HASIL WAWANCARA No Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara 1 Perbedaan penyerapan anggaran sebelum terjadi pandemi dan saat terjadi pandemi COVID-19. 2 Program-program kegiatan saat pandemi COVID-19. 3 Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. 4 Dampak positif dan negatif pandemi COVID-19 terhadap serapan anggaran. 5 Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran. 1. Bagaimana penyusunan anggaran di dinas kesehatan? Jawab : “Dari rencana 5 tahunan yang sudah dibuat bupati saat awal menjabat, tiap tahunnya kita turunkan menjadi rencana kerja tahunan. Setelah Renja nya turun, kemudian kita evaluasi dengan tim di Bappeda, kita lihat yang mana kinerjanya yang sudah tercapai atau belum tercapai sehingga laporan akhir masa jabatan bupati itu bagus. Baru kemudian menyusun RKA nya lagi untuk penganggaran”. 2. Apakah tiap tahun program kerja nya sama atau beda-beda ? Jawab : “Program tiap tahun berbeda-beda. Walaupun contohnya program Bupati tiap tahun sama membangun desa, tapi untuk lokasinya itu berbeda-beda. Contohnya program kerja dinas kesehatan, dari visi Bupati untuk membangun desa maka kami membuat program membangun atau penambahan ruangan puskesmas ditiap kecamatan, dengan lokasi berbeda-beda tiap tahunnya”. 3. Bagaimana pelaksanaan program kerja saat terjadi pandemi Covid-19 ? Jawab : “Saat pandemi ada beberapa proker yang disesuaikan karena adanya kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan covid. Sehingga banyak program kerja yang tidak dijalankan. Tapi untuk proker yang penting tetap jalan, tidak bisa diganti. Seperti pelayanan program ibu hamil (program utama dinas kesehatan), program balita, dan menangani penyakit”. 4. Bagaimana pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dinas kesehatan saat terjadi pandemi Covid-19 ? Jawab : “Saat pandemi dinas kesehatan mengalami pemangkasan anggaran. Anggaplah kita ingin membangun puskesdes, karena anggarannya dipangkas kita tidak jadi melaksanakan pembangunan. Artinya yang mana program yang bisa ditunda, maka dari situ anggaran dipangkas. Apabila proker yang tidak bisa ditunda itu disetujui oleh tim anggaran, maka kita bisa lanjut menjalankan. Tim anggaran sudah menentukan mana proker yang menjadi prioritas. Program-program tersebut hanya ditunda bukan dihapus, sehingga bisa diajukan lagi”. 5. Dari program kerja yang dipangkas tersebut, apakah dananya dialihkan ke penanganan covid ? Jawab : “Iya. Hal itu dibuktikan dengan adanya program penanganan covid berupa tracer (kunjungan kerumah warga untuk mencek kesehatan warga), tracing (mendata pasien yang positif dan mencari alirannya), mengantar pasien positif untuk karantina, mengunjungi ke rumah warga yang melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, dan kegiatan vaksinasi. Dana yang dipangkas sebelumnya digunakan untuk membiayai para petugas medis yang melaksanakan penanganan covid. Anggaran belanja dinas kesehatan dipangkas sekitar 70% dari anggaran awal, sehingga keperluan untuk kegiatan-kegiatan lain habis, dialihkan kepenanganan covid. Jadi kami dipangkas dulu, masing-masing instansi yang menangani covid itu mengajukan anggaran khusus covid. Jadi setelah dipangkas baru kemudian didapat kembali sesuai dengan anggaran yang kami ajukan. Jadi rata-rata dana kami sisa untuk bayar gaji pegawai, bayar listrik, air, ATK, dan operasional lainnya”. 6. Apakah dinas kesehatan masuk dalam struktur Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) ? Jawab : “Dinas kesehatan masuk salah satu anggota gugus tugas di bidang kesehatan. Gugus tugas diketuai oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPBD bertugas membeli alat penanganan seperti APD. Kemudian anggotanya ada dari TNI dan Polri yang bertugas mengatur keamanan warga dan mengurus jika ada warga yang meninggal. Sedangkan karantina diurus oleh rumah sakit. Dana nya disiapkan oleh masing-masing instansi terkait”. 