partisipasi masyarakat
5) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dari lima (5) peraturan desa diatas ada yang belum dilaksanakan secara
maksimal.
Segala apa yang sudah direncanakan, serta apa yang sudah dan akan
kita laksanakan nanti, tentu membutuhkan biaya/dana.
Menuju pada lembaran Keuangan Desa sebelumnya akan saya
sampaikan pelaku Penyelenggaran Keuangan Desa Tahun 2022
sebagaimana terlampir.
Disaat inilah merupakan moment yang sangat penting untuk saya
memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keuangan desa selama
satu (1) tahun berjalan.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)
Tahun 2022 sesuai Perubahan yang dibahas bersama BPD, sebagai
berikut :
1. Pendapatan
Rp.
1.061.101.909,00
2. Belanja
Rp.
1.192.344.744,23
(Rp.
131.242.835,23)
SURPLUS / (DEFISIT)
3.7. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.
Strategi Desa Normal dalam Pelaksanaan Penyelengaraan Pemerintahan
Desa yang dapat di nilai dalam rangka Penyelenggaraan Pengeloaan Keuangan
Desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi Perencanaan, Penganggaran,
Penatausahaan,
Pelaporan,
Penyelenggaraan
Pengawasan Keuangan Desa.
21 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
Pemerintahan
Desa
dan
Arah kebijakan Desa Normal yaitu mengacu pada Peraturan per undang
undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati LEMBATA
Nomor
42
Tahun
2020
tentang
alokasi
dana,
yang
mencerminkan
kepeberpihakan terhadap kebutuhan rill masyarakat, yang setiap tahunnya
pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa
menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) secara
partisipatif dan transparan yang perosesnya melalui berbagai tahapan diataranya
musyawarah desa. APBDes memuat
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
yang pengelolaannya di mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan
Pengelolaan keuangan Desa pada tahun 2022 merupakan sistem pengelolaan
keuangan
yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan
penyesuaian-penyesuaian
secara
keseluruhan
sampai
pada
tehnis
implementasinya.
3.8. Prioritas Desa.
Desa Normal meliliki skala prioritas dalam pembangunan adalah :
3.8.1. Peningkatan Sektor Pertanian dan kelautan sebagai basis Pangan
Nasional dengan mencipatakan kelompok- kelompok di masyarakat.
3.8.2. Pembanguan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Normal yaitu
Kantor Desa
3.8.3. Mendukung dan memajukan Bidang Pendidikan dan kesehatan untuk
mencipakan Sumber Daya Manusia yang sehat dan Maju.
3.8.4. Pembangunan sektor Keagamaan yaitu dengan pendidikan keagamaan
Sehingga terciptanya Masyarakat Desa Normal yang Beriman dan
Bertaqwa.
3.9. Penyelenggaraan Tugas Di Desa
Pemerintahan Desa Normal terdiri dari seorang Kepala Desa, satu orang
Sekretaris Desa, tiga orang Pelaksana Teknis/Kepala seksi dan dua
orang kepala urusan serta dua orang Kepala Dusun serta dibantu oleh
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai bidang tugas
masing-masing sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
Penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat wilayah dibentuk lembaga
kemasyarakatan desa yang tugasnya adalah membantu Kepala Dusun
yang disebut Rukun Tetangga ( RT ).
Untuk diketahui di Desa Normal terdapat 2 wilayah Dusun yang
membawahi 8 RT.
3.9.1.
Bidang Pelayanan Administrasi dan Asset Desa :
22 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
 Pelayanan bidang pemerintah yang berkaitan dengan keperluan
masyarakat desa, bervariasi kadang pelayanan dirumah dan
kadang dikantor desa seiring dengan situasi dan kondisi seperti
yang digambarkan diatas.
 Administrasi dan manajemen pemerintahan desa dilaksanakan
sesuai dengan aturan perundangan dan protap daerah.
 Inventaris / Asset Desa.
Berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak dapat diikuti
dalam lampiran laporan ini.
3.9.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 Pelatihan dan sosialisasi UKM, Pertanian, Kesehatan dan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tentang Keuangan dan Aparat
desa Lain-lain
3.9.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana
 Rehabilitasi jaringan air bersih.
 Pembangunan jalan lingkungan sudah terlaksana secara Baik
walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan.
3.10. Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa
Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Desa
diprioritaskan
untuk
memenuhi
kebutuhan
pembangunan
yang
disepakati dalam Musyawarah Desa. Ini juga sesuai dengan prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.
Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa tahun 2022, diawali dengan proses perencanaan bersama
dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Desa
sampai dengan penyusunan APBDesa Normal yang ditetapkan melalui
peraturan Desa.
Pada
prosesnya,
pelaksanaannya,
masyarakat.
penyusunan,
pemerintah
Baik
langsung
Desa
penetapan
Normal
maupun
sampai
pada
melibatkan
unsur
terwakili
oleh
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi dari masyarakat Desa
Normal.
3.11. Peraturan Desa Tentang APBDesa
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Selain itu
kewenagan Lokal Desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan
belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.
Mengacu pada PP 47 2015 Pasal 100 APB Desa dipergunakan
oleh Desa dengan ketentuan 70 % dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan
Desa,
Pembinaan
Kemasyarakatan
23 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
Desa
dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paling banyak 30% untuk pendanaan
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2.operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan
Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun
warga.
Untuk menggambarkan Pendapatan, Pembiayaan, target dan
realisasi ABPDesa pemerintah Desa Normal pada tahun 2022, silahkan
dicermati uraian pada tabel pertanggungjawaban Anggaran dibawa ini.
Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kali ini.
Realisasi, target Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 sebagai berikut :
3.12. TABEL
LAPORAN
REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
 Jumlah Pendapatan Desa
Rp. 1.049.417.126,92
 Jumlah Belanja
Rp. 1.192.344.744,23
 SURPLUS/ DEFISIT
Rp.
 Jumlah Belanja sesuai (SPJ)
Rp. 1.090.931.120,00
131.242.835,23
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp.
(SILPA)
RINCIAN TABEL TERLAMPIR !
24 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
89.728.842,15
BAB IV
PENUTUP
Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2022. Pada intinya,
pemerintah Desa Normal sudah berusaha melaksanakan kegiatan
pemerintahan
Desa
dengan
sebaik-baiknya,
baik
dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan,
bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat
maupun bidang penanggulangan bencana dan darurat. Namun kami
menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan
roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak halhal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama
pemerintah Desa Normal menyampaikan permintaan maaf yang
setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Desa Normal tentunya.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik
pemerintah desa maupun lembaga Desa atas kerja samanya dan semua
pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan
semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD.
Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita
semua
selalu
mendapatkan
Rahmat
dan
taufik-Nya
sehingga
pembangunan Desa Normal dapat berjalan lancar, aman dan damai
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat amiin..
Normal, Januari 2023
KEPALA DESA NORMAL
AHMAD ABDULLAH
25 | ( L K P P D ) 2 0 2 2
Download