7. Tahun 2022 sekarang apakah masih ada pemangkasan ? Jawab : “Sekarang 2022 sudah normal, tidak ada lagi pemangkasan. Jadi tinggal bayar utang menjalankan program yang dipangkas kemarin. Kami dua tahun banyak program terbengkalai. Jadi ditahun terakhir RPJMD ini kami kejar setoran supaya mencapai target yang dua tahun terlewat. Untungnya tahun tadi ada bantuan dana dari APBN khusus untuk covid, kalau 2020 murni dari APBD, sehingga tidak ada bantuan. Tahun 2021 kami dapat banyak bantuan dari pusat. Ada kabar mengatakan bahwa para dokter, para tenaga medis, selama covid bisa mendapat banyak uang. Kabar tersebut memang benar. Para tenaga medis apabila menangani empat orang pasien positif covid akan mendapat bayaran sebesar 5 juta. Namun masalahnya sedikit tenaga medis yang mau, karena menangani dikarantina tidak diizinkan pulang kerumah, dan tenaga medis juga takut tertular virus corona. Apalagi petugas puskesmas yang mendatangi pasien positif ke rumah, sering mendapat perlawanan dari masyarakat. Sehingga petugas membawa aparat kepolisian, karena masyarakat awam tidak mengerti dan menganggap covid hal yang tabu”. 8. Anggaran belanja dinas kesehatan naik, tapi kenapa realisasi nya rendah ? Jawab : “Anggaplah kami kehilangan/dipangkas 20 M, tapi karena kegiatan covid kami dapat 40 M dari APBD, diluar dari bantuan pusat. Sehingga anggaran belanja dinkes tinggi. Kami mengusulkan minta dana sebesar 47 M, dan disetujui. Jadi walau kami dipotong 70%, tapi kami dapat dua kali lipatnya. Kenapa realisasinya rendah ? Target kami dari dana itu ada untuk program vaksin. Vaksinasi itu dilakukan 2 kali/desa dikali 200 desa di Kab. Barito Kuala. Ternyata dilapangannya tidak mencapai target tersebut. Tenaga kesehatannya tidak mampu mencapai 200 desa. Sehingga beberapa desa ada yang digabung jadi satu, karena kurang tenaga kesehatan, dan kurang peminat dari warga untuk vaksin. Jadi kenapa serapannya rendah, karena kendala dilapangan tidak bisa menfullkan untuk terserap semuanya. Makanya sampai akhir tahun kami gencarkan supaya mencapai target vaksin tahap 1 sebesar 70%”. 9. Sebelum terjadi pandemi covid-19 ada kendala apa dalam penyerapan anggaran ? 10. Apa saja perbedaan sebelum dan setelah terjadi pandemi covid-19 ? Jawab : “Perbedaan signifikannya sebelum pandemi covid itu jarang melakukan refocusing anggaran. Apabila ada kebutuhan yang dananya tidak cukup, kami biasanya memakai uang di rekening tak terduga (uang simpanan) untuk keperluan yang penting. Misalkan tetap tidak cukup, baru memotong anggaran SKPD lain. Sedangkan saat terjadi pandemi covid, anggaran difokuskan untuk penanganan covid. Tahun 2020 anggaran sudah dipotong 80% pada bulan April. Semua SKPD mengalami pemangkasan anggaran. Kemudian pemerintah mengeluarkan dana cadangan untuk menutupi kegiatan covid dan beli vaksin. Dana tambahan itu masuk di post belanja barang dan jasa. Selain itu perbedaannya setelah terjadi pandemi semua koordinasi hanya dilakukan secara online. Tidak ada lagi pertemuan tatap muka”. 11. Bagaimana dana untuk kegiatan vaksinasi ? Jawab : “Kegiatan vaksin itu kami dapat dari kementerian. Jadi kementerian beli vaksin, lalu dibagi ke daerah. Kami hanya membayar petugas yang melaksanakan vaksinasi, jadi bukan kami yang beli vaksin, kami hanya menjalankan. Pemerintah memberi peraturan bahwa kita tahun 2021 target 70% dari warga harus vaksin dosis 1. Ada 10 petugas dan dua keamanan tiap post. Kemarin ada 223 post. Kenapa lebih dari jumlah desa 200 ? Itu dikarenakan ada tambahan untuk post vaksin pejabat tersendiri. Selain itu disatu desa ada yang 2-3 post karena penduduknya banyak”. 12. Bagaimana realisasi dari indikator kinerja utama ? Jawab : “Tahun 2021 indikator kinerja utamanya ada 3 : 1. Persentase rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan, dinas kesehatan memiliki 12 indikator Standar Pelayanan Minimal yaitu : 1.Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4); 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin di faskes; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3); 4. Pelayanan kesehalan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7); 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 tahun s.d 59 tahun); 7. Pelayanan kesehatan pada usia laniut (> 60tahun); 8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus; 10. Pelayanan kesehatan pada orang gangguan jiwa berat (ODGJ); 11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tb; 12. Pelayanan kesehalan orang dengan resiko terinveksi HIV. Target dari kementerian semuanya tercapai 100%, namun dalam kenyataannya semua daerah di Indonesia tidak ada yang bisa sampai 100% (mungkin terkecuali DKI Jakarta). Sehingga dinas kesehatan batola membuat target sendiri dibwah 100%, karena kalau menargetkan 100% itu tidak cukup dananya. Sehingga target kita hanya 45% dan terealisasi 66%, itu pun dibantu dana dari APBN. 2. Persentase puskesmas dengan peningkatan Status Akreditasi (Utama), ini tidak kami laksanakan, karena memang ada peraturan bahwa Kegiatan Pelaksanaan Survei Akreditasi Ulang (Re-Akreditasi) di Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, hal ini berdampak pula untuk Puskesmas yang akan dilakukan Survei Akreditasi Ulang (Re-Akreditasi) di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk ditiadakan. 3. Indeks kualitas lingkungan. lndeks kualitas lingkungan pada tahun 2021 ini menjadi satah satu indikator utama Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, guna menunjang yang tertera pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 44,01 % belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 43.08 % dan desa yang menyelenggarakan STBM sebanyak 17 desa 8,46%. Kegiatan penanganan covid tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, karena masuk dalam kejadian luar biasa”. 13. Apa dampak positif dan negatif dari pandemi Covid-19 terhadap serapan anggaran? Jawab : “Dampak Negatif 1. Penyerapan anggaran rendah karena kendala dilapangan. Selain dikarenakan program vaksinasi yang tidak dapat full terserap, penyerapan anggaran rendah juga dikarenakan insentif yang didapat petugas yang menangani pasien positif covid dibatasi oleh kementerian. Dari yang awalnya dianggarkan 200 juta, tapi dibatasi hanya boleh menggunakan 125 juta saja. Itu pun harus membuat laporan pasien positif dahulu ke kementerian baru bisa di klaim insentifnya. Sehingga laporan pasien tersebut harus benar adanya, tidak bisa difiktifkan. 2. Banyak program kerja tidak dapat dilaksanakan. Beberapa program kerja seperti pembangunan, perjalanan dinas ke luar kota, tidak dapat terlaksana. Bahkan di SKPD lain ada yang lebih parah, tidak ada kegiatan sama sekali yang bisa dikerjakan. Kadang ada tenaga honorer yang dirumahkan, karena anggaran dipotong. 3. Mendapat penolakan dari masyarakat. Saat gempar-gemparnya virus corona, masyarakat menjadi takut saat ada petugas memeriksa karena apabila positif bisa dikucilkan tetangga. Saat masa vaksinasi, masyarakat juga takut akan menjadi sakit setelah divaksin. Dampak Positif Menghemat perjalanan dinas ke luar kota, namun perjalanan dinas ke daerah Batola itu sendiri tetap ada bahkan tambah banyak pengeluarannya. Sekitar 60-70% dari anggaran digunakan untuk perjalanan dinas. Hitung kasarnya 223 post x 2 kali x 12 orang x Rp 40.0000”. 14. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran ? Jawab : 15. Apa kendala dalam melaksanakan anggaran ? Jawab : “Kendala dalam mengelola anggaran ada di petugasnya. Petugas yang membuat laporan pertanggungjawaban juga melakukan pekerjaan turun ke lapangan, sehingga beban yang ditanggung ganda. Hal itu mengakibatkan pekerjaan membuat laporan pertanggungjawaban jadi terhambat dan tertunda”.